Selama ini KUD yang ada lebih banyak yang tidak berproduksi lagi

MATARAM.lombokjournal.com —  Anggota Komisi II DPRD NTB yang membidangi perekonomian, Drs. H. Muhammad Jamhur mendorong Dinas Koperasi segera lakukan penataan kembali semua Koperasi Unit Desa (KUD).

Peataan KUD menjadi wadah bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Inddustri Kecil Menengah (IKM) yang ada di tingkat desa. Terutama dalam fungsinya sebagai wadah perputaran roda ekonomi masyarakat.

Menurut Jamhur  selama ini KUD yang ada lebih banyak yang tidak berproduksi lagi.

Pemerintah melalui Dinas Koprasi harus bisa menata KUD dengan menerapkan manajemen yang sesuai kebutuhan zaman.

Jika sudah demikian, terang Jamhur, bukan tidak mungkin lembaga yang berbasis di desa tersebut mendatangkan manfaat besar bagi perkembangan perekonomian masyarakat desa.

“KUD punya gudang-gudang yang sekarang lebih banyak tak terawat. Kita berdayakan kembali sebagai payung UKM/IKM kita di bawah. Ayok (pemerintah) sikapi ini supaya tidak sia-sia,” katanya kepada lombokjournal.com, Jumat (03/06/20).

Ditambahkan Jamhur, selama ini pemerintah sangat abai dengan keberadaan KUD. Pemerintah terus-menerus membuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil tanpa melibatkan KUD.

Hal yang membuat tingkat keberhasilan program tersebut tak maksimal.

Jamhur menilai, sinergi positif harus terjalin antara program yang dibuat pemerintah kaitannya dengan UKM dan IKM dengan melibatkan KUD.

Sebab KUD bisa jadi rumah bersama para pelaku UKM/IKM untuk mengembangkan usahanya.

Nantinya, fungsi KUD tidak hanya sebatas pemberi pinjaman modal usaha, KUD bisa jadi jembatan pemasaran dan distribusi produk-produk yang dihasilkan UKM dan IKM.

Dengan demikian, KUD tidak lagi menjadi lembaga yang bangunannya hanya menjadi “rumah hantu”.

“Coba lihat aset dan bangunan-bangunan, nilainya milyaran rupiah. Sekarang mangkrak jadi rumah hantu,” katanya.

Selain hal di atas, Jamhur menyebut salah satu faktor penyebab kegagalan KUD adalah buruknya koordinasi antara Dinas Koperasi di bawah pemerintah provinsi (Pemprov) dengan Dinas Koperasi di bawah pemrintah Kabupaten/Kota. Hal yang ia ketahui setelah bertanya langsung kepada Dinas Koperasi Pemprov NTB.

Jamhur mengingatkan, tugas pengelolaan KUD sebagai basis pengembangan ekonomi masayarakat desa adalah tugas pemerintah, maka dari itu, persoalan tarik ulur kepentingan mengenai siapa berhak dan tidak berhak harus dihentikan.

“(Kata Pemprov) ini kewenangaN kabupaten. Ya, jangan bicara kewenangan, yang penting pemerintah, bagaimana berkoordinasi dengan kabupaten. Bagaimana mencari solusi KUD, kita apakan asetnya,” jelasnya.

Ast

Kebijakan Pemkab Lombok Utara yang membebaskan pajak perusahaan sangat disyukuri pelaku pariwisata

TANJUNG.lombokJournal.com — Pendampingan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terkait penerapan protokol kesehatan di lingkungan usaha pariwisata, cukup membantu pelaku pariwisata memahami protokol kesehatan..

Pendampingan itu dilakukan sebelum memasuki tatanan kenormalan baru.

Dan kini, saat perusahaan kembali menerima tamu, telah mahir menerapkan protokol kesehatan sesuai arahan Dinas Kesehatan bersama Satuan Gugus Tugas (Satgas) Covid-19 KLU.

“Kita sudah dikasi cara-caranya untuk penanganan. Dari situ kita belajar kan mas. Jadi pas new normal kita sudah biasa,” terang Manager Operasional Medana Bay Marina, Zaki Bachtiar, Rabu, (31/08/20).

Menurut Zaki, menjalankan usaha pada masa pandemi Covid-19 memiliki banyak perbedaan dengan waktu normal. Prosedur yang dilakukan, mulai menerima tamu hingga bagaimana melayani tamu, tetu berbeda.

Mulai cara penyambutan tamu, menghidangkan makanan, hingga penataan kursi ketika tamu melaksanakan kegiatan rapat–jarak antara satu kursi dengan kursi lain harus renggang.

Seperti menghidangkan mekanan. Jika pada waktu normal, acara dengan konsep prasmanan mengharuskan tamu mengambil sendiri makanannya.

Namun, saat tatanan Kenormalan baru, makanan untuk tamu diantarkan waiter.

“Banyak perbedaan sih mas. Kayak kursi aja yang dulunya mepet sekarang berjarak di dalam ruangan. Pergantian kapasitas sudah tentu,” ungkapnya.

