Sebagai salah satu langkah mengenalkan produk Pringgasela ke kancah dunia

LOTIM.lombokjournal.com —

Kemajuan Desa Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur karena masyarakatnya memiliki kekompakan yang tinggi, mulai dari pemuda hingga tokoh perempuan.

“Kunci dari kemajuan desa berada pada masyarakatnya,” ujar Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalillah saat meresmikan Lapak Desa Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (21/01/21).

Wagub mengakui, Desa Pringgasela Umi Rohmi sudah lama terkenal. Yang perlu ditingkatkan adalah kondusifitas serta menghindari hal-hal negatif.

Pesan Umi Rohmi, masyarakat Pringgasela harus mensyukuri segala kenikmatan yang diberikan Allah SWT.

“Dalam kondisi apapun, kita semua harus tetap bersyukur,  lainsyakartum laaziidannakum walainkarfartum inna ‘adzaabii lasyadid (jika kalian bersyukur pasti akan Aku tambah ni’mat-Ku padamu tetapi jika kalian kufur sesungguhnya adzab-Ku amat pedih),” ungkap Umi Rohmi mengutip salah satu ayat Al-Qur’an Surah Ibrahim ayat 7.

Umi Rohmi mendorong Pringgasela memasarkan produknya hingga pasar Internasional, sebagai salah satu langkah mengenalkan produk Pringgasela ke kancah dunia.

Produk Pringgasela harus mendunia.

“Sudah ada NTB Mall tempat memasarkan produk, saya optimis, produk-produk kita semakin maju ditengah kecanggihan teknologi tersebut,” kata Wagub.

Rr/DiskominfotikNTB

Perubahan pola relasi produsen dan konsumen berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan

MATARAM.lombokjournal.com —

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi, M.Si., melantik anggota 3 (tiga) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di NTB, di Gedung Graha Bakti Praja, Setda Provinsi NTB Rabu (20/01/21).

Masing-masing anggota BPSK yang dilantik, yaitu 15 (lima belas) orang Anggota BPSK Kota Mataram, dan masing-masing 9 (sembilan) orang Anggota BPSK Lombok Utara dan Lombok Barat untuk periode 2020-2025.

Dalam pelantikan itu, Sekda didampingi oleh Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si., Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Anggota BPSK terdiri dari unsur pemerintah, unsur konsumen dan unsur pelaku usaha. Drs. H. Fathurrahman, M.Si. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB juga termasuk didalam keanggotaan BPSK Kota Mataram.

Sekda NTB menyatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah anggota BPSK sangat penting, dan ia mengapresiasi keberadaan BPSK di NTB untuk menyelesaikan sengketa konsumen.

Terlebih di masa pandemi Covid-19 di NTB, yang menuntut penerapan teknologi informasi dalam berbagai segi kehidupan, begitu juga interaksi antara produsen dan konsumen. Sehingga pola relasi antara konsumen dan produsen pun mengalami perubahan menuju digitalisasi.

Perubahan pola relasi tersebut, tentunya berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan.

Maka disanalah pemerintah hadir melalui BPSK untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masayrakat sebagai konsumen akhir.

“BPSK yang sudah terbentuk termasuk yang masih diinisiasi di Kabupaten/Kota, dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat dengan skalanya masing-masing. BPSK bekerja dengan mempedulikan baik produsen maupun konsumen,” jelas Lalu Gita Aryadi.

Ia  mengucapkan selamat kepada para anggota BPSK yang dilantik, agar dapat bekerja dengan sebaik-

baiknya dan memberikan kontribusi kepada masyarakat sesuai kapasitas masing-masing.

“Hakulyakin saya, bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah terpilih menjadi pengurus BPSK di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat dan Kota Mataram, adalah yang mempunyai kompetensi baik dalam tugas maupun kapasitas masing-masing,” ungkap  Sekda.

Pelantikan dengan protokol kesehatan itu berlangsung khidmad, dihadiri oleh sejumlah Kepala OPD dan Pejabat lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

BPSK merupakan badan bentukan pemerintah yang bertugas menangani dan menyelesaikan Sengketa Konsumen di luar pengadilan.

