Tidak boleh ada permasalahan dalam proyek akbar di KEK Mandalika

MATARAM.lombokjournal.com  – Tidak ada alasan gelaran MotoGP di KEK Mandalika Lombok gagal.

Penegasan itu disampaikan Wakapolri, Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono saat kunjungannya ke NTB, untuk mengecek perkembangan penanganan Covid-19, hingga kemajuan ITDC berkaitan dengan persiapan MotoGP di Provinsi NTB, Selasa (21/07.20).

Ia mengatakan itu di hadapan Menkopolhukam, Mendagri, Kasum TNI, Gubernur dan sejumlah pejabat lainnya.

Wakapolri mengungkapkan, selama ini proses lahan di KEK Mandalika menjadi persoalan yang belum juga tuntas. Karena itulah Jenderal bintang tiga itu meminta Kapolda, Irjen Pol Moh. Iqbal bersama Gubernur agar segera menyelesaikannya.

“Saya minta Pak Kapolda, bantu semaksimal mungkin Pak Gubernur supaya MotoGP tahun depan bisa dilaksanakan,” tegasnya sembari menunjuk Kapolda yang hadir di Ruang Rapat Graha Bhakti.

Wakapolri juga menegaskan tidak boleh ada permasalahan dalam proyek akbar di KEK Mandalika. Terlebih persoalan tanah yang berakibat pada gagalnya Mandalika (Indonesia) menjadi tuan rumah MotoGP 2021 mendatang.

“Kapolres Lombok Tengah juga, tolong ya!” pintanya.

Polemik lahan di KEK Mandalika juga membuat prihatin anggota DPR RI, HM. Syamsu Luthfi yang memang selama ini sangat konsen dan memberikan atensi besar terhadap persoalan lahan KEK Mandalika tersebut.

“Penyelesaian kasus ini sesungguhnya sangat gampang kalau memang ITDC serius. Verifikasi saja data tanah masyarakat lalu bayar tanah yang sudah terverifikasi. Bukan justru gembar gembor mengklaim tanah masyarakat tapi tidak berani sandingkan data. Sampai kapanpun saya akan berdiri membela masyarakat bila lahan mereka diambil paksa,” tegas Luthfi.

Wakil rakyat dari Pulau Lombok ini juga meminta kepada pemerintah untuk menggunakan pola pendekatan sosial, dan menghindari pola pendekatan kekuasaan seperti jaman orde baru.

“Karakter masyarakat kita itu tidak pernah mau mengaku-ngaku kalau bukan haknya lagi. Buktinya 1.035 hektare yang sudah dibebaskan tidak pernah ada yang ngaku-ngaku lagi sebagai pemilik lahan,” cetus politisi Partai NasDem itu.

Sepengetahuan mantan Wakil Bupati Lombok Timur itu pula, sangat banyak pembangunan infrastruktur nasional di berbagai daerah. Namun tidak mengalami kendala seperti yang ada di KEK Mandalika.

Hal itu lantaran pola pendekatan Presiden yang digunakan adalah pola pendekatan sosial, bukan pendekatan represif atau pendekatan kekuasaan. Lagi pula kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya tidak mungkin mau dibentur-benturkan dengan masyarakat.

“Kan tahu sendiri, pendekatan kekuasaan sejak dulu terbukti tdak pernah berhasil, kepolisian atau aparat tidak mungkin mau dibenturkan dengan masyarakat. Presiden Jokowi sudah memeberikan contoh berkali-kali soal cara penyelesaian lahan, ITDC seharusnya mengikuti pola itu. Jika serius, satu minggu saja masalah ini pasti selesai. Gampang sekali karena semua sudah jelas,” kata Wakapolri.

HMS

Setelah dibuat industri permesinan, selanjutnya Gubernur meminta agar dilanjutkan dengan industri mesin perkakas

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menerima silaturahim dari IKM Permesinan dan Asosiasi pengusaha dan Pengrajin Logam (ASPPEL) NTB. di ruang kerja, Senin (20/07/20)

Gubernur yang kerap disapa Bang Zul ini sangat antusias mengajak para IKM lebih banyak berproduksi untuk menciptakan alat

Pertemuan yang dihadiri juga oleh guru-guru SMK ini diminta untuk membuat 500 motor listrik yang akan dipamerkan pada hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang.

“Kalau 17 Agustus nanti bisa bikin 500 dan kita pamerkan di STIP, ke Anggota Dewan dan Bupati agar kesadarannya itu muncul untuk membeli mesin ini daripada dari luar. Oleh karena itu jangan protes atau demo,” jelasnya.

Setelah dibuat industri permesinan, selanjutnya Gubernur meminta agar dilanjutkan dengan industri mesin perkakas.

Sehingga setelah dibuat kedua mesin ini, NTB dapat menciptakan sepeda, motor bahkan mobil sendiri. Pada kesempatan ini juga Bang Zul ingin menyamakan presepsi bahwa jangan mencari keuntungan yang berlebih.

