Pelatihan 300 Pemuda NTB Dipersiapkan Sebagai Race Official MotoGP, Dilatih Di Sepang Malaysia

Pengiriman dilkukan bertahap, dan Batch 1 akan dikirim ke Malaysia mulai bulan Oktober tahun ini

MATARAM.lombokjournal.com  —   ITDC akan melibatkan masyarakat lokal dalam pembangunan ITDC serta perhelatan Moto GP di kawasan Mandalika.

Kesepakatan itu terjadi setelah Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah hari ini, Selasa (16/7),  menerima Direktur Utama ITDC Abdulbar M Mansoer dan berdiskusi terkait persiapan perhelatan ajang balap motor terakbar sedunia Moto GP.

Ajang balap motor terakbar itu akan digelar pada tahun 2021 di kawasan Mandalika, Lombok Tengah.

Agar memiliki keahlian dan kualifikasi, Pemprov NTB dan ITDC menyepakati akan melatih 300 anak muda NTB untuk menjadi Race officials MotoGP dan akan dikirim berlatih di Sirkuit Sepang Malaysia, dan semua biaya selama pelatihan akan ditangung oleh ITDC.

“Semua pelatihan selama berada di Sepang akan dibiayai pihak ITDC. Kami akan prioritaskan 150 dari Loteng dan sisa 150 dari daerah NTB yg lain,” ujar gubernur.

Pelatihan ini akan dikirim bertahap dan Batch 1 akan dikirim ke Malaysia mulai bulan Oktober tahun ini. Detail teknis dan pendaftarannya nanti akan disampaikan oleh ITDC secara resmi.

“Kalau anak anak muda kita sukses mereka bisa berpartisipasi menjadi race officials di berbagai event motogp yg di selenggarakan di berbagai negara,” pungkas gubernur.

AYA




Harga Cabai Merah Tak Bisa Ditebak, Kini Melesat Rp60 Ribu Per Kilo

Diperkirakan, Agustus- September harganya sudah mulai turun,  karena petani sudah mulai panen cabai

Hj. Putu Selly Andayani

MATARAM.lombokjournal.com –  Saniat, penjual cabai di Pasar Kebon Roek, Mataram, ,Jumat (12/07) 2019 mengatakan, hargai cabai merah memang tak bisa di tebak.

Sekitar seminggu lalu harganya Rp35 ribu per kilogram, kini Harga cabai merah melesat jadi Rp60 ribu per kilo.

Harga normal sebelumnya yakni Rp 35 ribu per kilogram.

“(Cabai) merah sekarang Rp 60.00 per kilo, biasanya Rp 35.000 per kilo. Jika yang (cabai) jumbo merah sekarang juga Rp 60.000 per kilo juga,” katanya.

Penjual cabai dan sayuran itu menambahkan, kenaikan harga cabai sudah berlangsung selama satu minggu. Saniati yang berpengalaman menghadapi gejolak harga cabai itu mengungkapkan, harga cabai tidak pernah bisa ditebak karena banyak faktor yang bisa membuat harganya naik atau turun.

Kepala Dinas Perdagangan NTB, Hj. Putu Selly Andayani menyatakan, memang benar harga cabai di asaran mencapai 60 ribu per kilonya.

Ia menjelaskann, salah satu factor yang membuat harga cabai melonjak di pasar, karena saat ini stok cabai sedang kurang karena petani sedang menanam.

“Harga cabai saat ini sudah mencapai 60 ribu, kemarin tim perdagangan sudah turun ke sentra cabai di Lombok Timur. Dan memang saat ini sedang musim tanam cabai. Nanti bulan Agustus/September panen 20 hektare,” jelas Putu Selly.

Selly menambahkan jika cabai merupakan  tanaman musiman, jadi harus menunggu panen dulu untuk mengisi stoknya.

“Saat ini kemarau panjang, saya juga sudah minta ke Jawa Timur dan Sulawesi,  disana juga langka. Justru lebih mahal  harga cabai di sana daripada di Lombok,” jegasnya.

