“Kalau berhasil dalam ‘menangani’ KEK Mandalika membuka peluang untuk lebih dikenal di tingkat pusat, tapi kalau gagal tentu akan menjadi bulan-bulanan kritikan”

lombokjournal.com —

LOMBOK TENGAH   ;    Tiga poin yang menjadi pembeda dalam Pilkada Lombok Tengah pada tahun 2010 dari Pilkada sebelumnya.

Poin pertama, Bupati Lombok Tengah Suhaili tak lagi maju karena sudah dua periode memimpin.

Penilaian itu disampaikan Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram, Bambang Mei Finarwanto, SH, Senin (16/09) 2019.

Poin kedua, kata Bambang Mei yang akrab disapa Didu, kondisi ini memberikan peluang bagi banyak tokoh-tokoh potensial di Lombok Tengah untuk maju menawarkan gagasannya kepada masyarakat.

“Poin ketiga, tentu saja keberadaan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika menjadi magnet dan Pesona kuat Pilkada Lombok Tengah,” Kata Didu.

Khusus KEK Mandalika, menurut Didu, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah yang baru nanti memiliki tantangan besar dalam menjaga salah satu destinasi super prioritas Indonesia tersebut.

Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah juga diminta mampu mengelaborasikan keberadaan KEK Mandalika dengan mendorong keterlibatan dan meningkat perekonomian masyarakat Lombok Tengah.

“Sejak operasional KEK Mandalika diresmikan pada 20 Oktober 2017 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Pemkab Lombok Tengah harus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM),” katanya.

Terkait pemanfaatan SDM lokal pada industri di KEK Mandalika, sangat bergantung pada kebijakan pemimpin setempat. Khususnya dalam menyiapkan SDM  warganya agar dapat memenuhi persyaratan mengisi berbagai posisi dan lapangan kerja di KEK Mandalika.

Didu menerangkan, saat meresmikan operasional KEK Mandalika, Jokowi menyebut kehadiran KEK Mandalika akan membutuhkan sekira 58 ribu tenaga kerja untuk operasional.

“Jumlah ini tidak main-main, bayangkan kalau warga Lombok Tengah dapat mengisinya, dampaknya tentu pada perekonomian masyarakat itu sendiri. Namun kalau tidak dipersiapkan dengan baik, bukan tak mungkin masyarakat hanya akan jadi penonton saja,” ujarnya

Didu menambahkan, tahun 2020 menjadi tahun yang sangat penting bagi Lombok Tengah. Di samping pilkada, pengembangan proyek KEK Mandalika diperkirakan mulai berjalan secara masih masif.

Tak hanya pengembangan dalam kawasan Mandalika, melainkan juga sirkuit MotoGP dan pengembangan di luar kawasan.

“Satu-satunya tuan rumah MotoGP di Indonesia, semua mata akan tertuju ke Lombok Tengah, ini peluang yang sangat besar mengenalkan Lombok Tengah ke manca negara,” imbuhnya .

Didu mendorong para calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah memiliki konsep dan gagasan matang tentang kesiapan/ terobosan Lombok Tengah dalam pengembangan KEK Mandalika.

Ditegaskannya, indikator keberhasilan dalam menangani KEK Mandalika ialah mendukung pemerintah pusat menyukseskan KEK Mandalika dan mendorong KEK Mandalika bermanfaat bagi perekonomian masyarakat Lombok Tengah.

KEK Mandalika menawarkan ibarat dua sisi mata uang bagi bupati dan wakil bupati Lombok Tengah terpilih pada 2020.

“Kalau berhasil dalam ‘menangani’ KEK Mandalika membuka peluang untuk lebih dikenal di tingkat pusat, tapi kalau gagal tentu akan menjadi bulan-bulanan kritikan,” kata Didu.

