Demo di depan Kantor Bupati Bima.menuntut dibangunnya gudang jagung di Kabupaten Bima, petani  juga meminta agar Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk jagung dinaikkan

MATARAM.lombokjounal.com  — Pemerintah Provinsi didesak segera membangun gudang jagung di Kabupaten Bima.

Saat ini gudang jagung hanya terdapat di Kabupaten Dompu, menyulitkan petani dalam distribusi hasil panen.  Selain distribusi sulit, jauhnya jarak tempuh dari Kabupaten Bima ke Kabupaten Dompu menambah biaya angkut.

Anggota DPRD Provinsi NTB Daerah Pemilihan (Dapil) VI Bima-Dompu, Abdul Rauf menanggapi  keluhan sulitnya distribusi petani jagung di Kabupaten Bima.

“Jarak mereka mengantar ke pusat pembelian yang ada di Dompu memakan biaya. Jadi paling tidak langkah pemerintah memastikan regulasi yang menjamin, paling tidak seperti di Sumbawa, ada Resi Gudang,” ujarnya. Kamis (25/06/20).

Resi Gudang itu berfungsi menampung hasil panen petani sebelum penjualan. Selain menekan biaya produski, Resi Gudang bisa jadi penampungan sementara sambil menunggu harga jagung stabil.

“Resi Gudang adalah sistem yang dipakai, ada pihak, entah pemerintah atau swasta untuk menampung. Jadi simpan di gudang itu, nanti dijual pada saat harga sudah bagus,” katanya.

Harga Pembeian Pemerintah (HPP)

Rauf menjelaskan tuntutan petani yang meminta pemerintah menaikkan standar Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang dinilai sangat rendah.

Menurutnya, ada tiga komponen pemerintah yang harus duduk dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Sebab regulasi mengenai HPP tidak datang dari pemerintah daerah, melainkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan.

“Soal harga jagung ini bukan ranah langsung Bupati atau Gubernur. Tugas Pemerintah Daerah mengawal pembelian oleh pengusaha itu (apakah) sudah sesuai standar pemerintah,” katanya.

Dari pantauan lombokJournal.com  dari berbagai sumber, beberapa minggu terakhir terjadi demonstrasi di depan Kantor Bupati Bima.

Selain menuntut dibangunnya gudang jagung di Kabupaten Bima, mereka juga meminta agar HPP untuk jagung segera dinaikkan karena dinilai terlalu rendah.

Ast

BI membuat terobosan yaitu pengembangan bahan baku tekstil, menyiapkan SDM yang fokus terhadap busana Muslim

MATARAM.lombokjournal.com –  Nusa Tenggra Barat sebagai provinsi yang menjadikan industrialisasi sebagai program unggulannya, mempunyai peluang memulai industri busana.

Sesuai permintaan Gubernur Zulkieflimansyah pada rapat sebelumnya, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani mempresentasikan rancangan menuju NTB Sebagai Pusat Industri Busana Muslim, Selasa (23/06/20) malam.

Achris menyiapkan program untuk mendorong NTB agar menjadi pusat industri busana muslim, program tersebut diberi nama NTB Goes to Moslem Fashion Industry .

“Kita tahu bahwa langkah pertama adalah awal dari sebuah perjalanan panjang, kita pilih ini (industri busana muslim), karena kota punya dua hal yaitu potensi di dalam negeri sekaligus potensi pasarnya,” jelas Achris.

Ia menyampaikan, potensi transaksi khusus busana muslim 200 miliar dolar. NTB memiliki berbagi bahan kain tenun khas di beberapa daerah yang dapat diolah menjadi produk pakain muslim.

“Saya yakin kalau ibu-ibu disini kenal dengan tenun kita, tenun khas Sumbawa, Bima, Dompu, dan lebih banyak lagi di Lombok seperti Priggasela, Kembang Kerang,Ssongket Batujai, Komise, Sukarara, serta Anteng Bayan,” sebutnya.

Namun, Achris mengungkapkan, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh NTB terkait industri busana Muslim.

Kendala yang dimksud yaitu kualitas kain sebagai bahan, kapasitas dan kontinuitas produksi yang belum dapat konsisten, serta biaya produksi yang relatif tinggi, karena masih dikelola secara tradisional.

Itu mengakibatkan produk ready to wear sangat tinggi dibandingkan produk lainynya.

Untuk mengatasi hal tersebut, BI membuat beberapa terobosan yaitu, pengembangan bahan baku tekstil, menyiapkan SDM yang fokus terhadap busana Muslim, industrialisasi bidang busana Muslim, distribusi hingga promosi untuk produk busana lokal.

“Kita punya program paling utama dari hulu hingga hilir, mulai klaster tenun, fashion production inkubator, fashion desainer, model, para wirausaha, distribusi dan komersialisasi, hingga pengembangan brand lokal eNTeBe,” terangnya.

