Fiber Optik di Mandalika Tuntas September 2021

LOTENG.lombokjournal.com ~ PT Telekomunikasi (Telkom) Indonesia memastikan infrastruktur telekomunikasi di KEK Mandalika akan diperkuat dengan fiber optik atau Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL).

Pemasangan fiber optik yang ditargetkan rampung September tahun ini, untuk menunjang kelancaran akses internet menjelang World Superbike pada November 2021 mendatang dan event MotoGP pada Maret 2022.

Fiber Optik di MandalikaDirektur Network & IT Solution PT Telkom Indonesia, Herlan Wijanarko, menjelaskan, bahwa Telkom juga akan membangun akses fiber optik transport ke arah Mandalika dengan dua kaki yang diambil dari dua Sentral Telepon Otomat (STO).

Yaitu, dari arah Selong Lombok Timur dan Gerung, sehingga kemungkinan black out nya sangat kecil. Langkah ini untuk menjamin kebutuhan jaringan internet di kawasan Mandalika.

“Sekarang kita sudah mulai membangun SKKL dari Mandalika ke Bali. Jadi nanti ke arah Bali ada dua kaki kabel fiber optik. Kemudian kita perbaiki konektiviti Lombok ke arah luar sehingga peluang Lombok untuk black out sangat kecil,” ungkapnya saat mengunjungi sirkuit MotoGP Mandalika, di Lombok Tengah, Kamis (10/06).

Dengan begitu maka akses jaringan internet fiber optik, di dalam kawasan maupun diluar, sangat cepat. Aksesnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar, baik untuk perumahan dan lain-lain.

“Sehingga Telkom memastikan kebutuhan internet dapat terwujud untuk mensukseskan program pembangunan di kawasan Mandalika,” jelas Herlan.

BACA JUGA:

Dalam kunjungan tersebut, PT Telkom Indonesia juga mengunjungi Credit Limit Supervision (CLS) atau kantor layanan monitoring terhadap batasan penggunaan pemakaian pascabayar/Kartu Halo baik di dalam negeri dan di luar negeri.

Termasuk melihat kabel landing station fiber optik dari laut ke darat di sekitar dermaga nelayan di pantai Kuta Mandalika.

diskominfotikntb




Addendum Pengelolaan Gili Trawangan Ditandatangani

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) menandatangani berita acara kesepakatan pokok-pokok addendum perjanjian kontrak produksi.

Sedikitnya sembilan kesepakatan dalam addendum kontrak produksi pengelolaan aset lahan seluas 65 Ha di Gili Trawangan akan dibahas berkelanjutan antara tim Pemprov NTB yang diketuai oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) sebagai pengacara negara bersama pengusaha Winoto dan direksi PT. GTI.

Beberapa diantaranya adalah perubahan kontrak kerjasama dan besaran retribusi PT GTI selama 25 tahun beroperasi.

addendum
Gubernur NTB dan PT GTI saat menandatangani addendum

“Pemerintah memutuskan upaya addendum dengan komitmen PT GTI siap membangun dan mengelola izin investasi yang sudah diberikan”, tegas Gubernur H. Zulkieflimansyah, di Aula Kantor Kejati, Kamis (20/06).

Gubernur mengatakan, komitmen melanjutkan pengelolaan aset dalam kontrak kerjasama sampai dengan 2026 itu menjadi salah satu kesepakatan yang akan dibahas dan dituangkan dalam addendum.

BACA JUGA:

Sekretaris Daerah, H. Lalu Gita Ariadi menjelaskan, pembahasan direncanakan selesai pada Agustus mendatang, termasuk ketentuan mengenai hak dan kewajiban terkait komitmen investasi.

Adapun mengenai retribusi juga akan disepakati sesuai aturan hukum yang berlaku serta kesepakatan mengenai pengusaha maupun pengusaha yang saat ini menempati lahan PT. GTI untuk diberikan masa transisi penghentian usaha mereka.

“Bahkan kalau diperlukan, kontrak kerjasama bisa diperbaharui jika klausul lama dianggap tidak lagi sesuai dengan kesepakatan dua pihak”, jelasnya.

diskominfotikntb




UMKM Didorong Naik Kelas dan Semakin Profesional

MATARAM.lombokjournal.com ~ UMKM terus menjadi perhatian Bank Indonesia (BI) dalam berkontribusi demi pengembangan ekonomi masyarakat di daerah, salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi mengatakan bahwa UMKM termasuk salah satu tulang punggung perekonomian daerah.

