Parawisata potensi terbaik meski bukan berarti  menduakan aspek lainnya

TANJUNG.lombokjournal.com  —  Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH mengatakan, membayar pajak merupakan salah satu cara membantu pemerintah menyejahterakan rakyat lewat pajak.

Hal itu dikatakannya saat membuka Gebyar Pekan Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2019, yang diselenggarakan di halaman Kantor Badan Pendapatan Daerah KLU, Rabu (07/08) 2019.

Acara bertajuk ‘Pajak Anda Untuk Membangun Lombok Utara’ itu salah satu bentuk kongkret implementasi otonomi daerah sesuai amanat perundang-undangan dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara melalui Undang Undang nomor 28 tahun 2009  tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diberikan otoritas mengelola pajak (taxing power).

Bupati Najmul mengatakan, Bapenda tugasnya bagaimana memikirkan,  mengakumulasi pajak sebaik-baiknya.

“Potensi Lombok Utara cukup besar kalau kita kelola dengan maksimal. Tentu kita bisa melakukan lompatan, kalau secara bersama-sama mengakumulasi pajak dengan target yang bisa dicapai,” tuturnya.

Dijelaskannya, Parawisata potensi terbaik meski bukan berarti  menduakan aspek lainnya. Apabila aspek lain bisa mendukung sektor pariwisata, tentu aspek lain terjadi pula sirkulasi ekonomi yang punya prospek.

Dengan demikian bukan hanya pariwisata yang maju tetapi yang lain juga maju

“Pasar hortikultura belum kita tindak lanjuti. Saya berharap dinas yang berkaitan dengan pasar, segera mengajak pedagang kita untuk mengisi tempat itu. Jangan menghabiskan anggaran untuk membangun tetapi tidak ditindaklanjuti,” tandas bupati.

Hak Pemda melakukan pemungutan pajak

Kepala Bapenda KLU H. Zulfadli, SE., menjelaskan setelah dikeluarkannya UU No. 28 tahun 2009, kewenangan pajak yang mestinya dikelola pemerintah pusat diserahkan ke daerah. Salah satunya melaui Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah.

Itu sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah nomor 3 tentang Pajak Daerah KLU yang substansinya mendapatkan mandat dari pemerintah pusat untuk melaksanakan pemungutan pajak bumi bangunan perkotaan dan pedesaan.

Sedangkan untuk pemungutan pajak pertambangan dikelola oleh pemerintah pusat. Selain itu pemerintah daerah juga memiliki hak untuk melakukan penilaian, perhitungan dan pemungutan pajak.

Kegiatan gebyar pajak dan gerakan membayar pajak berlangsung meriah.  Gebyar pajak itu dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada pengelola PBB-P2 tingkat BKP, kecamatan, desa, pembekel dan kadus.

Hadir dalamkegiatan itu, Ketua DPRD KLU H. Burhan M. Nur, SH., Asisten III Setda KLU Ir. H. Melta, Kabag Operasional Polres Lombok Utara Kompol. R Goultom, beberapa Pimpinan OPD, Para Camat lingkup Pemda KLU beserta tamu undangan lainnya.

Acara ditutup dengan pelayanan pembayaran PBB-P2 secara simbolis oleh GM Hotel Jambu Luwuk Gili Trawangan.

sta/humaspro

Diharapkan, mobil listrik tersebut segera dapat diproduksi masal sehingga masyarakat luas dapat menikmati mobil yang ramah lingkungan tersebut

MATARAM.lombokjournal.com – Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd mencoba mobil listrik karya anak negeri, dengan mengelilingi halaman kantor Gubernur NTB.

Hal itu dilakukan setelah menerima kunjungan dari Universitas Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) dan PLN Blits Explore Indonesia di Ruang Kerjanya, Rabu (07/08) 2019.

Ummi Rohmi sangat menyambut baik hadirnya mobil listrik karya anak negeri ini.

“Kami semangat mendengar anak-anak negeri bisa menciptakan mobil listrik ramah lingkungan seperti ini,” ungkap Wagub.

Ketua BKOW NTB ini berharap, mobil listrik tersebut segera dapat diproduksi masal sehingga masyarakat luas dapat menikmati mobil yang ramah lingkungan tersebut.

“Luar biasa, kita rasanya seperti di negara maju dan indonesia tentunya harus maju. Mudah-mudahan Di NTB juga segera dimanfaatkan” jelasnya.

