Sama seperti bulan sebelumnya, bulan ini  tidak ada ekspor Barang Tambang/ Galian Non Migas

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Pusat statistik (BPS) merilis Nilai ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat bulan Juni  2019 sebesar US$ 757.996, turun sebesar 75,96  persen jika dibandingkan dengan ekspor  bulan Mei 2019 yang bernilai US$ 3.153.694.

Sama seperti bulan sebelumnya, bulan ini  tidak ada ekspor Barang Tambang/ Galian Non Migas.

“Ekspor bulan Juni 2019 yang terbesar ditujukan ke Hongkong yaitu sebesar 45,07 persen, disusul ke Amerika Serikat sebesar 17,64 persen ,dan  China 14,11 persen,” ujar kepala Bidang Distribusi, Lalu Putrai, Kamis (01/08) 2019.

Dikatakan, jenis barang ekspor Provinsi NTB yang terbesar pada bulan Juni 2019 adalah Perhiasan/ Permata senilai US$ 417.918 (55,13 persen), Garam, Belerang, dan Kapur US$ 172.577 (22,77 persen), Ikan dan Udang sebesar US$ 134.204 (17,70 persen), serta Barang Kiriman sebesar US$ 26.884 (3,55 persen).

Nilai impor pada bulan Juni 2019 senilai US$ 7.069.410. Ini berarti impor mengalami penurunan sebesar 25,87 persen dibandingkan dengan impor bulan Mei 2019 sebesar US$ 9.536.572.

Sebagian besar Impor berasal dari negara Amerika Serikat (64,60 persen), Singapura (12,62 persen), Filipina (11,18 persen), dan Australia (4,03 persen).

BACA JUGA  ; Juli 2019, Deflasi Kota Mataramr 0,03 Persen Dan Kota Bima Mengalami Deflasi 0,52 persen

“Jenis barang impor dengan nilai terbesar adalah Mesin-mesin/ Pesawat Mekanik (68,98 persen), Bahan Peledak (10,75 persen), serta Mesin/ Peralatan Listrik (5,25 persen),” jelas Pungkasnya

AYA

Laju inflasi Nusa Tenggara Barat tahun kalender Juli 2019 sebesar 1,59 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender Juli 2018 sebesar 2,16 persen

MATARAM.lombokjournal.com —  Nusa Tenggara Barat mengalami deflasi 0,13 persen, terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 136,30 pada bulan Juni 2019 menjadi 136,12 pada bulan Juli 2019.

Badan Pusat Statistik (BPS) NTB merilis, bulan Juli 2019, besarnya deflasi itu masih di bawah angka inlasi nasional.

“Angka deflasi ini berada di bawah angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,30 persen,” ujarKepala Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi NTB, Lalu Putradi Kamis (21/8/2019).

Putradi menyatakan, untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram mengalami deflasi sebesar 0,03 persen dan Kota Bima mengalami deflasi sebesar 0,52 persen.

Deflasi Nusa Tenggara Barat bulan Juli 2019 sebesar 0,13 persen terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan dengan penurunan indeks pada Kelompok Bahan Makanan sebesar 0,8 persen; Kelompok Transport, Komunikasi & Jasa Keuangan sebesar 0,27 persen dan Kelompok Kesehatan sebesar 0,09 persen.

BACA JUGA ; Bulan Juni 2019 Ekspor NTB Turun 75,96 Persen, Impor Turun 25,87 Persen

Sedangkan kenaikan indeks terjadi pada Kelompok Sandang sebesar 1,01 persen; Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olah raga sebesar 0,31 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan bakar sebesar 0,11 persen dan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 0,05 persen.

Laju inflasi Nusa Tenggara Barat tahun kalender Juli 2019 sebesar 1,59 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender Juli 2018 sebesar 2,16 persen.

Sedangkan laju inflasi “tahun ke tahun” Juli 2019 sebesar 2,59 persen lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi “tahun ke tahun” di bulan Juli 2018 sebesar 3,25 persen.

AYA

Mataram dinilai memiliki banyak pelaku ekonomi kreatif, karena ditunjang oleh posisinya sebagai salah satu destinasi wisata nasional

MATARAM.lombokjournal.com — Kegiatan BISMA Goes To Get Member (BIGGER) 2019 berlangsung di Lombok Raya Hotel Mataram, Kamis (01/08) 2019.

Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menyelenggarakan kegiatan itu di Mataram, setelah  rangkaian pelaksanaan BIGGER setelah Bogor, Malang, Palembang, Padang dan Banyuwangi.

BIGGER merupakan program sosialisasi platform BISMA (BEKRAF Information System in Mobile Application) kepada pelaku ekraf di Indonesia.

BISMA sendiri merupakan platform bagi pelaku ekraf mendaftarkan diri maupun usahanya ke database resmi Bekraf. Aplikasi ini dapat diunduh melalui android maupun ios atau melalui website BISMA https://bisma.bekraf.go.id/

BISMA dibangun dengan tujuan mendukung kepentingan pemerintah memperoleh data mikro ekonomi kreatif untuk menunjang perkembangan ekraf nasional.

“Sehingga ke depan data ini dapat kami jadikan acuan untuk menyusun berbagai program maupun kebijakan yang tepat bagi para pelaku ekraf di masing-masing daerah,” ujar Direktur Riset dan Pengembangan Bekraf, Wawan Rusiawan,saat menghadiri kegiatan BIGGER Mataram, Kamis (01/08) 2019.

Keuntungan dibangunnya BISMA

Keuntungan lain adanya BISMA bagi pelaku ekraf di antaranya Be Updated dimana pelaku ekraf bisa mendapatkan informasi dan agenda terkini seputar kegiatan ekonomi kreatif yang difasilitasi oleh Bekraf.

 Be Marketed karena BISMA menyediakan etalase untuk memperkenalkan produk-produk ekonomi kreatif. Be Supported dimana pelaku kreatif yang terdaftar menjadi prioritas utama memperoleh dukungan dan bantuan investasi bagi pelaku ekonomi kreatif.

Be Integrated di mana usaha pelaku ekraf terintegrasi dalam database Bekraf, sekaligus terhubung dengan jejaring investor usaha kreatif di Indonesia.

Keuntungan lainnya adalah Be Engaged dimana pelaku kreatif dapat terlibat langsung memberikan masukan melalui kuesioner online di BISMA untuk menyusun kebijakan yang terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif nasional

Wawan menambahkan, saat ini tercatat lebih dari 45.000 pelaku ekraf di Indonesia dengan 827 jumlah usaha ekraf di NTB yang sudah terdaftar di platform BISMA.

Namun angka ini masih jauh lebih kecil dibandingkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2016) yang mencacat terdapat 8,2 juta jumlah usaha ekraf yang tersebar di seluruh Indonesia.

Di Mataram tercatat baru 344 pelaku ekraf yang mendaftar melalui platform BISMA dari 17.193 pelaku ekraf yang ada.

Maka Bekraf menilai perlunya mendata secara rinci pelaku ekonomi kreatif dan usaha yang digeluti melalui sebuah platform khusus,  sehingga pelaku ekraf nasional bisa dipetakan secara mikro.

Mataram menjadi salah satu lokasi diselenggarakannya rangkaian BIGGER 2019 karena dalam Rencana Tata Ruang Nasional (RTRN), Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai pintu gerbang dan simpul utama transportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala regional.

Mataram dinilai memiliki banyak pelaku ekonomi kreatif, karena ditunjang oleh posisinya sebagai salah satu destinasi wisata nasional.

Selain menyosialisasikan BISMA kepada pelaku ekraf Mataram, rangkaian kegiatan BIGGER ini juga dimaksudkan untuk memberikan fasilitasi pengembangan kapasitas mengenai pengemasan produk, pemasaran produk, teknik fotografi komersil, hingga pengelolaan keuangan memperkenalkan program-program Bekraf lain yang mampu mengakselerasi perkembangan ekraf nasional.

Kegiatan ini dibuka oleh Deputi Pemasaran, Joshua Puji Mulia Simandjuntak, dan dalam kesempatan tersebut turut hadir Direktur Harmonisasi Regulasi dan Standardisasi, Sabartua Tampubolon; Direktur Hubungan Antar Lembaga Dalam Negeri, Hassan Abud; Co-Founder Filosofi Kopi, Handoko Hendroyon;

Juga hadir Ahli Pengemasan Produk, Endang Warsiki; Direktur PT. Halal Ventures Indonesia, Harjono Sukarno; Community Manager Buka Lapak, Mega Tri Agustina dan Penulis Buku Smartphone Photography Ariana Octavia.