“Jangan sampai teman-teman ini di awal-awal, belum apa-apa sudah ingin untung besar mumpung ada kesempatan. Tidak apa-apa untung kecil tapi berkesinambungan daripada untung besar, tapi kehilangan kepercayaan,” pesan Bang Zul.

Melanjutkan arahannya, Bang Zul mengingatkan kepada OPD terkait untuk membantu dan melayani pengusaha baik dari segi izin, lokasi bahkan mengarahkan jika kekurangan biaya. Sehingga pengusaha dapat berbisnis memiliki lingkungan yang nyaman.

“Jadi STIP adalah lokasi yang kita pilih supaya kalau tidak ada tempat pakai, kalau tidak ada mesin pinjam dulu, kalau tidak ada uang coba disitu. Nah itu yang disebut dengan STIP. Kita bikin teman-teman kaya, mampu, besar dan lain sebagainya,” tutur Bang Zul.

Kepala UPTD STIP, Muhammad Khairul Ihwan melaporkan aosiasi mana saja yang hadir, Ia juga melaporkan bahwa ada 12 IKM yang sudah mulai bekerja dan mulai hari ini akan dipercepat untuk pembuatan 500 unit mesin.

Nazar Susan, ST selaku Ketua ASPPEL NTB sangat bersemangat dengan program industrialisasi ini, begitu tercetus industrialisasi untuk IKM ini baginya luar biasa dan ini merupakan peluang untuk berkembang menjadi tuan rumah di daerah sendiri.

“Harapan kita, kita ingin berkenalan dan mensukseskan industrialisasi, kapan lagi kita punya peluang untuk berkembang menjadi tuan rumah di daerah kita sendiri.

AYA/HmsNTB

Dari 100.000 pullet yang terdapat di lahannya itu, akan menyuplai sekitar tiga ratus ribu ekor ayam petelur dari target satu juta populasi

SUMBAWA.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama istri, Hj. Niken Saptarini Widyawati mengajak beberapa Kepala Dinas Provinsi NTB beserta TP-PKK Provinsi menanam padi di lembah Olat Maras, Kabupaten Sumbawa, Sabtu (18/07/20).

Gubernur yang akrab disapa Bang Zul melanjutkan perjalanan ke acara peletakan batu pertama pembangunan kandang 100.000 pullet atau ayam yang siap bertelur, di kawasan Olat Maras yang tidak jauh dari lokasi penanaman padi tadi.

Hadirnya industrialisasi ini untuk memenuhi kebutuhan telur di Nusa Tenggara Barat terlebih di pulau Sumbawa.

“Investasi itu hanya mungkin kalau kita hanya memaknai kehadiran kita sebagai pelayan masyarakat dalam pengertian sebenarnya, jadi Gubernur dan Kepala Dinas itu bukan bos, akan tapi hadir untuk betul-betul hadir melayani kebutuhan masyarakatnya,” ungkap Bang Zul.

Gubernur meminta agar peminjaman di bank termasuk bank NTB Syariah, tidak mempersulit investor atau masyarakat dalam pemberian pinjaman pembiayaan untuk menggairahkan perekonomian di NTB.

Hal ini perlu dilakukan terlebih dalam masa pandemi seperti ini, yang tidak memungkinkan untuk bergantung pada sektor pariwisata.

“Pariwisata tumbuh dan pulih itu, kemungkinan tahun depan baru bisa menggeliat, oleh karena itu OJK bisa mengingatkan Bank NTB untuk menggiatkan ekonomi kita,” ujar Bang Zul.

Bang Zul berharap agar apa yang dilakukan saat ini menjadi langkah awal untuk perekonomian dan peternakan NTB melesat cepat.

“Bulan ini seratus ribu, mudah mudahan segera sampai sejuta, ini tanah luas tinggal dipakai saja,” harapnya.

Peternakan ini nantinya, akan memunculkan industri-industri baru di NTB.

“Perjalanan panjang memang harus selalu dimulai dengan langkah pertama dan apa yang kita lakukan ini, mungkin kita menjadi saksi sejarah,” ujarnya.

Bang Zul menyampaikan rasa terimakasihnya atas terealisasinya industrialisasi dan peletakan batu pertama ini diharap menjadi pemicu awal hadirnya industrialisasi dan juga peternakan yang hebat dan modern di NTB.

Mata rantai industrialisasi

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani menuturkan, langkah yang diambil oleh pemerintah ini telah dinantikan sejak lama.

Sebab dengan menggeliatkan peternakan ayam petelur di NTB terlebih di Pulau Sumbawa maka kedepan permasalahan inflasi di NTB tidak akan terjadi lagi.

“Ini gebrakan yang sangat luar biasa saya rasakan. Kita sangat bangga memiliki pak Gubernur yang sangat inspiratif, sehingga persoalan NTB insyaAllah akan selesai,” ungkapnya.

Ia mengucapkan rasa terimakasih kepada Pemerintah Provinsi atas perhatian dan gebrakan-gebrakan yang menjawab segala persoalan NTB.

Pada kesempatan itu, Direktur Samawa Farm, Maksum Jatmiko menyampaikan rasa syukurnya. Dan  yang dilakukan hari ini, merupakan satu mata rantai dari industrialisasi pertanian dan perternakan di Provinsi NTB.

