Harga rumput laut sebesar 22 ribu per kilogram, sebelum diekspor rumput lautnya akan dikemas dengan ukuran 30 kilo

MATARAM.lombokjournal.com –

Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada bulan Oktober ini akan mengekspor Rumput laut kering putih.

Jumlah permintaan rumput laut kering siap konsumsi cukup besar, mencapai 12 ton perbulan.

Kepala Dinas Perdagangan NTB, Fathurrahman menyatakan, Jum,at (09/10/20) di Mataram, rumput laut kering yang akan diekspor dikelola oleh 40 petani.

Hasil produksi petani ini akan dibeli oleh pihak swasta yang akan menjualnya ke pihak China,Thaiwan dan Jepang,

Terkait dengan jumah rumput laut di NTB sudah terpenuhi. NTB sendiri terkenal dengan produksi rumput laut sehingga bisa memenuhi permintaan konsumen. Produksi rumput laut yang diekspor berjenis Cottoni.

“Bagus untuk tahap awal, permintaannya sampai 12 ton per bulan yang dikosnumsi siap makan, sehingga produksinya benar-benar harus diteperhatikan kualitasnya,” kata Fathurrahman.

Bantuan Dinas Perdagangan yakni memeberi alat kepada petani sehingga bisa mempertahankan kwalitas rumput lautnya.

Harga rumput laut sebesar 22 ribu per kilogram, sebelum diekspor rumput lautnya akan dikemas dengan ukuran 30 kilo.

“Dinas Perdagangan mendorong agar expor rumput laut bisa dilakukan dengan jumlah besar,dipastikan. Rumput laut jenis Cotooni ini akan terus dilakukan,” kata Fathurrahman.

AYA

Dalam menurunkan angka kemiskinan, peran investasi sangatlah penting

LOBAR.lombokjournal.com –

Kolaborasikan kepentingan ekonomi dan lingkungan,  NTB akan menjadi mode  bagi sebuah konsep pembangunan.

Hal itu disampaikan Asisten II Setda Provinsi NTB, Ir. H. Ridwan Syah saat mewakili Gubernur pada  konsultasi publik materi teknis rencana tata ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Rinjani dan sekitarnya,  Rabu (07/10/20) di Hotel Sheraton Senggigi.

“Lombok atau NTB ini bisa menjadi sebuah mode bagi sebuah konsep pembangunan yang mengawinkan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, di dalam konsep revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) NTB, konsep ini dikenal dengan LECI “Lombok Equal City Island”. Konsep ini mengkolaborasikan kepentingan pemerintah pusat, pemerintah daerah serta kearifan lokal.

Ridwan Syah  juga menyampaikan, beberapa isu penting dalam pembangunan NTB, salah satunya adalah angka kemiskinan yang mencapai 13,9 persen dengan jumlah penduduk lebih dari 5 juta jiwa.

“Dengan jumlah penduduk kami yang 5 juta lebih, angka kemiskinan di NTB masih cukup tinggi yaitu 13,9 persen, tahun lalu dari catatan BPS angka kemiskinan kami 13,8 persen, naik 0,09 perssen, naik sedikit sebenarnya,” paparnya.

Meskipun hanya mengalami sedikit penambahan, namun dengan tambahan tersebut juga dapat menggambarkan,  NTB masih cukup bisa bertahan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih positif di masa pandemi ini.

Tapi, Ridwan justru mengatakan, pertumbuhan tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi yang semu.

“Meskipun kami masih cukup bisa bertahan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih positif, tetapi sesungguhnya pertumbuhan ekonomi itu menurut kami merupakan pertumbuhan yang semu, tidak inklusif karena di dalamnya didominasi oleh ekspor tambang,” ucapnya.

Perekonomian yang inklusif tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi yang juga dapat  merepresentasikan pertumbuhan yang nyata  pada berbagai sektor terutama sektor pertanian dan sektor pariwisata juga sektor-sektor lainnya.

