Pabrik Pengolahan Limbah Beracun Berbahaya Hadir di NTB

Dengan diresmikannya pabrik pengolahan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) yang dapat mengolah limbah medis sebanyak 300 kg/jam dan beroperasi selama 24 jam

LOBAR.lombokjournal.com ~ Setelah puluhan tahun, NTB akhirnya memiliki pabrik pemusnah limbah medis B3 (Bahan Beracun Berbahaya).

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah meresmikan fasilitas incinerator khusus limbah medis mulai beroperasi di Dusun Koal, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Senin (13/09/21).

Bangunan pabrik pengolah bahan beracun berbahaya Pabrik pengplah limba bahan beracun berbahaya

Dikatakan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (PLB3), Rosa Vivien Ratnawati, yang hadir pada kesempatan tersebut, selama ini sebagian besar limbah medis NTB diekspor ke Jawa dan menggunakan jasa pemusnah limbah medis disana.

BACA JUGA: Pengolah Limbah Medis, Wujudkan NTB Asri dan Lestari

“Pabrik ini sudah punya izin dan bisa menerima limbah medis. Kementerian juga sudah menyiapkan anggaran khusus untuk operasional pengumpulan limbah selain bantuan tiga kendaraan operasiona,” jelasnya diacara peresmian pabrik pengolah limbah ini.

Saat ini, kemampuan incinerator dapat mengolah limbah medis sebanyak 300 kg/jam dan beroperasi selama 24 jam ditambah lagi fasilitas pendingin (cold storage) yang dapat menyimpan limbah selama 90 hari sebelum diolahmusnahkan.

Karena itu, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd., yang juga hadir pada acara tersebut, menginginkan nantinya limbah medis se-NTB bisa diolah disini.

Namun demikian, Wagub mengakui bahwa terdapat beberapa kendala yang harus segera diselesaikan.

“Kendalanya ketersediaan listrik, air, bahan bakar, sinyal komunikasi dan akses jalan yang akan diperbaiki,” sebut Wagub.

Wagub menargetkan limbah sebanyak 7,2 ton sehari bisa diolah ditempat ini setelah seluruh fasilitas pendukung tadi terpenuhi.

jm




Menteri Investasi Jelaskan Pemutusan Kontrak GTI di Gili

Kedatangan Menteri Investasi di Gili Trawangan, selain menjelaskan pembangunan investasi pariwisata, juga menyampaikan pemutusan kontrak dengan PT GTI

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, hadir dan bertemu masyarakat di Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB, Sabtu (11/09/21).

Kunjungan Menteri Investasi di Gili Trawangan

Kehadiran Menteri Bahlil yang juga Ketua Satgas Percepatan Investasi di Gili Trawangan itu untuk memberikan penjelasan beberapa hal terkait investasi.

Selain menjelaskan pembangunan ekonomi nasional khususnya investasi di bidang pariwisata di Lombok tepatnya di kawasan Gili Indah, dan secara khusus juga menjelaskan terkait SK Pemutusan Kontrak PT Gili Trawangan Indah (GTI).

Menteri Bahlil dalam kunjungan itu yang disambut hangat oleh Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R ST MEng itu, memang agendanya penyerahan SK Pemutusan Kontrak PT Gili Trawangan Indah (GTI).

Tampak hadir bersamai kunjungan Menteri Investasi Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah SE MSc, Satgas Investasi, Forkopimda KLU, dan undangan lainnya.

BACA JUGA: Warga Gili Trawangan Lega Setelah Penantian 26 Tahun 

Menteri menuturkan, Gubernur Zulkieflimansyah dua bulan silam datag ke pihakya, menguraikan Pemda NTB telah melakukan kontrak atas tanah di Gili Trawangan dengan pihak PT GTI dalam waktu yang cukup panjang.

“Dalam proses justru yang terjadi PT GTI tidak membangun kawasan pariwisata, namun rakyatlah yang membangun kawasan pariwisata di sini,” kata Menteri Bahlil.