Daalam kesempatan itu, Ir. Ridwansyah, M.Sc., MT., MM selaku Asisten II yang turut hadir mengusulkan mobil listrik ini bisa digunakan di tempat-tempat wisata seperti di sirkuit MotoGP, sehingga menjadi eco tourism.

Yoga Uta Nugraha salah satu Tim ITS menjelaskan, mobil listrik ini diciptakan oleh mahasiswa ITS yang bekerja sama dengan PLN melakukan touring keliling Indonesia.

Tujuannya untuk mengenalkan kendaraan listrik ke seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu perjalanan ini sekaligus untuk menguji ketahanan mobil listrik.

“Kegiatan ini sendiri didukung penuh oleh PLN, berupa fasilitas untuk melakukan pengisian daya baterai mobil yang ada di seluruh Indonesia” jelasnya.

AYA/HmsNTB

Konektivitas wilayah ini ditetapkan dalam RPJMD-NTB 2019-2023 sebagai  salah satu program unggulan untuk mewujudkan misi NTB tangguh dan mantap serta NTB Sejahtera dan Mandiri, sekaligus menghadirkan aparatur pemerintahan yang bersih dan melayani

MATARAM.lombokjournal.com  — Mewujudkan Visi NTB Gemilang membutuhkan dukungan konektivitas infrastruktur wilayah.

Konektivitas itu baik antar desa dan kota, antar  kawasan produksi dan industri maupun membuka seluruh kawasan potensial yang selama ini masih terisolasi, sehingga aktivitas masyarakat di bidang sosial ekonomi dan bisnis dapat tumbuh dengan baik.

Konekvitas Infrastruktur itu, bukan hanya jalan, jembatan, bandara, pelabuhan laut dan beragam moda transportasi lainnya, tapi juga infrastruktur digital. Yakni pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media transpormasi di semua bidang kehidupan.

Asisten III Pemkab Bima, Drs. H.Arifuddin dan Staf Ahli SDM Pemkot Bima, Drs. M. Arif, M.Si  saat membuka Sosialisasi Perda NTB Nomor 3 Tahun  2018 tentang tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Bima, Selasa-Rabu (05-06/08) 2019, mengakui di daerahnya masih terdapat sejumlah lokasi yang belum terhubung jaringan telekomunikasi.

Menurut Arif, selain keterbatasan infrastruktur, juga terbentur SDM. Padahal tata kelola pemerintahan dan layanan publik ke depan diwarnai perkembangan yang sangat cepat.

Arif mengajak birokrasi dan seluruh jajarannya, untuk menyiapkan diri dan harus mulai ramah dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik, Gde Putu Aryadi, MH saat memaparkan materi di hadapan ratusan pejabat pemerintah Kota dan Kabupaten Bima mengungkapkan, saat ini hampir tidak ada sektor pembangunan yang luput dari pemanfaatan teknologi informasi.

Mulai dari pengembangan dunia bisnis, pariwisata, pertanian, UMKM dan semua sektor pelayanan publik lainnya. Seperti perbankan, perumahan, layanan listrik, kesehatan dan pendidikan.

Bahkan sistem pertahanan dan keamanan di semua negara-pun saat ini memanfaatkan teknologi digital, ungkapnya.

Itu sebabnya, jika saat ini pasangan Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah sangat konsens mewujudkan konekvitas seluruh wilayah di NTB, melalui program pembangunan infrastruktur secara terintegrasi.Termasuk infrastruktur digital agar menyentuh seluruh pemukiman dan kawasan-kawasan produktif potensial lainnya.

Bahkan konektivitas wilayah ini, ditetapkan didalam RPJMD-NTB 2019-2023 sebagai  salah satu program unggulan untuk mewujudkan misi NTB tangguh dan mantap serta NTB Sejahtera dan Mandiri, sekaligus menghadirkan aparatur pemerintahan yang bersih dan melayani, ujarnya.

Saat ini penanganan ruas-ruas jalan yang kondisinya belum mantap, seperti di Kecamatan Wera, dan ruas jalan dilingkar utara Bima, Dompu seperti Kawasan biosfir Tambora dan Samota, menjadi prioritas untuk ditangani.

