Pengawasan dan pemantauan yang dilakukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida harus dilakukan sepanjang tahun, karena itu bukan menggunakan hari kerja tapi hari kalender

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Lombok Utara (KLU) melakukan Rapat Kordinasi yang diikuti pengurus dan anggota komisi, untuk memaksimalkan kinerja komisi, berlangsung hari Kamis (17/06/21).

Rapat yang dipimpin Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lombok Utara, Evy Winarni, SP,M.SI diikuti 36 orang peserta. Selain unsur pengurus juga anggota komisi, masin-masing 2 orang mewakili produsen pupuk Sriwijaya dan Petrokimia Gersik. 4 orang distributor yaitu CV. Surya tani, CV. Sasak agro tani, PT. Petrosida Gersik dan perwakilan PUSKUD.

Selain itu, juga menghadiri rapat tersebut yakni 5 orang pengecer mewakili masing masing Kecamatan di wilayah Kabupaten Lombok Utara. Dan 4 orang dari Staf Bidang PSP, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KLU.

Bupati Lombok Utara yang tidak hadir saat itu diwakili Asisten II, Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda KLU, H. Rusdi,ST.

“Kontribusi pupuk dan pestisida cukup besar di dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Lombok Utara,” kata Evi Winarni saat menyampaikan sambutan.

Dikatakan, Asisten 2 yang mewakili Bupati Lombok Utara diharapkan memberi arahan yang dapat memberi masukan dan nuansa bagi teman-teman yang ada di Komisi Pupuk dan Pestisida.

BACA JUGA: Jamaah Calon Haji KLU Ikuti Sosialisasi KMA 660

“Sehingga memaksimalkan kinerja masing-masing di komisi. Termasuk bagi kami di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lombok Utara,” kata Evi Winarni.

Mengawali sambutannya Asisten II, H. Rusdi menjelaskan terkait Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tani pupuk bersubsidi, merupakan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun.

Penentuan RDKK berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. Dan merupakan instrumen pemesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian. RDKK ditetapkan secara manual atau melalui sistem elektronik (e-RDKK).

Komisi mengkoordinasikan kegiatan masing-masing instansi/unit kerja terkait pengawasan dan pemantauan terhadap pupuk dan pestisida.

Pengawasan dan pemantauan ini meliputi peredaran, penggunaan, mutu, harga, jumlah, penyaluran dan efek samping yang ditimbulkannya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya.

Asisten II, Rusdi,ST dalam penyampaiannya mengingatkan kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida agar keberadaan komisi menggunakan kalender kerja.

BACA JUGA: Posyandu Keluarga, Bukti Aparat Desa Melayani Kesehatan 

“Jangan ada waktu kosong untuk (melakukan) pengawasan. Artinya keberadaan Komisi sepanjang tahun harus ada dan bukan menggunakan hari kerja tapi hari kalender,” kata Rusdi di depan peserta musyawarah RDKK, hari Kamis (17/06/21).

Terkait penguatan tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, Rusdi berkepentingan mengintervensi,  untuk menjaga hal-hal yang menyangkut kerugian negara yang ditimbulkan, apalagi sampai merugikan pihak petani.

Keberadaan Komisi tidak hanya sekedar rapat hari ini lalu melepas dari tanggung jawab, namun terus mengawalnya hingga kepada pertanggungjawaban.

“Harus dipikirkan, pemberlakuan kepengurusan dan keanggotaan Komisi itu seperti dewan pengupahan komisi irigasi, dan tidak harus menunggu SK setiap tahun,” tegasnya.

@ng

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB), sebagai pengacara negara, dalam hal ini mendampingi Pemerintah Provinsi (pemprov) NTB, harus memperhatikan sejumlah hal, di antaranya adalah Pemprov NTB tidak boleh dirugikan, adanya kepastian investasi dan masyarakat tidak boleh dirugikan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Koordinator Bidang Intelijen Kejati NTB, Agus Chandra mengungkapkan, bahwa apapun yang menjadi masukan dan saran masyarakat akan menjadi bahan dalam menyusun isi dan kebijakan addendum kontrak produksi PT Gili Trawangan Indah (GTI).