“Industrialisasi itu rantainya disusun sedemikian rupa, jadi mulai dari pembangunan irigasi, pemitraan, pabrik benih, dryer besar, sampai dengan perindustrialisasi sampai pada ujungnya ada farm telur, penjualan telur, kemudian titik akhirnya loss swasembada telur,” ungkapnya.

Dari 100.000 pullet yang terdapat di lahannya itu, akan menyuplai sekitar tiga ratus ribu ekor ayam petelur dari target satu juta populasi yang pihaknya targetkan di NTB dalam tiga tahun kedepan.

Lebih jauh, menjadi bagian dalam pengembangan perekonomian melalui industrialisasi ternak, Ia mengakui bahwa pihaknya merasa bangga dan terhormat.

“Kami sangat bangga dan terima kasih dukungannya pak gubernur atas semua ini bisa terjadi dan kepada Allah subhanahu wa ta’ala, InsyaAllah pekan depan kita sudah memulai prosesnya untuk pembangunan seratus ribu pullet,” tutupnya.

Pada giat ini turut juga mendampingi, Kepala Dinas Peternakan dan dan Kesehatan Hewan Prov. NTB, Kepala Dinas Perindustrian NTB, Ketua Otoritas Jasa Keuangan NTB, Direktur Bank NTB Syariah dan Direktur Samawa Farm.

AYA/HmsNTB

Sepeda listrik lain yang masih menggunakan baterai kering, Matric-B menggunakan baterai lithium yang memiliki daya baterai yang panjang dan bisa diganti

KOTA BIMA.lombokjournal.com —  PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kota Bima, yang bekerjasama dengan Dinas Perindustrian Provinsi NTB, berinovasi dengan sepeda listrik.

Inovasi ini muncul menyusul hadirnya motor listrik dari Sumbawa, sepeda listrik Le-Bui dari pulau Lombok.

Sepeda listrik dari Kota Bima ini mengusung konsep vintage chopper electric bike, maka lahirlah sepeda listrik “Matric-B”. Matric-B merupakan singkatan dari ”Mbojo Electric – Bicycle”.

Manager PLN UP3 Kota Bima, Maman Sulaeman mengatakan, saat ini di pasaran sudah banyak ditemukan sepeda listrik yang terlihat seperti sepeda pada umumnya atau tidak terlihat aerodinamis.

Untuk itu, Tim PLN UP3 Bima berinovasi agar sepeda listrik ini dapat menarik perhatian masyarakat.

Mengingat tim yang tergabung dalam proses pembuatan sepeda listrik ini adalah anak muda, maka terpilihlah gaya klasik modern yang berbeda dengan sepeda listrik yang ada di pasaran.

Matric-B yang memiliki daya 1000 watt ini, berbeda dengan sepeda listrik lain yang masih menggunakan baterai kering. Matric-B menggunakan baterai lithium yang memiliki daya baterai yang panjang dan bisa diganti.

Selain itu, lampu dari Matric-B menggunakan LED sehingga aman jika digunakan pada malam hari.

Ia mengatakan proses pembuatan sepeda listrik ini memakan waktu tiga bulan, untuk memastikan uji kelayakan peralatan dan termasuk bahan-bahan yang akan digunakan seperti casing dan baterai.

“Setelah diuji beberapa kali, didapatkanlah prototipe sepeda listrik seperti ini yang kita namakan “Matric-B”. Ini memang butuh waktu tiga bulan supaya kita bisa mewujudkan yang kita inginkan mulai dari desain awal sampai proses akhirnya,” jelasnya.

Ia mengatakan, mengingat misi dari Pemerintah Provinsi NTB yang ingin menciptakan NTB yang akrab dengan teknologi dan industri, maka Pemprov NTB mendukung program-program seperti ini dan mengajak masyarakat untuk terlibat baik dari segi pembuatan maupun pemakaian.

“Harapan kami, IKM yang ada di Bima-Dompu bisa ikut mensukseskan. Karena nanti bisa lebih memasarkan dan juga lebih banyak yang merasakan memanfaat sepeda listrik ini,” terangnya.

Maman berharap, dapat segera membina IKM dan UMKM di daerah ini. Ke depan Ia juga menginginkan agar bekerjasama dengan Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota Bima agar mulai memberikan pelatihan kepada IKM tersebut.

“Sehingga saat ada tambahan pesanan produk, jadi bukan hanya PLN Bima yang mengerjakan, cukup mitra binaan saja yang mengerjakan. Kita cukup masalah uji akhir maupun diperakitan kelistrikannya,” harapnya.

Terakhir, Maman mengajak masyarakat khususnya generasi muda Bima dan Dompu untuk bersemangat menciptakan produk-produk yang bisa mengharumkan nama daerah baik di provinsi maupun di seluruh Indonesia.

“Sehingga nama daerah kita bisa dikenal luas di seluruh NTB dan seluruh Indonesia. Kita yakin masyarakat Mbojo bisa mewujudkan ini dan kita dukung sama-sama program dari Pemerintah Provinsi NTB menuju NTB Gemilang,” tutupnya.