Saat ini  Lombok timur mampu  produksi sampai 1 Ton dan itu yang diedarkan di NTB tidak diedarkan keluar.

Selly memprediksikan kenaikan ini tidak akan berlangsung lama, karena di bulan Agustus dan September  adalah musim panen,  jadi stok akan melimpah.

Prediksi kenaikan ini hanya di bulan ini saja, Agustus- September sudah mulai turun,  karena ini murni akibat cuaca, katanya.

AYA




NTB Ramah Investasi, Mulai Kemudahan Ijin Hingga Fasilitasi Pasar Ekspor

Pengusaha nasional dan lokal hingga saat ini memang belum banyak mengetahui peluang-peluang, kebijakan dan insentif investasi di negara tujuan outward investment

Ir. Wisnu Wijaya Sudibyo, MM

MATARAM.lombokjournal.com – Para investor yang berkomitmen mengembangkan bisnis di NTB diberi kemudahan dan fasilitas investasi hingga pemasaran.

Lebih dari itu, juga penyediaan fasilitas Outward Investment Bagi para investor termasuk  pengusaha Lokal dan Pengrajin UMKM, untuk permodalan dan perluasan jaringan pemasaran memasuki pangsa pasar ekspor.

Kepala Dinas DPMPTS, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si mengungkapkan ruang investasi dan kemudahan disediakan bagi investor itu, Rabu (11/07) 2019.

Diungkapkannya, kini Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, menyediakan fasilitas green field investment, merger, akuisisi dan/atau perluasan fasilitas asing yang sudah ada.

Sehingga memudahkan para investor dan perusahaan lokal untuk memperluas jaringan usahanya hingga ke luar negeri.

NTB Ramah Investasi  itu merupakan program unggulan dalam RPJMD-NTB tahun 2019-2023 di bidang ekonomi yang diusung pasangan Gubernur, Dr.H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah.

Lalu Gita menjelaskan, penguasaha lokal  dan UMKM di NTB, selama ini sudah seringkali menerima pesanan hasil produk usahanya dari luar daerah NTB. Bahkan dari luar negeri pun seringkali meminta produk usaha UMKM dari NTB.

Namun karena kendala permodalan dan masih lemahnya pengetahuan mekanisme atau dokumen cara pengiriman produk keluar negeri, sehingga pengusaha lokal belum begitu banyak dapat memanfaatkan pasar ekspor tersebut.

Dijelaskanya, kehadiran Forum Fasilitasi Mint Outward Investment yang menghadirkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank lembaga Pembiyaaan Ekspor Indonesia, para pengusaha dan pelaku UMKM menemukan titik terang, ujarnya

Penyediaan Pembiayaan Ekspor

Direktur kerjasama penanaman Modal Luar Negeri BKPM RI Ir. Wisnu Wijaya Sudibyo, MM meyakinkan para Pengusaha Nasional dan pengusaha lokal maupun UMKM, agar tidak cemas.

Pemerintah melalui BKPM RI terus memperhatikan kemudahan pelaku usaha yang ingin mengekspor produk usahanya ke luar negeri.

Berbagai informasi yang diperlukan mengenai negara-negara yang menjadi tujuan expor, akan difasilitasinya.

“Kami juga telah menggandeng LPI dan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia atau eximbank, untuk bekerja sama dalam penyediaan pembiayaan ekspor maupun juga pembiayaan investasi,” terangnya.

Dikatakannya, untuk menunjang kebijakan ekspor tersebut, pemerintah dapat mengeluarkan program National Interest Account (NIA). Sehingga memihak pada pengusaha lokal maupun nasional, jelasnya.

“Bila ada pelaku usaha di NTB yang sudah mampu memenuhi standar untuk expor atau ada permintaan pasaran luar negeri seperti di Malaysia, Singapura, Thailand atau Korea akan kami fasilitasi dengan mengusulkan produk usahanya ,” tambah Nanda Asyrian, Manajer Departemen Devisi Penugasan Khusus dan Pengembangan Bisnis LPEI.