Menteri Bahlil yang juga Ketua Satgas Percepatan Investasi menilai dan mempertimbangkan, berdasar kajian yang mendalam disamping melihat fakta-fakta atas itikad dari perusahaan yang mendapatkan kontrak, sera kondisi nyata di lapangan serta informasi semua pihak.

Akhirnya Satgas Investasi memutuskan kontrak dengan pihak GTI. Pemutusa ini dinilai merupakan pilihan tepat dan penting, yang diambil untuk keberlanjutan masa depan masyarakat Gili Trawangan.

“Ini adalah keputusan kolektif kolegial, rakyat harus diberikan rasa aman dan rasa kepastian,” terangnya.

Menurutnya, bahkan Presiden Jokowi telah memerintahkan pihaknya mengambil kebijakan yang bisa menjamin keberlangsungan investasi tanpa sikap semena-mena pengusaha.

Pengusaha tidak boleh mengatur negara, namun negara yang berwenang mengatur pengusaha.

“Masyarakat Gili Trawangan jangan ragu lagi mengelola aset negara yang ada di wilayah setempat,” tegas Menteri Bahlil lantas meminta.

Awal membangun Trawangan

Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah, menyampaikan Pemerintah Provinsi NTB berterima kasih kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM yang langsung bertemu dengan masyarakat Gili.

“Ini langkah awal untuk membangun gili seperti sediakala. Ke depan tidak ada lagi kegaduhan karena masalah baru, sebab memperjuangkannya tidak gampang dan segala sesuatu bisa diselesaikan dengan baik,” tutur Gubernur Zul.

BACA JUGA: Gili Trawangan Akhirnya Dikelola Masyarakat

Menurut gubernur, dari jumlah lahan seluas 65 hektar, sebanyak 60 hektar di antaranya telah dihuni dan digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas,

Terkait permasalahan PT. GTI ini, Pemprov NTB telah menyampaikan ke pihak perusahaan dan mengadakan beberapa kali pertemuan. Sayangnya pihak perusahaan tidak pernah hadir sehingga pihaknya mengambil kebijakan memutus kontrak dengan pihak PT GTI.

“Giat investasi di NTB khususnya Gili Trawangan ini memberikan dampak positif kepada masyarakat,” pungkasnya.

Diwawancarai terpisah, Wakil Bupati Danny Karter menuturkan kunjungan kerja Menteri Investasi dari Jakarta khusus untuk memberikan SK pemutusan kontrak dengan PT GTI.

“Di sela-sela waktu beliau, kami berbincang terkait dengan kodisi infrastruktur terutama jalan dan penerangan di KLU. Kami mohon untuk bisa disupport dengan sesuatu yang lebih layak. Ini dalam rangka membangun parawisata di Lombok Utara dan menciptakan iklim investasi sesuai dengan visi misi kami,” tutup Wabup Danny.

@ng




Pemprov NTB Siapkan Manajemen Pengelolaan di Gili Trawangan

Pemprov NTB memutuskan kontrak dengan PT. Gili Trawangan Indah dan saat ini sedang mmenyiapkan manajemen pengelolaan Gili Trawangan

KLU.lombokjournal.com ~ NTB sebagai daerah yang ramah investasi tak serta merta dapat memutuskan kontrak dengan investor.

Namun melihat kondisi yang ada, atas rekomendasi Satgas Percepatan Investasi, Pemprov NTB memutuskan kontrak dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI). Dan menyiapkan manajemen pengelolaan 65 Ha lahan milik Pemprov NTB di Gili Trawangan.

Satgas Pecepatan Informasi saat menyerahkan SK Pemutusa Kontrak PT GTI pada Pemprov NTB

Sebelumnya lahan seluas itu dikerjasamakan dengan PT GTI hingga 2026, namun dengan pemutusan itu Gii Trawangan kini dikelola masyarakat.

BACA JUGA: Gili Trawangan Akhirnya Dikelola Masyarakat

“Nampaknya berat melanjutkan kerjasama dengan PT GTI setelah melihat kondisi lapangan yang memang lahannya sudah ditempati oleh masyarakat. Keputusan memutus kontrak ini agar dispute (sengketa) atas pengelolaan PT GTI dituntaskan,” ujar Gubernur  Zulkieflimansyah di Gili Terawangan, Sabtu (11/09/21).