Dan  telah dianggarkan melalui pola anggaran pembangunan infrastruktur tahun jamak, tutur mantan Irbansus pada Inspektorat NTB

Aryadi yang pernah memimpin Humas Pemkab Bima itu menjelaskan, konsep mewujudkan NTB Ramah investasi yang terus digencarkan Gubernur Dr.H.Zulkieflimansyah.

Di antaranya membuka jalur transportasi laut dari Pelabuhan Badas  menuju pulau Moyo sebagai destinasi kelas dunia dan kawasan sekitarnya dengan kapal cepat. Juga telah berhasIL melobi Kementrian perhubungan RI untuk membuka jalur Surabaya-Badas (PP), Surabaya-Pelabuhan Lembar (PP) hingga pembukaan rute penerbangan PertH- Darwin Australia dan  Lombok International Air Port (LIA).

Sehingga investasi dan pariwisata di NTB kini mulai tumbuh dan bergairah.

Doktor Zul juga berhasil menggaet investor galangan kapal terkemuka dunia asal Korea, Sungdong Holding yang akan berinvestasi untuk membangun Kota Baru Bandar Kayangan di Kabupaten Lombok Utara, NTB.

Ia mengajak para pemangku amanah dan segenap jajaran Kominfo Kabupaten/Kota se-NTB untuk memperkuat pembangunan sistem informasi dan komunikasi dalam rangka mewujudkan Masyarakat NTB Gemilang.

“Pekerjaan Rumah (PR) besar kita adalah bagaimana kita mampu membangun infrastruktur TIK yang menjangkau seluruh masyarakat,” tegasnya.

AYA/HmsNTB

Mengutamakan kualitas pelayanan kepada pelanggan merupakan prioritas yang terus ditingkatkan sesuai target menjadi salah satu yang terbaik di tingkat global

LOTENG.lombokjournal.com –  Bandara Internasional Lombok (LIA) masuk dalam deretan 10 bandara PT Angkasa Pura I (Persero) yang berhasil memperoleh akreditasi Bandara Pengalaman Pelanggan Program Akreditasi dari Airports Council International (ACI).

Dengan demikian, Angkasa Pura I menjadi operator bandara pertama di Asia-Pasifik yang mengharuskan bandaranya mendapatkan persetujuan atas komitmen peningkatan dari lembaga kebandarudaraan prestisius dunia yang berbasis di Montreal, Kanada.

Bandara Internasional Angkasa Pura I yang berhasil memperoleh akreditasi yaitu:

1. Bandara I Gusti Ngurah Rai – Bali
2. Bandara Juanda – Surabaya
3. Bandara Sultan Hasanuddin – Makassar
4. Bandara SAMS Sepinggan – Balikpapan
5. Bandara Jenderal Ahmad Yani – Semarang
6. Bandara Sam Ratulangi – Manado
7. Bandara El Tari – Kupang
8. Bandara Pattimura – Ambon
9. Bandara Adi Soemarmo – Solo
10. Bandara Internasional Lombok – Praya

“Kami bangga dengan komitmen kami dalam meningkatkan tingkat layanan, serta pengalaman pelanggan di bandara yang kami kelola berhasil mendapatkan akreditasi internasional melalui Program Akreditasi Pengalaman Pelanggan Bandara yang dilakukan oleh ACI,” kata Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi di Jakarta.

Akreditasi ini mengukuhkan pelayanan bandara Angkasa Pura I sesuai dengan bandara-kelas dunia lainnya.

Dalam program strategisnya, Angkasa Pura I meningkatkan kapasitas total di seluruh bandara yang dikelolanya hingga dua kali lipat dalam lima tahun ke depan.

Angkasa Pura I mengutamakan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Ini merupakan prioritas yang terus ditingkatkan sesuai target menjadi salah satu yang terbaik di tingkat global.

Direktur Dunia ACI Angela Gittens mengatakan, akreditasi ini dilakukan atas dasar bandara untuk memberikan pemahaman terbaik kepada pelanggan, pengukuran strategi, peningkatan operasional, tata kelola, budaya bandara, desain / inovasi layanan, dan kolaborasi komunitas bandara.

“Dengan akreditasi dari ACI, ini artinya pengelola bandara telah meningkatkan komitmen untuk terus meningkatkan dan meningkatkan pengalaman pelanggan yang terus meningkat, unggul, dan belajar bagaimana mereka dapat terus meningkat,” kata Angela Gittens.

