Melalui Pendampingan, Semangat Berkarya UMKM Pascagempa Terus Terpacu

Kata Gubernur, para pelaku UMKM diuji untuk dapat bergerak lebih cepat dan berinovasi lebih hebat di masa sulit  sehingga dapat bersaing dengan kompetitor lain

MATARAM.lombokjournal.com — Puluhan kelompok UMKM yang terdampak bencana gempa bumi di NTB tahun 2018 mengikuti acara ” Temu Bisnis Produk Unggulan UMKM Hasil Pembinaan Pendampingan Ekonomi Masyarakat Terdampak Bencana Gempa Bumi” yang berlangsung di Hotel Golden Palace, Kamis (23/07/20).

Acara tersebut diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerjasama dengan LPPM Universitas Mataram.

Kegiatan ini dihadiri oleh Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB RI Ir. Rifai, M.B.A, Koordinator International Council For Small Business NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Wakil Rektor IV Universitas Mataram, Perwakilan Bank Indonesia, Pimpinan Bank NTB Syariah dan Pelaku Bisnis yang ada di Mataram.

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E.,M.Sc.

Gubernur Zul membahas kebangkitan UMKM pasca bencana alam gempa bumi dan saat pandemi Covid-19..

“Tiap musibah itu adalah opportunities, oleh karena itu kami gunakan sebagai kesempatan untuk meretas jalan baru, mengambil jalan tidak biasa, kita tidak mendistribusikan bantuan dalam bentuk yang tunai, tetapi dibagikan komoditas yang diproduksi lokal,” ungkapnya.

Gubernur mengapresiasi adanya pendampingan UMKM oleh Universitas Mataram dan BNPB yang mampu membimbing dan mendorong UMKM menjadi lebih baik, bersaing sehingga UMKM NTB memiliki kemampuan kompetisi dan menghasilkan produk yang berkualitas.

“Kita sekarang bisa membangun motor listrik itu bukan sekedar gagah-gagahan, bukan sekedar mimpi apalagi pencitraan tetapi ingin mengubah mindset masyarakat kita. Jangankan masker dan kue kering, motor listrik saja kita bisa bikin,sekali NTB ini bisa merakit mesin, InsyaAllah industrialisasi sudah terletak pondasinya”, kata Bang Zul, sapaan akrabnya.

Bang Zul menyampaikan, industrialisasi bukan hanya memerlukan pabrik atau produknya, tetapi juga hubungan antar manusianya.

Menurutnya, suatu Universitas akan berkembang jika industrinya juga berkembang. Oleh karena itu Bang Zul mengajak Universitas Mataram untuk ikut andil dan berperan langsung dalam industrialisasi di Provinsi NTB.

“Banyaknya orang yang memiliki kompetensi di Unram mampu membimbing UMKM kita ini, sehingga betul-betul NTB ini memiliki kesadaran bahwa bersama kita bisa dan apa yang dilakukan di tempat lain bisa kita lakukan di daerah kita tercinta,” jelas Bang Zul.

Ekonomi tetap tumbuh

Selanjutnya Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB RI Ir. Rifai, M.B.A dalam forum ini menyampaikan, Pemerintah Provinsi NTB  tidak hanya melawan dampak ekonomi dan sosial pasca gempa.

Rifai meilai, Pemprov NTB memiliki visi yang luar biasa dan kerjasama antara pemerintah daerah, pengusaha, media , perguruan tinggi, agar pertumbuhan positif ekonomi tetap berlangsung.

Dalam laporan Panitia Penyelenggara, Dr. Sitti Hilyana menyampaikan ucapan terima kasih kepada BNPB yang telah membantu para UMKM melalui pendampingan dari Universitas Mataram.

Pendampigan itu mertujuan pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana melalui pilot project di 4 kabupaten, 17 desa, 21 kelompok dengan 8 komoditi unggulan.

Hasil yang diperoleh dinilai memuaskan setelah dua tahun pasca gempa gumi dan bisa menjadi salah satu solusi pengembangan pemasaran serta bentuk dari dukungan pemerintah daerah terhadap ekosistem kreatif di Provinsi NTB.

Dikatakan, tujuan dari kegiatan temu bisnis ini sebagai media apresiasi berbagai informasi yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Serta meningkatkan motivasi dan semangat berkarya UMKM.

“Terutama yang baru bangkit dari tekanan akibat bencana gempa bumi dan yang terakhir yang sangat penting adalah temu bisnis ini adalah ruang silaturrahmi sorta membangun jejaring antara institusi, komunitas serta antar masyarakat secara umum.” ujarnya.

Acara tersebut kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan MoU pembelian produk antara UMKM dengan pelaku Bisnis dan dilanjutkan dengan diskusi tentang “Motivasi Maju UKM Terdampak Bencana di Masa Pandemi Covid-19”.