Pengolahan hasil pertanian

Sehingga industrialisasi menjadi penting dalam meningkatkan nilai tambah pengolahan produk-produk hasil pertanian, perkebunan, maupun peternakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami menghindari, membatasi mengirim barang-barang atau bahan mentah keluar daerah. Kami olah dulu disini, minimal menjadi barang setengah jadi sehingga memberikan nilai tambah dan membuka lapangan pekerjaan. Harapannya dengan adanya lapangan pekerjaan meningkatkan kesejahteraan dan otomatis menurunkan angka kemiskinan,” ucap Ridwaan Syah.

Dalam menurunkan angka kemiskinan tersebut peran investasi sangatlah penting ,sehingga menjadi sangat penting pula untuk memastikan tata ruang untuk investasi sehingga tata ruang dapat menjadi pendorong munculnya berbagai investasi.

“Oleh karena itu kami berharap dalam konteks itu bagaima rencana tata ruang kita bisa menjadi pendorong bagi investasi bukan sebaliknya. Bukan tata ruang yang akhirnya menjadi penghambat investasi, tetapi harusnya dibalik. Justru tata ruang mendorong munculnya investasi,” harapnya.

Rr/HmsNTB

Petani didorong tidak menyerah di masa pandemi, caranya dengan mengolah bahan baku hasil pertanian, peternakan dan perikanan menjadi bahan pangan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi

LOTENG.lombokjournal.com  –

Ketua TP-PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M.Sc mengatakan, saat mengalami pandemi tidak boleh menyurutkan lsemangat berusaha , tetap semangat memberikan karya, memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas

Hj Niken mengatakan itu saat meresmikan Ruang Pengolahan Hasil Ternak di Desa Teruwai Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Selasa (06/10/20).

Salah satu sektor yang sangat diharapkan mampu berkontribusi dalam peningkatan ekonomi adalah sektor pertanian, peternakan dan perikanan serta produk turunannya.

Hj. Niken mengapresiasi masyarakat yang sudah berusaha membangkitkan ekonomi di tengah pandemi .

Ia berharap agar aktivitas pengolahan hasil tani ternak di Desa Teruwai bisa menjadi contoh bagi yang lain untuk tidak menyerah di masa pandemi ini.

Caranya yaitu dengan mengolah bahan baku hasil pertanian, peternakan dan perikanan menjadi bahan pangan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

“Dengan dukungan berbagai pihak, mudah-mudahan apa yang kita resmikan hari ini bisa menginspirasi dan memberikan semangat bagi saudara-saudara kita yang lainnya untuk bisa bangkit bersama,” ungkapnya.

Setelah pengguntingan pita, Bunda Niken langsung meninjau produk-produk olahan yang berupa telur kemasan, ayam bakar kemasan serta produk olahan lainnya.

Ia  juga memberikan saran untuk produk yang dihasilkan oleh masyarakat ini agar diberikan merk dagang dan dipasarkan juga secara online. Mengingat era digital semakin memudahkan orang untuk bertransaksi jual beli.

“Nantinya produk olahan ayam ini bisa dipasarkan secara online, di NTB ada NTB Mall tempat pemasaran produk secara online,” sarannya.

Salah satu Pengurus Kelompok Tani Ternak Desa Teruwai, H. Sukardi menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada Pemerintah Provinsi, yang memberikan perhatian kepada Kelompok Tani Ternak di Desa Teruwai hingga dapat bangkit seperti ini.

“Rasa terimakasih kami yang sangat mendalam, yang tidak henti-hentinya membina kami, Pemerintah Provinsi NTB selalu hadir di tengah kami apa lagi di masa pandemi ini. Sangat luar biasa,” ungkapnya.

Turut hadir pada acara tersebut, Asisten I Setda NTB Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, Kepala Dinas Peternakan  dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Ir. Hj. Budi Septiani, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah Lalu Iskandar, dan Ketua TP-PKK Kabupaten Lombok Tengah Hj. Baiq Irma Budiani Suhaili.

