Wagub NTB: Raperda Tembakau & Mutu Pangan Bisa Lindungi Petani, Pengusaha & Masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang usaha budidaya dan kemitraan perkebunan tembakau virginia, serta Raperda tentang penjaminan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan, pada rapat paripurna ke-4 DPRD NTB, masa persidangan II tahun 2021, di ruang rapat paripurna, Senin (31/5/2021)

Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi, M. Pd, dalam sambutannya menyatakan bahwa dua Raperda yang telah disetujui DPRD NTB diharapkan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi para petani tembakau dan dapat melindungi masyarakat dari konsumsi pangan yang aman, halal, bermutu, bergizi seimbang, serta jaminan pemasaran pangan produksi lokal di daerah.

“Semoga dua Raperda tersebut dapat menjamin kedudukan para pelaku usaha tembakau dan mampu memberi manfaat yang besar bagi pencapaian kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera “, harap Sitti Rohmi.

Diakhir sambutannya, Sitti Rohmi menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada anggota dewan yang tergabung dalam pansus atas kontribusi pemikiran, ide dan gagasannya, termasuk para pimpinan perangkat daerah yang telah mengawal raperda.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH menyampaikan dalam rapat tersebut disampaikan laporan pansus dan keputusan DPRD Prov NTB tentang persetujuan terhadap dua raperda, di antaranya satu raperda prakarsa DPRD Provinsi NTB dan satu raperda prakarsa Gubernur NTB, akhirnya disetujui untuk diundangkan.

“Kita semua berharap setiap produk yang telah diundangkan, ke depan dapat melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi kesejahteraan masyarakat NTB”, kata ketua DPRD.

Sementara itu, mewakili Pansus I DPRD Provinsi NTB Sudirsah sujanto, S. Pd. B.s.ip dalam laporannya menyampaikan bahwa Raperda tentang Penjaminan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan ini menegaskan bahwa Pemda Provinsi NTB berkewajiban melakukan pengaturan dalam bentuk perda untuk menjamin keamanan pangan untuk masyarakat.

“Tentunya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari resiko gangguan kesehatan dan meningkatkan daya saing dan perluasan akses pasar produk daerah di NTB,” jelasnya

Sedangkan Mewakili Pansus II DPRD Provinsi NTB Lalu Satriawandi, ST. dalam laporannya menyampaikan bahwa Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2006 tentang usaha budidaya dan kemitraan perkebunan tembakau virginia menegaskan bahwa dalam rangka penyempurnaan penyusunan, supaya dicantumkan aturan tentang adanya penyiapan dan edukasi sejak awal supaya petani dapat melakukan rencana penanaman tembakau secara rasional dan menentukan resiko bisnis sejak awal.

“Selain itu, perlu pula diatur tentang tanggungjawab fasilitasi dan pembinaan bagi petani agar sejak awal, memiliki komoditi andalan lainnya untuk diusahakan,” tandasnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi, Sekda NTB, Kepala Pengadilan Tinggi, Kepala Kejari, Perwakilan Danrem, Danlanad, Danlanad, Polda NTB Kepala OPD lingkup Pemprov, Ketua KI, KPID NTB dan Insan Pers.

edy@diskominfotikntb

Gubernur NTB Ingatkan Kolaborasi dan Inovasi Dunia Usaha

LOBAR.lombokjournal.com —

Di masa pandemi, penting bagi pengusaha berkolaborasi dan menemukan inovasi.

Hal itu dikatakan Gubernur DR Zulkieflimansyah terkait ekonomi dan dunia usaha yang sedang lesu akibat bencana virus Covid 19.

Namun, kata Gubernur, banyak juga pengusaha yang menemukan bisnis bisnis baru yang mengantarnya tidak hanya bertahan tapi juga sebagai pemenang.

“Penting untuk tetap bersama sama di masa sulit dan saling membantu. Karena tidak sedikit juga pengusaha yang sukses dengan usaha baru yang sesuai tuntutan era pandemic,” ujar Gubernur.

Ia menyampaikannya saat menghadiri silaturahmi Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) di Hotel Holiday Resort, Senggigi, Lombok Barat (29/05/21).

Dikatakan, pengusaha saat ini sulit menyelamatkan usaha dan karyawan yang bekerja.

