Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi pendampingan yang berkelanjutan

MATARAM.lombokjournal.com –

Ketua Umum Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah membuka acara bimbingan manajemen Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi warga binaan LKS/LKSA Kabupaten/Kota se Pulau Lombok, di Pondok Pesantren Darul Qur’an, Bengkel, Kabupaten Lombok Barat (Lobar),  Senin (28/09/20).

Dalam kesempatan itu, Hj. Niken mengapresiasi kegiatan yang telah diselenggarakan oleh LKKS dan LKSA Provinsi NTB.

Menurutnya,tugas LKKS Provinsi adalah melakukan pembinaan, pendidikan dan juga memberikan contoh model layangan kesejahteraan sosial yang baik kepada masyarakat di seluruh Provinsi NTB.

Ia menyadari, penyelenggaran LKS/LKSA masih memerlukan banyak bimbingan  dan bantuan dari semua pihak, apalagi di masa pandemi ini.

“Ketika keadaan ekonomi menjadi lebih sulit, memang ini menjadi sebuah program dari LKKS provinsi, bahwa kita ingin melaksanakan kegiatan bimbingan agar LKS/LKSA memiliki kemampuan untuk membiayai kegiatannya sendiri, membiayai anak – anak yang ada dalam lembaganya sendiri dan membiayai orang – orang yang memang berada di dalam tanggung jawabnya,” ungkapnya.

Hj Niken berharap, kesempatan ini dimanfaatkan sebaik baiknya oleh peserta Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Kegiatan ini diharapkan bukan hanya menjadi tiga hari saja, tapi bisa menjadi pendampingan yang berkelanjutan, karena itu akan membutuhkan waktu, membutuhkan proses dan dukungan dari kita semua terima kasih banyak.

“Harapan kami pelatihan itu tidak hanya tiga hari, kalau tidak didampingi, tidak dijaga semangatnya, kami khawatir itu semua akan mudah hilang karena tantangan untuk sukses tidak mudah,sukses itu akan membutuhkan waktu, membutuhkan proses dan dukungan dari kita semua,”pungkasnya.

TGH Azhar Rasyidin M.Pd, Ketua Pelaksana kegiatan menyampaikan, tujuan dari kegiatan ini yang pertama adalah terselenggaranya sosialisasi dan penguatan manajemen mengenai arah kebijakan dan peraturan yang mendasari penyelenggaraan LKSA.

Kemudian peserta kegiatan termotivasi untuk merintis usaha ekonomi produktif yang diadakan LKKS Provinsi NTB. Dan yang terakhir, lembaga sosial memiliki usaha ekonomi produktif sebagai pemasukan tambahan dalam pengelolaan lembaga masing-masing.

Kegiatan pembukaan acara ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB H. Ahsanul Khalik Sos., MH, Ketua Baznas Provinsi NTB, Perwakilan dari Bank NTB Syariah,Ketua Lembaga Darul Quran, anggota LKKS Provinsi NTB, dan Peserta Bimbingan Manajemen Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

HmsNTB

Mandalika akan menjadi arena Indonesia untuk mengejar pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19

LOTENG.lombokjournal.com—

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate didampingi Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, mengikuti rapat koordinasi (rakor)  dukungan pembangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah pariwisata super prioritas Provinsi NTB, di Novotel Resort and Villas, Kamis (24/09/20).

Rakor tersebut berlangsung usai Menkoinfo meninjau langsung Miniatur Circuit Mandalika di KEK Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng),

Menkominfo Johnny G. Plate, menyampaikan rasa bahagianya dapat berkunjung kembali ke NTB.

Kedatangannya kali inipun dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden terkait akselerasi transformasi digital sebagai antisipasi bangsa Indonesia terhadap Covid-19.

Kunjungan kerja (kunker) ke NTB kali ini, Menkominfo membawa dua tugas utama, yakni memastikan kesiapan penyelesaian pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), untuk desa-desa yang belum ada cakupan sinyal 4G di NTB.

Tugas selanjutnya yaitu memastikan pengembangan infrastruktur TIK destinasi wisata super prioritas Mandalika terlengkapi.

“Salah satu sektor yang menjadi pondasi kuat untuk lompatan besar Indonesia di masa Covid dan setelah Covid nanti adalah menyelesaikan kebijakan di sektor Informatika dan Telekomunikasi,” ujarnya.

Tanpa tersedianya infrastruktur TIK, lanjut Johnny, maka usaha untuk masuk ke akselerasi transformasi digital tentu terkendala.

