Penetapan ini disesuaikan tiap  lima tahun

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan, besaran nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB tahun 2021, tidak mengalami enaikan atau sama dengan besaran nilai upah minimum provinsi NTB tahun 2020.

“Keputusan tersebut didasarkan pada pemikiran dan kesadaran bencana non alam yang sedang melanda saat ini (pandemi covid-19),”ujar Sekretaris Daerah  (Sekda) NTB, Lalu Gita Aryadi di Ruang Rapat Kantor Gubernur, Rabu (04/11/20)

Dikatakannya, UMP NTB tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp.2.183.883,  nominal ini tidak mengalami kenaikan seperti nominal  tahun 2020.

Penetapan ini disesuaikan tiap  lima tahun sekali dan melalui beberapa tahapan dan proses setiap siklus besaran nilai upah minimum ditentukan oleh hasil survey kebutuhan hidup layak (KHL) inflasi pertumbuhan ekonomi daerah dan lainnya.

Sekda menambahkan,  dari 30 Provinsi yang sudah menetapkan upah minimum  5 (lima) provinsi menaikkan, dua puluh lima Provinsi lainnya sama dengan nilai upah minimum tahun sebelumya .

“Jawa timur menaikkan seratus ribu rupiah  dari Rp.1.700.000 sekarang menjadi Rp.1.800.000,  namun nominal itu masih  di bawah upah minimum provinsi NTB,” terang Lalu Gita.

Pengumuman penetapan ini sendiri dihadiri oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB, Asosiasi pengusaha indonesia (Apindo) NTB, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat.

Aya

Melampaui target investasi Nasional yang ditetapkan oleh BKPM RI sebesar Rp6,5 triliun

MATARAM.lombokjournal.com –

Meskipun dunia sedang dilanda pandemi Covid-19, namun aktivitas investasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) terus bergerak.

Di Provinsi NTB, realiasi investasi dalam negeri maupun investasi asing di pada triwulan ke III, yakni bulan Januari hingga September 2020, menunjukan angka positif.

Bahkan target pencapaiannya melampaui target investasi Nasional yang ditetapkan oleh BKPM RI sebesar Rp6,5 triliun.

“Realisasi investasi di Provinsi NTB sampai dengan triwulan ke III mencapai angka sebesar Rp9,2 triliun lebih. Realiasi investasi ini bahkan sudah melampaui target investasi yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI yakni sebesar Rp6,5 triliun,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, Ir H Mohamad Rum, MT, Rabu (04/11/20).

Berdasarkan data dari DPMPTSP NTB, realisasi investasi di NTB sebarannya yakni di Kota Mataram untuk investasi dalam negeri dan investasi asing totalnya mencapai angka sebesar Rp417 miliar lebih, Lombok Utara Rp205 milyar lebih, Lombok Barat mencapai total sebesar Rp1,5 trilun lebih.

Di Lombok Tengah sebesar Rp365 milyar lebih, Lombok Timur sebesar Rp2,5 triliun, Sumbawa Barat sebesar Rp2 triliun lebih, Kabupaten Sumbawa sebesar Rp289 milyar, Dompu mencapai total sebesar Rp1,7 triliun lebih.

Sedagkan Kabupaten Bima sebesar Rp105 milyar, dan Kota Bima tidak terdapat investasi dalam negeri, hanya investasi asing sebesar Rp195 milyar.

Menurut M Rum, realisasi investasi sebesar Rp 9,2 triliun ini terus mengalami peningkatan hingga akhir tahun nanti. Apalagi nilai investasi yang masuk di kawasan KEK Mandalika melalui ITDC dan dari Angkasa Pura belum masuk dan terhitung dalam data perhitungan investasi untuk tahun ini.

“Sehingga saya optimis, target investasi yang ditetapkan dalam RPJMD yakni sebesar Rp11,3 Trilyun akan bisa terpenuhi,” ujarnya.

Keterlambatan masuknya laporan investasi dari ITDC dan Angkasa Pura ini, disebabkan oleh karena belum diresponnya permintaan DPMPTSP kepada kedua institusi ini untuk menyampaikan laporan investasinya kepada DPMPTSP.

