Pemprov NTB Tempuh Addendum Terkait Kontrak PT GTI

MATARAM.lombokjournal.com —

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akhirnya memilih proses Addendum dalam penyelesaian perkara investor PT Gili Trawangan Indah (PT GTI).

Gubernur DR. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc. mengatakan, penyelesaian dengan Adendum dalam kontrak atau surat perjanjian dengan PT GTI berarti tambahan klausul atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya. Namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.

“Pemerintah provinsi memilih penyelesaian ini dengan pertimbangan matang bersama Kejaksaan Tinggi,” ujar Gubernur dalam keterangan pers di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis (03/06).

Gubernur menjelaskan, beberapa pilihan lain seperti pemutusan kontrak dan berperkara di pengadilan telah menjadi pertimbangan. Opsi ini dipilih dengan tiga hal pokok yakni tidak merugikan pemerintah daerah sebagai pemilik aset, tetap menghargai perjanjian kerjasama dengan investor serta tidak merugikan masyarakat yang telah menempati sebagian lahan PT GTI.

Untuk itu, Sekretaris Daerah, Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M.Si., memastikan minggu depan akan ada penandatanganan pokok pokok kesepakatan dengan PT GTI dan terus berproses sampai dengan kesepakatan yang memuaskan semua pihak.

“Semua sedang berproses sekarang dan sebelum Agustus sudah final”, sebut Sekda.

Ditambahkan Sekda, poin penting adalah bahwa selama ini PT GTI tidak mengelola aset lahan di Gili Trawangan. Oleh karena itu opsi Addendum ini juga akan mengatur ulang kesepakatan baru dari kontrak yang telah ada dengan aturan hukum yang berlaku kekinian.

jm@diskominfotikntb

Ketua Dekranasda NTT Kagumi Produk Kerajinan NTB

MATARAM.lombokjournal.com —

Ketua Dekranasda NTT, Julie Sutrisno Laiskodat, berkomentar kagum pada potensi kerajinan daerah yang mampu diangkat oleh Dekranasda Provinsi NTB.

“Saya kagum akan banyak hal yang ada di NTB dan saya mendapatkan ilmu yang sangat banyak sekali. Dekranasda NTB mampu mengangkat potensi kerajinan yang beranekaragam dan memiliki daya saing yang tidak kalah dengan luar negeri,” kata Julie saat berkunjung ke Balai Kriya Provinsi NTB, Rabu (02/06/21).

Julie salut kepada Dekranasda NTB yang berhasil menggali dan mengangkat berbagai potensi kerajinan yang ada di daerah NTB.

Ia mengakui, selama ini banyak produk yang Julie temui di luar negeri sebenarnya juga sama kualitasnya dengan produk yang ada di Provinsi NTB.

“Saya salut banget, karena Dekranasda NTB mampu menggali berbagai potensi kerajinan, dan banyak produk yang saya beli di luar negeri sebenarnya ada di NTB. Hal ini membuktikan bahwa produk NTB sama kualitasnya dengan luar negeri. Contohnya seperti furniture yang saya beli di Cina sama halusnya dengan yang ada di NTB,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Dekranasda NTB, Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah mengaku bangga dapat dikunjungi oleh Ketua Dekranasda NTT yang juga menjabat sebagai Anggota DPR RI ini.

Dengan kunjungan itu dapat saling berbagi pengalaman dan ilmu yang bisa diterapkan dalam mengembangkan berbagai kerajinan lokal.

“Senang sekali dan bangga dikunjungi Ibu. Senang sekali bisa saling berbagi karena banyak ilmu yang bisa kita saling sharing,” tutup Bunda Niken sapaan akrabnya.

Ser

diskominfotik

Bank Indonesia Optimis, Pertumbuhan Ekonomi NTB Meningkat

Penilaian Bank Indonesia, kolaborasi bersama Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, institusi vertikal, BUMN dan perbankan, mempercepat ekonomi NTB jadi lebih baik

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB Heru Saptaji optimis, proyeksi pertumbuhan ekonomi NTB akhir 2021 akan meningkat.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan I 2021 sudah menunjukkan arah perbaikan yang signifikan. Sebelumnya, kontraksinya berada pada minus 3,03 persen, menyusut menjadi minus 1,13 persen (y on y) tahun 2021.