“Apapun yang menjadi masukan dan saran masyarakat tentu akan menjadi bahan bagi kami dalam rangka menyusun isi dari kebijakan addendum itu sendiri,” ujar Agus Chandra dalam acara dialog antara perwakilan masyarakat Gili Trawangan dengan Gubernur NTB, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Rabu (16/06/2021).

Sementara itu, Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah menegaskan bahwa kebijakan addendum adalah mencari jalan terbaik agar tidak merugikan semua pihak.

BACA JUGA: Jalan Terbaik adalah Addendum dan Tidak Rugikan Semua Pihak

Gubernur meyakinkan bahwa masyarakat Gili Trawangan tidak akan pernah dirugikan lantaran Pemprov NTB telah menandatangani kesepakatan addendum dengan pihak PT GTI.

“Langkah addendum hanya sebagai pembuka saja. Kalau ada kepentingan masyarakat harus diakomodir melalui addendum maka kita akan prioritaskan,” pungkas Zulkieflimansyah.

Nurbaya Sari, perwakilan Masyarakat Gili Trawangan berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dapat mengedepankan solusi buat masyarakat dan destinasi pariwisata.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Ini terkait dengan perjanjian kontrak antara Pemprov NTB dengan PT GTI, agar masyarakat sekitar bisa hidup harmonis dan kondusif untuk mengembangkan pariwisata Gili Trawangan yang lebih baik.

“Saya berharap adanya solusi-solusi terbaik buat masyarakat dan pariwisata NTB di Gili Trawangan,” ujar Nurbaya seusai melakukan dialog dengan Gubernur soal addendum PT GTI, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Rabu (16/06).

Ia juga mengakui bahwa respon cepat gubernur untuk mendengarkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Gili Trawangan patut dibanggakan, sehingga harapan-harapan masyarakat dapat tersampaikan.

“Apa yang menjadi keluh kesah kami sangat cepat direspon oleh gubernur di media sosial. Baru kemarin kami memberikan komentar di akun Facebook pribadinya dan hari ini langsung diundang,” tutur Nurbaya.

BACA JUGA: Jalan Terbaik adalah Addendum dan Tidak Rugikan Semua Pihak

Penandatanganan kesepakatan addendum antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan pihak PT Gili Trawangan Indah (GTI) adalah untuk mencari jalan terbaik dan masyarakat di Gili Trawangan tidak akan pernah dirugikan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal ini disampakan oleh Gubernur NTB), H. Zulkieflimansyah dalam pertemuan dengan perwakilan masyarakat Gili Trawangan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Rabu (16/06/2021).

Gubernur Zulkieflimansyah menjelaskan bahwa addendum bukan semata-mata meneruskan perjanjian kontrak, namun ini justru membuka kesempatan baru sehingga kesakralan perjanjian kontrak bisa dibuka kembali dengan menyepakati berbagai pokok-pokok kerjasamanya.

“Addendum hanya sebagai pembuka saja, kalau ada kepentingan masyarakat harus diakomodir melalui addendum maka kita akan prioritaskan,” tegas Zulkieflimansyah.

Selanjutnya Gubernur mengatakan bahwa kalau pemerintah memutuskan kontrak dengan PT GTI dan pihak GTI tidak menuntut lagi maka semua akan selesai, namun jika pihak GTI keberatan maka masalahnya akan panjang dan berlarut-larut. Tetapi ini negara hukum, datang dengan dua opsi memilih addendum atau putus kontrak.

“Karena mereka masih punya hak sampai tahun 2026. Ada nggak celahnya sampai dengan masa kontraknya terkait hal-hal yang bisa kita lakukan bersama, itulah yang disebut dengan adendum,” ungkap Zulkieflimansyah.

BACA JUGA: Solusi buat Masyarakat dan Pariwisata NTB Harus Dikedepankan

Sementara itu, Koordinator Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Agus Chandra mengungkapkan, objek perjanjian kerja sama antara Pemprov NTB dengan PT GTI adalah hak pengelolaan.

