Mitigasi Kekeringan, Pemprov NTB Distribusikan Air Bersih

Mitigasi kekeringan dilakukan dilakukan Dinas Sosial bersama BPBD dan pemadam kebakaran dengan melancarkan distribusi air bersih

MATARAM.LombokJournal.com ~ Kekeringan yang melanda Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur bagian Selatan mengakibatkan susahnya masyarakat dalam mendapatkan air bersih. Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk melakukan mitigasi kekeringan, dengan berupaya memenuhi kebutuhan air bersih untukmasyarakat.

Dalam mutugasi kekeringan, Dinas Sosial yang bekerja sama dengan BPBD dan Pemadam Kebakaran memastikan distribusi air bersih berjalan lancar

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si menyampaikan itu saat acara Kick Off ke-66 HUT NTB di Taman Sangkareang Mataram, Sabtu (09/11/24).

Dalam mitigasi kekeringan ini, berbagai instansi Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan berbagai upaya, seperti menggunakan mobil tangki dengan kapasitas yang lebih kecil agar bisa ke pelosok dan melakukan koordinasi dengan PDAM Giri Menang.

Selain itu, Dinas Sosial yang bekerja sama dengan BPBD dan Pemadam Kebakaran memastikan distribusi air bersih berjalan lancar.

“Kami melepas 20 tangki distribusi air bersih, untuk air minum bagi masyarakat kita yang terdampak bencana kekeringan dari berbagai instansi yang berkontribusi. Semoga sumbangsih kita sekecil apa pun, bermanfaat bagi masyarakat kita yang membutuhkan,” urai Miq Gite pada kegiatan pelepasan truk tangki distribusi air bersih.

Miq Gite menerangkan, selain melakukan upaya pendistribusian air bersih, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan.

Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir, ketika hujan turun di beberapa wilayah Provinsi NTB.

“Harapan saya, mari kita gotong-royong di lingkungan masing-masing. Membersihkan selokan sehingga tidak mampet dan selokan tidak menjadi tempat pembuangan sampah,” pungkasnya. edo/dyd

Bersih-bersih Sungai Harus Dilakukan Jelang Musim Hujan

Sekda NTB mengajak bersih-bersih sungai di tengah peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) tahun 2024

MATARAM.LombokJournal.com ~ Masyarakat dan pemerintah diajak bersih-bersih sungai, termasuk membersihkan gorong-gorong dan drainase menjelang musim hujan tiba.

Kata Sekda NTB, bersih-bersih Sungai, untuk memperkuat komitmen bersama serta tetap waspada terhadap ancaman bencana

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si mengatakan, kegiatan membersihkan sungai perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya bencana banjir di berbagai daerah di NTB.

Miq Gite sapaan akrab Sekda menyampaikan itu saat menghadiri kegiatan Bersih-bersih Sungai. untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-53 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) tahun 2024, yang dirangkaikan dengan Hari Bhakti ke-79 Pekerjaan Umum dan HUT ke-66 NTB di Sungai Unus Loang Balok Kota Mataram (08/11/24).

“Mari semua kita turun tangan untuk memastikan semua dalam keadaan bersih dan berfungsi dengan sebaik-baiknya. Semua ini demi keselamatan kita bersama,” tandasnya.

Miq Gite meminta kepada PUPR untuk memastikan semua infrastruktur jalan, jembatan, sungai dan lainnya dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya.

Korpri, TNI, Polri menjadi garda terdepan menanggulangi bencana yang terjadi di tengah masyarakat.

“Acara hari ini Bersih-bersih Sungai, untuk memperkuat komitmen bersama serta tetap waspada terhadap ancaman bencana,” tegasnya.

Pada acara tersrbut, Sekda NTB mengingatkan pada beberapa kawasan mulai terjadi bencana yang melanda di beberapa daerah di NTB. Diantaranya bencana angin puting beliung terjadi di Lombok Barat dan banjir terjadi di wilayah Bima dan Dompu. mnp/dyd

Gerakan Pangan Murah, Jaga Stabilitasi Harga Pangan

Selama tahun 2024 Pemperintah Provinsi NTB menggelar gerakan pangan murah sebanyak 23 kali

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB mengadakan Gerakan Pangan Murah dalam rangka Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan yang bersamaan dengan Haul Yayasan Al – Amin Pejeruk, Kamis (07/11/24).