Namun bila dilengkapi dengan pembangunan infrastruktur TIK yang baik dan dihadirkannya sinyal 4G di seluruh wilayah nasional, khususnya di wilayah administratif pemerintahan, diharapkan akan mendorong Indonesia untuk mengawali kesiapan Indonesia menjadi bangsa digital.

“Disamping BTS yang akan dibangun, Kominfo juga akan menyediakan akses internet untuk wilayah yang belum tersedia sinyal 4G langsung di satelit, karenanya Kominfo nanti akan memperluas ketersediaan kapasitas satelit, yang saat ini untuk mendukung kebutuhan telekomunikasi nasional kita,” ujarnya.

Johnny memastikan, Mandalika menjadi prioritas dalam pembangunan sarana dan prasarana, serta Mandalika akan menjadi arena Indonesia untuk mengejar pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19.

Johnny mengajak seluruh elemen untuk berkolaborasi, berkoordinasi untuk mendukung, juga memastikan pembangunan tersebut dapat diselesaikan tepat waktu, dengan hasil yang optimal dan maksimal.

“Komitmen pemerintah, komitmen Bapak Presiden tetap tinggi, memastikan menyelesaikan seluruh sarana dan prasarana di lima wilayah destinasi bahkan menambah lima destinasi lagi, sehingga menjadi 10 destinasi wisata yang menjadi prioritas,” ucapnya.

Masa pandemi tetap produktif

Sementara itu, Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah menyampaikan, pandemi Covid-19 bukanlah halangan  untuk tetap produktif. Munculnya pandemi ini justru menjadi penyemangat dan tantangan untuk terus membangun dan terus berlari.

Gubernur menilai, Menteri Johnny  memiliki semangat yang luar biasa dalam bersinergi membangun negeri.

“Beliau hari ini datang ke NTB, mudah-mudahan ini memaksa Telkomsel, Telkom dan lain-lainnya untuk perubahan yang ada di tempat kita,” ungkap Bang Zul.

Hal itu disampaikan Bang Zul saat memberikan sambutan pada rakor yang bertajuk “Pembangunan BTS dan Akses Internet di Wilayah NTB” tersebut.

Dengan adanya dukungan pembangunan dari Kementerian Kominfo ini, NTB pada tahun 2021 mendatang mampu menjadi tuan rumah yang baik untuk pelaksanaan event akbar MotoGP yang menjadi etalase Nasional.

“Atas nama Pemerintah NTB, atas nama masyarakat NTB, kami ucapakan selamat datang , mudah-mudahan meninggalkan kesan yang baik dan Abang membawa banyak perubahan bagi Provinsi yang kami cintai ini,” kata Bang Zul.

HmsNTB

Rencana pembangunan industri garam dengan skala besar telah digadang-gadang sejak beberapa waktu lalu

MATARAM.lombokjournal.com — Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) mengusulkan setidaknya 3 lokasi di Kabupaten Sumbawa untuk dijadikan lahan sektor pergaraman. Karena potensi sektor pergaraman yang tinggi di Sumbawa.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanlut) NTB, H Yusron Hadi, mengatakan terkait dengan 3 lokasi yang diusulkan tersebut adalah usulan dari daerah beberapa waktu lalu. Di mana 3 wilayah yang akan difokuskan sebagai lahan eksistensi pergaraman, mulai dari Desa Boal, Pulau Ngali, dan Desa Kukin.

“Alhamdulillah mendapat respon positif dari kemenko Maritim dan Investasi. Beberapa kali pihak kemenko meeting  dan bahkan rapat koordinasi terkait usulan tersebut,” ujar H Yusron Hadi,

Rapat koordinasi yang dilakukan tersebut untuk memastikan kesiapan lahan dan kesiapan investor untuk melakukan usaha ekstensifikasi lahan garam. Sekaligus membangun industri pengolahan garam.

Mengingat, rencana pembangunan industri garam dengan skala besar telah digadang-gadang sejak beberapa waktu lalu.

“Investor sudah ada, mereka sudah ikut serta dalam beberapa pembahasan dan juga melihat kondisi lapangan,” tuturnya.

Kendati demikian, Yusron engga menyebutkan investornya dari mana saja yang akan pengembangan lahan pergaraman di pulau Sumbawa. Diharapkan, para calon investor agar dapat segera merealisasikan rencana untuk pembangunan industri garam.

“Lokasi yang kita usulkan dan di bahas selama ini ada di 3 lokasi lebih dari 750 Ha. Kita tunggu saja semoga segera terwujud,” imbuhnya.

Lebih lanjut, potensi garam di NTB sendiri cukup besar dan sangat bagus. Pasalnya ini merupakan salah satu potensi besar NTB yang baru akan di khusus oleh Gubernur NTB. Sayangnya, kendal utama  masih pada kualitas yang rendah.

