Laporan Vaksin Dipercepat agar Droping Vaksin Lancar ke NTB

Laporan vaksin harus segera dilakukan usai vaksinasi agar pemerintah pusat mengetahui serapannya sehingga droping vaksin lancar ke NTB.

LOTIM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalilah, meminta agar pelaporan vaksinasi dipercepat guna memenuhi target dan percepatan pendistribusian. Selama ini keterlambatan pasokan vaksin ke daerah diakibatkan juga oleh lambatnya pemda memberikan laporan.

Jika pemerintah pusat bisa segera mengetahui serapan vaksin maka droping vaksin ke NTB lancar dan terus bertambah.

Laporan Vaksin

“Kalau sudah disuntikan dosis vaksinnya, segera laporkan dan input ke aplikasi Kemensos RI,” ujar Sitti Rohmi saat memantau penyelenggaraan vaksinasi massal di kantor desa Tete Batu, Lombok Timur, Sabtu (18/09/21).

Sitti Rohmi menyatakan bahwa pemprov terus mendorong percepatan vaksinasi di seluruh wilayah NTB, khususnya daerah yang menjadi tujuan wisata, seperti Sembalun serta Tete Batu, dan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika yang sirkuitnya menjadi lokasi gelaran World Super Bike (WSBK) di bulan November tahun ini. Oleh sebab itu serapan vaksinasinya harus mencapai target 70 persen supaya masuk dalam zona hijau.

“Apalagi desa Tete Batu merupakan nominator desa wisata dunia yang ditetapkan WHO,”ujarnya.

Sitti Rohmi juga mengapresiasi gelaran vaksinasi Dharma Satya Nagara Bhakti, inisiasi Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) NTB, ini yang mengintegrasikannya dengan pelayanan Kependudukan, berupa pelayanan perbaikan E-KTP oleh Dinas Kependudukan dan Capil kabupaten.

BACA JUGASetelah Vaksin Harus Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Sementara itu, Sekretariat Daerah (Sekda) Lombok Timur, M. Juani Taufik, mengatakan bahwa pemerintah kabupaten terus menggenjot gelaran vaksinasi. Seperti hari ini, terdapat 6 titik lokasi penyelenggaraan seribu vaksinasi di kecamatan Sikur, yaitu kantor desa Tete Batu, Mushalla Nurul Yaqin dusun Kembang Sari Lauq, lingkungan baru BLK YPP Annasiria, kantor desa Tete Batu Selatan dan gelanggang kantor desa Kota Raja.

edy




Mengaji sebagai Parameter Budaya Literasi Masyarakat

Mengaji sebagai parameter penilaian budaya literasi masyarakat dan ini sejalan dengan NTB yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Gita Ariadi, mengusulkan hal tersebut, saat membuka Webinar Stakeholder Meeting Provinsi tahun 2021 dengan tema “Membangun Ekosistem Perpustakaan Nasional RI”, yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional RI bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, Kamis (16/9).

Menurut Lalu Gita, hal yang mendasari usulan tersebut karena aktivitas mengaji serta membaca Al-quran kerap dilakukan oleh masyarakat hampir setiap harinya, baik dilakukan secara berkelompok maupun secara individu.

“Mengaji itu kan membaca, Iqro’. Kita ada program Magrib Mengaji. Dan masyarakat mayoritas muslim biasa mengaji setiap magrib atau malam. Hal ini bisa didiskusikan, apakah mengaji bisa masuk ke dalam komponen penilaian budaya literasi,” tuturnya.

Lalu Gita juga berharap agar seluruh stakeholder terkait dapat meningkatkan komitmen bersama dalam membudayakan literasi di kalangan masyarakat, mulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga. Jika membaca telah dibudayakan sejak dini dalam lingkungan keluarga, maka akan mudah menjadi kebiasaan positif bagi masyarakat.

“Jumlah perpustakaan sudah cukup banyak, tinggal bagaimana membuat masyarakat mau dan gemar membaca,” harapnya.

BACA JUGASosialisasi ASO harus Dimasifkan KPID NTB di Masyarakat

novita@diskominfotikntb




Menteri ESDM Resmikan 17 Penyalur BBM 1 Harga, Termasuk NTB

Program penyalur BBM 1 harga yang diluncurkan Menteri ESDM mempermudah masyarakat memperoleh BBM terutama di daerah 3 T (Terluar, Terpencil, Tertinggal) termasuk Provinsi NTB.