AYA/HmsNTB




Diuji Gempa dan Pandemi, Tapi UMKM di NTB Tetap Eksis Berkat Intervensi Pemerintah

Syae’un dari UKM Putri Rinjani dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang sebelumnya hanya memiliki 8 karyawan, namun ketika JPS Gemilang muncul karyawannya bertambah menjadi 15

MATARAM.lombokjournal.com — Dampak bencana gempabumi dua tahun silam telah merusak aset-aset produksi hampir di seluruh sektor.

Dampak  signifikan dari bencana gempa tersebut mengakibatkan lumpuhnya aktivitas UMKM, menganggu kehidupan ekonomi masyarakat yang juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah membantu UMKM melalui pendampingan yang dilakukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram, dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.

Dengan kerjasama tersebut, dua tahun pasca gempa, kelompok yang mendapatkan pendampingan, menunjukan peningkatan yang baik.

Hal tersebut mencuat dalam acara “Temu Bisnis Produk Unggulan UMKM Hasil Pembinaan Pendampingan Ekonomi Masyarakat Terdampak Bencana Gempa” yang digelar di Ballroom Hotel Golden Palace, Kamis (23/07/20).

Agenda ini sebagai salah satu upaya dalam pengembangan pemasaran dan sebagai ajang dukungan pemerintah terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Provinsi NTB.

Panitia penyelenggara kegiatan, Dr. Sitti Hilyana berharap  adanya kegiatan ini mendorong tumbuhnya kesadaran responsif UMKM terhadap dunia usaha yang terus berkembang.

“Semoga acara temu bisnis produk unggulan UMKM hasil pembinaan pendampingan ekonomi masyarakat terdampak bencana gempa dapat berjalan dengan lancar dan sukses seiring dengan do’a dan partisipasi masyarakat,” ungkapnya.

Pengakuan pengusaha UMKM

Marwi salah seorang pelaku usaha kopi dari UMKM Benang Stokel, Desa Aik Berik, Kabupaten Lombok Tengah mengungkapkan, usahanya pada saat gempa memang sangat menurun, ditambah lagi dengan pandemi Covid-19.

Namun hal itu tidak menurunkan semangatnya untuk terus berusaha. Dengan adanya intervensi kebijakan dari pemerintah, maka UKM bisa terus berproduksi di tengah bencana.

“Bersyukurnya ada JPS Gemilang yang dikeluarkan Gubernur, dari BNPB diberikan support dan lembaga-lembaga perbankan sudah mulai melirik UKM-UKM yang ada,” jelasnya.

Marwi yang saat itu mendapatkan bantuan alat-alat pengering dari BNPB mengaku sangat terbantu dalam meningkatkan ekonomi.

“Jadi tidak terlalu memikirkan hal-hal termasuk Covid itu, yang penting bekerja dengan standar kesehatannya dan berjalan sesuai dengan harapan,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Syae’un dari UKM Putri Rinjani, Desa Sembalun, Kabupaten Lombok Timur mengaku sangat terbantu dengan adanya program JPS Gemilang.

Ia mengungkapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang sebelumnya hanya memiliki 8 karyawan, namun ketika JPS Gemilang muncul karyawannya bertambah menjadi 15.

“Warga-warga yang tidak punya kerjaan di sekitar, terutama janda-janda yang memiliki anak yatim itu yang kami rekrut menjadi tenaga kerja ketika Covid,” tuturnya.

Supriani penenun asal Desa Karang Bajo, Kecamatan Bayan Kabupaten, Lombok Utara berharap, agar Pemerintah dapat memberikan bantuan modal usaha kepada para penenun di tengah pandemi saat ini.

Agar penenun-penenun di NTB yang terdampak Covid-19, tidak beralih ke pekerjaan yang lain.

“Karena menurunnya pendapatan, banyak dari ibu-ibu penenun yang beralih profesi untuk mencari pekerjaan yang bisa memberikan penghasilan yang lebih cepat,” katanya.

AYA/HmsNTB




Seminggu Jelang Idul Adha, Penjualan Hewan Kurban Menurun

Memang permintaan hewan kurban menurun, namun harga hewan kurban mengalami kenaikan

MATARAM.lombokjurnal.com —  Satu minggu menjelang hari raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, aktivitas penjualan hewan kurban di Kota Mataram mengalami penurunan. Diperkirakan  ini bagian dari dampak wabah virus Corona atau covid-19.

Salah seorang pedagang hewan kurban di daerah Batu Dawe, Ampenan, Kota Mataram, Ahmad mengatakan, ada penurunan jumlah permintaan hewan kurban pada tahun ini hingga 50 persen.

“Rasanya menurun dibanding tahun kemarin, kalau tahun lalu satu minggu pertama sapi maupun kambing sudah laku 40 ekor tapi sekarang baru 20 ekor saja jauh turunnya,” kata Ahmad Kamis, (21/07/20).

Dibanding tahun-tahun sebelumnya, Ahmad mengungkapkan, tiga minggu sebelum lebaran permintaan kambing untuk hewan kurban sudah mulai ramai.

Ia menilai wabah Covid-19 ini sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat sehingga pembeli menjadi sepi.