“Harapan kami, laporan realisasi investasi dari kedua institusi ini bisa masuk pada triwulan ke IV, sehingga target investasi yang ditetapkan dalam RPJMD itu akan bisa terlampaui,” tutupnya

Rr/HmsNTB

Usaha apa pun, investasi rumah makan maupun berbagai jenis kalau dia menjanjikan keuntungan yang dengan jumlah besar, itu hampir tidak mungkin dan pasti penipuan

MATARAM.lombokjournal.com –

Maraknya investasi Bodong yang tejadi di NTB, membuat  Otoritas Jasa keuangan (OJK)NTB memberikan himbauan kepada masyarakat untuk lebih teliiti lagi dalam berinvestasi .

Kepala OJK NTB, Farid Feletehan mengatakan, dalam berinvestasi masyarakat terlebih dahulu mempelajari Legalitas dan Logis atau tidaknya tempat untuk berinvestasi tersebut.

“Jadi dalam kaitan ini OJK  menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada,untuk melihat atau mengecek lebih dalam memelajari legal dan logisnya tempat untuk dijadikan investasi tersebut,”ujar Farid yang ditemui di kantor OJK, Selasa (03/11/20).

Menurutnya, legalitas yang dimaksud yakni mencari tahu, apakah tempat untuk melakukan investasi tersebut berada di bawah label keuangan atau di bawah dinas tertentu.

“Kalau masih ragu bisa ditanyakan ke OJK langsung, nanti kita bantu,” terangnya.

Sedangkan untuk mengetahui logis atau tidaknya suatu investasi , bisa dipelajari dengan berapa pemasukan atau hasil dari suatu usaha dari investasi tersebut serta berapa keuntungan yang dijanjikan.

“Kalau ada investasi online maupun yang sudah real  menjanjikAn untung 20 persen per bulan, itu hal yang sangat tidak logis, pertama tidak mungkin perusahaan bisa menghasilkan keuntungan yang fix 20 persen per bulan,” terangnya.

Usaha apa pun, investasi rumah makan maupun berbagi jenis kalau dia menjanjikan keuntungan yang dengan jumlah besar, itu hampir tidak mungkin dan pasti penipuan.

“Jangan mudah tergiur dengan keuntungan yang besar ” pungkasnya

Seperti diketahui beberapa waktu lalu terjadi investasi berkedok rumah makan. Di mana terdapat ratusan masyarakat tertipu dengan investasi bodong tersebut.

Aya

Upaya mengatasi dampak pandemi, salah satunya menaruh perhatian penuh terhadap para pengurus tenaga kesejahteraan sosial yang juga turut terdampak Pandemi

MATARAM.lombokjournal.com –

Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi NTB menggelar pertemuan kemitraan strategis bersama Badan Usaha dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial Provinsi NTB. di Green Asri, Sayang Sayang, Selasa (03/11/20).

Agenda yang dibuka langsung oleh  Ketua Umum LKKS Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah tersebut, sebagai bentuk dukungan dan upaya dalam mendorong pergerakan perekonomian di NTB di masa pandemi Covid-19.

Sebab pandemi ini menimbulkan dampak bagi kehidupan masyarakat di semua aspek.

“Efek sosial, efek kesehatan dan ekonomi yang ditimbulkan memang luar biasa, mengubah hampir seluruh hal yang membuat kita harus mengubah cara kita berinteraksi dan berusaha, tentu saja untuk dunia usaha pastinya semua merasakan hal ini,” ujar Ketua LKKS yang akrab disapa Bunda Niken.

Lebih jauh, Bunda Niken menjelaskan, pihaknya turut melakukan berbagai upaya dalam mengatasi dampak pandemi tesebut, salah satunya menaruh perhatian penuh terhadap para pengurus tenaga kesejahteraan sosial yang juga turut terkena dampak Pandemi.

“Bagi para pengurus tenaga kesejahteraan sosial, bagi pengurus panti asuhan, hal ini juga sangat terasa,” jelasnya.