Ibu Marlina dari Otak Desa yang mengaku sangat senang bisa ikut berpartisipasi dalam gerakan pangan murah — Pengunjung gerakan pangan murah

Gerakan Pangan Murah ini sudah dilakukan sebanyak 23 kali selama tahun 2024.

Hal itu dikatakan Kepala Bidang PSBE dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Pemprov NTB, Raisah SE MM, Kamis.

“Kegiatan gerakan pangan murah kali ini menyediakan berbagai kebutuhan bahan pangan pokok,” ungkapnya.

Beberapa produk yang tersedia, beras, telur, gula, minyak goreng, sayur-sayuran, bawang merah dan putih, PUPN menyediakan beras petani, Bulog beras SPHP, MGM dan distributor lainnya.

Ketahanan pangan di NTB masih dalam kondisi baik, dari segi ketersediaan pangan pokok, kebutuhan pangan pokok untuk NTB masih mencukupi.

“Ke depannya akan tetap dilaksanakan sebanyak 6 kali, salah satunya dalam menyambut Natal dan Tahun Baru (Nataru),” ungkapnya.

Salah satu pengunjung, Ibu Marlina dari Otak Desa yang mengaku sangat senang bisa ikut berpartisipasi dalam gerakan pangan murah.

“Senang dengan program gerakan pangan murah ini, karena bisa membeli bahan pokok dengan harga terjangkau, semoga pemerintah bisa terus mengadakan kegiatan seperti ini,” tuturnya. Serly/her

Konsultasi Publik Rencana Pembangunan SPAM

Sekda menjelaskan, konsultasi publik yang dilaksanakan menjadi wadah pencerahan dan pencerdasan untuk memahami skema kerja sama KPBU

MATARAM.LombokJournal.com ~ Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Drs. H. Lalu Gita Ariadi., M.Si, membuka secara resmi konsultasi publik untuk rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Pulau Lombok, dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Rabu, (06/11/24)

Dalam konsultasi publik itu Sekda menyampaikan terima kasih kepada direktur pelaksanaan pembiayaan kementerian PUPR — Wakil Kementerian PUPR, Sekda dam Kepala Bappeda NTB

Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk direktur pelaksanaan pembiayaan kementerian PUPR beserta para pejabat dan staf yang mendampingi, dan pemerintah lingkup Provinsi NTB, Mataram.

Dalam acara konsultasi publik itu, Sekda NTB menegaskan bahwa pembangunan SPAM Regional Pulau Lombok melalui skema KPBU ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan memperkuat infrastruktur dasar di wilayah NTB, khususnya Pulau Lombok.

Menurut Sekda, proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang terus meningkat, terutama di kawasan yang mengalami pertumbuhan penduduk dan pariwisata.

“Melalui skema KPBU ini kita wujudkan kehadiran air bersih maka berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat, masyarakat yang derajat kesehatannya meningkat merupakan modalitas kita untuk menyongsong NTB emas 2025,” ujar Sekda.

Miq Gita juga menjelaskan, KPBU menjadi solusi dari keterbatasan fiskal yang dihadapi NTB. Konsultasi publik yang akan dilaksanakan tersebut menjadi wadah pencerahan dan pencerdasan untuk memahami skema kerjanya.

Selain dari penerimaan materi Miq Gite juga menguatkan dengan bisa melakukan studi banding ke daerah yang sudah berhasil melaksanakan KPBU dengan baik.

“Konsultasi publik hari ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita mendapatkan pencerahan pencerdasan untuk memahami, dan nampaknya sudah ada daerah-daerah yang sudah berhasil melaksanakan KPBU,” tambahnya.