Rr/HmsNTB

Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi pendampingan yang berkelanjutan

MATARAM.lombokjournal.com –

Ketua Umum Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah membuka acara bimbingan manajemen Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi warga binaan LKS/LKSA Kabupaten/Kota se Pulau Lombok, di Pondok Pesantren Darul Qur’an, Bengkel, Kabupaten Lombok Barat (Lobar),  Senin (28/09/20).

Dalam kesempatan itu, Hj. Niken mengapresiasi kegiatan yang telah diselenggarakan oleh LKKS dan LKSA Provinsi NTB.

Menurutnya,tugas LKKS Provinsi adalah melakukan pembinaan, pendidikan dan juga memberikan contoh model layangan kesejahteraan sosial yang baik kepada masyarakat di seluruh Provinsi NTB.

Ia menyadari, penyelenggaran LKS/LKSA masih memerlukan banyak bimbingan  dan bantuan dari semua pihak, apalagi di masa pandemi ini.

“Ketika keadaan ekonomi menjadi lebih sulit, memang ini menjadi sebuah program dari LKKS provinsi, bahwa kita ingin melaksanakan kegiatan bimbingan agar LKS/LKSA memiliki kemampuan untuk membiayai kegiatannya sendiri, membiayai anak – anak yang ada dalam lembaganya sendiri dan membiayai orang – orang yang memang berada di dalam tanggung jawabnya,” ungkapnya.

Hj Niken berharap, kesempatan ini dimanfaatkan sebaik baiknya oleh peserta Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Kegiatan ini diharapkan bukan hanya menjadi tiga hari saja, tapi bisa menjadi pendampingan yang berkelanjutan, karena itu akan membutuhkan waktu, membutuhkan proses dan dukungan dari kita semua terima kasih banyak.

“Harapan kami pelatihan itu tidak hanya tiga hari, kalau tidak didampingi, tidak dijaga semangatnya, kami khawatir itu semua akan mudah hilang karena tantangan untuk sukses tidak mudah,sukses itu akan membutuhkan waktu, membutuhkan proses dan dukungan dari kita semua,”pungkasnya.

TGH Azhar Rasyidin M.Pd, Ketua Pelaksana kegiatan menyampaikan, tujuan dari kegiatan ini yang pertama adalah terselenggaranya sosialisasi dan penguatan manajemen mengenai arah kebijakan dan peraturan yang mendasari penyelenggaraan LKSA.

Kemudian peserta kegiatan termotivasi untuk merintis usaha ekonomi produktif yang diadakan LKKS Provinsi NTB. Dan yang terakhir, lembaga sosial memiliki usaha ekonomi produktif sebagai pemasukan tambahan dalam pengelolaan lembaga masing-masing.

Kegiatan pembukaan acara ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB H. Ahsanul Khalik Sos., MH, Ketua Baznas Provinsi NTB, Perwakilan dari Bank NTB Syariah,Ketua Lembaga Darul Quran, anggota LKKS Provinsi NTB, dan Peserta Bimbingan Manajemen Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

HmsNTB

Mandalika akan menjadi arena Indonesia untuk mengejar pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19

LOTENG.lombokjournal.com—

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate didampingi Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, mengikuti rapat koordinasi (rakor)  dukungan pembangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah pariwisata super prioritas Provinsi NTB, di Novotel Resort and Villas, Kamis (24/09/20).

Rakor tersebut berlangsung usai Menkoinfo meninjau langsung Miniatur Circuit Mandalika di KEK Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng),

Menkominfo Johnny G. Plate, menyampaikan rasa bahagianya dapat berkunjung kembali ke NTB.

Kedatangannya kali inipun dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden terkait akselerasi transformasi digital sebagai antisipasi bangsa Indonesia terhadap Covid-19.