Dalam program ini, BI NTB melibatkan banyak pihak, mulai dari UMKM, pelaku seni, hinggal instansi-instansi yang sejalan dengan program ini.

“Kita punya mitra utama ada dari teman-teman dinas perindustrian dan dekranasda, juga akan ada beberap instansi lainnya yaitu dispar, diskop UMKM,” lanjutnya.

Dispar dilibatkan dalam program ini dikarenakan dispar adalah salah satu instansi yang berjalan pada industri kreatif dan industri ini dijalankan oleh para UMKM lokal, oleh sebab itu Dinas terkait turut dilibatkan.

“Dirpar dilibatkan karena memang kaitannya dengan industri kreatif, dan diskop UMKM karena akan melibatkan produsen level UMKM,” terang Alumni ITB ini.

BI NTB sejauh ini sudah mulai melaksanakan tahap industrialisasi busana muslim yang dimulai dengan memproduksi kain lokal, yang dijadikan sebagai bahan untuk membuat pakaian muslim buatan NTB, Gumise Lombok Barat dijadikan pilot projek sebagai sentra tenun ATBM (alat tenun bukan mesin) yang membantu memproduksi kain tenun dengan jumlah banyak.

“Yang perlu kita tingkatkan adalah kontinuitas, industri membutuhkan yang kontinyu dan yang jumlahnya banyak supaya mendapatkan harga yang lebih murah, ini yang kita lakukan disisi produsen,” terangnya.

Marketing untuk brand lokal eNTeBe dilakukan dengan melaksanakan pameran, business matching, menjalin kerjasama dalam beberapa kegiatan terkait busana, serta perkenalan dari media dan katalog.

Beberapa tahap sudah dilaksanakan oleh BI ditahun 2019 dan 2020 ini. Pada tahun-tahun mendatang yaitu 2021 dilakukan kerjasama dengan beberapa instansi, tahun 2022 menjaga kematangan/kesiapan kompetensi SDM para pelaku industri busana, mendorong lahirnya brand lokal lainnya.

Tahun 2023 optimalisasi Promosi Brand “EnTeBe” menembus pasar nasional, optimalisasi kesiapan kompetensi SDM/para pelaku industri busana dan tahun 2024 ditargetkan NTB sebagai Pusat Industri Busana Muslim Nasional.

Ia berharap program NTB Goes to Moslem Fashion Industry ini dapaT berjalan dengan lancar dan menjadi sebuah industri yang berkelanjutan dan tentu dukungan penuh Forkopimda  sangat berperan.

AYA/HmsNTB

Terobosan program dari OJK ini bermula dari kegiatan safari subuh yang rutin dilakukan Gubernur Zulkieflimansyah.

 MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menggelar pertemuan dengan OJK, Bank NTB Syariah, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Permodalan Nasional Madani (PNM) terkait program Mawar Emas, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (23/06/2020)

Dalam pertemuan itu Gubernur Zul didampingi Sekretaris Daerah Provinsi NTB dan Asisten I, II dan III Setda NTB serta sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov NTB.

Pertemuan itu merupakan tindakan lanjut dukungan Pemprov NTB pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, yang memberikan terobosan program layanan keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah, yakni program Melawan Rentenir Berbasis Masjid (Mawar Emas).

Program Mawar Emas bertujuan memberikan kemudahan akses produk dan layanan keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah.

Terobosan program dari OJK ini bermula dari kegiatan safari subuh yang rutin dilakukan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.

Gubernur Zul menekankan,agar masjid-masjid tidak hanya menjadi tempat melakukan kegiatan ibadah saja, melainkan mampu menjadi tempat mendorong kemajuan ekonomi umat.

Anak-anak muda setempat  dan para pengurus masjid diajak untuk berani berbisnis dan berkontribusi dalam memajukan ekonomi NTB.

Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB mengatakan, masyarakat sesungguhnya tahu betul risiko yang didapatkan apabila meminjam pada para rentenir.

Namun desakan ekonomi yang melilit, membuat masyarakat akhirnya harus memilih jalan cepat untuk mendapatkan dana. Pada saat itulah jalan masuk bagi para rentenir menjadi terbuka.

“Masyarakat kita tahu betul risiko meminjam dengan rentenir ini, untuk itu program ini (Mawar Emas) harus lebih praktis, lebih mudah mekanismenya bagi masyarakat,” ujar Bang Zul.

Dari ruang lingkup terkecil

Gubernur Zul menyarankan kepada pihak OJK,  kelak dalam menjalankan program Mawar Emas tersebut dengan cara bertahap dari ruang lingkup terkecil. Dengan hal itu, evaluasinya akan lebih mudah dan perencanaan ke depan bisa lebih matang.

“Cukup ambil satu atau dua masjid dulu di tiap kabupaten/kota, kemudian lakukan evaluasi,” pintanya.

Kepala OJK NTB, Farid Faletehan mengungkapkan, program ini merupakan keberlanjutan dari gagasan yang selalu digaungkan Gubernur Zulkieflimansyah di tiap safari subuh dari masjid ke masjid.