Di akhir sambutannya sembari membuka kegiatan tersebut Miq Gita juga menyampaikan terima kasih kepada direktur pelaksanaan pembiayaan kementerian PUPR, atas materi-materi yang akan diberikan untuk peserta konsultasi publik. Ia berharap pelaksaan KPBU SPAM regional pulau Lombok segera terwujud nyata

“Kami haturkan terima kasih atas kehadiran para pemateri guna menyampaikan materi-materi yang akan diberikan kepada peserta konsultasi publik, sekaligus berharap untuk realisasi dari pelaksanaan KPBU SPAM regional pulau Lombok ini mudah-mudahan segera berwujud nyata di masa-masa yang akan datang,” tutup Miq Gita. pnd/her

Wamendagri Bersama Pj. Gubernur NTB Olahraga Trail Running

Wamendagri Bima Arya saat melakukan olahraga bersama Pj Gubernur, Hassanudin mengevaluasi potensi jalur lari di NTB menjelang pelaksanaan FORNAS VIII 2025

LOBAR.LombokJournal.com ~ Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto bersama Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hassanudin, melakukan olahraga Trail Running di wilayah Gunungsari, Lombok Barat, Selasa (05/11/24).pagi.

Olahraga bersama itu dari titik awal dan akhir di Bale Rasa, keduanya menempuh jalur sepanjang 6 kilometer menuju Bukit Cacing.

Wamendagri Bima Arya, yang juga Ketua Umum Asosiasi Lari Trail Indonesia (ALTI), hadir bersama Ketua ALTI NTB Mufti Murad dan sejumlah atlet lari lainnya.

Kegiatan ini bukan hanya ajang olahraga, tetapi juga untuk mengevaluasi potensi jalur lari di NTB menjelang pelaksanaan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) VIII 2025, yang akan diadakan oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI).

Dalam kesempatan sarapan bersama setelah Trail Running, Pj. Gubernur Hassanudin menegaskan kesiapan NTB sebagai tuan rumah FORNAS.

“Bertepatan tahun depan kita juga tuan rumah Kormi oleh karena itu kita harus punya persiapan baik itu sarana dan prasarana, alat dukung dan sebagainya termasuk olahraga seperti ini,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan optimismenya terhadap perkembangan Olahraga Trail Running yang dipimpin oleh Wamendagri Bima Arya melalui ALTI.

“Perkembangan olahraga ini saya yakin di bawah pimpinan beliau akan lebih maju,” kata Hassanudin.

Wamendagri Bima Arya menambahkan bahwa pada bulan Desember mendatang, ia berencana kembali ke NTB untuk survei jalur trail dan melakukan konsolidasi persiapan FORNAS VIII.

“Nanti Desember kita akan survei dan persiapkan jalur trail untuk FORNAS. Silakan teman-teman rekomendasikan, nanti kita lihat bersama,” ungkapnya.

Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) VIII dijadwalkan berlangsung pada 25 Juni hingga 2 Juli 2025, diikuti oleh 94 Induk Organisasi Olahraga. Termasuk delegasi dari berbagai provinsi di Indonesia.

NTB diharapkan mampu menjadi Tuan Rumah yang sukses dengan memanfaatkan ajang ini untuk mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi daerah melalui olahraga.***

KKPD Wujudkan Tata Kelola Keuangan Bebas Korupsi

Penerapan KKPD ini dapat mencegah terjadinya korupsi serta dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam tata kelola keuangan di pemerintahan,

MATARAM.LombokJournal.com ~ Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) bersama PT. Bank NTB Syariah dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin bersama dengan Direktur Utama PT Bank NTB Syariah Kukuh Rahardjo tanggal 30 Oktober lalu.

"Diharapkan dengan KKPD ini kedepannya dapat mencegah terjadinya korupsi — Penandatanganan Kerja Sama

Hari ini penandatanganan PKS dan uji coba pelaksaan KKPD dilakukan dengan dua OPD, yakni BPKAD NTB dan BKD NTB.