Kunjungan kerja (kunker) ke NTB kali ini, Menkominfo membawa dua tugas utama, yakni memastikan kesiapan penyelesaian pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), untuk desa-desa yang belum ada cakupan sinyal 4G di NTB.

Tugas selanjutnya yaitu memastikan pengembangan infrastruktur TIK destinasi wisata super prioritas Mandalika terlengkapi.

“Salah satu sektor yang menjadi pondasi kuat untuk lompatan besar Indonesia di masa Covid dan setelah Covid nanti adalah menyelesaikan kebijakan di sektor Informatika dan Telekomunikasi,” ujarnya.

Tanpa tersedianya infrastruktur TIK, lanjut Johnny, maka usaha untuk masuk ke akselerasi transformasi digital tentu terkendala.

Namun bila dilengkapi dengan pembangunan infrastruktur TIK yang baik dan dihadirkannya sinyal 4G di seluruh wilayah nasional, khususnya di wilayah administratif pemerintahan, diharapkan akan mendorong Indonesia untuk mengawali kesiapan Indonesia menjadi bangsa digital.

“Disamping BTS yang akan dibangun, Kominfo juga akan menyediakan akses internet untuk wilayah yang belum tersedia sinyal 4G langsung di satelit, karenanya Kominfo nanti akan memperluas ketersediaan kapasitas satelit, yang saat ini untuk mendukung kebutuhan telekomunikasi nasional kita,” ujarnya.

Johnny memastikan, Mandalika menjadi prioritas dalam pembangunan sarana dan prasarana, serta Mandalika akan menjadi arena Indonesia untuk mengejar pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19.

Johnny mengajak seluruh elemen untuk berkolaborasi, berkoordinasi untuk mendukung, juga memastikan pembangunan tersebut dapat diselesaikan tepat waktu, dengan hasil yang optimal dan maksimal.

“Komitmen pemerintah, komitmen Bapak Presiden tetap tinggi, memastikan menyelesaikan seluruh sarana dan prasarana di lima wilayah destinasi bahkan menambah lima destinasi lagi, sehingga menjadi 10 destinasi wisata yang menjadi prioritas,” ucapnya.

Masa pandemi tetap produktif

Sementara itu, Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah menyampaikan, pandemi Covid-19 bukanlah halangan  untuk tetap produktif. Munculnya pandemi ini justru menjadi penyemangat dan tantangan untuk terus membangun dan terus berlari.

Gubernur menilai, Menteri Johnny  memiliki semangat yang luar biasa dalam bersinergi membangun negeri.

“Beliau hari ini datang ke NTB, mudah-mudahan ini memaksa Telkomsel, Telkom dan lain-lainnya untuk perubahan yang ada di tempat kita,” ungkap Bang Zul.

Hal itu disampaikan Bang Zul saat memberikan sambutan pada rakor yang bertajuk “Pembangunan BTS dan Akses Internet di Wilayah NTB” tersebut.

Dengan adanya dukungan pembangunan dari Kementerian Kominfo ini, NTB pada tahun 2021 mendatang mampu menjadi tuan rumah yang baik untuk pelaksanaan event akbar MotoGP yang menjadi etalase Nasional.

“Atas nama Pemerintah NTB, atas nama masyarakat NTB, kami ucapakan selamat datang , mudah-mudahan meninggalkan kesan yang baik dan Abang membawa banyak perubahan bagi Provinsi yang kami cintai ini,” kata Bang Zul.

HmsNTB

Rencana pembangunan industri garam dengan skala besar telah digadang-gadang sejak beberapa waktu lalu

MATARAM.lombokjournal.com — Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) mengusulkan setidaknya 3 lokasi di Kabupaten Sumbawa untuk dijadikan lahan sektor pergaraman. Karena potensi sektor pergaraman yang tinggi di Sumbawa.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanlut) NTB, H Yusron Hadi, mengatakan terkait dengan 3 lokasi yang diusulkan tersebut adalah usulan dari daerah beberapa waktu lalu. Di mana 3 wilayah yang akan difokuskan sebagai lahan eksistensi pergaraman, mulai dari Desa Boal, Pulau Ngali, dan Desa Kukin.