Terkait jumlah kunjungan tamu perseorangan, diakui belum menyentuh angka sepuluh pengunjung dalam seminggu. Itu pun terbatas pada tamu lokal.

Beruntung, masih ada beberapa perusahaan yang mulai memilih hotelnya untuk mengadakan kegiatan-kegiatan rapat.

“Meeting bulan kemarin sudah beberapa kali,” ungkapnya.

Bebaskan Pajak Usaha

Di luar itu, hal yang disyukuri Zaki sebagai pengelola usaha wisata adalah adanya kebijakan Pemkab Lombok Utara yang membebaskan pajak perusahaan.

Bagi Zaki, hal tersebut meringankan beban perusahaan yang sejak pandemi Covid-19 mewabah merugi hingga milyaran rupiah.

BACA JUGA; Medana Bay Marina Terapkan Protokol Covid-19 Secara Ketat

“Sebagai perusahaan, sangat terbantulah ya untuk pembebasan pajak. Untuk menejemen sangat terbantu,” terangnya.

Ast

 Mesin dengan spesifikasi 1 Dryer 120 Ton per hari akan dibangun di Sumbawa

MATARAM.lombokjournal.com —  Sekda Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. menyinggung soal pabrik penggilingan beras modern alias Modern Rice Milling Plant (MRPM) yang rencananya segera dibangun di NTB.

“Alhamdulillah, telah hadir di tengah-tengah kita perwakilan dari Bulog yang sebentar lagi akan membangun MRPM di NTB,” ujar Lalu Gita.

Hal itu diungkapkan Lalu Gta Ariadi saat memimpin saat memulai rapat evaluasi penanganan pandemi Covid-19 oleh Forkopimda NTB kali di kediaman Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov NTB, Selasa (30/06/20) malam.

Dalam rapat tersebut, seluruh anggota Forkopimda hadir membahas sejauh mana penanganan Covid-19 yang telah dilakukan. Salah satunya membahas ketahanan pangan di NTB.

Terkait rencana pembangunan MRPM, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menanggapi dengan  mendorong Bulog untuk melakukan percepatan pembangunan MRPM di NTB.

Menurutnya, dengan adanya MRPM tersebut. Gabah yang ada di NTB tidak lagi di kirim ke luar daerah dan balik lagi ke NTB menjadi beras berbagai kualitas.

“Saya membayangkan, hadirnya industri pengolahan ini, tidak semata-mata hanya untuk mengolah. Tapi, itu semua akan memeperbaharui kemampuan masyarakat NTB pada bidang tersebut,” harap Gubernur Zul.

Dikatakan, masyarakat tak bisa meningkatkan kapasitasnya sebagai manusia di NTB jika tidak ada industri pengolahan.

Meurut  Gubernur, kita mampu melahirkan masyarakat yang pandai bicara tapi nyaris tanpa ekpresi di bidang industri. Itu semua menjadikan banyak masyarakat NTB yang hanya pandai berdebat.

“Dengan adanya industrialisasi, cara pandang masyarakat kita akan berubah. Dan yang terpenting, sekali adanya industri pengolahan gabah tadi, akan memancing industri lain yang lebih besar lagi,” tambah Bang Zul.

MRPM segera tereaisasi

Sebelumnya, Eri Nurul Hilal yeng mewakili Pimpinan Wilayah Bulog NTB yang berhalangan hadir karena melihat secara langsung lahan persiapan pembangunan MRMP di Sumbawa, mengapresiasi Gubernur NTB terkait permintaan percepatan pembangunan MRPM di NTB.

“Rencana Pembangunan Modern Rice Milling Plant (MRPM) di NTB segera terealisasi. Mesin dengan spesifikasi 1 Dryer 120 Ton perhari tersebut akan dibangun di Sumbawa,” ungkap Hilal.

Tak hanya MRPM, Bulog juga akan bangun Corn Drying Center (CDC) di Dompu dengan spesifikasi 90 Ton/Hari dan Rice To Rice di Lombok Timur dengan spesifikasi 168.000 Ton/6 Ton/jam.

“Itu semua dilakukan Bulog guna mendukung ketahanan pangan di NTB,” ujarnya.

Hilal melanjutkan, seluruh berkas dan kesiapan sudah disiapkan Perum Bulog. Namun, masih menunggu persetujuan dari Kementerian BUMN.

Beberapa kendala pembangunan MRPM, salah satunya karena Covid-19. Pandemi Covid-19 membuat anggaran harus diefisiensikan dengan penggunaan skala proritas, yaitu untuk penyerapan pengadaan gabah beras petani.

“Saat ini Bulog fokus untuk menyerap gabah/beras dari petani untuk kebutuhan stok nasional dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam menjaga stabilisasi harga pangan,” tutup Hilal.

Kepala Wilayah Perum Bulog, A. Muis Sayyed Ali, setelah dikonfirmasi melalui telepon mengatakan, Perum Bulog telah melakukan pembelian gabah petani di Provinsi NTB untuk gabah 56.448 ton dengan nilai dana Rp300 Miliar dan beras 14.776 ton atau senilai Rp122.6 Miliar.

