Pemprov memilih berhati-hati mengambil keputusan agar tidak merugikan salah satu pihak, baik pihak pemerintah, PT GTI maupun masyarakat yang saat ini mengelola sebagian kawasan tersebut.

Mataram.lombokJournal.com —

Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi NTB, Lalu Satriawandi menyampaikan agar Pemerintah serius urus aset yang saat ini izin Hak Guna Usaha (HGU) dikuasai PT Gili Trawangan Indah (GTI).

Hal itu diungkapkannya  saat menyampaikan pendapat dan saran terkait penjelasan Gubernur NTB  terhadap  nota keuangan dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2021 dalam Rapat Paripurna, di Ruang Rapat Utama DPRD NTB, Selasa (24/11/20).

Menurut Banggar DPRD NTB, aset tersebut harusnya diambil alih penguasaannya oleh Pemprov dengan mencabut izin kelola dari PT GTI, agar bisa dimanfaatkan untuk peningkatan PAD.

“Penguasaan dan pengurusan aset agar menjadi perhatian khusus pemerintah daerah karena sampai saat ini belum memperlihatkan hasil yang maksimal sehingga berdampak pada kontribusi PAD. Salah satu contoh Gili Trawangan Indah atau GTI sampai saat ini belum diputuskan kontraknya,” papar Satriawandi, Selasa, (24/11/20).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi kepada wartawan usai Rapat Paripurna itu menyatakan jika pihaknya telah dua kali melayangkan somasi dan saat ini, tinggal menunggu jawaban dari PT GTI.

Pihaknya juga melibatkan KPK dan Kejaksaan Tinggi Provinsi NTB agar tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Pihaknya khawatir jika langsung mengambil tindakan tegas dengan mencabut izin PT GTI tanpa melalui prosedur hukum yang tepat, bisa mengakibatkan kerugian bagi daerah.

Selain itu, hal tersebut bisa merusak citra daerah di mata para investor yang ingin menanam modal di NTB.

“Penyelesaian PT GTI yang sampai dengan saat ini kita sudah pada tahapan somasi ke dua. Apa pun nanti respon dari PT GTI, apalagi tidak memberikan respon,maka kita akan memberikan somasi ke tiga, (waktunya) tiga puluh hari. Sesudah itu kita akan mencari pola yang terbaik bagaimana. Dengan adanya pemberian SKK ini kan dari kejaksaan juga akan membantu kita berpikir bagaimana best solution-nya, menguntungkan bagi daerah, bagaimana ketentuan-ketentuan kerjasama, kemudian investor bagaimana dan tentu masyarakat,” ujarnya.

Dijelaskan, salah satu penyebab PT GTI tidak mengelola kawasan yang izinnya mereka kantongi karena “suasana kebatinan” saat kontrak kerjasama 24 tahun lalu berbeda dengan saat ini. Sekarang sebagian besar kawasan yang izinnya dikantongi PT GTI, telah dimanfaatkan warga untuk membangun hotel dan pemukiman.

Hal tersebut yang membuat pihak Pemprov memilih berhati-hati mengambil keputusan agar tidak merugikan salah satu pihak, baik pihak pemerintah, PT GTI maupun masyarakat yang saat ini mengelola sebagian kawasan tersebut.

Dan yang paling tidak boleh dirugikan dari pihak-pihak tersebut adalah pemerintah.

“Intinya pemerintah tidak boleh rugi. Karena prinsip kerjasama itu adalah pemerintah harus diuntungkan,” katanya.

Saat ini Polda NTB telah mencantumkan penyelesaian lahan Pemprov NTB yang dikelola PT GTI sebagai program prioritas keamanan dan ketertiban.

Lahan tersebut kini dikelola masyarakat sementara izin pengelolaan dikuasai PT GTI yang hingga saat ini belum menunaikan kewajiban untuk mengelola lahan tersebut.

Sesuai kajian KPK, potensi kerugian daerah dari tak dikelolanya lahan tersebut diperkirakan mencapai Rp. 24 miliar per tahun.

Terkait langkah hukum yang akan diambil Pemprov NTB seandainya PT GTI tetap tidak menglola lahan yang berakibat merugikan daerah tersebut, Gita masih mencari solusi terbaik.

Ia juga menuturkan jika PT GTI ingin membangun dan mengelola lahan tersebut asalkan pemerintah terlebih dahulu mengosongkan lahan yang saat ini tengah ditempati masyarakat.

“PT GTI mau membangun, tetapi fakta tidak sama kondisi sekarang ini dengan suasana kebatinan ketika kerjasama itu dibuat dulu. Dulu dalam keadaan clean and clear kosong dulu, ini yang harus dicarikan formula terbaik, tidak merugikan salah satu pihak,” terang Gita.

