Nasabah atau masyarakat tak perlu khawatir bahkan curiga adanya konspirasi

MATARAM.lombokjournal.com —

Manajemen Bank NTB Syariah resmi melaporkan temuan dugaan penyelewengn yang dilakukan oknum pegawai kepada Aparat Penegak Hukum dalam hal ini ke Polda Nusa Tenggara Barat.

Pihak Bank diterima jajaran Dirkrimsus Polda Nusa Tenggara Barat pada Selasa (30/03/21).

Dalam laporannya, pihak Bank NTB Syariah menjelaskan adanya temuan dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum pegawai Bank NTB Syariah.

Langkah ini sebagai kelanjutan dari laporan dan penyampaian progres perkembangan permasalahan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 5 Februari 2021.

“Intinya kami sangat serius menyelesaikan masalah ini dengan baik dan tetap memegang azas praduga tak bersalah. Makanya kami melaporkan temuan internal dan progres perkembangan permasalahan ini ke OJK sejak tanggal 5 februari 2021  dan hari ini ke pihak Kepolisian, mudah-mudahan pihak Kepolisian dapat segera membantu mengungkapkan dengan jelas,” kata Direktur Utama PT Bank NTB Syariah H. Kukuh Rahardjo, Selasa (30/03).

Kukuh Rahardjo juga menyampaikan, masyarakat dan nasabah tidak perlu khawatir dalam bertransaksi di Bank NTB Syariah. Temuan ini justru adalah hasil perbaikan yang dilakukan manajemen Bank NTB Syariah secara menyeluruh pasca konversi menjadi Bank Umum Syariah sejak September 2018 yang lalu.

“Nasabah atau masyarakat tak perlu khawatir bahkan curiga adanya konspirasi, karena manajemen memastikan komitmen penyelenggaran Bank yang menjunjung tinggi kepercayaan nasabah dan tidak mentolerir adanya penyalahgunaan. Program rotasi yang dilakukan merupakan strategi manajemen sebagai salah satu bentuk komitmen manajemen Bank NTB Syariah dalam program Anti fraud,” tambah Kukuh.

BACA JUGA:

• Penyimpangan dan 10 M, Direksi Bank NTB Syariah Diminta Bertanggung jawab
• Oknum Karyawan Diduga Selewengkan Dana, Bank NTB Syariah Bersiap Lapor ke Poisi

Di era keterbukaan informasi ini, masyarakat dan nasabah sudah bijak dalam memilah berita yang diterima dan yakin mampu menilai isu yang berkembang di masyarakat.

Bank NTB Syariah saat ini begitu menjadi perhatian karena pada saat yang bersamaan Bank NTB Syariah menunjukan peran aktif dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Barat dalam berbagai sektor, khususnya pada masa pandemi Covid-19.

“Kami mengajak masyarakat dan seluruh pihak untuk bersama-sama mempercayakan pananganan dan penyelesaian permasalahan ini kepada pihak Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian,” tandasnya.

Me

Para pemuda untuk berwirausaha atau berbisnis, mengingat produk hasil pertanian daerah banyak dan beragam

TANJUNG.lombokjournal.com –

Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH membuka acara koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro di Lombok Utara, di Aula PLUT UMKM Tanjung (30/03/21).

Hadir mewakili Kadis Koperindag, Kabid Koperasi dan UKM Sasli Ra’is MM, Perwakilan OPD, Unsur Perbankan, Pendamping serta Pengurus UMKM se-KLU.

Acara koordinasi dan sinkronisasi perlu dilakukan untuk menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat. Saat ini, kondisi ekonomi baik nasional maupun internasional cukup memprihatinkan, akibat pandemi Covid-19 yang melanda, termasuk Lombok Utara.

Karena itu, perlu koordinasi antarpelaku usaha dengan pemerintah daerah serta stakeholder terkait.

“Dulu pemerintah pusat pun pernah memberikan bantuan bagi UMKM yang terdampak Covid-19, agar dimanfaatkan masyarakat dengan baik. Ada KUR juga melalui perbankan yang dapat membantu masyarakat,” tutur Bupati.

Bupati Djohan mengajak para pemuda untuk berwirausaha atau berbisnis, mengingat produk hasil pertanian daerah banyak dan beragam. Ada Kopi, Cengkeh, Kakao, Kelapa, Durian dan lainnya. Mengolah dan mengemas secara bagus, agar punya daya tarik pembeli dan memiliki harga jual tinggi.

“Pada periodesasi 2021 ini, APBD KLU turun. Tentu sebagai daerah otonomi baru, penurunan 300 miliar relatif berdampak bagi percepatan pembangunan daerah. Ditambah lagi, pendapatan asli daerah yang juga mengalami penurunan, hampir lebih 50 persen. Banyak sekali produk UMKM yang sudah dihasilkan, namun faktor keuangan masyarakat, menyebabkan kurangnya pembeli. Saya yakin dan percaya, jika kita bersungguh-sungguh dan tidak setengah hati, pada akhirnya kita akan mendapatkan manfaat yang baik bagi kepentingan dan kesejahteraan bersama,” tandasnya.