“Dana bulog yang beredar di desa kurang lebih Rp422.6 Miliar. Dana tersebut bersumber dari kredit Bulog untuk pembelian gabah dan beras di NTB. Pembelian Bulog terus dilakukan dalam rangka untuk kebutuhan stok nasional dan stabilisasi harga gabah dan beras,” tambahnya.

Pada acara tersebut, hadir juga Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Kapolda NTB, Irjen Pol M. Iqbal, S.IK, MH, Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto, SH, MH, Brigjen Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos, SH, M.Hum, Kabinda NTB, Ir. Wahyudi Adisiswanto, M.Si, Kadis Pertanian dan Perkebunan NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M.Si dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM.

Aya/HmsNTB

industrialisasi adalah pendalaman struktur aktivitas produksi, meningkatkan nilai produksi sehingga otomatis kesejahteraan masyarakat meningkat

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah memiliki harapan, sinergi para tokoh Samawa akan memperkuat dan mempercepat industrialisasi yang digencarkan pemerintah Provinsi NTB.

Hal itu diungkapkannya dalam diskusi virtual dengan tokoh-tokoh tanah Samawa, Sabtu (27/06/20).

Bertempat di Pendopo Gubernur, diskusi virtual tersebut mengangkat tema “Modal Sosial Budaya Samawa untuk Industrialisasi Tana Samawa”.

Para tokoh yang hadir antara lain Din Syamsudin, Mantan ggota DPR RI, Fahri Hamzah, Sultan Sumbawa XVII, Daeng Muhammad Abdurrahman Kaharuddin, dan budayawan Sumbawa Taufik Rahzen.

Gubernur NTB yang akrab disapa Bang Zul menjelaskan, ekonomi di Indonesia khususnya di NTB memiliki sistem yang sangat terbuka. Dengan ekonomi terbuka, NTB harus punya daya saing.

“Daya saing itu mensyaratkan industrialisasi.” jelas Bang Zul.

Ditegaskan Gubernur Zul, industrialisasi bukan hanya identik dengan pabrik besar dan asap yang menghasilkan polusi.

Namun industrialisasi adalah pendalaman struktur aktivitas produksi, meningkatkan nilai produksi sehingga otomatis kesejahteraan masyarakat meningkat.

“Kenapa industrialisasi itu penting, bukan berarti pertanian tidak penting akan tetapi menurut teori ekonomi, jika sektor pertanian tak mampu menghasilkan produktivitas. Maka jalan satu-satunya adalah meningkatkan nilai tambah produktivitas ada pada sektor industrialisasi,” terang Dr. Zul dihadapan tokoh Samawa.

Dr. Zul menegaskan, geliat ekonomi setelah adanya industrialisasi di NTB sudah semakin tinggi. Para pelaku UKM/IKM di NTB sudah mulai semangat menciptakan produk-produk lokal kemudian yang dimasukkan kedalaman program JPS Gemilang.

Belum lagi smelter di KSB yang sudah mulai terealisasi pembangunannya.

“Kita tidak ingin lagi menggali tanah kemudian menjual mentah ke luar. Tetapi Kita akan menjual keluar produk yang sudah diolah di daerah kita sendiri. Sehingga nilai jualnya semakin besar,” jelas gubernur.

Dr. Zul melanjutkan, industrialisasi butuh waktu, butuh biaya dan tidak otomatis jadi. Di dalam proses Industrialisasi ada “cost of learning” yang mahal.

“Salah satu investasi yang besar untuk menunjang industrialisasi adalah meningkatkan kapasitas SDM kita. Industrialisasi hanya mungkin dilakukan jika ketersediaan SDM yang cukup,” ujarnya.

Karena itu, program beasiswa NTB yang merupakan program unggulan Pemerintah Provinsi dilakukan agar para alumni memiliki rasa percaya diri yang tinggi.” Mereka bisa asalkan dikasih kesempatan.

Harapan kami ketika MotoGP dihelat di Lombok. Maka 200 ribu penonton sudah bisa menggunakan motor listrik buatan anak-anak NTB,” tutup Bang Zul optimis

Senada dengan itu, pimpinan Ponpes Internasional Dea Malela Sumbawa, Prof. Dr. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin mengungkapkan, industrialisasi merupakan sesuatu yang tak terelakan.

Maka modalnya saat ini adalah modal sosial budaya yang harus diperkuat, terutama membangun sinergi antar masyarakat untuk memperkuat jejaring sosial yang lebih kuat.

Sehingga kerja sama dalam mendukung industrialisasi untuk meningkatkan nilai produktivitas harus benar-benar terjaga.

“Maka ini yang harus kita siapkan untuk mengahdapi era industri. Modal sosial dan budaya merupakan elemen penting untuk mewujudkan industrialisasi di NTB,” jelas pria yang akrab disapa Din Syamsudin.

Begitu juga dengan Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah meminta kepada gubernur NTB untuk membuat peraturan gubernur yang melarang segala bentuk kegiatan ekspor hasil laut, alam dan pertambangan yang memungkinkan bisa di olah di NTB. Kalau mampu diolah dengan jargon industrialisasi maka nilai produktivitas serta nilai jualnya juga bertambah.