“Apabila kita dorong UMKM naik kelas, dan semakin profesional, maka tentunya akses keuangan, inkuisi juga menjadi faktor penting,” kata Rosmaya saat membuka kegiatan Webinar Trasnformasi Bali Nusra bertajuk ”Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Daerah” yang berlangsung secara virtual, Rabu (09/06/2021).

Rosmaya mengungkapkan bahwa BI dalam mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menggunakan instrumen bauran kebijakan BI, di antaranya stabilitas dan pelonggaran kebijakan moniter, relaksasi kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran dan mengembangkan UMKM, ekonomi serta keuangan Syariah, dan pendalaman pasar keuangan, dengan berkoordinasi bersama pemerintah dan institusi lain.

“Upaya pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan berkoordinasi bersama pemerintah dan komite stabilitas sistem keuangan,” jelasnya.

BACA JUGANTB Perkuat Fondasi Ekonomi Melalui Industrialisasi

Sementara itu, Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, mengapresiasi sinergitas bersama BI. Kegiatan pengembangan UMKM oleh BI difokuskan pada 3 aspek yaitu; pengendalian inflasi, peningkatan ekspor serta penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.

UMKM didorong Naik Kelas
H. Zulkieflimansyah

Selain itu, BI memiliki 3 pilar utama yang menjadi landasan yaitu; penguatan korporatisasi, peningkatan kapasitas dan akses pembiayaan. Dukungan BI terhadap pengembangan UMKM yang dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian.

“Alhamdulillah, bantuan BI NTB yang sangat luar biasa membantu, salah satunya mendesain produk-produk BUMDES kami, sehingga BUMDES mampu menampung produk-produk yang akan menjadi produk UKM kami dan kemudian didistribusikan ke desa-desa,” kata Gubernur.

Selanjutnya Gubernur menjelaskan bahwa Pemda terus hadir di tengah UMKM, salah satunya melalui program yang digagas dengan BI, yaitu Mahadesa. Program ini selain memperkuat infrastruktur perekonomian di desa, juga diharapkan mampu mengangkat berbagai produk IKM/UKM lokal untuk bisa bersaing, tidak hanya menjadi tuan di negerinya sendiri, tetapi juga di pasar nasional dan global.

“Apabila BUMDES dapat menjalankan sistem Mahadesa yang digagas dengan Bank Indonesia maka ekonomi dari desa akan menggeliat sehingga secara makro agregat ini akan punya implikasi yang luar biasa,” ucap Zulkieflimansyah.

Diskominfotikntb




NTB Perkuat Fondasi Ekonomi Melalui Industrialisasi

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berupaya menguatkan fondasi perekonomian melalui industrialisasi. Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah menjelaskan, bahwa masyarakat mampu mewujudkan industrialisasi jika diberikan apresiasi dan ruang untuk berekspresi.

Hal tersebut disampaikan Gubernur dalam kegiatan Bank Indonesia Webinar Transformasi Bali Nusa Tenggara bertajuk ”Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Daerah” yang berlangsung secara virtual, Rabu (09/06/2021).

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah

“Hadirnya industrialisasi menjadi solusinya dan memberikan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat, mengurang pengangguran dan mengentaskan kemiskinan,” katanya

Gubernur Zul menjelaskan, terkait perkembangan industrialisasi yang ada di NTB, ruang dan apresiasi yang telah diberikan dapat menghasilkan berbagai produk-produk yang telah dibuat para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM).

“Industrialisasi yang kami maksud saat ini adalah NTB mampu membuat berbagai produk-produk yang sederhana, seperti membuat masker, pabrik pakan, alat pelindung kesehatan, antigen, motor listrik dan lain sebagainya,” paparnya.

Selain itu, konsep industrialisasi di Provinsi NTB bukan hanya pada perubahan kontribusi dari masing-masing sektor ekonomi, tetapi Industrialisasi mampu menghadirkan pendalaman struktur industri.

BACA JUGACSGS UI: Masyarakat NTB Relatif Siap Hadapi KEK Mandalika

Ser@diskominfotik




GPLI Gencarkan NTB Sebagai Pusat Budidaya Lobster Nasional

MATARAM.lombokjournal.com

Beberapa waktu yang lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, didampingi oleh Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah, mencanangkan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai pusat budidaya Lobster Nasional, .