Sebagai informasi, untuk lahan di Desa Boal diketahui sudah memiliki status hak guna Usaha ( HGU )seluas 650 hektar atas nama PT. Alam Hijau masuk dalam basis tanah terindikasi terlantar.

Sementara pada lahan di Pulau Ngali juga diketahui memiliki status HGU dengan luas 1.885 hektar atas nama PT. Petetera yang juga memiliki basis tanah terindikasi terlantar. Namun, lahan di Desa Kukin yang memiliki luas 100 hektar diketahui sudah clear.

AYA

—

Bang Zul minta agar pemerintah tidak mempersulit dunia usaha maupun investasi dan masyarakat harus berkontribusi dengan kehadiran dunia usaha

DOMPU.lombokjournal.com —

Kabupaten Dompu akan menjadi sentra baru pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan diharapkan masyarakat lokal tidak menjadi penonton di daerahnya sendiri.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc menyampaikan itu di Mesjid At-Taqwa Doropeti usai meninjau Pabrik Gula PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) bersama Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin dan unsur Forkopimda Kabupaten Dompu, di Kecamatan Pekat, (15/09/20).

Peninjauan ke pabrik tebu di Dompu itu bagian dari Kunjungan Kerja di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Dompu

Gubernur didampingi Kapolda NTB, Irje Pol Muhammad Iqbal S.IK, MH, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Nanang Sigit Yulianto, SH, MH, dan unsur Forkopimda Provinsi NTB.

Di Mesjid At-Taqwa Doropeti, Bang Zul bersilaturrahim dan berdialog dengan masyarakat sekaligus menyerahkan bantuan.

Menurut Gubernur, pabrik pengolahan tebu yang menghasilkan gula sekarang sudah ada bukan lagicita cita. Berikutnya akan ada pabrik pengolahan jagung sebesar ini di Dompu tinggal tunggu waktu saja di tempat ini.

Bahkan, ditambah pabrik pengolahan industri ekstraktif seperti tembaga emas juga hadir di Dompu, maka bukan mustahil Kabupaten Dompu akan menjelma menjadi sentra baru pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

“Tapi semuanya tidak ada manfaatnya kalau pendidikan masyarakat lokal tidak maju. Dan nanti saya akan berbicara dengan pimpinan PT. SMS dalam waktu tidak terlampau lama, mudah mudahan entah sekolah kejuruan, kampus atau akademi harus ada di daerah ini supaya teman teman di dompu tidak menjadi penonton di daerah sendiri,” ujarnya.

Bang Zul menekankan, agar pemerintah tidak mempersulit dunia usaha maupun investasi dan masyarakat harus berkontribusi dengan kehadiran dunia usaha.

“Tugas pemerintah adalah memberikan bantuan dunia usaha, agar masyarakat juga berkontribu. Dunia usaha akan menderita kalau tujuan semata hanya cari uang dan keuntungan, Tidak mungkin ada keberkahan kalau masyarakat di sekitar pabrik kesusahan. Tujuan bisnis supaya kita bisa tumbuh utuh sebagai manusia secara bersama dan ini harus ketemu antara pengusaha dengan masyarakat,” kata Bang Zul.

Selanjutnya, Gubernur NTB menyerahkan bantuan kepada dua mesjid di desa Doropeti kabupaten Dompu dan penyerahan bantuan berupa bibit, pupuk organik dan peralatan inseminasi kepada masyarakat.

Acara terakhir, Gubernur NTB memfasilitasi  dialog antara PT. SMS dan masyarakat sekitar untuk mengetahui masalah dan solusi yang diharapkan oleh kedua belah pihak.

Acara ini dihadiri oleh Ketua DPRD kabupaten Dompu, Direksi PT. SMS, Camat Pekat dan Para Kepala Desa, dan Tokoh Agama dan Masyarakat.

HmsNTB

Program Mawar Emas merupakan salah satu bentuk nyata keterlibatan Pemerintah Provinsi dalam Muamalah Maliyah, Ijtimaiyah dan Fardiyah 

KOTA BIMA.lombokjournal.com ––

Masyarakat Kota Bima menyambut antusias Program Melawan Rentenir Berbasis Masjid atau disingkat Mawar Emas. Bagi masyarakat Kota Tepian Air itu,

Program gagasan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah itu menjadi solusi masalah rentenir di tengah masyarakat. Bahkan menurut mereka, salah satu penyebab kemiskinan adalah rentenir.

Karena itu, kehadiran Program Mawar Emas itu bisa menjadi solusi kesejahteraan masyarakat, terutama bagi pengusaha atau para pelaku UMKM di Kota Bima.