“Misalkan hasil produksi udang yang melimpah di pesisir Sumbawa masih banyak yang dikirim di tanah Jawa dengan harga yang minim. Kenapa tidak diolah kemudian kita kirim ke Jepang atau negara lain dengan harga yang mahal,” tegas politikus nasional tersebut.

Fahri menjelaskan, program industrialisasi yang diciptakan oleh gubernur NTB harus benar-benar dikeroyok dan didukung oleh tokoh-tokoh Samawa.

Untuk mewujudkan industrialisasi di NTB perlu kerja sama yang intensif dari semua pihak.

“Seperti sapi dan kerbau yang banyak dihasilkan di Sumbawa bukan hanya diekspor dengan jumlah banyak tapi tidak memberikan keuntungan yang besar bagi daerah. Oleh karena itu, dengan adanya industrialisasi maka diharapkan nilai produktivitas dan nilai jualnya akan semakin tinggi,” harapnya.

(@kominfo)

Maju tidaknya desa tergantung dari maju tidaknya Bumdes.

MATARAM.lombokjournal.com — Maju tidaknya desa tergantung dengan maju tidaknya Badan Usaha Miik Desa (Bumdes). Dan salah satu program NTB Gemilang adalah memajukan Bumdes.

Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah saat menerima silaturahim para Kepala Desa Pesisir dan Bumdes se-Kabupaten Lombok Timur, di ruang kerjanya, Jumat (26/05/20).

Badan Usaha Milik Desa atau di Bumdes merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum.

Pemerintah Desa dapat mendirikan Bumdes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, serta pembentukan Bumdes ditetapkan dengan peraturan desa.

Saat menerima Kepala Desa Pesisir dan Bumdes se-Kabupaten Lombok Timur, Gubernur Zul didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, Dr. H. Ashari, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan H. Yusron Hadi, dan Kepala Biro Kerjasama Setda NTB.

Gubernur Zul sangat mengapresiasi kedatangan 19 Kepala Desa se-kabupaten Lombok Timur. Gubernur saat itu menyampaikan,

“Terimakasih atas kedatangannya kesini, tentu tidak mungkin berkumpul disini secara tiba-tiba, apa yang bisa dibantu disinergikan, Insya Allah kami siap”, ungkap Gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini.

Bang Zul juga menambahkan, mengapa retail-retail modern bertahan sampai saat ini, tak lain karena manajemen yang baik. Sama halnya dengan Bumdes, maju tidaknya desa tergantung dari maju tidaknya Bumdes. Jika suatu desa ingin maju, tentu Kepala Desa menjadi peran utama demi mendukung majunya suatu desa.

Tak hanya itu, Bang Zul juga mengatakan bahwa, sudah sangat benar memanfaatkan Bumdes.

“Tugas kami dan Kadis Desa adalah membantu dan melayani bapak, jadi mudah-mudahan beras, kopi, bisa kita bikin sendiri, kita juga ada JPS Gemilang”, tutur Bang Zul.

Dengan adanya JPS Gemilang ini juga turut membantu memulihkan UKM/IKM NTB, demi pulihnya perekenomian masyarakat di NTB saat pandemi Covid-19.

Dalam kesempatan yang sama, ucapan terimakasih disampaikan perwakilan Kepala Desa atas keluangan waktu Gubernur yang telah menerima sekaligus mendengarkan keluh kesah para kades.

“Kami ingin bagaimana supaya bumdes bisa maju dan bisa menjadi desa mandiri, harapan kami mungkin kedepan bumdes kami bisa kerjasama dengan instansi terkait,” tutur salah satu Kepala Desa.

AYA/HmsNTB

Kehadiran sepeda listrik, motor listrik dan mobil listrik menunjukkan bahwa anak anak NTB memiliki kemampuan yang selama ini tidak disadari banyak orang

MATARAM.lombokjournal.com —  Satu lagi karya terbaru anak NTB, yaitu sebuah sepeda listrik yang diberi nama Le-Bui.

Kendaraan dengan berbagai model ini membuat bangga masyarakat dan pemerintah Provinsi NTB.

Bagaimana tidak, sepeda hasil karya tangan kreatif Gede Sukarmati Jaya itu, sudah tembus pasar internasional.

Tidak tanggung- tanggung, hanya negara-negara di Benua Afrika yang belum bisa menikmati karyanya ini. Selain itu, ratusan sepeda listrik yang diinisiasi sejak tahun 2016 itu telah dinikmati dan dipakai oleh pecinta sepeda listrik di dunia.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah melakukan uji coba (test drive) sepeda tersebut di STI Park Banyumulek, hari Jumat (26/06/20).

Sepeda Le-Bui mampu menempuh jarak 30 Km untuk sekali pengisian daya, sekitar dua sampai empat jam.

Gubernur NTB yang akrab disapa Bang Zul ini menyampaikan kahadiran sepeda listrik, motor listrik dan mobil listrik menunjukkan bahwa anak anak NTB memiliki kemampuan yang selama ini tidak disadari banyak orang.