“Insya Allah pada triwulan II dan III hingga keseluruhan tahun 2021 akan terus membaik. Sehingga perspektif pertumbuhan ekonomi NTB akan kembali positif 3,8 hingga 4,2 persen,” ungkapnya.

Heru menyampaikannya dalam laporan perkembangan perekonomian NTB bersama Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, kepala OJK, kepala institusi vertikal, BUMN, kepala cabang perbankan serta puluhan kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB di Kantor BI NTB, Senin (31/05/21).

Menurutnya, semangat sinergi antar semua pihak dengan meningkatkan kolaborasi menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah yang lebih baik lagi ke depan.

Baik itu kolaborasi bersama Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, institusi vertikal, BUMN dan perbankan agar bagaimana merealisasikan dan mempercepat ekonomi yang lebih baik lagi.

“Semoga dengan kesamaan visi dan semangat akan membawa perbaikan kinerja perekonomian di NTB yang lebih sejahtera bagi kehidupan masyarakat,” teranngnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB telah merilis pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB pada 05 Mei 2021.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB triwulan 1 tahun 2021 terhadap triwulan IV tahun 2020 diwarnai faktor musiman pada kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tumbuh 10,95 persen.

Pertumbuhan positif juga terjadi pada kategori jasa lainnya sebesar 5,67 persen.

Kategori transportasi dan pergudangan sebesar 4,85 persen. Begitu juga kategori pengadaan listrik dan gas sebesar 3,20 persen dan kategori jasa Kesehatan serta kegiatan sosial sebesar 2,98 persen.

Pertumbuhan positif pada sejumlah kategori lapangan usaha tersebut tidak cukup menahan terjadinya kontraksi ekonomi Provinsi NTB pada triwulan 1 tahun 2021, yaitu sebesar 3,30 persen.

Kondisi tersebut disebabkan oleh terjadinya kontraksi ekonomi pada sejumlah kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar.

Seperti kategori pertambangan dan penggalian 10,18 persen, kontruksi sebesar 15,42 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum 8,98 persen. Sedangkan kategori administrasi, pertahanan dan jaminan sosial wajib 13,19 persen.

Manikp

@kominfo

Wagub NTB: Raperda Tembakau & Mutu Pangan Bisa Lindungi Petani, Pengusaha & Masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang usaha budidaya dan kemitraan perkebunan tembakau virginia, serta Raperda tentang penjaminan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan, pada rapat paripurna ke-4 DPRD NTB, masa persidangan II tahun 2021, di ruang rapat paripurna, Senin (31/5/2021)

Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi, M. Pd, dalam sambutannya menyatakan bahwa dua Raperda yang telah disetujui DPRD NTB diharapkan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi para petani tembakau dan dapat melindungi masyarakat dari konsumsi pangan yang aman, halal, bermutu, bergizi seimbang, serta jaminan pemasaran pangan produksi lokal di daerah.

“Semoga dua Raperda tersebut dapat menjamin kedudukan para pelaku usaha tembakau dan mampu memberi manfaat yang besar bagi pencapaian kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera “, harap Sitti Rohmi.

Diakhir sambutannya, Sitti Rohmi menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada anggota dewan yang tergabung dalam pansus atas kontribusi pemikiran, ide dan gagasannya, termasuk para pimpinan perangkat daerah yang telah mengawal raperda.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH menyampaikan dalam rapat tersebut disampaikan laporan pansus dan keputusan DPRD Prov NTB tentang persetujuan terhadap dua raperda, di antaranya satu raperda prakarsa DPRD Provinsi NTB dan satu raperda prakarsa Gubernur NTB, akhirnya disetujui untuk diundangkan.

“Kita semua berharap setiap produk yang telah diundangkan, ke depan dapat melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi kesejahteraan masyarakat NTB”, kata ketua DPRD.

Sementara itu, mewakili Pansus I DPRD Provinsi NTB Sudirsah sujanto, S. Pd. B.s.ip dalam laporannya menyampaikan bahwa Raperda tentang Penjaminan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan ini menegaskan bahwa Pemda Provinsi NTB berkewajiban melakukan pengaturan dalam bentuk perda untuk menjamin keamanan pangan untuk masyarakat.