Hal itu terungkap saat Sosialisasi Program Mawar Emas dan Pelantikan Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Daerah Kota Bima, di Aula Kantor Walikota Bima, Jumat (11/09/20).

Sekretaris Kota Bima, Mukhtar Landa, S. Sos., M. Si mengungkapkan, kehadiran Program Mawar Emas dan MES di Kota Bima merupakan berkah.

“Pada hari ini kita dan bumi Kota Bima ini kedatangan berkah. Mulai hari ini komitmen kita menjalankan dan membumikan Ekonomi Syariah telah kita semarakkan dan telah kita formalisasikan,” ungkap Sekda yang juga Ketua MES Daerah Kota Bima.

Ia mengajak para pengurus MES untuk sama sama komitmen dengan amanah suci tersebut.

“Kalau sebelum ini masyarakat kita banyak berinteraksi dengan para rentenir maka sejak saat ini masyarakat kita harus banyak berinteraksi dengan MES dan Perbankan Syariah,” jelasnya.

Sosialisasi Program Mawar Emas itu dimoderatori Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, Najamuddin, S. Sos., MM itu.

Asisten Bidang Administrasi dan Umum Setda NTB, Dr. H. Lalu Syafi’i yang mewakili Gubernur NTB menjelaskan, dalam ekonomi politik Islam keterlibatan pemerintah menyangkut seluruh hajat hidup masyarakat, dan yang tidak kalah penting ialah aspek muamalah.

“Kita mengenal ada banyak jenis muamalah ada maliyah ada ijtimaiyah bahkan ada juga Muamalah fardiyah. Semua jenis muamalah itu pemerintah harus terlibat,” katanya.

Dikatakan, Program Mawar Emas merupakan salah satu bentuk nyata keterlibatan Pemerintah Provinsi dalam Muamalah Maliyah, Ijtimaiyah dan Fardiyah sekaligus. Dalam syariah dilarang riba.

Maka program ini dibentuk dengan akad qordul Hasan. Riba telah merasuki dan merusak tatanan keluarga dan masyarakat. Banyak sekali perceraian disebabkan oleh praktik riba ini.

Ditegaskan Syafi’i, salah satu tujuan program mawar Emas ini ialah terwujudnya masyarakat yang disiplin, jujur, amanah dan sadar spiritual.

“Tujuan selanjutnya ialah  menguatkan kohesi sosial dan menhindari konflik horizontal,” ungkapnya.

Ketua Umum PW MES NTB, Dr. Baiq Mulianah menuturkan, Syariah Islam sebagai The World View dan Life Style Umat Islam telah menentukan norma-norma dan etika dalam pembangunan masyarakat.

Dalam aspek transaksi contohnya, Islam menetapkan asas dasar transaksi ekonomi ialah tarodhi (saling ridhai) dan ta’awun (saling tolong menolong). Serta menghindari kezaliman dan kecurangan.

Transparansi dalam transaksi ekonomi menjadi syarat mutlak.

Menurut Mulianah,  berdasarkan perspektif lahirlah Mawar Emas. Kenapa harus berbasis Masjid? Sebagai wujud kepada sujud kepada Allah, selalu mendatangi rumahNya.

“Keberkahan Masjid inilah yang kita harapkan. Apabila kita melihat sejarah keberhasilan Rasulullah dalam membangun Masyarkat ialah dengan memulai dan memusatkan semua pergerakan di Masjid,” jelas Rektor Universitas Nahdlatul Ulama NTB itu.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Kota Bima,  Ketua MUI Kota Bima jajaran Bank NTB Syariah dan PNM Kota Bima.

HmsNTB

Sumber Daya manusia (SDM), khususnya yang berkaitan dengan perakitan mobil, dikerjakan sekolah kejuruan yang memiliki spesifikasi di bidang otomotif

MATARAM.lombokjournal.com —  PT Gerbang NTB Emas (GNE) optimis menyelesaikan target produksi 1000 unit mobil listrik di tahun 2020 ini.

Optimisme itu muncul karena semua aspek bisnis produksi maSsal sudah tersedia. Mulai dari permodalan, manajemen produksi, hingga pasar.

“Sekarang Mandiri, Bukopin, BRI, BNI, Bank NTB semua Bank itu jadi mitra kita,” terang Direktur Utama PT GNE Samsul Hadi kepada lombokjournal.com. Jum’at (11/09/20).

Terkait pasar, PT GNE menjelaskan tidak khawatir. Sebab nantinya, mobil listrik tersebut akan dibeli oleh desa-desa yang ada di seluruh NTB sebagai kendaraan operasional desa dalam mengangkut sampah masyarakat.