Kepala Bidang Koperasi dan UKM Diskoperindag KLU Sasli Ra’is MM, menyampaikan untuk menumbuhkan UMKM yang ada di KLU dibutuhkan koordinasi dan sinkronisasi dengan semua pihak terutama dengan OPD terkait.

Mengingat pertumbuhan ekonomi setelah pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri.

“Pandemi yang melanda seluruh dunia termasuk Lombok Utara, berdampak pada stabilitas ekonomi. Hal itulah membutuhkan koordinasi dengan semua pihak yang ada. Ke depan, kita berharap pertumbuhan ekonomi di Lombok Utara, tidak mengalami krisis yang mendalam hingga mengalami minus,” kata Sasli Ra’is.

Dikatakannya, sungguh produk-produk NTB dan KLU menjadi primadona sehingga perlu sinkronisasi program dengan pelaku UMKM. Melibatkan Perbankan untuk membangun peran serta semua, mendukung Bela Beli Produk Lokal.

Acara diakhiri dengan ramah tamah singkat dengan para pegiat UMKM dan Perbankan.

rar

Komisi III DPRD NTB akan memanggil jajaran direksi PT. Bank NTB Syariah dalam waktu dekat

MATARAM.lombokjournal.com –

Dugaan penyelewengan Rp10 miliar dana Bank NTB Syariah ditanggapi serius salah seorang Anggota Komisi III DPRD NTB Raden Nuna Abriadi.

Politisi PDI Perjuangan itu mempermasalahkan, praktik bersih-bersih yang kini dilakukan  managemen PT. Bank NTB Syariah bukankah sudah berlangsung lama.

Karena itu, Komisi III DPRD NTB yang membidangi Keuangan dan Perbankan menuntut jajaran direksi PT. Bank NTB Syariah untuk bertanggung jawab

Menurut Nuna, proses konversi Bank NTB dari Bank Umum ke Bank NTB Syariah telah dilakukan sejak tahun  2012 lalu.

Dalam kurun panjang itu, sekitar sembilan tahun, mestinya dimaksimalkan jajaran direksi untuk mengetahui penyimpangan di tubuh PT. Bank NTB Syariah. Jeda waktu dalam proses konversi itu sangat lama.

“Kalau sekarang baru ditahui, lantas kemana saja pengawasan internal dan sarana IT yang dipunyai oleh Bank NTB selama ini. Apalagi, praktik penyimpangan itu diketahui justru, saat oknum karyawan berinisial PS itu dimutasi ke bidang lainnya,” kata Nuna pada wartawan, Senin (29/3).

Dana sebesar Rp 10 miliar itu jika dipergunakan untuk membantu tumbuh kembangnya UMKM sebagai modal usaha jelas akan bisa bermanfaat,

Jadi selama ini pengawasan internal masih menjadi persoalan serius di tubuh bank NTB Syariah. Dan karenanya, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga BPKP Perwakilan NTB harus menjadikan kasus penyimpangan ini perhatian utama.

“Pertanyaannya, kenapa baru sekarang ketahuan?  Publik bertanya-bertanya apa yang dilakukan jajaran direksi yang baru dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pada jajaran internalnya. Disini, kita harapkan OJK sebagai otoritas tertinggi dalam pengawasan perbankan harus bisa profesional dalam membuka kedok di tubuh Bank NTB, sehingga ada perbaikan ke depan,” tegas Nuna.

Ia mendesak, sambil menelusuri peyimpangan dana oleh oknum karyawan itu, sebaiknya OJK juga wajib melakukan pengawasan khusus pada managemen PT. Bank NTB Syariah.  Sebab banyak persoalan di tubuh Bank NTB Syariah. Selain di kantor pusat juga masalah di sejumlah Kantor Cabang, misalnya di KSB dan di Kabupaten Dompu.

Memanggil jajaran Direksi

Persoalan ini akan dilaporkan ke Ketua Komisi III DPRD setempat untuk disikapi dengan memanggil jajaran direksi PT. Bank NTB Syariah dalam waktu dekat.

“Kita perlu dengar klarifikasi dari jajaran direksi PT. Bank NTB Syariah. Sehingga, motif DPRD NTB yang telah menyuntik dana dari yang bersumber dari APBD NTB sebagai penyertaan modal daerah bisa tepat sasaran dan memiliki pertanggung jawaban yang tepat,” tegas  Raden Nuna.

Sebelumnya, Koalisi LSM dan Masyarakat Sipil menggelar aksi di Kantor Bank NTB Syariah, Kota Mataram, Jumat, 26 Maret 2021. (lombokjournal.com, Jum’at /26 Maret 2021)

Massa mendesak pengusutan terhadap penyelewengan dana Bank NTB Syariah oleh salah seorang oknum supervisor atau penyelia pelayanan non tunai Bank NTB Syariah berinisial PS. Nilainya mencapai Rp10 miliar.

Saat itu, Direktur Utama Bank NTB Syariah, Kukuh Rahardjo, memberikan apresiasi terhadap masukan dari masyarakat terhadap Bank NTB Syariah.