Sampai tahun 2021, NTB telah memiliki 4 (empat) BPSK, yaitu BPSK Kota Mataram, BPSK Kabupaten Lombok Utara, BPSK Kabupaten Sumbawa dan BPSK Kabupaten Lombok Barat. Kewenangan pembinaan dan pengawasan BPSK berada di tingkat Provinsi.

Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Perdagangan Provinsi NTB terus berkomitmen melindungi hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan terus mengupayakan pembentukan BPSK di seluruh Kabupaten/Kota se-NTB guna mempermudah akses penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen di daerah.

Nn

Industrialisasi dapat terwujud dan dilakulan oleh siapa saja

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah meresmikan pabrik teh kelor yang dikelola oleh CV. Tri Utami Jaya, di BTN Sweta Indah Kota Mataram,  Senin (11/01/21).

Peresmian pabrik teh kelor ini menjadi salah satu bukti industrialisasi di NTB sedang bergeliat.

Gubernur mengatakan, kesejahteraan dan kemakmuran sulit dapat dirasakan oleh sebuah daerah tanpa adanya industrialisasi. Karena itu industrialisasi merupakan kebutuhan bagi suatu daerah.

“Kita akan begini-begini saja, kalau tidak ada industrialisasi,” ujar Gubernur.

Gubernur mengapresiasi CV Tri Utami Jaya karena hal ini merupakan angin segar bagi NTB. Meski di tengah pandemi, NTB mampu bertahan dan berkembang.

Tidak hanya itu, hadirnya CV Tri Utami Jaya ini membuktikan bahwa industrialisasi dapat terwujud dan dilakulan oleh siapa saja.

“Industrialisasi bisa dilakukan oleh siapa saja, orang-orang biasa, yang penting punya keinginan dan tekad yang kuat, untuk merubah nasib,” ucapnya.

Hadirnya CV Tri Utami Jaya merupakan sebuah akumulasi pengalaman, kesedihan, perjuangan, keringat dan air mata dari Nasrin H. Muhtar pendiri dari usaha teh kelor itu.

Menurutnya, kelor merupakan salah satu tanaman yang menakjubkan yang dimiliki oleh NTB.

“Tanaman-tanaman ajaib, di tangan orang yang tepat, bisa menjelma menjadi komoditas yang sangat mahal,” sambung Bang Zul.

Pemprov NTB telah melakukan berbagai upaya dalam mendorong industrialisasi di NTB, salah satu upaya yakni, pada JPS Gemilang tahap satu, dua dan tiga seluruhnya menggunakan produk lokal.

“Dengan JPS Gemilang, ternyata kita bisa bikin masker, kita bangga betul bisa bikin masker, bisa bikin sabun, bisa bikin hand sanitizer yang selama ini kita beli,” ucapnya.

Diharapkan, hadirnya industri teh kelor ini, dapat menghadirkan kesadaran pada petani, sehingga para petani tidak lagi terpaku pada jagung. Dengan tumbuhan yang lain, Tuhan menghadirkan insentif ekonomi yang tidak kalah besarnya.

“Saya ucapkan selamat kepada Pak Dirut, kita menjadi saksi semuanya, mudah-mudahan ini adalah langkah awal dari perjalanan panjang kita kedepan,” kata Gubernur.

Pendiri CV Tri Utami Jaya, Nasrin H. Muhtar menuturkan, tanaman kelor merupakan simbol dari kemakmuran. Menurutnya, sangat banyak masalah kesehatan yang dapat teratasi dengan kelor.

“Kelor adalah pohon ajaib,” ujarnya.

Ia mengungkapkan rasa terimakaishnya atas kesempatan tampilnya produk-produk lokal dalam JPS Gemilang. Hal itu merupakan sebuah stimulus dan kepercaan diri bagi pegiat industri di NTB.

Hadirnya CV.Tri Utami Jaya telah mampu menampung 50 orang tenaga kerja.

“Mudah-mudahan ini juga memberikan devisa bagi provinsi Nusa Tenggara Barat,” tutupnya.