“Biasanya kalau sudah dua minggu menjelang Idul Adha sudah mulai ramai, karena kita biasa menyiapkan sapi 20 hari sebelum hari H dan kambing 15 hari sebelumya,” ungkapnya.

Nmun meihat penurunan penjualan hewan kurban, bisa jadi pergerakan ekonomi masyarakat melambat karena Covid-19,  tambahnya.

Ahmad menjelaskan, untuk mengantisipasi sepinya pembeli hewan kurban, ia melakukan inovasi yaitu berjualan melalui online atau media sosial. Menurutnya, karena adanya wabah ini pelanggannya lebih banyak memilih berbelanja melalui online.

“Kalau inovasi dari segi penjualan kita pakai media online, gencar kita lakukan dan kebanyakan yang beli dari online kalau yang beli langsung jarang,” jelasnya.

Meski demikian, memang permintaan hewan kurban menurun, namun harga hewan kurban mengalami kenaikan.

Kenaikan harga hewan kurban saat ini mencapai 40 persen dibanding tahun sebelumnya.

“Kenaiakan hampir 40 persen, karena kalau dulu kita bisa beli 12 juta sekarang 16 sampai 17 juta untuk sapi dan 2 sampai 5 juta untuk kambing,” tutur Ahmad.

AYA




Tak ada alasan Moto GP Lombok Gagal, Ini Kata Wakapolri

Tidak boleh ada permasalahan dalam proyek akbar di KEK Mandalika

MATARAM.lombokjournal.com  – Tidak ada alasan gelaran MotoGP di KEK Mandalika Lombok gagal.

Penegasan itu disampaikan Wakapolri, Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono saat kunjungannya ke NTB, untuk mengecek perkembangan penanganan Covid-19, hingga kemajuan ITDC berkaitan dengan persiapan MotoGP di Provinsi NTB, Selasa (21/07.20).

Ia mengatakan itu di hadapan Menkopolhukam, Mendagri, Kasum TNI, Gubernur dan sejumlah pejabat lainnya.

Wakapolri mengungkapkan, selama ini proses lahan di KEK Mandalika menjadi persoalan yang belum juga tuntas. Karena itulah Jenderal bintang tiga itu meminta Kapolda, Irjen Pol Moh. Iqbal bersama Gubernur agar segera menyelesaikannya.

“Saya minta Pak Kapolda, bantu semaksimal mungkin Pak Gubernur supaya MotoGP tahun depan bisa dilaksanakan,” tegasnya sembari menunjuk Kapolda yang hadir di Ruang Rapat Graha Bhakti.

Wakapolri juga menegaskan tidak boleh ada permasalahan dalam proyek akbar di KEK Mandalika. Terlebih persoalan tanah yang berakibat pada gagalnya Mandalika (Indonesia) menjadi tuan rumah MotoGP 2021 mendatang.

“Kapolres Lombok Tengah juga, tolong ya!” pintanya.

Polemik lahan di KEK Mandalika juga membuat prihatin anggota DPR RI, HM. Syamsu Luthfi yang memang selama ini sangat konsen dan memberikan atensi besar terhadap persoalan lahan KEK Mandalika tersebut.

“Penyelesaian kasus ini sesungguhnya sangat gampang kalau memang ITDC serius. Verifikasi saja data tanah masyarakat lalu bayar tanah yang sudah terverifikasi. Bukan justru gembar gembor mengklaim tanah masyarakat tapi tidak berani sandingkan data. Sampai kapanpun saya akan berdiri membela masyarakat bila lahan mereka diambil paksa,” tegas Luthfi.

Wakil rakyat dari Pulau Lombok ini juga meminta kepada pemerintah untuk menggunakan pola pendekatan sosial, dan menghindari pola pendekatan kekuasaan seperti jaman orde baru.

“Karakter masyarakat kita itu tidak pernah mau mengaku-ngaku kalau bukan haknya lagi. Buktinya 1.035 hektare yang sudah dibebaskan tidak pernah ada yang ngaku-ngaku lagi sebagai pemilik lahan,” cetus politisi Partai NasDem itu.

Sepengetahuan mantan Wakil Bupati Lombok Timur itu pula, sangat banyak pembangunan infrastruktur nasional di berbagai daerah. Namun tidak mengalami kendala seperti yang ada di KEK Mandalika.

Hal itu lantaran pola pendekatan Presiden yang digunakan adalah pola pendekatan sosial, bukan pendekatan represif atau pendekatan kekuasaan. Lagi pula kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya tidak mungkin mau dibentur-benturkan dengan masyarakat.

“Kan tahu sendiri, pendekatan kekuasaan sejak dulu terbukti tdak pernah berhasil, kepolisian atau aparat tidak mungkin mau dibenturkan dengan masyarakat. Presiden Jokowi sudah memeberikan contoh berkali-kali soal cara penyelesaian lahan, ITDC seharusnya mengikuti pola itu. Jika serius, satu minggu saja masalah ini pasti selesai. Gampang sekali karena semua sudah jelas,” kata Wakapolri.