Sehingga dalam rangka mendampingi Pemda sebagai pengacara negara maka beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Kejati NTB di antaranya; Pemerintah Provinsi NTB tidak boleh dirugikan, adanya kepastian berinvestasi, dan masyarakat tidak boleh dirugikan.

“Apapun yang menjadi masukan dan saran masyarakat tentu akan menjadi bahan bagi kami dalam rangka menyusun isi dari kebijakan addendum itu sendiri,” ungkapnya.

Pabrik yang akan dibangun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengubah sampah menjadi bahan bakar solar ramah lingkungan dengan sistem Pirolisi dan Bata Ecobrik.

MATARAN.lombokjournal.com ~  Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalillah, saat mengunjungi Bank Sampah Gelisah (Gerakan Lingkungan Sampah Nihil) yang berlokasi di Kampung Banjar Ampenan, Rabu (16/06).

“Untuk menjaga Kontinuitasnya sampah harus ada pabriknya “ungkap Sitti Rohmi.

Selanjutnya, Wagub menyebutkan bahwa kunci utama dalam pengelolaan sampah adalah apabila masyarakat sudah melakukan pemilahan sampah dari rumah, baik sampah organik, maupun anorganik serta bahan berbahaya dan beracun, maka dapat dipastikan pemanfaatan sampah menjadi sumberdaya dapat direalisasikan.

“Kalau sampah sudah dipilah, baru kita bisa membuatnya bermanfaat. Kalau yang organik bisa dibuat menjadi pupuk organik, sisa yang lain dapat dibawa ke bank sampah untuk diolah kembali,” ujarnya.

BACA JUGA: Revitalisasi Posyandu Sebagai Target Kerja PKK NTB

Pendiri Bank Sampah Gelisah, Lailatul Ulfa, mengungkapkan bahwa masyarakat Kampung Banjar sudah mulai bergerak melakukan pemilahan sampah.

“Pemilihan sampah sudah dilakukan oleh masyarakat, masalah sampah bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, namun bersama kita gotong royong dalam mengelolah sampah untuk menjadi sumber daya,” tutur Ulva.

diskominfotikntb

LOTENG.lombokjournal.com ~ Dalam rangka mendukung program transformasi digital yang telah dicanangkan oleh Presiden RI, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui surat Gubernur NTB, No. 492/461/I/KOMINFOTIK, mengusulkan kerja sama percepatan penuntasan beberapa area blank spot dan lemah sinyal kepada PT. Telkom Indonesia.

Seperti diketahui, tercatat hingga bulan Mei 2021 masih terdapat 42 titik lokasi blank spot dan 63 titik area yang masih lemah sinyal, yang tersebar di sepuluh kabupaten kota.

BACA JUGA: Addendum, Momen yang Ditunggu-tunggu Setelah 25 Tahun

Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin Amy, mengatakan bahwa NTB terdiri dari dua pulau besar, yaitu Lombok dan Sumbawa yang rata-rata topografinya berbukit. Kondisi daerah yang didominasi daerah-daerah pegunungan dan pelosok, ini, sangat rentan terjadinya lemah sinyal dan blank spot.

Selain itu, pemerintah NTB juga meminta dukungan smart village Nusantara untuk mempercepat transformasi digital dalam rangka percepatan pembangunan peningkatan pelayanan sistem digital bagi masyarakat di perdesaan.

Saat ini, jumlah desa di Provinsi NTB mencapai 1005 desa yang tersebar di sepuluh kabupaten kota se-NTB. Sehingga transformasi digital sangat dibutuhkan baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa.

BACA JUGA: Fiber Optik di Mandalika Tuntas September 2021

Sementara itu, dalam kunjungannya ke KEK Mandalika, Lombok Tengah, Kamis (10/06/2021), Direktur Network & IT Solution PT Telkom Indonesia, Herlan Wijanarko, mengatakan bahwa pihaknya berharap infrastruktur jaringan telekomunikasi di NTB segera terwujud, terutama dalam mengatasi area blank spot dan lemah sinyal untuk mempercepat transformasi digital, sehingga program pembangunan dapat berjalan dengan baik.

diskominfotikntb

MATARAM.lombokjournal.com ~ PT Gili Trawangan Indah (GTI) menyatakan siap meneruskan investasi di lahan seluas 65 Ha, aset Pemprov NTB di Gili Trawangan, usai menyepakati dan menandatangani pokok-pokok addendum, perjanjian kontrak produksi, di Kantor Kajati NTB, Kamis (10/6/2021).