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia yang juga Ketua Satgas Percepatan Investasi RI hadir di Gili Terawangan untuk menyerahkan SK rekomendasi pemutusan kontrak kerja antara PT GTI dan Pemprov NTB atas lahan 65 Ha.

Dikatakannya, atas dorongan besar dari Gubernur Zulkieflimansyah untuk memprioritaskan warga masyarakat Gili Terawangan dan pertimbangan tidak ada aktifitas investasi selama ini oleh PT GTI, Satgas memutuskan mendukung langkah Pemprov NTB.

“Keputusan Satgas ini adalah final dan untuk diikuti pada urutan pemerintahan berikutnya,” ujar Bahlil.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), H Mohammad Rum menjelaskan, setelah ini Pemprov sudah memiliki rencana untuk manajemen pengelolaan 65 Ha lahan dalam bentuk badan usaha milik daerah ataupun Unit Pelaksana Teknis.

BACA JUGA: Vaksinasi di NTB Meningkat, Kapolri Optimis WSBK Terwujud

“Pemprov langsung mengambil langkah setelah ada rekomendasi dari Satgas untuk pemutusan kontrak. Selain mengelola yang sudah ada, pengembangannya nanti juga sudah direncanakan”, jelas Rum.

jm




Vaksinasi di NTB Meningkat, Kapolri Optimis WSBK Terwujud

Vaksinasi 45 ribu dosis per hari, membuktikan NTB akan siap menjadi tuan rumah gelaran event World Superbike (WSBK) pada November tahun ini.

MATARAM.lombokjournal.comKepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi program vaksinasi yang dilakukan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan menargetkan 45ribu dosis vaksin dalam sehari. Hal ini membuktikan NTB akan siap menjadi tuan rumah gelaran event World Superbike pada November tahun ini.

Dalam kunjungan kerjanya di NTB, Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dengan didampingi Gubernur Zulkieflimansyah, meninjau secara langsung vaksinasi massal di SMA Negeri 4 Kota Mataram, Jum’at (10/9).

Vaksinasi “Kami ingin memastikan bahwa target vaksinasi di NTB segera dituntaskan, karena ini sebagai persyaratan diselenggarakannya event tersebut. Target 45 Ribu dosis vaksin dalam sehari adalah langkah tepat untuk mempercepat vaksinasi sebelum WSBK digelar,” ungkap Kapolri.

Jendral Listyo juga mengakui bahwa antusiasme masyarakat NTB dalam mengikuti program vaksinasi sangat luar biasa. Ia berharap vaksinasi Covid-19 harus tetap ditingkatkan terutama masyarakat di kawasan Mandalika kabupaten Lombok Tengah, sebagai tempat akan digelarnya WSBK November tahun ini dan MotoGP tahun 2022 mendatang.

“Ini pertanda bahwa kita sudah siap menghadapi event bergengsi WSBK dan MotoGP, sehingga masyarakat sehat dan Indonesia maju,” tuturnya.

Usai meninjau vaksinasi di SMAN 4 Mataram, Kapolri dan Panglima TNI melanjutkan agendanya di ruang rapat utama kantor gubernur, dalam rangka rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) tingkat provinsi dan pemerintah kota/kabupaten se-NTB, secara virtual.

manikp@kominfo




Integritas Keilmuan Diharapkan Lahir dari UDG XIV Nasional

Saat membuka UDG XIV Nasional, Gubernur Zukieflimansyah mengatakan, hadirnya integritas antara jiwa dan raga dibutuhkan kegiatan-kegiatan keagamaan di Provinsi NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Di tengah modernisasi yang berkembang pesat dan rentannya kehidupan manusia di zaman modern, orang butuh kecerdasan emosional dan spritual yang tinggi dibanding sebelumnya.