Dengan adanya program Mawar Emas ini, masjid ke depan akan menjadi salah satu tempat geliat ekonomi masyarakat.

“Rentenir ini sudah ada sejak dulu, kalau tidak disaingi maka akan menyebar semakin banyak, oleh karena itu harus ada langkah-langkah tepat dari kita,” tegas Farid.

Dalam menyukseskan program ini, OJK kemudian menggandeng beberapa pihak. Di antaranya Pemerintah Daerah, Bank NTB Syariah, Masyarakat Ekonomi Syariah dan juga Permodalan Nasional Madani (PNM).

“Program ini tujuan utamanya kita harapkan masyarakat yang tidak terakses lembaga keuangan, ini bisa kita akses tentunya melalui masjid sehingga tidak terjerat oleh rentenir,” tambahnya.

Ketua Umum Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah (PW MES) NTB sangat mendukung ide dalam menjadikan masjid sebagai tempat pengembangan ekonomi. Bukan dalam hal melawan rentenir saja, hal ini tentu akan memberikan kemakmuran pula bagi masjid.

“Kunci keberhasilan program ekonomi masjid ini ada pada pendampingan yang berkelanjutan dan terintegrasi,” sebutnya.

Keberlanjutan pendampingan dari Pemprov dan Pemda serta lembaga keuangan lainnya menjadi hal yang sangat penting dalam menyukseskan program Mawar Emas.

Tak hanya itu, skema pembiayaan yang ringan serta adanya afirmasi selama masa Covid-19 selama satu tahun menjadi hal yang perlu diperhatikan ke depan.

Menyambut arahan Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi menilai masih perlu adanya komunikasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.

Begitu pula dengan penyatuan komitmen dan langkah-langah strategis dalam menyukseskan program Mawar Emas.

“Sesuai arahan Gubernur, kita akan melakukan audiensi khusus lagi, dalam membahas program Mawar Emas ini,” tutur Lalu Gita.

AYA/HmsNTB

Bagaimanapun perekonomian di NTB harus tetap berjalan. Karena itu, program ini berusaha dijalankan kembali pada masa menuju kenormalan baru

MATARAM.lombokjournlcom — Mengembalikan kondisi perekonomian di masa pandemi menuju kenormalan baru butuh terobosan yang baik.

Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan paparan terkait terobosannya dalam rapat evaluasi penanganan COVID-19 di Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi NTB, Selasa (16/06/20).

Pengembangan UMKM menjadi fokus OJK untuk mengembalikan kondisi perekonomian di NTB. Kepala OJK NTB, Farid Faletehan mengatakan, dengan program ini masyarakat lebih merasa terbantu dan tidak terlalu memikirkan beban setoran yang berlebih.

“Pengembangan UMKM untuk memberantas rentenir atau mengurangi rentenir, kita mempunyai program yaitu program melawan rentenir berbasis masjid atau kita sebutnya Mawar Emas, ini program dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dimiliki oleh OJK,” kata Kepala OJK NTB ini.

Ia mengatakan, program ini sangat tepat untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat di tingkat bawah.

Program ini hanya tinggal melakukan konsolidasi dengan pemerintah daerah agar dapat dipahami bersama. Awalnya akan diluncurkan tanggal 17 Maret lalu, hal ini ditunda karena  Pandemi.

“Sebenarnya program ini akan membantu memberikan pinjaman KUR kepada 5.500 peternak sapi, namun tertunda gara-gara COVID-19 ini,” terangnya.

Ia menjelaskan, bagaimanapun perekonomian di NTB harus tetap berjalan. Karena itu, program ini berusaha dijalankan kembali pada masa menuju kenormalan baru.

Ia menyampaikan, ide ini muncul dari usulan Gubernur usai salat subuh berjamaah di masjid.

Saat itu, Gubernur Zul mengatakan, masjid selain sebagai pusat ibadah, juga bisa digunakan sebagai pusat pengembangan ekonomi.

Lebih jauh lagi, Farid menginformasikan beberapa waktu yang lalu mengundang para pemodal dan responnya sangat bagus serta sudah siap membantu program ini.

“Permodalannya kemarin kita udah kumpulkan, PNM prinsipnya berapa pun mereka siap, jadi mau sampai berapa kelompok, 100 atau 200 kelompok mereka siap,” tegas Farid.

Untuk menjalankan program tersebut, OJK menggandeng Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) yang akan diminta menjadi pendamping. Dan akan melibatkan ormas-ormas Islam di NTB seperti NU, NW serta Muhammadiyah dalam menjalankan program yang berbasis syariah ini.

Farid menyampaikan bahwa program tersebut akan dimulai bulan juli ini.

“Insyaallah mulai bulan juli ini kita akan terapkan program ini, targetnya 150 sampai 200 kelompok, atu kelompok itu 15 sampai 20 orang akan mendapatkan pinjaman masing Rp2 juta khusus untuk ibu-ibu,” jelasnya.