“Alhamdulillah mendapat respon positif dari kemenko Maritim dan Investasi. Beberapa kali pihak kemenko meeting  dan bahkan rapat koordinasi terkait usulan tersebut,” ujar H Yusron Hadi,

Rapat koordinasi yang dilakukan tersebut untuk memastikan kesiapan lahan dan kesiapan investor untuk melakukan usaha ekstensifikasi lahan garam. Sekaligus membangun industri pengolahan garam.

Mengingat, rencana pembangunan industri garam dengan skala besar telah digadang-gadang sejak beberapa waktu lalu.

“Investor sudah ada, mereka sudah ikut serta dalam beberapa pembahasan dan juga melihat kondisi lapangan,” tuturnya.

Kendati demikian, Yusron engga menyebutkan investornya dari mana saja yang akan pengembangan lahan pergaraman di pulau Sumbawa. Diharapkan, para calon investor agar dapat segera merealisasikan rencana untuk pembangunan industri garam.

“Lokasi yang kita usulkan dan di bahas selama ini ada di 3 lokasi lebih dari 750 Ha. Kita tunggu saja semoga segera terwujud,” imbuhnya.

Lebih lanjut, potensi garam di NTB sendiri cukup besar dan sangat bagus. Pasalnya ini merupakan salah satu potensi besar NTB yang baru akan di khusus oleh Gubernur NTB. Sayangnya, kendal utama  masih pada kualitas yang rendah.

Sebagai informasi, untuk lahan di Desa Boal diketahui sudah memiliki status hak guna Usaha ( HGU )seluas 650 hektar atas nama PT. Alam Hijau masuk dalam basis tanah terindikasi terlantar.

Sementara pada lahan di Pulau Ngali juga diketahui memiliki status HGU dengan luas 1.885 hektar atas nama PT. Petetera yang juga memiliki basis tanah terindikasi terlantar. Namun, lahan di Desa Kukin yang memiliki luas 100 hektar diketahui sudah clear.

AYA

—

Bang Zul minta agar pemerintah tidak mempersulit dunia usaha maupun investasi dan masyarakat harus berkontribusi dengan kehadiran dunia usaha

DOMPU.lombokjournal.com —

Kabupaten Dompu akan menjadi sentra baru pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan diharapkan masyarakat lokal tidak menjadi penonton di daerahnya sendiri.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc menyampaikan itu di Mesjid At-Taqwa Doropeti usai meninjau Pabrik Gula PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) bersama Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin dan unsur Forkopimda Kabupaten Dompu, di Kecamatan Pekat, (15/09/20).

Peninjauan ke pabrik tebu di Dompu itu bagian dari Kunjungan Kerja di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Dompu

Gubernur didampingi Kapolda NTB, Irje Pol Muhammad Iqbal S.IK, MH, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Nanang Sigit Yulianto, SH, MH, dan unsur Forkopimda Provinsi NTB.

Di Mesjid At-Taqwa Doropeti, Bang Zul bersilaturrahim dan berdialog dengan masyarakat sekaligus menyerahkan bantuan.

Menurut Gubernur, pabrik pengolahan tebu yang menghasilkan gula sekarang sudah ada bukan lagicita cita. Berikutnya akan ada pabrik pengolahan jagung sebesar ini di Dompu tinggal tunggu waktu saja di tempat ini.

Bahkan, ditambah pabrik pengolahan industri ekstraktif seperti tembaga emas juga hadir di Dompu, maka bukan mustahil Kabupaten Dompu akan menjelma menjadi sentra baru pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

“Tapi semuanya tidak ada manfaatnya kalau pendidikan masyarakat lokal tidak maju. Dan nanti saya akan berbicara dengan pimpinan PT. SMS dalam waktu tidak terlampau lama, mudah mudahan entah sekolah kejuruan, kampus atau akademi harus ada di daerah ini supaya teman teman di dompu tidak menjadi penonton di daerah sendiri,” ujarnya.