HMS

 




Gubernur Ingin 500 Motor Listrik Semarakkan HUT Kemerdekaan

Setelah dibuat industri permesinan, selanjutnya Gubernur meminta agar dilanjutkan dengan industri mesin perkakas

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menerima silaturahim dari IKM Permesinan dan Asosiasi pengusaha dan Pengrajin Logam (ASPPEL) NTB. di ruang kerja, Senin (20/07/20)

Gubernur yang kerap disapa Bang Zul ini sangat antusias mengajak para IKM lebih banyak berproduksi untuk menciptakan alat

Pertemuan yang dihadiri juga oleh guru-guru SMK ini diminta untuk membuat 500 motor listrik yang akan dipamerkan pada hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang.

“Kalau 17 Agustus nanti bisa bikin 500 dan kita pamerkan di STIP, ke Anggota Dewan dan Bupati agar kesadarannya itu muncul untuk membeli mesin ini daripada dari luar. Oleh karena itu jangan protes atau demo,” jelasnya.

Setelah dibuat industri permesinan, selanjutnya Gubernur meminta agar dilanjutkan dengan industri mesin perkakas.

Sehingga setelah dibuat kedua mesin ini, NTB dapat menciptakan sepeda, motor bahkan mobil sendiri. Pada kesempatan ini juga Bang Zul ingin menyamakan presepsi bahwa jangan mencari keuntungan yang berlebih.

“Jangan sampai teman-teman ini di awal-awal, belum apa-apa sudah ingin untung besar mumpung ada kesempatan. Tidak apa-apa untung kecil tapi berkesinambungan daripada untung besar, tapi kehilangan kepercayaan,” pesan Bang Zul.

Melanjutkan arahannya, Bang Zul mengingatkan kepada OPD terkait untuk membantu dan melayani pengusaha baik dari segi izin, lokasi bahkan mengarahkan jika kekurangan biaya. Sehingga pengusaha dapat berbisnis memiliki lingkungan yang nyaman.

“Jadi STIP adalah lokasi yang kita pilih supaya kalau tidak ada tempat pakai, kalau tidak ada mesin pinjam dulu, kalau tidak ada uang coba disitu. Nah itu yang disebut dengan STIP. Kita bikin teman-teman kaya, mampu, besar dan lain sebagainya,” tutur Bang Zul.

Kepala UPTD STIP, Muhammad Khairul Ihwan melaporkan aosiasi mana saja yang hadir, Ia juga melaporkan bahwa ada 12 IKM yang sudah mulai bekerja dan mulai hari ini akan dipercepat untuk pembuatan 500 unit mesin.

Nazar Susan, ST selaku Ketua ASPPEL NTB sangat bersemangat dengan program industrialisasi ini, begitu tercetus industrialisasi untuk IKM ini baginya luar biasa dan ini merupakan peluang untuk berkembang menjadi tuan rumah di daerah sendiri.

“Harapan kita, kita ingin berkenalan dan mensukseskan industrialisasi, kapan lagi kita punya peluang untuk berkembang menjadi tuan rumah di daerah kita sendiri.

AYA/HmsNTB




Membangun Industri Peternakan di NTB, Dimulai Bangun Kandang 100.000 Pullet

Dari 100.000 pullet yang terdapat di lahannya itu, akan menyuplai sekitar tiga ratus ribu ekor ayam petelur dari target satu juta populasi

SUMBAWA.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama istri, Hj. Niken Saptarini Widyawati mengajak beberapa Kepala Dinas Provinsi NTB beserta TP-PKK Provinsi menanam padi di lembah Olat Maras, Kabupaten Sumbawa, Sabtu (18/07/20).

Gubernur yang akrab disapa Bang Zul melanjutkan perjalanan ke acara peletakan batu pertama pembangunan kandang 100.000 pullet atau ayam yang siap bertelur, di kawasan Olat Maras yang tidak jauh dari lokasi penanaman padi tadi.

Hadirnya industrialisasi ini untuk memenuhi kebutuhan telur di Nusa Tenggara Barat terlebih di pulau Sumbawa.

“Investasi itu hanya mungkin kalau kita hanya memaknai kehadiran kita sebagai pelayan masyarakat dalam pengertian sebenarnya, jadi Gubernur dan Kepala Dinas itu bukan bos, akan tapi hadir untuk betul-betul hadir melayani kebutuhan masyarakatnya,” ungkap Bang Zul.

Gubernur meminta agar peminjaman di bank termasuk bank NTB Syariah, tidak mempersulit investor atau masyarakat dalam pemberian pinjaman pembiayaan untuk menggairahkan perekonomian di NTB.

Hal ini perlu dilakukan terlebih dalam masa pandemi seperti ini, yang tidak memungkinkan untuk bergantung pada sektor pariwisata.

“Pariwisata tumbuh dan pulih itu, kemungkinan tahun depan baru bisa menggeliat, oleh karena itu OJK bisa mengingatkan Bank NTB untuk menggiatkan ekonomi kita,” ujar Bang Zul.