Bunda Niken menjelaskan, salah satu gerakan LKKS yakni, melakukan pelatihan usaha ekonomi produktif, mengumpulkan para pengurus LKKS dan para pengurus kesejahteraan sosial untuk mendapatkan pelatihan.

“Bagaimana masyarakat berusaha, sehingga organisasi mereka dapat menghasilkan usaha yang produktif, sehingga menghasilkan pemasukan bagi anak-anak atau masyarakat yang berada dalam naungan ini,” ujarnya.

Bunda Niken juga berharap, apa yang diupayakan tersebut dapat berjalan dengan baik. Ia  menilai menghadapi resesi ekonomi yang telah di depan mata ini diperlukan kerja keras dan kontribusi semua pihak.

“Kalau kita tetap bekerja, kita tetap berusaha dan ini adalah bagian dari hal tersebut, kita harus tetap optimis masyarakat bisa kita benahi dan dunia usaha tentu saja akan mendapatkan efek positif juga,” ujarnya.

Sekretaris LKKS Provinsi NTB, H. Sahan, SH. Menjelaskan, pertemuan tersebut guna meningkatkan kesepahaman antara LKSS dan Badan Usaha tentang program pengembangan kesejahteraan sosial.

Agar terbentuk kerjasama dalam pelaksanaan program kegiatan pada proses penyelenggara usaha kesejahteraan sosial, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial memiliki pendamping dalam mengelola usaha ekonomi produktif baik dalam.

“Hasil yang kita inginkan nantinya, kita berharap ada yang bisa dijadikan modal usaha, dari dunia usaha yang mengelola melalui jasa kedua, adanya kesediaan dari dunia usaha, usaha menjadi pendamping LKSS dalam mengelola dan mengembangkan usaha ekonomi produktif,” tutupnya.

Rr/HmsNTB

MATARAM.lombokjournal.com —

Badan pusat statiatik (BPS) NTB merilis, pada bulan Oktober 2020 inflasi Gabungan Dua Kota (Kota Mataram dan Kota Bima) sebesar 0,18 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,11 pada bulan September 2020 menjadi 103,30 pada bulan Oktober 2020.

“Angka inflasi ini lebih kecil dibanding angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,07 persen,”ujar Kepala BPS NTB Suntono pada rilisnya, Senin (02/11/20)

Ia mengatakan, untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram mengalami inflasi sebesar 0,19 persen dan Kota Bima mengalami inflasi sebesar 0,14 persen.

Dikatakan, Inflasi Gabungan Dua Kota Bulan Oktober 2020 sebesar 0,18 persen terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 0,89 persen.

Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,21 persen; Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,14 persen; Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,05 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,03 persen; Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,01 persen.

Serta Kelompok Pendidikan sebesar 0,00 persen. Sedangkan penurunan indeks terjadi pada Kelompok Transportasi sebesar 0,79 persen; Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,19 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,03 persen; dan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,02 persen.

“Laju inflasi Gabungan Dua Kota tahun kalender Oktober 2020 sebesar 0,14 persen lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender Oktober 2019 sebesar 1,25 persen. Sedangkan laju inflasi “tahun ke tahun” Oktober 2020 sebesar 0,68 persen lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi “tahun ke tahun” di bulan Oktober 2019 sebesar 2,22 persen,” jelas Suntono

Aya

MATARAM.lombokjournal.com —

Badan Pusat statistik (BPS) Provinsi NTB merilis Nilai Ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat bulan September 2020 sebesar US$ 41.531.287, mengalami penurunan sebesar 27,02 persen jika dibandingkan dengan ekspor bulan Agustus 2020 yang bernilai US$ 56.911.177.

“Ekspor bulan September 2020 yang terbesar ditujukan  ke China sebesar 95,14 persen, Australia sebesar 2,82 persen kemudian disusul India yaitu sebesar 1,13 persen,” ujar Kepala BPS NTB, Suntono, Senin (02/11/20).