Ast

Dengan sentuhan industrialisasi yang kini tengah di ikhtiarkan Pemerintah Provinsi NTB, semakin menguatkan NTB di tengah jurang resesi

MATARAM.lombokjournal.com –

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Perkasa Ruslani mengapresiasi pertumbuhan ekonomi di NTB.

Menurutnya, meski di tengah pandemi Covid-19, kuartal kedua pertumbuhan di NTB masih positif, padahal trend nasional masih negatif.

Menurut Roslan,  karena kebijakan pemerintah dan sinergi yang solid. Koordinasi dan komunikasi di masa pandemi antara pemerintah dan pengusaha serta strategi ekonomi juga berjalan sangat baik.

“Gubernur Zul sangat mengenal dunia usaha. Sinergi yang solid membuahkan strategi yang terarah dan terukur” puji Ketua umum Kadin saat menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTB periode 2020 – 2025 di Hotel Golden Palace, Mataram, Sabtu (21/11/20).

Menurut Rosan, meski sektor utama pariwisata terdampak sangat buruk, NTB mampu memaksimalkan potensi lain yang dimiliki seperti sektor perkebunan, pertanian, dan peternakan.

Apalagi dengan sentuhan industrialisasi yang kini tengah di ikhtiarkan Pemerintah Provinsi NTB, semakin menguatkan NTB di tengah jurang resesi.

Penentu kemajuan; sektor swasta

Senada dengan hal tersebut, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah mengatakan, kemajuan ekonomi NTB tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, namun juga ada pada para pengusaha lokal.

Tugas Pemerintah daerah bekerja baik untuk memastikan iklim berusaha yang kondusif, agar pengusaha dapat tumbuh dan berkembang.

“Penentu kemajuan ekonomi bukan pemerintah tapi sektor swasta. Tapi kita membutuhkan pengusaha yang berani mengambil resiko mengembangkan industri bukan cuma rebutan rente ekonomi dari proyek pemerintah bersama oknum pemerintah”, ujar Gubernur Zul yang hadir saat pelantikan Dewan Pengurus Kadin.

Menurut  Gubernur, Pemerintah menyadari,  program strategis Industrialisasi baru dapat terlihat dalam masa sepuluh tahun ke depan.

Pemerintah membangun Science, Technology, and Industrial Park (STIP) Banyumulek dan pelabuhan Poto Tano agar fasilitas yang baik itu menggairahkan pengusaha.

Di hulu, kampus-kampus menyediakan sarjana teknik dalam merancang mesin mesin industri. Artinya, pengusaha diminta berkontribusi dalam mengembangkan industri di banyak sektor dan tidak hanya mengejar profit.

“Untuk itu pengusaha juga harus merubah mental dan mindset agar ekonomi daerah berkembang karena masih banyak industri pengolahan yang belum digarap”, tambah Doktor ekonomi industri tersebut.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin NTB, Taufan Rahmadi dalam kesempatan itu mengusulkan terkait pemulihan pariwisata NTB. Taufan sapaan akrabnya, meminta agar Kadin Pusat melakukan strategi ‘travel corridor’ antara Indonesia dengan negara negara lain dalam rangka promosi kunjungan pariwisata.

Begitu pula dengan program unggulan pemerintah, yaitu 99 desa wisata agar Kadin NTB sebagai stakeholder dapat mengambil peran dengan melakukan pendampingan langsung kepada Kelompok Sadar Wisata (Porkdarwis) agar seluruh potensi yang dimiliki desa wisata terkelola dengan baik.

Taufan yang juga merupakan founder ‘Temannya Wisatawan’ ini mengusulkan pula agar gelaran MotoGP yang direncanakan dilaksanakan tahun depan dapat terus didorong percepatan pembangunannya.

“MotoGP itu krusial sebagai kick off bergeraknya pariwisata Indonesia dan NTB. Harus didorong oleh banyak pihak termasuk Kadin Pusat.” tutup Taufan.

IKP/diskominfotikntb

Program bela beli produk lokal ini sebagai percobaan sudah dilakukan pada program JPS Gemilang. namun dalam program tersebut tidak hanya produk lokal

MATARAM.lombokjournal.com –

Program bela beli produk diwacanakan untuk mendukung produk-produk UMKM lokal.

Sejauh ini progres dari program tersebut baru pada Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang.

Namun program beli produk lokal ini perlu dibenahi, pasalnya baru dibuatkan Peraturan daerah (perda) saja.

“Program bela beli produk lokal, itu kan baru perda saja. Kita baru mulai programnya di ujung akhir tahun anggaran 2020. Jadi kita baru rencanakan program itu sudah ada Pergubnya,” ujar Asisten II Bidang Pembangunan dan Ekonomi Setda NTB, H Ridwansyah.