Perwakilan 10 bandara Angkasa Pura I ini akan diundang untuk menerima sertifikat akreditasi dalam ajang ACI Pengalaman Pelanggan Global Summit yang akan diadakan di Bali, 2-5 September 2019 mendatang.

Badan Bandara Internasional yang ikut serta dalam memperoleh akreditasi, yaitu Bandara John F. Kennedy New York (AS), Bandara Chattrapati Shivaji Mumbai (India), Bandara Incheon (Korea Selatan), serta Bandara Internasional Halifax Stanfield (Kanada).

Kepala Bagian Komunikasi dan Hukum LIA, I Nyoman Siang menerima apresiasi atas semua pihak yang mendukung optimalisasi pelayanan di LIA, Lombok Tengah, sehingga mampu masuk dalam daftar bandara Angkasa Pura I yang mendapatkan penghargaan ini.

“Sesuai arahan pak GM LIA, penghargaan ini sebagai pemicu dan motivasi bagi LIA dan jajaran manajemen untuk lebih meningkatkan pelayanan yang lebih optimal lagi ke depan,” pungkas Nyoman Siang.

AYA  (*)

Permintaan masyarakat di pasar murah adalah cabai, mengingat harga cabai yang saat ini melonjak, sehingga cabai merupakan salah satu bahan pokok yang paling dicari

MATARAM.lombokjournal.com – Pasar murah digelar di Lapangan Babakan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Senin (05/08) 2019,

Dinas Perdagangan (Disdag) Provinsi NTB menggelar pasar murah itu menyambut datangnya perayaan Idul Adha 1440 H..

Sebelumnya, pasar murah juga pernah digelar di Karang Seraya dan Banjar Karang Kubu, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, menyambut hari besar keagamaan nasional atau HBKN, yaitu Galangan dan Kuningan.

Kepala Disdag NTB, Hj. Putu Selly Andayani, mengatakan pasar murah kali ini berlangsung berturut-turut. Pada 6 Agustus pasar murah akan digelar di Lapangan Karang Pule, 7 Agustus di Jalan Bung Hatta Monjok, dan 8 Agustus di Lingkungan Rembiga Barat.

“Kemudian, mulai tanggal 10 Agustus, kita akan menggelar pasar murah di Pulau Sumbawa,” ujar Selly ditemui di lokasi pasar murah.

Tidak hanya itu, Selly Andayani juga turut membagikan paket sembako pada 50 warga kurang mampu hanya dengan bermodalkan KTP. Langkah tersebut untuk memberikan kebahagiaan pada masyarakat menyambut Idul Adha.

Saat ini permintaan masyarakat di pasar murah adalah cabai, mengingat harga cabai yang saat ini melonjak, sehingga cabai merupakan salah satu bahan pokok yang paling dicari.

“Untuk saat ini masyarakat membutuhkan cabai. Makanya kita siapkan cabai Rp10 ribu per 200 gram,” terangnya.

Pasar murah yang berlangsung sejak pagi tadi hingga pukul 12.00 Wita, menghadirkan 25 distributor yang menjual aneka bahan pokok. Tidak hanya itu, kosmetik, selimut serta alat dapur lainnya juga dijual.

AYA

Ke depan OSS dapat dikembangkan untuk layanan Izin Mendirikan Bangunan Gedung(IMBG)  seiring dengan makin lengkapnya input data pada sistem tersebut

MATARAM.lombokjournal.com — Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (DPMPS) Provinsi  NTB, Drs. Lalu Gita Ariadi, M.Si menyambut baik diluncurkannya OSS versi terbaru ini.

Lalu Gita Ariadi mengatakan itu di tengah-tengah acara Sosialisasi OSS versi 1,1 di Mataram, Jumat (01/08) 2019, yang dilakukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),

Menurutnya, kebijakan perijinan pola OSS sejalan dengan cita-cita Gubernur Dr.H.Zulkieflimansyah dan seluruh jajaran pemerintah daerah, yang ingin menjadikan NTB sebagai daerah yang Ramah Investasi dan menempatkan NTB Sebagai MICE Destination.

Diharapkan, pengurusan melalui sistem Ijin melalui OSS ini akan mengundang investor berinvestasi di NTB.

“NTB membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi para Investor untuk berinvestasi dalam 3 sektor unggulannya, yaitu pariwisata, pertambangan, dan pertanian,” terangnya.