Menurutnya, jenis barang ekspor Provinsi NTB yang terbesar pada bulan September 2020 adalah Barang Galian/ Tambang Non Migas sebesar US$ 39.144.397 (94,25 persen), Perhiasan/Permata sebesar US$ 1.186.477 (2,86 persen), Buah-buahan sebesar US$ 467.841 (1,13 persen), Garam, Belerang, Kapur senilai US$ 236.670 (0,57 persen) serta Ikan dan Udang sebesar US$ 217.871 (0,52 persen).

“Nilai impor pada bulan September 2020 sebesar US$ 7.402.017. Ini berarti impor mengalami penurunan 34,12 persen dibandingkan dengan impor bulan Agustus 2020 sebesar US$ 11.236.195. Sebagian besar Impor berasal dari negara Amerika Serikat (38,65 persen), Jepang (27,63 persen), Cina (8,69 persen), dan Singapura (8,69 persen),”terangnya.

Jenis barang impor dengan nilai terbesar adalah Karet dan Barang dari Karet (40,23 persen), Mesin-mesin/Pesawat Mekanik  (39,34 persen), Kendaraan dan Bagiannya  (7,39 persen), Bahan Peledak (4,27 persen).

Aya

LOBAR.lombokjournal.com —

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah hadir pada  ground breaking pabrik pengolahan limbah, di Banyumulek Lombok Barat, Minggu (01/11/20) pagi.

Dikatakan,ihtiar menghadirka investasi terus dilakukan di tengah situasi pandemi Covid-19. Upaya ini tidak mudah, dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dlam berinvestasi di Nusa Tenggara Barat, Investor mulai merealisasikan investasinya di tempat kita.

“Kita butuh investasi karena kita butuh untuk membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat kita dan Insya Allah investasi-investasi lainnya segera akan bergulir di Provinsi NTB yang kita cintai ini,” jelas Gubernur Zul. .

Dengan adanya pabrik pengolahan limbah itu akan mensukseskan program Zero Waste akan lebih terukur, temasuk program industrialisasi, ramah investasi segera terwujud..

Lebih lanjut Gub.NTB mengajak masyarakat berperan aktif memujudkan NTB menjadi aman dan nyaman untuk investasi, dan menyiapkan diri agar tak semata jadi penonton.

“Setelah ini kita akan segera memulai Pabrik Pakan Ternak untuk membantu Pertanian, Peternakan dan Perikanan kita,” kata Gubernu optimis.

Rr/HmsNTB

investor yang masuk di wilayah masing-masing hendaknya lebih disikapi selektif, tidak asal menerima investor tapi harus mengetahui detil kredibilitas investor itu

SUMBAWA BARAT.lombokjournal.com –

Pemda harus mewaspadai investor abal-abal, yang hanya mencari kepentingan sesaat dan kelak berpotensi merugikan daerah.

Karena itu Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah yang akrab disapa Bang Zul mengingatkan, Pemerintah Daerah, termasuk di Kabupaten Sumbawa Barat, agar lebih selektif menerima investor yang hendak berinvestasi di daerah.

“Tentunya dengan potensi yang dimiliki KSB, akan banyak dilirik para investor untuk menanamkan modalnya dalam menggali potensi ekonomi . Namun perlu diwaspadai investor abal-abal yang tidak jelas kepemilikan modalnya,” kata Bang Zul.

Ia mengatakannya saat bersilaturahim dengan aparat Pemerintah Desa Poto Tano, para pejabat kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Provinsi NTB, di Aula Kantor Desa Poto Tano, KSB, Minggu (24/10/20).

Soal investasi tersebut diegaskan, agar investor yang masuk di wilayah masing-masing hendaknya lebih selektif untuk disikapi. Tidak asal menerima investor, tapi harus mengetahui detil kredibilitas dari investor itu.

“Kita harus memastikan investor tersebut bonafit atau tidak. Kita tak boleh menerima begitu saja, yang justru merugikan kita bersama,” tekan Doktor Ekonomi Industri tersebut.