Bang Zul berharap agar apa yang dilakukan saat ini menjadi langkah awal untuk perekonomian dan peternakan NTB melesat cepat.

“Bulan ini seratus ribu, mudah mudahan segera sampai sejuta, ini tanah luas tinggal dipakai saja,” harapnya.

Peternakan ini nantinya, akan memunculkan industri-industri baru di NTB.

“Perjalanan panjang memang harus selalu dimulai dengan langkah pertama dan apa yang kita lakukan ini, mungkin kita menjadi saksi sejarah,” ujarnya.

Bang Zul menyampaikan rasa terimakasihnya atas terealisasinya industrialisasi dan peletakan batu pertama ini diharap menjadi pemicu awal hadirnya industrialisasi dan juga peternakan yang hebat dan modern di NTB.

Mata rantai industrialisasi

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani menuturkan, langkah yang diambil oleh pemerintah ini telah dinantikan sejak lama.

Sebab dengan menggeliatkan peternakan ayam petelur di NTB terlebih di Pulau Sumbawa maka kedepan permasalahan inflasi di NTB tidak akan terjadi lagi.

“Ini gebrakan yang sangat luar biasa saya rasakan. Kita sangat bangga memiliki pak Gubernur yang sangat inspiratif, sehingga persoalan NTB insyaAllah akan selesai,” ungkapnya.

Ia mengucapkan rasa terimakasih kepada Pemerintah Provinsi atas perhatian dan gebrakan-gebrakan yang menjawab segala persoalan NTB.

Pada kesempatan itu, Direktur Samawa Farm, Maksum Jatmiko menyampaikan rasa syukurnya. Dan  yang dilakukan hari ini, merupakan satu mata rantai dari industrialisasi pertanian dan perternakan di Provinsi NTB.

“Industrialisasi itu rantainya disusun sedemikian rupa, jadi mulai dari pembangunan irigasi, pemitraan, pabrik benih, dryer besar, sampai dengan perindustrialisasi sampai pada ujungnya ada farm telur, penjualan telur, kemudian titik akhirnya loss swasembada telur,” ungkapnya.

Dari 100.000 pullet yang terdapat di lahannya itu, akan menyuplai sekitar tiga ratus ribu ekor ayam petelur dari target satu juta populasi yang pihaknya targetkan di NTB dalam tiga tahun kedepan.

Lebih jauh, menjadi bagian dalam pengembangan perekonomian melalui industrialisasi ternak, Ia mengakui bahwa pihaknya merasa bangga dan terhormat.

“Kami sangat bangga dan terima kasih dukungannya pak gubernur atas semua ini bisa terjadi dan kepada Allah subhanahu wa ta’ala, InsyaAllah pekan depan kita sudah memulai prosesnya untuk pembangunan seratus ribu pullet,” tutupnya.

Pada giat ini turut juga mendampingi, Kepala Dinas Peternakan dan dan Kesehatan Hewan Prov. NTB, Kepala Dinas Perindustrian NTB, Ketua Otoritas Jasa Keuangan NTB, Direktur Bank NTB Syariah dan Direktur Samawa Farm.

AYA/HmsNTB




Inilah Inovasi Sepeda Listrik “Matric-B” Kota Bima

Sepeda listrik lain yang masih menggunakan baterai kering, Matric-B menggunakan baterai lithium yang memiliki daya baterai yang panjang dan bisa diganti

KOTA BIMA.lombokjournal.com —  PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kota Bima, yang bekerjasama dengan Dinas Perindustrian Provinsi NTB, berinovasi dengan sepeda listrik.

Inovasi ini muncul menyusul hadirnya motor listrik dari Sumbawa, sepeda listrik Le-Bui dari pulau Lombok.

Sepeda listrik dari Kota Bima ini mengusung konsep vintage chopper electric bike, maka lahirlah sepeda listrik “Matric-B”. Matric-B merupakan singkatan dari ”Mbojo Electric – Bicycle”.

Manager PLN UP3 Kota Bima, Maman Sulaeman mengatakan, saat ini di pasaran sudah banyak ditemukan sepeda listrik yang terlihat seperti sepeda pada umumnya atau tidak terlihat aerodinamis.

Untuk itu, Tim PLN UP3 Bima berinovasi agar sepeda listrik ini dapat menarik perhatian masyarakat.

Mengingat tim yang tergabung dalam proses pembuatan sepeda listrik ini adalah anak muda, maka terpilihlah gaya klasik modern yang berbeda dengan sepeda listrik yang ada di pasaran.

Matric-B yang memiliki daya 1000 watt ini, berbeda dengan sepeda listrik lain yang masih menggunakan baterai kering. Matric-B menggunakan baterai lithium yang memiliki daya baterai yang panjang dan bisa diganti.

Selain itu, lampu dari Matric-B menggunakan LED sehingga aman jika digunakan pada malam hari.