LOTENG.lombokjournal.com ~ Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meresmikan secara serentak 17 Penyalur BBM 1 Harga di 17 lokasi yang tersebar di 15 Kabupaten se-Indonesia, yang dipusatkan di SPBU Batukliang Utara Lombok Tengah, Kamis (16/09/21).

Gubernur Zul dampingi Menteri ESDM resmikan BBM satu harga

Untuk mensukseskan World Superbike dan MotoGP tentu harus ditopang ketersediaan BMM yang memadai. Hal itu diungkapkan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah di Lombok Tengah (Loteng).

Hadirnya SPBU Penyalur BBM 1 Harga, akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh BBM dan akan semakin mengungkit perekonomian masyarakat.

“Hal ini sangat diperlukan untuk mensukseskan event World Superbike pada November tahun ini dan MotoGP tahun depan. Kami berterima kasih kepada Kementrian ESDM yang sudah memberi perhatian lebih untuk NTB,” ujar gubernur.

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif  menjelaskan, program penyalur BBM ini merupakan satu wujud nyata dari pemerintah  untuk seluruh rakyat Indonesia. Terutama mendorong kertersediaan BBM di daerah 3 T (Terluar, Terpencil, Tertinggal) termasuk daerah Provinsi NTB.

BACA JUGA: Mutasi di Loteng Jangan Seperti Bagi-bagi Kue

Kebijakan BBM satu harga berarti,  harga jual premium 6.450 rupiah per liter dan solar 5.150 rupiah per liter tidak hanya di SPBU. Juga di titik serah terima yang lebih rendah seperti di tingkat penyalur atau Agen Premium & Minyak Solar (APMS)

Bahkan di Provinsi Papua dan Papua Barat program ini sudah siap diwujudkan dengan harga jual premium 6.450 rupiah per liter dan solar 5.150 rupiah per liter.

“Program ini kerja sama kementerian ESDM, Pertamina dan BPH Migas agar masyarakat di pelosok-pelosok mendapatkan BBM dengan harga terjangkau,” kata Menteri.

Menurut Menteri, ketersediaan BBM sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pemerintah menargetkan, pembangunan SPBU BBM 1 Harga segera tercapai selama tiga tahu ke depan. Minimal bisa membangun antara 80-100 SPBU setiap tahunnya sehingga kebutuhan BBM dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas hingga ke pelosok daerah.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati menjelaskan, sejak tahun 2017 lalu, penyediaan penyalur BBM 1 harga di Provinsi NTB telah dibangun sebanyak 35 penyalur yang tersebar di seluruh wilayah NTB.

Sedangkan yang sudah beroperasi sampai dengan saat ini baru sebanyak 20 penyalur SPBU BBM 1 harga.

“Insyaallah sisanya ditargetkan semua beroperasi pada tahun 2024 mendatang,” jelasnya.

Dalam peresmian tersebut, Menteri didampingi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Kepala BPH Migas Erika retnowati, Sekjen Kementerian ESDM, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Wakil Bupati Lombok Tengah, Dirut Pertamina dan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.

BACA JUGA: Mengaji Sebagai Parameter Budaya Literasi Masyarakat

Kemudian rombongan menteri juga meninjau langsung sirkuit MotoGP di KEK Mandalika Lombok Tengah.

Her

 




Kunker Wantannas, Puji KLU Dalam Penanganan Pasca Gempa

Dalam kunjungan kerja (kunker) Wantannas ke Lombok Utara terungkap, penanganan pasca gempa yang sagat bagus di Lombok Utara akan menjadi acuan secara nasional

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) yang melkukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Lombok Utara, memuji Pemda KLU Dalam Penanganan Pasca Gempa.

Bupati Djohan saat penerimaan kunker Wantannas

Pujian itu disampaikan Deputi Wantannas Bidang Politik dan Strategi, Irjen Pol Drs Sukma Edi Mulyono MH dalam acara penerimaan oleh Bupati H. Djohan Sjamsu dan Wakil Bupati, Danny Karter Febrianto di aula Kantor Bupati, Rabu (15/09/21).

Menurut Deputi, hal menjadi perhatian Wantannas di KLU yaitu penanganan pasca Gempa Bumi 2018. Dari laporan banyak pihak, memang penanganan rumah masyarakat belum tuntas.