“Tentunya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari resiko gangguan kesehatan dan meningkatkan daya saing dan perluasan akses pasar produk daerah di NTB,” jelasnya

Sedangkan Mewakili Pansus II DPRD Provinsi NTB Lalu Satriawandi, ST. dalam laporannya menyampaikan bahwa Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2006 tentang usaha budidaya dan kemitraan perkebunan tembakau virginia menegaskan bahwa dalam rangka penyempurnaan penyusunan, supaya dicantumkan aturan tentang adanya penyiapan dan edukasi sejak awal supaya petani dapat melakukan rencana penanaman tembakau secara rasional dan menentukan resiko bisnis sejak awal.

“Selain itu, perlu pula diatur tentang tanggungjawab fasilitasi dan pembinaan bagi petani agar sejak awal, memiliki komoditi andalan lainnya untuk diusahakan,” tandasnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi, Sekda NTB, Kepala Pengadilan Tinggi, Kepala Kejari, Perwakilan Danrem, Danlanad, Danlanad, Polda NTB Kepala OPD lingkup Pemprov, Ketua KI, KPID NTB dan Insan Pers.

edy@diskominfotikntb

Gubernur NTB Ingatkan Kolaborasi dan Inovasi Dunia Usaha

LOBAR.lombokjournal.com —

Di masa pandemi, penting bagi pengusaha berkolaborasi dan menemukan inovasi.

Hal itu dikatakan Gubernur DR Zulkieflimansyah terkait ekonomi dan dunia usaha yang sedang lesu akibat bencana virus Covid 19.

Namun, kata Gubernur, banyak juga pengusaha yang menemukan bisnis bisnis baru yang mengantarnya tidak hanya bertahan tapi juga sebagai pemenang.

“Penting untuk tetap bersama sama di masa sulit dan saling membantu. Karena tidak sedikit juga pengusaha yang sukses dengan usaha baru yang sesuai tuntutan era pandemic,” ujar Gubernur.

Ia menyampaikannya saat menghadiri silaturahmi Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) di Hotel Holiday Resort, Senggigi, Lombok Barat (29/05/21).

Dikatakan, pengusaha saat ini sulit menyelamatkan usaha dan karyawan yang bekerja.

Dalam pasang surut dunia usaha, keduanya menjadi tantangan ketika sedang berada di puncak atau dalam kondisi buruk. Oleh karena itu pengelolaan keuangan yang baik sangat dibutuhkan.

Hal lain menurut Gubernur, memanfaatkan situasi pandemi agar menjadi berkah. Caranya, dengan berinovasi menciptakan bisnis baru.

Dan selalu mempertahankan silaturahmi, kerjasama dan kolaborasi di antara komunitas pengusaha.

“Saya tetap percaya pandemi akan segera berlalu dan kita semua kembali berusaha seperti biasa,” kata Gubernur.

Ketua Umum Japnas, I Made Aryanas mengakui, sebagai organisasi pengusaha yang baru, Japnas belum banyak berkembang di NTB.

Sejak dibentuknya Japnas NTB pada April 2018 silam, kondisi akibat gempa dan pandemi menjadi tantangan dunia usaha NTB.

Karena itu, kepengurusan Japnas NTB diberikan kelonggaran oleh induknya untuk menyelamatkan usaha masing masing.

“Japnas pusat sendiri baru berdiri 2015 lalu. Bencana gempa dan pandemi membuat tekanan jadi lebih tinggi sehingga organisasi berjalan lambat bahkan untuk menggelar silaturahmi”, ujar Aryanas.

Saat ini Japnas NTB beranggotakan 60 orang termasuk pengurus dan partisipan, yang diketuai pengusaha jamu Nasrin H Mukhtar dari 20 pengurus wilayah Japnas se Indonesia.

Japnas seperti dikatakan Aryanas adalah organisasi pengusaha yang fokus pada business matching dan sinergitas termasuk membuat bisnis bisnis baru di era new normal.

Salah satunya bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pengembangan UKM. Berkolaborasi dengan MBlock, sebuah marketplace offline di Jakarta, Japnas mengajak UKM untuk peningkatan produktifitas dan branding untuk pasar nasional.

“Ya jadi salesman untuk UKM lah agar makin dikenal dan diperluas pemasarannya,” ujar Aryanas.

Kompetensi Naker Harus “Link and Match” dengan Industri

MATARAM.lombokjournal.com —

Wakil Gubernur Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, minta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi NTB membangun kolaborasi dengan banyak pihak.

Dan meningkatkan penggalian kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja atau dunia usaha agar link and match ke depannya.