Ia mengatakan proses pembuatan sepeda listrik ini memakan waktu tiga bulan, untuk memastikan uji kelayakan peralatan dan termasuk bahan-bahan yang akan digunakan seperti casing dan baterai.

“Setelah diuji beberapa kali, didapatkanlah prototipe sepeda listrik seperti ini yang kita namakan “Matric-B”. Ini memang butuh waktu tiga bulan supaya kita bisa mewujudkan yang kita inginkan mulai dari desain awal sampai proses akhirnya,” jelasnya.

Ia mengatakan, mengingat misi dari Pemerintah Provinsi NTB yang ingin menciptakan NTB yang akrab dengan teknologi dan industri, maka Pemprov NTB mendukung program-program seperti ini dan mengajak masyarakat untuk terlibat baik dari segi pembuatan maupun pemakaian.

“Harapan kami, IKM yang ada di Bima-Dompu bisa ikut mensukseskan. Karena nanti bisa lebih memasarkan dan juga lebih banyak yang merasakan memanfaat sepeda listrik ini,” terangnya.

Maman berharap, dapat segera membina IKM dan UMKM di daerah ini. Ke depan Ia juga menginginkan agar bekerjasama dengan Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota Bima agar mulai memberikan pelatihan kepada IKM tersebut.

“Sehingga saat ada tambahan pesanan produk, jadi bukan hanya PLN Bima yang mengerjakan, cukup mitra binaan saja yang mengerjakan. Kita cukup masalah uji akhir maupun diperakitan kelistrikannya,” harapnya.

Terakhir, Maman mengajak masyarakat khususnya generasi muda Bima dan Dompu untuk bersemangat menciptakan produk-produk yang bisa mengharumkan nama daerah baik di provinsi maupun di seluruh Indonesia.

“Sehingga nama daerah kita bisa dikenal luas di seluruh NTB dan seluruh Indonesia. Kita yakin masyarakat Mbojo bisa mewujudkan ini dan kita dukung sama-sama program dari Pemerintah Provinsi NTB menuju NTB Gemilang,” tutupnya.

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Hj. Nuryanti, SE, ME menyampaikan apreasiasinya kepada PLN UP3 Bima atas keberhasilannya menciptakan Matric – B.

Matric B dapat menjadi peluang usaha di Bima.

“Dengan bermitra dengan IKM lokal setempat, pemasaran produksinya melalui E-Catalog, industri ini pasti akan menyerap banyak tenaga kerja,” ujar Nuryanti.

Nuryanti juga berharap agar seluruh pihak, terus membangun ekosistem penggunaan kendaraan listrik.

Terus berinovasi untuk memproduksi kendaraan yang ramah lingkungan, khususnya kendaraan listrik untuk menyambut event MotoGP pada tahun 2021.

“Harapan kami, dapat dilakukan transfer knowledge ke IKM NTB, baik berupa pelatihan, transfer ilmu dan transfer teknologi supaya Matric – B bisa masuk dalam industrialisasi skala kecil,” katanya.

AYA/HmsNTB




JPS Gemilang Jadi Rujukan Strategi Penguatan UMKM/IKM

Sekarang intervensi kebijakan dan program pemberdayaan UMKM/IKM di NTB didukung oleh pemerintah

MATARAM.lombokjournal.com — JPS Gemilang Provinsi NTB yang melibatkan UMKM/IKM dan menggunakan produk-produk lokal, disebutkan secara khusus oleh Presiden RI, Joko Widodo sebagai contoh dan diikuti oleh provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Asisten II Setda Provinsi NTB, Ir. H. Ridwan Syah MM, M.TP menyampaikan itu saat mewakili Gubernur NTB sebagai Keynote Speaker, pada Seminar Ekonomi Kreatif, dengan tema mendorong wirausaha muda NTB bersaing di Tingkat Nasional, di Hotel Aston, Kamis (16/07/20).

Seminar untuk meningkatkan kapasitas wirausaha muda dan pelaku UKM/IKM di Provinsi NTB itu, setelah melihat Program JPS Gemilang Pemerintah Provinsi NTB yang menggunakan Produk lokal sehingga UMKM NTB tetap bertahan di tengah pandemi Covid19 ini.

“Keputusan Bapak Gubernur meluncurkan Produk-Produk lokal untuk dibagikan kepada masyarakat dalam Program JPS ini adalah langkah yang berani, justru karena pandemi ini bapak dan ibu kita mengambil langkah berani, agar kelak mereka bisa mandiri dan bersaing di pasar yang lebih luas,” ujar Ridwan Syah.

Ridwan Syah juga menjelaskan, sekarang intervensi kebijakan dan program pemberdayaan UMKM/IKM di NTB didukung pemerintah.

Di antaranya, dengan memberikan kemudahan pembiayaan modal bagi UMKM pada Bank NTB Syariah dan merancang Peraturan Gubernur NTB tentang pemberdayaan UMKM NTB.