Diakuinya, pengusaha nasional dan lokal hingga saat ini memang belum banyak mengetahui peluang-peluang, kebijakan dan insentif investasi di negara tujuan outward investment.

Kata Nanda, penyebabnya karena keterbatasan akses informasi dan jejaring kerja. Juga  kurangnya kesiapan (readiness) perusahaan nasional untuk memasuki pasar global.

Ini juga karena minimnya pengetahuan tentang ekspor impor hingga kendala kepabeanan yang sering dihadapi.

AYA/Hms NTB

 




Investor  Perlakukan Seperti Keluarga Sendiri  

Saat usaha mereka berkembang, ekspansi akan terjadi dan bagi warga NTB, ini akan mendatangkan banyak hal baik. Salah satunya, kesempatan kerja lebih banyak

lombokjournal.com — 

Sumbawa Besar ;   Pebisnis atau investor yang ingin membuka usaha di NTB merupakan bagian dari keluarga besar masyarakat NTB. Dengan menjadi keluarga, semua pihak akan berupaya mencapai kebahagiaan bersama.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyampaikan itu saat mendampingi Rani Suryani, seorang pebisnis dari PT. Indofarm Sukses Makmur, Rabu (10/07)  2019.

Rani berkunjung ke sejumlah tempat di NTB untuk melihat langsung potensi sektor peternakan di daerah ini.

Beberapa lokasi yang didatangi antara lain Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak (BPT HMT) Serading, Kabupaten Sumbawa dan Science and Techno Park (STP) Sumbawa.

Di STP, Gubernur dan Rani juga menyimak presentasi Dr. Arief Budi Witarto, Direktur STP Sumbawa. Selain Rani, hadir pula Lam Man Yin, CEO LSO Indonesia yang bergerak di bidang tambak udang.

Kesediaan Gubernur mendampingi kunjungan dua pelaku usaha ini berbuah manis. Rani langsung mengutarakan ketertarikan dan rencananya untuk berbisnis di NTB.

Salah satunya adalah penggemukan sapi-sapi Australia di NTB. Sebagai uji coba, rencananya 1000 sapi akan diimpor dari Australia dan digemukkan di NTB.

BPT HMT Serading dan STIP Banyumulek dinilai akan cocok untuk menjadi tempat mengemukkan sapi-sapi ini.

“Kita lihat dulu ujicoba yang 1000 ekor itu,” ujar Rani.

Selain itu, Rani juga mengutarakan rencana mendirikan pabrik pakan ternak, khususnya ternak unggas (ayam).

“NTB memang luar biasa. Saya berpikir, kayaknya peternakan ayam itu yang paling cocok. Karena bahan utamanya jagung tersedia di sini,” ujar Rani.

Selain pakan unggas, Rani juga tak menampik kemungkinan akan berbisnis pakan sapi di NTB.

“Cuma saya harus mempelajari dulu lebih detail. Pakan sapi, pernah saya uji, sepertinya kalau kita mixed (mencampur) sendiri lebih murah. Kita harus ramuan kita sendiri,” ujar Rani.

Soal kapan rencana ini akan direalisasikan, Rani bahkan mengakui ada kemungkinan tahun ini rencana ini bisa dieksekusi.

“Kalau memang sudah fixed, why not? Pabrik pakan, khususnya ayam. Sesegera mungkin. Mudah-mudahan (tahun ini),” ujarnya.

NTB Bersahabat Bagi Investasi

Terkait rencana bisnis ini, Gubernur menerangkan, yang ia lakukan adalah memberikan keyakinan kepada para pelaku usaha, NTB adalah daerah yang bersahabat bagi investasi.

NTB adalah sebuah keluarga besar yang siap hidup bersama komunitas bisnis.

“Karena dalam ekonomi modern merekalah yang membuka kesempatan pekerjaan, menyelesaikan persoalan pengangguran, kemiskinan dan lain-lain,” ujarnya.