Me

Secara berkala akan ada pertemuan-pertemuan koordinasi, sharing ide dan alih teknologi yang dibutuhkan oleh anggota Holding ini di bawah fasilitasi DEK Syariah BI Pusat

lombokjournal.com —

BANJARMASIN  ;   Deputi Ekonomi dan Keuangan (DEK) Syariah Bank Indonesia menyelenggarakan FESyar (Festival Ekonomi Syariah Pesantren) Wilayah Indonesia Timur, yang berlangsung tanggal 11 – 14 September 2019 di Banjarmasin.

Dua tujuan utama program DEK Syariah BI ini, yakni menumbuhkan sentra bisnis berbasis pesantren. Dengan harapan,  memenuhi kebutuhan kalangan pesantren, sehingga tidak hanya menjadi konsumen produk luar (jangka pendek).

Pondok Pesantren dalam jangka panjang diharapkan menjadi agen pembangunan masa depan, selain memiliki kompetensi keagamaan,  juga harus memiliki kompetensi entrepreneur.

Dalam FESyar tahun 2019, BI Cabang Mataram, NTB diwakili dua UKMK berbasis Syariah dan satu Pesantren Unggul dalam Ekonomi Syariah.

Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunnahdlatain Nahdlatul Wathan (YPH PPD NW) Pancor, yang diwakili H. Khirjan Nahdi,  hadir dalam acara ini dengan 3 agenda: Presentasi Pesantren Unggul (bersaing dengan Pesantren Nurul Aman, Kota Makasar, Sulsel, Pesantren Wali Sanga, Kabupaten Ende,  NTT).

Selain presentasi Pesantren Unggul,  tim YPH PPD NW Pancor juga menjadi narasumber dalam seminar pengembangan ekonomi pesantren berbasis syariah, panel bersama Prof.  Hafidz Anshary (Pengarah Syariah Perbankan Syariah Kalimantan Selatan), Bambang Himawan (Deputi DEK Syariah BI Pusat),  dan pimpinan pesantren nominasi pesantren unggul dari Sulsel dan NTT.

Agenda terakhir, perwakilan YPH PPD NW Pancor mengikuti FGD Model Holding Pesantren.  Khusus FGD ini ditujukan untuk menghimpun dan membagi ide, resources, bahkan produk pesantren antar pesantren yang diikuti oleh 11 pesantren dari Prop. NTB, Kalsel, Sulsel, Gorontalo,  Sulteng, dan Papua.

Khirjan mengatakan, banyak hal yang bisa dipelajari dari kegiatan ini, seperti memperoleh hasil yang membanggakan sebagai pesantren unggul di wilayah timur Indonesia (wilayah keja BI NTB Mataram).

“Hal ini mengingat besarnya komunitas santri di YPH PPD NW Pancor, dan banyaknya potensi bisnis (syariah)  yang dapat dikembangkan,” terangnya di Banjarmasin, Jumat (13/09) 2019.

Kelanjutan dari kegiatan ini, secara berkala akan ada pertemuan-pertemuan koordinasi, sharing ide dan alih teknologi yang dibutuhkan oleh anggota Holding ini di bawah fasilitasi DEK Syariah BI Pusat.

AYA (*)

Banyak aktivitas bisnis di NTB yang dapat dikembangkan, dan pemerintah NTB sangat terbuka untuk menjalin kerjasama

MATARAM.lombokjournal.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) tandatangani  Letter of Intent (LoI) perjanjian kerjasama dengan Dewan Perdagangan Islam Malaysia, Rabu (11/09) 2019.

Penandatanganan kerjasama ini sebagai lanjutan pertemuan Senin (09/09) 2019 lalu.

Dewan Perdagangan Islam Malaysia menandatangani perjanjian kerjasama ini usai melakukan survei di beberapa tempat strategis di NTB.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengungkapkan, perjanjian kerjasama ini awal saling kenal antara NTB dengan Malaysia.

