Jika pembangunan fisik memenuhi standar internasional yang ditetapkan Dorna Sport, Indonesia akan menggelar MotoGP seri 2021 pada Oktober

LOTENG.lombokjournal.com —

Gelaran MotoGP 2021 di Sirkuit Mandalika masih berproses, namun Pemerintah memiliki kewajiban menyelesaikan seluruh infrastruktur sirkuit hingga Juli mendatang.

Penegasan itu disampaikan Wakil Menteri BUMN, Kartika Wiryoatmodjo, di lokasi pembangunan sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Rabu (07/04/21).

“Soal gelaran MotoGP akan ada pembahasan lagi dengan pihak Dorna Sport. Saat ini pemerintah punya kewajiban menyelesaikan seluruh infrastruktur sirkuit,” tegas Wamen BUMN

Ia menegaskan, kepastian gelaran MotoGP ada di pihak Dorna Sport. Terutama kondisi pandemi dunia dan Lombok khususnya untuk menggelar seri balapan motor pada tahun ini di Sirkuit Mandalika.

Namun demikian, pihak Dorna mengapresiasi progres pembangunan sirkuit yang telah mencapai 70 persen. Hal ini membuktikan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan event skala internasional tersebut.

Direktur ITDC, Abdulbar A Mansyoer mengatakan, upaya pembangunan sirkuit adalah prioritas yang harus diselesaikan sampai tenggat waktu Juli.

BACA JUGA:

Dorna Sport Cek Kesiapan Terakhir Sirkuit Mandalika

Jika seluruh pembangunan fisik telah memenuhi standar internasional yang ditetapkan Dorna Sport maka secara otomatis, Indonesia akan menggelar MotoGP seri 2021 pada Oktober mendatang.

“Kita prioritas untuk akses jalan dari bandara ke KEK Mandalika,” ujar Barry, panggilan akrab direktur ITDC.

jm

Masing-masing daerah tidak boleh lagi berfikir win-lose, melainkan harus win-win

DENPASAR.lombokjournal.com —

Perjanjian Kerja Sama (PKS) mempercepat kemajuan kedua daerah di bidang pariwisata, perhubungan, perindustrian, perikanan dan kelautan, serta perdagangan dan koperasi/UMKM ditandatangani Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc.bersama Gubernur Bali, Dr. Ir. I Wayan Koster.

“I Wayan Koster ini sahabat lama, dulu bersama-sama 3 periode di DPR RI. Kali ini saya datang membawa Kepala Dinas untuk berbuat konkrit, yakni bangun kerja sama berkolaborasi bangun daerah,” ungkap Gubernur NTB, sesuai penandatanganan PKS di Rumah Jabatan Gubernur Bali, di Komplek Jayasabha di Denpasar Bali, Rabu (31/03/21).

Gubernur yang akrab disapa Dr Zul ini menegaskan, masing-masing daerah tidak boleh lagi berfikir win-lose, melainkan harus win-win.

Artinya, jangan sampai NTB, Bali dan NTT ada persaingan, mendapatkan bagian sendikit dan ada yang menang dan kalah. Tapi harus berfikir saling  membantu, tidak boleh ada yang tersenyum dan ada yang menangis.

“Iya harus saling mengisi dan bekerja sama saling menguntungkan, bukan saling menjatuhkan,” kata Dr. Zul.

Pihaknya tidak ingin mendengar misalnya Speedboat yang membawa wisatawan tidak boleh ada larangan masuk, baik ke NTB maupun Bali. Tapi atas rekomendasi Bali nanti akhirnya bisa ke NTB.

“Bidang pariwisata, kita ingin saling membantu. Pada saat yang sama juga, bantulah NTB dan NTT. Jangan sampai ada lagi  tidak boleh masuk Bali, NTB maupun NTT,” ujarnya.

Gubernur Bali, I Wayan Koster mengaku, secara alamiah, sebenarnya kerja sama sudah berlangsung lama, baik secara historis maupun geografis serta tuntutan perkembangan zaman tidak mungkin berjalan sendiri, sehingga harus berkolaborasi.

“Inisiatif Gubernur NTB dan Bali di awal ini sesuatu yang sangat baik dalam rangka percepatan pembangunan di masing-masing daerah dan mendapatkan manfaat bagi masyarakat. Pada akhirnya, tujuan pemimpin dan pembangunan daerah merupakan kepentingan masyarakat,” katanya.

Menyinggung event MotoGP di Mandalika Lombok, dalam waktu dekat akan menjadi pembicaraan khusus, Pemprov Bali akan mendukung bidang transportasi dan akomodasi.

Begitu halnya dengan pariwisata, diambil tema khusus, saat bertemu Presiden, bahwa Bali, NTB dan NTT akan berkolaborasi saling mendukung.