BACA JUGA: Bupati Djohan Lantik Pejabat Struktural dan Kepsek se KLU

Namun di sisi lain fakta yang didengar, bukan hanya di pusat tapi negara lain pun mengancukan jempol pola penanganan Gempa di Lombok Utara yang sangat bagus. Ke depan akan menjadi acuan secara nasional.

“Hal itulah kami datang menyerap aspirasi dan mekanisme kegiatan yang di lakukan pemda bersama TNI dan Polri termasuk tokoh masyarakat dalam hal penangan bencana di KLU,” ujarnya.

Solusi pembangunan RTG

Sebelumnya, Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH yang dalam acara penerimaan itu didampingi Wakil Bupati Danny karter Febrianto R ST MEng, mengungkapkan terima kasihnya atas kedatangan robongan kunker pihak Watannas.

Dan Pemerintah Daerah mengucapkan selamat datang  di Gumi Tioq Tata Tunaq Lombok Utara.

“Potensi yang dimiliki KLU ini didominasi oleh pertanian dalam arti luas, dan pariwisata dengan tiga gilinya. Dua hal inilah menjadi sumber PAD kami,” ungkap bupati.

Bupati menuturkan, gempa bumi terjadi tahun 2018 silam yang meluluh lantakkan Lombok Utara. Lebih 56 ribu rumah mengalami rusak, baik rusak berat, sedang dan ringan. Hingga kini tersisa sekitar 14 ribu rumah lebih yang belum terbangun.

“Harapan saya, kedatangan Wantannas mampu memberikan solusi dalam rangka percepatan pembangunan RTG (rumah tahan gempa, red) dan fasiltas lainya,” harap bupati.

Di saat Pemda Lombok Utara mulai membangun kembali pascagempa, tahun 2020 Pandemi Covid-19 giliran menghantam sampai hari ini.

“Alhamdulillah untuk di Lombok Utara kasus Positif Covid mulai menurun,” tuturnya.

Ditambahkan, guna mempercepat pembangunan RTG sudah dilakukan komunikasi dengan BNPB. Bahkan sudah tiga kali mengutus Wabup ke Jakarta bertemu langsung dengan Kepala BNPB, termasuk meminta perpanjangan masa transisi darurat sampai bulan November mendatang.

BACA JUGA: Pabrik Pengolahan Limbah Beracun Hadir di NTB

“BNPB memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana baik di pusat maupun di daerah, jadi tidak bisa institusi ini digabung dengan Kementerian lain alangkah bagusnya di tingkatkan lagi,” ujar bupati.

Deputi Wabtannas menangapi soal BNPB atau di daerah disebut BPBD. Ada isu-isu yang DIterima bahwa institusi ini akan diperkecil menjadi bagian dari Kementerian Sosial.

Di sisi lain, Wantannas mengkaji BNPB seharusnya diperbesar termasuk BPBD di daerah-daerah, mengingat tugas-tugas dalam penanganan bencana begitu berat.

Kegiata itu dihadiri Dandim 1606 Mataram Kolonel (Arm) Gunawan SSos, Wakapolres Lotara, Kompol Setia Wijatono SH, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan H Simparudin SH, Para Asisten Setda KLU, Kalaksa BPBD KLU M Zaldy Rahadian ST serta undangan lainnya.

Acara diakhiri dengan tukar plakat dan dilanjutkan dengan diskusi kemudian diakhiri dengan peninjauan lapangan di Dusun Lekok Desa Gangga

@ng




Pabrik Pengolahan Limbah Beracun Berbahaya Hadir di NTB

Dengan diresmikannya pabrik pengolahan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) yang dapat mengolah limbah medis sebanyak 300 kg/jam dan beroperasi selama 24 jam

LOBAR.lombokjournal.com ~ Setelah puluhan tahun, NTB akhirnya memiliki pabrik pemusnah limbah medis B3 (Bahan Beracun Berbahaya).

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah meresmikan fasilitas incinerator khusus limbah medis mulai beroperasi di Dusun Koal, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Senin (13/09/21).

Bangunan pabrik pengolah bahan beracun berbahaya Pabrik pengplah limba bahan beracun berbahaya

Dikatakan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (PLB3), Rosa Vivien Ratnawati, yang hadir pada kesempatan tersebut, selama ini sebagian besar limbah medis NTB diekspor ke Jawa dan menggunakan jasa pemusnah limbah medis disana.