Dalam pasang surut dunia usaha, keduanya menjadi tantangan ketika sedang berada di puncak atau dalam kondisi buruk. Oleh karena itu pengelolaan keuangan yang baik sangat dibutuhkan.

Hal lain menurut Gubernur, memanfaatkan situasi pandemi agar menjadi berkah. Caranya, dengan berinovasi menciptakan bisnis baru.

Dan selalu mempertahankan silaturahmi, kerjasama dan kolaborasi di antara komunitas pengusaha.

“Saya tetap percaya pandemi akan segera berlalu dan kita semua kembali berusaha seperti biasa,” kata Gubernur.

Ketua Umum Japnas, I Made Aryanas mengakui, sebagai organisasi pengusaha yang baru, Japnas belum banyak berkembang di NTB.

Sejak dibentuknya Japnas NTB pada April 2018 silam, kondisi akibat gempa dan pandemi menjadi tantangan dunia usaha NTB.

Karena itu, kepengurusan Japnas NTB diberikan kelonggaran oleh induknya untuk menyelamatkan usaha masing masing.

“Japnas pusat sendiri baru berdiri 2015 lalu. Bencana gempa dan pandemi membuat tekanan jadi lebih tinggi sehingga organisasi berjalan lambat bahkan untuk menggelar silaturahmi”, ujar Aryanas.

Saat ini Japnas NTB beranggotakan 60 orang termasuk pengurus dan partisipan, yang diketuai pengusaha jamu Nasrin H Mukhtar dari 20 pengurus wilayah Japnas se Indonesia.

Japnas seperti dikatakan Aryanas adalah organisasi pengusaha yang fokus pada business matching dan sinergitas termasuk membuat bisnis bisnis baru di era new normal.

Salah satunya bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pengembangan UKM. Berkolaborasi dengan MBlock, sebuah marketplace offline di Jakarta, Japnas mengajak UKM untuk peningkatan produktifitas dan branding untuk pasar nasional.

“Ya jadi salesman untuk UKM lah agar makin dikenal dan diperluas pemasarannya,” ujar Aryanas.

Kompetensi Naker Harus “Link and Match” dengan Industri

MATARAM.lombokjournal.com —

Wakil Gubernur Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, minta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi NTB membangun kolaborasi dengan banyak pihak.

Dan meningkatkan penggalian kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja atau dunia usaha agar link and match ke depannya.

“Disnaker harus membangun sinergi dengan seluruh stake holder terkait. Libatkan dan optimalkan semua BLK Provinsi, BLK milik Kabupaten/Kota dan lembaga Pelatihan kerja swasta (LPKS), termasuk pelibatan instruktur dari dunia industri sehingga Naker yang telah lulus pelatihan kerja bisa langsung terserap kedalam dunia kerja,” pinta Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi.

Ia menyampaikannya saat memberikan arahan kepada seluruh pejabat struktural Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, di aula Pendopo Wagub di Mataram, Jum’at (28/05/21).

Umi Rohmi kembali mengingatkan, Disnakertrans NTB memiliki tugas dan fungsi yang strategis dengan tantangan dan permasalahan yang sangat kompleks.

Tugas itu, mulai dari penyediaan kesempatan kerja dan lapangan usaha, penyiapan naker kompeten/terampil. Juga mengatur penempatan kerja hingga perlindungan dan jaminan kesejahteraan social, serta hak-hak pekerja kita harus diperhatikan semuanya.

Termasuk perlindungan terhadap para pekerja Migran (PMI) kita, agar dipastikan bahwa kedepan tidak ada lagi yang berangkat secara unprosedural, tegas wagub.

“Pak kadis, saya tugaskan agar zero unprocedural migran, link and match kebutuhan dan ketersediaan naker, revitalisasi LTSA dan BLK harus bisa terealisasi di NTB,” pinta Wagub.

Menurutnya, di era Pasar kerja terbuka saat ini, NTB wajib menyiapkan dan menggunakan tenaga kerja lokal, seperti berbagai potensi yang ada di sekolah menengah kejuruan.

Misalnya persiapan untuk pembangunan Smelter di Sumbawa dan Moto GP Mandalika. Kebutuhan tenaga kerja terutama tenaga kerja lokal harus mulai direncanakan dengan riil dilapangan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB. I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH melaporkan kepada Wakil Gubernur, pihaknya kini sedang menata dan mengidentifikasi semua persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi.