Apalagi, ide dan gagasan besar itu muncul di tengah musibah Covid-19. Bahkan kata Bang Zul, musibah COVID-19 ini merupakan bencana yang menghadirkan keberkahan.

“Sejatinya pembangunan itu adalah sebuah proses besar untuk meng-upgrade human capacity, meng-upgrade kemampuan masyarakat. Alhamdulillah corona ini adalah satu bencana yang menghadirkan keberkahan buat NTB sehingga masyarakat NTB sadar bahwa banyak kemampuan yang kita miliki yang tersimpan di bawa karpet selama ini,” ungkapnya.

Munculnya inovasi-inovasi seperti ini menyadarkan banyak pihak bahwa anak NTB bisa memproduksi minyak kelapa, bisa bikin sabun, bisa bikin motor listrik, alat pelindung kesehatan serta berbagai inovasi lainnya.

“Oleh karena itu, tugas pemerintah adalah membantu, menghidupkan UMK ini, menghasilkan feedback yang konstruktif untuk kemudian menghasilkan produk yang kompetitif, bukan hanya untuk NTB, tetapi akan kita jual di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia,” tegas Bang Zul.

Gede Sukarmati Jaya menceritakan awal mula gagasan untuk membuat sepeda listrik itu. Awalnya, pembuatan sepeda listrik ini diilhami oleh hobinya waktu kecil, yaitu sepedaan.

Namun karena usia, ia tidak bisa lagi sepedaan dengan jarak tempuh yang jauh. Sehingga, muncullah ide bagaimana agar tetap bisa sepedaan dengan jarak tempuh yang jauh.

“Saya googling, tanya-tanya teman, bagaimana saya tetap bisa sepedaan jauh dan tidak membosankan. Ketemulah dengan yang namanya elektric kit. Yaitu mengubah sepeda yang kita beli di toko kemudian kita pasang elektric kitnya, kemudian kita bisa sepedaan jauh,” tuturnya.

Kemudian, seiring dengan waktu, ditambah dengan hasil diskusi bersama anggota komunitas, ia kemudian menambah kemampuan untuk berinovasi pada sepeda itu. Termasuk menambah kecepatan sepeda listriknya.

“Sepeda yang kita beli di toko itu harus kita bikinkan prime costume. Sehingga bisa menampung baterai berkapasitas besar. Saya coba bikin, sudah jadi, saya iseng-iseng pakai, bikin video di jalan, upload ke media sosial saya. Orang-orang luar kemudian melihat dan mereka suka, karena unik,” jelasnya.

Ia mengaku, sepeda yang ia bikin tersebut bukan yang pertama dan yang terbaik bagi orang luar. Namun, ada keunikan yang mereka lihat, seperti style, cara mewarnai dan cara pembuatan yang masih handmade.

“Kalau bicara teknologi, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Tapi kalau bicara masalah seni, tidak ada yang mampu mengalahkan kita,” ungkapnya.

Keunikan itulah katanya mambuat orang tertarik, sehingga tidak kurang dari seratus unit sepeda listrik yang sudah ia ekspor ke luar negeri, seperti negara-negara di Benua Asia, Amerika dan Australia.

Untuk membuat satu sepeda listrik itu, ia membutuhkan waktu sekitar satu bulan, mulai dari proses awal hingga dapat dipakai. Untuk harga per unitnya, sepeda tersebut dinilai sekitar Rp15 juta, karena pembuatannya masih hand made, belum menggunakan teknologi yang modern.

“Kemampuan yang mesin 350 Watt, baterai yang 40 volt, kecepatan maksimum, kalau di barat orang mengatakan street legal, masih boleh di jalan, tanpa harus surat-surat. Kecepatannya di bawah 30 km/jam,” jelasnya.

Ia berharap ke depan, pembuatan sepeda ini dapat didukung oleh teknologi modern yang dapat menghasilkan produk sepeda yang banyak dan berkualitas serta harga yang murah.

AYA/HmsNTB

Semua pembebasan lahan hampir rampung. Yang tersisa yaitu lahan milik PT ITDC dan juga PT Angkasa Pura

MATARAM.lombokjournal.com — Menyambut persiapan MotoGP 2021, janji pemerintah pusat untuk membangun Bypass rute BIL- Kuta KEK Mandalika sepanjang 17,39 KM dengan lebar 50 Meter akan segera terwujud.

Pembangunannya akan dimulai bulan depan.

Bypas itu merupakan salah satu daya dukung Infrastruktur dari Pusat untuk memperlancar arus transportasi darat.

Kepala Balai Jalan Wilayah Provinsi NTB, Nusakty Yasa W menjelaskan, rencana  pembangunannya sudah masuk tahap evaluasi oleh Kelompok Kerja (Pokja) Kementerian PUPR di Pusat.

Usulannya sudah masuk di Kementerian.

Bahkan saat ini ada evaluasi ulang pendampingan dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di lingkungan Kementerian.

UKPBJ selain Pengelolaan pengadaan barang/jasa, Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) juga Pelaksanaan pendampingan, konsultansi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.