“Supaya pengembangan pariwisata bisa berjalan secara tematik, yang menjadi kekhasan dan potensi masing-masing daerah, jelas butuh kolaborasi. Terlebih NTB sangat banyak spot daerah yang perlu dikembangkan dan didukung,” tutupnya

Diskominfotikntb

Populasi ternak sapi harus dipertahankan jangan sampai berakhir hanya sebuah nama

MATARAM.lombokjournal.com –

Fasilitas pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para peternak sapi NTB muai terwujud.

Pemerintah Provinsi NTB bersinergi dengan PT. Manggala Jaya Utama Sampali dan Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah untuk menghadirkan kemitraan bagi peternak sapi.

Sinergi ini diwujudkan dengan pola, PT. Manggala Jaya Utama Sampali selaku perusahaan yang siap menyuplai bibit sapi kepada peternak, sekaligus akan membeli hasil sapi yang siap dijual. Pihak Bank Sinarmas selaku penyalur KUR kepada para peternak.

Secara spesifik pola kemitraannya sebagai berikut, Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah sebagai penyalur KUR, PT. Mandala sebagai penjamin dan masyarakat sebagai plasma.

Pemerintah Provinsi NTB memberikan apresiasi kepada PT. Manggala Jaya Utama Sampali dan Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah dalam mendukung terwujudnya salah satu misi dari visi NTB Gemilang, yakni NTB Sejahtera dan Mandiri.

“Program ini sangat relevan dengan salah satu misi NTB Gemilang yakni NTB Sejahtera dan Mandiri dalam konteks perekonomian,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si

Sekda mengungkapkannya saat memberikan sambutan dalam kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan Peternak Sapi Binaan, di Hotel Aston Inn, Mataram, Rabu (31/03/21).

Miq Gite sapaan akrab Sekda mengungkapkan, pada program Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), pembangunan NTB pada saat itu ditetapkan fokus pada pada sektor pertanian dan pariwisata.

Salah satunya program peternakan yang dilaksanakan adalah NTB Bumi Sejuta Sapi ( NTB BSS).

Saat ini, Pemprov NTB juga tengah menggagas food estate berbasis peternakan yang berada di Pelampang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Rumah Potong Hewan yang berada di Banyumulek Lombok Barat.

Sehingga gagasan dan program dari berbagai stakeholders seperti ini menjadi hal yang sangat diapresiasi.

“Pertanian dalam arti luas, maka disini kami pernah menggagas bahwa NTB adalah Sejuta Sapi, Ikhtiar kami menjadikan NTB dengan potensi peternakan sebagai ikon ke depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Miq Gita.

Komisaris Utama PT. Manggala Jaya Utama Sampali, Muh. Idris S. Sos., melihat potensi ternak sapi di NTB sangat luar biasa.

Populasi ternak sapi harus dipertahankan jangan sampai berakhir hanya sebuah nama.

“Kami terus berusaha agar konsep Pemerintah mengenai sejuta sapi tersebut dapat teruwujud, dan berharap agar peternak lebih sejahtera,” tutur Muh. Idris.

Mengenai penyaluran KUR, Direktur Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah, Halim, mengungkapkan, Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah akan mendukung program pemberdayaan ekonomi di daerah berbasis kerakyatan.

“Melalui Sinergi ini diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi yang lebih produktif sehingga tercipta literasi keuangan yang berkesinambungan,” ungkap Halim.

Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah melalui Yayasan Muslim Sinar Mas juga menyalurkan Wakaf 500 mushaf Al-Quran kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan memberikan beasiswa kepada santri di beberapa pesantren di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Ser

@Diskominfotik

Nasabah atau masyarakat tak perlu khawatir bahkan curiga adanya konspirasi

MATARAM.lombokjournal.com —

Manajemen Bank NTB Syariah resmi melaporkan temuan dugaan penyelewengn yang dilakukan oknum pegawai kepada Aparat Penegak Hukum dalam hal ini ke Polda Nusa Tenggara Barat.

Pihak Bank diterima jajaran Dirkrimsus Polda Nusa Tenggara Barat pada Selasa (30/03/21).

Dalam laporannya, pihak Bank NTB Syariah menjelaskan adanya temuan dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum pegawai Bank NTB Syariah.

Langkah ini sebagai kelanjutan dari laporan dan penyampaian progres perkembangan permasalahan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 5 Februari 2021.

“Intinya kami sangat serius menyelesaikan masalah ini dengan baik dan tetap memegang azas praduga tak bersalah. Makanya kami melaporkan temuan internal dan progres perkembangan permasalahan ini ke OJK sejak tanggal 5 februari 2021  dan hari ini ke pihak Kepolisian, mudah-mudahan pihak Kepolisian dapat segera membantu mengungkapkan dengan jelas,” kata Direktur Utama PT Bank NTB Syariah H. Kukuh Rahardjo, Selasa (30/03).