Beberapa fitur baru dalam sistem OSS versi 1.1 antara lain adalah Izin Usaha Merger, Izin kantor Perwakilan KPPA, Izin Lokasi Perairan, Pencabutan Non Likuidasi, Izin Kantor Cabang dan LKPM.

Dilihat dari desain sistem OSS versi 1.1 lebih mudah digunakan (user friendly) karena sudah mengakomodir kepentingan pelaku usaha,  sehingga dapat menjelaskan kegiatan utama dan kegiatan penunjang.

Selain itu memuat isian data untuk perusahaan non-PT (seperti CV, Firma, Koperasi, Yayasan, dan lain-lain), terdapat penjelasan mengenai jenis pelaku usaha.

Sebagai sebuah sistem yang terintegrasi,  ke depan OSS dapat dikembangkan untuk layanan Izin Mendirikan Bangunan Gedung(IMBG)  seiring dengan makin lengkapnya input data pada sistem tersebut.

Berdasarkan data dari BKPM selama 1 tahun terakhir, sejak  9 Juli 2018 hingga 30 Juni 2019, telah tercatat registrasi perusahaan melalui OSS sebanyak 546.623 pengguna.

BACA JUGA ;  Percepat Pengurusan Iiin Usaha, BKPM Luncurkan OSS VERSI 1.1.

Rinciannya, terdiri dari aktivasi akun sejumlah 507.780 pengguna, Nomor Induk Berusaha (NIB) sejumlah 466.642, izin usaha sejumlah 437.971, dan Izin Komersial/Operasional sejumlah 349.200.

Jumlah tersebut terbilang sangat kecil dikarenakan sebagian besar pelayanan ijin di berbagai daerah di indonesia masih dilakukan secara manual.

AYA

Percepatan layanan  melalui OSS merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

MATARAM.lombokjournal.com – Pemerintah bersama pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota, terus memperbaharui sistem layanan ijin investasi atau ijin berusaha sebagai komitmen melayani dan memberi kemudahan kepada para investor.

Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal BKPM, Wisnu Wijaya Sudibyo menegaskkan itu, saat membuka Sosialisasi OSS versi terbaru di Mataram, Jumat (01/08) 2019.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), meluncurkan fasilitas pelayanan pengurusan ijin investasi secara online melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) versi 1.1.

Aplikasi OSS versi 1.1 merupakan pengembangan atau penyempurnaan dari aplikasi OSS versi 1.0 yang merupakan konversi dari pelayanan penerbitan surat ijin investasi atau  surat ijin usaha secara manual.

Dengan aplikasi versi terbaru ini lebih mempermudah para investor atau masyarakat untuk mengakes layanan ijin usaha/ investasi.

Di dalamnya dilengkapi fitur-fitur layanan yang memuat berbagai ketentuan dan kriteria/kategori usaha, serta proses bisnis dan registrasi perusahaan yang mudah diakses, dan dilakukan secara mandiri untuk mendapatkan izin usaha dari instansi yang berwenang.

Wisnu Wijaya Sudibyo  di hadapan para peserta dari berbagai daerah di Indonesia seperti Jawa Timur, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan dan daerah lainnya, Wisnu Wijaya menjelaskan, OSS versi 1.1 selain mempermudah proses perijinan. Selain itu, untuk menumbuhkan gairah berinvestasi sekaligus memperkecil terjadinya penyimpangan.

BACA JUGA ; Kebijakan Prijinan PolA OSS versi 1,1, Jadikan NTB Ramah Investasi

Percepatan layanan  melalui OSS merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, yang wajib dilakukan melalui lembaga OSS.

AYA

Sama seperti bulan sebelumnya, bulan ini  tidak ada ekspor Barang Tambang/ Galian Non Migas

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Pusat statistik (BPS) merilis Nilai ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat bulan Juni  2019 sebesar US$ 757.996, turun sebesar 75,96  persen jika dibandingkan dengan ekspor  bulan Mei 2019 yang bernilai US$ 3.153.694.

Sama seperti bulan sebelumnya, bulan ini  tidak ada ekspor Barang Tambang/ Galian Non Migas.

“Ekspor bulan Juni 2019 yang terbesar ditujukan ke Hongkong yaitu sebesar 45,07 persen, disusul ke Amerika Serikat sebesar 17,64 persen ,dan  China 14,11 persen,” ujar kepala Bidang Distribusi, Lalu Putrai, Kamis (01/08) 2019.