Sejak dilantik sebulan lalu, kata Gede, pihaknya intens berkoordinasi dengan seluruh asosiasi dunia industri, guna mewujudkan link and match dengan dunia usaha.

Aryadi juga melaporkan terkait data pemulangan PMI asal NTB.

Menurutnya, dari sejumlah PMI purna ini, sudah banyak yang berhasil mengembangkan usaha mandiri di sektor formal maupun informal.

Mereka sukses karena setelah purna dari bekerja di luar negeri, mereka pulang membawa modal dan juga pengalaman kerja.

“Succes story ini tentunya bisa menginspirasi yang lain, dan kita semua untuk mengatasi kondisi krisis akibat pandemi Covid 19 sekarang ini,” terangnya.

Termasuk di Dinas Tenaga kerja ini, juga menyiapkan pelatihan wira usaha mandiri bagi para PMI kita yang sudah purna.

Dalam pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi, mantan Kadis Kominfotik ini menegaskan pihaknya tidak bisa bekerja sendiri. Pelibatan seluruh unsur menjadi kata kunci.

Ia menjelaskan, selain BLK milik Pemerintah Daerah dan BLK internasional di Lombok Timur, di NTB juga terdapat 315 LPKS, 104 diantaranya sudah terakreditasi.

Selama tahun 2020, sebanyak 10.202 pencari kerja yang sudah dilatih dengan dukungan 1.053 orang instruktur yang tersebar di NTB.

Sebagian dari para lulusan pelatihan kerja ini, atau sekitar 4 ribu lulusan pelatihan itu belum terserap kedalam dunia kerja.

Karena itu, Komitmen dari dunia industri untuk memberdayakan para naker lokal ini sangatlah diharapkan.***

Wagub NTB: Siapkan Tenaga Kerja yang Bisa Terserap Dunia Usaha

MATARAM.lombokjournal.com —

Untuk menyerap tenaga kerja yang telah dipersiapkan dalam berbagai program pelatihan, Wakil Gubernur Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, dapat meningkatkan penggalian kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja atau dunia usaha (link and match) ke depan.

Sehingga, program pelatihan tenaga kerja di NTB yang dilaksanakan Balai Latihan Kerja (BLK) dapat terserap oleh dunia usaha atau pasar kerja regional maupun nasional.

“Jangan sampai tenaga kerja yang dilatih, tidak dibutuhkan oleh dunia industri atau pasar kerja,” pesan Ummi Rohmi sapaan Wakil Gubernur Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, saat rapat koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jum’at (28/05/21) di Aula Pendopo Wagub.

Selain itu, menurut Wagub di era pasar kerja terbuka saat ini, NTB wajib menyiapkan dan menggunakan tenaga kerja lokal, misalnya; persiapan untuk pembangunan Smelter di Sumbawa dan MotoGP Mandalika.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH mengatakan, pihaknya sedang menata dan mengidentifikasi semua persoalan di dinas.

Termasuk saat ini sedang meningkatkan link and match dengan dunia usaha, agar pasar kerja yang tersedia dengan tenaga kerja yang disiapkan dan dilatih di BLK dapat sinkron.

Data tahun 2020-2021 menjelaskan ada sekitar 10 ribu calon tenaga yang dilatih di BLK, dan baru terserap sekitar 4.000 tenaga kerja. Itulah pentingnya ada match dan link dengan dunia usaha untuk hal ini.

“Di NTB ada 113 mitra kerja terakreditasi yang akan tingkatkan koordinasi serta link and match, agar serapan tenaga kerja tercapai,” pungkas Gede.

Edy@diskominfotik_ntb

Industrialisasi NTB, Pemda Dorong Masyarakat Manfaatkan STIPark

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mendorong pengembangan kawasan agroindustri dan industri kecil menengah (IKM), melalui program industrialisasi yang telah disahkan oleh Peraturan Daerah (Perda) Rencana Pembangunan Industri NTB tahun 2020.

Kehadiran Science, Tehnology, dan Industrial Park (STIPark) NTB diharapkan mampu menjadi sarana bagi masyarakat untuk berkreasi dan inovasi, melalui program inkubasi di STIPark.

Kepala UPTD STIPark Provinsi NTB, Roni Yuhaeri, A. Pi., M.Pi., mengungkapkan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah.