Kukuh Rahardjo juga menyampaikan, masyarakat dan nasabah tidak perlu khawatir dalam bertransaksi di Bank NTB Syariah. Temuan ini justru adalah hasil perbaikan yang dilakukan manajemen Bank NTB Syariah secara menyeluruh pasca konversi menjadi Bank Umum Syariah sejak September 2018 yang lalu.

“Nasabah atau masyarakat tak perlu khawatir bahkan curiga adanya konspirasi, karena manajemen memastikan komitmen penyelenggaran Bank yang menjunjung tinggi kepercayaan nasabah dan tidak mentolerir adanya penyalahgunaan. Program rotasi yang dilakukan merupakan strategi manajemen sebagai salah satu bentuk komitmen manajemen Bank NTB Syariah dalam program Anti fraud,” tambah Kukuh.

BACA JUGA:

• Penyimpangan dan 10 M, Direksi Bank NTB Syariah Diminta Bertanggung jawab
• Oknum Karyawan Diduga Selewengkan Dana, Bank NTB Syariah Bersiap Lapor ke Poisi

Di era keterbukaan informasi ini, masyarakat dan nasabah sudah bijak dalam memilah berita yang diterima dan yakin mampu menilai isu yang berkembang di masyarakat.

Bank NTB Syariah saat ini begitu menjadi perhatian karena pada saat yang bersamaan Bank NTB Syariah menunjukan peran aktif dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Barat dalam berbagai sektor, khususnya pada masa pandemi Covid-19.

“Kami mengajak masyarakat dan seluruh pihak untuk bersama-sama mempercayakan pananganan dan penyelesaian permasalahan ini kepada pihak Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian,” tandasnya.

Me

Para pemuda untuk berwirausaha atau berbisnis, mengingat produk hasil pertanian daerah banyak dan beragam

TANJUNG.lombokjournal.com –

Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH membuka acara koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro di Lombok Utara, di Aula PLUT UMKM Tanjung (30/03/21).

Hadir mewakili Kadis Koperindag, Kabid Koperasi dan UKM Sasli Ra’is MM, Perwakilan OPD, Unsur Perbankan, Pendamping serta Pengurus UMKM se-KLU.

Acara koordinasi dan sinkronisasi perlu dilakukan untuk menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat. Saat ini, kondisi ekonomi baik nasional maupun internasional cukup memprihatinkan, akibat pandemi Covid-19 yang melanda, termasuk Lombok Utara.

Karena itu, perlu koordinasi antarpelaku usaha dengan pemerintah daerah serta stakeholder terkait.

“Dulu pemerintah pusat pun pernah memberikan bantuan bagi UMKM yang terdampak Covid-19, agar dimanfaatkan masyarakat dengan baik. Ada KUR juga melalui perbankan yang dapat membantu masyarakat,” tutur Bupati.

Bupati Djohan mengajak para pemuda untuk berwirausaha atau berbisnis, mengingat produk hasil pertanian daerah banyak dan beragam. Ada Kopi, Cengkeh, Kakao, Kelapa, Durian dan lainnya. Mengolah dan mengemas secara bagus, agar punya daya tarik pembeli dan memiliki harga jual tinggi.

“Pada periodesasi 2021 ini, APBD KLU turun. Tentu sebagai daerah otonomi baru, penurunan 300 miliar relatif berdampak bagi percepatan pembangunan daerah. Ditambah lagi, pendapatan asli daerah yang juga mengalami penurunan, hampir lebih 50 persen. Banyak sekali produk UMKM yang sudah dihasilkan, namun faktor keuangan masyarakat, menyebabkan kurangnya pembeli. Saya yakin dan percaya, jika kita bersungguh-sungguh dan tidak setengah hati, pada akhirnya kita akan mendapatkan manfaat yang baik bagi kepentingan dan kesejahteraan bersama,” tandasnya.

Kepala Bidang Koperasi dan UKM Diskoperindag KLU Sasli Ra’is MM, menyampaikan untuk menumbuhkan UMKM yang ada di KLU dibutuhkan koordinasi dan sinkronisasi dengan semua pihak terutama dengan OPD terkait.

Mengingat pertumbuhan ekonomi setelah pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri.

“Pandemi yang melanda seluruh dunia termasuk Lombok Utara, berdampak pada stabilitas ekonomi. Hal itulah membutuhkan koordinasi dengan semua pihak yang ada. Ke depan, kita berharap pertumbuhan ekonomi di Lombok Utara, tidak mengalami krisis yang mendalam hingga mengalami minus,” kata Sasli Ra’is.

