Pemerintah telah berkomitmen untuk mempermudah segala urusan investasi di NTB. Selama hal tersebut saling menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan masyaraka

LOBAR.lombokjournal.com — Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah melaunching pabrik pakan dan investasi lainnya di kawasan Science Techology Industrial Park (STIP) Banyumulek, Rabu (13/11) 2019.

Hadir empat investor dari Negara Malaysia  yang dipimpin Datuk Rizal, sekaligus sebagai Wakil Ketua Dewan Perdagangan Islam Malaysia (DPIM) yang sebelumnya telah melakukan penjajakan terkait potensi investasi di NTB.

Usai melaunching, Wagub Hj Rohmi mengatakan menyambut gembira kegiatan lauching pabrik pakan di NTB. Ini sejalan dengan program industrialisasi yang sedang gencar dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB.

Selain pabrik pakan, Umi Rohmi, sapaan akrabnya, juga menyambut baik pengembangan Pulau Dangar di Pulau Sumbawa oleh Investor Malaysia menjadi kawasan wisata berkelas dunia.

Umi Rohmi sangat menyambut baik konsep pengembangan Pulau Dangar yang ramah lingkungan, tidak merusak ekosisten alam yang sudah ada saat ini.

Menurutnya, ini sejalan dengan apa yang menjadi konsen pemerintah membangun dunia investasi yang ramah lingkungan.

Wagub meminta jajaran pemerintah, baik provinsi dan kabupaten kota serta masyarakat NTB untuk selalu ramah dan mempermudah segala urusan terkait dengan investasi. Dengan demikian maka investasi lainnya akan segera terbangun di NTB.

Ia menegaskan,  pemerintah telah berkomitmen untuk mempermudah segala urusan investasi di NTB. Selama hal tersebut saling menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berkomitmen mempermudah investasi di NTB, selama muaranya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata wagub.

Produksi 16 ribu ton per tahun

Wakil Khas DPIM, Datuk Sri Mohd Rizal mengatakan, pembangunan pabrik pakan dan pengembangan Pulau Dangar di Sumbawa merupakan pembuktian terhadap komitmennya untuk melakukan investasi di NTB.

Ia mengungkapkan dalam proses penjajakan investasi di NTB, cukup banyak rekan bisnisnya yang pesimis karena permasalahan rumitnya administrasi di Indonesia.

“Dengan Investasi ini kami buktikan bahwa pemerintah NTB sangat ramah dan bersahabat dengan investasi. Jadi anggapan teman kami itu salah,” kata Datuk Rizal.

Datuk Rizal menjelaskan, konsep pembangunan yang akan dilakukan di NTB adalah ramah lingkungan. Untuk area pabrik pakan di STIP seluas 4 hektar, groundbreaking akan dilakukan pada bulan Desember mendatang  bertepatan dengan hari ulang tahun Provinsi NTB.

Daya produksi pabrik pakan sebesar 16.000 ton per tahun untuk kebutuhan lokal. Peningkatan kapasitas produksi akan sejalan dengan permintaan pasar.

Sedangkan untuk kebutuhan bahan baku dan pekerja, ia mengungkapkan bahwa 60 persen bahan baku adalah hasil dari komoditas daerah di NTB.

Namun ke depan ia berharap bahan baku benar-benar 100 persen dihasilkan di NTB. Untuk tenaga kerja, 100 persen adalah dari NTB.

Sedangkan untuk nilai investasi pembangunan pabrik pakan, ia memperkirakan sekitar Rp 60 miliar. Belum termasuk investasi lainnya, seperti pembangunan Pabrik Kanal Baja dan Rumah Tahan Gempa.

“Komitmen kami ke depan, jika pemerintah terus memberikan kemudahan-kemudahan dalam pengurusan administrasi, maka dia optimis akan banyak investor Malaysia yang akan tertarik berinvestasi di NTB,” katanya.

AYA/HmsNTB

“Ini sangat tepat industrialisasi lamtoro, menuju kemandirian pakan ternak di NTB”

MATARAM.lombokjournal.com  —  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimasyah bersama Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Dinas Peternakan, Kepala Dinas Pariwisata, dan Kepala Dinas Perindustrian, menerima audiensi perwakilan PT. Sadana Arif Nusa dan Esa Samudra.

Audensi itu untuk paparan pengusaha tersebut dalam rencana usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Lamtoro, di Ruang Kerja Gubernur NTB, Senin (11/11) 2019.