Program ini akan rutin dievaluasi secara bertahap oleh para pendamping itu yang telah mendapatkan pelatihan dari OJK.

Meninggalkan legacy

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah yang didampingi oleh Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyambut baik program Mawar Emas tersebut.

Ia bahkan meminta secara khusus Asisten III untuk mengawal program yang diinisiasi oleh OJK ini.

“Mawar emas ini bagaimana meninggalkan legacy, kalau bisa NTB ini bebas riba bebas rentenir, pak Farid ini akan dikenang sebagai seorang yang meletakkan fondasi yang luar biasa. Jadi, kami dari tim Pemda menugaskan khusus asisten 3 yang mendampingi program ini,” tegas Gubernur.

Kapolda NTB, Irjen Pol Muhammad Iqbal yang saat itu mendapat giliran presentasi, memaparkan program yang akan diterapkan di NTB.

Program tersebut diberi nama Kampung Sehat yang akan melibatkan Pemerintah Daerah, TNI-POLRI dan stakeholder terkait sebagai bentuk sinergi dalam mewujudkan NTB Gemilang.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Kasrem, Kajati, Kabinda, Danlanal, Kepala Perwakilan BI, Sekda NTB serta para pimpinan DPRD.

AYA/HmsNTB

JPS Gemilang tahap III, merupakan produk-produk yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com — Semangat pemberdayaan UKM/IKM dalam produk Jaring Pengaman Sosial yang disediakan Pemerintah Provinsi NTB dalam Program JPS Gemilang, tetap menjadi konsep penyediaannya pada tahap ketiga nanti.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., menekankan supaya produk-produk yang disediakan dalam JPS Gemilang tahap III tersebut merupakan produk-produk yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat.

“Kita jangan terlena dengan tahapaan penyelenggaraan JPS tahap I dan II, tetapi harus mengawal tahap III lebih baik,” kata Gubernur Zulkieflimansyah didampingi Wakil Gubernur Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., saat Rapat Evaluasi JPS tahap II dan rencana persiapan JPS III, Senin (15/06/20) di Ruang Rapat Utama kantor Gubernur NTB.

Gubrnur Zul mengatakan, Pemerintah Provinsi NTB harus mengevaluasi kekurangan dan kelebihan pada tahapan penyelenggaran JPS Gemilang tahap II yang sudah 80 persen penyalurannya.

Ia juga meminta, agar melibatkan banyak UKM dan IKM lokal di NTB. Sehinggan produk yang diberikan juga lebih bervariasi dengan hasil produk yang banyak melibatkan masyarakat untuk bekerja.

Keterlibatan UKM dan IKM  di JPS Gemilang tahap I dan II sudah mampu melatih mereka untuk terus menyiapkan produk yang berstandar untuk dipasarkan secara umum.

“Ini tujuannya kita menggunakan produk lokal. UKM dan IKM tidak terus disusui, tapi produknya mampu bersaing di pasaran, sehingga berkelanjutan dan hidup,” terangnya.

Roh JPS Gemilang

Wagub Hj Rohmi menegaskan semangat awal pemberdayaan UKM dan IKM merupakan roh dari JPS Gemilang ini.

“Tentunya UKM maupun IKM ini yang akan banyak melibatkan masyarakat untuk menggerakan ekonomi kita,” kata Ummi Rohmi panggilan Wagub.

Pandemic Covid-19 memberikan sisi positif kepada masyarakat kita. Disamping mengajarkan untuk terapkan berperilaku sehat, namun membangkitkan pemberdayaan UKM/IKM di sisi ekonomi.

“Ini yang harus benar-benar dimanfaatkan,” tuturnya.

Ummi Rohmi meminta agar penyaluran JPS Gemilang tahap II,  dipersiapkan  dan direncanakan dengan matang sebelum disalurkan kepada masyarakat kita.

Assisten II Setda Provinsi NTB, Ir. H. Ridwan Syah memaparkan tentang penyaluran JPS tahap II yang sudah berjalan lancar.

“Hingga hari ini progres penyaluran JPS II sudah 80 persen,” kata Ridwan Syah.

Pembagian wilayah kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengawal dan bertanggungjawab terhadap penyaluran JPS di Kabupaten/Kota se-NTB berjalan lancar dan efektif, sehingga semua persoalan dan kendala dapat dieliminir.

Ia melanjutkan, rencananya setelah penyaluran JPS tahap II rampung, JPS tahap III akan disalurkan awal Juli 2020.

Sebanyak 125.000 paket yang akan disalurkan, yakni di Pulau Lombok 87.318 KPM, Pulau Sumbawa 37.682 KPM dengan melibatkan sebanyak 535 UKM/IKM lokal di NTB.