Rr/BiroADPIM

Kenaikan yang rata – rata di atas 30 pesen itu semakin tidak terjangkau petani

MATARAM.lombokjournal.com –

Kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET)  beberapa jenis pupuk bersubsidi tahun 2021 dinilai memberatkan petani.

Kenaikan itu berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 49 tahun 2020 tertanggal 30 Desember 2020.

Anggota Komisi IV DPR RI Dapil NTB 1, H Johan Rosihan mengungkapkan, kebijakan ittu merupakan  langkah keliru dan menjadi kado pahit bagi petani di tahun baru 2021.

Pemerintah dinilai tidak sensitif terhadap penderitaan dan beban petani pada masa pandemii.

“Semestinya pemerintah fokus membantu petani agar semakin produktif melakukan kegiatan usaha tani dengan cara menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi di lapangan agar tidak langka dan mudah didapat,” ujar Johan.

Tak hanya itu, juga mengantisipasi berbagai permainan pupuk yang merugikan petani dan memperbaiki pola distribusi pupuk serta pengawasan di lapangan.

“Harusnya pemerintah segera bertindak mengatasi fenomena hilangnya pupuk bersubsidi di lapangan, apalagi ketika waktu musim tanam tiba serta mengantisipasi berbagai kesulitan yang dihadapi petani,” tuturnya.

Permentan 49/2020 merinci; HET Urea yang semula Rp. 1800,- per kilogram telah dinaikan Rp. 450,- sehingga jadi Rp. 2250,- per kilogram. SP-36, yang semula HET nya. 2000,- per kilogram, kini naik Rp. 400,- sehingga menjadi Rp. 2400,- pet kiligram.

ZA yang asal nya Rp. 1400,- naik Rp. 300,- sehingga menjadi Rp. 1700,- per kilogram. Organik granul naik sebesar Rp. 300,- per kilogram, yang semula Rp. 500,- menjadi Rp. 800,-. Sedangkan NPK tidak mengalami kenaikan HET. HET nya tetap Rp. 2300,- per kilogram.

Kenaikan yang rata – rata di atas 30 pesen itu semakin tidak terjangkau petani.

Johan minta, pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan menaikkan HET beberapa jenis pupuk bersubsidi.

“Persoalan pupuk bersubsidi ini yang bisa dilakukan pemerintah yakni harus mampu bersinergi dengan semua stakeholders pertanian da instansi lainnya merumuskan kebijakan tersebut,” tegasnya.

Pemda mengawasi

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB, H Husnul Fauzi mengatakan, kebijkan kenaikan HET pupuk subsidi yakni agar tidak ada lagi alasan transportasi dan lainnya yang menimbulkan kenaikan cukup tinggi.

“Tidak pernah ada kenaikan lagi antar petani, supaya tidak ada lagi yang bermain antar distribussi atau pengecer. Karena selama ini praktiknya di lapangan banyak yang tidak sesuai,” ujarnya.

Dalam mengatasi hal tersebut, pemda akan melakukan pengawasan lebih diperketaat sehingga tidak ada lagi kenaikan di tingkat petani. Rata-rata naiknya sekitar 5-10 persen.

Aya (*)

 MATARAM.lombokjournal.com –

Peran Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) NTB semakin kompleks, perkuat potensi sumber daya masyarakat melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Hal itu penting dilakukan menyambut menggeliatnya iklim investasi dikawasan ekonomi khusus Mandalika Lombok.

Ketua Dekranasda NTB Hj. Niken Saptarini Zulkieflimansyah, menyampaikan itu saat mendapatkan kunjungan silaturahmi dari Pengurus Daerah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) NTB, Kamis (07/01/21).

“Saya senang sekali hari ini bisa bersilaturahmi. Sebagai ketua dekranasda peranannya memang membantu menggerakkan sumber daya masyarakat, terutama menyangkut MotoGP, yang ke depan menjadi salah satu peluang untuk dapat berpartisipsi sesuai minat dan keahlian kita,” katanya.

Niken mengatakan, upaya nyata pemerintah terus dilakukan tidak hanya dari persiapan infrastruktur dan segala fasilitas penunjangnya, melainkan juga mengangkat UKM lokal untuk terlibat didalamnya.