Terdapat empat komponen yang ada di STiPark yang saling berkaitan, yakni; akademisi, dunia usaha atau industri, pemerintah yang membuat regulasi serta masyarakat atau komunitas.

“Diharapkan infrastruktur yang ada di STIP, walau belum sempurna, diharapkan kita sudah memulainya sebagai ajang untuk bertukar pikiran,” kata Roni pada acara Bincang Gemilang edisi ke-2, Jumat (28/05/21) di Kantor Diskominfotik NTB.

Dengan adanya sentuhan teknologi terutama dimulai dari permesinan, Roni yakin produktifitas pengolahan dari berbagai potensi dapat meningkatkan efisiensi dan nilai ekonomi produk yang dihasilkan masyarakat.

“Banyaknya IKM yang masih menggunakan alat manual sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun apabila sudah menggunakan teknologi maka berbagai produk dapat dengan mudah diselesaikan,” pungkas Kepala STIPark NTB ini.

Turut hadir pada acara ini adalah Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Hj. Nuryanti, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Dr. Najamuddin Amy, dan beberapa narasumber dari IKM.

Diskminfo

Kawasan Budidaya Lobster Nasional di NTB Dibangun Tahun Ini

JAKARTA.lombokjournal.com —

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, menunjuk Provinsi NTB sebagai tempat budidaya lobster nasional pada bulan Maret lalu. Menindaklanjuti hal itu, Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah ‘jemput bola’ ke Jakarta guna membahas hal-hal strategis maupun teknis untuk mewujudkannya.

“Pak Menteri menegaskan kembali komitmen menjadikan NTB sebagai pusat budidaya Lobster nasional. Konkritnya mulai tahun ini akan dibangun kawasan budidaya terintegrasi, yaitu; Lobster Estate di Telong Elong Lombok Timur serta membangun Shrimp Estate di Samota” jelas Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB, Kamis (27/5) di Jakarta.

Bang Zul meyakini rencana pengembangan NTB sebagai pusat budidaya lobster nasional akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan penghasilan masyarakat.

Kemudian kendala-kendala yang dihadapi pemda dan pembudidaya lobster selama ini juga bisa tersolusikan.

Dengan membangun Lobster Estate, para nelayan dan pembudidaya akan didampingi oleh pemerintah, ada intervensi teknologi pembudidayaan. Lebih jauh nantinya akan ada sistem pemantauan harga, sehingga harga lobster lebih transparan dan stabil.

“Melalui program ini, proses produksi dan pemasaran akan terintegrasi, sehingga tingkat produktivitas dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat” ungkap doktor ekonomi industri tersebut.

Sementara itu, Menteri KKP menjelaskan alasan kuat mengapa NTB dijadikan pusat budidaya lobster di Indonesia. Sebab, NTB secara infrastruktur dan sumber daya manusia sudah memenuhi syarat, tinggal diperkuat.

Sedangkan pelaksanaan program pengembangan harus sesuai dengan prinsip ekonomi biru, sehingga produktivitas tambak-tambak budidaya lobster tidak mengancam kelestarian laut Lombok yang indah dan bersih.

“Di samping itu, program pengembangan harus membawa berkah bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun sosial” tambah Menteri Trenggono.

Sepanjang tahun lalu berdasarkan data Pemprov NTB, produktivitas budidaya di kampung lobster Lombok Timur mencapai 82.568 kilogram atau setara dengan nilai Rp. 41,28 miliar.

Hasil lobster ini dihasilkan oleh pembudidaya yang jumlahnya sekitar 147 kelompok, dengan total keramba jaring apung lebih dari 8.400 lubang.

Selain budidaya lobster, pertemuan dengan Menteri KKP juga membahas tentang rencana pengembangan budidaya udang dan rumput laut. Di NTB, ada beberapa kawasan yang dinilai oleh kementerian KKP sangat cocok untuk mengembangkan budidaya dua komoditas tersebut.

diskominfotikntb

MotoGP 2022 di NTB, Konektifitas Transportasi Dipercepat

JAKARTA.lombokjournal.com —

Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (kemenhub) mendukung penuh pengembangan sarana dan prasarana di Nusa tenggara Barat (NTB) untuk mensukseskan perhelatan event internasional MotoGP pada tahun 2022 mendatang.