Perwakilan PT GTI, Winoto menyebut, pihaknya tetap berkomitmen melanjutkan investasi hingga 2026 dan meminta dukungan serta jaminan keamanan. Pihak PT GTI sendiri tak menyebut masalah yang dialami pihaknya terkait investasi mereka selama 25 tahun ke belakang.

“Ini adalah moment yang ditunggu kami setelah 25 tahun. Kami tetap berkomitmen melanjutkan investasi di NTB, khususnya di Gili Trawangan,” ujar Winoto.

Sementara itu, Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah mengatakan komitmen PT GTI untuk meneruskan investasinya di Gili Trawangan selain karena kontrak kerja sama kedua belah pihak baru akan berakhir pada 2026, juga sebagai upaya mendapatkan kepastian hukum atas investasi.

“Salah satu cara menjaga iklim investasi adalah dengan memberikan kepastian hukum. Kita memuliakan kontrak yang sudah dibuat agar iklim investasi tetap terjaga dan PT GTI mendapatkan kesempatan diluar upaya pemutusan kontrak yang berujung ke pengadilan”, jelas Gubernur.

Oleh sebab itu, upaya addendum ditempuh agar kontrak kerjasama dapat diperbaiki dan tidak merugikan pihak manapun. Ia mengapresiasi PT GTI yang telah menandatangani pokok-pokok kesepakatan yang akan dituangkan menjadi addendum sembari mengingatkan komitmen investasi PT GTI yang telah berjalan selama ini dan rencana hingga 2026.

BACA JUGA: Addendum Pengelolaan Gili Trawangan Ditandatangani

Sekretaris Daerah, H. Lalu Gita Ariadi, menyebut sembilan pokok kesepakatan tersebut terkait bentuk perjanjian kerjasama, maksud dan tujuan, jangka waktu kerja sama termasuk masa transisi bagi pengusaha yang menempati lahan PT GTI, pendapatan daerah, sanksi terkait peluang wanprestasi dan bagaimana mengakhiri kerja sama nantinya.

“Pemprov akan mengkaji ini dengan tim terkait konten kontrak produksi, masterplan investasi dan dampak dari addendum jika sudah disepakati kedua pihak nantinya”, urai Sekda.

diskominfotikntb

LOTENG.lombokjournal.com ~ PT Telekomunikasi (Telkom) Indonesia memastikan infrastruktur telekomunikasi di KEK Mandalika akan diperkuat dengan fiber optik atau Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL).

Pemasangan fiber optik yang ditargetkan rampung September tahun ini, untuk menunjang kelancaran akses internet menjelang World Superbike pada November 2021 mendatang dan event MotoGP pada Maret 2022.

Direktur Network & IT Solution PT Telkom Indonesia, Herlan Wijanarko, menjelaskan, bahwa Telkom juga akan membangun akses fiber optik transport ke arah Mandalika dengan dua kaki yang diambil dari dua Sentral Telepon Otomat (STO).

Yaitu, dari arah Selong Lombok Timur dan Gerung, sehingga kemungkinan black out nya sangat kecil. Langkah ini untuk menjamin kebutuhan jaringan internet di kawasan Mandalika.

“Sekarang kita sudah mulai membangun SKKL dari Mandalika ke Bali. Jadi nanti ke arah Bali ada dua kaki kabel fiber optik. Kemudian kita perbaiki konektiviti Lombok ke arah luar sehingga peluang Lombok untuk black out sangat kecil,” ungkapnya saat mengunjungi sirkuit MotoGP Mandalika, di Lombok Tengah, Kamis (10/06).

Dengan begitu maka akses jaringan internet fiber optik, di dalam kawasan maupun diluar, sangat cepat. Aksesnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar, baik untuk perumahan dan lain-lain.

“Sehingga Telkom memastikan kebutuhan internet dapat terwujud untuk mensukseskan program pembangunan di kawasan Mandalika,” jelas Herlan.