BIGGER menargetkan lebih dari 300 pelaku ekraf yang berasal dari Kota Mataram dan sekitarnya menghadiri kegiatan ini dan mendaftarkan usahanya ke BISMA.

Melalui kegiatan ini Bekraf berharap dapat memperoleh data mikro yang valid mengenai data ekonomi kreatif untuk mendorong akselerasi ekonomi kreatif Indonesia melalui pemetaan program dan kebijakan yang tepat, sesuai dengan kebutuhan pelaku ekraf di masing-masing wilayah.

Tentang Bekraf Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab di bidang ekonomi kreatif. Saat ini, Kepala Bekraf dijabat oleh Triawan Munaf.

Bekraf mempunyai tugas membantu Presiden RI dalam merumuskan, menetapkan mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio

AYA

Tanaman cabai anjlok dan banyak petani beralih menanam tanaman lainnya. Namun, Selly optimis akhir Agustus nanti harga cabai akan kembali normal karena telah masuk masa panen

lombokjournal.com  —

MATARAM  ;   Ratusan masyarakat antusias mengunjungi pasar murah yang digelar Dnas Perdagangan (Disdag) Nusa Tenggara Barat, agar masyarakat terbantu memenuhi bahan pokok.

Kali ini pasar murah digelar di Karang Seraya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Selasa, 30 Juli 2019, masyarakat setepat   menikmati kebutuhan pokok yang harganya jauh lebih murah dari harga umumnya.

Hadir di kegiatan tersebut, Kepala Disdag NTB, Hj. Putu Selly Andayani dan Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Jasa, Lasminingsih.

Selly menjelaskan, kegiatan pasar murah tersebut digelar dalam rangka perayaan keagamaan bagi umat Hindu, yaitu Kuningan. Ke depan, perayaan keagamaan umat Muslim akan digelar serupa, untuk membantu masyarakat.

“Kita juga menyediakan daging ayam, di pasar murah ini, tapi memang permintaan masyarakat kebanyakan daging kerbau. Kebetulan distributor menyiapkan ayam,” ujarnya.

Meskipun demikian, masyarakat antusias berbondong-bondong membeli sembako dan peralatan dapur lainnya.

Selly juga mengungkapkan belakangan ini di NTB, harga cabai mengalami kenaikan. Di tingkat petani harga berkisar Rp55 ribu hingga Rp60 ribu, sehingga sampai pasar harga Rp80 per kilo.

Penyebabnya,  tanaman cabai anjlok dan banyak petani beralih menanam tanaman lainnya. Namun, Selly optimis akhir Agustus nanti harga cabai akan kembali normal karena telah masuk masa panen.

“NTB adalah sentra cabai terutama Lombok Timur, karena cabai dikirim ke Jakarta. Akhir Agustus insyaallah akan panen,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi adanya kenaikan harga, Selly menjelaskan Disdag NTB tetap melakukan sidak pasar dan pasar murah, khususnya saat hari besar keagamaan nasional atau HBKN.

Pasar murah tidak hanya digelar di Lombok, namun hingga Sumbawa. Harga sembako dan lainnya dijual murah, seperti minyak Rp10,9 ribu atau beras Rp8,3 ribu per kilogram.

Selain itu, di pasar murah tadi, sebanyak 50 warga kurang mampu diberikan sembako dengan hanya bermodal KTP.

Mereka juga dapat merasakan indahnya hari keagamaan dengan sembako yang cukup.

Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Jasa, Lasminingsih, mengatakan kenaikan harga cabai di NTB memang karena belum masa panen saat ini.

“(Soal) Cabe ini kita lari ke petaninya memang belum masanya jadi itulah dinamikanya untuk harga kesediaan produk-produk hortikultura ya seperti yang kita lihat,  nanti kalau pada masanya untuk bulan-bulan berikutnya musim panen, nah diharapkan nanti bulan Agustus  akhir ini kita sudah mulai sudah mulai punya persediaan yang banyak,” ungkapnya pada koranntbcom.