Dengan pola pikir yang demikian, pemerintah daerah, gubernur, camat, bupati kepala dinas dan lain-lain harus mendudukkan kembali tugas dan fungsi mereka.

“Bahwa kesediaan menjadi pejabat publik itu adalah kerendahan hati dan kerelaan untuk berkorban lebih banyak, kemudian melayani dan lain sebagainya,” ujarnya.

Prinsip tersebut bukan hanya diwujudkan lewat pernyataan. Gubernur NTB telah membuktikan sendiri. Ia pun tak sungkan menjadi semacam pemandu kunjungan bagi para investor yang datang ke NTB.

Upaya ini dilakukannya bukan semata formalitas. Melainkan, agar para pelaku usaha merasa diperlakukan sebagai bagian dari keluarga besar NTB.

“Kami ke sini itu bukan berarti beliau harus investasi di sini. Kita tunjukkan apa yang kita punya, kita hidangkan karpet merah buat siapa saja,” ujarnya.

Dengan memberikan kemudahan bernivestasi, para pelaku usaha akan cepat meraih keuntungan. Saat usaha mereka berkembang, ekspansi akan terjadi dan bagi warga NTB, ini akan mendatangkan banyak hal baik. Salah satunya, kesempatan kerja lebih banyak.

“Jadi kita perlakukan para pelaku usaha ini sebagai warga kita yang baru, keluarga kita yang baru, untuk kemudian sama-sama menikmati hidup bersama. Jadi nggak harus kehadiran beliau investasi diindikasikan oleh aktivitas bisnis saja. Kalau beliau nyaman, bukan hanya pakan ternak bukan hanya penggemukan, tapi juga yang lain-lain,” tegasnya.

Menurut Gubernur, tugas semua pihak adalah membuat para pelaku usaha merasakan kenyamanan di NTB.

“Dan kita bantu untuk betul-betul dengan sepenuh hati tanpa pamrih apa-apa. Apalagi mau menyusahkan. Kalau ada yang kurang-kurang kita yang tambahin. Ada infrastruktur yang kurang, kita yang bikin. Pemda itu begitu ke depan. Bukan duduk di kantor,” kata Gubernur Zul.

AYA/Hms NTB




Ditetapkan Sebagai BPS BPIH, Gubernur Zul Minta Semua Pihak Besarkan Bank NTB Syariah

BPS-BPIH tidak hanya berfungsi sebagai penerimaan setoran awal, pembatalan dan setoran lunas jamaah haji, tetapi juga untuk fungsi penempatan, likuiditas, operasional, nilai manfaat dan mitra investasi

MATARAM.lombokjournal.com —  Konversi bank NTB menjadi Bank Syariah merupakan proyek sekaligus tantangan besar yang tidak boleh gagal. Ia meminta semua pihak untuk bekerja sama membesarkan bank NTB.

Gubernur menyampaikan itu saat penyerahan SK Penetapan PT. BANK NTB SYARIAH sebagai BPS BPIH Penerima Setoran Awal, BPS BPIH Penem

Dr.Anggito Abimanyu, Gubernur Zul dan Dirut Bank NTB Syariah

patan, dan BPS BPIH Mitra Investasi, di hadapan para direksi dan pimpinan Bank NTB, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jum’at (05/07) 2019.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah menetapkan 31 Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaran Ibadan Haji (BPS-BPIH) untuk periode April 2018 hingga Maret 2021.

Salah satu bank yang ditetapkan sebagai BPS-BPIH adalah Bank NTB Syariah.

“Saya memohon bantuan dan bimbingan untuk bersama membesarkan Bank NTB, sebab ini sebagai cikal bakal alternatif yang baik,” ucap Gubernur Zul.

Gubernur berharap, amanah baru yang diemban bank NTB Syariah ini dapat dijalani dengan baik dan menjadi berkah untuk semua pihak.

“Mudah-mudahan ini jalannya sehingga pertemuan ini menjadi berkah untuk kita semua,” pungkas Gubernur.