“Disnaker harus membangun sinergi dengan seluruh stake holder terkait. Libatkan dan optimalkan semua BLK Provinsi, BLK milik Kabupaten/Kota dan lembaga Pelatihan kerja swasta (LPKS), termasuk pelibatan instruktur dari dunia industri sehingga Naker yang telah lulus pelatihan kerja bisa langsung terserap kedalam dunia kerja,” pinta Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi.

Ia menyampaikannya saat memberikan arahan kepada seluruh pejabat struktural Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, di aula Pendopo Wagub di Mataram, Jum’at (28/05/21).

Umi Rohmi kembali mengingatkan, Disnakertrans NTB memiliki tugas dan fungsi yang strategis dengan tantangan dan permasalahan yang sangat kompleks.

Tugas itu, mulai dari penyediaan kesempatan kerja dan lapangan usaha, penyiapan naker kompeten/terampil. Juga mengatur penempatan kerja hingga perlindungan dan jaminan kesejahteraan social, serta hak-hak pekerja kita harus diperhatikan semuanya.

Termasuk perlindungan terhadap para pekerja Migran (PMI) kita, agar dipastikan bahwa kedepan tidak ada lagi yang berangkat secara unprosedural, tegas wagub.

“Pak kadis, saya tugaskan agar zero unprocedural migran, link and match kebutuhan dan ketersediaan naker, revitalisasi LTSA dan BLK harus bisa terealisasi di NTB,” pinta Wagub.

Menurutnya, di era Pasar kerja terbuka saat ini, NTB wajib menyiapkan dan menggunakan tenaga kerja lokal, seperti berbagai potensi yang ada di sekolah menengah kejuruan.

Misalnya persiapan untuk pembangunan Smelter di Sumbawa dan Moto GP Mandalika. Kebutuhan tenaga kerja terutama tenaga kerja lokal harus mulai direncanakan dengan riil dilapangan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB. I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH melaporkan kepada Wakil Gubernur, pihaknya kini sedang menata dan mengidentifikasi semua persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi.

Sejak dilantik sebulan lalu, kata Gede, pihaknya intens berkoordinasi dengan seluruh asosiasi dunia industri, guna mewujudkan link and match dengan dunia usaha.

Aryadi juga melaporkan terkait data pemulangan PMI asal NTB.

Menurutnya, dari sejumlah PMI purna ini, sudah banyak yang berhasil mengembangkan usaha mandiri di sektor formal maupun informal.

Mereka sukses karena setelah purna dari bekerja di luar negeri, mereka pulang membawa modal dan juga pengalaman kerja.

“Succes story ini tentunya bisa menginspirasi yang lain, dan kita semua untuk mengatasi kondisi krisis akibat pandemi Covid 19 sekarang ini,” terangnya.

Termasuk di Dinas Tenaga kerja ini, juga menyiapkan pelatihan wira usaha mandiri bagi para PMI kita yang sudah purna.

Dalam pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi, mantan Kadis Kominfotik ini menegaskan pihaknya tidak bisa bekerja sendiri. Pelibatan seluruh unsur menjadi kata kunci.

Ia menjelaskan, selain BLK milik Pemerintah Daerah dan BLK internasional di Lombok Timur, di NTB juga terdapat 315 LPKS, 104 diantaranya sudah terakreditasi.

Selama tahun 2020, sebanyak 10.202 pencari kerja yang sudah dilatih dengan dukungan 1.053 orang instruktur yang tersebar di NTB.

Sebagian dari para lulusan pelatihan kerja ini, atau sekitar 4 ribu lulusan pelatihan itu belum terserap kedalam dunia kerja.

Karena itu, Komitmen dari dunia industri untuk memberdayakan para naker lokal ini sangatlah diharapkan.***

Wagub NTB: Siapkan Tenaga Kerja yang Bisa Terserap Dunia Usaha

MATARAM.lombokjournal.com —

Untuk menyerap tenaga kerja yang telah dipersiapkan dalam berbagai program pelatihan, Wakil Gubernur Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, dapat meningkatkan penggalian kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja atau dunia usaha (link and match) ke depan.

Sehingga, program pelatihan tenaga kerja di NTB yang dilaksanakan Balai Latihan Kerja (BLK) dapat terserap oleh dunia usaha atau pasar kerja regional maupun nasional.

“Jangan sampai tenaga kerja yang dilatih, tidak dibutuhkan oleh dunia industri atau pasar kerja,” pesan Ummi Rohmi sapaan Wakil Gubernur Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, saat rapat koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jum’at (28/05/21) di Aula Pendopo Wagub.