Di NTB saat ini, ada ribuan desa yang siap memesan. Belum termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi.

“Berapa desa yang ada di NTB? Ini belum termasuk OPD yang juga memesan,” katanya.

Untuk Sumber Daya manusia (SDM), khususnya yang berkaitan dengan perakitan mobil, dikerjakan sekolah kejuruan yang memiliki spesifikasi di bidang otomotif.

Mobil listrik hasil produksi PT GNE

Khususnya sekolah kejuruan yang pernah berprestasi membuat mobil listrik.

Selain dengan sekolah, nantinya PT GNE berencana melibatkan para alumni sekolah kejuruan tersebut untuk bergabung mengerjakan produksi massal tersebut.

“Saat ini SMK Lingsar. Masih dipusatkan di sana untuk produksi. Nanti semuanya akan dipusatkan di sini (lkasi milik PT GNE),” ujarnya.

Untuk bahan baku produksi mobil listrik, 80 persen dibuat di NTB. Hanya motor penggerak dan batre yang masih harus didatangkan dari luar.

Ast

Tak hanya modal untuk produksi mobil listrik, sampai saat ini, semua kegiatan usaha PT GNE belum disertai modal dari pemerintah

MATARAM.lombokjournal.com ––

Rencana PT Gerbang NTB Emas (GNE) memproduksi masal 1000 unit mobil listrik telah didasarkan pada kalkulasi bisnis yang matang, dengan menjadikan pihak swasta sebagai mitra kerja.

Sumber biaya untuk modal produksi seluruhnya didapatkan PT GNE dari kerjasama dengan beberapa perbankan di NTB.

Belum ada suntikan modal dari anggaran pemerintah sampai saat ini.

“Siapa investornya, investornya perbankan. Sekarang Mandiri, Bukopin, BRI, BNI, Bank NTB semua Bank itu jadi mitra kita,” terang Direktur Utama PT GNE Samsul Hadi kepada lombokjournal.com, Kamis (10/09/20).

Perbankan jadi pilihan mitra kerja PT GNE dengan mengedepankan prinsip saling menguntungkan.

Dikatakan, kerjasama dengan Bank sangat dimungkinkan ketika prospek usaha yang dijalankan menguntungkan mereka. Dan sejauh Samsul memimpin PT GNE, perbankan memberikan kepercayaan penuh dalam penyediaan modal.

“Kalau perbankan itu sangat mudah. Kalau dia melihat bisnis itu bisa sustainable, pasti diambil. Karena ada marjin di situ. Karena kalau dia nggak ikut dia juga yang rugi. Ada bisnis kok kita bisa garap sama-sama, kita bagi-bagi,” paparnya.

Belum Ada Anggaran dari Pemerintah NTB untuk Modal Usaha PT GNE

Dijelaskan, tak hanya modal untuk produksi mobil listrik, sampai saat ini, semua kegiatan usaha PT GNE belum disertai modal dari pemerintah.

“Kan dari pemerintah nggak ada. Dari saya masuk itu semua back up-nya perbankan. Jadi kita bisnis aja,” katanya.

Belum adanya anggaran pemerintah yang masuk ke PT GNE disebabkan perubahan Peraturan Daerah (Perda) yang menyebut anggaran 100 miliar rupiah untuk PT GNE mulai digunakan 2021 mendatang.

Itu pun kalau ketersediaan anggaran Pemprov cukup memadai.

“Nanti pada tahun 2021,” ungkapnya.

Di luar itu, Pemda sudah seharusnya menyertakan modal ke BUMD.

Berkaca pada BUMD di luar daerah, hampir semuanya didanai Pemda. Dan dana yang mengalir ke BUMD-BUMD tersebut sangat besar.

“Kalau BUMD-BUMD di DKI itu sampai 1,2 triliun per tahun,” jelasnya.

Semakin besar anggaran pemerintah NTB ditaruh di PT GNE, semakin besar deviden yang nantinya PT GNE setor.

“Makanya kita minta penyertaan modalnya lebih besar perusahaannya juga lebih kompetitif dengan perusahaan lain. Maka kita besarkan penyertaan modalnya. Karena dimana-mana BUMD itu besar-besar penyertaan modalnya,” jelasnya.

Sebelumnya pengamat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram Dr. M. Firmansyah menyebut karakteristik BUMD yang sehat ketika mampu meyakinkan investor swasta menjadi mitra kerja.

Kemandirian finansial BUMD jadi hal mutlak untuk meraih kepercayaan publik bisnis yang lebih besar.