“Tidak mungkin kita saling membantu jika kita tidak saling memahami, tidak mungkin kita saling memahami jika tidak saling mengenal, dan saya kira ini adalah upaya awal untuk saling mengenal, kemudian seiring berjalannya waktu, kita akan saling memahami untuk kemudian kita saling membantu satu sama lain,” ungkap gubernur.

Dikatakannya, banyak aktivitas bisnis di NTB yang dapat dikembangkan, dan pemerintah NTB sangat terbuka untuk menjalin kerjasama. Dengan kerjasama ini, banyak perubahan yang akan terjadi di NTB.

Adanya kerjasama ini, akan banyak penerbangan dari Malaysia ke NTB dan sebaliknya.

“Kami berharap hal itu dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata dari Malaysia ke NTB,” kata gubernur.

Semua pihak diminta membantu dan memfasilitasi para investor. Gubernur Zul berharap, adanya kerjasama ini dapat meningkatkan angka kunjungan wisata dari Malaysia.

Presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia, Datuk Sahar menyampaikan terimakasihnya kepada Gubernur NTB dengan pelayanan dan kesungguhan NTB untuk menjalin kerjasama dengan Malaysia.

“Banyak hasil dari pembicaraan dan diskusi yang kita laksanakan beberapa hari ini, investor-investor yang kami bawa ke sini adalah perusahaan-perusahaan yang mempunyai komitmen tinggi, semoga kerjasama ini dapat berjalan dengan lancar,” kata Datuk Sahar.

Perlu diketahui, penandatanganan pembentukan kerjasama ini terdiri dari bidang pertanian, peternakan, kesehatan, lingkungan hidup dan kehutanan, perdagangan dan pariwisata.

AYA/HmsNTB

Provinsi NTB memang sedang fokus untuk memberi nilai tambah pada hasil produksi masyarakat melalui konsep industrialisasi

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Zulkieflimansyah menyambut baik keseriusan para investor asal Malaysia untuk berinvestasi di NTB.

Rencana untuk berinvestasi secara serius tersebut muncul saat dialog antara Gubernur NTB dengan Dewan Perdagangan Islam Malaysia (DPIM) di Ruang Rapat Utama (RRU), Kantor Gubernur NTB, Senin (09/09) 2019.

Rombongan DPIM diterima Gubernur Zulkiefimmansyah, didampingi Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama Penjabat Sekda NTB, Dr. H. Iswandi,  dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Gubernur menjelaskan, kunjungan dari DPIM ini merupakan tindak lanjut dari kunjungannya ke Malaysia beberapa waktu lalu. Kini DPIM membalas kunjungan tersebut dengan membawa serta sejumlah investor dari Malaysia untuk berinvestasi di NTB.

Kedatangan DPIM bersama sejumlah investor, merupakan langkah kongkrit untuk berinvestasi di NTB di multisektor yang potensial. Gubernur menjelaskan,  cukup banyak peluang investasi di NTB, seperti di bidang farmasi, pengolahan sampah, pengolahan daging dan sebagainya.

Gubernur juga berharap, dengan banyaknya kesamaan antara Malaysia dan Indonesia, khususnya NTB, ke depan akan lebih banyak terbangun koneksi langsung antara Lombok-Malaysia.

Adanya direct flight antara dua daerah akan mampu meningkatkan angka kujungan wisata. Seperti yang terlihat direct flight Lombok-Perth Australia mampu nenaikkan jumlah kunjungan turis Australia ke NTB menjadi 200 persen.

Gubernur menuturkan, Provinsi NTB memang sedang fokus untuk memberi nilai tambah pada hasil produksi masyarakat melalui konsep industrialisasi.

Dengan hadirnya industri di dalam daerah, maka pengolahan bahan baku bisa dilakukan di sini dan bisa menjadi lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Untuk memberi kemudahan bagi investor, Gubernur meminta Kepala OPD untuk membantu dan memfasilitasi jika ada potensi-potensi bisnis di NTB, misalnya dalam bidang farmasi.