TiNdak lanjutannya akan dilakukan, pertama memastikan bahwa apa saja produk-produk lokal yang ada di masing-masing kabupaten.

Dari sisi ketersediaan produksinya yang akan dikaitan dengan pemasaran. Kedua produk ini juga bisa dibeli oleh OPD- OPD dan itu dibagikan ke masyarakat.

Nanti pada akhirnya dengan adanya produk yang dibuat oleh daerah sendiri masyarakat akan membelinya.

“Maka uang itu tidak beredar keluar daerah, uang itu beredar didalam daerah ini. Memang kan menemukan porses panjang. Karena syarat untuk program bela beli produk lokal ini pertama adalah kuantitasnya cukup kedua kualitasnya ketiga kontinuitasnya,” tuturnya.

Dicontohkan,  seperti produk kopi yang banyak jenisnya. Untuk bisa masuk ke hotel-hotel maupun ritel modern ada beberapa syarat dan tidak dapat memaksaskan agar bisa dibeli oleh mereka.

Pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan untuk hotel membeli produk lokal .

“Tapi pertanyaannya, apakah cukup tidak untuk konsumsi tamu-tamu hotel itu. Lalu bagaimana kualitasnya, berarti kita harus memperkuat UMKM kita ini supaya kopi yang mereka hasilkan ini memiliki kualitas sehingga orang menjadi suka,” terangnya.

Kendati demikian, bela beli produk lokal ini sebagai percobaa sudah dilakukan pada program JPS Gemilang. Namun dalam program tersebut tidak hanya terdapat produk lokal saja, tetapi ada beberapa yang justru merupakan produk luar.

“Ya, itu titik awal mulai program itu ya dari JPS gemilang itu sebenarnya.

Itulah yang akhirnya memberikan kesadaran bahwa barang kita ini juga tidak kalah. Dan kita sudah memiliki UMKM yang menyediakan produk-produk itu,” ungkapnya.

Terpisah, Sekretaris Dinas Perdagangan (Disdag) NTB, Baiq Nelly Yuniarti menerangkan, sejuah ini untuk bela beli produk lokal pada hotel-hotela tengah proses MoU dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB. Di mana produk-produk lokal bisa masuk ke hotel.

“Sedang kita coba atur sistemnya, berapa banyak UMKM kita yang bisa kita adu produknya. Misalnya ada 5 produk, oh iya udah yang 5 ini masuk di satu hotel. Kita upayakan seperti itu,” kata Baiq Nelly.

Aya

Produk usaha ultra mikro di NTB sudah memiliki pangsa pasar, Namun cukup sulit berkembang karena terkendala pada kemasan yang masih di bawah standar

MATARAM.lombokjournal.com –

Sebanyak 1000 alat kemasan akan dibagikan Pemprov NTB, guna meningkatkan kualitas kemasan produk para pelaku usaha khususnya ultra mikro.

Produksi Industri Kecil Menangah di NTB dinilai sudah bagus terutama olahan makanan. Namun selama ini yang menjadi kendala dalam pemasaran yaitu kemasan produk.

“Jadi ini program tahun 2021 untuk membagi 1.000 alat kemasan sederhana dan buatan IKM. Untuk dibagikan kepada UKM. Sasarannya UKM di NTB yang khususnya ultra mikro,” ujar Kepala Dinas Perindustrian NTB, Hj. Nuryanti pada, Jumat (20/11/20)

Menurut Nuryanti, alat kemasan yang akan dibagikan masih dalam bentuk sederhana sehingga bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha.

Bahkan  Dinas Perindustrian sekarang melakukan pendampingan per kabupaten terkait penggunaan kemasan. Sekaligus membagi hand sealer dengan bentuk kelompok.

“Tahun depan kita akan masifkan kepada masyarakat pendampingan alat kemasan sederhana. Khususnya ultra mikro, sehingga produknya berapa pun tapi kemasan bisa tetap bersaing,” jelasnya.

Ia menyatakan , pembagian alat kemasan tersebut dapat meningkatkan kualitas produk dihasilkan oleh pelaku usaha di NTB.

Selain itu, Dinas Perindustrian NTB akan memberikan pendampingan kepada pelaku usaha. Sehingga produk yang dihasilkan bisa bersaing dengan yang lain.

“Permasalahan kita hanya kemasan. Dari segi rangka sudah bagus, inovasi sudah sangat banyak. Dengan alat sederhana dan pendampingan membuat design dan kemasan standar kita akan dampingin,” ungkapnya.

Diakui, produk usaha ultra mikro di NTB sudah memiliki pangsa pasar. Namun cukup sulit berkembang karena terkendala pada kemasan yang masih dibawah standar.