Pembangunan konektifitas udara yang difokuskan pada perpanjangan runway dan perluasan terminal Bandara Internasional Zainudin Abdul Majdi (BIZAM) yang dikembangkan oleh Angkasa Pura ditargetkan selesai Agustus tahun ini.

Pembangunan infrastruktur darat juga akan mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi dan fasilitas keselamatan jalan, guna mendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika serta pengembangan manajemen rekayasa lalu lintas dan fasilitas keselamatan transportasi ketika penyelenggaraan MotoGP 2022.

Hal itu diungkapkan Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Ir. Budi Karya Sumadi saat bertemu Gubernur NTB, H. Dr. Zulkieflimansyah di Jakarta, Kamis (27/05).

Ir. Budi Karya Sumadi bersama Dr. Zulkieflimansyah

“Begitu juga pembangunan fasilitas keselamatan jalan dan alat angkut berupa bus-bus penumpang sedang disiapkan. InsyaAllah akan dicarikan dananya tahun ini dan sisanya tahun 2022, sehingga ketika MotoGP dilaksanakan pada bulan Maret tahun depan semuanya sudah siap,” ujar Menhub.

Selain itu, pengembangan infrastruktur laut dilakukan dengan mempercepat penyerahan Pengalihan Personil, Pembiayaan Sarana, dan Prasarana, Serta Dokumen (P3D) di 5 Pelabuhan Regional.

Di sisi lain, pembangunan sarana perhubungan laut khususnya di dermaga Gili Mas sudah mulai beroperasi. Dermaga pelabuhan Gili Mas juga sudah dikembangkan tahun lalu untuk kapal-kapal pesiar Cruise ukuran besar yang bisa juga dijadikan hotel terapung bagi ribuan penonton MotoGP.

“Kalau laut, relatif sudah cukup, terutama lintas penyeberangan dari Jawa dan Bali ke Lombok,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur NTB, H. Dr. Zulkieflimansyah menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat atas dukungan yang luar biasa terhadap pembangunan di NTB. Terutama dalam mendukung pengembangan fasilitas penunjang untuk mensukseskan perhelatan MotoGP yang akan digelar di Mandalika mendatang.

“Event internasional MotoGP ini bukan hanya milik masyarakat NTB, tetapi milik seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga dukungan semua pihak sangat diharapkan untuk sama-sama mensukseskannya,” pinta gubernur.

Gubernur NTB yang akrab disapa Dr. Zul, berharap perhelatan MotoGP bukan hanya sebagai olahraga balap sepeda motor kelas dunia semata, tetapi gelaran itu memiliki dampak yang besar bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat NTB khususnya, dan Indonesia pada umumnya.

Manikp@kominfo

Bupati KLU Lantik Direktur dan Dewan Pengawas Perumda Air Minum

TANJUNG.lombokjournal.com –

Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu SH melantik dan mengambil sumpah Firmansyah ST sebagai Direktur dan H Simparudin SH sebagai Ketua Dewan Pengawas Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung, Kabupaten Lombok Utara, Kamis (27/05/21).

Pelantikan dan pengambilan sumpah tertuang sesuai SK KPM Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung Nomor 800.13 tahun 2021 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Amerta Dayan Gunung masa jabatan 2021-2026.

Dan SK Nomor 800.12 tahun 2021 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Air Minum Amerta Dayan Gunung masa jabatan 2021-2025.

Bupati Djohan usai pelantikan menyampaikan selamat atas dilantiknya Direktur dan Dewas Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung atas amanah yang diemban.

Bupati berpesan agar menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Tujuan Perumda Air Minum turut melaksanakan pembangunan daerah dan pengembangan ekonomi sebagai perusahaan milik daerah.

Diharapkan perusahaan berkembang dalam pelayanan. Utamanya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih atau air minum, yang memenuhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas kebutuhan publik.

“Saya berharap direktur yang baru agar dalam menyelenggarakan pengelolaan, dan pembinaan perusahaan harus berdasarkan prinsip dan azas ekonomi yang sehat,” tandasnya.

Mengingat keberadaan Perumda dibiayai oleh pemerintah yang bersumber dari uang rakyat, diharapkan pengelolaannya memperhatikan akuntabilitas. Baik dalam aspek pengelolaan keuangan, aspek operasional, lantaran menentukan kinerja institusi dengan semangat baru.

Bupati berpesan kepada Dewan Pengawas Perumda selaku perwakilan Pemerintah Daerah untuk berperan aktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap manajerial Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung.