BACA JUGA: Pengolah Limbah Medis, Wujudkan NTB Asri dan Lestari

“Pabrik ini sudah punya izin dan bisa menerima limbah medis. Kementerian juga sudah menyiapkan anggaran khusus untuk operasional pengumpulan limbah selain bantuan tiga kendaraan operasiona,” jelasnya diacara peresmian pabrik pengolah limbah ini.

Saat ini, kemampuan incinerator dapat mengolah limbah medis sebanyak 300 kg/jam dan beroperasi selama 24 jam ditambah lagi fasilitas pendingin (cold storage) yang dapat menyimpan limbah selama 90 hari sebelum diolahmusnahkan.

Karena itu, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd., yang juga hadir pada acara tersebut, menginginkan nantinya limbah medis se-NTB bisa diolah disini.

Namun demikian, Wagub mengakui bahwa terdapat beberapa kendala yang harus segera diselesaikan.

“Kendalanya ketersediaan listrik, air, bahan bakar, sinyal komunikasi dan akses jalan yang akan diperbaiki,” sebut Wagub.

Wagub menargetkan limbah sebanyak 7,2 ton sehari bisa diolah ditempat ini setelah seluruh fasilitas pendukung tadi terpenuhi.

jm




Menteri Investasi Jelaskan Pemutusan Kontrak GTI di Gili

Kedatangan Menteri Investasi di Gili Trawangan, selain menjelaskan pembangunan investasi pariwisata, juga menyampaikan pemutusan kontrak dengan PT GTI

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, hadir dan bertemu masyarakat di Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB, Sabtu (11/09/21).

Kunjungan Menteri Investasi di Gili Trawangan

Kehadiran Menteri Bahlil yang juga Ketua Satgas Percepatan Investasi di Gili Trawangan itu untuk memberikan penjelasan beberapa hal terkait investasi.

Selain menjelaskan pembangunan ekonomi nasional khususnya investasi di bidang pariwisata di Lombok tepatnya di kawasan Gili Indah, dan secara khusus juga menjelaskan terkait SK Pemutusan Kontrak PT Gili Trawangan Indah (GTI).

Menteri Bahlil dalam kunjungan itu yang disambut hangat oleh Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R ST MEng itu, memang agendanya penyerahan SK Pemutusan Kontrak PT Gili Trawangan Indah (GTI).

Tampak hadir bersamai kunjungan Menteri Investasi Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah SE MSc, Satgas Investasi, Forkopimda KLU, dan undangan lainnya.

BACA JUGA: Warga Gili Trawangan Lega Setelah Penantian 26 Tahun 

Menteri menuturkan, Gubernur Zulkieflimansyah dua bulan silam datag ke pihakya, menguraikan Pemda NTB telah melakukan kontrak atas tanah di Gili Trawangan dengan pihak PT GTI dalam waktu yang cukup panjang.

“Dalam proses justru yang terjadi PT GTI tidak membangun kawasan pariwisata, namun rakyatlah yang membangun kawasan pariwisata di sini,” kata Menteri Bahlil.

Menteri Bahlil yang juga Ketua Satgas Percepatan Investasi menilai dan mempertimbangkan, berdasar kajian yang mendalam disamping melihat fakta-fakta atas itikad dari perusahaan yang mendapatkan kontrak, sera kondisi nyata di lapangan serta informasi semua pihak.

Akhirnya Satgas Investasi memutuskan kontrak dengan pihak GTI. Pemutusa ini dinilai merupakan pilihan tepat dan penting, yang diambil untuk keberlanjutan masa depan masyarakat Gili Trawangan.

“Ini adalah keputusan kolektif kolegial, rakyat harus diberikan rasa aman dan rasa kepastian,” terangnya.

Menurutnya, bahkan Presiden Jokowi telah memerintahkan pihaknya mengambil kebijakan yang bisa menjamin keberlangsungan investasi tanpa sikap semena-mena pengusaha.

Pengusaha tidak boleh mengatur negara, namun negara yang berwenang mengatur pengusaha.

“Masyarakat Gili Trawangan jangan ragu lagi mengelola aset negara yang ada di wilayah setempat,” tegas Menteri Bahlil lantas meminta.