“Mudah mudahan minggu ini keluar hasilnya. Calon pemenang (tender) sudah ada hasilnya,” ungkap Nusakty saat mendampingi Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah melangsungkan Silaturahmi di Dinas PU PR NTB  di Mataram.

Nusakty mengatakan, tahapan selanjutnya yaitu masa sanggah, pengajuan sanggah oleh pelamar tender lainnya untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil yang ditentukan oleh Pokja UKPBJ. Tahapan selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak.

“Mohon doanya mudah mudahan bisa segera selesai dan pembangunan nya bisa segera dilakukan,” ungkapnya.

Pembebasan lahan

Pembangunan Bypas itu dibutuhkan lahan seluas 87 Ha yang harus dibebaskan dengan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 137 miliar.

Nusakty mengatakan semua pembebasan lahan hampir rampung. Yang tersisa yaitu lahan milik PT ITDC dan juga PT Angkasa Pura.

Pihaknya tinggal menunggu persetujuan hasil validasi terhadap tanah yang sudah dibebaskan dan tentunya persetujuan dari direksinya bahwa tanah tersebut sudah bisa dibayar, Balai Jalan pun akan mentransfer pembayarannya.

“Kalau sudah ada Persetujuan kami sudah bisa bayar,” katanya.

Diketahui Bypas tersebut akan melintasi wilayah Desa Tanak Awu, Ketare, Segale Anyar, Sengkol, Sukadana dan Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.

Dari bundaran depan BIL ke arah Utara, belok ke Timur dan melintasi wilayah Desa Tanak Awu dan Ketare bagian Utara, lalu lurus ke Timur kearah wilayah Desa Segale Anyar kemudian belok ke Selatan masuk wilayah Desa Sengkol bagian timur, dan lurus keselatan masuk ke wilayah Desa Mertak dan berakhir di wilayah Dusun Songgong, Desa Sukadana atau sekitar 5 KM dari lokasi Sirkuit MotoGP KEK The Mandalika Kuta.

“Urusan dengan daerah yaitu SMP 15 Longken sama SDN 1 dan udah selesai. Kita udah transfer uangnya,” terangnya.

Total anggaran untuk pembangunan fisik Bypass tersebut diperkirakan mencapai  Rp. 1,5 Triliun memiliki 4 Jalur dengan 8 Lajur.

Di tempat yang sama Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah mengatakan NTB menjadi salah satu prioritas untuk Pembanganunan nasional termasuk Infrastruktur pendudukung seperti Bypass tersebut.

“Pembangunannya akan dimulai bulan depan,” ujarnya.

Untuk persiapan MotoGP tersebut gubernur mengaku akan mendapatkan presentasi malam ini (tadi malam). Yang pasti sejuah ini prosesnya sudah mencapai 40 persen.

“Kontraktor kontrakror semuanya bisa jalan bulan depan,” kata gubernur.

Disinggung dengan Pandemi Covid-19 yang masih belum mereda, Bang Zul sapaanya mengatakan semua kegiatan akan tetap jalan tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Gubernur tidak ingin menunda sesuatu yang belum pasti kapan akan berakhir.

“Sama semuanya Pembanganunan, Pilkada juga tetap jalan. Sebab kalau kita tunggu kepastian tidak ada kepastian,” katanya.

AYA

Demo di depan Kantor Bupati Bima.menuntut dibangunnya gudang jagung di Kabupaten Bima, petani  juga meminta agar Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk jagung dinaikkan

MATARAM.lombokjounal.com  — Pemerintah Provinsi didesak segera membangun gudang jagung di Kabupaten Bima.

Saat ini gudang jagung hanya terdapat di Kabupaten Dompu, menyulitkan petani dalam distribusi hasil panen.  Selain distribusi sulit, jauhnya jarak tempuh dari Kabupaten Bima ke Kabupaten Dompu menambah biaya angkut.

Anggota DPRD Provinsi NTB Daerah Pemilihan (Dapil) VI Bima-Dompu, Abdul Rauf menanggapi  keluhan sulitnya distribusi petani jagung di Kabupaten Bima.

“Jarak mereka mengantar ke pusat pembelian yang ada di Dompu memakan biaya. Jadi paling tidak langkah pemerintah memastikan regulasi yang menjamin, paling tidak seperti di Sumbawa, ada Resi Gudang,” ujarnya. Kamis (25/06/20).

Resi Gudang itu berfungsi menampung hasil panen petani sebelum penjualan. Selain menekan biaya produski, Resi Gudang bisa jadi penampungan sementara sambil menunggu harga jagung stabil.

“Resi Gudang adalah sistem yang dipakai, ada pihak, entah pemerintah atau swasta untuk menampung. Jadi simpan di gudang itu, nanti dijual pada saat harga sudah bagus,” katanya.

Harga Pembeian Pemerintah (HPP)

Rauf menjelaskan tuntutan petani yang meminta pemerintah menaikkan standar Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang dinilai sangat rendah.