“Rencananya melihat kebutuhan masyarakat, ada beberapa produk yang nantinya diganti, namun akan dilihat situasi dan keadaan produk tersebut, baik itu ketersediaan dan kebutuhan masyarakat, sehingga lebih bervariasi,” katanya

Persiapan tahapan proses JPS Gemilang tahap III akan terus dikoordinasikan dengan berbagai rakor dan evaluasi, sehingga menghasilkan keputusan yang matang sebelum didistribusikan.

Rapat ini dihadiri oleh Inspektur Provinsi NTB , Kadis Perhubungan, Kadis Dukcapil dan Desa, Kadis Dikpora, Kadis Kominfotik, Kadis Peternakan, Kadis Perdagangan dan OPD terkait.

AYA/HmsNTB

Program JPS Gemilang telah mampu memberi ruang terciptanya kluster dan zonasi produk lokal di NT

MATARAM.lombokjournal.com — Pemprov NTB sedang merancang kerjasama dengan PD Pasar Jaya milik Pemprov DKI Jakarta terkait dengan rencana pendistribusian produk serta produk petani di daerah ini ke Jakarta.

Saat ini, rencana MoU antara kedua pemerintah daerah itu sedang dimatangkan.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB H. Ridwan Syah MM., M.Sc. MTP mengatakan, ketertarikan Pemprov DKI Jakarta pada produk IKM/UMKM lokal serta petani NTB selama ini, lantaran keberhasilan Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Zul-Rohmi yang menghidupkan geliat perekonomian NTB pada masa pandemi Covid-19.

Khususnya fokus memberdayakan IKM/UMKM lokal melalui parogram Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang.

“Rancangan produk NTB tengah proses kita inventarisir. Nantinya, semua produk UMKM/IKM NTB yang akan kita kirimkan adalah di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan,” ujar Ridwan Syah, Selasa (09/06/20)

Ia mengatakan, pandemi Covid-19 yang melanda semua wilayah di Indonesia, termasuk di Provinsi NTB telah memberi hikmah  adanya pelibatan produk lokal. Program JPS Gemilang telah mampu menjadi penggerak dan pengungkit ekonomi di NTB.

Adanya pelibatan IKM dan UMKM itu otomatis, dana itu akan langsung masuk ke masyarakat.

“Jadi, karena pada wabah ini yang punya uang adalah pemerintah. Maka, dana pemerintah itu kita belanjakan membeli ke produk IKM/UMKM, maka otomatis uang yang kita punya masuk ke masyarakat dan jelas memberi efek ekonomi pada masyarakat,” jelas Ridwan Syah.

Menurutnya, pada program JPS Gemilang telah mampu memberi ruang terciptanya kluster dan zonasi produk lokal di NTB. Misalnya di Kabupaten Lombok Timur kini ada kluster produk minyak kelapa dan ikan kering.

“Hal ini serupa di Kota Mataram, yakni munculnya dua kluster, yakni konveksi berupa pembuatan masker serta kluster percetakan berupa pembuatan kemasan untuk membungkus produk JPS Gemilang,” katanya.

Program JPS Gemilang dengan melibatkan IKM/UMKM telah mampu menciptakan efek berganda. Sehingga, sangat wajar jika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB memandang program JPS telah mampu menyerap aneka produk lokal di Provinsi NTB.

Hasilnya tidak saja mampu menyejahterakan pelaku usaha dalam daerah, namun juga akan meningkatkan kinerja lembaga keuangan, terutama perbankan.

“Target kami hingga JPS Gemilang tahap ketiga terbentuk sebanyak 1000 IKM/UMKM. Sebab, dari JPS tahap satu dan dua saja, ada sekitar 535 IKM/UMKM yang tersebar di 10 kabupaten/kota di daerah ini. Makanya, skema memasok produk IKM/UMKM NTB ke DKI Jakarta melalui PD Pasar Jaya bakal tidak terlalu sulit dilakukan,” tegasnya.

Ridwan Syah menuturkan, adanya hubungan baik antara Gubernur Zulkieflimansyah dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sangat memungkinkan kerjasama untuk mengirim produk asal NTB dilakukan segera.

“Jadi, dasar pak Gubernur roadshow ke seluruh bupati/walikota di NTB adalah bagaimana konsep JPS Gemilang NTB dengan memberdayakan IKM/UMKM lokal dapat ditiru oleh pemda kabupaten/kota di NTB. Sehingga, jika nanti MoU pasokan itu dilakukan antara NTB dan DKI Jakarta, maka mau tidak mau pelaku usaha UMKM di kabupaten/kota di NTB juga kita libatkan,” lanjutnya.

Saat ini, konsep MoU antara Pemprov NTB dan Pemprov DKI Jakarta (PD Pasar Jaya) tinggal menunggu kedatangan tim dari PD Pasar Pasar dan Pemprov DKI Jakarta ke NTB guna melihat produk IKM/UMKM yang mereka inginkan dalam waktu dekat.