Yati seorang pembeli mengaku terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Dia membeli banyak kebutuhan pokok untuk kebutuhan dapur.

“Ya syukur ada pasar murah, karena masyarakat dapat terbantu. Harga di sini lebih murah dari harga di pasar pada umumnya,” ucapnya.

Me

Sebagai bukti kesungguhannya berinvestasi, PT ESL juga menunjukkan konsep eco resort yang ingin dibangun dengan mengundang pihak terkait ke Swedia

lombokjournal.com —

MATARAM ;   PT Eco Solution Lombok (ESL) akan melanjutkan investasi di Tanjung Ringgit, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, dengan mengembangkan lahan seluas 339 hektar.

Konsep investasi PT ESL di Tanjung Ringgit dengan pembangunan eco resort berupa medical tourism.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Lalu Gita Ariyadi, mengatakan itu, Kamis (25/07/19).

“Konsepnya nanti eco resort berupa medical tourism, yang melestarikan lingkungan alam dan mengembangkan potensi ekonomi lokal,” ujar  Lalu Gita.

Sehari sebelumnys, Rabu  (24/07/19), Direktur Eco Regions Group, John Higson didampingi direktur hukum, Sri Bima Putra dan beberapa local staff, mengunjungi DPMPTSP NTB.

“Mereka hadir untuk menyampaikan komitmennya berinvestasi serta mengkonfirmasi berbagai hal untuk kelancaran proses investasi selanjutnya,” jelasnya.

Lalu Gita menyambut baik rencana investasi tersebut. Dia menjelaskan PT ESL sejak 2010 lalu mulai merintis investasinya di NTB.

Perusahaan tersebut telah mendapatkan dukungan Bupati Lombok Timur Sukiman Azmi, Gubernur NTB kala itu, M. Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) maupun dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kala itu dijabat Mari Elka Pangestu.

Untuk menunjukkan komitmen berinvestasi, PT ESL telah berupaya mengatasi berbagai kendala di lapangan meski belum seluruhnya tuntas.

Kendala yang dihadapi berupa status lahan yang belum clear and clean karena ada sertifikat hak milik, permasalahan dengan penduduk lokal yang menggembala ternak dan lainnya.

Sebagai bukti kesungguhannya berinvestasi, PT ESL juga menunjukkan konsep eco resort yang ingin dibangun dengan mengundang pihak terkait ke Swedia.

Lalu Gita berharap agar perusahaan tersebut lebih serius melanjutkan investasi dan harus memenuhi kewajiban membayar iuran Ijin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) maupun Ijin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)

“Ya, jika serius berinvestasi tunjukkan komitmen dengan memenuhi kewajiban membayar IUPJWA dan IUPSWA,” ungkap Kadis DPMPTSP NTB.

Pada Kamis (25/07/19), jajaran PT ESL yang diwakili Komisaris Eco Region Group, I Gusti Putu Ekadana, Direktur Hukum, Local Staff dan didampingi Kadis PM-PTSP NTB, melakukan audiensi dengan Bupati Lombok Timur, Sukiman Azmi.

Setali tiga uang dengan Lalu Gia, Sukiman dengan tegas meminta lebih serius terhadap investasinya dan harus melakukan aksi di lapangan untuk membuktikan komitmennya.

Kini bola ada di tangan PT ESL untuk serius merealisasikan rencana investasinya. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berjanji memberikan dukungan terhadap investasi tersebut

Pemerintah Provinsi NTB yang akan membentuk Tim Percepatan Pembangunan Eco Resort di Kawasan Tanjung Ringgit.

Me(*)

Inflasi dapat menyebabkan daya beli masyarakat naik atau turun. Dan daya beli yang menurun dapat memicu bertambahnya angka pengangguran dan kemiskinan

MATARAM.lombokjournal.com — Provinsi NTB yang dipimpin Gubernur, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah ini dianugerahi penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terbaik dan berprestasi.

Selain TPID NTB, Kota Mataram juga dinobatkan sebagai TPID kota terbaik dan TPID Lombok Barat sebagai TPID kabupaten berprestasi.

Penghargaan itu diterima Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH., yang mewakili Gubernur.

Sedangkan Kota Mataram diterima secara langsung oleh Walikota Mataram, TGH Ahyar Abduh dan untuk Kabupaten Lombok Barat diterima oleh Bupatinya, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si.