Dikatakannya, sungguh produk-produk NTB dan KLU menjadi primadona sehingga perlu sinkronisasi program dengan pelaku UMKM. Melibatkan Perbankan untuk membangun peran serta semua, mendukung Bela Beli Produk Lokal.

Acara diakhiri dengan ramah tamah singkat dengan para pegiat UMKM dan Perbankan.

rar

Komisi III DPRD NTB akan memanggil jajaran direksi PT. Bank NTB Syariah dalam waktu dekat

MATARAM.lombokjournal.com –

Dugaan penyelewengan Rp10 miliar dana Bank NTB Syariah ditanggapi serius salah seorang Anggota Komisi III DPRD NTB Raden Nuna Abriadi.

Politisi PDI Perjuangan itu mempermasalahkan, praktik bersih-bersih yang kini dilakukan  managemen PT. Bank NTB Syariah bukankah sudah berlangsung lama.

Karena itu, Komisi III DPRD NTB yang membidangi Keuangan dan Perbankan menuntut jajaran direksi PT. Bank NTB Syariah untuk bertanggung jawab

Menurut Nuna, proses konversi Bank NTB dari Bank Umum ke Bank NTB Syariah telah dilakukan sejak tahun  2012 lalu.

Dalam kurun panjang itu, sekitar sembilan tahun, mestinya dimaksimalkan jajaran direksi untuk mengetahui penyimpangan di tubuh PT. Bank NTB Syariah. Jeda waktu dalam proses konversi itu sangat lama.

“Kalau sekarang baru ditahui, lantas kemana saja pengawasan internal dan sarana IT yang dipunyai oleh Bank NTB selama ini. Apalagi, praktik penyimpangan itu diketahui justru, saat oknum karyawan berinisial PS itu dimutasi ke bidang lainnya,” kata Nuna pada wartawan, Senin (29/3).

Dana sebesar Rp 10 miliar itu jika dipergunakan untuk membantu tumbuh kembangnya UMKM sebagai modal usaha jelas akan bisa bermanfaat,

Jadi selama ini pengawasan internal masih menjadi persoalan serius di tubuh bank NTB Syariah. Dan karenanya, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga BPKP Perwakilan NTB harus menjadikan kasus penyimpangan ini perhatian utama.

“Pertanyaannya, kenapa baru sekarang ketahuan?  Publik bertanya-bertanya apa yang dilakukan jajaran direksi yang baru dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pada jajaran internalnya. Disini, kita harapkan OJK sebagai otoritas tertinggi dalam pengawasan perbankan harus bisa profesional dalam membuka kedok di tubuh Bank NTB, sehingga ada perbaikan ke depan,” tegas Nuna.

Ia mendesak, sambil menelusuri peyimpangan dana oleh oknum karyawan itu, sebaiknya OJK juga wajib melakukan pengawasan khusus pada managemen PT. Bank NTB Syariah.  Sebab banyak persoalan di tubuh Bank NTB Syariah. Selain di kantor pusat juga masalah di sejumlah Kantor Cabang, misalnya di KSB dan di Kabupaten Dompu.

Memanggil jajaran Direksi

Persoalan ini akan dilaporkan ke Ketua Komisi III DPRD setempat untuk disikapi dengan memanggil jajaran direksi PT. Bank NTB Syariah dalam waktu dekat.

“Kita perlu dengar klarifikasi dari jajaran direksi PT. Bank NTB Syariah. Sehingga, motif DPRD NTB yang telah menyuntik dana dari yang bersumber dari APBD NTB sebagai penyertaan modal daerah bisa tepat sasaran dan memiliki pertanggung jawaban yang tepat,” tegas  Raden Nuna.

Sebelumnya, Koalisi LSM dan Masyarakat Sipil menggelar aksi di Kantor Bank NTB Syariah, Kota Mataram, Jumat, 26 Maret 2021. (lombokjournal.com, Jum’at /26 Maret 2021)

Massa mendesak pengusutan terhadap penyelewengan dana Bank NTB Syariah oleh salah seorang oknum supervisor atau penyelia pelayanan non tunai Bank NTB Syariah berinisial PS. Nilainya mencapai Rp10 miliar.

Saat itu, Direktur Utama Bank NTB Syariah, Kukuh Rahardjo, memberikan apresiasi terhadap masukan dari masyarakat terhadap Bank NTB Syariah.

“Bank NTB Syariah memberikan apresiasi kepada masyarakat atau lembaga- lembaga yang telah memberikan masukan dan dorongan untuk segera menyelesaikan permasalahan ini secara tegas dan transparan agar menjadi perhatian seluruh insan Bank NTB Syariah di dalam mengemban amanah secara lebih bertanggung jawab,” kata Kukuh saat ditemui di kantornya di Mataram, Jum’at (26/03/21).