Presentasi yang disampaikan PT. Sadana Arif Nusa, diwakili Mustar disambut positif oleh Gubernur Zul, dalam hal pengembangan lamtoro di kawasan Sambalia, Lombok Timur.

Pemanfaatan hasil hutan lamtoro yang memiliki potensi sebagai pakan ternak, harus dikembangkan menjadi industri pakan ternak untuk mendukung program pengembangan ternak di NTB.

Menurutnya, potensi besar ini segera disosialisasikan, agar masyarakat mulai tertarik untuk pengembangan lamtoro secara massal di NTB.

Hal ini sangat strategis untuk mendukung program industri pakan ternak di NTB.

Lamtoro merupakan jenis tumbuhan yang hidup di lahan kering, dan PT. Sadana diminta melakukan  pengembangan tanaman tersebut di lahan-lahan kering, tidak pada lahan yang flat atau datar yang memiliki potensi untuk komoditas lain.

“Lamtoro ini kan hidup di lahan kering, jadi jangan ditanam di lahan flat, katena lahan flat itu komoditas lain,” pintanya.

Potensi lamtoro dan komoditas lain

Wagub minta Sadana dan tim k membuat analisis perbandingan potensi nilai ekonomis lamtoro dengan komoditas lainnya.

Itu akan menjadi bahan sosialisasi kepada masyarakat sehingga gampang paham dan tertarik untuk menanamnya.

Umi Rohmi sapaan akrab Wagub ini menilai, pengembangan lamtoro di kawasan Sambalia sangat strategis. Selain potensi pakan ternak, juga sebagai upaya pencegahan terhadap bencana alam yang kerap terjadi di daerah tersebut.

Senada dengan Gubernur, Wagub juga meminta PT.Sadana membuat desain agar dari hulu hingga hilirnya masyarakat terjamin, untuk pengolahan dan pemasarannya.

“Jangan nanti masyarakat sudah semangat menanam lamtoro, tapi tidak ada yang olah dan beli,” ujarnya.

Kajian akademis untuk perbandingan nilai ekonomisnya sangat perlu, agar menjadi pemicu masyarakat untuk mau berpindah dari komoditas lain yang biasa ditanam selama ini.

Sebelumnya perwakilan dari PT Sadana, Mustari menjelaskan, pengembangan lamtoro di Sambalia pada lahan seluas 400 hektar, dengan pola kemitraan dengan masyarakat.

Menurutnya potensi lamtoro yang cukup strategis, selain sebagai konsevasi dan reboisasi, juga memiliki potensi besar untuk industrialisasi pakan ternak, karena memiliki protein tinggi untuk penggemukan ternak kambing dan sapi di NTB.

Dijelaskan Mustari, pengembangan lamtoro di NTB akan dikonesikan dengan sektor pertanian, peternakan dan pariwisata. Saat ini PT. Sadana sudah mengembangkan lamtoro dengan drip irrigation sistem.

Penanaman juga menggunakan biji langsung, tidak menggunakan bibit.

“Kami melakukan penanaman dengan biji langsung, tidak dengan bibit. Karena dengan biji jauh lebih murah biayanya dari pada dengan bibit,” ujar Mustari.

Kepala Dinas Peternakan menilai industrialisasi pakan ternak lamtoro sangat tepat. Jika pengembangannya berjalan baik, maka industri pakan akan terealisasi pada tahun 2020.

“Ini sangat tepat industrialisasi lamtoro, menuju kemandirian pakan ternak di NTB,” katanya.

AYA/HmsNTB

Gubernur Zul mendorong  lahirnya teknologi sederhana yang bisa mengolah hasil pertanian di NTB menjadi aneka produk olahan

TANJUNG.lombokjournal.com — Gong industrialisasi pertanian di NTB mulai ditabuh. Satu per satu, benih industri berwujud aneka komoditas mulai tumbuh.

Di Lombok Utara, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyaksikan sendiri perkembangan menggembirakan yang berhasil disuguhkan oleh tumbuhnya industrialisasi di sektor pertanian.

“Hari ini saya menyaksikan di Lombok Utara. Upaya ini mulai menunjukkan bahwa memang ada cahaya di ujung terowongan. Betapa tidak, petani-petani kecil berbinar matanya, bersinar wajahnya melihat tanah yang tadinya gersang dan kering kini hijau siap dipanen,” ujar Gubernur, Kamis (07/1) 2019.