Penyerahan penghargaan digelsr pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi yang ke-10 (Rakornas X) tahun 2019, di Jakarta, Kamis (25/07) 2019. Temanya, Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif.

NTB, Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat dinilai mampu mengendalikan inflasi daerah. Sebab, inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi kesuksesan suatu daerah dalam pembangunan.

Dampaknya-pun akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat karena harga komoditas yang stabil akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ketersediaan pasokan bahan pangan akan menjamin ketahanan pangan suatu daerah.

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla saat menyampaikan sambutan mengungkapkan,  dalam mengukur kemajuan bangsa terdapat beberapa indikator penting, seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Inflasi dapat menyebabkan daya beli masyarakat naik atau turun. Dan daya beli yang menurun dapat memicu bertambahnya angka pengangguran dan kemiskinan.

Sedangkan Perry Warjiyo mengungkapkan, beberapa daerah telah menggunakan teknologi sebagai salah satu cara mengendalikan inflasi.

Kepala Perwakilan BI NTB, Achris Sarwani, Wakil Ketua TPID NTB, mengungkapkan penghargaan ini tentunya  merupakan hasil kerja keras, soliditas, dan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, OPD terkait yang merupakan anggota TPID, dan pihak terkait lainnya seperti Bulog Divre NTB dan Satgas Pangan Polda NTB dalam stabilisasi harga pangan.

Berbagai faktor dilihat dalam penilaian TPID kali ini, seperti pencapaian inflasi IHK, inflasi pangan, kerjasama perdagangan antar daerah, penguatan kelembagaan, dukungan kepala daerah dan inovasi daerah dalam pengendalian harga.

Semoga ikhitar TPID NTB yang berbuah penghargaan dalam Rakornas Pengendalian Inflasi X tahun 2019 yang disampaikan Wakil Presiden RI secara langsung ini menambah semangat bagi TPID NTB baik provinsi maupun kota/kabupaten untuk terus bekerja mengendalikan inflasi di daerah.

Hadir juga saat itu,  Perry Warjiyo, Gubernur BI; Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner OJK; Darmin Nasution, Menko Perekonomian; Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan; Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Bappenas; dan Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika.

AYA/Hms NTB

Semua OPD mestinya juga bisa melakukan servis rutin kendaraan dinas di Bengkel PT. GNE

MATARAM.lombokjournal.com —  Industrialisasi memang  harus dimulai dari hadirnya industri permesinan. Karena dengan mesin, memungkinkan produktivitas kita meningkat di berbagai sektor.

Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah mengutarakan itu saat mengunjungi kantor pemasaran PT. GNE, di Cakranegara, Selasa (23/7-2019).

Ia mengaku sangat senang menyaksikan Badan Usaha Daerah ( BUMD) milik Pemerintah Provinsi NTB sudah mulai mendapat pesanan produk-produk permesinan dari masyarakat dan para pelanggan.

“Semua bisa kita buat asal ada kemauan dan tekad yang kuat,” katanya.

Menurut Gubernur Zul, tugas Pemerintah Daerah,  adalah membuka akses pasar bahkan menciptakan pasar buat produk-produk mesin karya masyarakat dan anak-anak muda NTB.

Diingatkan  jajarannya, terutama organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi NTB untuk mulai membangun kerjasama dengan PT.GNE.

Misalnya menjadi pasar bagi BUMD itu untuk pemenuhan barang-barang kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan perangkat daerah yang bersangkutan.

Di antaranya, pengadaan marka Jalan dan petunjuk arah di Dinas Perhubungan. Alsintan, perlengkapan alat-alat pertanian lainnya, mesin pengolahan, pengeringan, alat pasca panen di Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Demikian juga di Dinas Perdagangan, Doktor Zul menyebut pengadaan terop, gerobak UKM, dan peralatan lain untuk bantuan kepada para pedagang mestinya bisa diadakan lewat BUMD, atau mengutamakan produk-produk lokal dari anak-anak NTB.

Juga Dinas LHK untuk mesin pengolahan sampah, Bak sampah, karoseri dump truk dan lain-lain.