“Bank NTB Syariah memberikan apresiasi kepada masyarakat atau lembaga- lembaga yang telah memberikan masukan dan dorongan untuk segera menyelesaikan permasalahan ini secara tegas dan transparan agar menjadi perhatian seluruh insan Bank NTB Syariah di dalam mengemban amanah secara lebih bertanggung jawab,” kata Kukuh saat ditemui di kantornya di Mataram, Jum’at (26/03/21).

BACA JUGA:

• Dugaan Penyelewengan di Bank NTB Syariah, Oknum Pegawai dilaporkan ke Kepolisian
• Oknum Karyawan Diduga Selewengkan Dana, Bank NTB Syariah Bersiap Lapor ke Polisi

Kukuh mengatakan, temuan dugaan penyelewengan dana oleh seorang oknum karyawan berinisial PS tersebut berkat perbaikan proses bisnis yang dilakukan Bank NTB Syariah. Temuan penyelewenangan dana tersebut berkat progres Kukuh Rahardjo dalam memberantas budaya kecurangan atau fraud di internal Bank NTB Syariah sejak pertama kali bertugas pada 2018.

“Temuan ini merupakan salah satu hasil dari perbaikan proses bisnis yang dilakukan Bank NTB Syariah sejak dikonversi pada 2018. Apa yang kami lakukan dengan melakukan rotasi bagi pejabat yang masa jabatannya lebih dari dua tahun,” ujarnya.

Rr

Bupati Djohan mengajak anak-anak muda mau berbisnis pertanian dan hortikultura untuk peningkatan kesejahteraan

GANGGA.lombkjournal.com –

Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu mengatakan, hingga saat ini Lombok Utara sebagai satu-satunya daerah yang tertinggal di NTB. Pihaknya berharap adanya intervensi program dari Unram dan Bank NTB Syariah, untuk bisa menjadi bagian dari perubahan daerah menjadi lebih baik.

Ha itu disampaikannya saat bersama Wabup Danny Karter Febrianto ST Meng, menghadiri acara Ramah Tamah Kemitraan Pengembangan Kawasan Hortikultura dan Peternakan Terintegrasi Ekonomi Pertanian di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Acara tersebut diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KLU bekerja sama dengan Universitas Mataram, bertempat di Halaman DKPP setempat, Sabtu (27/3/2021).

Hadir dalam kegiatan itu Penjabat Sekretaris Daerah Drs H Raden Nurjati, Direktur Utama Bank NTB Syariah H Kukuh Raharjo, Wakil Rektor IV Bagian Kerja Sama Unram Dr Yusron Sa’adi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda KLU Ir H Rusdi, Unsur Pimpinan OPD serta tamu undangan lainnya.

, “Pada awal terbentuk Lombok Utara, angka kemiskinan berkisar 43,14 persen, tetapi dalam 13 tahun terakhir berkisar 26 persen lebih. OPD untuk bergegas menangani daerah yang kondisinya memprihatinkan. Dilihat dari menurunnya angka APBD hingga 300 miliar,” tuturnya.

Bupati Djohan juga mengajak anak-anak muda mau berbisnis pertanian dan hortikultura untuk peningkatan kesejahteraan. Sekaligus berterima kasih kepada Para Akademisi Unram terhadap kerja sama program dengan Pemda KLU.

“Saya berbangga, masyarakat kita sudah banyak menyukai beternak sapi. Mengingat KLU sebagai daerah wisata jadi diperlukan peternakan dan hortikultura. Kerja sama program dibutuhkan,” tandasnya.

Dalam pada itu, Dirut Bank NTB Syariah H Kukuh Raharjo menyampaikan pihaknya mengapresiasi inisiasi kegiatan yang dapat menjalin potensi kerja sama yang baik.

“Alhamdulillah, Bank NTB Syariah telah membukukan aset sebesar 11 triliun. Bank NTB Syariah memerlukan peran dukungan dari semua stakeholder. Komitmen kami untuk memperbaiki Bank NTB Syariah sesuai motto kami menjadi bank kebanggaan yang amanah bagi seluruh masyarakat NTB,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil IV Rektor Unram Dr Yusron Sa’adi mengatakan melihat para petani tetap bersemangat, walaupun ada bencana gempa, bisa dihadapi. Oleh karenanya, potensi pertanian perlu digalakkan dengan penjajakan kerja sama.

“Alhamdulillah Unram sudah mempunyai MoU dengan Pemda Lombok Utara. Sekarang kita tinggal tindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kita bekerja sama implementasinya di lapangan yang ditekankan,” pungkasnya.

Pada tempat yang sama, Plt Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian KLU Evi Winarni MSi menyatakan ke depan pertanian, hortikultura dan peternakan terintegrasi melalui program nyata.

Pihaknya telah bertemu tim dari Unram dan menggagas kegiatan dengan membakukan produk-produk lokal untuk bisa bersaing ditingkat internasional, sebelumnya dilakukan analisa pada tingkat lapangan.

Dibutuhkan kerja sama antara semua pihak, untuk memajukan pertanian di Lombok Utara. Satu di antaranya melalui kerja sama perbankan.