Pernyataan itu disampaikan Gubernur Zul usai melihat lahan pertanian jagung yang diairi dengan teknologi irigasi tetes alias drip irrigation. Setelah diterapkan, teknologi ini rupanya berhasil melipatgandakan produktivitas jagung di tanah kering tersebut.

“Jagung yang tadinya hanya bisa dipanen sekali setahun, kini bisa minimal tiga kali setahun dengan hadirnya drip Irrigation dengan hasil tiga bahkan empat kali lipat!” katanya.

Gubernur Zul meyakini, kesinambungan penanaman akan memungkinkan ketersediaan bahan baku untuk pakan ternak yang kemudian memajukan peternakan dan juga industri makanan di NTB.

Terobosan ini sudah dimulai dari KLU. Selanjutkan, Gubernur bertekad untuk mereplikasi terobosan serupa di tanah-tanah kering lainnya di seluruh Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Dalam berbagai kesempatan, Gubernur selalu menegaskan keyakinannya bahwa pengangguran dan kemiskinan akan bisa dikurangi dengan industrialisasi.

Sebab, industrialisasi memungkinkan hadirnya peningkatan produktivitas. Komoditas yang tumbuh dari tanah-tanah di NTB, bisa menghasilkan nilai tambah berlipat ganda berkat industrialisasi.

Konsep industrialisasi yang dimaksudkan Gubernur Zul juga tidak selalu harus berupa hadirnya teknologi yang terlalu rumit atau berupa mesin-mesin besar.

Justru, yang akan didorong adalah lahirnya teknologi sederhana yang bisa mengolah hasil pertanian di NTB menjadi aneka produk olahan.

Setelah diolah, nilai komoditas NTB ini, tentu saja akan jauh lebih besar. Proses mengolah produk ini juga pasti membutuhkan tambahan tenaga kerja.

Dalam skala satu atau beberapa unit, jumlah tenaga kerja yang terserap mungkin sedikit. Namun, jika teknologi sederhana ini diterapkan secara massal dalam bentuk sentra industri-industri rumahan di berbagai daerah di NTB, akumulasinyamelahirkan kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Berdasarkan data terakhir yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik NTB, laju pertumbuhan industri pengolahan di NTB pada triwulan ketiga 2019 hanya mencapai 1,18 persen (y on y).

Data ini memperlihatkan, industri pengolahan belum mencapai laju pertumbuhan yang diharapkan. Untuk itulah, Gubernur menegaskan perlunya semua pihak terus berupaya mendorong tumbuhnya industri-industri pengolahan di NTB.

Meski sulit, Gubernur meyakini langkah ini adalah sesuatu yang harus ditempuh oleh masyarakat NTB.

“Perjalanan panjang, memang harus dimulai dengan langkah pertama,” katanya.

AYA/HmsNTB

“Masyarakat kita semakin banyak bertanya. Tapi jangan sampai keterbukaan informasi, masyarakat makin banyak bertanya, tapi tidak mau bekerja”

MATARAM.lombokjournal.com —  Seluruh desa di NTB harus ramah pada investor, Sebab pembangunan dan kesejahteraan hanya dapat dilakukan dengan banyaknya investor yang terlibat dalam pembangunan.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah yang didampingi Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menegaskan itu dalam dialog dengan seluruh Kepala Desa, Lurah, Camat serta Kepala SMA/SMK Se-NTB di Hotel Lombok Raya, Kamis (07/11) 2019.

Kegiatan itu dikemas dalam bentuk Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi (Jangzulmi) itu, merupakan rangkaian kegiatan Gebyar Desa Benderang Informasi Publik (DBiP) NTB 2019.

“Tidak mungkin ada kesejahteraan, tidak mungkin ada pembangunan kalau kita tidak ramah terhadap investasi” jelas Gubernur yang akrab disapa Bang Zul itu.

Bang Zul mengajak seluruh Kepala Desa untuk menciptakan keamaan di daerah masing-masing. Sehingga, para investor mau menanamkan investasinya ke NTB.

“Investor itu tidak mau datang kalau sedikit-sedikit tutup jalan,” ungkapnya.

Bang Zul juga menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi bagi masyarakat. Desa desa di NTB ini akan terpacu pembangunannya apabila masyarakat dapat mengakses informasi yang ada.

“Masyarakat kita semakin banyak bertanya. Tapi jangan sampai keterbukaan informasi, masyarakat makin banyak bertanya, tapi tidak mau bekerja,” jelasnya.