Dirut Bank NTB Syariah, H. Kukuh Rahardjo menyampaikan, sebagian besar penduduk di NTB adalah muslim dan banyak melakukan ibadah haji, juga umroh. Dengan latar belakang itu, penunjukan bank NTB Syariah sebagai penerima setoran haji diharapkan dapat membantu masyarakat.

“Mudah-mudahan kami senantiasa bisa memberikan kemaslahatan bagi masyarakat NTB, paling tidak, kami juga dapat mengembangkan perbankan syariah di NTB,” ungkap Kukuh.

Dr.Anggito Abimanyu selaku Ketua Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia menyatakan, pihaknya bangga dan bersenang hati menetapkan Bank NTB Syariah sebagai Bank Penerima Setoran Haji. Penetapan itu melalui seleksi yang tidak ringan.

Lebih lanjut, Anggito menerangkan BPS-BPIH tidak hanya berfungsi sebagai penerimaan setoran awal, pembatalan dan setoran lunas jamaah haji, tetapi juga untuk fungsi penempatan, likuiditas, operasional, nilai manfaat dan mitra investasi.

AYA/Hms NTB

 




Bulan Juni, Inflasi NTB Sebesar 0,54 Persen

inflasi Kota Mataram sebesar 0,63 persen dan Kota Bima mengalami inflasi sebesar 0,16 persen

MATARAM.lombokjournal.com — Bulan Juni 2019, Nusa Tenggara Barat mengalami inflasi sebesar 0,54 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 135,57 pada bulan Mei 2019, menjadi 136,30 pada bulan Juni 2019.

Badan pusat statistik (BPS) NTB merilis, Angka inflasi ini berada di bawah angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,55 persen.

“Untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram mengalami inflasi sebesar 0,63 persen dan Kota Bima mengalami inflasi sebesar 0,16 persen,” ungkap Kepala Bidang Statistik Distribusi, Lalu Putradi Senin (01/07) 2019.

ia menyatakan, Inflasi Nusa Tenggara Barat bulan Juni 2019 sebesar 0,54 persen terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan bakar sebesar 0,94 persen;

Kelompok Sandang sebesar 0,62 persen; Kelompok Bahan Makanan sebesar 0,59 persen; Kelompok Transport, Komunikasi & Jasa Keuangan sebesar 0,32 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,26 persen; Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 0,25 persen; Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olah raga sebesar 0,00 persen.

Laju inflasi Nusa Tenggara Barat tahun kalender Juni 2019 sebesar 1,72 persen lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun kalender Juni 2018 sebesar 1,51 persen.

“Sedangkan laju inflasi “tahun ke tahun” Juni 2019 sebesar 3,39 persen lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi “tahun ke tahun” di bulan Juni 2018 sebesar 3,02 persen,” pungkasnya.

AYA




Bulan Mei, TPK Hotel Bintang Menurun

Rata-rata lama menginap (RLM) tamu hotel bintang pada bulan Mei 2019 mengalami kenaikan  sebesar 0,02 hari dibandingkan dengan RLM bulan April 2019

Lalu Putradi

MATARAM.lombokjournal.com  — Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang pada bulan Mei 2019 mengalami penurunan dibandingkan bulan April 2019.

Badan Pusat Statistik (BPS) NTB merilis TPK bulan Mei 2019  hanya sebesar 33,34 persen, sedangkan TPK hotel bintang bulan April 2019 mencapai sebesar 39,43 persen.

“Ini berarti mengalami penurunan sebesar  6,09 poin. Jika dibandingkan dengan TPK hotel bintang bulan Mei  2018 sebesar 54,06 persen,  berarti mengalami penurunan  sebesar 20,72 poin,” kata Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS NTB, Lalu Putradi, Senin (01/07) 2019.

Ia menyatakan,  jika Rata-rata lama menginap (RLM) tamu hotel bintang pada bulan Mei 2019 tercatat 2,42 hari. Ini mengalami kenaikan  sebesar 0,02 hari dibandingkan dengan RLM bulan April 2019 sebesar 2,40 hari.