Di Dinas Perindustrian seperti pengadaan mesin-mesin pengolahan untuk IKM serta paving blok, kanstin, alat berat, Mesin Bor dan peralatan lainnya yang dibutuhkan oleh Dinas PU dan Dinas Perumahan Pemukiman.

Sementara di Dinas Sosial, pengadaan mesin pengolahan untuk bantuan ke masyarakat.

Bahkan semua OPD mestinya juga bisa melakukan servis rutin kendaraan dinas di Bengkel PT. GNE, kata Gubernur Zul.

AYA/HmsNTB

Dipertanyakan,  Bagaimana eksekusi dari program kewirausahaan dinas terkait ke depan

 MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd menggelar Rapat Koordinasi Terkait Kewirausahaan Pemuda bertempat di Ruang Rapat Wakil Gubernur, Jumat (19/7/2019).

Ia meminta agar potensi-potensi pemuda NTB  dimaksimalkan dalam bidang kewirausahaan. Ia  menekankan pentingnya peran perusahaan daerah dalam menyukseskan program wirausaha tersebut.

“Banyak hal-hal yang kita perlu lakukan dari segi inovasi, sinergikan semua potensi, sehingga semua terlibat sesuai porsi masing-masing,” jelas Hj. Rohmi.

Koordinasi antar dinas, terutama Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan diharapkan berjalan optimal, sehingga program-program Kewirausahaan pemuda di NTB dapat berhasil.

“Bagaimana eksekusi dari program kewirausahaan kita ke depan, tugas kita untuk membuka pasar-pasar dan jalan bagi para pemuda,” jelasnya.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTB,  Hj. Husnanidiaty Nurdin menyampaikan beberapa poin-poin yang menjadi tujuan utama kewirausahaan pemuda.

Pertama, mengembangkan minat dan motivasi pemuda untuk terjun ke dunia usaha. Kedua, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan tata kelola usaha, produksi, pasar dan jejaring. Terakhir, mengembangkan kemampuan wirausaha pemuda.

“Kewirausahaan ini sudah masuk dalam RPJM dan Renstra kami, kami harap kerjasama, sinergi dan bantuan dari dinas terkait dalam menyukseskan program ini,” harap Husnanidiaty.

Rakor diikuti oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda NTB, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Kepala Dinas Perindustrian NTB, Kepala Dinas Perdagangan NTB dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTB.

AYA/Hms NTB

Acara pasar murah di Karang Kubu ini juga di sertai dengan pemberin sembako gratis yang dilakukan Dinas Perdagangan NTB kepada 50 orang Lansia (Lanjut usia)

MATARAM.lombokjournal.com — Dinas Perdagangan Provinsi NTB menggelar pasar murah yang berpusat di Karang Kubu, Cakranegara.

Penyelenggaraan pasar murah itu dihajatkan untuk menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) umat Hindu yang akan melaksanakan Hari raya Galungan,

“Dinas Perdagangan NTB dan Kota Mataram mengadakan pasar murah untuk menyambut Hari raya Galungan yang akan di laksanakn Umat Hindu yang ada di Mataram,” ujar Kepala Dinas Perdagangan NTB Hj.Putu Selly Andayani saat melihat situasi pasar murah, hari Jumat (19/07) 2019.

Selly mengatakan, ada dua puluh distributor  yang dilibatkan dalam Acara pasar murah ini, serta ada toko jejaring (Supermarket) yang dalam acara ini memberikan  promosinya. Jadi harganyA lebih murah dari harga biasa.

“Penurunan Harga bisa mencapai  10 persen dari harga biasanya, cabai kita hadirkan dengan harga 10 ribu/250gr skilo 40 ribu, beras 44.000 /5 kilo,” kata Selly.

Kebutuhan lainnya yang juga murah, seperti harga telur 40 ribu/ terai, minyak 20.500  per dua lite, mie instan 10.000 /5 Bungkus, gula 11.000/kg , daging sapi beku 80.000/kg, daging ayam beku paha 42.000/kg.

Ditemui terpisah, salah satu pengunjung pasar murah I Ketut Gede menyatakan, sangat terbantu sekali dengan hadirnya pasar murah ini.

“Lebih murah dari di luar, Sangat terbantu dengan adanya pasar murah semoga semua bisa seterusnya akan diakan pasar murah lagi,” ujarnya .