“Kita berharap Bank NTB Syariah, bisa membantu (skema) pembiayaan, untuk para petani, peternak dan masyarakat Lombok Utara. Mengingat APBD KLU mengalami penurunan,” pungkasnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan perbincangan tindak lanjut yang dipimpin Wabup Danny. Rencana program kerja sama perbankan dan pertanian untuk dioperasionalkan dengan multipihak.

sap

Pengembangan budidaya lobster di Lombok Timur berada di Kecamatan Jerowaru, yakni di Perairan Jerowaru, Dermaga II Pelabuhan Telon-Elong, Gili Beleq, Gili Rhee dan Teluk Ekas

LOTIM.lombokjournal.com –

Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan wilayah pesisir yang cukup luas memiliki potensi  perikanan cukup besar, salah satunya potensi budidaya lobster

Karena itu, Menteri Kelautan dan Perikanan  Sakti Wahyu Trenggono melakukan kunjungan kerja ke sentra pengembangan lobster di Teluk Awang, Kecamatan  Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan Telong-Elong, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Rabu (24/3/2021).

Menteri Trenggono berdialog dengan para penangkap benur dan pembudi daya lobster dari berbagai sentra budi daya lobster di Teluk Awang,  menyampaikan keinginannya agar  NTB bisa dijadikan sebagai pusat budidaya lobster nasional, bahkan dunia.

Berbagai persoalan dan kendala yang dihadapi para nelayan terkait budidaya lobster, juga  pengembangan budidaya laut lainnya, akan  ditangani secepatnya.

Dalam kunjungan kali ini Menteri didampingi Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dan Kepala OPD NTB.

“Dengan dijadikannya NTB sebagai pusat budidaya lobster nasional tentu akan ada dampak usaha ikutan lainnya. Masyarakat sekitar bisa membuka usaha rumah makan khas lobster dan di lokasi ini juga bisa dijadikan sebagai destinasi wisata lobster yang nantinya akan dikunjungi banyak wsatawan domestik dan wisatawan dari berbagai Negara,” kata Trenggono disambut semangat masyarakat nelayan.

Dampaknyaknya bagi peningkatan  ekonomi masyarakat cukup besar. Negara–negara dari Eropa, China, Amerika ataupun negara Asia lainnya jika ingin memesan lobster harus datang ke NTB.

Menteri meninginkan agar budidaya lobster di NTB bisa terus dikembangkan dan menambah jumlah keramba-keramba pengembangan.

Menteri meminta Dirjen Budidaya KKP agar di Lombok ini bisa dibangun UPT Budidaya Perikanann KKP,  termasuk lobster, yang konsen mengurus mulai dari jual beli, proses pembenihan, proses produksi hingga akses pasar dan transparansi harga yang jelas.

Pihaknya ingin mengawal dan tetap akan mendukung berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Agar ke depan pengembangan budidaya perikanan di NTB akan ada perubahan dalam hal penataan kawasan perikanan, agar menjadi sumber kekuatan ekonomi masyarakat pesisir.

Menteri dengan tegas juga menyatakan, KKP bersama Pemprov NTB  tetap komit untuk memperhatikan kesejahteraan para nelayan.

“Kita harus memanfaatkan kemampuan yang kita miliki.  Jangan sampai kita kalah dengan negara Vietnam yang belakangan merdeka lebih maju,  dan  lebih hebat dalam pengembangan lobster,” kata Menteri.

Menteri memastikan proses birokrasi perijinan budidaya akan lebih dipermudah. Hal ini perlu dilakukan guna mendukung produktivitas budi daya lobster dalam negeri.

Selain itu Kementerian juga akan memberikan bantuan sarana dan prasarana, pendampingan bagi para pembudi daya, hingga menyiapkan pasar.

Menteri juga mengungkapkan komitmennya dalam memerangi penyelundupan benur ke luar negeri, serta mengajak para penangkap benur untuk tidak menjual benur kepada oknum-oknum yang terlibat dalam perdagangan ilegal.

Bagi Menteri, benur merupakan kekayaan negara. Menteri dengan tegas menyatakan akan melawan jika ada yang hendak mengekspor benur untuk memperkaya Negara lain. Sebaliknya kalau untuk kepentingan pembudidaya dalam negeri akan didukungnya sampai mati.

Potensi lobster

Potensi lobster di NTB khususnya di Lombok cukup luas. Pengembangan budidaya lobster di Lombok Timur misalnya, berdasarkan data yang diperoleh dari DKP Provinsi NTB menyebutkan berada di Kecamatan Jerowaru, yakni di Perairan Jerowaru, Dermaga II Pelabuhan Telon-Elong, Gili Beleq, Gili Rhee dan Teluk Ekas.

Sedangkan area budidaya lobster di Lombok Timur seluas 2.1952,52 ha, luas lahan potensial untuk budidaya lobster 731,84 ha, luas lahan yang sudah dimanfaatkan 16,06 ha, prosentase pemanfatan lahan baru mencapai 2,2 persen.

Area pengembangannya berada di Teluk Sriwe, Teluk Jukung dan Teluk Ekas.

Jumlah pembudidaya dan Keramba Jaring Apung (KJA) yang berada di wilayah Kecamatan Jerowaru dan Keruak yakni 147 KJA dengan jumlah anggota sebanyak 1.809 orang da jumlah KJA (petak/lubang) 8.438.