Selain itu, menurut Wagub di era pasar kerja terbuka saat ini, NTB wajib menyiapkan dan menggunakan tenaga kerja lokal, misalnya; persiapan untuk pembangunan Smelter di Sumbawa dan MotoGP Mandalika.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH mengatakan, pihaknya sedang menata dan mengidentifikasi semua persoalan di dinas.

Termasuk saat ini sedang meningkatkan link and match dengan dunia usaha, agar pasar kerja yang tersedia dengan tenaga kerja yang disiapkan dan dilatih di BLK dapat sinkron.

Data tahun 2020-2021 menjelaskan ada sekitar 10 ribu calon tenaga yang dilatih di BLK, dan baru terserap sekitar 4.000 tenaga kerja. Itulah pentingnya ada match dan link dengan dunia usaha untuk hal ini.

“Di NTB ada 113 mitra kerja terakreditasi yang akan tingkatkan koordinasi serta link and match, agar serapan tenaga kerja tercapai,” pungkas Gede.

Edy@diskominfotik_ntb

Industrialisasi NTB, Pemda Dorong Masyarakat Manfaatkan STIPark

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mendorong pengembangan kawasan agroindustri dan industri kecil menengah (IKM), melalui program industrialisasi yang telah disahkan oleh Peraturan Daerah (Perda) Rencana Pembangunan Industri NTB tahun 2020.

Kehadiran Science, Tehnology, dan Industrial Park (STIPark) NTB diharapkan mampu menjadi sarana bagi masyarakat untuk berkreasi dan inovasi, melalui program inkubasi di STIPark.

Kepala UPTD STIPark Provinsi NTB, Roni Yuhaeri, A. Pi., M.Pi., mengungkapkan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah.

Terdapat empat komponen yang ada di STiPark yang saling berkaitan, yakni; akademisi, dunia usaha atau industri, pemerintah yang membuat regulasi serta masyarakat atau komunitas.

“Diharapkan infrastruktur yang ada di STIP, walau belum sempurna, diharapkan kita sudah memulainya sebagai ajang untuk bertukar pikiran,” kata Roni pada acara Bincang Gemilang edisi ke-2, Jumat (28/05/21) di Kantor Diskominfotik NTB.

Dengan adanya sentuhan teknologi terutama dimulai dari permesinan, Roni yakin produktifitas pengolahan dari berbagai potensi dapat meningkatkan efisiensi dan nilai ekonomi produk yang dihasilkan masyarakat.

“Banyaknya IKM yang masih menggunakan alat manual sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun apabila sudah menggunakan teknologi maka berbagai produk dapat dengan mudah diselesaikan,” pungkas Kepala STIPark NTB ini.

Turut hadir pada acara ini adalah Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Hj. Nuryanti, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Dr. Najamuddin Amy, dan beberapa narasumber dari IKM.

Diskminfo

Kawasan Budidaya Lobster Nasional di NTB Dibangun Tahun Ini

JAKARTA.lombokjournal.com —

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, menunjuk Provinsi NTB sebagai tempat budidaya lobster nasional pada bulan Maret lalu. Menindaklanjuti hal itu, Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah ‘jemput bola’ ke Jakarta guna membahas hal-hal strategis maupun teknis untuk mewujudkannya.

“Pak Menteri menegaskan kembali komitmen menjadikan NTB sebagai pusat budidaya Lobster nasional. Konkritnya mulai tahun ini akan dibangun kawasan budidaya terintegrasi, yaitu; Lobster Estate di Telong Elong Lombok Timur serta membangun Shrimp Estate di Samota” jelas Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB, Kamis (27/5) di Jakarta.

Bang Zul meyakini rencana pengembangan NTB sebagai pusat budidaya lobster nasional akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan penghasilan masyarakat.

Kemudian kendala-kendala yang dihadapi pemda dan pembudidaya lobster selama ini juga bisa tersolusikan.

Dengan membangun Lobster Estate, para nelayan dan pembudidaya akan didampingi oleh pemerintah, ada intervensi teknologi pembudidayaan. Lebih jauh nantinya akan ada sistem pemantauan harga, sehingga harga lobster lebih transparan dan stabil.

“Melalui program ini, proses produksi dan pemasaran akan terintegrasi, sehingga tingkat produktivitas dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat” ungkap doktor ekonomi industri tersebut.

