MATARAM.lombokjournal.com —

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ( HIPMI) menggelar Launching Open Recruitment HIPMI NTB, Kamis (05/11/20).

Hadir pada acara ini Ketua OKK DPP HIPMI Boy Sanghaji, Ketua HIPMI NTB L. Iswandi

Dalam sambutannya Ketua HIPMI NTB Lalu Muhammad Iswandi Athar mengatakan, tugas PJ Ketua HIPMI NTB harus melakukan konsolidasi dan bergerak cepat.

“Sesuai perintah DPP kita harus melakukan konsolidasi dan bergerak cepat,”ujarnya.

Sementara itu, Ketua OKK DPP HIPMI Boy Sanghaji menjelaskan, Kegiatan ini dilakukan dalam menjaring anggota.

“Dengan kegiatan ini kita bisa menjaring anggota hingga bisa menghasilkan pengusaha yang berkualitas,”ujarnya.

Lebih lanjut Boy juga menambahkan bahwa dalam mengurus HIPMI tidak lagi seperti dulu.

“Kita para pelaku usaha harus bekerjasama dan berteman dengan siapa saja hingga bisa menjadi patner lokal,”imbuhnya.

“Jabatan kecil yang mampu bertanggung jawab pada organisasi itu lebih baik yang dilandasi dengan ikhlas bisa menjadikan organisasi lebih besar,”tambahnya.

Boy juga mengatakan bahwa para pengurus mampu mengedepankan kepentingan organisasi terlebih dahulu.

Aya (*)

Termasuk ITDC sebagai pengelalola KEK harus bertanggungjawab untuk meningkatkan kemampuan SDM lokal di NTB

LOTENG.lombokjournal.com —

Proses pembangunan infrastruktur dan fasilitas untuk mendukung penyelenggaraan event Internasional MotoGP 2021 di Mandalika Lombok Tengah, harus memprioritaskan sumber daya lokal.

Mulai dari potensi tenaga kerja hingga perberdayaan bahan lokal milik masyarakat setempat.

Deputi I KSP Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi, Febry Calvin Tetelepta menegaskan itu, saat pemimpin rapat koordinasi (rakor) Progres Pembangunan KEK Mandalika dan Persiapan Event MotoGP 2021 Mandalika bersama Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, Kamis (05/11/20),, di Kantor ITDC, Komplek Masjid Nurul Bilad KEK Pariwisata Mandalika Kuta.

“Sesuai arahan Presiden Jokowi, bahwa memberdayakan potensi lokal harus terus dimaksimalkan,” kata Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta.

Selain Sumber Daya Manusia (SDM), potensi Sumber Daya Alamnya juga harus benar-benar diberdayakan.

Termasuk ITDC sebagai pengelalola KEK harus bertanggungjawab untuk meningkatkan kemampuan SDM lokal di NTB.

“Datangkan tenaga ahli atau tenaga teknis untuk membina dan melatih mereka sehingga terampil dan dapat dipekerjakan dimanapun,” tegas pria kelahiran Ambon ini.

Selain itu, mantan Wakil Ketua Lembaga Sensor Film (LSF)  ini menegaskan, kehadiran ITDC dan adanya event MotoGP dapat membawa berkah dan manfaat untuk masyarakat sekitar, termasuk se NTB.

Prioritaskan produk usaha lokal (UMKM) masyarakat. Sehingga event ini dapat dirasakan ikut mensejahterakan kehidupan masyarakat.

“Itu pesan, Presiden bekerjasamalah dengan UMKM dan Pemda untuk ikut membangun usaha masyarakat selevel dengan brand interbasional,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan kembali, pembangunan infrastruktur dan fasilitas untuk MotorGP ini harus terus berjalan. Namun bila ada masalah dan kendala tetap diselesaikan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.

“Sekali lagi selesaikan dengan baik dan jangan merugikan masyarakat,” tutupnya.

Pesan yang sama disampaikan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, bahwa gelaran MotoGP 2021 dapat mengangkat citra produk lokal.

“Inilah manfaat yang dapat dirasakan masyarakat di NTB,” kata Doktor Zul sapaannya.

Doktor Zul juga menyampaikan, pemberdayaan masyarakat juga terus digenjot oleh Pemerintah pusat untuk masyarakat sekitara KEK Mandalika. Diantaranya bantuan pembangunan industri peternakan melalui 1.000 desa Sapi. Sehingga saat event akbar MotorGP

dapat menyugukan destinasi alternatif di sekitar lingkaran Kuta. “Ini juga bagian dari pemberdayaan SDM dan SDA untuk masyarakat sekitar,” tutur mantan Anggota DPR RI ini.