Jumlah KJA di masing-masing kawasan diantaranya KJA Teluk Jukung 6.069 lubang, Kawasan Teluk Ekas 2.313 lubang dan Kawasan teluk Sriwe  sebanyak 56 lubang.

Data produksi Lobster tahun 2020 di Kecamatan Jerowaru  dan Kecamatan Keruak yang meliputi 10 desa dengan jumlah produksi 82.568 kg.

Tim

Penangkap benur diminta bersabar, dan tidak menjual atau mengekspor hasil tangkapannya dalam bentuk benur atau bibit lobster

LOTIM.lombokjoural.com –

Lombok, Nusa Tenggara Barat, akan dijadikan pusat budi daya lobster nasional. Ke depan, Lombok tidak hanya menjadi contoh secara nasional, tapi bisa menjadi rujukan negara lain.

Hasrat itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, saat kunjungan kerjanya di Pelabuhan Perikanan Teluk Awang Lombok Tengah, dan dilanjutkan meninjau budidaya Lobster di Telong Elong Lombok Timur, Rabu (24/03/21).

“Saya ingin menjadikan Lombok sebagai pusat budi daya lobster. Bahkan sampai kelas dunia. Semangatnya harus begitu,” ujar Trenggono didampingi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.

Komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan, disampaikan saat melakukan dialog dengan Para Petani penangkap benur dan pembudi daya lobster di berbagai sentra budi daya lobster.

Termasuk meninjau langsung keramba jaring apung milik masyarakat di 2 Kabupaten penghasil Lobster terbesar di Provinsi NTB.

Untuk mendukung produktivitas budi daya lobster dalam negeri, Menteri berjanji mempermudah proses birokrasi perizinan budi daya.

Menteri KP minta petani penangkap benur bersabar, dan tidak menjual atau mengekspor hasil tangkapannya dalam bentuk benur atau bibit lobster.

Benur dibudidayakan dulu menjadi lobster sehingga memberikan nilain tambah ekonomi yang jauh lebih besar.

Dicontohkan, keberhasilan H. Rozak seorang petani pembudidaya Lobster asal Telong Elong Lotim. Dengan modal Rp.120 juta, dalam waktu budidaya selama 6 bulan, berhasil meraup hasil panen lobster dengan nilai jual lebih dari Rp. 400 juta.

“Jadi keuntungan budidaya, dengan teknologi yang sederhana sangatlah menggiurkan ” ucapnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga akan memberikan bantuan sarana dan prasarana, pendampingan bagi para pembudi daya, hingga menyiapkan pasar.

Menteri Trenggono juga menegaskan komitmennya memerangi penyelundupan benur ke luar negeri.  Dan mengajak para penangkap benur tidak menjual benur kepada oknum-oknum yang terlibat dalam perdagangan ilegal.

“Benur kekayaan bangsa ini. Kalau ada yang mau ekspor benur untuk memperkaya orang luar negeri, saya lawan. Tapi kalau untuk budi daya di sini, saya dukung sampai mati,” tegasnya.

Memerangi penyelundup benih lobster

Sebelumnya, KKP menyatakan perang terhadap praktik penyelundupan benih lobster dalam rangka menjaga aspek keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan nasional.

“Kami telah menerima arahan. Intinya kami akan tindak tegas penyelundup benih bening lobster ini. Tanpa kompromi,” kata Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Antam Novambar.

Antam menyatakan perang terhadap penyelundupan benih lobster juga dalam bentuk menindaklanjuti pertemuan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Mereka prihatin masih ditemukannya penyelundupan benih bening lobster.

Tiba di NTB pukul 09.00 Wita, Menteri Trenggono disambut Gubernur NTB, Dr.Zul didampingi Kadis Kelautan dan Perikanan, Yusron Hadi dan Kadis Kominfotik, Gde Aryadi.

Kemudian menuju Pelabuhan Perikanan Teluk Awang, meninjau budidaya keramba lobster dan bersilaturami dengan para petani nelayan di kawasan tersebut.

Dari Teluk Awang, Menteri dan rombongan menuju Telong Elong Lombok Timur, a kawasan tersebut merupakan salah satu pusat budidaya lobster terbesar di Lombok Timur.

Dari  Lotim Menteri bergerak menuju Sekotong Kabupaten Lombok Barat mengunjungi Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, dilanjutkan  meninjau pusat pembibitan Manggrove di desa Cendi Manik Sekotong Tengah.

Di tempat itu Menteri Trenggono dan Gubernur Dr. Zul sempat melakukan penanaman bibit manggrove.

Dari Sekotong Menteri dan rombongan kemudian bergeser menuju Rembiga Kota Mataram, mengunjungi Balai Karantina ikan Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Di tempat  ini sempat melihat secara langsung produk unggulan perikanan NTB. Di antaranya ikan Tuna Wall, Lobster hidup, kelompok ikan karang, dan hasil budidaya mutiara Lombok yang bisa di ekspor langsung.