“Pimpinan OPD bisa menjembatani, untuk pembangunan pabrik farmasi, sehingga bahan baku akan lebih berkembang di NTB,” ujarnya.

Presiden DPIM, Datuk Sahar, berharap kedatangannya bersama para investor ke NTB untuk melihat langsung potensi-potensi bisnis yang bisa dikembangkan di Lombok dan Sumbawa.

Ia meminta penjelasan Kepada Dinas dan lembaga terkait di NTB yang berhubungan dengan regulasi atau aturan-aturan berinvestasi di Indonesia, khususnya di NTB. Terutama masalah perpajakan, biaya masuk dan lain sebagainya.

Wakil Presiden DPIM, Datuk Rizal menambahkan, semua investor yang datang bersamanya memiliki keseriusan untuk berinvestasi di NTB dalam waktu dekat.

Ia mengharapkan agar proses investasi dipercepat dengan memperpendek alur birokrasi. Kebijakan ini perlu dilahirkan agar dapat segera ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU antara Pemprov NTB dengan Malaysia.

Di hadapan semua Kepala OPD yang hadir, ia menjelaskan kedatangannya ke NTB untuk melihat langsung potensi investasi, termasuk melakukan pembicaraan dengan sejumlah pemilik hotel di kawasan Senggigi.

“Investor Malaysia siap menghidupkan kembali hotel-hotel yang sudah mati di kawasan Senggigi,” ujarnya.

AYA/HmsNTB

Semen saat ini sangat dibutuhkan terutama untuk bahan pembuatan rumah tahan gempa yang pembangunannya masih berlangsung

MATARAM.lombokjournal.com — Harga semen melebihi harga normal,  yakni di kisaran harga 80 ribu rupiah.

Mahalnya harga semen ditengarai akibat mahalnya biaya bongkar muat barang di pelabuhan

Karena itu, Dinas Perdagangan Provinsi NTB bersama dengan Ditreskrimsus Polda NTB melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke beberapa distributor semen di kota Mataram, Senin (09/09) 2019.

Kepala Dinas Perdagangan provinsi NTB Hj. Putu Selly Andayani bersama dengan Ditreskrimsus Polda NTB Bidang Industri Perdagangan melakukan sidak ke sejumlah distributor semen di wilayah Kota Mataram.

“Sidak semen ke sejumlah distributor tersebut  menindaklanjuti temuan fakta dilapangan, terkait harga semen yang di jual diatas harga normal yakni pada kisaran 80 ribu rupiah “Ujar Selly

Dikatakannya, setelah melakukan pengecekan  pihaknya menemukan beberapa faktor  yang menjadi pemicu melonjaknya harga semen. Salah satunya,  mahalnya biaya bongkar muat barang di pelabuhan Lembar (Lombok Barat).

Kasubdit Satu Bidang industri Dan Perdagangan Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Fery Jaya mengatakan, meski harga semen di atas harga normal, pihaknya belum menemukan adanya indikasi penimbunan oleh oknum distributor nakal di balik mahalnya harga semen.

Berdasarkan pantaun di lapangan, mahalnya harga semen saat ini murni karena terganggunya suplay semen dari produsen.

Seperti diketahui, mahalnya harga semen saat ini terjadi sejak dua minggu yang lalu. Karenanya, Polda NTB bersama dengan Dinas Perdagangan Provinsi NTB, akan terus melakukan pemantauan hingga harga semen mulai normal kembali.

Semen saat ini sangat dibutuhkan terutama untuk bahan pembuatan rumah tahan gempa yang pembangunannya masih berlangsung.

AYA

Pemilihan calon mitra ini dilakukan oleh Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah Provinsi NTB yang diketuai Dr. Prayitno Basuki, MA

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menampik tudingan adanya orang dekat Gubernur yang ikut mengintervensi proses seleksi calon mitra pengelola Gili Tangkong.