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Hj. Nuryanti, SE, ME menyampaikan apreasiasinya kepada PLN UP3 Bima atas keberhasilannya menciptakan Matric – B.

Matric B dapat menjadi peluang usaha di Bima.

“Dengan bermitra dengan IKM lokal setempat, pemasaran produksinya melalui E-Catalog, industri ini pasti akan menyerap banyak tenaga kerja,” ujar Nuryanti.

Nuryanti juga berharap agar seluruh pihak, terus membangun ekosistem penggunaan kendaraan listrik.

Terus berinovasi untuk memproduksi kendaraan yang ramah lingkungan, khususnya kendaraan listrik untuk menyambut event MotoGP pada tahun 2021.

“Harapan kami, dapat dilakukan transfer knowledge ke IKM NTB, baik berupa pelatihan, transfer ilmu dan transfer teknologi supaya Matric – B bisa masuk dalam industrialisasi skala kecil,” katanya.

AYA/HmsNTB

Sekarang intervensi kebijakan dan program pemberdayaan UMKM/IKM di NTB didukung oleh pemerintah

MATARAM.lombokjournal.com — JPS Gemilang Provinsi NTB yang melibatkan UMKM/IKM dan menggunakan produk-produk lokal, disebutkan secara khusus oleh Presiden RI, Joko Widodo sebagai contoh dan diikuti oleh provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Asisten II Setda Provinsi NTB, Ir. H. Ridwan Syah MM, M.TP menyampaikan itu saat mewakili Gubernur NTB sebagai Keynote Speaker, pada Seminar Ekonomi Kreatif, dengan tema mendorong wirausaha muda NTB bersaing di Tingkat Nasional, di Hotel Aston, Kamis (16/07/20).

Seminar untuk meningkatkan kapasitas wirausaha muda dan pelaku UKM/IKM di Provinsi NTB itu, setelah melihat Program JPS Gemilang Pemerintah Provinsi NTB yang menggunakan Produk lokal sehingga UMKM NTB tetap bertahan di tengah pandemi Covid19 ini.

“Keputusan Bapak Gubernur meluncurkan Produk-Produk lokal untuk dibagikan kepada masyarakat dalam Program JPS ini adalah langkah yang berani, justru karena pandemi ini bapak dan ibu kita mengambil langkah berani, agar kelak mereka bisa mandiri dan bersaing di pasar yang lebih luas,” ujar Ridwan Syah.

Ridwan Syah juga menjelaskan, sekarang intervensi kebijakan dan program pemberdayaan UMKM/IKM di NTB didukung pemerintah.

Di antaranya, dengan memberikan kemudahan pembiayaan modal bagi UMKM pada Bank NTB Syariah dan merancang Peraturan Gubernur NTB tentang pemberdayaan UMKM NTB.

Melihat peluang

Dalam Kesempatan yang sama, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, selaku Ketua Dekranasda NTB menyampaikan, pandemi Covid-19 ini memaksa kita mengubah perilaku, menyesuaikan diri, melihat peluang di era kenormalan baru ialah teknologi dan internet of things.

Hj Niken mengaku bersyukur, anak-anak muda NTB bisa mencari peluang dan melihat peluang. Hal ini tentunya harus didukung oleh pemerintah.

“Disamping itu, kita juga harus mengkampanyekan bela produk kita sendiri secara massif dan kita benar-benar harus memiliki kesadaran untuk bisa konsisten memakai produk-produk kita,” katanya.

Seminar ini diinisiasi oleh Pojok NTB, dan menghadirkan 100 peserta, terdiri dari para pelaku industri Kreatif, Pelaku UKM/IKM dan wirausaha pemula dari berbagai organisasi di NTB.

AYA/HmsNTB

Pihak DKP NTB berharap antara penyedia, UKM serta instansinya dalam hal ini PPK supaya terus berkoordinasi supaya lekas tuntas

MATARAM.lombokjournal.com — Proses realisasi anggaran atau pencairan program JPS Gemilang tahap dua khususnya untuk abon ikan, tidak ada yang ribet atau berbelit belit.

Seluruh mekanisme pencairan sesuai ketentuan keuangan untuk pembayaran dalam sistem BTT.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Keautan dan Perikanan (DKP) NTB, Munadi, S.Pi, menegaskan itu dalam dalam keterangan persnya, Selasa (14/07/20) pagi.

Munadi menjelaskan, tidak ada yang berbelit sebab dana alokasi sudah tersedia di BPKAD. Pihaknya   menyiapkan proses pembayaran. Mekanisme pencairan sudah jelas.

“Dinas membuat dokumen pesanan barang ke penyedia dan penyedia yang bertugas menyerap UMKM yang sudah terdaftar dan terverifikasi,” kata Munadi.

Dijelaskan, saat ini pasca distribusi, mekanisme selanjutnya adalah penyedia menyampaikan kewajaran harga untuk disepakati bersama PPK.

PPK dan penyedia telah bertemu hari Sabtu pekan lalu, untuk melakukan kesepakatan berdasarkan hasil pendampingan inspektorat.