Kedua OPD ini, sebagai pilot projek dalam penerapan KKPD di Lingkup Pemprov NTB. Penandatanganan PKS yang juga dirangkaikan dengan sosialisasi penggunaannya digelar di Gedung Utama Bank NTB Syariah, Senin (04/11/24)

Dalam kesempatan tersebut, Plt Kepala BPKAD Provinsi NTB Ervan Anwar mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan dan kepercayaan PT Bank NTB Syariah.

Hal ini dijelaskan Ervan Anwar sebagai langkah awal dalam rangka reformasi birokrasi terutama dalam tata kelola keuangan daerah di era digital.

“Diharapkan dengan KKPD ini kedepannya dapat mencegah terjadinya korupsi serta dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam tata kelola keuangan di pemerintahan,” jelasnya. Selain itu, Ervan Anwar juga mengungkapkan bahwa Pemprov NTB mendukung penuh dan sangat mengapresiasi KKPD ini nantinya untuk diterapkan di seluruh OPD.

Di tahun 2025 nanti direncanakan seluruh OPD lingkup Pemprov NTB akan menerapkannya secara bersama-sama.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank NTB Syariah H Kukuh Rahardjo Kukuh menerangkan bahwa pada tahun lalu Bank NTB Syariah berinisiasi mengembangkan produk untuk bisa melayani Pemerintah Daerah.

Harapannya bisa memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat NTB. Bank NTB Syariah saat ini merupakan salah satu, bank daerah dengan kinerja yang cukup baik. Bahkan, pertumbuhan enam tahun terakhir sejak konversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS), berada di atas rata-rata bank daerah lainnya secara nasional. novita/opik

P3PD Mengakselerasi Pembangunan Desa di NTB

Sekda NTB mnengapresiasi kiprah Program Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) yang menjadikan desa-desa di NTB berkembang

MATARAM.LombokJournal.com ~ Kontribusi program penguatan Program Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) memberikan sumbangsih dalam memajukan pembangunan di Provinsi NTB. Sekaligus mengakselerasi pembangunan di desa-desa di NTB.

Sekda NTB mengapresiasi P3PD — Sekdas NTB, Lalu Gita Ariadi

Apresiasi tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, saat menerima silaturahmi Koordinator P3PD di ruang kerjanya (01/11/24).

“Sehubungan dengan tugas pelungguh kami mengucapkan terima kasih, karena sudah berkontribusi untuk pembangunan daerah. Dan memegang hal yang strategis untuk akselerasi pembangunan desa,” ungkapnya.

Miq Gite berharap dengan berbagai kontribusi ini dapat menjadikan desa-desa di Provinsi NTB berkembang, memiliki daya saing, dan mandiri. Sehingga masyarakat pun turut menikmati kesejahteraan yang selama ini didambakan.

P3PD lahir dari berbagai pelosok desa hingga ke seluruh pelosok negeri.

“Mudah-mudahan P3PD bisa terus berkembang. Kalau desa berdaya dan mandiri dapat menjadi potret dari kesejahteraan nasional,” harap Sekda.

Sementara itu, Koordinator P3PD Provinsi NTB Gunawan Modjo dalam pertemuan tersebut memaparkan tujuan diadakannya P3PD di Provinsi NTB.

Program bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dalam meningkatkan kualitas belanja desa di lokasi program.

Selain perbaikan kinerja pemerintah dan aparat desa melalui penguatan sistem peningkatan kapasitas. Penguatan sistem pendampingan dan pengembangan kapasitas. Penguatan sistem informasi dan data desa berbasis teknologi.

Program ini menyasar Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan masyarakat desa.

“Capaian secara garis besar kami, sudah melatih 1006 desa di Provinsi NTB,” jelasnya.

Dirinya melanjutkan, pelatihan yang diadakan pun beragam seperti pelatihan aparatur desa, posyandu, pelatihan batas desa, dan berbagai pelatihan lainnya. P3PD NTB juga mengadakan kegiatan TOT, untuk menyiapkan para pelatih yang berasal dari 8 kabupaten se-NTB.