Gua meningkatkan profesional skill dari pelaku UKM maupun IKM daerah, pihaknya telah melakukan kerjasama dengan provinsi lain yang juga mengembangkan produk ekonomi kreatif. Sehingga kedepan kualitas produk semakin dikenal dunia.

“Dalam januari ini kita akan bekerjasama dengan provinsi Bali. Untuk meningkatkan potensi yang ada di daerah. Kemarin memang belum kelihatan tetapi belajar itu terus kita lakukan untuk semakin menguatkan skill,” ungkapnya.

Niken menyambut baik sinergitas yang dibangun oleh IJTI NTB dalam menggaungkan potensi daerah, utamanya menyangkut dengan persiapan sirkuit MotoGP yang diprediksi mengundang jutaan wisatawan dari berbagai belahan dunia.

“Dekranasda mengangkat semua potensi daerah, jadi ke depan harapan saya IJTI terus membangun sinergi. Sehingga agenda even yang mengangkat potensi UMKM dapat terpromosikan. Dekranasda selalu terlibat dalam rangkaian acara besar. Jadi Dekranasda bersama sinergi IJTI saya yakin, potensi ekonomi kreatif kita dari pintu pariwisata ini akan semakin dikenal dunia,” tandasnya.

Ketua IJTI NTB, Siti Faridha Andi Patiroi mengatakan, kunjungan profesi jurnalis televisi di NTB kali ini sebagai bentuk dukungan terhadap suksesi geliat investasi di kawasan Mandalika yang kedepan terus bertumbuh.

Ia mengapresiasi respon baik dari Ketua Dekranasda NTB akan memberi semangat bagi para jurnalis televisi yang berharap, agar para pegiat profesi jurnalis juga turut terlibat dalam pengelolaan UMKM.

“Jadi polanya nanti selain jurnalis televisi ini meliput berita, kami juga diminta untuk terlibat dalam pengembangan UMKM. Usaha sampingan dari para jurnalis televisi bisa menjadi bagian dari produk yang akan ditawarkan pada wisatawan di Mandalika,” ucapnya.

Aya/BiroAdpim

Akan dibangun saluran yang membelah Pulau Lombok, dan sepanjang jalur tersebut akan dibangun jalan inspeksi sepanjang 60 km yang tembus ke Mandalika

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi sejumlah Kepala Perangkat Daerah lingkup Provinsi NTB meninjau progres pembangunan Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Rabu (06/01/21) Januari 2021.

Proses pembangunan Bendungan Meninting seluas 50 hektar berjalan lancar. Gubernur optimis pembangunan bendungan yang akan mampu menampung debit air sebesar 12 juta kubik ini, akan dapat diselesaikan sesuai target pada September 2023.

Untuk itu, gubernur meminta dukungan semua pihak agar kerja besar ini dapat dituntaskan dengan baik sesuai target.

“Ini adalah sebuah kerja besar, tapi dengan kebersamaan, semua Insya Allah akan jadi mudah,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BWS Nusa Tenggara I, Dr. Hendra Ahyadi ST., MT, menjelaskan Bendungan Meninting ini memiliki luas 50 hektar dengan kedalaman 80 meter. Bendungan Meninting akan dijadikan sebagai objek wisata, karena viewnya yang sangat indah.

“Kita bisa lihat view Kota Mataram dari atas Bendungan ini,” jelasnya.

Selain itu, Bendungan Meninting juga akan dibangun Museum Bendungan, sebagai salah satu objek wisata untuk melihat historis pembangunan bendungan-bendungan yang ada di NTB.

Bendungan ini nantinya akan dibangun saluran yang membelah Pulau Lombok. Sepanjang jalur tersebut juga akan dibangun jalan inspeksi sepanjang 60 km yang tembus ke Mandalika.

Jalur inspeksi ini akan dijadikan jalur sepeda, sehingga ini diharapkan akan menjadi objek wisata baru. Terutama untuk event sepeda berkelas internasional.