“Hanya saja, ada komponen harga baru muncul belakangan, nah ini yang harus dibicarakan atau disepakati kembali,” kata Munadi.

Baru kemudian berita acara ditandatangani berikut kontrak dan langsung pembayaran. Setelah pembayaranpun pihaknya, akan minta post audit.

“Hari ini kami sudah jadwalkan bertemu penyedia membahas final tapi tiba-tiba batal. Kami ingin semuanya tuntas segera,” ujarnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov NTB, Yusron Hadi menegaskan kembali, visi utama JPS Gemilang untuk  meningkatkan nilai tambah usaha produk lokal kita.

Melalui stimulus ini UMKM kita bisa maju dan berkembang.

Sesuai aturan, pemerintah mengalokasikan sejumlah anggaran berdasarkan usulan satuan harga barang sesuai pagu.

Jumlah pagu per satuan harga tersebut sudah mempertimbangkan harga produksi, keuntungan, pajak dan biaya pendukung lainnya.

Tidak lantas pagu itu habis dipakai, sisa pembayaran akan dikembalikan ke kas negara.

Menurutnya, tiap tahapan yang dilalui tetap meminta pendampingan inspektorat termasuk dalam perhitungan kewajaran harga.

“Nah sekarang tinggal harga yang wajar dibicarakan dengan penyedia setelah ada usulan. Standarnya sama, dan seluruh proses ini dibawah pengawasan tim inspektorat,” terangnya.

Yusron mengimbau atas nama DKP NTB, pemerintah berharap antara penyedia, UKM serta instansinya dalam hal ini PPK supaya terus berkoordinasi supaya lekas tuntas.

“Dinas selalu membuka ruang  untuk menuntaskan setiap tahap yang dilalui,” katanya.

AYA

Pemprov NTB mengambil peluang dengan menghadirkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang yang berisi produk-produk lokal  untuk membantu IKM dan UMKM

MATARAM.lombokjournal.com — Pandemi Covid-19  menyebabkan terganggunya aktivitas sosial, ekonomi hingga pendidikan, namun di saat yang sama pandemi ini melahirkan berbagai peluang baru khususnya pada industri menengah kecil.

Dibutuhkan akselerasi ekonomi di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di daerah yang sebelumnya terkena bencana alam seperti Provinsi NTB.

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menyampaikan itu saat tampil sebagai pembicara dalam webinar Government Roundtable Series Covid-19 New, New and Post NTB, dengan tema  “NTB : Akselerasi Pemulihan Ekonomi” yang berlangsung, Senin (13/07/20).

Selain menurunkan angka penyebaran Covid-19, Pemerintah Provinsi NTB juga berupaya mengatasi dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya. Sehingga pandemi ini tidak memunculkan masalah baru seperti kelaparan dan kemiskinan.

“Sehingga nanti jika kita tidak hati-hati, kita akan selamat dari virusnya tetapi akan sengsara karena ekonomi kita yang tidak bergerak dan menghasilkan malapetaka yang jauh lebih besar,” jelas Gubernur Zul.

NTB yang sangat bergantung pada sektor pariwisata memerlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menghindari lambatnya pergerakan ekonomi.

Hal ini dapat berdampak pada peningkatan angka pengangguran, kemiskinan dan bahkan berakibat pada persoalan lainnya.

Namun Pemprov mengambil peluang dengan menghadirkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang yang berisi produk-produk lokal  untuk membantu IKM dan UMKM NTB.

“Kami mengambil jalan yang cukup terjal untuk membuat JPS Gemilang dalam bentuk non-tunai. Jika dalam bentuk tunai, menurut pengalaman kami, masyarakat hanya tenang sejenak tetapi tidak untuk membeli komoditas melainkan untuk pulsa, bahan bakar dan lain-lain,” terangnya.

Gubernur Zul mengatakan, program ini membangkitkan semangat dan rasa percaya diri masyarakat NTB khususnya para pelaku usaha.

Sebelumnya  banyak konsumen yang membeli barang dari Pulau Jawa bahkan dari luar negeri, tetapi kini masyarakat mulai bangga menggunakan produk-produk lokal.

“Masker bisa kita bikin sendiri, Alat Pelindung Diri bisa kita bikin sendiri dan banyak produk-produk yang lain. Apalagi tema besar dalam pemerintahan kami salah satunya adalah industrialisasi,” tutur Bang Zul.

Industrialisasi ini lanjut tidak identik dengan pabrik-pabrik besar. Sering juga masyarakat menyalahartikan, industrialisasi tidak memperhatikan sektor pertanian, perikanan dan peternakan.Padahal sejatinya, industrialisasi menekankan pada nilai tambah.

“Jadi tetap prioritasnya diberikan kepada pelaku peternakan, perikanan dan pertanian, tetapi sekarang produknya diolah dan bergeser pada manufacturing. Oleh karena itu, produk pertanian bisa diolah di sini sehingga proses industrialisasi ini menemukan akselerasinya.” ujarnya.