Ia menegaskan, Pemprov NTB dan seluruh jajarannya tetap memegang teguh prinsip kebebasan dan kesamaan peluang dalam berinvestasi di daerah ini.

Pernyataan itu disampaikan Gubernur melalui Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM, di Mataram, Jumat (06/09) 2019.

Menurut Najamuddin, dalam berbagai kesempatan Gubernur NTB selalu menegaskan, kesamaan peluang dalam berusaha adalah salah satu prinsip yang menjadi penopang kemudahan berinvestasi.

Setiap orang yang ingin berusaha, menurutnya harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa memandang kedekatan dengan otoritas tertentu.

Prinsip ini masih dipegang teguh oleh Pemprov NTB saat ini. Pemprov NTB selalu membuka peluang bagi siapapun yang ingin berinvestasi di NTB.

Dalam proses penunjukan investor yang akan mengelola Gili Tangkong, Pemprov NTB tetap mengedepankan penilaian berdasarkan standar yang sudah ditentukan.

“Tidak boleh ada manipulasi dalam proses ini,” ujarnya.

Gubernur pun telah meminta pihak yang menyebarluaskan kabar terkait adanya intervensi dirinya melalui orang dekatnya ini untuk segera mengklarifikasi tuduhannya.

Sebab, hal ini dapat mencoreng upaya Pemprov NTB dalam membangun iklim berinvestasi yang sehat dan kompetitif.

“Kita sedang berjuang agar orang percaya bahwa berusaha di NTB itu mudah dan menyenangkan. Serta tetap mengedepankan kompetisi yang sehat,” tegasnya.

Mengingat pentingnya hal ini, Najamuddin mengutarakan, Gubernur telah melakukan klarifikasi langsung terhadap jajarannya. Termasuk, orang yang disebut sebagai orang dekatnya.

Dan hasilnya, tuduhan tersebut sama sekali tidak terbukti.

Untuk diketahui, Pemprov NTB telah menggelar tahapan pemilihan calon mitra pengelola Gili Tangkong.

Pemilihan calon mitra ini dilakukan oleh Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah Provinsi NTB yang diketuai Dr. Prayitno Basuki, MA.

Pada tahap awal, terdapat delapan calon mitra yang memasukkan dokumen untuk mengikuti proses pemilihan ini. Selanjutnya, dari seleksi kualifikasi, panitia mendapatkan enam perusahaan yang memasukkan dokumen.

Lalu terakhir, ada tiga perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran. Mereka adalah PT. Heritage Resort and Spas (Bintan), PT. Istana Cempaka Raya (Mataram) dan PT. Ananda Tangkong Paradise (Denpasar).

AYA/HmsNTB

yang mesti dilakukan  untuk  mempercepat nilai tambah, yaitu inovasi dan teknologi

lombokjournal.com —

GANGGA,KLU   ;    Kabupaten Lombok Utara mendapat dua Proyek Percontohan Inkubasi Inovasi Desa-Program Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) dari Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2019.

Dua Proyek Percontohan Inkubasi Inovasi yang dimaksud, yaitu Rumah Produksi Kakao di Desa Genggelang dan Gudang Pengolahan Kelapa menjadi Minyak di Desa Sokong.

Setelah peletakan batu pertama Gudang Pengolahan Kelapa menjadi Minyak sepekan silam, kini Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Produksi Lantai Jemur dan Gudang Penyimpanan Kakao di Dusun Senara Desa Genggelan, Senin (02/09) 2019.

Bupati Najmul menyatakan, dari awal telah melirik salah satu komoditi unggulan Kakao Lombok Utara. Komoditi unggulan ini tentu tak banyak artinya,bila tidak ada upaya mengembangkan agar .hasil-hasil komoditi unggulan memiliki nilai tambah.

Ditekankan bupati, perlunya memperkenalkan ke luar daerah maupun luar negeri bahwa Lombok Utara memiliki produk Kakao unggulan.