BACA JUGA:

• Dugaan Penyelewengan di Bank NTB Syariah, Oknum Pegawai dilaporkan ke Kepolisian
• Oknum Karyawan Diduga Selewengkan Dana, Bank NTB Syariah Bersiap Lapor ke Polisi

Kukuh mengatakan, temuan dugaan penyelewengan dana oleh seorang oknum karyawan berinisial PS tersebut berkat perbaikan proses bisnis yang dilakukan Bank NTB Syariah. Temuan penyelewenangan dana tersebut berkat progres Kukuh Rahardjo dalam memberantas budaya kecurangan atau fraud di internal Bank NTB Syariah sejak pertama kali bertugas pada 2018.

“Temuan ini merupakan salah satu hasil dari perbaikan proses bisnis yang dilakukan Bank NTB Syariah sejak dikonversi pada 2018. Apa yang kami lakukan dengan melakukan rotasi bagi pejabat yang masa jabatannya lebih dari dua tahun,” ujarnya.

Rr

Bupati Djohan mengajak anak-anak muda mau berbisnis pertanian dan hortikultura untuk peningkatan kesejahteraan

GANGGA.lombkjournal.com –

Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu mengatakan, hingga saat ini Lombok Utara sebagai satu-satunya daerah yang tertinggal di NTB. Pihaknya berharap adanya intervensi program dari Unram dan Bank NTB Syariah, untuk bisa menjadi bagian dari perubahan daerah menjadi lebih baik.

Ha itu disampaikannya saat bersama Wabup Danny Karter Febrianto ST Meng, menghadiri acara Ramah Tamah Kemitraan Pengembangan Kawasan Hortikultura dan Peternakan Terintegrasi Ekonomi Pertanian di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Acara tersebut diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KLU bekerja sama dengan Universitas Mataram, bertempat di Halaman DKPP setempat, Sabtu (27/3/2021).

Hadir dalam kegiatan itu Penjabat Sekretaris Daerah Drs H Raden Nurjati, Direktur Utama Bank NTB Syariah H Kukuh Raharjo, Wakil Rektor IV Bagian Kerja Sama Unram Dr Yusron Sa’adi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda KLU Ir H Rusdi, Unsur Pimpinan OPD serta tamu undangan lainnya.

, “Pada awal terbentuk Lombok Utara, angka kemiskinan berkisar 43,14 persen, tetapi dalam 13 tahun terakhir berkisar 26 persen lebih. OPD untuk bergegas menangani daerah yang kondisinya memprihatinkan. Dilihat dari menurunnya angka APBD hingga 300 miliar,” tuturnya.

Bupati Djohan juga mengajak anak-anak muda mau berbisnis pertanian dan hortikultura untuk peningkatan kesejahteraan. Sekaligus berterima kasih kepada Para Akademisi Unram terhadap kerja sama program dengan Pemda KLU.

“Saya berbangga, masyarakat kita sudah banyak menyukai beternak sapi. Mengingat KLU sebagai daerah wisata jadi diperlukan peternakan dan hortikultura. Kerja sama program dibutuhkan,” tandasnya.

Dalam pada itu, Dirut Bank NTB Syariah H Kukuh Raharjo menyampaikan pihaknya mengapresiasi inisiasi kegiatan yang dapat menjalin potensi kerja sama yang baik.

“Alhamdulillah, Bank NTB Syariah telah membukukan aset sebesar 11 triliun. Bank NTB Syariah memerlukan peran dukungan dari semua stakeholder. Komitmen kami untuk memperbaiki Bank NTB Syariah sesuai motto kami menjadi bank kebanggaan yang amanah bagi seluruh masyarakat NTB,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil IV Rektor Unram Dr Yusron Sa’adi mengatakan melihat para petani tetap bersemangat, walaupun ada bencana gempa, bisa dihadapi. Oleh karenanya, potensi pertanian perlu digalakkan dengan penjajakan kerja sama.

“Alhamdulillah Unram sudah mempunyai MoU dengan Pemda Lombok Utara. Sekarang kita tinggal tindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kita bekerja sama implementasinya di lapangan yang ditekankan,” pungkasnya.

Pada tempat yang sama, Plt Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian KLU Evi Winarni MSi menyatakan ke depan pertanian, hortikultura dan peternakan terintegrasi melalui program nyata.

Pihaknya telah bertemu tim dari Unram dan menggagas kegiatan dengan membakukan produk-produk lokal untuk bisa bersaing ditingkat internasional, sebelumnya dilakukan analisa pada tingkat lapangan.

Dibutuhkan kerja sama antara semua pihak, untuk memajukan pertanian di Lombok Utara. Satu di antaranya melalui kerja sama perbankan.