AYA/HmsNTB

Gubernur Zul kagum melihat ladang ternak milik Reza, orang Indonesia yang sukses mengembangkan usahanya di luar negeri

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc mengisi waktu dengan berkeliling melihat lahan peternakan di Selandia Baru, Minggu (07/06/20) pagi.

Lahan peternakan dengan luas sekitar 1000 hektar tersebut dimiliki oleh Reza Abdul Jabbar, orang Indonesia yang tinggal di negara tersebut.

Kegiatan yang dilakukan secara daring  itu diinisiasi oleh Komunitas Pejuang Subuh MRPI (Masjid Raya Pondok Indah).

Kegiatan ini juga diikuti pula oleh Duta Besar RI untuk Selandia Baru Tantowi Yahya, Anggota Komisi IV DPR RI H. Muhammad Syafruddin dan sejumlah anggota Komunitas Pejuang Subuh MRPI.

Gubernur Zul kagum melihat ladang ternak milik Reza, orang Indonesia yang sukses mengembangkan usahanya di luar negeri.

Menurutnya, apa yang ditunjukkan oleh Reza sangat menginspirasi, karena di NTB sendiri dirasa cocok untuk mengembangkan peternakan dan pertanian.

“Sangat menginspirasi, tadi rencananya sebelum adanya pandemi Covid-19 ini, kami ingin berkunjung ke tempat Pak Reza atau Pak Reza yang ke NTB,” sapa Gubernur Zul.

Ia menginginkan agar sosok Reza mampu hadir untuk memberikan edukasi, terlebih melanjutkan bisnis peternakannya di NTB.

“Karena mimpi kami dengan menghadirkan peternakan seperti itu di NTB, anak-anak dari TK hingga SD bisa minum susu gratis,” harap Bang Zul.

Terakhir kata Gubernur, sosok seperti Reza ini harus diberikan apresiasi oleh Presiden agar Reza bisa memberikan contoh kepada peternak-peternak di Indonesia.

“Kami akan senang sekali belajar. Kami akan kirim 10 atau 50 pemuda untuk magang dan belajar disana,” ungkap Bang Zul dengan penuh semangat.

Di kesempatan yang sama Dubes RI untuk Selandia Baru Tantowi Yahya mengatakan, pertanian, peternakan, perikanan dan diikuti pariwisata merupakan bisnis utama yang menjadi salah satu kontributor ekonomi di Selandia Baru.

Pariwisata menjadi industri yang sangat berkembang, pemainnya semakin banyak dan perhatian pemerintah semakin besar. Namun ketika Covid-19 ini melanda Selandia Baru, industri pariwisata menjadi mati.

“Ketika menerapkan lockdown, dimana gerak setiap warganya dibatasi bahkan diminta untuk di rumah saja, harapan pariwisata akan digerakkan oleh wisatawan domestik juga mati dan tidak ada pergerakan sama sekali,” jelasnya.

Dalam kondisi seperti inilah, sektor pertanian dan peternakan tampil menjadi salah satu andalan karena tidak begitu berpengaruh di masa pandemi ini.

Namun yang menjadi tantangan di sektor peternakan adalah adanya gerakan vegetarian yang kini sedang marak-maraknya. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi para peternak di dunia.

“Bisnis pertanian dan peternakan ini tetap akan menjadi primadona, karena negeri ini secara harfiah memang dikaruniai dengan keindahan alam dan kesuburan alamnya. Tapi menjadi ancaman dengan munculnya gerakan tidak mengkonsumsi daging,” tuturnya.

Pemilik peternakan itu, Reza Ahmad Jabbar mengungkapkan,  bisnisnya tersebut meliputi pemeliharaan ternak, hingga produk olahan seperti susu dan daging sapi.

Menurut pria asal Pontianak tersebut, bisnis yang baik harus dimulai dari hal-hal yang baik.

“Menjalankan bisnis harus sesuai ajaran Islam, halal menjadi kuncinya. Seperti ternak sapinya, dibangun dengan memperhatikan unsur kehalalan dan ke-toyyiban-nya,” ungkapnya.

AYA/HmsNTB

Adanya program yang melibatkan IKM di dalam daerah telah memberi dampak yang signifikan bagi lembaga keuangan maupun bagi perkonomian

MATARAM.lombokjournal.com —  Tak diragukan lagi efek berganda dari lahirnya program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang dengan melibatkan IKM/UMKM sangat besar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB memandang program JPS yang menyerap aneka produk lokal di Provinsi NTB tidak saja mampu mensejahterakan pelaku usaha dalam daerah, namun juga akan meningkatkan kinerja lembaga perbankan.

Kepala OJK Provinsi NTB Farid Faletehan mengapresiasi pola JPS yang melibatkan 535 IKM/UMKM yang tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB.

Mereka rata-rata adalah nasabah perbankan karena mendapatkan modal usaha dari sektor kredit. Di masa pandemi ini, perbankan juga terdampak.

Adanya program JPS dengan melibatkan IKM yang notabene adalah nasabah perbankan, maka secara langsung hal ini akan mempengaruhi kinerja perbankan untuk tetap beraktifitas dengan baik di masa pandemi.