“Provinsi NTB menempatkan Lombok Utara sebagai penyangga kebutuhan Kakao nasional. Ini artinya potensi Kakao di KLU besar sekali. Kalau dulu kita jual gelondongan sekarang dengan adanya rumah produksi ini harapannya tentu, produksi dan olahan bisa mempunyai nilai tambah,” tuturnya.

Dijelaskannya, dua hal yang mesti dilakukan suatu daerah untuk desa supaya mempercepat nilai tambah yaitu inovasi dan teknologi.

“Saya harap dinas terkait membekali kawan-kawan penggerak desa dengan konsultan yang bisa membangun kreativitas. Karena produk kita harus seirama dengan kebutuhan pasar. Kreativitas proses bahan mentah menjadi siap konsumsi,” harapnya.

Kepala Dinas DP2KBPMD Drs. H. Kholidi, MM. mengatakan. perhatian dari pemerintah pusat melalui Kemendes dengan program PIID-PEL dianggarkan pada tahun 2019 sungguh luar biasa.

Produk unggulan daerah, lanjutnya, sesuai analisis potensi daerah diantaranya Kelapa, Kakao, Kopi dan Cengkeh.

Prioritas Dana Desa

Pada kesempatan yang sama, Ketua TPKK Saharman, S.IP., menyampaikan pilar prioritas penggunaan dana desa, yaitu mengembangkan produksi unggulan desa, mengmbangkan Badan Usaha Milik Desa, membangun lumbung desa dan membangun sarana desa.

Tujuannya, agar dana desa mulai diarahkan untuk kegiatan produksi dan peningkatan nilai tambah kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka menguatkan kebijakan kementerian, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa bekerja sama dengan Bank Dunia menyelenggarakan PIID-PEL sebagai salah satu upaya mempercepat penaggulangan kemiskinan di desa.

Melalui dana desa secara lebih berkualitas, strategi pengembangan pelayanan sosial dasar serta infrastruktur desa.  Sebagaimana tercantum dalam pedoman umum berupa Keputusan Menteri Desa nomor 48 tahun 2018.

“Percontohan inkubasi program inovasi desa dimaksudkan untuk peningkatan kualitas kelembagaan ekonomi, kegiatan produksi jaringan pasar melalui  kemitraan,” tandasnya.

Program ini, lanjutnya, merupakan contoh pemanfaatan dana desa yang didorong melalui pengembangan produk unggulan desa serta kemitraan antarkelompok ekonomi desa, lembaga ekonomi desa, pelaku usaha.

Usai peletakan batu pertama, bupati beserta tamu undangan meninjau sarana dan prasarana Rumah Produksi dan mencicipi olahan Kakao.

Hadir pada peletakan batu pertama diantaranya Anggota DPRD Hakamah, A. Md.Agr, Kadis Kominfo H. Muhammad, S.Pd, Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian  Ir. Nanang Matalatta, Sekdis Perindagkop H. Yek Bakar, S.IP, Kepala Bagian Ekonomi Setda KLU Ir. Moch. Wahyu Darmawan, M.Si, Camat Gangga Suhadi, S. Sos. Pjs Kades Genggelang Ni Nyoman Kartini beserta tamu undangan lainnya.

sta/humaspro

NTB EXPO DIHARAPKAN  menguatKAN produk koperasi usaha mikro kecil dan menengah di pasar lokal maupun di pasar globaL

MATARAM.lombokjournal.com – NTB Expo 2019 yang berlangsung di Pelataran Utama Islamic Center Mataram, dibuka Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, Kamis (29/08) 2019.

Gubernur menyampaikan, agar kegiatan NTB Expo 2019 bukan hanya menjadi ajang promosi dan pemasaran produk. Tapi dimanfaatkan pula sebagai tempat menyambung jejaring usaha, kenalan, dan juga menjadi tempat yang menggembirakan.