“Kita berharap Bank NTB Syariah, bisa membantu (skema) pembiayaan, untuk para petani, peternak dan masyarakat Lombok Utara. Mengingat APBD KLU mengalami penurunan,” pungkasnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan perbincangan tindak lanjut yang dipimpin Wabup Danny. Rencana program kerja sama perbankan dan pertanian untuk dioperasionalkan dengan multipihak.

sap

Pengembangan budidaya lobster di Lombok Timur berada di Kecamatan Jerowaru, yakni di Perairan Jerowaru, Dermaga II Pelabuhan Telon-Elong, Gili Beleq, Gili Rhee dan Teluk Ekas

LOTIM.lombokjournal.com –

Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan wilayah pesisir yang cukup luas memiliki potensi  perikanan cukup besar, salah satunya potensi budidaya lobster

Karena itu, Menteri Kelautan dan Perikanan  Sakti Wahyu Trenggono melakukan kunjungan kerja ke sentra pengembangan lobster di Teluk Awang, Kecamatan  Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan Telong-Elong, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Rabu (24/3/2021).

Menteri Trenggono berdialog dengan para penangkap benur dan pembudi daya lobster dari berbagai sentra budi daya lobster di Teluk Awang,  menyampaikan keinginannya agar  NTB bisa dijadikan sebagai pusat budidaya lobster nasional, bahkan dunia.

Berbagai persoalan dan kendala yang dihadapi para nelayan terkait budidaya lobster, juga  pengembangan budidaya laut lainnya, akan  ditangani secepatnya.

Dalam kunjungan kali ini Menteri didampingi Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dan Kepala OPD NTB.

“Dengan dijadikannya NTB sebagai pusat budidaya lobster nasional tentu akan ada dampak usaha ikutan lainnya. Masyarakat sekitar bisa membuka usaha rumah makan khas lobster dan di lokasi ini juga bisa dijadikan sebagai destinasi wisata lobster yang nantinya akan dikunjungi banyak wsatawan domestik dan wisatawan dari berbagai Negara,” kata Trenggono disambut semangat masyarakat nelayan.

Dampaknyaknya bagi peningkatan  ekonomi masyarakat cukup besar. Negara–negara dari Eropa, China, Amerika ataupun negara Asia lainnya jika ingin memesan lobster harus datang ke NTB.

Menteri meninginkan agar budidaya lobster di NTB bisa terus dikembangkan dan menambah jumlah keramba-keramba pengembangan.

Menteri meminta Dirjen Budidaya KKP agar di Lombok ini bisa dibangun UPT Budidaya Perikanann KKP,  termasuk lobster, yang konsen mengurus mulai dari jual beli, proses pembenihan, proses produksi hingga akses pasar dan transparansi harga yang jelas.

Pihaknya ingin mengawal dan tetap akan mendukung berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Agar ke depan pengembangan budidaya perikanan di NTB akan ada perubahan dalam hal penataan kawasan perikanan, agar menjadi sumber kekuatan ekonomi masyarakat pesisir.

Menteri dengan tegas juga menyatakan, KKP bersama Pemprov NTB  tetap komit untuk memperhatikan kesejahteraan para nelayan.

“Kita harus memanfaatkan kemampuan yang kita miliki.  Jangan sampai kita kalah dengan negara Vietnam yang belakangan merdeka lebih maju,  dan  lebih hebat dalam pengembangan lobster,” kata Menteri.

Menteri memastikan proses birokrasi perijinan budidaya akan lebih dipermudah. Hal ini perlu dilakukan guna mendukung produktivitas budi daya lobster dalam negeri.

Selain itu Kementerian juga akan memberikan bantuan sarana dan prasarana, pendampingan bagi para pembudi daya, hingga menyiapkan pasar.

Menteri juga mengungkapkan komitmennya dalam memerangi penyelundupan benur ke luar negeri, serta mengajak para penangkap benur untuk tidak menjual benur kepada oknum-oknum yang terlibat dalam perdagangan ilegal.

Bagi Menteri, benur merupakan kekayaan negara. Menteri dengan tegas menyatakan akan melawan jika ada yang hendak mengekspor benur untuk memperkaya Negara lain. Sebaliknya kalau untuk kepentingan pembudidaya dalam negeri akan didukungnya sampai mati.

Potensi lobster

Potensi lobster di NTB khususnya di Lombok cukup luas. Pengembangan budidaya lobster di Lombok Timur misalnya, berdasarkan data yang diperoleh dari DKP Provinsi NTB menyebutkan berada di Kecamatan Jerowaru, yakni di Perairan Jerowaru, Dermaga II Pelabuhan Telon-Elong, Gili Beleq, Gili Rhee dan Teluk Ekas.