Menurutnya, ada tiga komponen pemerintah yang harus duduk dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Sebab regulasi mengenai HPP tidak datang dari pemerintah daerah, melainkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan.

“Soal harga jagung ini bukan ranah langsung Bupati atau Gubernur. Tugas Pemerintah Daerah mengawal pembelian oleh pengusaha itu (apakah) sudah sesuai standar pemerintah,” katanya.

Dari pantauan lombokJournal.com  dari berbagai sumber, beberapa minggu terakhir terjadi demonstrasi di depan Kantor Bupati Bima.

Selain menuntut dibangunnya gudang jagung di Kabupaten Bima, mereka juga meminta agar HPP untuk jagung segera dinaikkan karena dinilai terlalu rendah.

Ast

BI membuat terobosan yaitu pengembangan bahan baku tekstil, menyiapkan SDM yang fokus terhadap busana Muslim

MATARAM.lombokjournal.com –  Nusa Tenggra Barat sebagai provinsi yang menjadikan industrialisasi sebagai program unggulannya, mempunyai peluang memulai industri busana.

Sesuai permintaan Gubernur Zulkieflimansyah pada rapat sebelumnya, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani mempresentasikan rancangan menuju NTB Sebagai Pusat Industri Busana Muslim, Selasa (23/06/20) malam.

Achris menyiapkan program untuk mendorong NTB agar menjadi pusat industri busana muslim, program tersebut diberi nama NTB Goes to Moslem Fashion Industry .

“Kita tahu bahwa langkah pertama adalah awal dari sebuah perjalanan panjang, kita pilih ini (industri busana muslim), karena kota punya dua hal yaitu potensi di dalam negeri sekaligus potensi pasarnya,” jelas Achris.

Ia menyampaikan, potensi transaksi khusus busana muslim 200 miliar dolar. NTB memiliki berbagi bahan kain tenun khas di beberapa daerah yang dapat diolah menjadi produk pakain muslim.

“Saya yakin kalau ibu-ibu disini kenal dengan tenun kita, tenun khas Sumbawa, Bima, Dompu, dan lebih banyak lagi di Lombok seperti Priggasela, Kembang Kerang,Ssongket Batujai, Komise, Sukarara, serta Anteng Bayan,” sebutnya.

Namun, Achris mengungkapkan, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh NTB terkait industri busana Muslim.

Kendala yang dimksud yaitu kualitas kain sebagai bahan, kapasitas dan kontinuitas produksi yang belum dapat konsisten, serta biaya produksi yang relatif tinggi, karena masih dikelola secara tradisional.

Itu mengakibatkan produk ready to wear sangat tinggi dibandingkan produk lainynya.

Untuk mengatasi hal tersebut, BI membuat beberapa terobosan yaitu, pengembangan bahan baku tekstil, menyiapkan SDM yang fokus terhadap busana Muslim, industrialisasi bidang busana Muslim, distribusi hingga promosi untuk produk busana lokal.

“Kita punya program paling utama dari hulu hingga hilir, mulai klaster tenun, fashion production inkubator, fashion desainer, model, para wirausaha, distribusi dan komersialisasi, hingga pengembangan brand lokal eNTeBe,” terangnya.

Dalam program ini, BI NTB melibatkan banyak pihak, mulai dari UMKM, pelaku seni, hinggal instansi-instansi yang sejalan dengan program ini.

“Kita punya mitra utama ada dari teman-teman dinas perindustrian dan dekranasda, juga akan ada beberap instansi lainnya yaitu dispar, diskop UMKM,” lanjutnya.

Dispar dilibatkan dalam program ini dikarenakan dispar adalah salah satu instansi yang berjalan pada industri kreatif dan industri ini dijalankan oleh para UMKM lokal, oleh sebab itu Dinas terkait turut dilibatkan.

“Dirpar dilibatkan karena memang kaitannya dengan industri kreatif, dan diskop UMKM karena akan melibatkan produsen level UMKM,” terang Alumni ITB ini.

BI NTB sejauh ini sudah mulai melaksanakan tahap industrialisasi busana muslim yang dimulai dengan memproduksi kain lokal, yang dijadikan sebagai bahan untuk membuat pakaian muslim buatan NTB, Gumise Lombok Barat dijadikan pilot projek sebagai sentra tenun ATBM (alat tenun bukan mesin) yang membantu memproduksi kain tenun dengan jumlah banyak.

“Yang perlu kita tingkatkan adalah kontinuitas, industri membutuhkan yang kontinyu dan yang jumlahnya banyak supaya mendapatkan harga yang lebih murah, ini yang kita lakukan disisi produsen,” terangnya.

Marketing untuk brand lokal eNTeBe dilakukan dengan melaksanakan pameran, business matching, menjalin kerjasama dalam beberapa kegiatan terkait busana, serta perkenalan dari media dan katalog.

Beberapa tahap sudah dilaksanakan oleh BI ditahun 2019 dan 2020 ini. Pada tahun-tahun mendatang yaitu 2021 dilakukan kerjasama dengan beberapa instansi, tahun 2022 menjaga kematangan/kesiapan kompetensi SDM para pelaku industri busana, mendorong lahirnya brand lokal lainnya.