Sehingga dengan pembagian mesin kemasan ini bisa meningkatkan kualitas produk para pelaku usaha di daerah ini.

“Ini sedang kita upayakan untuk mempunyai kemasan yang memiliki daya saing, sehingga harga produk itu bisa ditekan,” ucapnya.

Saat ini alat tersebut masih dalam tahap produksi dan akan dibagikan tahun 2021 mendatang. Mesin kemasan ini merupakan produk IKM di NTB. Data-data penerima bantuan mesin kemasan sudah ada dan tersebar di seluruh kabupaten/kota di daerah ini.

“Datanya  sudah masuk berapa banyak IKM yang dapat dan kita akan bagikan kesemua kabupaten/kota secara bertahap,” kata Nuryanti.

Aya

Jika pasar ditata kembali lebih rapi maka minat dan animo masyarakat berbelanja ke pasar tradisional juga akan meningkat

MATARAM.lombokjournal.com –

Gagasan Selly-Manan (SALAM) untuk melakukan revitalisasi pasar tradisional yang sempat muncul dalam Debat Publik Kedua Pilkada Kota Mataram, menjadi perhatian masyarakat.

Mempercantik pasar dengan mendorongnya menjadi pasar wisata, bukan saja akan menciptakan kenyamanan dan kebersihan, tetapi juga mengikis disparitas yang terjadi saat ini antara pasar tradisional dan gerai modern.

“Revitalisasi pasar tradisional yang disampaikan bu Selly dalam debat kedua, saya rasa paling realistis. Dan ini memang masalah pasar ini harus segera dibenahi,” kata wirausahawan yang juga pemerhati lingkungan, Syawaluddin.

Menurut Syawal, pasar bisa menjadi cermin utama perkotaan. Sebab jika pasar tradisional di sebuah kota sudah terkesan bersih dan rapih, tentu Kota tersebut juga pasti bersih dan rapi.

Sebab, papar Syawal, sebagian besar produksi sampah perkotaan ini bersumber dari aktivitas pasar.

“Jadi memang kalau mau Kota-nya bersih, ya bereskan dulu pengelolaan pasar, penataannya hingga penanganan sampahnya,” katanya.

Pedagang kelontong di Pasar Kebon Roek, Nur Rahmi, juga menyambut baik gagasan SALAM untuk merevitalisasi pasar.

Ia menilai jika pasar ditata kembali lebih rapi maka minat dan animo masyarakat berbelanja ke pasar tradisional juga akan meningkat.

Menurutnya, saat ini kebanyakan yang berbelanja di pasar adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Mereka yang lebih mampu akan memilih ke pasar mini modern atau gerai modern.

“Nah di saat pandemi seperti sekarang dimana daya beli masyarakat juga sepi, maka kita sebagai pedagang pun banyak kehilangan omzet,” katanya.

Rahmi berharap dengan revitalisasi pasar maka stigma bahwa pasar tradisional itu kotor dan kumuh bisa berubah. Sehingga animo untuk berbelanja ke pasar juga bisa terus bertumbuh.

Revitalisasi Pasar dan Potensi Wisata

Gagasan revitalisasi pasar tradisional di Kota Mataram disampaikan Calon Walikota Mataram, Hj Putu Selly Andayani dalam debat publik kedua Pilkada Kota Mataram, akhir pekan lalu.

Selly menyampaikan hal ini sebagai solusi pengelolaan terintergrasi beberapa sektor penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti, Parkir, Pasar, dan Persampahan.

Pengelolaan terintgrasi bukan saja memaksimalkan realisasi PAD semata, tepai juga memberi nilai tambah seperti aspek kebersihan, dan perputaran ekonomi masyarakat yang didukung sektor pariwisata nantinya.

“Revitalisasi pasar tradisional ini penting. Ke depan pasar kita harus bersih dan nyaman, dengan konsep pasar wisata,” kata Selly Andayani, Kamis  (19/11/20) di Mataram.

Ia memaparkan, kondisi saat ini di sejumlah daerah perkotaan pasar tradisional hampir ditinggalkan oleh masyarakatnya bila tidak benar-benar dijaga dan dipelihara dengan baik.

Munculnya pasar-pasar modern atau swalayan memang cukup mengancam keberlangsungan hidup pasar tradisional.

Di kota-kota besar khususnya, nilai sosial budaya pasar hampir punah karena orang cenderung memilih belanja di swalayan yang bersih dan tanpa menawar harga.

Bagi SALAM dibutuhkan upaya yang kuat dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya menghidupkan kembali semangat pasar tradisional di Kota Mataram.