Awal membangun Trawangan

Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah, menyampaikan Pemerintah Provinsi NTB berterima kasih kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM yang langsung bertemu dengan masyarakat Gili.

“Ini langkah awal untuk membangun gili seperti sediakala. Ke depan tidak ada lagi kegaduhan karena masalah baru, sebab memperjuangkannya tidak gampang dan segala sesuatu bisa diselesaikan dengan baik,” tutur Gubernur Zul.

BACA JUGA: Gili Trawangan Akhirnya Dikelola Masyarakat

Menurut gubernur, dari jumlah lahan seluas 65 hektar, sebanyak 60 hektar di antaranya telah dihuni dan digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas,

Terkait permasalahan PT. GTI ini, Pemprov NTB telah menyampaikan ke pihak perusahaan dan mengadakan beberapa kali pertemuan. Sayangnya pihak perusahaan tidak pernah hadir sehingga pihaknya mengambil kebijakan memutus kontrak dengan pihak PT GTI.

“Giat investasi di NTB khususnya Gili Trawangan ini memberikan dampak positif kepada masyarakat,” pungkasnya.

Diwawancarai terpisah, Wakil Bupati Danny Karter menuturkan kunjungan kerja Menteri Investasi dari Jakarta khusus untuk memberikan SK pemutusan kontrak dengan PT GTI.

“Di sela-sela waktu beliau, kami berbincang terkait dengan kodisi infrastruktur terutama jalan dan penerangan di KLU. Kami mohon untuk bisa disupport dengan sesuatu yang lebih layak. Ini dalam rangka membangun parawisata di Lombok Utara dan menciptakan iklim investasi sesuai dengan visi misi kami,” tutup Wabup Danny.

@ng




Pemprov NTB Siapkan Manajemen Pengelolaan di Gili Trawangan

Pemprov NTB memutuskan kontrak dengan PT. Gili Trawangan Indah dan saat ini sedang mmenyiapkan manajemen pengelolaan Gili Trawangan

KLU.lombokjournal.com ~ NTB sebagai daerah yang ramah investasi tak serta merta dapat memutuskan kontrak dengan investor.

Namun melihat kondisi yang ada, atas rekomendasi Satgas Percepatan Investasi, Pemprov NTB memutuskan kontrak dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI). Dan menyiapkan manajemen pengelolaan 65 Ha lahan milik Pemprov NTB di Gili Trawangan.

Satgas Pecepatan Informasi saat menyerahkan SK Pemutusa Kontrak PT GTI pada Pemprov NTB

Sebelumnya lahan seluas itu dikerjasamakan dengan PT GTI hingga 2026, namun dengan pemutusan itu Gii Trawangan kini dikelola masyarakat.

BACA JUGA: Gili Trawangan Akhirnya Dikelola Masyarakat

“Nampaknya berat melanjutkan kerjasama dengan PT GTI setelah melihat kondisi lapangan yang memang lahannya sudah ditempati oleh masyarakat. Keputusan memutus kontrak ini agar dispute (sengketa) atas pengelolaan PT GTI dituntaskan,” ujar Gubernur  Zulkieflimansyah di Gili Terawangan, Sabtu (11/09/21).

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia yang juga Ketua Satgas Percepatan Investasi RI hadir di Gili Terawangan untuk menyerahkan SK rekomendasi pemutusan kontrak kerja antara PT GTI dan Pemprov NTB atas lahan 65 Ha.

Dikatakannya, atas dorongan besar dari Gubernur Zulkieflimansyah untuk memprioritaskan warga masyarakat Gili Terawangan dan pertimbangan tidak ada aktifitas investasi selama ini oleh PT GTI, Satgas memutuskan mendukung langkah Pemprov NTB.

“Keputusan Satgas ini adalah final dan untuk diikuti pada urutan pemerintahan berikutnya,” ujar Bahlil.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), H Mohammad Rum menjelaskan, setelah ini Pemprov sudah memiliki rencana untuk manajemen pengelolaan 65 Ha lahan dalam bentuk badan usaha milik daerah ataupun Unit Pelaksana Teknis.