Bang Zul berharap UKM di NTB dalam tiga bulan ini dapat terus belajar menggunakan teknologi dan melakukan inovasi sehingga pasarnya bukan hanya di NTB melainkan dapat bersaing di pasar nasional bahkan internasional.

“Jadi kami sudah coba mengajak para dinas-dinas kabupaten/kota di NTB untuk bersama-sama, misalnya pada pengadaan beras. Jadi NTB ini berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan masing-masing kabupten/kota untuk memilih UKM yang ada di daerah masing-masing,” katanya.

Founder and Chairman MarkPlus.Inc, Hermawan Kertajaya mengatakan, adanya Government Roundtable Series ini mendekatkan hubungan dengan masyarakat. Diharapkan dengan adanya seminar ini dapat mengetahui bagaimana penyebaran akselerasi ekonomi di NTB.

Hermawan mengungkapkan kepada sekitar 300 partisipan yang mengikuti seminar online tersebut, bahwa transformasi digital di NTB tidak main-main.

“Kita akan bersama-sama bagaimana digital transformation di NTB lebih baik kedepannya tanpa menghilangkan persatuan, ini yang penting,” jelasnya.

Dampak gempa lebih berat

Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, Achris Sarwani mengungkapkan bahwa NTB belum terdampak dari sisi ekonomi oleh Covid-19 ini.

NTB masih bisa tumbuh 3,19 pesen di quarter 1, dibandingkan tahun sebelumya yang hanya tumbuh 1,70 persen.

NTB berada di angka yang lebih tinggi dari angka nasional yang berada pada angka 2,97 persen.

Selanjutnya Achris menjelaskan dampak gempa lebih berat dibandingkan dengan dampak dari Covid-19.

“Karena kita terkena secara fisik dan kita juga harus menyelesaikannya secara fisik,” terangnya.

Achris melanjutkan, Bank Indonesia fokus memperkuat sektor produksi dan industri pengolahan, sehingga mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dan bernilai tambah yang lebih tinggi melalui proyek dan investasi yang didorong dan dipermudah masuk ke NTB.

“Sekaligus sebagai proses menyiapkan perbaikan kapasitas ekonomi lokal untuk menyongsong era aktivitas ekonomi dapat berjalan normal kembali di masa depan,” katanya.

Seminar online ini juga diikuti oleh beberapa Kepala Daerah, seperti Walikota Mataram, Bupati Lombok Barat, Bupati Lombok Utara dan Bupati Sumbawa Barat.

AYA/HmsNTB

Diharapkan keberadaan ICSB dapat mendorong peningkatan jumlah dan kualitas UMKM di NTB

MATARAM.lombokjournal.com —  Ketua Dekranasda Provinsi NTB Hj.Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M.Sc dilantik sebagai Ketua International Council for Small Business (ICSB) Provinsi NTB periode 2020-2022.

Pelantikan dipimpin langsung oleh Presiden ICSB Indonesia Dr. Jacob Silas Mussry secara virtual, Senin (13/07/20).

ICSB merupakan organisasi internasional berpusat di Washington, Amerika Serikat. ICSB sebagai organisasi nonprofit membantu pengembangan kewirausahaan di Tanah Air bersama empat pilar pendukungnya, terdiri dari akademisi, peneliti, pemerintah, dan pelaku bisnis.

Pada pelantikan pengurus tingkat Provinsi NTB, Jacob mengajak stakeholder terkait untuk bersama-sama membina pelaku UMKM agar bisa lebih kompetitif.

Dia mengatakan, jumlah UMKM di Indonesia saat ini sangat besar, tetapi tak sebanding dengan tingkat daya saing UMKM itu sendiri, baik lokal maupun internasional.

“Organisasi ini kami harapkan bisa memberikan kontribusi yang strategis kepada UMKM agar mereka lebih kompetitif,”  kata Jacob dalam sambutannya secara virtual.

Untuk mengembangkan UMKM, ICSB fokus pada pendidikan, penelitian, pertukaran ide, membangun dan mengembangkan kapabilitas usaha. Menurutnya, dengan mengembangkan kapabilitas usaha, UMKM di Indonesia semakin kompetitif.

“Saya berharap, ICSB hadir menguatkan kapabilitas pelaku usaha kecil menengah di Provinsi NTB, meski dalam kondisi sulit (Covid-19-red) menyerah bukanlah pilihan,” tutup Jacob

Hj.Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah sebagai Ketua ICSB Provinsi NTB terpilih mengatakan, UMKM harus didukung dan dikembangkan.

Sebab UMKM begitu penting dalam menyerap tenaga kerja, sangat strategis dalam perkembangan ekonomi di wilayah, dan menopang perekonomian nasional.

“Kami mengajak semua para pelaku UKM untuk bergandengan, saling membantu, saling mendukung dalam rangka membangkitkan pelaku usaha di NTB,” ujar bunda Niken.

ICSB merupakan organisasi baru di NTB. Pengurus ICSB NTB akan belajar lebih cepat, lebih banyak dan lebih giat guna mengembangkan UMKM di Provinsi NTB.

Ia  yakin, UMKM merupakan salah satu kunci keberhasilan NTB.