Ketua Komisi Informasi (KI) NTB, Hendriadi SE, ME mengatakan, kegiatan Gebyar GBiP dan Gerakan Bersama Layanan Dasar dan Desa menuju Benderang Informasi Publik merupakan puncak dari seluruh kegiatan yang dilakukan KI NTB.

Kegiatan itu lanjutnya menghadirkan tidak kurang dari 1.500 Badan Publik  se-NTB,  terdiri dari 303 Kepala Sekolah dan 158 Kepala Puskesmas dan 1.100 Kepala Desa dan Lurah.

“Kegiatan ini bertujuan membumikan keterbukaan informasi,” kata Hendri.

Ditegaskan, desa, sekolah, puskesmas merupakan lembaga yang paling dekat dengan informasi.

Ia berharap, gerakan layanan dasar dan desa menuju DBiP dapat mendorong masyarakat untuk lebih terbuka pada informasi yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga, NTB Gemilang dapat terwujud dengan baik.

Ketua Bidang Sosialisasi Edukasi Advokasi KI Pusat, Wafa Patria Uma, mengatakan, kehadiran masyarakat dalam gerakan layanan dasar dan desa menuju DBiP merupakan wujud komitmen dan dukungan terhadap keterbukaan informasi.

Sebab, hak masyarakat untuk tahu merupakan layanan dasar, selain pendidikan dan kesehatan.

Dengan keterbukaan informasi lanjutnya, akan banyak permasalahan yang bisa diselesaikan, seperti permasalahan kesehatan dan pendidikan.

“Desa dapat membuat PPID sendiri, sehingga desa mempunyai hak untuk urus diri sendiri,” jelasnya.

Karena itu, KI dapat memberikan panduan tentang layanan informasi publik serta memberikan hak masyarakat untuk mengakses informasi

“Informasi bisa mencerdaskan bangsa dan mensejahterakan masyarakat,” ungkapnya.

Patria Uma menegaskan, gerakan bersama layanan dasar, adalah upaya maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kesehatan dan pendidikan.

AYA/HmsNTB

“Kami berkomitmen untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal”

MATARAM.lombokjournal.com —  Rapat Evaluasi progres pembangunan Smelter oleh PT. Aman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Kabupaten Sumbawa Barat,  berlangsung di Ruang Rapat Utama (RRU), Kantor Gubernur NTB, Rabu (06/11) 2019.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Bupati KSB, didampingi Pj. Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi dan Asisiten II Provinsi NTB, Ir. H. Ridwan Syah, mendengar penjelasan dari Direktur AMNT, Rahmat Makassau.

Dalam arahannya, Gubernur NTB minta dalam proses pembangunan Smelter dan Industri turunannya di KSB, PT AMNT memaksimalkan penggunaan material produksi dalam negeri.

Selain itu, tidak kalah pentingnya dalam proses konstruksi dan operasional Smelter, agar penyerapan tenaga kerja lokal menjadi skala prioritas.

“Pemerintah saat sekarang ini dalam posisi membantu dan akan memfasilitasi segala kebutuhan PT AMNT untuk mempercepat progres Smelter,” kata gubernur.

Dikatakan gubernr, kalau ada kendala, segera beritahu pemerintah. Agar pihak pemerintah segera melakukan komunikasi baik di tingkat daerah maupun di pusat.

Berjalan baik

Wakil Gubernur menilai, progres pembangunan Smelter berjalan dengan baik. Mulai dari pembebasan lahan Smelter seluas 850,16 hektar berjalan dengan baik.

Untuk relokasi jalan nasional dan provinsi, alih fungsi pelabuhan Benete ke Pelabuhan Lalar dan regulasi lainnya berjalan dengan baik.

Terkait kendala-kendala yang masih ada, Umi Rohmi sapaan akrab wagub, agar terus dilakukan komunimasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait.

“Secara umum pembangunan Smelter sudah on the ringht track. Dari pembenasan lahan dan regulasi semua berjalan baik. Adapun kendala yang ada lakukan pendekatan persuasif,” ujar wagub.

Wagub juga menekankan kepada pihak PT AMNT agar konsep pembangunan Smelter harus yang ramah lingkungan. Dan wagub juga meminta agar memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal.

Untuk menyiapkan tenaga kerja dengan skil yang sesuai dengan kebutihan, pemerintah akan membangun kerjasama dengan perguruan tinggi, training dengan lembaga teknik Petrotekno, revisi BLK dan SMK di NTB dan pembangunan Politeknik Pertambangan.