Tim

@diskominfotik

Tenun NTB berpotensi besar dikembangkan di dunia fashion Nusantara bahkan Mancanegara

MATARAM.lombokjournal.com —

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tak hanya  dianugerahi dengan keindahan alamnya yang eksotis, tetapi juga dengan kekayaan akan beraneka ragam tenun khas yang dimilikinya.

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB, Hj.Niken Saptarini  Widyawati Zulkieflimansyah memperkenalkan keanekaragaman tenun NTB tersebut, pada ajang Pagelaran Karya Kreatif “Pesona Lombopk Mendunia” dan Pembukaan Pameran Produk UMKM Unggulan BaliNusra, secara daring, Rabu (24/03/21).

“Di setiap kabupaten kota kita punya sentra tenun bahkan bisa lebih dari satu dan sangat variatif. Kita memiliki banyak kerajinan yang kita banggakan,” jelas Bunda Niken sapaan akrabnya.

Dalam rangkaian acara Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2021 dengan tema besar “Eksotisme Lombok” besutan Bank Indonesia yang dirangkaikan dengan kampanye Bangga Buatan Indonesia tersebut, 5 tenun khas Lombok dan Sumbawa dibawakan pada fashion show virtual oleh 5 desainer NTB yang bekerjasama dengan 5 UMKM lokal NTB.

Kelima UMKM tersebut merupakan UMKM binaan Bank Indonesia yang didesain langsung oleh desainer terkemuka.

Di antaranya, Kelompok Tenun Bunga Maringkik bersama Linda Hamidy Grander membawakan Kain Tenun Ikat Pulau Maringkik. Kelompok Tenun Galang Songket bersama Fery Kuncoro menampilkan Tenun Sukarara.

Selain itu, Tenun Karya Mandiri bersama Dani Mardiansyah membawakan kain tenun ikat Moyo Mekar.  Kelompok Tenun Nyalokok, bersama Savira Maisy membawakan tenun kembang kerang.

Dan Kelompok Sentosa Sasak Tenun bersama  Wignyo Rahadi membawakan  tenun pringgasela.

Tentun NTB ke Mancanegara

Desty Damayanti selaku Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia menuturkan KKI 2021 ini sangat istiwewa, karena untuk pertama kalinya menyelenggaraka gelaran fashion show virtual, hasil kolaborasi UMKM binaan Bank Indonesia di NTB dengan desainer tanah air.

Menurut Desty, gelaran ini diharapkan dapat meningkatkan rasa bangga akan penggunaan produk Indonesia. Dan membawa produk NTB dikenal di Nusantara hingga Mancanegara.

Penggiat UMKM terus terdorong untuk mengembangkan kreatifitas dan melakukan inovasi, agar  menciptakan nilai tambah dalam berbagai karya.

“Kami percaya gelaran ini dapat meningkatkan rasa bangga akan penggunaan produk Indonesia dan membawa produk NTB dikenal di Nusantara dan mancanegara,” kata Desty.

Rosmaya Hadi juga Deputi Gubernur Bank Indonesia menyebut tenun khas NTB memiliki kualitas yang bagus dan punya karakter tersendiri. Karena itu, memiliki potensi besar untuk dikembangkan di dunia fashion Nusantara bahkan Mancanegara.

BACA JUGA:

Launching Gallery Kampoeng UMKM NTB, Wagub: Agar Dunia Tahu, NTB Miliki Yang Unik dan Asli

“Tenun NTB memiliki kualitas yang bagus dan punya karakter tersendiri. Warna dan corak yang beragam itu bagus sekali dimodif dengan yang lainnya, tenun NTB tidak kalah dengan produk-produk tenun dari daerah yang lain. Karena itu, yuk kita kenakan tenun khas NTB!” tandasnya.

Novita

Diskominfotikntb

NTB memiliki banyak sekali ragam kekayaan yang dapat terus dieksplor

MATARAM.lombokjournal.com –

Para pelaku UMKM NTB diberi wadah untuk bersaing merebut pasar, termasuk agar produk-produk UMKM NTB dapat mengisi etalase Mandalika, ketika perhelatan MotoGP 2021 dimulai bulan Oktober mendatang.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mengupayakan para UMKM harus bisa masuk dalam etalase Mandalika meyambut MotoGP.

“Hal ini yang saat ini sedang kita siapkan agar dapat digaungkan pada saat pagelaran MotoGP,” tuturnya saat melaunching Gallery Kampoeng UMKM yang bertajuk “Produk UMKM NTB Gemilang Menuju Ekspor” di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Prov. NTB, Rabu (24/03/21).

Ummi Rohmi sapaan akrabnya juga menilai, NTB memiliki banyak sekali ragam kekayaan yang dapat terus dieksplore oleh para UMKM untuk dapat melestarikan dan mengembangkan.

Ini juga menjadi cara agar masyarakat Indonesia dan seluruh dunia tahu, NTB memiliki hal – hal yang unik dan asli yang patut dibanggakan dan dilestarikan.

Gallery Kampoeng UMKM di bawah koordinasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB ini bekerjsama dengan Asosiasi UMKM yakni Episenter Pengusaha Mandiri NTB. Asosiasi ini mengakomodir 286 UMKM dari berbagai sektor produk, mulai dari kuliner, tenun, kriya dan sebagainya.