“Jumlah tamu yang menginap di hotel bintang pada bulan Mei 2019 tercatat 42.100 orang, yang terdiri dari 31.032 orang tamu dalam negeri (73,71 persen) dan 11.068 orang tamu luar negeri  (26,29 persen),” paparnya.

TPK Hotel Non Bintang bulan Mei 2019 sebesar 21,57 persen, mengalami penurunan sebesar  1,67 poin dibanding bulan April 2019 dengan TPK sebesar 23,24 persen.

Jika  dibandingkan dengan bulan Mei 2018 mengalami penurunan sebesar 7,60  poin dari 29,17 persen.

Rata-rata lama menginap (RLM) tamu di Hotel Non Bintang pada bulan Mei 2019 sebesar 1,87 hari, mengalami kenaikan 0,27 hari dibandingkan dengan RLM bulan April 2019 sebesar 1,60  hari.

“Jumlah wisatawan asing yang datang melalui direct flight di Bandara Internasional Lombok bulan Mei 2019 sebanyak 2.841 orang. Terbanyak dari Malaysia 724 orang dan China 366 orang,” pungkasnya.

AYA

 




Mimpi Besar Akan Terwujud Bila Ada Direct Flight Darwin-Lombok

Bisa jadi para peternak dari NTB justru bisa membuka usaha peternakan di Australia Utara

lombokjournal.com —

DARWIN ;   Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah di sela lawatannya ke Darwin, Australia, Kamis, (27/06) 2019 mengungkapkan mimpi besarnya jika penerbangan langsung berhasil dibuka dan berkembang..

Secara geografis, Provinsi NTB dan Kota Darwin, Australia cukup dekat. Namun, akses transportasi berupa penerbangan langsung masih menjadi tantangan bagi kedua daerah ini.

Untuk mendekatkan Darwin dengan NTB, Gubernur Zulkieflimansyah  minta Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M.Si mengupayakan rute penerbangan Darwin-Lombok segera dibuka.

Gubernur berharap, hal ini sudah bisa terealisasi dalam waktu dekat.

Berhubung dekat secara geografis, maka waktu tempuh penerbangan langsung Darwin-Lombok tidak akan lama.

“Kalau direct flight Darwin-Lombok ini bisa terwujud maka penerbangan Darwin-Lombok hanya sekitar satu jam, sangat dekat,” ujar Gubernur.

Menariknya lagi, jarak Darwin ke Lombok bahkan lebih dekat ketimbang Darwin ke Melbourne, atau Darwin ke berbagai kota lain di Australia.

Gubernur meyakini, kedekatan ini bisa membuat warga Darwin memilih berlibur ke NTB ketimbang ke daerah-daerah lain di Australia.

Secara keseluruhan, keadaan alam di kawasan Australia Utara mirip dengan Moyo Hilir di Sumbawa. Atau, seperti Sape di Bima atau di Dompu.

Kemiripan ini akan memudahkan banyak kemajuan di kawasan tersebut, untuk diadaptasi di daerah-daerah di NTB. Misalnya, kemajuan sektor peternakan di Australia Utara.

Terbukanya akses penerbangan langsung Darwin-Lombok memungkinkan transformasi keterampilan beternak, serta manajemen sektor peternakan dari Darwin ke daerah-daerah di Lombok dan Sumbawa.

Gubernur Doktor Zul ini pun membayangkan berbagai kemungkinan yang bisa diwujudkan dengan semakin eratnya koneksi dua daerah ini.

Kelak bukan tidak mungkin peternak-peternak dari NTB akan lebih mudah membeli hewan ternak di Kawasan Utara Australia.

Bahkan, bisa jadi para peternak dari NTB justru bisa membuka usaha peternakan di Australia Utara.

“Saya membayangkan dalam waktu tidak terlalu lama, akan ada peternakan-peternakan sapi dan kerbau di Australia Utara ini dimiliki oleh peternak-peternak dari Pernek dan Raberas,” ujarnya.