“Kami yakin, UMKM yang tangguh, UMKM yang unggul merupakan kunci NTB Gemilang,” ujarnya.

Gubernur NTB, Zulkieflimanysah mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus ICSB Wilayah Provinsi NTB.

Diharapkan, pengurus dan anggota yang tergabung dalam ICSB memberi peran strategis dalam hal Roadmap pengembangan kewirausahaan secara holistik di NTB yang melibatkan semua pihak, dan menjadi payung organisasi UKM daerah.

Gubernur Zul berharap keberadaan ICSB dapat mendorong peningkatan jumlah dan kualitas UMKM di NTB.

“Sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan pendampatan dan kesejahteraan masyarakat,” harap gubernur.

Pengurus ICSB Indonesia wilayah Provinsi NTB periode 2020-2022;

1. Ketua : Hj.Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah,SE.,M.Sc
2. Sekretaris Jendral : Indah Purwati Ningsih,SE
3. Wakil Sekretaris Jendral : Ryan Pinasti Rahajeng,SE
4. Bendahara : Dra. Dwi Endah Setyorini
5. Wakil Bendahara : Hj. Dwi Anggraini,ST
6. Wakil Koordinator Bidang Akademi dan Riset : Dr. Muhammad Ali
7. Direktur Pengembangan : Sayuk Wibawati
8. Wakil Koordinator Bidang Hubungan Pemerintah dan Penyelarasan Program : Hj.Nuryanti,SE.,MM
9. Direktur Kerjasama Program : Muh. Nur Rahmat, SE
10. Wakil Koordinator Bidang Pemberdayaan Komunitas : Hj.Dra. Bau Intan
11. Direktur Pemberdayaan Pemuda : Dr.H.Lalu Burhan, M.Sc
12. Direktur Pengembangan Netizen : H.Ricky Hartini Putra,SE
13. Wakil Koordinator Bidang Hubungan Perusahaan Swasta : Ir. Lindawati Angkawijaya,MM
14. Direktur Hubungan Perusahaan : Henny Soepiantoro
15. Direktur Hubungan Perusahaan BUMN : Bayu Adityo,SH

AYA/HmsNTB

Dalam pembelajaran selalu ada biayanya, tidak gratis, tidak otomatis, dan butuh kerja keras.

MATARAM.lmbokjournal.com – Di tengah musibah pandemi Covid-19, ada hikmah dan peluang yang bisa dipetik.

Pandemic virus Corona itu, menyadarkan kita pentingnya peran IKM/UKM lokal untuk bisa berproduksi. menyediakan barang-barang kebutuhan masyarakat.

“Justru karena pandemi ini, kita bisa mengambil langkah berani untuk memberdayakan  IKM/UKM kita, agar kelak mereka bisa mandiri dan bersaing di pasar yang lebih luas,” ujar Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H Zulkieflimansyah.

Pernyataan itu disampaikannya dalam diskusi daring webinar yang diinisiasi oleh CEO DANA, bertajuk “Transformasi Digital UMKM” di Ruang Kerjanya, Kamis (09/07/30).

Selama ini kita selalu tergantung pada import dalam pemenuhan pokok, maka dengan adanya pandemi, Pemerintah Provinsi NTB mampu menyusun kebijakan untuk mengantisipasi dampak  ekonomi dan sosial yang ditimbulkannya.

“Jangan sampai kita mengatakan stay at home kepada masyarakat atau karantina mandiri dan sebagainya, tapi masyarakat tidak diberi kesibukan. Ini tentu tidak baik,” kata Bang Zul.

Menurut Bang Zul, akhirnya di tengah krisis ini mampu melahirkan ide berani meretas jalan baru. Yakni mengadakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang. Tidak berupa uang, namun berupa barang atau berupa komoditas yang diproduksi oleh IKM/UKM dan kelompok usaha masyarakat setempat.

Di setiap krisis, sejatinya membuka peluang dan gagasan-gagasan baru, yang meskipun dalam tahap awal pelaksanaannya, pasti menghadapi banyak tantangan.

“Misal, barang yang sama harga di pasar 15ribu, tapi produk UMKM kita 30 ribu, kenapa harganya lebih tinggi? Kenapa kualitasnya tidak sama. Itu karena disana ada cost of learning,” jelasnya.

Dijelaskan Gubernur Zul, dalam pembelajaran selalu ada biayanya, tidak gratis, tidak otomatis, dan butuh kerja keras.

Sebagaimana negara berkembang lainnya pun  mengawali proses tersebut dengan kendala dan tantangan. Namun ketika masalah itu ada, feedback yang konstruktif juga akan hadir.

Seperti yang terjadi pada JPS Gemilang tahap II, dimana mulai hadir produk UMKM berkualitas dengan harga lebih terjangkau.

“Dan yang paling penting masyarakat kami percaya kita mampu. Mahal sekali biaya bagaimana menyadarkan masyarakat yang sudah terbiasa menjadi konsumen” ujar Gubernur Zul.

JPS Gemilang yang kini memasuki tahap III melibatkan 4.673 UMKM di seluruh NTB. Dengan komoditi antara lain, beras, garam, kopi, ikan kering, serbat jahe, masker, sabun, gula aren, susu kedelai, hingga abon.