Selain itu Gubernur juga menyampaikan, kerjasama dan sinergi untuk kelancaran pembangunan KEK Mandalika sangat baik terjalin antara lembaga dan instansi Pemrov. NTB, Aparat penegak Hukum, Pemda dan semua pihak.

Sehingga, lanjut Doktor Zul, sinergi dan kekompakan ini yang selama ini  menyukseskan pembangunan dan menyelesaikan sumbatan informasi dilapangan.

Tujuannya sama, agar pelaksanaan event ini berjalan sesuai jadwal dan scedul sampai dengan hari pelaksanaan.

“Harapan kita bersama event akbar Internasional ini dapat mensejahterakan masyarakat dan menjadikan sirkuit MotoGP Mandalika terindah di dunia,” tutup Gubernur.

Sementara itu, Managing Director ITDC Mandalika, Karioka menyampaikan akan segera menyelesaikan permasalahan lahan di kawasan KEK terutama lahan yang dilalui treck dan jalan menuju sirkuit.

Menurutnya ada 3 type Masalah lahan yaitu, lahan yang masih dimiliki warga, lahan yang diclaim dan lahan yang akan direlokasi. Jadi ada sebagian warga yang menyadari menempati lahan ITDC. “Nah mereka ini bersedia di relokasi di area yang telah disediakan dengan fasilitas rumah yang akan dibangun secara bertahap,” jelasnya.

Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Kapolda NTB, Kejati, Danrem 162/WB, Sekda NTB, Asisten II Setda NTB, BPJN, Kanwil BPN, BPPJK NTB, Sekda Lombok Tengah, dan Mandalika Grand Prix Association.

ikp@diskominfotik_ntb

65 hektar lahan milik Pemprov NTB yang diserahkan ke PT Gili Trawangan Indah (GTI), 80 persennya dikuasai oleh masyarakat secara ilegal

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemerintah Provinsi NTB akhirnya menunjuk Jaksa Pengacara Negara (JPN) guna menyelesaikan polemik lahan yang dikelola oleh PT Gili Trawangan Indah (GTI).

“Saat ini Pemprov NTB telah melayangkan somasi kedua ke PT GTI yang diharapkan bisa memberikan respon Lebih  progresif,” ujar Sekertaris Daerah (Sekda) NTB,  Lalu Gita Ariadi

Gita  menunjuk JPN guna menyelesaikan polemik lahan seluas 65 hektare yang selama ini belum ada penyelesaiNnya tersebut.

Somasi kedua pun telah dilayangkan Pemprov NTB Kepada PT GTI dengan batas waktu 30 hari dari somasi yang diberikan.

“Kita sudah betikan surat somasi ke dua, semoga dengan adnya somasi ini diharapkan kan memeberikab hasil yang progresif,” katanya.

Seperti diketahui, total luas lahan milik Pemprov NTB di Gili Trawangan seluas 75 hektar dengan rincian 65 hektar diserahkan ke PT GTI dan 10 hektar diserahkan ke masyarakat secara legal.

Namun dari 65 hektar lahan yang diserahkan ke PT GTI 80 persennya dikuasai oleh masyarakat secara ilegal

Kerjasama pemanfaatan aset tersebut juga mendapatkan atensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi

Pasalnya, berdasarkan hasil kajian KPK potensi kehilangan pendapatan Pemprov NTB atas pemanfaatan aset tersebut sekitar Rp 24 miliar per tahun.

Aya

Sejauh ini produk NTB yang ekspor ke Amerika belum ada yang menggunakan fasilitas GPS

MATARAM.lombokjournal.com—

Para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Nusa Tenggara Barat (TB) bisa memanfaatkan Generalized system of preference (GSP) atau fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk, yang memungkinkan produk UMKM lebih banyak diekspor ke Amerika Serikat (AS).

“Dengan adanya Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) NTB. Karena produk yang melakukan ekspor tak banyak, terlebih ke Amerika Serikat,” ujar Kepala Dinas Perdagagan NTB, Fatthurahman, Kamis (05/11/20).

Fatuhrahman mengatkan, ekspor ke negara tujuan terutama produk-produk yang memang  tarif biaya masuk dan sebagainya diringankan.