Bang Zul menegaskan, komitmen Pemprov NTB untuk ramah dengan investor, dengan tidak mempersulit dan mempermudah izin investasi di NTB.

Dengan demikian, investor hendaknya mengikuti prosedur atau mekanisme dan tata cara berinvestasi di NTB.

“Maksudnya investor harus memenuhi kelayakan syarat-syarat investasi, dan investor punya kredibilitas yang jelas. Dengan begitu kami tidak akan segan-segan mengeluarkan izin bagi investor. Yang terpenting investor itu harus bersahabat dengan  masyarakat lokal. Tak boleh lagi seperti zaman dulu sekeinginannya dalam menanamkan modalnya. Apalagi potensi sumber daya alam kita ini prospeknya bagus dan muara akhirnya ingin mensejahterakan rakyat,” harap Bang Zul.

Pada kesempatan tersebut, Pria asal Sumbawa ini juga berharap agar masyarakat bersama pemerintah senantiasa membangun NTB dengan semangat persatuan dan kesatuan, bukan kepentingan kelompok atau golongan.

“Kita ingin NTB ini tetap kondusif. Jika ada masukan, saran, kritik sekalipun hendaknya disampaikan denga cara-cara yang santun, terhormat, sehingga apapun permasalahannya akan bisa cepat tertangani dengan baik,” tutup mantan anggota DPR RI tiga periode ini.

Dalam silaturahmi yang berlangsung hangat tersebut, Camat Poto Tano Agusman menyampaikan beberapa aspirasi masyarakat.

Salah satunya tentang  jalan provinsi yang rusak parah.  Kadis Dinas PU, H Sahdan ST. MT langsung meresponnya dengan merencanakan segera melakukan perbaikan dan membuat drainase.

“PU NTB akan segera menanganinya” janji Sahdan.

IKP/diskominfotikntb

Program Mawar Emas tersebut lahir atas dasar rasa perihatinnya kepada masyarakat yang banyak dijerat oleh rentenir

SUMBAWA.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah meluncurkan program Melawan Rentenir Berbasis Masjid (Mawar Emas) di Kabupten Sumbawa Barat, Minggu (25/10/20).

Program Mawar Emas merupakan salah satu program Pemprov NTB untuk membantu UKM dan pedagang-pedagang kecil yang selama ini lebih nyaman serta lebih mudah meminjam ke rentenir dengan bunga yang sangat tinggi.

Akibat bunga yang tinggi tersebut, beban masyarakat semakin bertambah dan kemiskinan sulit diputus.

“Mawar emas ini hadir untuk membantu serta mengeluarkan masyarakat dari jeratan rentenir,” ungkap Gubernur Zul.

Di waktu sama, Gubernur juga melantik Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syari’ah Kabupaten Sumbawa Barat bertempat di Masjid Agung Darussalam, KSB.

Melalui Mawar Emas, lanjut Gubernur, masyarakat bisa meminjam uang serta modal usaha ke masjid. Fungsi masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, namun mampu difungsikan sebagai pusat pengembangan sosial ekonomi masyarakat.

“Setiap desa pasti memiliki masjid, jika semuanya kita fungsikan sebagai pengembangan ekonomi, saya optimis, kemiskinan bisa kita atasi bersama,” tambah Gubernur yang populer disapa Bang Zul.

Bang Zul bercerita, program Mawar Emas tersebut lahir atas dasar rasa perihatinnya kepada masyarakat yang banyak dijerat oleh rentenir, dalam mendapatkan modal usaha serta keperluan lainnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

“Jangan sampai, niat mulia masyarakat untuk membuat usaha, malah menjadi beban karena minjam kepada rentenir,” tutup Bang Zul.

Rr/HmsNTB

MATARAM.lombokjournal.com —

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) bersama dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), menyelenggarakan acara Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2020 secara virtual.

Diselenggarakan pada Senin (19/10/20) hingga Sabtu (24/10/20), CMSE 2020 diadakan sebagai rangkaian dari peringatan 43 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia.

Sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan literasi serta inklusi masyarakat terhadap Pasar Modal Indonesia, CMSE 2020 dikemas dalam format serangkaian kegiatan seminar (Summit) dan pameran (Expo) Pasar Modal Indonesia, sebagai sarana untuk menampilkan peran dan fungsi dari seluruh lembaga, profesi, produk, dan layanan di Pasar Modal Indonesia kepada para stakehoders dan publik.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada CMSE 2020 kali ini kegiatan pameran para stakeholders pasar modal, seminar, dan kegiatan edukasi serta sosialisasi pasar modal seluruhnya dilakukan dengan sistem daring alias virtual, selama 6 hari berturut-turut.

Dalam CMSE 2020, setiap harinya akan dilaksanakan 2 sampai 3 sesi kegiatan seminar dan talk show menghadirkan narasumber di bidang pasar modal. Seiring dengan usaha meningkatkan literasi dan inklusi Pasar Modal Indonesia, penyelenggaraan CMSE 2020 bertujuan untuk menumbuhkan jumlah investor di Pasar Modal Indonesia

Capital Market Summit & Expo 2020 di Hari ke 4,  Kamis 22 Oktober 2020

SEMINAR WASPADA INVESTAsI

NARASUMBER : Tongam L Tobing (Ketua Satgas Waspada Investasi)

Data temuan investasi illegal Tahun 2020 (per September 2020) :

1. 195 entitas investasi Ilegal,
2. 75 entitas gadai illegal,
3. 820 entitas fintech peer-to-perr lending illegal

Permasalahan Investasi Ilegal

1. Menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat
2. Menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru “member get member”
3. Memanfaatkan tokoh masyarakat / tokoh agama/ Fublic Figure untuk menaik minat investasi
4. Klaim tanpa resiko (free risk)
5. Legalitas tidak jelas

• Tidak memiliki izin
• Memiliki izin kelembagaan tapi tidak punya izin usaha
• Memiliki izin kelembagaan dan izin usaha namun melakukan kegiatan yang tidak    sesuai dengan izinnya

Penyebab Masih Marakya Inveatasi Ilegal

Penyebab Utama : Masyarakat mudah tergiur bunga tinggi, Masyarakt belum paham investasi, Kemudahan membuat penawaran investasi illegal

Dampak yang ditimbulkan : Menimbulkan ketidakpercayaan dan image negative terhadap produk keuangan, menimbulkan potensi instabilitas (korban yang cukup besar), mengganggu proses pembangunan

Modus Investasi Ilegal

1. Kegiatan ECF Tanpa Izin : sesuai POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding). Penyelenggara yang melakukan Equity Crowdfunding wajib memiliki izin OJK. Penyelenggara Equity Crowedfunding berbentuk badan hukum Indonesia, seperti Perseroan Terbatas atau Koperasi, bukan perorangan. Saat ini ada 3 ECF berizin OJK yaitu : Santara, Bizhare, Crowddana.
2. Kegiatan Penasehat Investasi Tanpa Izin
3. Penawaran Investasi dengan skema money game
4. Duplikasi Website Perusahaan Berizin ; Mengatasnamakan perusahaan berizin sehingga menimbulkan rasa percaya, Menggunakan logo instansi. Seakan-akan diawasi instansi terkait.

Apa yang dilakukan Satgas Waspada Investasi

1. Tindakan Preventif

• Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat
• Memperkuat Satgas Waspada Investasi
• Mewajibkan seluruh industry untuk segera mendapatkan izin dari Otoritas
• Meningkatkan peran Satgas Waspada Investasi di daerah untuk deteksi dini dengan     merespon cepat Pengaduan Masyarakat
• Publikasi kegiatan investasi illegal untuk menciptakan tren jumlah investasi illegal menurun
•  Himbauan kepada masyarakat untuk mengi

1. Tindakan Represif

• Menangani investasi illegal sebelum banyak korban dengan menghentikan aktivitas perusahaan investasi illegal
• Mengumumkan investasi illegal kepada masyarakat melalu Siaran Pers
• Mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kemenkominfo
• Memperkuat proses penegakan hukum bagi pelaku investasi illegal.