“Nantinya para pelatih ini akan secara rutin melakukan penguatan kapasitas di desa dan kabupaten masing-masing,” pungkasnya. nov/dyd

Penyandang Disabilitas Dapat Fasilitas Pendampingan Hukum

Komisi Disabilitas Daerah inisiasi pemberian pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjalani proses hukum

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Sosial, bekerjasama dengan Kepolisian Daerah akan memberikan fasilitas pendampingan hukum pada penyandang disabilitas.

Pj Gubernur NTB ; Pemerintah Provinsi NTB siap bekerja sama dan memfasilitasi kebutuhan para penyandang disabilitas

Pendampingan yang diperlukan selama proses hukum berlangsung agar dapat memenuhi hak hak para disabilitas.

Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hassanudin menyambut baik langkah Komisi Disabilitas Daerah (KDD) dalam pendampingan proses hukum penyandang disabilitas.

“Kami pemerintah provinsi siap bekerja sama dan memfasilitasi kebutuhan para disabilitas,” ujar Pj. Gubernur di Kantor Gubernur NTB.

Seperti diungkapkan Kepala DInas Sosial NTB, Ahsanul Khalik, sesuai kebutuhan akan diberikan pendampingan psikolog, penerjemah bahasa isyarat dan lainnya.

“Maksudnya, agar proses hukum bisa berjalan dengan memenuhi hak kelompok disabilitas yang sedang menjalani proses atau tersangkut kasus hukum,” jelas Ahsanul Khalik, Kamis (31/10/24).

Dikatakannya, kerja sama antara kepolisian dan Pemerintah Provinsi yang diinisiasi oleh Komisi Disabilitas Daerah ini sebelumnya hanya berupa prosedur standar pelaksanaan pemeriksaan bagi disabilitas.

Namun saat ini telah dikuatkan dalam bentuk kerja sama dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya.

Komisi Disabilitas Daerah yang merupakan lembaga non struktural bersifat ad hoc ini bertugas melakukan pemantauan, evaluasi dan advokasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Komisi Disabilitas Daerah dibentuk tahun 2023 silam, lembaga ini bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Sosial.

Pada pertemuan tersebut hadir pula Ditreskrimum Polda NTB dan pejabat terkait Pemprov NTB. jm/her

Bahasa Ibu Harus Digunakan dengan Bangga

Kegiatan seperti Festival Tunas Bahasa Ibu 2024 merupakan komitmen provinsi dan kabupaten/ kota melestarikan bahasa ibu.

MATARAM.LombokJournal.com ~ Bahasa Sasak, Samawa dan Mbojo sebagai bahasa ibu masyarakat Nusa Tenggara Barat harus digunakan dengan bangga dalam aktifitas sehari hari maupun aktifitas formal.

“Bahasa daerah kita adalah sesuatu yang menjadi milik kita. Jika sudah punya rasa kebanggan dan rasa memiliki maka rasa tanggungjawab untuk melestarikannya dengan menggunakan bahasa yang dimaksud,” kata Sekretaris Daerah, Drs HL Gita Ariadi, MSi saat membuka Festival Tunas Bahasa Ibu 2024 di Hotel Lombok Raya Mataram, Rabu (30/10/24).

Festival Tunas Bahasa Ibu 2024 merupakan komitmen provinsi dan kabupaten/ kota untuk melestarikan bahasa ibu — Dr Puji Retno Hardiningtyas

Dijelaskan Miq Gita, bahasa sebagai bagian dari kebudayaan mengalami tekanan dan berkompetisi dengan kebudayaan lain sebagai bentuk pergaulan modern dan global.

Terlebih dengan era teknologi dan globalisme yang jika tidak dibumikan dalam aktifitas sehari hari akan hilang dengan sendirinya.

Pemerintah Provinsi dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Sastra dan Bahasa Daerah didiukung pula oleh Perda Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan karena berkaitan erat dengan budaya.

Pemprov juga mengapresiasi kegiatan Balai Bahasa NTB yang berupaya terus melibatkan siswa siswa sekolah dalam pembinaan melalui festival bahasa dan sastra.