“Prioritas tenaga kerja lokal, lakukan training untuk upgrade capacity sehingga persentase bisa maksimal diisi tenaga kerja lokal,” pintanya.

Sebelumnya Direktur PT AMNT Rahmat Makassau menjelaskan, secara umum progres pembanguna  Smelter berjalan baik. Pihaknya optimis proses konstruksi akan berjalan baik sesuai waktu yang telah direncanakan.

Untuk kebutuhan tenaga kerja, Rahmat mengunkapkan bahwa pada tahap konstruksi Smelter, dibutuhkan 7000 – 8000 tenaga kerja. Proses rekruitmen tenaga kerja masa konstruksi melalui Kontraktor FPC, kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja setempat.

Sedangkan untuk operasional Smelter dibutuhkan sekitar 500 – 600 tenaga kerja dengan skill baik. Untuk engineer dan operator diperlukan sekitar 100 orang dengan pendidikan S1/D3 Engineering.

“Kebutuhan tenaga kerja tersebut belum termasuk industri turunannya. Kami berkomitmen untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal,” ungkapnya.

AYA/HmsNTB

“Apa pun yang kita lakukan, penerima manfaat dari Samota ini harus masyarakat”

MATARAM.lombokjournal.com —  Kedua kawasan super prioritas di NTB, selain Mandalika di Lombok Tengah  dan Samota (Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Tambora) di Pulau Sumbawa harus terus dipacu.

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menyampaikan itu saat silaturahmi dengan Mantan Wakil Gubernur NTB Ir. H. Badrul Munir, di Ruang Kerja Gubernur NTB , Selasa, (05/11) 2019.

Selain menjadi cagar biosfer dunia, kawasan Samota di Pulau Sumbawa didesain menjadi kawasan yang ramah investasi.

Samota merupakan wilayah yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Potensi tersebut

“Mari kita terapkan secara konsisten pembangunan Samota tersebut yang berbasis kepada masyarakat, tentunya dengan mengembangkan sumber daya lokal,” ujar Gubernur.

Diharapkan aktivitas ekonomi  masyarakat di Samota memasuki proses industrialisasi, misalnya, produksi Ikan menjadi tepung Ikan.

“Kalau kita kelola melalui proses industrialisasi, maka akan terjadi nilai tambah pada pendapatan masyarakat kita,” kata Gubernur.

Badrul Munir saat itu menjelaskan bahwa, semua komoditas yang ada di Samota itu akan diolah di dalam daerah. Dengan diolahnya komoditas tersebut, selain menambah pendapatan masyarkat, tentunya Provinsi NTB tidak akan mengimpor barang mentah.

“Kita punya kopi Tambora, kita juga punya mente, semuanya kita oleh disini untuk selanjutnya kita machingkan dengan enam program strategis NTB Gemilang,” ujarnya.

BM sapaan akrab Badrul Munir mengatakan, Samota harus menjadi kawasan yang ramah investasi. Selain itu Samota juga harus menjadi salah satu basis industrialisasi komoditas lokal.

“Samota ini kita hajatkan untuk memperkuat kawasan wisata dengan didukung daya tarik dari Pulau Moyo, Teluk Saleh, dan Tambora,” tambahnya

Badrul Munir yang  menjabat sebagai Wakil Gubernur NTB periode 2008-2013 ini berharap, agar Samota tersebut bisa menjadi kawasan yang maju.

“Apa pun yang kita lakukan, penerima manfaat dari Samota ini harus masyarakat,” ujarnya.

AYA/HmsNTB

Kunci dari kemajuan dan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat di NTB adalah melalui industrialisasi

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI, Prof. Dr. Enny Sudarmonowati, membuka Expo Peternakan Pertanian, dalam rangka 5 tahun kiprah LIPI untuk NTB, di Kawasan Bisnis Center Science Technology, Industrial Park (STIP) Banyumulek, Selasa, (05/11) 2019.

Gubernur Zul menyambut gembira desain STIP yang selain sebagai pusat pengembangan industrialisasi dan bisnis, juga akan menjadi pusat edukasi, industrialisasi dan rekreasi.

Kawasan STIP Banyumulek diminta harus didesain dengan sentuhan-sentuhan nilai seni yang tinggi. Sehingga akan menghadirkan rasa nyaman, indah dan menyenangkan.

Dengan demikian tempat ini akan selalu ramai dikunjungi anak-anak muda untuk belajar dan berkreasi.

Kawasan STIP dinilai sangat tepat sebagai pusat edukasi bagi para pelajar tentang industrialisasi dan rekreasi. Agar ke depan generasi muda NTB memiliki jiwa bisnis yang tinggi.