Selain itu juga aktif memberikan pertimbangan dan saran konstruktif, guna perbaikan institusi saat ini maupun di masa mendatang.

“Saya paham keberadaan air minum belum seutuhnya memenuhi harapan kita semua dan masyarakat. Dalam beberapa tahun ini, melihat kondisi keuangan juga menurun, pendapatan juga menurun. Ini merupakan tantangan dari Direktur dan Dewan Pengawas, bagaimana mampu mengelola dengan hasil yang diimpikan maupun mengelola perusahaan dengan lebih baik lagi,” kata bupati.

Ditekankan, pemanfaatan seluruh sumber daya di perusahaan daerah tersebut, untuk melayani masyarakat secara keseluruhan, memberikan pelayanan sebaik-baiknya.

“Saya yakin dan percaya, saudara bisa memimpin dan mengelola Perumda secara bersama, agar mampu mengemban tugas-tugas dengan baik. Untuk berkreativitas terus dalam rangka percepatan pembangunan daerah ini,” tuturnya.

Usai pelantikan Dirut Perumda Air Minum Dayan Gunung Firmansyah ST, kepada awak media bupati menyampaikan, tiap jabatan yang diberikan itu adalah amanah.

Karena itu, harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembankan.

“Perlu melakukan rapat koordinasi internal dengan dewan pengawas, agar lebih solid dan kompak melaksanakan program yang telah direncanakan,” imbuhnya.

Kegiatan berjalan lancar khidmat, dengan menerapkan protokol Kesehatan, dan diakhiri dengan ucapan selamat dan foto bersama.

Hadir pada acara tersebut, Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R ST MEng, Pj Sekda Drs H Raden Nurjati, Perwira Penghubung Dandim 1606/Lobar Mayor Infantri Sulistyo Catur Purnama, Wakapolres Lombok Utara Kompol Setia Wijatono SH, Inspektur Inspektorat H Zulpadli SE, Para Asisten, unsur Kepala OPD Kepala Bagian Lingkup Setda KLU, Para Camat serta tamu undangan.

wld

Angkatan Kerja Meningkat dan Pengangguran Menurun di NTB

MATARAM.lombokjournal.com —

Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BPS) yang dirilis oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) NTB, jumlah angkatan kerja pada periode Februari 2021 mencapai angka 2,75 juta orang, naik sekitar 58,14 ribu orang dibanding periode Agustus 2020 tahun lalu.

Sementara penduduk yang sudah bekerja sebanyak 2,64 juta orang, juga bertambah sekitar 62,49 ribu orang atau sebesar 2,43 persen jika dibandingkan dengan Agustus tahun lalu.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos, MM mengungkapkan, sejalan dengan kondisi tersebut, Tingkat Partisispasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat sebesar 0,87 persen poin.

Sementara Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2021 turun sebesar 0,25 persen poin, menjadi 3,97 persen dibandingkan dengan Agustus 2020. Artinya, persentase penduduk yang bekerja pada kegiatan informal meningkat sebesar 1,23 persen poin jika dibanding Agustus tahun lalu.

“Apabila kita melihat menurut tingkat pendidikan, maka TPT tertinggi terdapat pada penduduk dengan pendidikan tamatan Universitas, yaitu sebesar 7,07 persen,” ungkap Najamuddin di Mataram, Senin (24/05)

Menurutnya, sektor utama penyediaan lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 3,07 persen poin, penyediaan akomodasi dan makan minum sekitar 1,45 persen poin, dan jasa pendidikan naik menjadi 1,01 persen poin.

“Dari kondisi itu, ada dua perbedaan terkait jam kerjanya. Mulai dari pekerja penuh atau dengan jam kerja minimal 35 jam per minggu hingga pekerja tidak penuh atau jam kerja kurang dari 35 jam per minggu,” jelasnya.

Artinya, terdapat 1,40 juta orang atau sebesar 53,22 persen orang yang bekerja penuh atau dengan jam kerja minimal 35 jam per minggu. Sedangkan, para pekerja dengan waktu tidak penuh sebanyak 1,23 juta orang atau sekitar 46,78 persen. Terdiri dari 406,57 ribu orang setengah penganggur dan 827,64 ribu orang bekerja paruh waktu.