Seperti yang selalu disampaikannya dalam berbagai kesempatan, Gubernur menyerukan seluruh elemen masyarakat NTB untuk tidak takut bermimpi besar. Tentu saja, setiap mimpi besar pada awalnya akan ditertawakan orang.

“Tapi saya yakin mimpi ini dalam jangkauan kita semua,” seru Gubernur.

Untuk mewujudkan hal-hal besar, tentu dibutuhkan keberanian dan tekad yang ekstra. Keberanian dan tekad, bisa dibangun dengan mengubah atau membalik cara berpikir.

“Bukan hanya orang Australia bisa membeli properti dan tanah-tanah di tempat kita. Kita pun harus berani dan punya kemampuan membeli tanah-tanah di sini,” tegas Gubernur.

Menurut Gubernur, harga tanah dan ternak di Australia tidak lebih mahal dari di NTB. Tanah-tanah di Utara Australia ini, menurutnya justru lebih murah dari harga tanah di Kawasan Mandalika dan Samota.

“Jauh lebih murah lagi tanah-tanah yang banyak buayanya,” seloroh Gubernur.

Di hari keempat lawatannya ini, Doktor Zul antara lain bertemu dengan Peter Tinley, Menteri Urusan Asia yang akan membantu memastikan penerbangan langsung Perth-Lombok yang telah dibuka dapat terus berkembang.

Gubernur menegaskan, upaya mempromosikan daerah bukan hanya tugas pemerintah daerah semata.

“Ini tugas kita semua, terutama business community kita,” tandasnya.

Selain bertemu para penentu kebijakan setempat, Gubernur juga tak lupa menyapa warga asal NTB di Australia. Salah seorang diantaranya adalah Renny Newall yang sudah 32 tahun menetap di Darwin. Renny berasal dari Kampung Bugis, Sumbawa.

Renny berasal dari Kampung Bugis, Sumbawa. Kepada Doktor Zul, Renny telah mengutarakan kesiapannya untuk menjadi ‘orang tua’ bagi warga NTB yang ingin ke Darwin.

“Ada juga ibu Mariatun dari Lombok yang sudah 30 tahun di Darwin. Jadi sudah ada yang meretas jalan baru,” ungkapnya.

Selain itu, Gubernur juga bertemu Nico, salah seorang putra Gunung Sari, Lombok Barat. Nico dulunya kuliah di UGM Yogyakarta dan saat ini sedang ditugaskan di Perth oleh Kementerian Luar Negeri.

“Nico putra Lobar ini saya yakin suatu saat nanti akan jadi Dubes seperti seniornya Lalu Muhammad Iqbal dari Loteng,” harap Doktor Zul.

AYA/Hms NTB  (*)

 




Wagub; Industri Ikan Pindang Sesuai Program Unggulan

Alasan memilih ikan pindang sebagai komoditas utamanya karena, cara pengolahannya yang sederhana dan perawatan yang relatif mudah, populer dan digemari masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —  NTB sebagai salah satu sentra produksi ikan pindang di Indonesia, tahun 2016 produksi ikan pindang NTB mencapai 53.326 ton

Produksi ikan pindang sebesar itu merupakan potensi yang cukup besar untuk pengembangan industri ikan pindang. Ikan tidak dijual begitu saja, tapi sisi kualitasnya dapat lebih baik, sehingga meningkatkan nilai tambah

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengungkapkan, pengembangan industri pindang sejalan dengan program unggulan yang saat ini digagas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yakni industrialisasi.

Hal itu disampaikan Wagub Hj Sitti Rohmi saat menyambuta acara Bussiness Matching Meeting (BMM), antara Produsen Ikan Pindang Sektor Pariwisata dan Industri Komersil oleh FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) Regional Indonesia, bekerjasama dengan Pemprov NTB Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB,  di Hotel Lombok Plaza, Rabu (26/06)) 2019.

Agar pelatihan ini dapat dirasakan manfaatnya, harus ada transfer knowledge.