“Tidak mungkin kita semua akan menjadi PNS. NTB tidak akan maju kalau lulusan SMA dan perguruan tinggi cita-citanya jadi guru honorer, tapi industrilah yang akan menyebabkan total produktivity kita meningkat. Industrialisasi yang menyebabkan marginal produktivity bidang peternakan pertanian diserab melalui industri itu,” ujarnya.

Gubernur Zul menekankan, kunci dari kemajuan dan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat di NTB adalah melalui industrialisasi.

Menurutnya, industrialisasi tidak selalu harus dimaknai dengan pembangunan pabrik-pabrik besar, namun skala-skala kecil yang mampu mengolah bahan baku yang dihasilkan di NTB, sehingga bisa memberi nilai tambah bagi daerah.

Gubernur berharap Kawasan Bisnis Center Science Technology, Industrial Park (STIP) di bawah bimbingan dari LIPI akan mampu menjadi contoh terbaik bagi daerah-daerah lain di Indonesia.

STIP adalah ruang dimana semua orang akan mengekspresikan imajinasi untuk kemudian dikloning menjadi spin off di luar STIP menjadi industri-industri yang luar biasa.

Dengan demikian maka NTB akan menjadi pusat destinasi dengan kemajuan teknologinya.

“Kalau NTB mau maju, kalau mau kemakmuran menyapa kita, kalau mau kesejahteraan bukan lagi impian, maka industrialisasi adalah jawabannya,” pungkas Gubernur.

Pengembangan peternakan

Sebelumnya, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati yang mewakili Kepala Pusat LIPI, Prof. Dr. Enny Sudarmonowati mengatakan, NTB merupakan provinsi yang sangat potensial untuk pengembangan peternakan.

Sehingga fokus awal pengembangan di STIP Banyumulek adalah peternakan sapi potong yang didukung teknologi pertanian pasca-panen, sosial ekonomi lainnya yang telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan STIP Banyumulek.

LIPI akan terus bekerjasama dengan pemerintah Provinsi NTB untuk mengembangkan kawasan STIP Banyumulek dengan teknologi canggih. Agar ke depan STIP bisa menjadi etalase dan pusat informasi teknologi peternakan pertanian terpadu bagi akademisi, pebisnis, pelajar, UMKM dan masyarakat umum.

Selain itu, STIP juga didesain sebagai tempat pengembangan dan pemanfaatan inovasi teknologi, untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian masyarakat dengan hadirnya industrialisi terhadap UKM dan masuknya investor.

Pengembangan STIP juga diharapkan akan mampu mencetak wirausahawan baru di daerah dengan aplikasi teknologi hasil produksi di STIP.

Dengan hal tersebut, ia berharap akan berdampak terhadap peningkatan  kesejahteraan masyarakat di sekitar STIP khususnya dan Provinsi NTB pada umumnya.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan serah terima pengelolaan STIP Banyumulek dari LIPI kepada Provinsi NTB. Selain itu juga diserahkan serifikat rekor MURI terhadap inseminasi buatan dan IB sexing dan recording Sapi Bali berbasis Android.

Gubernur Zul meninjau proses inseminasi terhadap Sapi Bali dan proses pembuatan 219 kg pakan ternak.

AYA/HmsNTB

“Biasanya harga naik, karena karakteristik momen Maulid di NTB, khususnya di Lombok, berbeda dengan daerah lain pada umumnya. Rata-rata masyarakat membeli bahan pokok dengan jumlah yang sangat banyak”

MATARAM.lombokjournal.com —  Momen peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat maupun permintaan masyarakat terhadap kebutuhan bahan pokok mengalami peningkatan yang cukup signifikan

Deputi Kepala Bidang Ekonomi Moneter Perwakilan Bank Indonesia (BI ) Perwakilan NTB, Wahyu Ari menyebut itu usai menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang bertema “Pengendlian harga bahan pokok menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan trend kenaikan wisatawan di akhir tahun”, Jumat (01/11) 2019.

“Pada momen peringatan hari besar keagamaan umat islam yakni Maulid Nabi Muhammad SAW, tingkat konsumsi masyarakat mengalami peningkatan cukup signifikan,” ujar Wahyu.

Menurut Wahyu, untuk mengantisipasi meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat pada momen Maulid Nabi tersebut, harus diimbangi  dengan  pasokan bahan pokok yang memadai.