Untuk itu, Gabungan Pengusaha Lobster Indonesia (GPLI) hadir untuk menjadi mitra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan. Demi bersama-sama mendorong terciptanya pembudidayaan lobster yang baik dan lestari di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

“Termasuk budidaya lobster di NTB,” kata Gunawan, usai penandatangan MoU antara Bank NTB Syariah dengan GPLI yang disaksikan Gubernur, di ruang kerjanya, Rabu (9/6/2021) .

GPLI akan membangkitkan gairah masyarakat membudidayakan lobster. Membantu masyarakat, agar mengerti tentang cara budidaya lobster. Supaya tidak dijual atau diekspor.

Menurut Gunawan, lobster yang dimiliki NTB sangat bagus dengan 3 jenis segmentasi lobster. Segmentasi benih atau benur 0 – 5 gram, 5 – 30 gram, dan 30 gram ke atas. 3 jenis segmen inilah yang akan dibudidayakan oleh masyarakat, sebab sudah berbentuk plasma dan dipelihara hingga ukuran 200 – 250 gram.

“Budidayanya selama 6 bulan, kalau sudah mencapai ukuran 200 – 250 gram dapat kita panen,” tandasnya.

NTB merupakan wilayah yang cocok untuk melakukan budidaya lobster. Apalagi alamnya sejuk dan beberapa teluk yang memiliki air laut yang bersih dan bagus untuk pembibitan. Dan yang paling utama, atau awal ditemukannya bibit lobster adalah di NTB.

BACA JUGA:

Sementara itu, Direktur Utama Bank NTB Syariah, Kukuh Rahardjo mengatakan, pemerintah juga terus mendorong petani atau nelayan dan pengusaha lokal di NTB dapat menghasilkan bibit lobster.

“Baik yang ukurannya 0-5 gram hingga 30 gram, untuk memenuhi kebutuhan lobster di daerah,” ucap Dirut Bank NTB Syariah. (diskominfotik_ntb)




Gubernur NTB Akan Siapkan Lahan Tanaman Porang Bagi Investor

MATARAM.lombokjournal.com

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, bersedia menyediakan lahan bagi pengusaha yang mau berinvestasi tanaman Porang di Nusa Tenggara Barat (NTB). Harapan ini disampaikan Gubernur saat menerima kunjungan dari pengusaha tanaman Porang asal Surabaya di ruang kerjanya, Rabu (09/06/2021).

Menurut Gubernur, tanaman Porang menjadi trending topik di Indonesia usai diketahui memiliki manfaat yang banyak bagi kesehatan manusia dan mempunyai nilai jual yang fantastik dibanding tanaman-tanaman umbian lainnya.

“Kita siap untuk membantu, termasuk menyediakan lahan bagi penanaman Porang di NTB. Apalagi sebagian masyarakat di NTB terutama di pulau Sumbawa sudah banyak yang tanam dan memanen hasilnya,” ungkap Gubernur Zul di hadapan investor Porang.

Bahkan tanaman Porang, sangat mendukung untuk meminimalisir terjadinya hutan gundul yang kini menjadi masalah di NTB. Seperti diketahui, tanaman Porang bukan hanya memiliki segudang manfaat tapi pada proses penanamannya membutuhkan pohon-pohon besar untuk melindunginya dari paparan sinar matahari secara langsung.

“Ini sangat cocok untuk menghijaukan kembali hutan-hutan kita di NTB. Jadi masyarakat tidak lagi bertumpu pada tanaman jagung yang menyebabkan pembukaan hutan semakin luas,” harapnya.

BACA JUGA:

Sementara itu, Direktur PT. Mitra Agung Surabaya, Irwanto Alim mengatakan, dalam mensukseskan rencana ini dibutuhkan sekitar 2 ribu hektar lahan yang disiapkan untuk menanam tanaman Porang dalam skala yang cukup besar. Sehingga dengan jumlah yang besar akan memberikan dampak yang besar pula bagi petani Porang ke depannya.

“Sebagai langkah awalnya, kita disiapkan para petaninya dan mensosialisasikan kepada masyarakat yang ingin menjadi petani. Sementara untuk bibitnya kita akan berusaha siapkan kalau ini ini terwujud,” katanya.