Itulah yang akan dilakukan SALAM di Kota Mataram nantinya. Bukan hanya menggerakkan kembali semangat belanja di pasar.

Lebih dari itu, hal ini diharapkan mampu mengintegrasikan pasar dan pariwisata sehingga wisatawan pun datang dan berbelanja ke pasar.

Ke depan, pengelolaan parkir, pasar, dan persampahan industri akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan dibentuk. Hal ini agar pengelolaannya lebih profesional.

Beberapa Kota besar sudah melakukan ini dan berhasil, misalnya di Kota Bandung, Jabar dan juga Denpasar, Bali.

“Konsepnya pasar tradisional harus bersih dan rapi, sehingga orang nyaman datang. Pengelolaannya kita serahkan ke BUMD yang khusus mengelola Pasar, Parkir, dan Persampahan,” ujar Selly

Ke depan pasar tradisional di Kota Mataram jugamenyediakan space atau lapak khusus untuk industri kuliner dan juga kerajinan. Sehingga pasar bisa menjadi tempat yang menyeyangkan dan bisa menjadi alternatif berekreasi warga Mataram dan juga wisatawan yang datang.

Space kreatif ini juga bisa menjadi wadah bagi tumbuhnya wirausaha baru di Kota Mataram.

“Bukan hal yang sulit atau tidak mungkin untuk membenahi pasar kita. Ini hanya masalah goodwill pemerintah saja, SALAM optimistis bisa melakukan yang terbaik untuk perekonomian masyarakat kita,” pungkasnya.

Me (*)

Daya beli masyarakat sampai saat ini masih terbilang stabil

MATARAM.lombokjournal.com –

Inflasi di Provinsi NTB bulan Oktober 2020 masih tetap terkendali. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Inflasi gabungan Kota Mataram dan Kota Bima bulan Oktober 2020 sebesar 0,18 persen.

Untuk wilayah NTB, Kota Mataram mengalami inflasi sebesar 0,19 persen, dan Kota Bima mengalami inflasi sebesar 0,14 persen.

Secara komulatif, inflasi dari Januari hingga Oktober untuk inflasi gabungan NTB sebesar 0,53 persen. Angka ini lebih rendah dari inflasi komulatif secara nasional yang mencapai 1,07.

Terkait itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM  mengajak masyarakat lebih tenang dan lebih bijak dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pemerintah tetap bekerja dan berupaya menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat di masa pandemi Covid-19 di semua kabupaten/kota se-NTB, hingga akhir tahun.

“Pemerintah Provinsi NTB bersama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) NTB, terus berupaya untuk mengantisipsi harga kebutuhan pokok masyarakat, agar tidak mengalami kenaikan harga”, kata Najamuddin Amy, Kamis (12/11/20).

Disampaikan, daya beli masyarakat sampai saat ini masih terbilang stabil dengan beberapa indikator.

“Dengan daya beli yang masih terbilang stabil ini, kita harapkan semoga kedepannya perekonomian di provinsi NTB akan semakin baik”, harapnya.

Inflasi gabungan dua kota

Berdasarkan data BPS, Inflasi Gabungan Dua Kota Bulan Oktober 2020 sebesar 0,18 persen, terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 0,89 persen; Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,21 persen; Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,14 persen.

Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,05 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,03 persen; Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,01 persen; dan Kelompok Pendidikan sebesar 0,00 persen. Sedangkan penurunan indeks terjadi pada Kelompok Transportasi sebesar 0,79 persen; Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,19 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,03 persen; dan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,02 persen.

Laju inflasi gabungan dua kota tahun kalender Oktober 2020 sebesar 0,14 persen lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender Oktober 2019 sebesar 1,25 persen.

Sedangkan laju inflasi “tahun ke tahun” Oktober 2020 sebesar 0,68 persen lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi “tahun ke tahun” di bulan Oktober 2019 sebesar 2,22 persen.

Disamping itu, nilai tukar petani (NTP) pada bulan Oktober juga naik sebesar 108,38 naik 1,20 poin dibanding bulan sebelumnya.

Kenaikan ini karena Indeks harga yang diterima petani (It) meningkat sebesar 1,37 persen, lebih besar dari peningkatan indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 0,17 persen.

NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan daya beli petani di perdesaan.

NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

Rr/HmsNTB

Para peserta dapat mengaplikasikan ilmu dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat

LOBAR.lombokjournal.com –

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia bekerja sama dengan Dekranasda Provinsi NTB menyeleggarakan pelatihan wirasawasta bagi para perajin, Rabu (11/11/20).

Kegiatan itu bertujuan meningkatkan kualitas kerajinan lokal bagi para pengrajin di daerah wisata Mandalika.