Selain JPS Gemilang, IKM di NTB juga telah mampu menciptakan mobil listrik, motor listrik dan cold storage bertenaga surya.

“Kami yakin betul, untuk mengatasi pengangguran, kita bebas dari kemiskinan, harus berani meretas jalan baru dengan langkah yang tidak biasa,” tegas orang nomor satu di NTB tersebut.

Pemerintah Provinsi NTB kini juga tengah sibuk menyusun berbagai kebijakan untuk melindungi para IKM /UKM.

Di antaranya penyusunan Peraturan Gubernur untuk bela dan beli produk lokal, kerjasama permodalan dengan Bank Daerah tanpa bunga, serta paket stimulus ekonomi untuk industrialisasi.

“Mudah-mudahan UKM /IKM kita segera naik kelas, bukan hanya skalanya tapi juga kapasitasnya” harap  Gubernur

Diharapkan, ke depan UMKM di NTB tidak lagi menggunakan teknologi rendah namun juga akan mulai meningkat kelasnya menjadi UMKM dengan teknologi lebih canggih, dan mampu merebut pasar yang lebih luas di masa yang akan datang.

“Kami dalam proses, banyak ide besar, memaknai semua feedback yang disampaikan, tugas kami adalah menyediakan dan mendampingi UMKM dengan maksimal” tutup Gubernur Zul.

Tantangan digitalisasi

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang juga hadir sebagai narasumber mengingatkan UMKM agar segera menjawab tantangan digitalisasi khususnya jika ingin naik kelas.

“Persaingan marketplace makin ketat, terlebih brand-brand besar juga sudah bergabung. Sehingga kita perlu persiapkan UMKM yang betul-betul siap naik dari kapasitas produksi,” jelasnya

Teten berjanji akan segera melakukan kunjungan kerja ke NTB. Menteri Teten akan membawa anak-anak muda kreatif dari Bandung, yang merupakan para pemuda jaringan kreatifpreuner dengan berbagai keahlian untuk berdiskusi dan transfer ilmu kepada para pemuda NTB.

“Nanti kita buat event di NTB, mereka ini lah yang nanti akan membangun komunitas kreatif di NTB” kata Teten

Pada webinar yang diinisiasi oleh CEO DANA, Vince Iswara tersebut, Gubernur Zul turut didampingi Kepala Dinas Perindustrian, Kepada dinas Koperasi dan UMKM, dan Sekretaris Dinas Perdagangan.

fjr/diskominfotik

BPR NTB harus mengambil peran dalam pengembangan karya-karya besar anak-anak NTB, seperti cold storage tenaga matahari, sepeda listrik dan mobil listrik

MATARAM.lombokjournal.com – Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusa Tenggara Barat (NTB) diajak mengambil peluang dalam pembiayaan pengembangan motor listrik di NTB.

Ajakan itu disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, saat menerima Tim Konsolidasi Perubahan PD BPR NTB menjadi Bank BPR NTB, di Pendopo Gubernur NTB, Rabu (08/07/20).

Saat itu Gubernur Zul didampingi Asisten II Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah dan Kepala Biro Ekonomi Provinsi NTB.

“Bayangkan kalau ini menjadi kendaraan di desa-desa di NTB dan ASN kita di provinsi, peluang pembiayaannya sangat besar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, banyak keuntungan yang akan didapatkan dengan pengembangan sepeda listrik ini di NTB.

“Kita tidak beli bensin, lingkungan kita tidak polusi, dan tidak ribut karena tidak bersuara,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, gubernur juga meminta Tim Konsolidasi untuk segera merampungkan perubahan PD BPR NTB ke Bank BPR NTB.

Ketua tim konsolidasi Lalu Arwan Wijaya dan anggota diminta segera merampungkan perubahan ini pada Agustus 2020.

“Kalau ada kendala, baik dengan OJK dan lainnya segera konsultasi dengan saya,” pintanya.

Sebelumnya, gubernur menunjukkan kepada tim kehebatan Sepeda Listrik NgebUTS yang merupakan karya anak NTB. Bang Zul juga memberikan kesempatan kepada Ketua Tim dan rombongan untuk menjajal kehebatan sepeda listrik itu.

Selain sepeda listrik, lanjutnya, anak-anak NTB juga sudah bisa menciptakan cold storage tenaga matahari dan mobil listrik.

“Walaupun masih ada kekurangan, namun terus mengalami penyempurnaan, learning by doing,” tuturnya.

Menurutnya BPR NTB harus mengambil peran dalam pengembangan karya-karya besar anak-anak NTB, seperti cold storage tenaga matahari, sepeda listrik dan mobil listrik.

Selain itu BPR NTB juga harus menjadi bagian dalam memajukan UMKM di NTB. Hadirnya BPR NTB ini, maka kedepan tidak boleh ada lagi istilah-istilah bank subuh.

“Layani masyarakat kecil, UMKM kita, bukan hanya untuk orang kaya saja,” tegasnya.

AYA/HmsNTB