Tahun 2023 optimalisasi Promosi Brand “EnTeBe” menembus pasar nasional, optimalisasi kesiapan kompetensi SDM/para pelaku industri busana dan tahun 2024 ditargetkan NTB sebagai Pusat Industri Busana Muslim Nasional.

Ia berharap program NTB Goes to Moslem Fashion Industry ini dapaT berjalan dengan lancar dan menjadi sebuah industri yang berkelanjutan dan tentu dukungan penuh Forkopimda  sangat berperan.

AYA/HmsNTB

Terobosan program dari OJK ini bermula dari kegiatan safari subuh yang rutin dilakukan Gubernur Zulkieflimansyah.

 MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menggelar pertemuan dengan OJK, Bank NTB Syariah, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Permodalan Nasional Madani (PNM) terkait program Mawar Emas, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (23/06/2020)

Dalam pertemuan itu Gubernur Zul didampingi Sekretaris Daerah Provinsi NTB dan Asisten I, II dan III Setda NTB serta sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov NTB.

Pertemuan itu merupakan tindakan lanjut dukungan Pemprov NTB pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, yang memberikan terobosan program layanan keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah, yakni program Melawan Rentenir Berbasis Masjid (Mawar Emas).

Program Mawar Emas bertujuan memberikan kemudahan akses produk dan layanan keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah.

Terobosan program dari OJK ini bermula dari kegiatan safari subuh yang rutin dilakukan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.

Gubernur Zul menekankan,agar masjid-masjid tidak hanya menjadi tempat melakukan kegiatan ibadah saja, melainkan mampu menjadi tempat mendorong kemajuan ekonomi umat.

Anak-anak muda setempat  dan para pengurus masjid diajak untuk berani berbisnis dan berkontribusi dalam memajukan ekonomi NTB.

Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB mengatakan, masyarakat sesungguhnya tahu betul risiko yang didapatkan apabila meminjam pada para rentenir.

Namun desakan ekonomi yang melilit, membuat masyarakat akhirnya harus memilih jalan cepat untuk mendapatkan dana. Pada saat itulah jalan masuk bagi para rentenir menjadi terbuka.

“Masyarakat kita tahu betul risiko meminjam dengan rentenir ini, untuk itu program ini (Mawar Emas) harus lebih praktis, lebih mudah mekanismenya bagi masyarakat,” ujar Bang Zul.

Dari ruang lingkup terkecil

Gubernur Zul menyarankan kepada pihak OJK,  kelak dalam menjalankan program Mawar Emas tersebut dengan cara bertahap dari ruang lingkup terkecil. Dengan hal itu, evaluasinya akan lebih mudah dan perencanaan ke depan bisa lebih matang.

“Cukup ambil satu atau dua masjid dulu di tiap kabupaten/kota, kemudian lakukan evaluasi,” pintanya.

Kepala OJK NTB, Farid Faletehan mengungkapkan, program ini merupakan keberlanjutan dari gagasan yang selalu digaungkan Gubernur Zulkieflimansyah di tiap safari subuh dari masjid ke masjid.

Dengan adanya program Mawar Emas ini, masjid ke depan akan menjadi salah satu tempat geliat ekonomi masyarakat.

“Rentenir ini sudah ada sejak dulu, kalau tidak disaingi maka akan menyebar semakin banyak, oleh karena itu harus ada langkah-langkah tepat dari kita,” tegas Farid.

Dalam menyukseskan program ini, OJK kemudian menggandeng beberapa pihak. Di antaranya Pemerintah Daerah, Bank NTB Syariah, Masyarakat Ekonomi Syariah dan juga Permodalan Nasional Madani (PNM).

“Program ini tujuan utamanya kita harapkan masyarakat yang tidak terakses lembaga keuangan, ini bisa kita akses tentunya melalui masjid sehingga tidak terjerat oleh rentenir,” tambahnya.

Ketua Umum Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah (PW MES) NTB sangat mendukung ide dalam menjadikan masjid sebagai tempat pengembangan ekonomi. Bukan dalam hal melawan rentenir saja, hal ini tentu akan memberikan kemakmuran pula bagi masjid.

“Kunci keberhasilan program ekonomi masjid ini ada pada pendampingan yang berkelanjutan dan terintegrasi,” sebutnya.

Keberlanjutan pendampingan dari Pemprov dan Pemda serta lembaga keuangan lainnya menjadi hal yang sangat penting dalam menyukseskan program Mawar Emas.

Tak hanya itu, skema pembiayaan yang ringan serta adanya afirmasi selama masa Covid-19 selama satu tahun menjadi hal yang perlu diperhatikan ke depan.

Menyambut arahan Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi menilai masih perlu adanya komunikasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.

Begitu pula dengan penyatuan komitmen dan langkah-langah strategis dalam menyukseskan program Mawar Emas.

“Sesuai arahan Gubernur, kita akan melakukan audiensi khusus lagi, dalam membahas program Mawar Emas ini,” tutur Lalu Gita.

AYA/HmsNTB