Selain itu juga memastikan kelancaran distribusi bahan pokok dan harga, melalui  operasi pasar pemantauan yang dilakukan oleh satgas pangan.

Ini perlu dilakukan guna memastikan kelancaran dan harga bahan pokok selama perayaan maulid .

“Biasanya harga naik, karena karakteristik momen Maulid di NTB, khususnya di Lombok, berbeda dengan daerah lain pada umumnya. Rata-rata masyarakat membeli bahan pokok dengan jumlah yang sangat banyak,” ujarnya.

DiJelAskannya, dalam momen hari besar keagamaan bahan pokok yang paling sering dibeli oleh masyarakat, yakni bahan-bahan seperti bumbu dapur beras, minyak goreng serta daging sapi dan daging ayam.

Biasanya ada kenaikan harga, karena konsumsi masyarakat naik pada saat momen itu. Meski begitu pihaknya meminta masyarakat jangan terlalu panic, karena stok untuk bahan pokok yang diperlukan sudah tersedia.

“Pemerintah hadir guna memenuhi kebutuhan masyarakat, Jadi masyarakat  tidak perlu panik. Kepannikan itu  menyebabkan kenaikan signifikan,” kata Wahyu.

AYA

“Kita minta BI serius membicarakan industrialisasi sebagai pengendalian inflasi secara tidak biasa. BI harus menghadirkan industrialisasi di Indonesia bagian timur”

LOBAR.lombokjournal.com —  Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Zulkieflimansyah.,M.Sc menjadi keynote speaker dalam agenda Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali dan Nusa Tenggara.

Rapat Koordinasi ini mengusung tema “Pengendalian Harga Bahan Pokok Melalui Penguatan BUMD dan Konektivitas Antar Daerah” di Hotel Sheraton Lombok Barat, Jumat (01/11) 2019.

Gubernur menyampaikan, salah satu jalan untuk mengendalikan inflasi adalah mengembangkan industrialisasi pada tingkat daerah.

“Kami di NTB ini mencoba untuk mengambil jalan mengembalikan inflasi ini dengan jalan melingkar, industrialisasi adalah tema besar yang coba kita asah di NTB. Menurut kami, inflasi menjadi PR besar di Indonesia karena kita tidak memiliki industrial base yang kuat,” terang gubernur.

Bang Zul sapaan akrab Gubernur mengungkapkan, NTB ke depan harus menjadi contoh bagi Bali dan NTT maupun wilayah lainnya dalam pengendalian inflasi dengan industrialisasi.

Menurutnya, produk pertanian maupun peternakan jika diolah di dalam daerah, dapat menyelesaikan banyak permasalahan ekonomi, mulai dari harga, pengangguran, dan tidak terkecuali inflasi.

“Selama ini kita ekspor jangung misalnya, besok-besok tidak boleh ada lagi. Jagung itu harus diolah di sini, industrialisasi itu akan memaksa pengolahan hasil pertanian maupun peternakan untuk diolah disini,” tutur Bang Zul.

Bahkan untuk memaksimalkan hal itu, Gubernur mengeluarkan peraturan yang memprioritaskan pengusaha dalam daerah untuk dimenangkan dalam tender-tender pemerintah.

Ia meminta kepada Bank Indonesia (BI) selaku penyelenggara kegiatan untuk memperhatikan pengusaha yang sedang mengembangkan industrialisasi.

“Kita minta BI serius membicarakan industrialisasi sebagai pengendalian inflasi secara tidak biasa. BI harus menghadirkan industrialisasi di Indonesia bagian timur,” pintanya.

Untuk mengembangkan industrialisasi, ia memaksa para pimpinan perusahaan daerah dan OPD di NTB memakai produk-produk dalam daerah.

Hal itu sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memajukan perekonomian daerah agar inflasi dapat terkendali dengan baik.

Ia menggambarkan betapa majunya NTB jika industrialisasi dapat terlaksana dengan baik.

“Industrialisasi itu desain dengan sengaja, sekarang kita ekspor pisangnya, tahun depan keripiknya, dua tahun kedepan mesin pembuat keripiknya, tahun depan lagi, mesin pembuat mesin keripiknya. Dapat dibayangkan betapa majunya NTB ini,” terang Gubernur.

AYA/HmsNTB

“Orang bijak sering mengatakan, segala sesuatu itu tergantung dari sisi mana seseorang memandangnya”

TANJUNG.lombokjournal.com —  Banyak orang memandang pensiun itu suatu masalah, sehingga banyak yang ketakutan hingga tidak jarang disikapi dengan sikap pesimisme.