Sementara itu, Menteri KKP menjelaskan alasan kuat mengapa NTB dijadikan pusat budidaya lobster di Indonesia. Sebab, NTB secara infrastruktur dan sumber daya manusia sudah memenuhi syarat, tinggal diperkuat.

Sedangkan pelaksanaan program pengembangan harus sesuai dengan prinsip ekonomi biru, sehingga produktivitas tambak-tambak budidaya lobster tidak mengancam kelestarian laut Lombok yang indah dan bersih.

“Di samping itu, program pengembangan harus membawa berkah bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun sosial” tambah Menteri Trenggono.

Sepanjang tahun lalu berdasarkan data Pemprov NTB, produktivitas budidaya di kampung lobster Lombok Timur mencapai 82.568 kilogram atau setara dengan nilai Rp. 41,28 miliar.

Hasil lobster ini dihasilkan oleh pembudidaya yang jumlahnya sekitar 147 kelompok, dengan total keramba jaring apung lebih dari 8.400 lubang.

Selain budidaya lobster, pertemuan dengan Menteri KKP juga membahas tentang rencana pengembangan budidaya udang dan rumput laut. Di NTB, ada beberapa kawasan yang dinilai oleh kementerian KKP sangat cocok untuk mengembangkan budidaya dua komoditas tersebut.

diskominfotikntb

MotoGP 2022 di NTB, Konektifitas Transportasi Dipercepat

JAKARTA.lombokjournal.com —

Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (kemenhub) mendukung penuh pengembangan sarana dan prasarana di Nusa tenggara Barat (NTB) untuk mensukseskan perhelatan event internasional MotoGP pada tahun 2022 mendatang.

Pembangunan konektifitas udara yang difokuskan pada perpanjangan runway dan perluasan terminal Bandara Internasional Zainudin Abdul Majdi (BIZAM) yang dikembangkan oleh Angkasa Pura ditargetkan selesai Agustus tahun ini.

Pembangunan infrastruktur darat juga akan mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi dan fasilitas keselamatan jalan, guna mendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika serta pengembangan manajemen rekayasa lalu lintas dan fasilitas keselamatan transportasi ketika penyelenggaraan MotoGP 2022.

Hal itu diungkapkan Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Ir. Budi Karya Sumadi saat bertemu Gubernur NTB, H. Dr. Zulkieflimansyah di Jakarta, Kamis (27/05).

Ir. Budi Karya Sumadi bersama Dr. Zulkieflimansyah

“Begitu juga pembangunan fasilitas keselamatan jalan dan alat angkut berupa bus-bus penumpang sedang disiapkan. InsyaAllah akan dicarikan dananya tahun ini dan sisanya tahun 2022, sehingga ketika MotoGP dilaksanakan pada bulan Maret tahun depan semuanya sudah siap,” ujar Menhub.

Selain itu, pengembangan infrastruktur laut dilakukan dengan mempercepat penyerahan Pengalihan Personil, Pembiayaan Sarana, dan Prasarana, Serta Dokumen (P3D) di 5 Pelabuhan Regional.

Di sisi lain, pembangunan sarana perhubungan laut khususnya di dermaga Gili Mas sudah mulai beroperasi. Dermaga pelabuhan Gili Mas juga sudah dikembangkan tahun lalu untuk kapal-kapal pesiar Cruise ukuran besar yang bisa juga dijadikan hotel terapung bagi ribuan penonton MotoGP.

“Kalau laut, relatif sudah cukup, terutama lintas penyeberangan dari Jawa dan Bali ke Lombok,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur NTB, H. Dr. Zulkieflimansyah menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat atas dukungan yang luar biasa terhadap pembangunan di NTB. Terutama dalam mendukung pengembangan fasilitas penunjang untuk mensukseskan perhelatan MotoGP yang akan digelar di Mandalika mendatang.

“Event internasional MotoGP ini bukan hanya milik masyarakat NTB, tetapi milik seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga dukungan semua pihak sangat diharapkan untuk sama-sama mensukseskannya,” pinta gubernur.

Gubernur NTB yang akrab disapa Dr. Zul, berharap perhelatan MotoGP bukan hanya sebagai olahraga balap sepeda motor kelas dunia semata, tetapi gelaran itu memiliki dampak yang besar bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat NTB khususnya, dan Indonesia pada umumnya.

Manikp@kominfo