Bang Zul menekankan, agar pemerintah tidak mempersulit dunia usaha maupun investasi dan masyarakat harus berkontribusi dengan kehadiran dunia usaha.

“Tugas pemerintah adalah memberikan bantuan dunia usaha, agar masyarakat juga berkontribu. Dunia usaha akan menderita kalau tujuan semata hanya cari uang dan keuntungan, Tidak mungkin ada keberkahan kalau masyarakat di sekitar pabrik kesusahan. Tujuan bisnis supaya kita bisa tumbuh utuh sebagai manusia secara bersama dan ini harus ketemu antara pengusaha dengan masyarakat,” kata Bang Zul.

Selanjutnya, Gubernur NTB menyerahkan bantuan kepada dua mesjid di desa Doropeti kabupaten Dompu dan penyerahan bantuan berupa bibit, pupuk organik dan peralatan inseminasi kepada masyarakat.

Acara terakhir, Gubernur NTB memfasilitasi  dialog antara PT. SMS dan masyarakat sekitar untuk mengetahui masalah dan solusi yang diharapkan oleh kedua belah pihak.

Acara ini dihadiri oleh Ketua DPRD kabupaten Dompu, Direksi PT. SMS, Camat Pekat dan Para Kepala Desa, dan Tokoh Agama dan Masyarakat.

HmsNTB

Program Mawar Emas merupakan salah satu bentuk nyata keterlibatan Pemerintah Provinsi dalam Muamalah Maliyah, Ijtimaiyah dan Fardiyah 

KOTA BIMA.lombokjournal.com ––

Masyarakat Kota Bima menyambut antusias Program Melawan Rentenir Berbasis Masjid atau disingkat Mawar Emas. Bagi masyarakat Kota Tepian Air itu,

Program gagasan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah itu menjadi solusi masalah rentenir di tengah masyarakat. Bahkan menurut mereka, salah satu penyebab kemiskinan adalah rentenir.

Karena itu, kehadiran Program Mawar Emas itu bisa menjadi solusi kesejahteraan masyarakat, terutama bagi pengusaha atau para pelaku UMKM di Kota Bima.

Hal itu terungkap saat Sosialisasi Program Mawar Emas dan Pelantikan Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Daerah Kota Bima, di Aula Kantor Walikota Bima, Jumat (11/09/20).

Sekretaris Kota Bima, Mukhtar Landa, S. Sos., M. Si mengungkapkan, kehadiran Program Mawar Emas dan MES di Kota Bima merupakan berkah.

“Pada hari ini kita dan bumi Kota Bima ini kedatangan berkah. Mulai hari ini komitmen kita menjalankan dan membumikan Ekonomi Syariah telah kita semarakkan dan telah kita formalisasikan,” ungkap Sekda yang juga Ketua MES Daerah Kota Bima.

Ia mengajak para pengurus MES untuk sama sama komitmen dengan amanah suci tersebut.

“Kalau sebelum ini masyarakat kita banyak berinteraksi dengan para rentenir maka sejak saat ini masyarakat kita harus banyak berinteraksi dengan MES dan Perbankan Syariah,” jelasnya.

Sosialisasi Program Mawar Emas itu dimoderatori Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, Najamuddin, S. Sos., MM itu.

Asisten Bidang Administrasi dan Umum Setda NTB, Dr. H. Lalu Syafi’i yang mewakili Gubernur NTB menjelaskan, dalam ekonomi politik Islam keterlibatan pemerintah menyangkut seluruh hajat hidup masyarakat, dan yang tidak kalah penting ialah aspek muamalah.

“Kita mengenal ada banyak jenis muamalah ada maliyah ada ijtimaiyah bahkan ada juga Muamalah fardiyah. Semua jenis muamalah itu pemerintah harus terlibat,” katanya.