Tentunya hal tersebut sebenarnya menjadi peluang bagi UMKM maupun IKM di NTB untuk dimanfaatkan.

Menurutnya,Selama ini dari pelaku usaha di NTB yang tidak memiliki fasilitas dengan baik dalam melakukan eskpor.

Mereka hanya mengekspor antara pelaku usaha dengan pelaku usaha di beberapa daerah. Artinya, produk-produk NTB banyak dieskpor hanya untuk memenuhi kuota pengiriman di daerah lain.

“Sehingga kita pemerintah umpannya di hubungkan dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkaitan dengan mana produk-produk yang kapasitasnya bisa untuk memenuhi kuota umpannya. Tapi itu kita tidak bisa memastikan,” terangnya.

Dikatakan, jika ekspor antar pelaku usaha dengan pelaku usaha bisa terakomodir ataupun terkontrol, maka kapasitas muapun kualitas produknya akan mudah mengadakan hubungan kerjasama antara pelaku usaha dengan buyer.

Apalagi untuk mengekspor ke Amerika Serikat yang memberikan fasilitsa GPS tersebut.

“Sebenernya berpeluang, tapi karena kita keterbatasan dan masih sifatnya ini pelaku dengan pelaku. Itulah yang menyebabkan kenapa produk-produk NTB ini hanya mengisi kuota dari beberapa daerah,” ungkapnya.

Sejauh ini produk NTB yang ekspor ke Amerika belum ada yang menggunakan fasilitas GPS. Karena memang masih memenuhi kuota daerah lain saja. Kendati demikian, Disdag tak tinggal diam dengan adanya peluang tersebut.

Pihaknya bisa mengkonekan pelaku usaha dengan buyer di beberapa negara. Salah satunya melalui NTB Mall, dimana e-commerce ini akan mamerkan berbagai produk-produk NTB.

“Ini yang akan dilihat bahwa NTB itu punya produk seperti ini dan kapasitasnya bisa terbaca. Karena kita mempunyai data yang by sistem juga. Artinya disana juga dijelaskan bahwa produk kita ada kualitasnya, kemudian dia bisa memproduksi sekian. Jadi jelas dia produknya,” pungkasnya.

Aya

Gubernur memastikan, MotoGP Mandalika dapat mendatangkan berkah dan kebahagiaan bagi masyarakat NTB

LOTENG.lombokjournal.com –

Pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika terus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

“Alhamdulillah, pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika hingga saat ini tetap berjalan dengan lancer, sesuai jadwal yang telah ditentukan,” kata Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.

Gubernur menyampaikan itu dalam rapat koordinasi dengan Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) terkait progres pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika, di kantor PT. ITDC Mandalika Lombok Tengah, Kamis (05/11/20).

Dikatakan, kelancaran pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika ini berkat kerjasama yang baik antar lembaga dan instansi pemerintah. Kerjasama Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Loteng, TNI, Polri serta Kejaksaan yang turut serta membantu pelbagai macam permasalahan yang muncul.

“Seperti yang dilihat, sinergi kami dengan TNI, Kepolisian dan Kejaksaan sangat baik, dan mudah-mudahan ini tetap kita pertahankan,” ungkapnya.

Gubernur juga menyampaikan, beberapa program pemerintah pusat sudah dilaksanakan di sekitar KEK Mandalika untuk menunjang event MotoGP tahun depan.

Salah satunya adalah program seribu sapi yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian beberapa waktu yang lalu. Gubernur memastikan, MotoGP Mandalika dapat mendatangkan berkah dan kebahagiaan bagi masyarakat NTB.

“Mudah-mudahan dengan kedatangan bapak Deputi ini makin memastikan bahwa perencanaan itu akan dieksekusi sesuai dengan waktunya,” harap Bang Zul.

Deputi I KSP Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi, Febry Calvin Tetelepta mengatakan, kedatangan Gubernur dalam rapat ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah provinsi dalam pembangunan Sirkuit MotoGP ini.

Ia berpesan kepada pengelola dalam hal ini PT. ITDC untuk memprioritaskan masyarakat dan memperhatikan produk-produk lokal, sehingga keberadaan Mandalika dan event MotoGP di sana benar-benar memberikan kontribusi bagi masyarakat.

“Catatan kami, kepentingan masyarakat harus diutamakan, masyarakat harus diberi ruang lebih dalam usaha,” tegasnya.