Pada penutupan diklat pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan wirausaha baru bagi para pengrajin di wilayah Mandalika. di Hotel Sheraton, Lombok Barat, Ketua Umum Dekranasda Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah mengatakan, berwirausaha pada masa pandemi Covid-19 merupakan pilihan yang tepat.

Kehadiran UMKM mendapat ruang di tengah masyarakat, sebagai upaya nyata peningkatan perekonomian di NTB.

“Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) destinasi pariwisata super prioritas guna menunjang perhelatan akbar MotoGP 2021 yang memiliki manfaat yang begitu besar bagi NTB,” jelas Hj. Niken.

Hj. Niken yang saat itu menggunakan tenun khas Sasak berwarna merah muda menyampaikan,  kerajinan memiliki peluang untuk memasarkan produk-produk kerajinan khas NTB.

Adanya pelatihan ini, diharapkan akan lahir pelaku wirausaha baru yang inovatif, kreatif mandiri dan berdaya saing, serta memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Disamping selalu melakukan upgrade pengetahuan dan keterampilan yang dapat menunjang aktivitas dalam mengelola usahanya, pelatihan ini juga merupakan upaya peningkatan kualitas SDM para pengrajin, agar mampu bertahan di lapangan,” ungkap Hj. Niken.

Hj. Niken berharap dengan adanya pelatihan ini, para peserta dapat mengaplikasikan ilmu dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

“Mari kita sama-sama berikhtiar mewujudkan masyarakat NTB yang Gemilang,” tutupnya.

Menyiapkan SDM

Ketua Bidang Wirausaha Baru Dekranas Pusat, Endang Budi Karya mengatakan, Mandalika yang dipersiapkan untuk perhelatan MotoGP 2021 diharapkan terus mendorong pengembangan infrastruktur serta mempromosikannya secara masif.

“SDM di wilayah Mandalika juga harus dipersiapkan agar tidak tertinggal dan dapat merasakan hasil pembangunan ini dengan meningkatnya kesejahteraan mereka,” tuturnya.

Dekranas memandang sangat penting untuk melakukan pembinaan dan pengembangan UKM Penrajin di Mandalika.

Ia berharap peran Dekranasda Provinsi, Kota dan Kabupaten di NTB untuk terus menggali potensi produk kerajinan yang dapat dikembangkan untuk selanjutnya diberikan motivasi sehingga lebih kreatif dan inovatif.

“Berbagai kriya souvenir khas destinasi dengan identitas tradisional telah dibuat, ditangan asuhan para mentor pelatih-pelatih pakar di bidangnya. Para peserta pelatihan telah mampu menghasilkan kriya souvenir dengan desain yang kreatif, inovatif dan kekinian,” kata Endang.

Rr/HmsNTB

Wagub; tidak ada kata tidak bisa untuk berusaha, ini bukan masalah biaya tapi masalah kemauan

LOTIM.lombokjournal.com –

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Membuka gerai wirausaha Boga di SMKN 1 Sakra Lombok Timur, Selasa (10/11/20).

Selain memfasilitasi pengembangan bidang pertanian pada kompetensi pengolahan hasil pertanian, Wagub  merealisasikan keterampilan siswa SMK pada kompetensi Tata Boga,

“Allhamdulillah bahagia sekali,Jadi baru bisa hadir di sini sekarang. Tapi Insya Allah mudah-mudahan walaupun terlambat kehadiran saya dan kita semua ini, akan memberikan energi yang luar biasa terhadap bangkitnya jiwa entrepreneurship untuk anak-anak muda kita,” ungkap Umi Rohmi.

Ia menyampaikan kekagumannya terhadap para pelaku wirausaha. Contohnya Dila, salah seorang pelajar SMKN 1 Sakra jurusan tataboga yang telah berwirausaha sejak kelas 11 dan memiliki omzet sekitar 10 juta per bulan.

Menurut Wagub, ini merupakan salah satu contoh dari banyak anak muda NTB yang menunjukkan bahwa anak muda NTB  bisa berprestasi, berkarya dan mandiri.

“Anak seumur Dila bisa hasilkan uang segitu dan potensi untuk naik dari nilai itu sangat besar dan itu bisa dilakukan oleh banyak anak muda NTB, selama sistem pendidikan kita ini kita tata, kita benahi, agar mereka terasah untuk menjadi entrepreneur – entrepreneur yang tangguh,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wagub menjelaskan, tidak ada kata tidak bisa untuk berusaha dan ini bukan masalah biaya tetapi masalah kemauan dari diri kita sendiri.

Seperti yang dilakukan Dila, Wagub berharap lembaga pendidikan, khususnya SMK dapat mencetak wirausaha yang andal dan diperkuat dengan Kepala Sekolah yang menjadi ujung tombak dari keberhasilan di sekolah.