Dikatakan, Program Mawar Emas merupakan salah satu bentuk nyata keterlibatan Pemerintah Provinsi dalam Muamalah Maliyah, Ijtimaiyah dan Fardiyah sekaligus. Dalam syariah dilarang riba.

Maka program ini dibentuk dengan akad qordul Hasan. Riba telah merasuki dan merusak tatanan keluarga dan masyarakat. Banyak sekali perceraian disebabkan oleh praktik riba ini.

Ditegaskan Syafi’i, salah satu tujuan program mawar Emas ini ialah terwujudnya masyarakat yang disiplin, jujur, amanah dan sadar spiritual.

“Tujuan selanjutnya ialah  menguatkan kohesi sosial dan menhindari konflik horizontal,” ungkapnya.

Ketua Umum PW MES NTB, Dr. Baiq Mulianah menuturkan, Syariah Islam sebagai The World View dan Life Style Umat Islam telah menentukan norma-norma dan etika dalam pembangunan masyarakat.

Dalam aspek transaksi contohnya, Islam menetapkan asas dasar transaksi ekonomi ialah tarodhi (saling ridhai) dan ta’awun (saling tolong menolong). Serta menghindari kezaliman dan kecurangan.

Transparansi dalam transaksi ekonomi menjadi syarat mutlak.

Menurut Mulianah,  berdasarkan perspektif lahirlah Mawar Emas. Kenapa harus berbasis Masjid? Sebagai wujud kepada sujud kepada Allah, selalu mendatangi rumahNya.

“Keberkahan Masjid inilah yang kita harapkan. Apabila kita melihat sejarah keberhasilan Rasulullah dalam membangun Masyarkat ialah dengan memulai dan memusatkan semua pergerakan di Masjid,” jelas Rektor Universitas Nahdlatul Ulama NTB itu.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Kota Bima,  Ketua MUI Kota Bima jajaran Bank NTB Syariah dan PNM Kota Bima.

HmsNTB

Sumber Daya manusia (SDM), khususnya yang berkaitan dengan perakitan mobil, dikerjakan sekolah kejuruan yang memiliki spesifikasi di bidang otomotif

MATARAM.lombokjournal.com —  PT Gerbang NTB Emas (GNE) optimis menyelesaikan target produksi 1000 unit mobil listrik di tahun 2020 ini.

Optimisme itu muncul karena semua aspek bisnis produksi maSsal sudah tersedia. Mulai dari permodalan, manajemen produksi, hingga pasar.

“Sekarang Mandiri, Bukopin, BRI, BNI, Bank NTB semua Bank itu jadi mitra kita,” terang Direktur Utama PT GNE Samsul Hadi kepada lombokjournal.com. Jum’at (11/09/20).

Terkait pasar, PT GNE menjelaskan tidak khawatir. Sebab nantinya, mobil listrik tersebut akan dibeli oleh desa-desa yang ada di seluruh NTB sebagai kendaraan operasional desa dalam mengangkut sampah masyarakat.

Di NTB saat ini, ada ribuan desa yang siap memesan. Belum termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi.

“Berapa desa yang ada di NTB? Ini belum termasuk OPD yang juga memesan,” katanya.

Untuk Sumber Daya manusia (SDM), khususnya yang berkaitan dengan perakitan mobil, dikerjakan sekolah kejuruan yang memiliki spesifikasi di bidang otomotif.

Mobil listrik hasil produksi PT GNE

Khususnya sekolah kejuruan yang pernah berprestasi membuat mobil listrik.

Selain dengan sekolah, nantinya PT GNE berencana melibatkan para alumni sekolah kejuruan tersebut untuk bergabung mengerjakan produksi massal tersebut.

“Saat ini SMK Lingsar. Masih dipusatkan di sana untuk produksi. Nanti semuanya akan dipusatkan di sini (lkasi milik PT GNE),” ujarnya.