“Dan karakteristik perushaaan yang sehat itu di situ. Mandiri dalam finansial, ada mitra yang dipercaya untuk kerja sama atau lembaga keuangan percaya untuk beri pinjaman. Karena trust bahwa bisnis ini akan bisa berjalan baik,” paparnya.

Ast

Mawar Emas merupakan program untuk membantu UMKM dan pedagang-pedagang kecil yang selama ini lebih nyaman dan lebih mudah meminjam ke rentenir dengan berbunga tinggi

KAB BIMA.lombokjournal.com –

Program Melawan Rentenir Berbasis Masjid, atau disingkat Mawar Emas yang diluncurkan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, pertengahan Agustus  di Kabupaten Lombok Timur, kini disosialisasikan di Kabupaten Bima.

Program tersebut digagas untuk membantu UMKM dan pedagang kecil di daerah, khususnya di Kabupaten Bima.

Sosialisasi program Mawar Emas digelar oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) NTB bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi NTB, di Aula Kantor Bupati Bima, Kamis (10/09/20).

Hadir dalam kesempatan tersebut Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda NTB, Dr. H. Lalu Syafi’i, MM, Ketua MES Provinsi NTB, Ketua MUI Kabupaten Bima, dan pengurus Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bima.

Hadir dalam kegiatan itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, Najamuddin Amy, S.Sos., MM., jajaran Bank NTB Syariah dan PNM. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pelantikan Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah, Kabupaten Bima.

Mewakili Gubernur, Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda NTB, Dr. H. Lalu Syafi’i, MM berharap program Mawar Emas di Kabupaten Bima segera dilasaksanakan untuk membantu para UMKM dan masyarakat kecil yang sering terjerat rentenir.

Nama besar NTB sebagai Provinsi dengan dengan penduduk mayoritas Muslim mesti dikokohkan dengan ikut memperbaiki sistem ekonominya ke ekonomi Islam.

“Berangkat dari kesadaran inilah Pemda bersama MES, OJK, Bank NTB Syariah dan PNM bekerjasama menciptakan Mawar Emas,” katanya.

Program Mawar Emas merupakan program untuk membantu UMKM dan pedagang-pedagang kecil yang selama ini lebih nyaman dan lebih mudah meminjam ke rentenir dengan berbunga tinggi.

Dengan lahirnya program Mawar Emas ini, pedagang dan masyarakat kecil akan dapat difasilitasi dan didekatkan dengan institusi keuangan. Sehingga mampu mendapatkan pinjaman dan memperoleh modal dengan lebih mudah dan lebih nyaman, dibandingkan ke rentenir.

Ketua MES NTB, Dr. Hj. Baiq Mulianah menjelaskan, MES terus berupaya memberikan pelayanan untuk umat dalam pembangunan ekonomi Syariah selama 20 tahun terakhir.

Menurutnya, dalam transaksi ekonomi Islam , salah satu hal yang paling penting adalah mekanisme akad yang menjadi asas dalam ekonomi Syariah.

“Apabila akadnya benar, sesuai syariah, maka Insya Allah perjalanan bisnis nya juga akan halal dan tayib,” jelasnya.

MES mengambil bagian untuk memberikan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya ekonomi syariah.

“Alhamdulillah Program Mawar Emas ini lahir karena kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB, OJK, Bank NTB Syariah dan PNM,” tuturnya

Ia juga menegaskan, MES berkomitmen untuk bekerjasama dengan semua institusi dan organisasi untuk membumikan ekonomi syariah.

Jajaran Bank NTB Syariah yang diwakili M. Nur Rahmat menjelaskan sebagai wujud dari komitmen program ini, Bank NTB Syariah sudah menyediakan Rp 1 milyar dan lebih kurang Rp 400 juta telah disalurkan setelah satu bulan diresmikan oleh Gubernur.

“Dan proses terus berjalan. Kami juga ada pelatihan pelatihan takmir yang bekerjasama dengan MES,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala OJK Provinsi NTB Farid Faletehan selaku Pengarah TPAKD Provinsi NTB dalam beberapa kesempatan menekankan, pentingnya akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku usaha mikro.

Kehadiran Mawar Emas diharapkan mampu melepaskan masyarakat dari rentenir dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah NTB.

Ke depan, TPAKD NTB akan mengundang keterlibatan lembaga jasa keuangan lainnya, agar Mawar Emas dirasakan manfaatnya di seluruh penjuru NTB.

HmsNTB

Lembaga bisnis yang baik idealnya dikelola dengan profesional. Seperti mengajak pihak swasta untuk berinvestasi

MATARAM.lombokjournal.com — Rencana PT Grbang NTB Emas (GNE) memproduksi 1000 unit mobil listrik tahun 2020,  mendapat apresiasi berbagai pihak.