Melihat peluang

Dalam Kesempatan yang sama, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, selaku Ketua Dekranasda NTB menyampaikan, pandemi Covid-19 ini memaksa kita mengubah perilaku, menyesuaikan diri, melihat peluang di era kenormalan baru ialah teknologi dan internet of things.

Hj Niken mengaku bersyukur, anak-anak muda NTB bisa mencari peluang dan melihat peluang. Hal ini tentunya harus didukung oleh pemerintah.

“Disamping itu, kita juga harus mengkampanyekan bela produk kita sendiri secara massif dan kita benar-benar harus memiliki kesadaran untuk bisa konsisten memakai produk-produk kita,” katanya.

 

Seminar ini diinisiasi oleh Pojok NTB, dan menghadirkan 100 peserta, terdiri dari para pelaku industri Kreatif, Pelaku UKM/IKM dan wirausaha pemula dari berbagai organisasi di NTB.

AYA/HmsNTB

 




Dinas Kelautan dan Perikanan Tegaskan,  Tak Ada Pencairan JPS Gemilang Tahap II yang Ribet

Pihak DKP NTB berharap antara penyedia, UKM serta instansinya dalam hal ini PPK supaya terus berkoordinasi supaya lekas tuntas

MATARAM.lombokjournal.com — Proses realisasi anggaran atau pencairan program JPS Gemilang tahap dua khususnya untuk abon ikan, tidak ada yang ribet atau berbelit belit.

Seluruh mekanisme pencairan sesuai ketentuan keuangan untuk pembayaran dalam sistem BTT.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Keautan dan Perikanan (DKP) NTB, Munadi, S.Pi, menegaskan itu dalam dalam keterangan persnya, Selasa (14/07/20) pagi.

Munadi menjelaskan, tidak ada yang berbelit sebab dana alokasi sudah tersedia di BPKAD. Pihaknya   menyiapkan proses pembayaran. Mekanisme pencairan sudah jelas.

“Dinas membuat dokumen pesanan barang ke penyedia dan penyedia yang bertugas menyerap UMKM yang sudah terdaftar dan terverifikasi,” kata Munadi.

Dijelaskan, saat ini pasca distribusi, mekanisme selanjutnya adalah penyedia menyampaikan kewajaran harga untuk disepakati bersama PPK.

PPK dan penyedia telah bertemu hari Sabtu pekan lalu, untuk melakukan kesepakatan berdasarkan hasil pendampingan inspektorat.

“Hanya saja, ada komponen harga baru muncul belakangan, nah ini yang harus dibicarakan atau disepakati kembali,” kata Munadi.

Baru kemudian berita acara ditandatangani berikut kontrak dan langsung pembayaran. Setelah pembayaranpun pihaknya, akan minta post audit.

“Hari ini kami sudah jadwalkan bertemu penyedia membahas final tapi tiba-tiba batal. Kami ingin semuanya tuntas segera,” ujarnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov NTB, Yusron Hadi menegaskan kembali, visi utama JPS Gemilang untuk  meningkatkan nilai tambah usaha produk lokal kita.

Melalui stimulus ini UMKM kita bisa maju dan berkembang.

Sesuai aturan, pemerintah mengalokasikan sejumlah anggaran berdasarkan usulan satuan harga barang sesuai pagu.

Jumlah pagu per satuan harga tersebut sudah mempertimbangkan harga produksi, keuntungan, pajak dan biaya pendukung lainnya.

Tidak lantas pagu itu habis dipakai, sisa pembayaran akan dikembalikan ke kas negara.

Menurutnya, tiap tahapan yang dilalui tetap meminta pendampingan inspektorat termasuk dalam perhitungan kewajaran harga.

“Nah sekarang tinggal harga yang wajar dibicarakan dengan penyedia setelah ada usulan. Standarnya sama, dan seluruh proses ini dibawah pengawasan tim inspektorat,” terangnya.

Yusron mengimbau atas nama DKP NTB, pemerintah berharap antara penyedia, UKM serta instansinya dalam hal ini PPK supaya terus berkoordinasi supaya lekas tuntas.

“Dinas selalu membuka ruang  untuk menuntaskan setiap tahap yang dilalui,” katanya.

AYA

 




JPS Gemilang, Turunkan Angka Penyebaran Covid-19 Sekaligus Atasi Dampak Sosial Ekonomi

Pemprov NTB mengambil peluang dengan menghadirkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang yang berisi produk-produk lokal  untuk membantu IKM dan UMKM

MATARAM.lombokjournal.com — Pandemi Covid-19  menyebabkan terganggunya aktivitas sosial, ekonomi hingga pendidikan, namun di saat yang sama pandemi ini melahirkan berbagai peluang baru khususnya pada industri menengah kecil.

Dibutuhkan akselerasi ekonomi di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di daerah yang sebelumnya terkena bencana alam seperti Provinsi NTB.

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menyampaikan itu saat tampil sebagai pembicara dalam webinar Government Roundtable Series Covid-19 New, New and Post NTB, dengan tema  “NTB : Akselerasi Pemulihan Ekonomi” yang berlangsung, Senin (13/07/20).