“Bagi yang sudah dilatih nanti bisa dibagi ilmunya, kepada kelompok lain yang belum mendapat kesempatan dilatih,” pesan Hj. Rohmi.

Hj. Rohmi juga berharap, semoga program yang sudah dilaksanakan FAO bekerjasama dengan KKP dan Pemprov. NTB ini bisa terus dilanjutkan.

Sehingga tidak hanya sampai kepada kelompok yang dibantu saja, termasuk akan menyasar strategi marketing yang semakin baik.

“Mudahan bisa terus berkolaborasi,” ujarnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Ir. Lalu Hamdi, menyampaikan tujuan kegiatan ini untuk menginformasikan kepada konsumen potensial, seperti para pelaku pariwisata, perhotelan, retail modern dan lainnya untuk bisa memanfaatkan produk ini.

“Kami berharap kepada FAO, mudah-mudahan setelah ikan pindang ini dibantu meningkatkan kualitasnya, kami bisa dibantu juga untuk pengolahan garam, karena itu masih dipasarkan bahan bakunya keluar sebab belum bisa diolah disini, kita ingin tingkatkan kualitasnnya dan juga kemasannya yang higienis,” tambahnya.

Saat yang sama, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP RI yang saat itu diwakili Catur Wicaksono, mengatakan, proyek ini didanai oleh pemerintah Jepang, untuk memberikan kontribusi yang signifikan dan mata pencaharian bagi nelayan.

Catur mengungkapkan, salah satu alasan memilih ikan pindang sebagai komoditas utamanya karena, cara pengolahannya yang sederhana dan perawatan yang relatif mudah, populer dan digemari masyarakat, rasanya yang tidak asin dan memiliki asupan protein lebih banyak.

Dengan cara pengolahan pindang yang sudah dimodifikasi akan menghapus pandangan akan kurangnya kebersihan dan cara olah yang kurang baik selama ini.

“Kita telah melakukan pelatihan dan pengembangan prodak mulai Tahun 2018. Kedepan, kami harap dapat menghasilkan produk ikan pindang yang higienis dan diminati seluruh masyarakat,” ucapnya.

Terakhir, Catur Wicaksono mengucapkan terimakasih kepada FAO, KKP, Pemprov NTB, Dislutkan NTB atas dukungannya, kami harap dapat menghasilkan produk-produk bermutu untuk masyarakat.

Rr/HmsNTB




Tingginya Harga Daging Sapi Lokal Permendag

Di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram masih berkisar antara Rp120 ribu hingga Rp125 ribu per kilogramnya

MATARAM.lombokjornal.com — Tingginya harga daging sapi lokal di pasar tradisional itu, telah melanggar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 96 tahun 2018 yang mengamanatkan harga eceran tertinggi (HET) daging sapi lokal per kilogram sebesar Rp105 ribu.

Meski demikian, Dinas Perdagangan Provinsi NTB menekan harga daging sapi lokal dengan mendatangkan daging beku impor yang harganya juga diatur dalam Kemendag yang HET-nya sebesar Rp80 ribu per kilogram.

‘’Penjualan daging sapi beku impor merupakan upaya penetrasi pemerintah untuk memberikan opsi kepada masyarakat bahwa sudah ada pilihan dengan harga terjangkau dan berkualitas. Selain itu, juga dijamin kehalalannya oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI),’’ kata Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj Putu Selly Andayani, di kantor Gubernur NTB, Selasa (25/06) 2019.

Selly mengatakan, masih tingginya harga daging sapi lokal di pasaran disebabkan karena ketersediaan daging sapi lokal NTB yang sangat terbatas. Sementara permintaan konsumen terus meningkat terutama selama bulan Puasa, Idul Fitri dan juga di musim haji tahun ini.

‘’Jika memang kita swasembada pangan tentu daging sapi lokal harganya tidak di atas HET. Jagal di Kota Mataram juga mengeluhkan hal ini dan mereka bertanya mana sapi lokalnya buk,” kata Selly.

AYA