Acara pasar murah di Karang Kubu ini juga di sertai dengan pemberin sembako gratis yang dilakukan Dinas Perdagangan NTB kepada 50 orang Lansia (Lanjut usia) umat Hindu yang berada di sekitar  wilayah Karang Kubu Cakranegara.

AYA (*)

Diingatkan, karya teknologi anak-anak NTB yang luar biasa itu, jangan sebatas gelar atau dipamerkan saja

LOTIM.lombokjournal.com – Produk teknologi tepat guna seperti  alat filter air hujan, alat pengolah sampah plastik dan sisa makanan anak-anak NTB, layak diproduksi massal.

Demikian juga alat pompa hidraulik yang tidak membutuhkan power karena energinya cukup menggunakan energi potensial di sungai atau danau saja, juga alat pengering padi, alat pipil jagung dan beragam karya teknologi tepat guna inovatif lainnya perlu dipromosikan lebih masif.

Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Siti Rohmi Djalilah, M.Pd mengatakan itu pada pembukaan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) di lapangan Tugu Selong Lombok Timur (18/07) 2019.

Dikatakannya, saat ini telah begitu banyak peralatan-peralatan praktis dan  murah yang bisa digunakan, sebagai hasil karya anak-anak NTB.

“Kualitasnya-pun tidak kalah dari produk-produk teknologi dari luar lainnya,” ungkap Wagub.

Umi Rohmi s mengajak seluruh masyarakat untuk mulai menggunakan produk teknologi buatan NTB itu sebagai peralatan utama dalam proses industrialisasi dan pembangunan ekonomi yang sedang digiatkan bersama.

“Mari kita kembangkan terus karya inovasi teknologi ini. Dengan cara memanfaatkan dan mempromosikannya secara lebih masif,” ajak Wagub.

Wagub juga mengingatkan agar karya teknologi anak-anak NTB yang luar biasa itu, tidak sebatas gelar atau dipamerkan saja. Tetapi yang penting adalah terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendukung proses pembangunan.

Untuk itu,  Wagub Umi Rohmi meminta Dinas BPMPD mengidentifikasi dan komunikasikannya dengan dinas perindustrian dan STIP untuk pengembangan dan pemanfaatannya dalam mendukung industrialisasi di NTB

“Menjadi sebuah keniscayaan, apabila produksi massal atau Industrialisasi hasil Teknologi Tepat Guna (TTG) ini diapresiasi serta dipromosikan secara masif,” ujarnya. Namun perlu dilakukan secara bertahap.

Industri pengolahan

Sebelumnya Bupati Lombok Timur Sukiman Azmi sedikit menyinggung dan mempertanyakan tentang Program industrialisasi yang gencar digaungkan  Pemprov NTB.

Ummi Rohmi menegaskan, industralisasi yang dijalankan adalah industri pengolahan yang bertumpu pada sektor pertanian, pariwisata dan industri kerakyatan lainnya.

Seperti pengolahan produk peternakan, perikanan dan kelautan, perkebunan, hasil hutan bukan kayu, kerajinan rakyat serta usaha kecil menengah lainnya, termasuk industri pengolahan sampah.

Menurut Wagub NTB, untuk menciptakan daerah industri tidak cukup hanya menyiapkan lahan atau ruang (Geospasial) saja, tetapi harus dibarengi dengan sumber daya manusia yang mumpuni.

Disamping itu, dibutuhkan peran aktif semua pihak terkait untuk bersama sama mendukung dan bersinergi mewujudkan program industralisasi tersebut, terang Wagub Umi Rohmi.

Dalam hal ini kolaborasi dari pemerintah kabupaten/kota sangat diperlukan.

“Harus saling menyelaraskan, saling melengkapi dan bersinergi dalam menyukseskan program industrialisasi ini,” ungkapnya.

Terkait dengan dukungan sumber daya manusia, Umi Rohmi menjelaskan strategi jitu yang sedang diupayakanya.

Yakni pendirian beberapa Lembaga Pendidikan Vokasi seperti Balai Latihan  Kerja berskala Internasional serta memperbanyak Sekolah Kejuruan, dimana lulusannya diharapkan mampu berinovasi mendukung program industrialisasi dan seluruh program pembangunan lainnya.

AYA/Hms NTB