Rr/HmsNTB

Pemerintah berupaya memberikan perhatian yang berimbang bagi semua kalangan

MATARAM.lombokjournal.com —

Penetapan besaran nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB Tahun 2021 yang nominalnya sama dengan UMP tahun 2020, berdasarkan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi NTB yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2020 lalu.

“Sudah disepakati bersama dan besarannya tetap (Rp. 2.183.883,-),” ucap Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, saat konferensi pers di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, Rabu (04/11/20).

Lalu Gita menegaskan, keputusan penetapan UMP tahun 2021 di NTB tidak lepas dari pengaruh bencana non alam yang tengah melanda saat ini.

Harus disadari,  yang terdampak bukan hanya di kalangan pekerja saja, melainkan hingga pengusaha dan juga masyarakat umum.

“Yang terdampak itu kolektif, bukan pekerja saja tetapi pengusaha juga terdampak. Oleh karenanya pengusaha juga membutuhkan perlindungan, maka pemerintah memberikan apa yang disebut sebagai relaksasi-relaksasi kebijakan perpajakan dan lain sebagainya,” terangnya.

Dikatakan, saat ini pemerintah terus berupaya untuk memberikan perhatian yang berimbang bagi semua kalangan.

Salah satunya Jaring Pengaman Sosial (JPS), yang ditujukan kepada masyarakat yang di dalamnya terdapat pula pekerja-pekerja yang tidak dapat bekerja atau bahkan diberhentikan.

“Bukan main pekerja kita, bukan main pengusaha kita yang sudah menerapkan hubungan industrial Pancasila, kita saling melindungi kemanusiaan yang adil dan beradab dan kesejahteraan sosial sama-sama kita perjuangkan,” kata Lalu Gita.

Seluruh kalangan kompak dalam menghadapi situasi pandemi saat ini. Menurutnya, makin cepat pandemi berakhir, maka akan semakin cepat pula geliat perekonomian bangkit dan maju kembali.

“Yang terpenting, bagaimana kita sama-sama segera menuntaskan Covid-19 ini, mari ber-NTB, bangkitkan ekonomi rakyat, Nurut Tatanan Baru supaya dunia usaha bangkit lag. Kalau itu terjadi kesejahteraan pekerja Insya Allah akan terjamin,” kata Lalu Gita.

Penetapan UMP ada dasar hukumnya

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Hj. T. Wismaningsih Drajadiah menjelaskan jika penetapan UMP sendiri memiliki siklus lima tahunan. Dimana siklus pertama terhitung sejak tahun 2016 dan berakhir tahun 2020.

Untuk siklus kedua dimulai tahun 2021 dan akan berakhir pada tahun 2025.

Tiap siklus besaran nilai UMP ditentukan oleh hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL). Begitu juga dengan penetapan UMP tahun 2021 yang seharusnya berdasarkan hasil survei tahun 2020.

“Mengingat bencana non alam maka hasil survei KHL yang dilakukan oleh BPS belum mendukung sehingga belum bisa dijadikan landasan penetapan upah minimum tahun 2021,” ungkap Hj. Wisma.

Ia juga mengatakan, penetapan UMP telah sesuai dengan dasar-dasar hukum yang berlaku.

Diantaranya, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 89, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum.

Hj. Wisma melaporkan,  dari 30 provinsi yang sudah menetapkan UMP, 5 provinsi menaikkan UMP untuk tahun 2021. Sementara itu, 25 provinsi lainnya menetapkan UMP tahun 2021 sama dengan nilai UMP tahun 2020.

“Jadi, paling tepat kalau menggunakan besaran upah minimum tahun lalu untuk besaran upah minimum tahun ini, sehingga tidak memberatkan pengusaha dan merugikan pekerja,” jelasnya.

Konferensi pers tersebut juga turut dihadiri Dewan Pengupahan Provinsi NTB, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) NTB dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) NTB dan Badan Pusat Statistik Provinsi NTB.

Rr/HmsNTB

Dalam proses pembangunAN, koordinasi dengan masyarakat harus tetap dilakukan

LOTENG.lombokjournal.com –

Progres pembangunan jalan bypass dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika serta kesiapan Bandara menghadapi MotoGP 2021 terus dipantau.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengatakan, seluruh pembangunan untuk mensukseskan MotoGP 2021 harus dilaksanakan dengan cepat.

Menurut Gubernur, perhelatan bergengsi seperti MotoGP tersebut tidak hanya dirasakan serta membawa nama baik NTB, tapi ini semua perhelatan Internaisonal.