Gubernur Zul tekankan pentingnya integritas keilmuan dan emosiona
Gubernur Zulkiefimansyah

Hal itu dikatakan Gubernur Zul ketika membuka Utsawa Dharma Gita (UDG) Tingkat nasional ke XIV Tahun 2021 di Lombok Astoria Hotel Mataram, Kamis (09/09/2021) .

Menurut gubernur, tema yang diangkat dalam kegiatan UDW dinilai menarik.

“Karena ingin menjadikan ummat Hindu yang cerdas dan berintegritas. Dengan hadirnya masyarakat yang cerdas bukan hanya cerdas ilmu dunianya, tapi juga cerdas secara emosional,” kata Gubernur Zul.

Bang Zul sapaan akrab gubernur mengatakan, brintegritas ini secara harfiah sering dimaknai sebagai satunya kata dengan perbuatan.

BACA JUGA: Vaksinasi Berbasis Wilayah Strategi Percepatan Serapan

Padahal integritas itu sebenarnya lebih jauh dari itu, yakni menyatunya antara fhisik/raga dengan jiwa/batin setiap orang.

Ditegaskannya,  menghadirkan kecerdasan spritual, emosional dan hadirnya integritas antara jiwa dan raga dibutuhkan kegiatan-kegiatan keagamaan di Provinsi NTB.

Sehubungan dengan itu, para peserta khususnya kaum muda dari NTB diingatkan, boleh mengejar prestasi setinggi-tingginya, namun tidak bertujuan menyombongkan diri dan mengusik orang lain.

“Saya juga mengapresiasi pemuka-pemuka agama yang tak pernah surut dalam memberikan pesan-pesan agama yang menghadirkan banyak keteduhan dan menjinakkan bathin kita, untuk kebersaman dan kebaikan bersama bagi kemajuan Provinsi NTB yang lebih gemilang di masa yang akan datang,” kata Bang Zul.

Kakanwil Kemenag NTB, Dr. KH. Zaidi Abdad, MA mengatakan, kegiatan ini diharapkan akan melahirkan peradaban dan bisa menghasilkan pemahaman mendalam dalam ajaran agama.

Kata Zaidi, kegiatan ini tidak hanya menikmati keindahan suaranya, namun juga yang paling prinsip yakni bisa memahami ajaran-ajaran agama. Kemudian mengimplementasikan ajaran agama itu di tengah-tengah heterogenitas dan pluralitas di NTB.

BACA JUGA: NTB Dapat Tambahan Vaksin dari DPR untuk Sambut WSBK

Ketua Panitia pelaksana I Gde Subrata melaporkan, UDG XIV tingkat nasional yang dilaksanakan secara virtual ini digelar pertama kali, karena pandemi Covid-19 masih terjadi.

Pihaknya berkomitmen bersatu padu membangun masyarakat NTB sesuai dengan thema yg diusung pada kegiatan ini.

Menurut Subrata, utusan NTB bisa berhasil meraih peluang-peluang emas pada UDW kali ini, karena peserta dari NTB juga cukup diperhitungkan secara nasional.

“Diharapkan, pada UDG XIV ini NTB bisa meraih juara umum. Ini didasari iktikad bersama membangun masyarakat NTB cerdas dan gemilang,” tutur I Gde Subrata.

her

Kominfotik NTB




Vaksinasi di Tegal Maja, Kepolisian Dukung Vaksin untuk 500 orang

Saat memantau vaksinasi serentak di Vihara Giri Ratana Puja, Desa Tegal Maja Kecamatan Tanjung, Lombok Utara, Wabup Danny sampaikan dukungan vaksin dari kepolisian

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Wakil Bupati Lombok Utara, Danny Karter Febrianto Ridawan ST MEng menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan dosis vaksin untuk 200 orang. Dan mendapat dukungan pihak kepolisian yang menyediakan vaksin untuk 500 orang.

Wabup saat pantau vaksinasi di Tegal Maja
Wabup Danny Karter

“Ke depan, kita harapkan agar seluruh masyarakat Lombok Utara dapat tervaksin,” kata Wabup Dany.