Sekretaris Badan Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Hafidz Muhsin mengatakan, program revitalisasi bahasa daerah yang diterapkan dalam kegiatan kegiatan seperti festival ini merupakan komitmen provinsi dan kabupaten/kota untuk melestarikan bahasa yang diajarkan ibu.

BACA JUGA : Perubahan Radikal Dalam Bisnis

“Sekarang ada 718 bahasa daerah. Ada yang hampir punah bahkan hilang karena tak memiliki penutur dan tak diwariskan pada generasi berikutnya,” sebut Hafiz.

Program lain Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan pemberdayaan generasi adalah manajemen talenta nasional sebagai upaya dalam menemukan talenta talenta muda berpotensi termasuk dalam bidang bahasa dan sastra sebagai bagian menuju Indonesia Emas 2045.

Untuk itu ia meminta agar anak anak harus dibiasakan mencintai bahasa sendiri dan mendorong sekolah dan mitra lain terus membina kecakapan berbahasa ibu dan sastra dengan inovasi kegiatan.

Sementara itu, Kepala Balai Bahasa NTB, Dr Puji Retno Hardiningtyas mengatakan, Festival Bahasa tersebut yang sudah digelar sejak 2022 lalu diharapkan dapat terus memelihara eksistensi bahasa ibu dengan mempelajari, mengembangkan dan menggunakannya

Dalam festival tahun ini yang melibatkan 320 peserta seluruh NTB, Balai Bahasa mengkompetisikan kecakapan berbahasa ibu dengan tujuh kriteria lomba seperti membaca dan menulis puisi serta komedi tunggal dalam bahasa dari ibu, menulis aksara Sasak, Samawa, Mbojo, pidato bahasa daerah, tembang dan menulis cerpen.

“Lomba untuk siswa SD dan SMP ini juga akan ikut dalam festival nasional bagi pemenang selain mendapatkan hadiah uang dan penghargaan,” terangnya.

Festival diselenggarakan selama tiga hari mulai 30 Oktober sampai 1 Nopember yang diikuti oleh perwakilan siswa dari seluruh kabupaten/kota kecuali Dompu dan Lombok Utara yang diinisiasi sendiri oleh guru master bahasa daerah di sekolah bersangkutan. jm

Pemuda Pemilik Masa Depan, Pesan Peringatan Sumpah Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda tahun 2024 menunjukkan angka 56,33 persen dalam kualitas

MATARAM.Lombokjournal.com ~ Pemuda sebagai objek sekaligus subjek pembangunan diharapkan lebih diperankan, karena hakikatnya pemuda adalah pemilik masa depan bangsa dan negara.

Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat (Sekda NTB), Drs H Lalu Gita Ariadi, MSi dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 96 di lapangan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Mataram, Senin (28/10/24).

Sekda juga menyinggung peringatan itu dalam konteks momentun transisi pemerintahan baru Indonesia,

“Momentum ini untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada pengembangan agenda kepemudaan menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Miq Gita.

BACA JUGA : Perubahan Radikal dalam Bisnis

Dikatakannya, Indeks Pembangunan Kepemudaan tahun 2024 menunjukkan angka 56,33 persen dalam kualitas pendidikan (70 persen), kesehatan dan kesejahteraan (65 persen, gender dan diskriminasi (53, 33 persen), kesempatan dan lapangan kerja (45 persen), kepemimpinan (43, 33 persen).

Dikatakannya pula, untuk menaikkan indeks ini harus dilakukan secara masif dan besar besaran di seluruh Indonesia agar potensinya menjadi kekuatan bangsa di level global.

Upacara memperingati hari sumpah kepemudaan ke 96 bertema “Pemuda Indonesia Sehat Cerdas Kreatif Inovatif dan Berkarakter” ini juga memberikan penghargaan kepada 12 pelopor se NTB dan 11 siswa berprestasi dalam Olimpiade Olahraga Siswa 2024.

Dihadiri Forkopimda, para Kepala OPD, organisasi kepemudaan dan siswa siswi berpakaian adat sebagai lambang keragaman, upacara dipimpin oleh Agus Sukmayadi, Plt Kadispora NTB serta para tokoh masyarakat dan pemuda. jm