Hal tersebut dinilai sejalan dengan visi Gubernur dalam menumbuhkan industrialisasi di NTB.

Tapi, besarnya biaya produksi yang dibutuhkan PT GNE guna merealisasikan rencana tersebut, memunculkan pertanyaan terkait siapa investor yang siap mendanai.

“Mengupayakan supaya investor yang mendanai rencana produksi masal itu, bisa segera diumumkan kepada publik. Sehingga publik juga ikut merasakan semangat yang sekarang ada di PT GNE,” ujar Ervin Kaffah, Dewan Pengurus Fitra NTB, kepada lombokjournal.com. Rabu, (09/09/2020).

Perlunya PT GNE mengumumkan siapa investor yang mendanai, jadi indikasi positif terkait keseriusan PT GNE menjalankan dan mengelola perusahaan darah secara profesional.

Jika tidak, akan muncul kesan di masyarakat PT GNE hanya ‘sedang bermimpi’.

Kendati mimpi tersebut bagus untuk memulai langkah panjang industrialisasi di Provinsi NTB, namun langkah nyata tetap lebih penting dalam mengelola bisnis.

“Ya mimpi yang bagus, yang seharusnya berusaha untuk diwujudkan. Semestinya ya sungguh-sungguh untuk diwujudkan untuk menunjukkan bahwa sudah saatnya NTB ini industrialisasi seperti yang diharapkan Pak Gubernur,” ungkapnya.

Jangan Hanya Tunggu Anggaran Pemerintah

Adanya investor jadi bukti PT GNE menjalankan usahanya tidak melulu mengharap kucuran anggaran Pemprov NTB.

Jika masih bergantung pada anggaran Pemda, ‘mimpi’ tersebut sulit terealisasi pada tahun ini. Sebab banyak proses ditempuh sebelum mendapat anggaran.

“Umumkan ke publik siapa Investornya. Artinya akan cukup layak, cukup reliable-lah mimpi itu untuk diwujudkan. Tapi kalau misalnya membayangkan itu dari duit Pemda ya kan panjang juga proses yang harus dilewati untuk mendapatkan dana sebesar itu,” terangnya.

Pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Dr. M. Firmansyah menjelaskan,  fungsi BUMD seperti PT GNE sama dengan fungsi BUMN pada skala nasional.

Sama-sama perusahaan pendulang pendapatan untuk pemerintah.

Artinya, tujuan utama dibentuknya perusahaan untuk menambah pemasukan pemerintah dari sektor bisnis.

Lembaga bisnis yang baik idealnya dikelola dengan profesional. Seperti mengajak pihak swasta untuk berinvestasi.

Jika BUMD seperti PT GNE hanya mengharapkan kucuran dana dari Pemda, maka fungsinya tidak berbeda dengan Dinas selaku perpanjangan tangan Gubernur dalam mengelola pemerintahan.

“BUMD atau BUMN itukan perushaaan milik pemerintah. Tujuannya meningkatkan pendapatan pemerintah. Sehingga, memang pembiayaannya dari pemerintah sebagai pemegang saham. Namun, sebaiknya harus berpikir untuk mandiri secara finansial. Disitulah perlu manajemen yang lihai melihat peluang bisnis. Kalau terus dianggarkan dari pemerintah dong sama kayak Dinas-dinas,” jelasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Direktur Umum PT GNE Samsul Hadi menyampaikan jika perusahaan yang dipimpinnya berencana memproduksi masal 1000 unit mobil listrik dengan melibatkan sekolah kejuruan yang memiliki rekam jejak sukses memproduksi mobil listrik sendiri.

Ast

Pran Bank NTB Syariah dalam mendongkrak peringkat literasi dan inklusi keuangan syariah secara nasional sangat besar

MATARAM.lombokjournal.com – “Kami (Komisi III DPRD NTB) tentu mengapresiasi atas apa yang telah dicapai oleh pihak Bank NTB Syariah,” ungkap Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi, Minggu (06/09/20) di Mataram.

Memasuki smester II tahun 2020, Bank NTB Syariah mendapatkan tiga penghargaan sekaligus dalam ajang bergengsi TOP BUMD Award 2020 akhir Agustus.

Ketiga penghargaan itu, yaknin TOP Pembina BUMD 2020 kepada Gubernur DR H. Zulkieflimansyah, TOP BUMD Awards 2020 # BPD # Bintang 4 kepada Bank NTB Syariah, dan TOP CEO BUMD 2020 untuk Direktur Utama Bank NTB Syariah H Kukuh Rahardjo.

Bank NTB Syariah juga memiliki predikat yang sangat bagus dalam jajaran bank umum kegiatan usaha (BUKU) 2 dengan asset di bawah Rp 10 triliun.