“MotoGP ini harus sukses, ini semua demi nama baik bangsa kita tercinta,” ungkap Gubernur yang populer disapa bang Zul.

Hal itu disampaikannya saat mendengarkan progres Jalan bandara menuju KEK Mandalika, Rabu (04/11/20) di VIP Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid bersama  Deputi I Kantor Staf Kepresidenan.

Di hadapan Deputi I Kantor Staf Kepresidenan, Gubernur minta kemaslahatan masyarakat harus diutamakan dalam setiap pembangunan. Bang Zul tidak ingin dalam perhelatan MotoGP tersebut masyarakat NTB tidak merasakan apa pun.

“Apapun pembangunan yang dilakukan, kemaslahatan masyarkat harus kita utamakan,” ungkap Bang Zul.

Deputi I Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Febry Calvin Tatelepta menyampaikan apresiasinya kepada Pemprov NTB yang telah melakukan kerjasama dengan baik bersama seluruh pihak dalam menyukseskan MotoGP tersebut.

Febry mengatakan, kedatangannya ke NTB dalam rangka pengawasan secara langsung progres pembangunan MotoGP. Mulai dari kesiapan jalan hingga bandara. Proses pembangunan, lanjutnya, harus tetap berjalan dengan baik.

“Kami turun kesini dalam rangka monitoring kesiapan MotoGP 2021, mulai dari kesiapan Bandara hingga jalan,” ungkap Febry.

Mengenai dampak sosial, Febry sepakat dengan Gubernur NTB.

Ia mengatakan, dalam proses pembangun, koordinasi dengan masyarakat harus tetap dilakukan. Febry tidak ingin konstruksi berjalan sukses namun masalah sosial tidak dijalankan dengan baik.

“Kami setuju, tidak boleh ada masyarakat yang dirugikan,” tambahnya.

Febry meminta, masalah jalan bypass dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid sampai KEK Mandalika seluas 17 Km tersebut tuntas dikerjakan pada bulan Agustus 2021. Sementara untuk bandara, ia menargetkan rampung pada bulan Juni 2021.

“Semuanya harus rampung, MotoGP ini harus kita sukseskan bersama,” ungkap Febry.

Rr/HmsNTB

Penetapan ini disesuaikan tiap  lima tahun

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan, besaran nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB tahun 2021, tidak mengalami enaikan atau sama dengan besaran nilai upah minimum provinsi NTB tahun 2020.

“Keputusan tersebut didasarkan pada pemikiran dan kesadaran bencana non alam yang sedang melanda saat ini (pandemi covid-19),”ujar Sekretaris Daerah  (Sekda) NTB, Lalu Gita Aryadi di Ruang Rapat Kantor Gubernur, Rabu (04/11/20)

Dikatakannya, UMP NTB tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp.2.183.883,  nominal ini tidak mengalami kenaikan seperti nominal  tahun 2020.

Penetapan ini disesuaikan tiap  lima tahun sekali dan melalui beberapa tahapan dan proses setiap siklus besaran nilai upah minimum ditentukan oleh hasil survey kebutuhan hidup layak (KHL) inflasi pertumbuhan ekonomi daerah dan lainnya.

Sekda menambahkan,  dari 30 Provinsi yang sudah menetapkan upah minimum  5 (lima) provinsi menaikkan, dua puluh lima Provinsi lainnya sama dengan nilai upah minimum tahun sebelumya .

“Jawa timur menaikkan seratus ribu rupiah  dari Rp.1.700.000 sekarang menjadi Rp.1.800.000,  namun nominal itu masih  di bawah upah minimum provinsi NTB,” terang Lalu Gita.

Pengumuman penetapan ini sendiri dihadiri oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB, Asosiasi pengusaha indonesia (Apindo) NTB, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat.

Aya

Melampaui target investasi Nasional yang ditetapkan oleh BKPM RI sebesar Rp6,5 triliun

MATARAM.lombokjournal.com –

Meskipun dunia sedang dilanda pandemi Covid-19, namun aktivitas investasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) terus bergerak.

Di Provinsi NTB, realiasi investasi dalam negeri maupun investasi asing di pada triwulan ke III, yakni bulan Januari hingga September 2020, menunjukan angka positif.

Bahkan target pencapaiannya melampaui target investasi Nasional yang ditetapkan oleh BKPM RI sebesar Rp6,5 triliun.