“Expo ini mudah-mudahan menjadi tempat kita bersenang-senang, bertemu sahabat lama, kerabat dan mudah-mudahan banyak manfaat lain yang bisa kita hadirkan di tempat expo ini,” kata Gubernur yang saat itu didampingi istri, Hj. Niken Saptarini Widyawati selaku Ketua TP PKK Provinsi NTB.

Hadir pula Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTB, Ketua OJK NTB dan sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov NTB.

Gubernur Zul berharap,  kegiatan NTB Expo ke depan dapat meningkatkan pembinaan usaha kecil dan menengah di Nusa Tenggara Barat.

“NTB Expo ini kita buka, mudah-mudahan di penghujung senja ini, Insya Allah Expo kita ini menjadi Expo yang berbeda,” harapnya.

Peningkatan kualitas produk

Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Suparno SE, MM  menjelaskan, Indonesia memiliki potensi yang unggul dalam berbagai hal. Antara lain, dalam bidang kerajinan, fashion, pangan serta pariwisata.

“Untuk itu semangat berkarya dan berkreasi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah perlu mendapat perhatian dan fasilitasi dari berbagai pihak,” tutur Suparno.

Dikatakannya, peningkatan kualitas produksi yang dihasilkan oleh koperasi usaha kecil dan menengah ke depan agar lebih diperhatikan. Utamanya di era globalisasi yang kian terbuka setiap tahun.

“Para pelaku koperasi usaha kecil mikro dan menengah dituntut untuk terus menerus menggali serta mengembangkan budaya untuk meningkatkan keunikan karya budaya lokal yang dimiliki saat ini,” ujarnya.

Kegiatan NTB Expo diharapkan mampu menjadi media inspiratif, edukasi, pengembangan wawasan dan jejaring usaha, serta memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi pengembangan kinerja koperasi usaha kecil dan menengah di Indonesia.

“Semoga pameran ini menjadi salah satu pintu gerbang menguatnya produk koperasi usaha mikro kecil dan menengah di pasar lokal maupun di pasar global, serta meningkatkan perekonomian di Nusa Tenggara Barat pada khususnya,” katanya.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Saswadi, MM, melaporkan,  NTB Expo 2019 merupakan rangkaian kegiatan dalam memeriahkan HUT RI ke 74 dan hari UMKM Nasional serta menyambut Simposium Asia Pacific Geoparks Network (APGN) 2019 ke-6 yang akan berlangsung di NTB.

NTB Expo 2019 akan berlangsung dari tanggal 29 Agustus sampai dengan 2 September 2019.

Kegiatan ini diisi berbagai pameran produk unggulan, produk UKM dan berbagai hiburan dan perlombaan, diikuti sekitar 130 UMKM se-NTB.

AYA/HmsNTB

Mereka datang ke NTB akan melakukan beberapa kegiatan, atara lain memberikan pelatihan di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB. Selain itu juga memberikan pelatihan di SMK 2 Mataram

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah beserta Istri Hj. Niken Saptarini Widyawati  Zulkieflimansyah dan keluarga menyambut Tim OK OCE sambil makan siang bersama di Roemah Langko, Mataram Rabu (28/08) 2019.

Gubernur mengucapkan selamat datang dan merasa senang didatangi oleh anak-anak muda yang visioner dan memiliki jiwa wirausaha tinggi.

Diharapkan kedatangan Tim OK OCE ini bisa memberikan suntikan semangat  kepada anak-anak muda NTB untuk menumbuhkan jiwa wirausaha

“Saya berharap, semoga dengan kedatangan Tim OK OCE beserta sahabat saya Bang Sandiaga Uno bisa memberikan suntikan semangat untuk anak-anak muda NTB untuk terus menumbuhkan jiwa wirausaha” Harapnya.