Dikatakan, jenis barang ekspor Provinsi NTB yang terbesar pada bulan Juni 2019 adalah Perhiasan/ Permata senilai US$ 417.918 (55,13 persen), Garam, Belerang, dan Kapur US$ 172.577 (22,77 persen), Ikan dan Udang sebesar US$ 134.204 (17,70 persen), serta Barang Kiriman sebesar US$ 26.884 (3,55 persen).

Nilai impor pada bulan Juni 2019 senilai US$ 7.069.410. Ini berarti impor mengalami penurunan sebesar 25,87 persen dibandingkan dengan impor bulan Mei 2019 sebesar US$ 9.536.572.

Sebagian besar Impor berasal dari negara Amerika Serikat (64,60 persen), Singapura (12,62 persen), Filipina (11,18 persen), dan Australia (4,03 persen).

BACA JUGA  ; Juli 2019, Deflasi Kota Mataramr 0,03 Persen Dan Kota Bima Mengalami Deflasi 0,52 persen

“Jenis barang impor dengan nilai terbesar adalah Mesin-mesin/ Pesawat Mekanik (68,98 persen), Bahan Peledak (10,75 persen), serta Mesin/ Peralatan Listrik (5,25 persen),” jelas Pungkasnya

AYA

Laju inflasi Nusa Tenggara Barat tahun kalender Juli 2019 sebesar 1,59 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender Juli 2018 sebesar 2,16 persen

MATARAM.lombokjournal.com —  Nusa Tenggara Barat mengalami deflasi 0,13 persen, terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 136,30 pada bulan Juni 2019 menjadi 136,12 pada bulan Juli 2019.

Badan Pusat Statistik (BPS) NTB merilis, bulan Juli 2019, besarnya deflasi itu masih di bawah angka inlasi nasional.

“Angka deflasi ini berada di bawah angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,30 persen,” ujarKepala Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi NTB, Lalu Putradi Kamis (21/8/2019).

Putradi menyatakan, untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram mengalami deflasi sebesar 0,03 persen dan Kota Bima mengalami deflasi sebesar 0,52 persen.

Deflasi Nusa Tenggara Barat bulan Juli 2019 sebesar 0,13 persen terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan dengan penurunan indeks pada Kelompok Bahan Makanan sebesar 0,8 persen; Kelompok Transport, Komunikasi & Jasa Keuangan sebesar 0,27 persen dan Kelompok Kesehatan sebesar 0,09 persen.

BACA JUGA ; Bulan Juni 2019 Ekspor NTB Turun 75,96 Persen, Impor Turun 25,87 Persen

Sedangkan kenaikan indeks terjadi pada Kelompok Sandang sebesar 1,01 persen; Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olah raga sebesar 0,31 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan bakar sebesar 0,11 persen dan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 0,05 persen.

Laju inflasi Nusa Tenggara Barat tahun kalender Juli 2019 sebesar 1,59 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender Juli 2018 sebesar 2,16 persen.

Sedangkan laju inflasi “tahun ke tahun” Juli 2019 sebesar 2,59 persen lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi “tahun ke tahun” di bulan Juli 2018 sebesar 3,25 persen.

AYA

Mataram dinilai memiliki banyak pelaku ekonomi kreatif, karena ditunjang oleh posisinya sebagai salah satu destinasi wisata nasional

MATARAM.lombokjournal.com — Kegiatan BISMA Goes To Get Member (BIGGER) 2019 berlangsung di Lombok Raya Hotel Mataram, Kamis (01/08) 2019.

Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menyelenggarakan kegiatan itu di Mataram, setelah  rangkaian pelaksanaan BIGGER setelah Bogor, Malang, Palembang, Padang dan Banyuwangi.

BIGGER merupakan program sosialisasi platform BISMA (BEKRAF Information System in Mobile Application) kepada pelaku ekraf di Indonesia.

BISMA sendiri merupakan platform bagi pelaku ekraf mendaftarkan diri maupun usahanya ke database resmi Bekraf. Aplikasi ini dapat diunduh melalui android maupun ios atau melalui website BISMA https://bisma.bekraf.go.id/

BISMA dibangun dengan tujuan mendukung kepentingan pemerintah memperoleh data mikro ekonomi kreatif untuk menunjang perkembangan ekraf nasional.