Farid menuturkan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di daerah ini telah diminta menyampaikan sekian IKM/UMKM untuk ambil bagian dalam penyiapan produk JPS.

OJK juga telah menyampaikan ke Pemprov NTB perihal daftar IKM yang layak untuk dilibatkan dalam program ini.

“Nanti IKM-IKM itu menjadi nasabah BPR. Dengan adanya kegiatan ini, secara langsung maupun tak langsung akan menghidupkan IKM itu sendiri  dan akan membantu lembaga keuangan (Perbankan) agar tetap eksis,” terang Farid Faletehan, Minggu (07/06/20).

Untuk membuat lembaga keuangan tetap eksis di masa pandemi sangatlah penting. Di masa seperti ini, banyak nasabah merestrukturisasi kreditnya kepada perbankan karena usaha nasabah terdampak Covid-19.

Namun karena adanya pelaku IKM/UMKM nasabah perbankan yang dilibatkan oleh pemerintah daerah dalam program JPS, maka pelaku usaha tersebut urung mengajukan restrukturisasi lantaran aktivitas usahanya tetap berjalan lancar.

“Program ini secara otomatis ini akan saling menghidupi, IKM hidup, UMKM hidup, perbankan hidup dan ekonomi akan tumbuh dengan sangat bagus di seluruh NTB,” tambahnya.

Dari data yang dimiliki OJK Provinsi NTB, kondisi lembaga keuangan di masa pandemi ini terbilang sangat bagus.

Misalnya dari segi pertumbuhan aset maupun kredit. Di Bulan Maret 2020, pertumbuhan aset perbankan di NTB itu mencapai 20 persen, sementara secara nasional hanya 8 persen.

Di Bulan April saat angka Covid-19 semakin tinggi, pertumbuhan  aset perbankan di NTB ini masih tetap tumbuh sebesar 16,7 persen.

Sementara pertumbuhan aset perbankan secara nasional sebesar 16,5 persen (YoY). Adapun kredit di Provinsi NTB di buan April tumbuh sebesar 2374 persen atau Rp 49 triliun, sementara pertumbuhan kredit secara nasional di bulan April hanya 5,7 persen.

“Jadi sangat kelihatan bagaimana potensi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan kredit di NTB. Setelah Covid melanda, yang paling terdampak adalah IKM dan UMKM. Jika sendainya mereka tidak dibantu dengan cara diberdayakan, ini efek Covid akan cukup besar bagi kondisi ekonomi kita,” katanya.

OJK berpandangan dengan adanya program yang melibatkan IKM di dalam daerah telah memberi dampak yang signifikan bagi lembaga keuangan maupun bagi perkonomian.

Jika penyerakan produk lokal ini tidak berjalan, diprediksi berdampak lebih buruk lagi bagi IKM dan industri keuangan itu sendiri.

“Makanya kami sangat apresiasi pak gubernur maupun Pemprov NTB yang melibatkan penuh IKM/UMKM yang ada di NTB ini, karena itulah yang akan menghidupkan ekonomi. Masyarakat kita harus terlibat dalam pertumbuhan ekonomi itu sendiri,” jelas Farid.

AYA/HmsNTB

Pelibatan produk lokal ini menjadi penggerak ekonomi daerah yang sangat signifikan

MATARAM.lombokjournal.com –  Gerakan bela, beli dan cintai produk lokal untuk program JPS di Provinsi NTB memiliki perbedaan dengan provinsi lainnya di Indonesia.

Di daerah lain juga ada yang menggerakkan IKM-nya untuk memproduksi produk tertentu di masa Covid-19, namun varian produknya masih terbatas, lebih banyak memproduksi Alat Pelindung Diri (APD) dan sejenisnya.

Kepala OJK Provinsi NTB Farid Faletehan menilai, di Provinsi NTB pelibatan kalangan IKM tidak hanya memproduksi APD, namun juga memproduksi aneka bahan pangan untuk masyarakat yang terdampak pandemi, mulai dari beras, minyak goreng hingga abon.

Meskipun harganya belum bisa bersaing secara penuh dengan produk nasional, namun dengan digunakannya produk lokal, itu akan menggerakkan ekonomi.

Menurut Farid, pelibatan produk lokal ini menjadi penggerak ekonomi daerah yang sangat signifikan. Karena dilibatkan IKM,  otomatis dana itu akan langsung masuk ke masyarakat.

“Dana yang masuk ke masyarakat akan memberi efek ekonomi. Nanti masyarakat lah yang akan menikmati dan akan tumbuh ekonomi di sekitar situ dan akhirnya menjadi pertumbuhan ekonomi yang kuat,” tegasnya, Minggu (07/06/20).

New normal

OJK Provinsi NTB menyatakan mendukung konsep new normal atau kenormalan baru di dalam daerah, dengan tetap mempedomani protokol Covid-19 dalam setiap aktivitas.