“Tidak ada rasa malu untuk kerja keras, malah bangga bisa menghasilkan uang untuk keluarga dari keringat sendiri dan insyaAllah nanti dinas – dinas terkait akan membantu. Luar biasa Dila, saya sangat bangga dan nanti Dila bisa membagi ilmu ke teman – teman supaya termotivasi,” serunya.

Umi Rohmi mengungkapkan, apa yang telah direncanakan sudah berjalan sesuai rencana.

Dunia sudah ada dalam genggaman, tinggal kita memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan ilmu dan bisa belajar dari mana saja.

“Jangan sia-siakan umur kalian, kesempatan yang kalian punya. Teruslah maju anak-anakku. Mari kita cetak sebanyak mungkin entrepreneurship di NTB,” kata Wagub.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Dr. H Aidy Furqan, M.Pd mengatakan gerai serupa akan dibuka pada akhir tahun di sepuluh tempat di NTB untuk pengelolaan hasil pertanian dalam ilmu tata boga.

“InsyaAllah semester berikutnya akan merambah kepariwisata,kemaritiman,dan lain – lain yang siap dan salah satu wujud dari gerai ini adalah untuk membangun pendidikan bersih dan sehat,” ungkapnya.

Rr/HmsNTB

BWM merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin OJK, bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal

MATARAM.lombokjournal.com –

Bank Wakaf Mikro (BWM) sebagai salah satu lembaga keuangan Syariah yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus menjadi program prioritas pemerintah.

Selain NTB berpenduduk mayoritas muslim, akses keuangan yang mudah dan murah bagi masyarakat diharapkan dapat memulihkan ekonomi secara umum dengan bergeraknya ekonomi kerakyatan.

Selain itu, literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat menjadi tanggungjawab penuh OJK dalam membangun industri jasa keuangan di NTB.

“Saya yakin komitmen OJK NTB dalam membantu perekonomian NTB. Bank Wakaf Mikro ini penting untuk jadi program prioritas OJK membantu masyarakat mengakses lembaga keuangan yang selama ini lebih percaya kepada rentenir karena mudah mendapatkan pinjaman,” ujar Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, saat menghadiri peresmian Gedung baru OJK di Mataram, Senin (09/11/20).

Menurutnya, dua hal tersebut merupakan tugas penting OJK NTB bersama stakeholder industri jasa keuangan NTB lainnya, seperti perbankan untuk benar benar mewujudkan keberpihakan akses keuangan bagi masyarakat bawah dengan cara yang tidak komersil.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan, upaya pemulihan ekonomi Nusa Tenggara Barat dari dampak pandemi Covid – 19 bisa dipercepat, dengan mendorong bergeraknya perekonomian di daerah yang memiliki banyak potensi sektor ekonomi untuk dikembangkan.

OJK menawarkan, perekonomian NTB bisa didorong dengan membangun kluster-kluster ekonomi yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Sehingga meningkatkan nilai ekonomi dari produk yang dihasilkan dan bisa menarik perhatian sektor jasa keuangan seperti perbankan ataupun pasar modal.

OJK sudah secara rutin memberikan dukungan dalam menggerakkan perekonomian melalui berbagai program UMKM di sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, peternakan dan pariwisata.

“Sembilan tahun OJK yang akan berulang tahun pada bulan ini bisa dirasakan denyutnya oleh masyarakat dalam membangun industri jasa keuangan yang sehat dalam mendukung perekonomian yang baik. Potensi NTB di empat sektor tersebut akan terus kita gali dan kembangkan terutama di masa pandemi seperti sekarang. Intinya tidak boleh berpasrah dengan situasi”, ujar Wimboh.

Ia menilai, meski secara nasional nilai kredit turun, namun NTB mengalami kenaikan satu persen. Hal ini harus menjadi indikasi dan dapat dapat ditingkatkan lagi kualitas pelayanannya oleh perbankan dan lembaga keuangan lain.

Data OJK menyebutkan, hingga 5 Agustus 2020 realisasi kebijakan restrukturisasi kredit di NTB sudah mencapai Rp1,35 triliun untuk 23.045 debitur Bank Umum.

Debitur BPR yang mendapatkan restrukturisasi 5.157 debitur dengan nilai Rp252,66 miliar.  Sedangkan restrukturisasi pembiayaan di NTB sudah diberikan kepada 50.888 kontrak dengan nilai Rp1,38 triliun.

Secara nasional kebijakan restrukturisasi kredit yang dikeluarkan OJK pada Maret lalu telah berhasil menjaga stabilitas sektor jasa.