Indra Uno, pendiri OK OCE menerangkan, pihaknya beserta Tim OK OCE selama di NTB akan menghadiri beberapa kegiatan, di antaranya memberikan kuliah umum bersama Sandiaga Uno di Universitas Mataram.

Tim Ok Oce akan berada di NTB selama dua hari. Mereka datang ke NTB akan melakukan beberapa kegiatan, atara lain memberikan pelatihan di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB. Selain itu juga memberikan pelatihan di SMK 2 Mataram.

“Selain itu juga  bertemu bersama komunitas Tangan di Atas, menghadiri NTB Expo, hingga memberikan kuliah umum bersama Bang Sandiaga Uno di Universitas Mataram,” kata Indra Uno.

AYA/HmsNTB

Terjaring 9 (sembilan) money changger yang beroperasi di wilayah tiga gili, namun belum memiliki ijin dari instansi yang terkait

MATARAM.lombokjournal.com — –

Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing atau Money Changer Bukan Bank KUPVA BB yang tidak memiliki ijin resmi di NTB, dilakukan penertiban.

Penertiban itu dilakukan Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) NTB,  Rabu (28/08) 2019,  melalui inspeksi mendadak (sidak) atau pemantauan langsung pada sejumlah destinasi wisata terkenal di Pulau Lombok.

Di antaranya destinasi wisata 3 Gili yakni Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia di NTB, Achris Sarwani menegaskan, kegiatan penertiban itu dimaksudkan untuk mendukung kemajuan pariwisata NTB. Ini cara memberikan jaminan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat dan wisatawan yang akan melakukan penukaran UKA atau valas.

Tiga Gili yang menjadi sasaran penertiban tersebut merupakan destinasi vavorit yang banjir dikunjungi wisatawan mancanegara, ujar Achris sapaan akrab Kepala BI NTB.

Dengan meningkatnya jumlah kunjungan tamu asing ke Wilayah itu, kata Achris, maka transaksi penukaran valuta asing atau UKA (Uang Kertas Asing) dengan rupiah sebagai alat transaksi yang sah, juga semakin meningkat jumlah dan intensitasnya.

Menurutnya, kegiatan usaha money changer perlu terus diberi pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha bisnisnya.

Sehingga transaksi illegal dan aktivitas usaha yang berpotensi merusak iklim investasi dan citra daerah dapat dicegah sedini mungkin, tambahnya.

Penertiban ini sekaligus juga sebagai wujud komitmen Bank Indonesia menciptakan iklim industri KUPVA BB yang sehat dan profesional.

Pada operasi penertiban itu, terjaring 9 (sembilan) money changger yang beroperasi di wilayah tiga gili, namun belum memiliki ijin dari instansi yang terkait.

Bank Indonesia selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) KUPVA BB, langsung memberikan pembinaan serta sosialisasi terkait perizinan penyelenggara KUPVA BB.

Tempat usaha Money Changger yang bersangkutan ditempel stiker penertiban sampai dengan yang bersangkutan mengajukan izin usaha KUPVA ke Bank Indonesia.

Achris menegaskan, pihaknya akan terus memonitor pemenuhan komitmen dari pihak-pihak tersebut dan akan diberikan panduan sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait dengan proses perizinan.

Ditegaskannya, pengurusan izin di Bank Indonesia gratis tanpa dipungut biaya apa pun.

“Jika bandel maka Bank Indonesia melalui upaya hukum bekerjasama dengan kepolisian, akan memberikan sanksi tegas,”  ujarnya.

Kepada seluruh masyarakat, Achris menghimbau agar selalu menggunakan KUPVA yang telah memperoleh izin Bank Indonesia. Dan menginformasikan ke kantor Bank Indonesia terdekat atau melalui call center BI 131, jika menemukan pihak-pihak yang diduga melakukan kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin.

Sedangkan kepada penyelenggara KUPVA BB berizin, diingatkan kembali agar tidak bekerjasama dan bertransaksi dengan money changer yang tidak berizin.

AYA