Bank NTB Syariah yang baru pertama di-rating oleh Biro Riset Infobank (birI) sejak konversi tahun 2018 lalu langsung memimpin dengan menempati urutan pertama.

BACA JUGA ;  Gubernur Puji Bank NTB Syariah, Salah Satu Bank Daerah Terbaik di Indonesia

Menurut Sambirang Ahmadi,, raihan penghargaan itu juga menjadi salah satu bukti atas pencapaian kinerja konsisten yang ditunjukkan Bank NTB Syariah sejak awal tahun 2020.

“Kalau menurut saya, itu luar biasa. Tiga penghargaan sekaligus diraih,” sanjung Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil V Kabupaten Sumbawa-KSB  tersebut.

Kendati demikian, ia berharap pihak Bank NTB Syariah tidak berpuas diri. Terutama dalam tingkatan kinerja, sekaligus meraih prestasi.

“Harapan kami, jangan cepat berpuas diri. Bila perlu berbagai prestasi atau penghargaan yang diraih itu dapat dijadikan suplemen atau motivasi meningkatkan kinerja untuk terus lebih baik lagi,” kata Pimpinan Fraksi PKS DPRD NTB itu.

Direktur Utama Bank NTB Syariah H. Kukuh Rahardjo, mengatakan penghargaan tersebut menjadi pemacu semangat seluruh insan Bank NTB Syariah untuk bekerja maksimal.

Pihaknya ingin terus menghadirkan beragam terobosan kreatif dan inovatif, dalam memberikan layanan kepada seluruh nasabah dan stakeholder NTB Syariah, serta meningkatkan performa usaha.

Kukuh mengatakan, penghargaan ini diberikan atas penilaian juri yang merupakan tokoh-tokoh kredibel dari berbagai bidang.

Yaitu diantaranya akademisi, pakar manajemen, praktisi dunia usaha, hingga konsultan bisnis dengan melakukan beberapa tahapan assessment diikuti oleh 200 nominasi BUMD Terbaik yang sebelumnya sudah diseleksi dari lebih 1.149 BUMD di seluruh Indonesia.

Kegiatan TOP BUMD Awards ini, diselenggarakan secara berkesinambungan tiap tahun, sejak tahun 2016. Untuk tahun 2020 ini, tema yang diangkat adalah Strategi Keberlangsung Bisnis BUMD di Era New Normal.

“Penghargaan ini diberikan, karena dewan juri menilai bahwa keberhasilan kinerja BUMD tentu tidak lepas dari peran, kontribusi dan dukungan serta bimbingan dari kepala daerahnya, dalam hal ini Bapak Gubernur NTB mewakili Bupati/Walikota,” ungkap Kukuh.

Dongkrak Literasi Keuangan Nasional

Untuk diketahui, peran signifikan Bank NTB Syariah mendongkrak peringkat literasi dan inklusi keuangan syariah secara nasional.

Di sisi lain, kehadiran Bank NTB Syariah setelah dikonversi tahun 2018 lalu telah membuat masyarakat NTB semakin terbuka dan memahami serta menggunakan produk dan jasa industrI keuangan syariah.

Menurut Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Farid Faletehan, peningkatan yang sangat signifikan terkait posisi peringkat literasi dan inklusi keuangan syariah di NTB tak terlepas dari peran penting Bank NTB setelah bertransformasi menjadi Bank NTB Syariah.

“Peran Bank NTB Syariah dalam meningkatkan peringkat literasi dan inklusi keuangan syariah di NTB,” tuturnya.

Farid mengakui,  peran Bank NTB Syariah dalam mendongkrak peringkat literasi dan inklusi keuangan syariah secara nasional sangat besar.

Pada tahun 2016 lalu (Bank NTB belum konversi ke syariah), posisi indeks literasi keuangan syariah Provinsi NTB secara nasional di angka 5,1 persen, maka pada akhir tahun 2019 meningkat signifikan menjadi 22,05 persen.

Kenaikan indeks literasi keuangan syariah tersebut membawa posisi NTB melejit naik peringkat menjadi posisi ke 3 tingkat nasional dari sebelumnya peringkat 23. Ini juga berdampak langsung terhadap indeks inklusi keuangan syariah yang meningkat signifikan secara nasional.

Jika di tahun 2016 silam, indeks inklusi keuangan syariah NTB di angka 8,4 persen, naik menjadi 16,7 persen di akhir tahun 2019.

Dengan demikian hal ini juga mendongkrak posisi peringkat inklusi dari sebelumnya di peringkat 16 menjadi posisi 6 nasional.

ano