Hal itu disampaikannya saat memantau Vaksinasi serentak yang berlangsung di Vihara Giri Ratana Puja, Desa Tegal Maja Kecamatan Tanjung, Lombok Utara, Selasa (07/09/21).

Wabup Danny dalam memantau vaksinasi itu bersama Kapolda NTB Irjen Pol M Iqbal SIK MH Dan Danrem 162 Wira Bakti Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani SSos SH MHan.

Sebelumnya, Kapolda NTB menyampaikan laporan kepada Presiden Jokowi bahwa capaian target vaksinasi di wilayah NTB yang masih tergolong rendah disebabkan dosis vaksin di NTB belum mencukupi.

Karena itu, Kapolda NTB, Irjen Pol M Iqbal SIK MH meminta Kepada Presiden Jokowi agar dikirImkan vaksin dengan jumlah yang cukup untuk masyarakat. Agar target vaksinasi di NTB meningkat, dan ke depan bisa menekan kasus Covid 19 agar masyarakat bebas dari pandemi.

BACA JUGA: Panen Bawang Merah di Santong, Bupati Beri Semangat Petani

Permintaan itu disampaikan Kapolda dalam kegiatan pantauan vaksinasi yang kali ini disaksikan secara langsung juga oleh Presiden RI melalui virtual zoom.

Hadir dalam kegiatan itu Kapolres Lotara AKBP Fery Jaya Satriansyah SH, Dandim 1606 Mataram Kolonel Arm Gunawan SSos , Direktur RSUP NTB Dr H Lalu Herman Mahaputra beserta undangan lainnya.

Vaksinasi serentak hari ini di Desa Tegal Maja berjalan dengan aman dengan partisipasi masyarakat yang tinggi.

BACA JUGA: Edukasi Anti Korupsi, Ajak Masyarakat Cegah Korupsi

Acara berjalan dengan lancar dan tetap menggunakan protokol kesehatan.

@ng




Tidak Boleh Ada Lagi Pemerintah & Pengusaha yang Feodal

Di era perubahan saat ini tidak boleh lagi ada pemerintah yang feodal, yang mempersulit masyarakat dan dunia usaha.

SUMBAWA.lombokjournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah, menegaskan hal tersebut saat Penyerahan Sertifikat/Piagam Penghargaan K3 Bagi Pembina K3 Wilayah dan Perusahaan Untuk Tingkat Pusat dan Tingkat Pulau Sumbawa, Kategori Penerapan K3 dan Penerapan Protokol Covid-19 Tahun 2021, di Samawa Seaside Cottages, Sumbawa, Sabtu (4/9).

Di hadapan hadirin acara, Zulkieflimansyah mengingatkan bahwa sebagai pelayan publik, jajarannya harus proaktif menyapa dunia usaha, menawarkan bantuan hingga dunia usaha nyaman. Dan berharap perubahan ini diikuti para pengusaha, mental dunia usaha juga harus berubah dalam memperlakukan karyawannya.

Tidak
Zulkieflimansyah

“Tidak boleh lagi ada separasi yang tegas antara management of the company atau perusahaan dengan pekerjanya, membedakan antara bos, karyawan dan pekerjanya. Perusahaan masa depan adalah perusahaan yang meredefinisi dan memaknai bisnisnya adalah sebuah keluarga yang berjalan bersama menuju pantai kebahagiaan,” ungkapnya

BACA JUGALombok Football Club didirikan HBK guna Menuju Liga Indonesia

Sementara itu, Kepala Disnakertrans NTB, Gede Putu Aryadi, melaporkan, penghargaan Nasional Kesehatan Kerja (K3) diberikan kepada 7 Perusahaan di NTB dalam kategori protokol Covid-19 di tempat kerja. Pihaknya juga mendorong semua badan usaha agar memperhatikan aspek perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerjanya.