“Realisasi investasi di Provinsi NTB sampai dengan triwulan ke III mencapai angka sebesar Rp9,2 triliun lebih. Realiasi investasi ini bahkan sudah melampaui target investasi yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI yakni sebesar Rp6,5 triliun,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, Ir H Mohamad Rum, MT, Rabu (04/11/20).

Berdasarkan data dari DPMPTSP NTB, realisasi investasi di NTB sebarannya yakni di Kota Mataram untuk investasi dalam negeri dan investasi asing totalnya mencapai angka sebesar Rp417 miliar lebih, Lombok Utara Rp205 milyar lebih, Lombok Barat mencapai total sebesar Rp1,5 trilun lebih.

Di Lombok Tengah sebesar Rp365 milyar lebih, Lombok Timur sebesar Rp2,5 triliun, Sumbawa Barat sebesar Rp2 triliun lebih, Kabupaten Sumbawa sebesar Rp289 milyar, Dompu mencapai total sebesar Rp1,7 triliun lebih.

Sedagkan Kabupaten Bima sebesar Rp105 milyar, dan Kota Bima tidak terdapat investasi dalam negeri, hanya investasi asing sebesar Rp195 milyar.

Menurut M Rum, realisasi investasi sebesar Rp 9,2 triliun ini terus mengalami peningkatan hingga akhir tahun nanti. Apalagi nilai investasi yang masuk di kawasan KEK Mandalika melalui ITDC dan dari Angkasa Pura belum masuk dan terhitung dalam data perhitungan investasi untuk tahun ini.

“Sehingga saya optimis, target investasi yang ditetapkan dalam RPJMD yakni sebesar Rp11,3 Trilyun akan bisa terpenuhi,” ujarnya.

Keterlambatan masuknya laporan investasi dari ITDC dan Angkasa Pura ini, disebabkan oleh karena belum diresponnya permintaan DPMPTSP kepada kedua institusi ini untuk menyampaikan laporan investasinya kepada DPMPTSP.

“Harapan kami, laporan realisasi investasi dari kedua institusi ini bisa masuk pada triwulan ke IV, sehingga target investasi yang ditetapkan dalam RPJMD itu akan bisa terlampaui,” tutupnya

Rr/HmsNTB

Usaha apa pun, investasi rumah makan maupun berbagai jenis kalau dia menjanjikan keuntungan yang dengan jumlah besar, itu hampir tidak mungkin dan pasti penipuan

MATARAM.lombokjournal.com –

Maraknya investasi Bodong yang tejadi di NTB, membuat  Otoritas Jasa keuangan (OJK)NTB memberikan himbauan kepada masyarakat untuk lebih teliiti lagi dalam berinvestasi .

Kepala OJK NTB, Farid Feletehan mengatakan, dalam berinvestasi masyarakat terlebih dahulu mempelajari Legalitas dan Logis atau tidaknya tempat untuk berinvestasi tersebut.

“Jadi dalam kaitan ini OJK  menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada,untuk melihat atau mengecek lebih dalam memelajari legal dan logisnya tempat untuk dijadikan investasi tersebut,”ujar Farid yang ditemui di kantor OJK, Selasa (03/11/20).

Menurutnya, legalitas yang dimaksud yakni mencari tahu, apakah tempat untuk melakukan investasi tersebut berada di bawah label keuangan atau di bawah dinas tertentu.

“Kalau masih ragu bisa ditanyakan ke OJK langsung, nanti kita bantu,” terangnya.

Sedangkan untuk mengetahui logis atau tidaknya suatu investasi , bisa dipelajari dengan berapa pemasukan atau hasil dari suatu usaha dari investasi tersebut serta berapa keuntungan yang dijanjikan.

“Kalau ada investasi online maupun yang sudah real  menjanjikAn untung 20 persen per bulan, itu hal yang sangat tidak logis, pertama tidak mungkin perusahaan bisa menghasilkan keuntungan yang fix 20 persen per bulan,” terangnya.

Usaha apa pun, investasi rumah makan maupun berbagi jenis kalau dia menjanjikan keuntungan yang dengan jumlah besar, itu hampir tidak mungkin dan pasti penipuan.

“Jangan mudah tergiur dengan keuntungan yang besar ” pungkasnya

Seperti diketahui beberapa waktu lalu terjadi investasi berkedok rumah makan. Di mana terdapat ratusan masyarakat tertipu dengan investasi bodong tersebut.

Aya