BACA JUGA: Vaksinasi di NTB Meningkat, Kapolri Optimis WSBK Terwujud

“Pemprov langsung mengambil langkah setelah ada rekomendasi dari Satgas untuk pemutusan kontrak. Selain mengelola yang sudah ada, pengembangannya nanti juga sudah direncanakan”, jelas Rum.

jm




Vaksinasi di NTB Meningkat, Kapolri Optimis WSBK Terwujud

Vaksinasi 45 ribu dosis per hari, membuktikan NTB akan siap menjadi tuan rumah gelaran event World Superbike (WSBK) pada November tahun ini.

MATARAM.lombokjournal.comKepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi program vaksinasi yang dilakukan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan menargetkan 45ribu dosis vaksin dalam sehari. Hal ini membuktikan NTB akan siap menjadi tuan rumah gelaran event World Superbike pada November tahun ini.

Dalam kunjungan kerjanya di NTB, Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dengan didampingi Gubernur Zulkieflimansyah, meninjau secara langsung vaksinasi massal di SMA Negeri 4 Kota Mataram, Jum’at (10/9).

Vaksinasi “Kami ingin memastikan bahwa target vaksinasi di NTB segera dituntaskan, karena ini sebagai persyaratan diselenggarakannya event tersebut. Target 45 Ribu dosis vaksin dalam sehari adalah langkah tepat untuk mempercepat vaksinasi sebelum WSBK digelar,” ungkap Kapolri.

Jendral Listyo juga mengakui bahwa antusiasme masyarakat NTB dalam mengikuti program vaksinasi sangat luar biasa. Ia berharap vaksinasi Covid-19 harus tetap ditingkatkan terutama masyarakat di kawasan Mandalika kabupaten Lombok Tengah, sebagai tempat akan digelarnya WSBK November tahun ini dan MotoGP tahun 2022 mendatang.

“Ini pertanda bahwa kita sudah siap menghadapi event bergengsi WSBK dan MotoGP, sehingga masyarakat sehat dan Indonesia maju,” tuturnya.

Usai meninjau vaksinasi di SMAN 4 Mataram, Kapolri dan Panglima TNI melanjutkan agendanya di ruang rapat utama kantor gubernur, dalam rangka rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) tingkat provinsi dan pemerintah kota/kabupaten se-NTB, secara virtual.

manikp@kominfo




Integritas Keilmuan Diharapkan Lahir dari UDG XIV Nasional

Saat membuka UDG XIV Nasional, Gubernur Zukieflimansyah mengatakan, hadirnya integritas antara jiwa dan raga dibutuhkan kegiatan-kegiatan keagamaan di Provinsi NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Di tengah modernisasi yang berkembang pesat dan rentannya kehidupan manusia di zaman modern, orang butuh kecerdasan emosional dan spritual yang tinggi dibanding sebelumnya.

Gubernur Zul tekankan pentingnya integritas keilmuan dan emosiona
Gubernur Zulkiefimansyah

Hal itu dikatakan Gubernur Zul ketika membuka Utsawa Dharma Gita (UDG) Tingkat nasional ke XIV Tahun 2021 di Lombok Astoria Hotel Mataram, Kamis (09/09/2021) .

Menurut gubernur, tema yang diangkat dalam kegiatan UDW dinilai menarik.

“Karena ingin menjadikan ummat Hindu yang cerdas dan berintegritas. Dengan hadirnya masyarakat yang cerdas bukan hanya cerdas ilmu dunianya, tapi juga cerdas secara emosional,” kata Gubernur Zul.

Bang Zul sapaan akrab gubernur mengatakan, brintegritas ini secara harfiah sering dimaknai sebagai satunya kata dengan perbuatan.

BACA JUGA: Vaksinasi Berbasis Wilayah Strategi Percepatan Serapan

Padahal integritas itu sebenarnya lebih jauh dari itu, yakni menyatunya antara fhisik/raga dengan jiwa/batin setiap orang.

Ditegaskannya,  menghadirkan kecerdasan spritual, emosional dan hadirnya integritas antara jiwa dan raga dibutuhkan kegiatan-kegiatan keagamaan di Provinsi NTB.

Sehubungan dengan itu, para peserta khususnya kaum muda dari NTB diingatkan, boleh mengejar prestasi setinggi-tingginya, namun tidak bertujuan menyombongkan diri dan mengusik orang lain.