Sinergitas antara Pemda NTB dengan Episenter Pengusaha Mandiri diharapkan terus produktif dan tidak ada persaingan dengan NTB Mall, karena sama – sama membangun UMKM NTB.

“Semoga sinergitas dengan Episenter Pengusaha Mandiri dapat terus produktif, sehingga segala sesuatu yang baik di NTB sampai ke seluruh dunia,” harap Ummi Rohmi.

Meningkatkan capacity building

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Wirajaya Kusuma, M.H., mengungkapkan, pihaknya terus berupaya meningkatkan capacity building dari para UMKM dalam menyambut MotoGP 2021.

“Para UMKM agar mempunyai kapasitas menghasilkan produk dan siap menjual berbagai produk,” jelas Wirajaya.

Selain itu, Diskop UKM Provinsi NTB juga terus memfasilitasi para UMKM agar dapat memiliki izin usaha seperti Perizinan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikasi Halal.

“Kami terus berupaya melalui badan diklat dan bekerjasama dengan stakeholders terkait untuk mengkurasi produk UMKM untuk siap dijual baik secara online maupun offline. Bahkan yang belum punya PIRT kami fasilitasi juga, bahkan sampai sertifikasi halal pun disertifikasi secara gratis,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, salah satu UMKM yang menarik untuk dinikmati adalah produk dari UMKM Koperasi Ammar Sasambo yang memodifikasi sarang burung wallet dikombinasi dengan kopi robusta Lombok, dan rempah – rempah sehingga menghasilkan rasa hangat yang nikmat.

BACA JUGA:

Ditampilkan di Fashion Show Virtual,  Tenun NTB Makin Dikenal Se-Nusantara

“Sarang burung walet memiliki khasiat yang sangat bagus, sehingga kami mencoba memodifikasi agar dapat menjadi produk unggulan. Kami ingin mengajak masyarakat yang memilik sarang burung walet untuk menjadikan sarang burung walet sebagai produk unggulan yang dapat diekspor,” tutur Fina Novianti, owner UMKM Koperasi Ammar Sasambo.

Kegiatan ini dihadiri Ketua PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widiyawati Zulkieflimansyah dan berbagai stakeholders terkait. Sebanyak 25 UMKM dari Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah dan kabupaten Lombok Barat yang ikut memeriahkan kegiatan Launching Gallery Kampoeng UMKM NTB.

Sher

@Diskominfotikntb

Berbagai praktek di lapangan dilakukan orang asing untuk dapat menguasai hak tanah di Indonesia

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemerintah memberi perhatian dan terus berupaya mencegah kepemilikan dan penguasaan asing terhadap sumber kekayaan alam melalui berbagai upaya hukum yang disiapkan.

Hal tersebut di ungkapkan Laksamana Muda TNI Yusup, S.E., M.M, Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kelautan Wilayah dan Kemaritiman. Itu disampaikannya dalam Rakor “Antisipasi Dan Penanggulangan Penguasaan Asing Terhadap Wilayah Daratan, Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil Dalam Rangka Menjaga Kedaulatan Wilayah Nkri Dan Ketahanan Nasional” di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB, Selasa (24/03/21).

Menurut Yusup,  dalam  mencegah kepemilikan penguasaan asing terhadap sumber kekayaan alam, Indonesia telah menyiapkan perangkat hukum atas hal tersebut, yakni pada UU RI  No. 5 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agrarian, UU RI  No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Selain itu, Undang – Undang Republik Indonesia  No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil. Serta UU RI  No. 1 Tahun 2014 tentang pengubahan atas UU RI  27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil.

Lebih jauh dijelaskannya, berbagai praktek di lapangan dilakukan orang asing untuk dapat menguasai hak tanah di Indonesia. Misalnya, melalui penyelundupan hukum, seperti menikahi warga lokal dan perjanjian nominee.

Yang dimaksud penyelundupan hukum, adanya perjanjian pra nikah yang mengatur ketentuan yang disepakati kedua mempelai, bahwa lahan yang dibeli atas nama WNI serta pengelolaan dan segala isi dilakukan oleh orang asing.

“Untuk perjanjian nominee, yakni perjanjian yang menggunakan nama WNI dan pihak WNI menyerahkan surat kuasa kepada WNA untuk bebas melakukan perbuatan hukum terhadap tanah yang dimilikinya,” jelas  Laksamana Muda TNI, Yusup.

Yusup berharap, setiap Kepala Daerah yang memiliki pesisir – pesisir dan pulau -pulau harus mampu mengamankan, memanfaatkan dan mengelola dengan baik, jangan sampai dikuasai oleh orang asing.

“Silahkan orang asing datang berbondong – bonding tetapi sebagai penikmat saja jangan mereka sebagai pemilik, yang sering kita rasakan menjadi orang asing di negeri sendiri,” tuturnya.

Penertiban Orang Asing

Gubernur NTB Dr. H. Zukieflimansyah yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si mengungkapkan, dalam proses berinvestasi tidak tertutup kemungkinan orang asing akan hadir di NTB, untuk itu Pemerintah Daerah NTB telah membentuk sebuah tim yang diberi nama “Timpora”.