Dalam paparannya, Gede Aryadi menjelaskan bahwa tenaga kerja aktif yang sudah dilindungi jamsostek hingga periode Agustus 2021 sebanyak 265.910 orang, terdiri dari 122.417 pekerja penerima upah/formal yang tersebar di 6.718 badan usaha, 22.307 pekerja bukan penerima upah dan 121.186 pekerja di sektor jasa konstruksi. Sedangkan yang sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 265.910 atau 52.80% dari jumlah pekerja formal sejumlah 503.582 orang.

“Pemprov NTB juga telah memberikan bentuk kepesertaan BPJS ketenagakerjaan kepada 10.249 Guru PTT/GTT & 4.800 pegawai kontrak (Non ASN),” ujarnya.

Dalam cara penyerahan penghargaan ini dirangkai dengan penyerahan Santunan Jaminan Kematian dan Penyerahan Simbolis 1.626 Non ASN kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada pemerintah kabupaten Sumbawa.




Pernikahan Anak Turut Serta Meningkatkan Angka Kemiskinan

Pernikahan anak di bawah umur akan meningkatkan angka stunting, kematian ibu dan bayi, putus sekolah, pekerja anak dengan upah rendah serta meningkatkan angka kemiskinan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalillah, menyatakan hal tersebut saat menjadi keynote speaker pada webinar Pencegahan Pernikahan Anak, yang diselenggarakan BKOW NTB secara daring, Sabtu, (4/9). Oleh sebab itu, Sitti Rohmi menghimbau kepada seluruh stakeholder terkait agar memasifkan sosialisasi terkait pencegahan pernikahan anak.

“Pernikahan anak merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang memiliki banyak dampak negatif dan sangat berbahaya kepada anak, keluarga dan negara,” tegas Sitti Rohmi.

Selain itu, informasi tentang dampak negatif pernikahan anak di bawah umur yang akan diberikan kepada masyarakat, sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana dan cepat dimengerti.

“Ini bukanlah hal yang mudah, namun jika kita bersinergi pasti akan lebih mudah mencegah dan menurunkan angka perkawinan anak di provinsi NTB” pungkasnya.

Sitti Rohmi berharap agar melalui Posyandu keluarga, percegahan pernikahan anak hingga stunting bisa teratasi dengan baik. Sebab Posyandu Keluarga adalah pusat edukasi yang berperan penting dalam mencegah pernikahan anak, dan turut mendukung upaya percepatan penurunan stunting, serta resiko kesehatan lainnya.

BACA JUGAFood dan Shrimp Estate Digesa Guna Sukseskan Industrialisasi

ser




Kontrak PT GTI Diputus sebab Tidak Realisasikan Perjanjian

Usai cuatan isu dan polemik, Pemerintah Provinsi NTB memilih untuk memutus kontrak pihak PT GTI terkait pemanfaatan dan pengelolaan lahan seluas 65 hektar di Gili Trawangan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Keputusan ini berdasarkan dukungan semua pihak karena pihak GTI dinilai belum mampu merealisasikan perjanjiannya yang sudah ditetapkan.

Kontrak
Zulkieflimansyah

“Oleh karena itu, setelah melihat keadaan seperti ini, kami memutus kontrak pihak PT. GTI dan kami sendiri bisa mengelolah lahan tersebut dengan baik,” tegas Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah, saat rapat progres dengan PT. GTI, secara virtual, di ruang rapat utama kantor gubernur, Jumat (3/9).

Rapat tersebut dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Pipit Rismanto, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Imam Soejoedi, Kepala Kejati NTB, Tomo Sitepu serta stakeholder lainnya.

Zulkieflimansyah, menjelaskan, di antara 65 hektar yang dialokasikan pengelolaannya oleh PT. Gili Trawangan Indah (GTI), ternyata 60 hektarnya telah dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan kegiatan ekonomi yang cukup bagus. Sehingga dari lahan itu yang tersisa hanya 5 hektar yang belum dimanfaatkan alias masih kosong.

“Untuk itu, secara kasat mata dengan logika sederhana karena investasi masyarakat juga sudah sangat bagus. Tidak mungkin kami mengusir masyarakat kita sendiri untuk salah satu investasi yang belum pasti,” tuturnya.