Namun tidak sedikit yang memandang, justru pensiun itu saat seorang pegawai merasa dimerdekakan. Dan peluang melakukan aktivitas-aktivitas lain yang tidak berhubungan langsung dengan rutinitas yang biasanya dikerjakan di ruangan atau kantor.

“Saya berharap bapak ibu berada diposisi dimana pensiun itu dianggap sebagai peluang untuk bisa melakukan sesuatu hal yang baru,” kata Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH saat memberi pengarahan  dalam  Pelatihan Kewirausahaan bagi PNS yang akan memasuki batas usia pensiun tahun 2020.

Pelatihan yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri Taspen itu, berlangsung di aula Kantor Bupati Lombok Utara, Selasa (29/10) 2019.

“Orang bijak sering mengatakan, segala sesuatu itu tergantung dari sisi mana seseorang memandangnya,” tegas Bupati Najmul.

Jika seorang PNS memandang pensiun sebagai sesuatu yang positif, maka insya Allah akan menjadi positif.

Pelatihan ini juga dihadiri Inspektur Inspektorat KLU Zaenal Idrus, SH, Sekban BKDPSDM KLU Baiq Rahmawati, SP, Kepala Cabang Taspen Persero Mataram beserta jajarannya.

Pemda KLU telah melaksanakan kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi PNS yang akan pensiun dimulai sejak dua tahun terakhir.

“Anggaplah apa yang diajarkan saat ini untuk mengisi waktu luang bapak dan ibu selama masih produktif sehingga dengan demikan kita berpikir pensiun itu bukan masalah tetapi sebuah solusi,” pesan Bupati di akhir sambutannya.

Wirausaha baru

Kepala Cabang PT. Taspen Mataram Tribuna Pitra Djaya menguraikan, PT. Taspen Persero mempunyai program kerja kewirausahaan bagi para ASN yang akan purna bakti.

Pihaknya mengaku program tersebut dilaksanakan atas himbauan Presiden yang telah dilaunching pada bulan Pebruari 2019 di Bogor Jawa Barat yang diikuti setidaknya oleh 5000 peserta dari seluruh Indonesia.

“Kami bekerja sama dengan Bank Mandiri memberikan pelatihan kepada bapak dan ibu sekalian agar nanti setelah pensiun tidak terputus untuk berkarya serta bisa bermanfaat untuk keluarga di samping agar tidak tidak memunculkan penyakit,” pungkasnya.

Pitra Djaya juga melaporkan, kegiatan di Lombok Utara direncanakan mulai dari proses perencanaan jenis kewirausahan yang ingin dikembangkan sampai pada proses penjualan produk yang dihasilkan.

“Kami berharap mata rantai tatanan usaha yang dibangun nantinya tidak terputus. Artinya kegiatan wirausaha yang dilakoni bisa berlangsung terus menerus, berkelanjutan dan berkesinambungan,” harap Pitra Djaya.

Di tempat yang sama, salah seorang panitia kegiatan pelatihan Bank Mandiri Taspen I Gusti Agung Bagus Robi Putrawan melaporkan, pihaknya (Bank Mandiri) mempunyai tiga program yaitu Mantap Sehat (senam sehat), Mantap Aktif (kegiatan kerohanian) serta  wirausahanya pun mantap.

Jadi, sinkron dengan kegiatan yang ingin digeluti.

Dilaporkannya juga, pihaknya melaksanakan program Wira Usaha Mantap diadakan dengan peserta 100 orang ASN yang memasuki pensiun pada tahun 2020. Sementara materi pelatihan terdiri dari pengolahan dan pemasaran kopi, tanaman hidroponik dan budidaya bebek.

“Harapan kami semoga dengan kegiatan ini bisa memunculkan banyak wirausaha baru,” harapnya seraya memotivasi peserta pelatihan

Tribuna Pitra Djaya  juga membeberkan kegiatan seperti itu sudah dimulai sejak dua tahun yang lalu di KLU dengan bekerjasama dengan Pemda KLU.

Pihaknya juga siap membantu terkait dengan permodalan jika dibutuhkan oleh ASN yang sudah memasuki pensiun yang membutuhkan modal.

Sebelum Bupati meninggalkan ruangan pelatihan dilakukan foto bersama dan penyerahan cinderamata oleh Bupati Lombok Utara kepada Bank Mandiri dan PT. Taspen.

sta/humaspro