Irwanto juga menjelaskan, jika penanaman Porang dapat diwujudkan di NTB, pasti pihaknya akan membangun pabrik pengolahan umbi-umbian, terutama umbian hasil dari tanaman Porang.

Secara umum, satu pohon Porang dapat menghasilkan sekitar 16 kg dengan jangka waktu panen selama delapan bulan.

diskominfotikntb




Gubernur Zul Dukung Penuh Budidaya Lobster di NTB

MATARAM.lombokjournal.com

Potensi budidaya lobster di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sangat berlimpah. Hal ini menjadi peluang sebagai pilar ekonomi yang sangat menggiurkan.

“Provinsi NTB ini memiliki potensi lobster yang sangat luar biasa, segera dan cepat ditindaklanjuti kerjasamanya,” kata Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, saat menyaksikan penandatangan MoU antara Bank NTB Syariah dan Gabungan Pengusaha Lobster Indonesia (GPLI), di ruang kerjanya, Rabu (9/6/2021).

Penandatangan MoU tersebut terkait pembiayaan budidaya, pembibitan, hingga lokasi yang akan digunakan. Sehingga potensi kelautan dan perikanan termasuk budidaya lobster terkelola dengan baik.

“Demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat,” ucap Gubernur Zul.

BACA JUGABank NTB Syariah dan GPLI, MoU Sejahterahkan Nelayan Lobster

Senada dengan Gubernur, Direktur Utama Bank NTB Syariah, Kukuh Rahardjo mengakui bahwa Lobster merupakan salah satu komoditas andalan NTB. Pemprov NTB menginginkan lobster yang khusus dibudidayakan oleh nelayan lokal NTB, menjadi komoditas yang bisa meningkatkan kesejahteraan.

“Hasil alam berupa lobster ini, harus bisa dinikmati oleh masyarakat,” kata Dirut Bank NTB Syariah.

Sementara itu, Ketua GPLI, Gunawan mengatakan bahwa sangat disayangkan apabila benih-benih lobster, tidak dimanfaatkan oleh masyarakat NTB, tetapi dimanfaatkan oleh negara lain. Ini sangat merugikan masyarakat NTB sendiri dan termasuk negara.

diskominfotikntb




Bank NTB Syariah dan GPLI, MoU Sejahterahkan Nelayan Lobster

MATARAM.lombokjournal.com

Bank NTB Syariah dan Gabungan Pengusaha Lobster Indonesia (GPLI), menandatangani MoU untuk mensejahterakan para nelayan lobster di Nusa Tenggara Barat (NTB). Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, menyaksikan langsung penandatangan perjanjian kerjasama tersebut, di ruang kerjanya, Rabu (9/6/2021).

Direktur Utama Bank NTB Syariah, Kukuh Rahardjo, menjelaskan bahwa MOU ini merupakan inisiasi dan kerjasama NTB dan GPLI.

“Kami akan membantu dari segi pembiayaanya,” kata Kukuh.

Dijelaskannya, untuk pembiayaan satu nelayan yang memiliki usaha budidaya memerlukan pendanaan sekitar 50 – 80 Juta Rupiah, untuk bibit sejumlah seribu hingga dua ribu ekor. Dalam satu Kelompok Usaha Bersama (KUB) ada 10 orang, akan diberikan 4 – 6 karamba, di mana dalam satu karamba isinya sekitar 250 ekor lobster ukuran 30 gram.

“Nelayan akan memelihara selama 6 bulan, hingga memiliki berat 200 – 250 gram, siap untuk dipanen,” jelasnya.

BACA JUGA: Gubernur NTB Akan Siapkan Lahan Tanaman Porang untuk Investor

Menindaklanjuti MoU ini, Kukuh juga mengatakan bahwa Pemprov NTB bersama dengan GPLI juga akan menyediakann lokasi-lokasi yang cocok untuk budidaya lobster di NTB. Salah satu lokasi yang saat ini dikembangkan adalah di Telong Elong Lombok Timur.

Untuk lokasi di Lombok Timur, ini, yang sudah dilakukan ujicoba sekitar 100 karamba. Kemudian lokasi lain di NTB yang memenuhi syarat akan dibudidayakan lobster juga.

“Bila ada masyarakat yang ingin mengetahui tentang pembiayaan ini, langsung kunjungi Bank NTB Syariah se-NTB,” pungkasnya.