Zulkieflimansyah mengakui bahwa pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk membuka ruang dialog dengan pihak GTI namun tidak direspon dengan baik. Sehingga banyak acara yang dibatalkan karena menunggu kabar dari pihak GTI, dan ini sangat keterlaluan.

“Oleh karenanya, tanpa ragu-ragu merasa tidak perlu ada lagi addendum karena pihak GTI tidak menunjukkan itikad baik. Kami sepakat untuk memutus kontraknya,” tegasnya.

manikp@kominfo




Sinergi Media dan Pemprov, Forum Wartawan NTB Press Trip

Press Trip yang digelar Forum Wartawan NTB di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai bentuk sinergi antara media dan pemprov dalam mempublikasikan pembangunan di NTB.

KSB.lombokjournal.com ~ Untuk meningkatkan inovasi dan cakrawala pemberitaan tentang program pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Forum Wartawan Pemprov NTB menggelar Press Trip di Kabupaten Sumbawa Barat, Kamis (02/09/21).

Press trip dari orum Wartawan NTB sebagai sinergi waawan dan Pemprov NTB

“Selama ini, Press Trip yang dilakukan teman-teman Pers selalu keluar daerah. Namun kegiatan kali ini dilakukan agar media dapat melihat sisi lain di daerahnya sendiri. Karena potensi daerah sangat banyak untuk diketahui dan dipublikasikan,” kata Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin Amy, di ruang kerjanya usai melepas keberangkatan Forum Wartawan Pemprov NTB.

Termasuk program-program unggulan yang bersinergi dengan program pemerintah kabupaten/kota, sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk saling mendukung dan bersinergi.

“Itulah penting dan perlunya Press Trip di daerah sendiri, agar semua kabupaten/kota se-NTB dapat diketahui masyarakatnya sendiri bahkan dunia,” tutur Najamuddin.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Musyafirin, menyambut baik kunjungan Press Trip yang dilakukan Forum Wartawan Pemprov NTB. Menurutnya kehadiran pers sangat penting sebagai media publikasi program pembangunan yang ada di NTB maupun daerah. Apalagi keberadaan KSB merupakan satu-satunya kabupaten di Indonesia yang berhasil menuntaskan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

“Ini juga sejalan dengan Program NTB Gemilang, NTB Sehat dan Cerdas, yang salah satunya Bebas BAB Sembarangan,” ungkap Bupati ketika menerima kunjungan Forum Wartawan Pemprov NTB di aula kantor bupati.

Musyafirin juga menjelaskan program ini berhasil berkat dukungan pemprov, pemerintah pusat dan seluruh unsur di KSB. Prosesnya panjang, sejak tahun 2016 sudah dibangun instrumen pendukung untuk mensuksekan program ini.

BACA JUGABendungan Sape Diperbaiki, Ribuan Hektar Sawah Terlindungi

Sementara itu, Ketua Forum Wartawan Pemprov NTB, Fahrul Mustafa, menyampaikan bahwa kegiatan atas kerjasama dengan Dinas Kominfotik ini rutin dilaksanakan. Rencana kunjungan ke KSB sudah lama, namun sempat tertunda sebab keadaan pandemi Covid-19.

Kunjungan ke KSB sangat penting, karena dengan publikasi media, program yang sudah diakui nasional, dapat menjadi percontohan daerah lain di NTB bahkan provinsi tentang sanitasi.

“Kami datang dengan menghadirkan 38 orang dari media nasional dan lokal se-NTB,” ujar Fahrul.

Usai kunjungan dan silaturahmi bersama Bupati, Ketua DPRD KSB, Kepala BNN, Dandim, Kapolres, Sekda KSB dan unsur Forkopimda KSB, Press Trip dilanjutkan dengan kunjungan ke Pantai Balad di KSB dan silaturahmi dengan Kodim 1628 Sumbawa Barat.

Rencananya, kunjungan di hari esoknya akan diteruskan mengunjungi Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) di kabupaten Sumbawa untuk melihat program Bincang Gemilang.

edy