Sedangkan area budidaya lobster di Lombok Timur seluas 2.1952,52 ha, luas lahan potensial untuk budidaya lobster 731,84 ha, luas lahan yang sudah dimanfaatkan 16,06 ha, prosentase pemanfatan lahan baru mencapai 2,2 persen.

Area pengembangannya berada di Teluk Sriwe, Teluk Jukung dan Teluk Ekas.

Jumlah pembudidaya dan Keramba Jaring Apung (KJA) yang berada di wilayah Kecamatan Jerowaru dan Keruak yakni 147 KJA dengan jumlah anggota sebanyak 1.809 orang da jumlah KJA (petak/lubang) 8.438.

Jumlah KJA di masing-masing kawasan diantaranya KJA Teluk Jukung 6.069 lubang, Kawasan Teluk Ekas 2.313 lubang dan Kawasan teluk Sriwe  sebanyak 56 lubang.

Data produksi Lobster tahun 2020 di Kecamatan Jerowaru  dan Kecamatan Keruak yang meliputi 10 desa dengan jumlah produksi 82.568 kg.

Tim

Penangkap benur diminta bersabar, dan tidak menjual atau mengekspor hasil tangkapannya dalam bentuk benur atau bibit lobster

LOTIM.lombokjoural.com –

Lombok, Nusa Tenggara Barat, akan dijadikan pusat budi daya lobster nasional. Ke depan, Lombok tidak hanya menjadi contoh secara nasional, tapi bisa menjadi rujukan negara lain.

Hasrat itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, saat kunjungan kerjanya di Pelabuhan Perikanan Teluk Awang Lombok Tengah, dan dilanjutkan meninjau budidaya Lobster di Telong Elong Lombok Timur, Rabu (24/03/21).

“Saya ingin menjadikan Lombok sebagai pusat budi daya lobster. Bahkan sampai kelas dunia. Semangatnya harus begitu,” ujar Trenggono didampingi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.

Komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan, disampaikan saat melakukan dialog dengan Para Petani penangkap benur dan pembudi daya lobster di berbagai sentra budi daya lobster.

Termasuk meninjau langsung keramba jaring apung milik masyarakat di 2 Kabupaten penghasil Lobster terbesar di Provinsi NTB.

Untuk mendukung produktivitas budi daya lobster dalam negeri, Menteri berjanji mempermudah proses birokrasi perizinan budi daya.

Menteri KP minta petani penangkap benur bersabar, dan tidak menjual atau mengekspor hasil tangkapannya dalam bentuk benur atau bibit lobster.

Benur dibudidayakan dulu menjadi lobster sehingga memberikan nilain tambah ekonomi yang jauh lebih besar.

Dicontohkan, keberhasilan H. Rozak seorang petani pembudidaya Lobster asal Telong Elong Lotim. Dengan modal Rp.120 juta, dalam waktu budidaya selama 6 bulan, berhasil meraup hasil panen lobster dengan nilai jual lebih dari Rp. 400 juta.

“Jadi keuntungan budidaya, dengan teknologi yang sederhana sangatlah menggiurkan ” ucapnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga akan memberikan bantuan sarana dan prasarana, pendampingan bagi para pembudi daya, hingga menyiapkan pasar.

Menteri Trenggono juga menegaskan komitmennya memerangi penyelundupan benur ke luar negeri.  Dan mengajak para penangkap benur tidak menjual benur kepada oknum-oknum yang terlibat dalam perdagangan ilegal.

“Benur kekayaan bangsa ini. Kalau ada yang mau ekspor benur untuk memperkaya orang luar negeri, saya lawan. Tapi kalau untuk budi daya di sini, saya dukung sampai mati,” tegasnya.

Memerangi penyelundup benih lobster

Sebelumnya, KKP menyatakan perang terhadap praktik penyelundupan benih lobster dalam rangka menjaga aspek keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan nasional.

“Kami telah menerima arahan. Intinya kami akan tindak tegas penyelundup benih bening lobster ini. Tanpa kompromi,” kata Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Antam Novambar.

Antam menyatakan perang terhadap penyelundupan benih lobster juga dalam bentuk menindaklanjuti pertemuan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Mereka prihatin masih ditemukannya penyelundupan benih bening lobster.

Tiba di NTB pukul 09.00 Wita, Menteri Trenggono disambut Gubernur NTB, Dr.Zul didampingi Kadis Kelautan dan Perikanan, Yusron Hadi dan Kadis Kominfotik, Gde Aryadi.

Kemudian menuju Pelabuhan Perikanan Teluk Awang, meninjau budidaya keramba lobster dan bersilaturami dengan para petani nelayan di kawasan tersebut.