Hingga 5 Oktober 2020  realisasi restrukturisasi kredit sektor perbankan mencapai Rp914,65 triliun untuk 7,53 juta debitur yang terdiri dari 5,88 juta debitur UMKM senilai Rp361,98 triliun dan 1,65 juta debitur non UMKM senilai Rp552,69 triliun.

Bank Wakaf Mikro sendiri adalah Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin OJK. Tujuanya, menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal.

Model bisnis Syariah dengan imbal bagi hasil tiga persen per tahun ini dananya dikumpulkan dari donator perorangan atau perusahaan yang memiliki kepedulian dengan pemberdayaan masyarakat miskin. Dengan paket pembiayaan satu sampai tiga juta rupiah bagi masyarakat yang sudah ataupun belum memiliki usaha produktfi.

Salah satu strateginya adalah membangun BWM di pesantren pesantren bagi masyarakat sekitar.

“Gedung baru OJK NTB ini adalah salah satu sarana kontribusi OJK untuk fasilitas dan pelayanan OJK yang lebih baik”, tutup Wimboh.

Rr/HmsNTB

Diharapkan peserta dapat berkontribusi untuk menggairahkan kembali perekonomian NTB

LOBAR.lombokjournal.com –

Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) Destinasi Pariwisata Super Prioritas Kuta Mandalika, NTB resmi dibuka di Jayakarta Hotel Senggigi, Senin (09/11/20), oleh Ketua Dharma Wanita Kemendikbud, Franka Nadiem Makarim secara virtual.

Franka mengatakan, program PKW untuk melahirkan pegiat usaha baru,  serta upaya pelestarian budaya dan menekankan peran usaha sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional.

Menurutnya, terpilihnya Mandalika sebagai satu dari lima destinasi wisata super prioritas, dinilai perlu mendapat dukungan semua pihak.

Dekranas bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta PT.Telkom Indonesia, bersinergi memberikan fasilitasi perintisan usaha lokal yang berdaya saing ,serta membuka akses bagi generasi muda  untuk mendapatkan ilmu dan pelatihan.

“Kita ingin semakin banyak wirausahawan-wirausahawan di bidang kerja yang kompetitif produktif cakap teknologi, serta mampu membangun daerahnya dan negaranya,” ungkap Franka.

Kepada peserta kprogram PKW, Franka berpesan, agar memanfaatkan ilmu dan pengalaman yang didapatkan dari pelatihan tersebut.

Sehingga ke depan para peserta tersebut mampu berkontribusi bagi diri dan bagi negeri.

“Kami percaya semua anak bisa berdaya, semua anak bisa keluar dari keterbatasannya. Tidak hanya  menyelenggarakan program PKW, tapi kami juga memberikan paket C bagi 5 orang peserta yang lulus dengan baik di setiap destinasi dan mau mengikuti program beasiswa,” tutupnya.

Ketua Dekranasda NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah menerangkan, Program PKW juga sebagai salah upaya peningkatan perekonomian di NTB.

Tidak hanya itu, Program PKW dinilai memiliki manfaat yang begitu besar bagi NTB, terlebih dari sisi kerajinan.

“Sebagaimana daerah-daerah di Indonesia yang lain, juga mengalami kelesuan. Dan tentu saja kegiatan pendidikan kecakapan wirausaha ini akan sangat bermanfaat untuk melecut kembali semangat dari anak-anak muda kami disini, untuk memberikan tambahan wawasan serta mengubah mindset mereka untuk menjadi pengusaha yang baik,” ujar Bunda Niken.

Dengan program PKW ini pula, Bunda Niken berharap agar kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk belajar mengenai hal-hal yang tidak diketahui sebelumnya.

Para peserta nantinya diharapkan dapat berkontribusi untuk menggairahkan kembali perekonomian NTB terlebih pada masa pandemi saat ini.

Bunda Niken berterimakasihnya kepada Dekranas dan segala pihak yang telah bersusah payah untuk terlaksananya kegiatan tersebut.

“Kepada Dekranas, kami mengucapkan terima kasih atas upaya yang dilakukan ini. Harapannya kegiatan ini bisa dilanjutkan dan harapan kita adalah bisa muncul 200 wirusaha baru yang akan nantinya membantu perekonomian di Nusa Tenggara Barat,” kata Buda Niken.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. Aidy Furqan meyampaikan  program PKW ini diikuti oleh 200 orang, yang berasal dari 5 sekolah menengah kejuruan dan 2 PKBM di Lombok Tengah dan Lombok Barat.

“Marilah kita bersama-sama dapat melaksanakan dan mensukseskan program ini dengan baik, demi kita semua dan semoga bisa bermanfaat bagi kemajuan kerajinan Pariwisata NTB dan mempercepat visi menuju NTB Gemilang,” ucapnya.

Rr/HmsNTB