“Pembangunan jalur sepeda ini kita harapkan jadi objek event wisata baru, di mana Bendungan Batujai sudah ada wisata pacuan kuda,” ujarnya.

Rr/BiroAdpim

MATARAM.lombokjournal.com –

Dinas Perdagangan Provinsi NTB menyebutkan harga cabai rawit di sejumlah pasar induk tradisional yakni pasar Mandalika, Kebon Roek, dan Pagesangan  merangkak naik dari Rp25.000 per kilogram untuk cabai rawit hijau, dan Rp55.000 per kilogram untuk cabai rawit merah.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB H. Fathurahman mengatakan, kenaikan harga cabai tersebut mulai terjadi pada akhir tahun lalu. Kenaikan harga itu dipicu kurangnya stok di tingkat petani dikarenakan sentra produksi cabai mengalami masalah akibat cuaca hujan.

“Informasi yang kami dapatkan dilapangan kenaikan harga cabai ini mencapai 18 persen naiknya harga Cabai rawit dikarenakan beberapa sentra produksi cabai belum berproduksi secara normal karena musim hujan,” ujarnya, Senin (04/01/21)

Bila dalam pekan ini cuaca masih tidak bersahabat maka diprediksi kenaikan harga cabai akan terus terjadi.

Menurut Faturahman, Sesuai demain suplay ketika permintaan tinggi sementara ketersedian terbatas tentu  itu ya ng membuta suatu komuditas menjadi lebih mahal

“Kita harapkan setelah berlalunya musim hujan di beberp daerah ,harga bisa normal Kembali,” katanya.

Aya

Kepala OPD diminta prioritaskan pengusaha NTB untuk mengerjakan semua proyek yang ada di NTB

MATARAM.lombokjournal.com –

Proyek nasional yang banyak di Nusa Tenggara Baat (NTB), semuanya harus dikerjakan oleh pengusaha NTB.

Seluruh Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) diminta memprioritaskan pengusaha NTB untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut.

Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimansyah menekankan itu saat menghadiri diskusi refleksi akhir tahun, yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang Indonesia (Kadin) NTB, di Cafe Meekow, Selasa (29/12/20).

Saat hadir dalam acara refleksi akhir tahun itu, Gubernur Zul membawa seluruh Kepala OPD Provinsi NTB.

Acara yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat ini dihajatkan menjadi wadah silaturrahim antara pemerintah dengan pengusaha di NTB.

“Kedatangan kami kesini bersama seluruh kepala OPD agar silaturrahim kita tetap terjaga, saya harapkan pengusaha di NTB ini tetap bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan NTB Gemilang,” ungkap Gubernur yang populer disapa Bang Zul tersebut.

Menurutnya, banyak yang bisa dikerjakan oleh pengusaha kita di NTB.

“Itu semua harus kita akomodir,” kata Bang Zul kepada seluruh Kepala OPD.

Sebelumnya Ketua Kadin NTB, H.Faurani mengucapkan terimakasih kepada Gubernur NTB. Menurutnya, perhatian Gubernur kepada pengusaha yang ada di NTB sangat luar biasa.

“Terimakasih Pak Gubernur, perhatian bapak kepada pengusaha di NTB ini sangat luar biasa,” ungkap H.Faurani.

Di penghujung tahun 2020 ini, tambahnya, menjadi momentum untuk merefleksikan apa yang telah dilaksanakan. Ia mengaku, saatnya menyongsong masa depan yang lebih gemilang pada tahun 2021 mendatang.

“Mari kita songsong bersama, 2021 kita semua harus lebih baik, kita akhiri tahun 2020 ini dengan penuh pembelajaran,” tutupnya.

Rr/HmsNTB

MATARAM.lombokjournal.com –

“Saya selalu optimis dengan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia khususnya di NTB,” ungkap Ketua Umum MES Wilayah NTB, Dr. Baiq Mulianah, M.Pdl pada acara Silakwil MES Wilayah NTB, Senin (28/12/20).

Salah satu indikator yang mendukung hal ini antara lain, sudah banyaknya lembaga keuangan yang melakukan konversi dari konvensional menjadi syariah. Hal inilah yang membuat semangat MES Wilayah NTB untuk terus membangun perekonomian syariah di daerah ini.