Di sisi lain, terdapat 297,85 ribu orang (7,73 persen) penduduk usia kerja yang terkena dampak pandemi Covid-19. Diantaranya, terdiri dari 23,08 ribu orang yang menganggur dan Bukan Angkatan Kerja (BAK) sebanyak 10,70 ribu orang.

Sementara yang tidak bekerja karena pandemi mencapai 16,61 ribu orang dan penduduk bekerja yang mengalami pekerja pengurangan jam kerja sebanyak 247,46 ribu orang.

Manikp@kominfo

Petani Gumantar Praktikkan Tanaman Tumpang Sari

TANJUNG.lombokjournal.com –

Petani Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara memperoleh hasil panen menggembirakan dengan mempraktikkan model tanaman tumpeng sari jagung dengan tanaman kacang-kacangan.

Tanaman utama tumpang sari dengan tanaman kacang kacangan saling bersinergi. Karena tanaman kacang tanah mampu melengkapi kebutuhan nitrogen yang dibutuhkan tanaman jagung, untuk menunjang pertumbuhan tingginya.

Kepada wartawan lombokjournal.com salah satu wakil petani yang merangkap Kepala Dusun Amor Amor, Ahmad Sopyan Alyubi, S.Pt, mengaku, umumnya petani di wilayahnya menerapkan pola tanam sistim tumpang sari ini.

Ahmad Sopyan bersyukur, upaya yang dilakukan masyarakat petani di wilayahnya, sehingga mereka rata rata tidak kesulitan dengan biaya sehari hari dan biaya sekolah anak mereka.

“Hasil satu jenis tanaman tumpang sari seperti kacang-kacangan saja sudah lebih dari cukup,” kata Ahmad Sopyan Alyubi.

Hal senada juga disampaikan petani lainnya, Bapak Yardi. Dituturkan, dari hasil tanaman jagung saja pada lahan seluas 6 hektar, hasil panennya mencapai 29 ton.

Pembina petani dari Dinas DKKP Lombok Utara

Dengan harga penjualan rata rata Rp 4.500/kg, maka jual 29 ton bila dirupiahkan jumlahnya bisa mencapai Rp 130.500.000,-

Menurut Yardi, untuk melakukan tanaman tumpeng sari di lahannya ia mengeluarkan biaya produksi sekitar Rp 47.000.000.-

Hasil panen yang didapatnya itu pun belum terhitung dari hasil kacang-kacangan, seperti kacang tanah, kacang tolo, dan lain lain.

“UNtuk hasil cabe rawit, tomat, terong Panjang, bisa untuk kensumsi sendiri,” kata Yardi.

Masuk musim kemarau

Tumpang sari erat dengan prinsip saling tumpang dan saling mendukung. Dua jenis tanaman itu saling melengkapi dan mendukung siklus pertumbuhan satu sama lain.

Sistem tanaman tumpang sari merupakan perpaduan antara tanaman “tumpang” berarti pendamping, dan “sari” berarti utama. Kedua tanaman itu saling mendukung atau simbiosis mutualistis.

Untuk melakukan tumpang sari antara tanaman jagung dan kacang tanah, sebaiknya dipilih bulan yang memasuki musim kemarau, karena di musim panas baik untuk pertumbuhan tanaman jagung dan kacang tanah.

Hal ini disampaikan Plt. Kadis Ketahanan Pangan, Pertanian dan Holti (DKPP) Lombok Utara, EVI Winarni,SP, M.Si, Jum’at (21/05/21).

Berangkat dari keberhasilan petani binaan Dinas DKKP terhadap model tanaman jagung tumpang sari dengan kacang kacangan di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, Evi Winarni memerintahkan Kabid, Stafnya dan penyuluh swadaya DKPP KLU. turun langsung ke lokasi melakukan pendampingan secara kontinyu, sekaligus menyerap aspirasi petani itu sendiri.

Mereka terdiri dari Kabid Peternakan, Raden Adi Dharmawangsa, SPt, Plt.Kabit Pertanian Sugiartadi,SP, Aki Suharti,SPt. Wakil Komisi Penyuluhan, Jaharudin,S.sos, Jum’at (21/05).

Ke empat tugas pertanian yang turun ke lapangan masing masing menjelaskan tentang tahapan pengolahan lahan, jenis bibit, jarak tanam, hingga perawatan dan panen jagung yang saat ini sedang berlangsung di KLU.

Ang