Menurut Sekda, NTB telah membentuk Timpora, yakni Tim Penertiban Orang Asing sesuai dengan pedoman terdiri dari multistakeholder yakni imigrasi, kepolisian dan sebagainya.

Ada beberapa investor yang telah datang ke NTB sejak tahun 2004 tapi sampai saat ini belum melakukan kegiatan realisasi investasi.

“Sehingga kami mencurigai apa yang dilakukannya, maka kami akan berkoordinasi dengan apparat keamanan yang kami miliki,” jelas Miq Gite, sapaan Sekda.

Pemerintah Prov. NTB telah mengusulkan untuk dilakukannya pembangunan Global Hub di Kawasan Bandar Kayanagan, Kabupaten Lombok Utara (KLU), lokasinya dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (AKLI II) yang merupakan Highway pelayaran dunia, dan pada posisi strategis berdasarkan analisis United Nations Conference On The Trade And Development (UNCTAD).

“NTB mengusulkan untuk pembangunan Global HUB sebagai tempat perisnggahan dari kapal – kapal yang melintasi ALKI II, Asumsi jika AKLI I terjadi stuck dibutuhkan alternatif alur lainya yakni AKLI II” papar Miq Gite.

Sher

@DiskominfotikNTB

Gubernur menyambut hangat, dan menyatakan kesiapannya menerima Rusia untuk menjalin kerjasama dan peluang investasi

MATARAM.lombokjournal.com –

Sergei Rossomakhov. Trade Representative of The Russian Federation in The Repubic of Indonesia (Perwakilan Dagang Federasi Rusia di Republik Indonesia), bertemu dengan Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, di ruang kerja Gubernurdi Mataram, hari Senin (15/03/21).

Kedatangan Perwakilan Dagang Federasi Rusia itu mewakili pemerintahnya untuk penjajakan peluang investasi dan potensi yang dimiliki NTB.

Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah menyambut hangat kedatangan Sergei Rossomakhov, dan menyatakan kesiapannya menerima Rusia untuk menjalin kerjasama dan peluang investasi.

“Pemerintah daerah NTB dan saya siap melakukan yang terbaik untuk membantu pemerintah Rusia,” tegas Gubernur,” kata Gubernur.

Dikatakan Gubernur, potensi yang dimiliki oleh NTB sangat beragam. Beberapa peluang tersebut seperti dikatakan terbuka lebar untuk menerima investasi dari Rusia.

Rossomakhov mengatakan, NTB sebagai daerah yang sedang berkembang melihat banyak peluang kerjasama yang dapat ditindaklanjuti.

Selain itu, Sergei Rossomakhov yang didampingi Andrey Mogilevtsev, Counselor of the Russian Embassy dan Maria Mitsura, Senior Expert Trade Representative of The Russian Federation in The Republic of Indonesia banyak bertanya tentang prospek pengembangan infrastruktur, pemabangkit energi dan industry yang dapat dikembangkan di NTB.

Begitupula dengan pariwisata yang kini sedang menggeber pembangunan sirkuit Mandalika untuk perhelatan MotoGP. Beberapa potensi itu seperti pembangunan jalan pendukung dan infrastruktur lain di destinasi wisata seperti skylift Rinjani dan pengembangan Tambora.

Bahkan dengan pengembangan sumber energi terbarukan, Gubernur Zul mengatakan daerah Sumbawa masih terbuka lebar untuk investasi tersebut.

Maria Mitsura juga menyebut pihaknya juga menawarkan kerjasama promosi pariwisata di 85 daerah pecahan Rusia melalui Festival of Indonesia yang digelar tahunan di Rusia.

“Intinya kami masih mencari peluang untuk ikut mengembangkan NTB termasuk rencana engembangan kawasan utara dengan Bandar Kayangan maupun sektor lain yang berpeluang untuk digarap,” jelas Maria.

Bahkan Andrey Mogilevtsev yang pernah berkunjung ke Rinjani dan Tambora mengatakan, sebagai destinasi wisata berkelas dunia dengan kaldera bersejarahnya, Tambora belum banyak dikenal oleh dunia. Oleh karena itu, selain mecari peluang investasi, pemerintah Rusia juga siap membantu promosi pariwisata NTB.

Beasiswa Mahasiswa NTB ke Rusia

Saat itu Gubernur menyinggung pengiriman mahasiswa ke Rusia. Saat ini, telah ada empat mahasiswa NTB yang sedang menempuh pendidikan mulai dari teknologi sampai ekonomi.

Pemerintah Rusia diharapkan memiliki program serupa dengan kuota khusus untuk anak muda NTB.

Sergei Rossomakhov menjelaskan, saat ini pemerintah Rusia melalui kedutaan besar Jakarta membuka 60 beasiswa dengan beragam jurusan pada tahun ini melalui Student exchange melalui Culture Center kedutaan Rusia. Ia mengapresiasi program 1000 Cendekia dan memuji mahasiswa asal NTB yang sedang berada di Rusia.

“Saya pernah bertemu dengan penerima beasiswa asal NTB dan mereka adalah pembelajar yang baik dan cepat beradaptasi,” ujar Sergei.

Rr