Dari Teluk Awang, Menteri dan rombongan menuju Telong Elong Lombok Timur, a kawasan tersebut merupakan salah satu pusat budidaya lobster terbesar di Lombok Timur.

Dari  Lotim Menteri bergerak menuju Sekotong Kabupaten Lombok Barat mengunjungi Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, dilanjutkan  meninjau pusat pembibitan Manggrove di desa Cendi Manik Sekotong Tengah.

Di tempat itu Menteri Trenggono dan Gubernur Dr. Zul sempat melakukan penanaman bibit manggrove.

Dari Sekotong Menteri dan rombongan kemudian bergeser menuju Rembiga Kota Mataram, mengunjungi Balai Karantina ikan Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Di tempat  ini sempat melihat secara langsung produk unggulan perikanan NTB. Di antaranya ikan Tuna Wall, Lobster hidup, kelompok ikan karang, dan hasil budidaya mutiara Lombok yang bisa di ekspor langsung.

Tim

@diskominfotik

Tenun NTB berpotensi besar dikembangkan di dunia fashion Nusantara bahkan Mancanegara

MATARAM.lombokjournal.com —

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tak hanya  dianugerahi dengan keindahan alamnya yang eksotis, tetapi juga dengan kekayaan akan beraneka ragam tenun khas yang dimilikinya.

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB, Hj.Niken Saptarini  Widyawati Zulkieflimansyah memperkenalkan keanekaragaman tenun NTB tersebut, pada ajang Pagelaran Karya Kreatif “Pesona Lombopk Mendunia” dan Pembukaan Pameran Produk UMKM Unggulan BaliNusra, secara daring, Rabu (24/03/21).

“Di setiap kabupaten kota kita punya sentra tenun bahkan bisa lebih dari satu dan sangat variatif. Kita memiliki banyak kerajinan yang kita banggakan,” jelas Bunda Niken sapaan akrabnya.

Dalam rangkaian acara Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2021 dengan tema besar “Eksotisme Lombok” besutan Bank Indonesia yang dirangkaikan dengan kampanye Bangga Buatan Indonesia tersebut, 5 tenun khas Lombok dan Sumbawa dibawakan pada fashion show virtual oleh 5 desainer NTB yang bekerjasama dengan 5 UMKM lokal NTB.

Kelima UMKM tersebut merupakan UMKM binaan Bank Indonesia yang didesain langsung oleh desainer terkemuka.

Di antaranya, Kelompok Tenun Bunga Maringkik bersama Linda Hamidy Grander membawakan Kain Tenun Ikat Pulau Maringkik. Kelompok Tenun Galang Songket bersama Fery Kuncoro menampilkan Tenun Sukarara.

Selain itu, Tenun Karya Mandiri bersama Dani Mardiansyah membawakan kain tenun ikat Moyo Mekar.  Kelompok Tenun Nyalokok, bersama Savira Maisy membawakan tenun kembang kerang.

Dan Kelompok Sentosa Sasak Tenun bersama  Wignyo Rahadi membawakan  tenun pringgasela.

Tentun NTB ke Mancanegara

Desty Damayanti selaku Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia menuturkan KKI 2021 ini sangat istiwewa, karena untuk pertama kalinya menyelenggaraka gelaran fashion show virtual, hasil kolaborasi UMKM binaan Bank Indonesia di NTB dengan desainer tanah air.

Menurut Desty, gelaran ini diharapkan dapat meningkatkan rasa bangga akan penggunaan produk Indonesia. Dan membawa produk NTB dikenal di Nusantara hingga Mancanegara.

Penggiat UMKM terus terdorong untuk mengembangkan kreatifitas dan melakukan inovasi, agar  menciptakan nilai tambah dalam berbagai karya.

“Kami percaya gelaran ini dapat meningkatkan rasa bangga akan penggunaan produk Indonesia dan membawa produk NTB dikenal di Nusantara dan mancanegara,” kata Desty.

Rosmaya Hadi juga Deputi Gubernur Bank Indonesia menyebut tenun khas NTB memiliki kualitas yang bagus dan punya karakter tersendiri. Karena itu, memiliki potensi besar untuk dikembangkan di dunia fashion Nusantara bahkan Mancanegara.

BACA JUGA:

Launching Gallery Kampoeng UMKM NTB, Wagub: Agar Dunia Tahu, NTB Miliki Yang Unik dan Asli

“Tenun NTB memiliki kualitas yang bagus dan punya karakter tersendiri. Warna dan corak yang beragam itu bagus sekali dimodif dengan yang lainnya, tenun NTB tidak kalah dengan produk-produk tenun dari daerah yang lain. Karena itu, yuk kita kenakan tenun khas NTB!” tandasnya.

Novita

Diskominfotikntb