Untuk bahan baku produksi mobil listrik, 80 persen dibuat di NTB. Hanya motor penggerak dan batre yang masih harus didatangkan dari luar.

Ast

Tak hanya modal untuk produksi mobil listrik, sampai saat ini, semua kegiatan usaha PT GNE belum disertai modal dari pemerintah

MATARAM.lombokjournal.com ––

Rencana PT Gerbang NTB Emas (GNE) memproduksi masal 1000 unit mobil listrik telah didasarkan pada kalkulasi bisnis yang matang, dengan menjadikan pihak swasta sebagai mitra kerja.

Sumber biaya untuk modal produksi seluruhnya didapatkan PT GNE dari kerjasama dengan beberapa perbankan di NTB.

Belum ada suntikan modal dari anggaran pemerintah sampai saat ini.

“Siapa investornya, investornya perbankan. Sekarang Mandiri, Bukopin, BRI, BNI, Bank NTB semua Bank itu jadi mitra kita,” terang Direktur Utama PT GNE Samsul Hadi kepada lombokjournal.com, Kamis (10/09/20).

Perbankan jadi pilihan mitra kerja PT GNE dengan mengedepankan prinsip saling menguntungkan.

Dikatakan, kerjasama dengan Bank sangat dimungkinkan ketika prospek usaha yang dijalankan menguntungkan mereka. Dan sejauh Samsul memimpin PT GNE, perbankan memberikan kepercayaan penuh dalam penyediaan modal.

“Kalau perbankan itu sangat mudah. Kalau dia melihat bisnis itu bisa sustainable, pasti diambil. Karena ada marjin di situ. Karena kalau dia nggak ikut dia juga yang rugi. Ada bisnis kok kita bisa garap sama-sama, kita bagi-bagi,” paparnya.

Belum Ada Anggaran dari Pemerintah NTB untuk Modal Usaha PT GNE

Dijelaskan, tak hanya modal untuk produksi mobil listrik, sampai saat ini, semua kegiatan usaha PT GNE belum disertai modal dari pemerintah.

“Kan dari pemerintah nggak ada. Dari saya masuk itu semua back up-nya perbankan. Jadi kita bisnis aja,” katanya.

Belum adanya anggaran pemerintah yang masuk ke PT GNE disebabkan perubahan Peraturan Daerah (Perda) yang menyebut anggaran 100 miliar rupiah untuk PT GNE mulai digunakan 2021 mendatang.

Itu pun kalau ketersediaan anggaran Pemprov cukup memadai.

“Nanti pada tahun 2021,” ungkapnya.

Di luar itu, Pemda sudah seharusnya menyertakan modal ke BUMD.

Berkaca pada BUMD di luar daerah, hampir semuanya didanai Pemda. Dan dana yang mengalir ke BUMD-BUMD tersebut sangat besar.

“Kalau BUMD-BUMD di DKI itu sampai 1,2 triliun per tahun,” jelasnya.

Semakin besar anggaran pemerintah NTB ditaruh di PT GNE, semakin besar deviden yang nantinya PT GNE setor.

“Makanya kita minta penyertaan modalnya lebih besar perusahaannya juga lebih kompetitif dengan perusahaan lain. Maka kita besarkan penyertaan modalnya. Karena dimana-mana BUMD itu besar-besar penyertaan modalnya,” jelasnya.

Sebelumnya pengamat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram Dr. M. Firmansyah menyebut karakteristik BUMD yang sehat ketika mampu meyakinkan investor swasta menjadi mitra kerja.

Kemandirian finansial BUMD jadi hal mutlak untuk meraih kepercayaan publik bisnis yang lebih besar.

“Dan karakteristik perushaaan yang sehat itu di situ. Mandiri dalam finansial, ada mitra yang dipercaya untuk kerja sama atau lembaga keuangan percaya untuk beri pinjaman. Karena trust bahwa bisnis ini akan bisa berjalan baik,” paparnya.

Ast