BACA JUGAGubernur Zul Dukung Penuh Budidaya Lobster di NTB

Sementara itu Ketua GPLI, Gunawan, mengatakan bahwa pihaknya bertugas melakukan pembinaan dan pendidikan bagi nelayan lobster. GPLI akan mendidik para nelayan lobster, melakukan pendampingan, termasuk menyediakan pakan, hingga pemasarannya.

diskominfotikntb




UMKM NTB Harus Digembleng Menjelang MotoGP

LOTENG.lombokjournal.com

Menyambut gelaran akbar World Superbike dan MotoGP, Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah turut mendampingi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) H. Moeldoko, meninjau persiapan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah.

Dalam kunjungan kerjanya selama 2 hari, Moeldoko juga ingin memastikan keberadaan sirkuit Mandalika memiliki manfaat untuk lingkungan sekitar. Pemerintah daerah dan ITDC harus bersinergi, menyiapkan UMKM sebaik-baiknya. Terakomodasi dengan baik, dan bahkan sudah terbangun komunikasi dengan Mandalika Grand Prix Association (MGPA).

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, mendampingi Moeldoko saat meninjau kesiapan sirkuit MotoGP Mandalika

“Pembangunan Sirkuit Mandalika harus memiliki multiefek untuk masyarakat di lingkar KEK Mandalika,” kata purnawirawan TNI, ini, saat berdialog dengan pelaku UMKM, Senin (07/06/21).

Agar UMKM dilatih memahami bahwa produk-produk seperti souvenir atau buah tangan buatan lokal dimasukkan simbol sebagai ciri khas event internasional MotoGP.

Selain itu, UMKM ini juga harus dilakukan pendampingan-pendampingan, supaya produknya memiliki peningkatan kualitas. Termasuk dapat membaca pasar, apa yang menjadi keinginan konsumen yang akan hadir mengunjungi NTB pada event Internasional MotoGP.

Apalagi sudah disiapkan 303 outlet untuk UMKM, termasuk fasilitas seperti Masjid dibangun sekitar stand untuk UMKM.

BACA JUGAPasien Covid-19 di NTB, Senin, Melonjak 53 Positif

Senada dengan Muldoko, Gubernur Zulkieflimansyah mengatakan kehadiran MotoGP membuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat turut berkembang dan dapat menggerakan sektor ekonomi.

“Pemerintah provinsi terus fokus melakukan penguatan UMKM,” tuturnya.

BACA JUGA: Pembangunan Pengembangan BIZAM Berjalan Lancar

Gubernur menyebutkan terdapat lebih dari 5.000 UMKM dengan berbagai produk lokal yang terus berkembang dan kompetitif.

edy

@diskominfotik_ntb




Addendum Untuk Hitung Ulang Kontribusi PT GTI

MATARAM.lombokjournal.com

Gubernur Provinsi NTB, DR. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc. mengatakan, pemerintah provinsi tetap ingin memuliakan investasi. Terkait kontrak kerja sama dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI) yang masih memiliki hak pengelolaan hingga tahun 2026 dan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi daerah.

DR. H. Zulkieflimansyah

“Kita tetap mempertimbangkan investasi dan kontrak kerjasama yang telah dibuat bersama PT GTI agar iklim investasi tidak terganggu,” jelas Gubernur di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis (03/06).

Kesepakatan baru (Addendum) pemprov bersama Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan PT GTI salah satunya besaran kontribusi yang selama ini disetorkan ke pemda sebesar 22,5 juta per-tahun sejak penandatanganan kontrak pada 1995 silam. Hal ini dinilai tak sesuai lagi dengan Permendagri 19/2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.

“Kalau Permendagri 3/1986 yang dipakai dulu tidak menggunakan rumus menentukan besaran kontribusi. Itu termasuk yang akan disepakati ulang dengan PT GTI”, tegas Tomo Sitepu, Kepala Kejaksaan Tinggi.

BACA JUGAPemprov NTB Tempuh Addendum Terkait Kontrak PT GTI

Kajati juga menambahkan, belum ada temuan kerugian negara dari pengelolaan aset oleh PT GTI seluas 65 hektar di Gili Trawangan tersebut.

Adapun beberapa klausul kesepakatan lainnya masih terus dikaji termasuk beberapa usaha warga yang telah menempati sebagian lahan yang dikelola PT GTI.

jm@diskominfotikntb