Konsep new normal tentu akan berkontribusi secara signifikan bagi perekonomian daerah.

Farid mengatakan, pentingnya konsep new normal karena secara umum kondisi usaha di Indonesia sudah mulai turun sejak Maret 2020.

Bagi lembaga keuangan terutama di bulan Juni ini sudah mulai mengantisipasi banyak hal, mulai dari menjaga likuiditas, menjaga risiko kredit dan lain sebagainya. Sehingga untuk menormalkan kembali aktivitas ekonomi di masa kondisi sekarang ini sangat penting.

“Kondisi ini tentunya tidak bisa terus menurus seperti ini. Adanya konsep new normal dari sisi pertumbuhan ekonomi memang sangat diperlukan. Kami sangat mendukung konsep new normal itu, namun konsep new normal tanpa menghilangkan prosedur kesehatan, tanpa melanggar protokol Covid. Dengan adanya new normal, secara langsung atau tidak langsung akan menggerakkan ekonomi,” jelasnya.

Farid sangat yakin pada saat new normal nanti, ekonomi masyarakat akan mulai bergerak meskipun tidak seperti sebelum Covid ini. Namun paling tidak, sudah mulai bergerak.

“Kami berharap secara bertahap bisnis di NTB dibuka. Kemudian dengan dibukanya bisnis ini saya yakin ekonomi masyarakat akan menggeliat dan berkembang lebih baik,” kata Farid.

AYA/HmsNTB

Industrialisasi butuh perusahaan besar yang dapat menjadi payung dari perusahaan-perusahaan kecil dalam hal ini IKM/UMKM

lombokjournal —

SUMBAWA BARAT  ;  Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dinilai menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi NTB yang paling cepat menjalankan program industrialisasi.

“Kabupaten Sumbawa Barat adalah Kabupaten yang bisa memulai proses pemberdayaan UMKM dan industrialisasi lebih cepat dibandingkan dengan kabupaten lainnya di NTB,” kata Gubernur . Zulkieflimansyah saat berkunjung ke KSB Jum’at (05/06/20).

Gubernur Zul bersama Forkopimda mengunjungi KSB sebagai bagian dari roadshow di Pulau Sumbawa untuk memperkuat sinergitas semua pihak dalam menangani Pandemi.

Gubernur Zul menilai, industrialisasi butuh perusahaan besar yang dapat menjadi payung dari perusahaan-perusahaan kecil dalam hal ini IKM/UMKM. Dan di KSB ada perusahaan besar yang beroperasi disana yaitu PT AMNT.

“Industrialisasi itu butuh sebuah pemain besar yang menjadi pengayomnya, tinggal bagaimana kepiawaian pak bupati,” terang Gubernur NTB yang biasa disapa Bang Zul ini.

Bang Zul mengatakan, ia akan mengambil langkah-langkah yang tepat agar KSB dan perusahaan besar yang ada disana dapat mewujudkan industrialisasi yang kemudian akan memberdayakan IKM/UMKM lokal yang ada di daerah tersebut.

“Saya sebagai Gubernur menjalin hubungan baik dengan PT.AMNT atau pengusaha besar lainnya sehingga betul-betul menjadi pemicu utama dari industrialisasi di NTB,” tuturnya.

Sebagai langkah awal untuk pemberdayaan UMKM lokal, maka dimunculkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang untuk menangani dampak sosial ekonomi dari pandemi ini.

JPS Gemilang tersebut adalah program penyaluran bantuan kepada masyarakat berupa produk sembako.

Produk sembako tersebut dibeli dari IKM/UMKM lokal. Dengan begitu, roda perekonomian bisa berjalan di tengah pandemi Covid-19 ini.

Untuk memastikan IKM/UMKM lokal di setiap daerah dapat berpartisipasi, Pemerintah provinsi berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mendata pengusaha lokal agar dapat terlibat dalam pengadaan JPS Gemilang ini.

Isi dari JPS Gemilang disesuaikan dengan produk-produk UMKM yang ada di sekitar kabupaten/kota.

Hal tersebut dilakukan agar pemberdayaan tersebut merata di setiap kabupaten/kota di NTB.

Bang Zul mengatakan, dengan adanya pemberdayaan IKM/UMKM lokal ini dapat mengembangkan kemampuan masyarakat NTB dari segi kreativitas dan dapat bersaing dengan daerah lain.

“Ketika dikasi kesempatan, UMKM kita di NTB ini bisa bikin masker, APD, sabun, teh, kopi, bahkan motor listrik pun bisa dibuat,” terangnya.

Asisten II Setda NTB H. Ridwan Syah menyampaikan bahwa JPS tahap II di KSB mencapai 2.500 kepala keluarga.

Hampir semua penduduk yang berhak menerima bantuan sudah terpenuhi oleh program-program lainnya, baik itu dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, mampun pemerintah desa.

AYA/HmsNTB