Selain menurunkan angka penyebaran Covid-19, Pemerintah Provinsi NTB juga berupaya mengatasi dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya. Sehingga pandemi ini tidak memunculkan masalah baru seperti kelaparan dan kemiskinan.

“Sehingga nanti jika kita tidak hati-hati, kita akan selamat dari virusnya tetapi akan sengsara karena ekonomi kita yang tidak bergerak dan menghasilkan malapetaka yang jauh lebih besar,” jelas Gubernur Zul.

NTB yang sangat bergantung pada sektor pariwisata memerlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menghindari lambatnya pergerakan ekonomi.

Hal ini dapat berdampak pada peningkatan angka pengangguran, kemiskinan dan bahkan berakibat pada persoalan lainnya.

Namun Pemprov mengambil peluang dengan menghadirkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang yang berisi produk-produk lokal  untuk membantu IKM dan UMKM NTB.

“Kami mengambil jalan yang cukup terjal untuk membuat JPS Gemilang dalam bentuk non-tunai. Jika dalam bentuk tunai, menurut pengalaman kami, masyarakat hanya tenang sejenak tetapi tidak untuk membeli komoditas melainkan untuk pulsa, bahan bakar dan lain-lain,” terangnya.

Gubernur Zul mengatakan, program ini membangkitkan semangat dan rasa percaya diri masyarakat NTB khususnya para pelaku usaha.

Sebelumnya  banyak konsumen yang membeli barang dari Pulau Jawa bahkan dari luar negeri, tetapi kini masyarakat mulai bangga menggunakan produk-produk lokal.

“Masker bisa kita bikin sendiri, Alat Pelindung Diri bisa kita bikin sendiri dan banyak produk-produk yang lain. Apalagi tema besar dalam pemerintahan kami salah satunya adalah industrialisasi,” tutur Bang Zul.

Industrialisasi ini lanjut tidak identik dengan pabrik-pabrik besar. Sering juga masyarakat menyalahartikan, industrialisasi tidak memperhatikan sektor pertanian, perikanan dan peternakan.Padahal sejatinya, industrialisasi menekankan pada nilai tambah.

“Jadi tetap prioritasnya diberikan kepada pelaku peternakan, perikanan dan pertanian, tetapi sekarang produknya diolah dan bergeser pada manufacturing. Oleh karena itu, produk pertanian bisa diolah di sini sehingga proses industrialisasi ini menemukan akselerasinya.” ujarnya.

Bang Zul berharap UKM di NTB dalam tiga bulan ini dapat terus belajar menggunakan teknologi dan melakukan inovasi sehingga pasarnya bukan hanya di NTB melainkan dapat bersaing di pasar nasional bahkan internasional.

“Jadi kami sudah coba mengajak para dinas-dinas kabupaten/kota di NTB untuk bersama-sama, misalnya pada pengadaan beras. Jadi NTB ini berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan masing-masing kabupten/kota untuk memilih UKM yang ada di daerah masing-masing,” katanya.

Founder and Chairman MarkPlus.Inc, Hermawan Kertajaya mengatakan, adanya Government Roundtable Series ini mendekatkan hubungan dengan masyarakat. Diharapkan dengan adanya seminar ini dapat mengetahui bagaimana penyebaran akselerasi ekonomi di NTB.

Hermawan mengungkapkan kepada sekitar 300 partisipan yang mengikuti seminar online tersebut, bahwa transformasi digital di NTB tidak main-main.

“Kita akan bersama-sama bagaimana digital transformation di NTB lebih baik kedepannya tanpa menghilangkan persatuan, ini yang penting,” jelasnya.

Dampak gempa lebih berat

Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, Achris Sarwani mengungkapkan bahwa NTB belum terdampak dari sisi ekonomi oleh Covid-19 ini.

NTB masih bisa tumbuh 3,19 pesen di quarter 1, dibandingkan tahun sebelumya yang hanya tumbuh 1,70 persen.

NTB berada di angka yang lebih tinggi dari angka nasional yang berada pada angka 2,97 persen.

Selanjutnya Achris menjelaskan dampak gempa lebih berat dibandingkan dengan dampak dari Covid-19.

“Karena kita terkena secara fisik dan kita juga harus menyelesaikannya secara fisik,” terangnya.

Achris melanjutkan, Bank Indonesia fokus memperkuat sektor produksi dan industri pengolahan, sehingga mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dan bernilai tambah yang lebih tinggi melalui proyek dan investasi yang didorong dan dipermudah masuk ke NTB.

“Sekaligus sebagai proses menyiapkan perbaikan kapasitas ekonomi lokal untuk menyongsong era aktivitas ekonomi dapat berjalan normal kembali di masa depan,” katanya.

Seminar online ini juga diikuti oleh beberapa Kepala Daerah, seperti Walikota Mataram, Bupati Lombok Barat, Bupati Lombok Utara dan Bupati Sumbawa Barat.

AYA/HmsNTB