“Saya juga mengapresiasi pemuka-pemuka agama yang tak pernah surut dalam memberikan pesan-pesan agama yang menghadirkan banyak keteduhan dan menjinakkan bathin kita, untuk kebersaman dan kebaikan bersama bagi kemajuan Provinsi NTB yang lebih gemilang di masa yang akan datang,” kata Bang Zul.

Kakanwil Kemenag NTB, Dr. KH. Zaidi Abdad, MA mengatakan, kegiatan ini diharapkan akan melahirkan peradaban dan bisa menghasilkan pemahaman mendalam dalam ajaran agama.

Kata Zaidi, kegiatan ini tidak hanya menikmati keindahan suaranya, namun juga yang paling prinsip yakni bisa memahami ajaran-ajaran agama. Kemudian mengimplementasikan ajaran agama itu di tengah-tengah heterogenitas dan pluralitas di NTB.

BACA JUGA: NTB Dapat Tambahan Vaksin dari DPR untuk Sambut WSBK

Ketua Panitia pelaksana I Gde Subrata melaporkan, UDG XIV tingkat nasional yang dilaksanakan secara virtual ini digelar pertama kali, karena pandemi Covid-19 masih terjadi.

Pihaknya berkomitmen bersatu padu membangun masyarakat NTB sesuai dengan thema yg diusung pada kegiatan ini.

Menurut Subrata, utusan NTB bisa berhasil meraih peluang-peluang emas pada UDW kali ini, karena peserta dari NTB juga cukup diperhitungkan secara nasional.

“Diharapkan, pada UDG XIV ini NTB bisa meraih juara umum. Ini didasari iktikad bersama membangun masyarakat NTB cerdas dan gemilang,” tutur I Gde Subrata.

her

Kominfotik NTB




Vaksinasi di Tegal Maja, Kepolisian Dukung Vaksin untuk 500 orang

Saat memantau vaksinasi serentak di Vihara Giri Ratana Puja, Desa Tegal Maja Kecamatan Tanjung, Lombok Utara, Wabup Danny sampaikan dukungan vaksin dari kepolisian

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Wakil Bupati Lombok Utara, Danny Karter Febrianto Ridawan ST MEng menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan dosis vaksin untuk 200 orang. Dan mendapat dukungan pihak kepolisian yang menyediakan vaksin untuk 500 orang.

Wabup saat pantau vaksinasi di Tegal Maja
Wabup Danny Karter

“Ke depan, kita harapkan agar seluruh masyarakat Lombok Utara dapat tervaksin,” kata Wabup Dany.

Hal itu disampaikannya saat memantau Vaksinasi serentak yang berlangsung di Vihara Giri Ratana Puja, Desa Tegal Maja Kecamatan Tanjung, Lombok Utara, Selasa (07/09/21).

Wabup Danny dalam memantau vaksinasi itu bersama Kapolda NTB Irjen Pol M Iqbal SIK MH Dan Danrem 162 Wira Bakti Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani SSos SH MHan.

Sebelumnya, Kapolda NTB menyampaikan laporan kepada Presiden Jokowi bahwa capaian target vaksinasi di wilayah NTB yang masih tergolong rendah disebabkan dosis vaksin di NTB belum mencukupi.

Karena itu, Kapolda NTB, Irjen Pol M Iqbal SIK MH meminta Kepada Presiden Jokowi agar dikirImkan vaksin dengan jumlah yang cukup untuk masyarakat. Agar target vaksinasi di NTB meningkat, dan ke depan bisa menekan kasus Covid 19 agar masyarakat bebas dari pandemi.

BACA JUGA: Panen Bawang Merah di Santong, Bupati Beri Semangat Petani

Permintaan itu disampaikan Kapolda dalam kegiatan pantauan vaksinasi yang kali ini disaksikan secara langsung juga oleh Presiden RI melalui virtual zoom.

Hadir dalam kegiatan itu Kapolres Lotara AKBP Fery Jaya Satriansyah SH, Dandim 1606 Mataram Kolonel Arm Gunawan SSos , Direktur RSUP NTB Dr H Lalu Herman Mahaputra beserta undangan lainnya.

Vaksinasi serentak hari ini di Desa Tegal Maja berjalan dengan aman dengan partisipasi masyarakat yang tinggi.

BACA JUGA: Edukasi Anti Korupsi, Ajak Masyarakat Cegah Korupsi

Acara berjalan dengan lancar dan tetap menggunakan protokol kesehatan.

@ng