“Sehingga ke depan data ini dapat kami jadikan acuan untuk menyusun berbagai program maupun kebijakan yang tepat bagi para pelaku ekraf di masing-masing daerah,” ujar Direktur Riset dan Pengembangan Bekraf, Wawan Rusiawan,saat menghadiri kegiatan BIGGER Mataram, Kamis (01/08) 2019.

Keuntungan dibangunnya BISMA

Keuntungan lain adanya BISMA bagi pelaku ekraf di antaranya Be Updated dimana pelaku ekraf bisa mendapatkan informasi dan agenda terkini seputar kegiatan ekonomi kreatif yang difasilitasi oleh Bekraf.

 Be Marketed karena BISMA menyediakan etalase untuk memperkenalkan produk-produk ekonomi kreatif. Be Supported dimana pelaku kreatif yang terdaftar menjadi prioritas utama memperoleh dukungan dan bantuan investasi bagi pelaku ekonomi kreatif.

Be Integrated di mana usaha pelaku ekraf terintegrasi dalam database Bekraf, sekaligus terhubung dengan jejaring investor usaha kreatif di Indonesia.

Keuntungan lainnya adalah Be Engaged dimana pelaku kreatif dapat terlibat langsung memberikan masukan melalui kuesioner online di BISMA untuk menyusun kebijakan yang terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif nasional

Wawan menambahkan, saat ini tercatat lebih dari 45.000 pelaku ekraf di Indonesia dengan 827 jumlah usaha ekraf di NTB yang sudah terdaftar di platform BISMA.

Namun angka ini masih jauh lebih kecil dibandingkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2016) yang mencacat terdapat 8,2 juta jumlah usaha ekraf yang tersebar di seluruh Indonesia.

Di Mataram tercatat baru 344 pelaku ekraf yang mendaftar melalui platform BISMA dari 17.193 pelaku ekraf yang ada.

Maka Bekraf menilai perlunya mendata secara rinci pelaku ekonomi kreatif dan usaha yang digeluti melalui sebuah platform khusus,  sehingga pelaku ekraf nasional bisa dipetakan secara mikro.

Mataram menjadi salah satu lokasi diselenggarakannya rangkaian BIGGER 2019 karena dalam Rencana Tata Ruang Nasional (RTRN), Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai pintu gerbang dan simpul utama transportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala regional.

Mataram dinilai memiliki banyak pelaku ekonomi kreatif, karena ditunjang oleh posisinya sebagai salah satu destinasi wisata nasional.

Selain menyosialisasikan BISMA kepada pelaku ekraf Mataram, rangkaian kegiatan BIGGER ini juga dimaksudkan untuk memberikan fasilitasi pengembangan kapasitas mengenai pengemasan produk, pemasaran produk, teknik fotografi komersil, hingga pengelolaan keuangan memperkenalkan program-program Bekraf lain yang mampu mengakselerasi perkembangan ekraf nasional.

Kegiatan ini dibuka oleh Deputi Pemasaran, Joshua Puji Mulia Simandjuntak, dan dalam kesempatan tersebut turut hadir Direktur Harmonisasi Regulasi dan Standardisasi, Sabartua Tampubolon; Direktur Hubungan Antar Lembaga Dalam Negeri, Hassan Abud; Co-Founder Filosofi Kopi, Handoko Hendroyon;

Juga hadir Ahli Pengemasan Produk, Endang Warsiki; Direktur PT. Halal Ventures Indonesia, Harjono Sukarno; Community Manager Buka Lapak, Mega Tri Agustina dan Penulis Buku Smartphone Photography Ariana Octavia.

BIGGER menargetkan lebih dari 300 pelaku ekraf yang berasal dari Kota Mataram dan sekitarnya menghadiri kegiatan ini dan mendaftarkan usahanya ke BISMA.

Melalui kegiatan ini Bekraf berharap dapat memperoleh data mikro yang valid mengenai data ekonomi kreatif untuk mendorong akselerasi ekonomi kreatif Indonesia melalui pemetaan program dan kebijakan yang tepat, sesuai dengan kebutuhan pelaku ekraf di masing-masing wilayah.

Tentang Bekraf Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab di bidang ekonomi kreatif. Saat ini, Kepala Bekraf dijabat oleh Triawan Munaf.

Bekraf mempunyai tugas membantu Presiden RI dalam merumuskan, menetapkan mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio

AYA