Penyataan Baiq Muianah sudah terbukti dengan adanya Bank NTB Syariah di Provinsi NTB. Dan menurut informasi, akan banyak BPR NTB yang akan menyusul untuk melakukan konversi menjadi syariah.

“Tentu saja hari ini kita sama-sama menyaksikan dan menikmati apa yang sudah diikhtiarkan bersama oleh masyarakat NTB, salah satunya adalah suksesnya konversi Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah,” tuturnya.

Rektor Universitas Nahdatul Ulama NTB ini mengatakan, prinsip ekonomi syariah itu adalah saling meridoi, saling mempercayai, artinya ada trush yang terbangun.

Ketika sudah sama-sama saling mempercayai, maka integritas dan kejujuran akan terjaga khususnya dalam melakukan transaksi jual beli.

“Ketika kita sudah berkomitmen memberikan keridoan, memberikan kepercayaan kepada siapapun termasuk diri kita sendiri, tentu yg terbangun adalah integritas dan kejujuran, kejujuran atas sebuah proses, kejujuran atas sebuah ouput, maupun kejujuran ketika kita melakukan sebuah transaksi,” ujarnya.

Menurut Mulianah, MES NTB usianya masih muda, masih merintis, ikhtiar pun terus dilakukan sesuai visi-misi dari MES itu sendiri. Yaitu, bagaimana mensyari’ahkan ekonomi masyarakat dan memasyarakatkan ekonomi syari’ah di Indonesia.

“Amanah ini cukup berat, tapi jika dilaksanakan dengan niat yang baik, komitmen yang kuat, kita yakin Allah SWT pasti memberikan jalan, man jadda wa jadda,” tutupnya.

Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat MES, Firdaus Jaelani dalam sambutannya secara virtual menyampaikan bahwa, MES mempunyai peran banyak dalam mengembangkan ekonomi ummat, contohnya saja program Mawar

Emas yang dihajatkan membantu masyarakat melawan rentenir berbasis masjid.

“Program mawar emas yang dicanangkan oleh MES NTB merupakan program yang sangat baik, sangat positif, itu semua patut ditiru oleh pengurus MES,” tuturnya.

Rr/HmsNTB

MATARAM.lombokjournal.com –

Silaturrahim Kerja Wilayah (Silakwil) Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) NTB di Hotel Grand Legi Mataram resmi ditutup, Selasa (29/12/20).

Ketua MES NTB Dr. Baiq Mulianah M.PdI, menegaskan, pentingnya literasi dan sinergi dalam mewujudkan cita-cita MES NTB.

“Hasil rumusan pengurus daerah dan pengurus wilayah MES NTB menekankan dua poin penting yakni literasi ekonomi syariah, dan sinergi antar pihak terkait,” ungkap Baiq Mulianah.

Literasi ekonomi syariah tersebut seperti literasi ZIS dan juga literasi profesi seperti divisi advokasi hukum, kontrak-kontrak syariah, lembaga keuangan syariah dan lainnya.

Menurutnya, literasi sangat penting karena masyarakat secara luas belum begitu memahami tentang ekonomi syariah.

Sinergi juga dibutuhkan karena tidak mungkin pihak-pihak atau badan-badan syariah berdiri sendiri, perlu memperkuat silaturrahim agar dapat mencapai tujuan bersama.

Baiq. Mulianah menambahkan, literasi dan sinergi ini diharapkan dapat melahirkan pemahaman kepada masyarakat tentang ekonomi syariah, sehingga secara inklusif masyarakat peduli, dan otomatis terbentuk menjadi masyarakat ekonomi syariah.

Diharapkan, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah tetap bersemangat, jangan putus asa, terus berkarya dan perkuat silaturrahim.

“Kkarena dengan silaturrahim, sinergi dapat terbangun, sehingga kehadiran MES NTB bisa berkontribusi, memberi kemanfaatan dan kemaslahatan,” pungkas Baiq Mulianah.

Rr/HmasNTB