BACA JUGA:

• Polda NTB Antisipasi Transmisi Covid-19 dengan Metode TFG
• Addendum Pengelolaan Gili Trawangan Ditandatangani

Dalam kunjungan tersebut, PT Telkom Indonesia juga mengunjungi Credit Limit Supervision (CLS) atau kantor layanan monitoring terhadap batasan penggunaan pemakaian pascabayar/Kartu Halo baik di dalam negeri dan di luar negeri.

Termasuk melihat kabel landing station fiber optik dari laut ke darat di sekitar dermaga nelayan di pantai Kuta Mandalika.

diskominfotikntb

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) menandatangani berita acara kesepakatan pokok-pokok addendum perjanjian kontrak produksi.

Sedikitnya sembilan kesepakatan dalam addendum kontrak produksi pengelolaan aset lahan seluas 65 Ha di Gili Trawangan akan dibahas berkelanjutan antara tim Pemprov NTB yang diketuai oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) sebagai pengacara negara bersama pengusaha Winoto dan direksi PT. GTI.

Beberapa diantaranya adalah perubahan kontrak kerjasama dan besaran retribusi PT GTI selama 25 tahun beroperasi.

“Pemerintah memutuskan upaya addendum dengan komitmen PT GTI siap membangun dan mengelola izin investasi yang sudah diberikan”, tegas Gubernur H. Zulkieflimansyah, di Aula Kantor Kejati, Kamis (20/06).

Gubernur mengatakan, komitmen melanjutkan pengelolaan aset dalam kontrak kerjasama sampai dengan 2026 itu menjadi salah satu kesepakatan yang akan dibahas dan dituangkan dalam addendum.

BACA JUGA:

• Polda NTB Antisipasi Transmisi Covid-19 dengan Metode TFG
• Fiber Optik di Mandalika Tuntas September 2021

Sekretaris Daerah, H. Lalu Gita Ariadi menjelaskan, pembahasan direncanakan selesai pada Agustus mendatang, termasuk ketentuan mengenai hak dan kewajiban terkait komitmen investasi.

Adapun mengenai retribusi juga akan disepakati sesuai aturan hukum yang berlaku serta kesepakatan mengenai pengusaha maupun pengusaha yang saat ini menempati lahan PT. GTI untuk diberikan masa transisi penghentian usaha mereka.

“Bahkan kalau diperlukan, kontrak kerjasama bisa diperbaharui jika klausul lama dianggap tidak lagi sesuai dengan kesepakatan dua pihak”, jelasnya.

diskominfotikntb

MATARAM.lombokjournal.com ~ UMKM terus menjadi perhatian Bank Indonesia (BI) dalam berkontribusi demi pengembangan ekonomi masyarakat di daerah, salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi mengatakan bahwa UMKM termasuk salah satu tulang punggung perekonomian daerah.

“Apabila kita dorong UMKM naik kelas, dan semakin profesional, maka tentunya akses keuangan, inkuisi juga menjadi faktor penting,” kata Rosmaya saat membuka kegiatan Webinar Trasnformasi Bali Nusra bertajuk ”Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Daerah” yang berlangsung secara virtual, Rabu (09/06/2021).

Rosmaya mengungkapkan bahwa BI dalam mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menggunakan instrumen bauran kebijakan BI, di antaranya stabilitas dan pelonggaran kebijakan moniter, relaksasi kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran dan mengembangkan UMKM, ekonomi serta keuangan Syariah, dan pendalaman pasar keuangan, dengan berkoordinasi bersama pemerintah dan institusi lain.

“Upaya pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan berkoordinasi bersama pemerintah dan komite stabilitas sistem keuangan,” jelasnya.

BACA JUGA: NTB Perkuat Fondasi Ekonomi Melalui Industrialisasi

Sementara itu, Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, mengapresiasi sinergitas bersama BI. Kegiatan pengembangan UMKM oleh BI difokuskan pada 3 aspek yaitu; pengendalian inflasi, peningkatan ekspor serta penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, BI memiliki 3 pilar utama yang menjadi landasan yaitu; penguatan korporatisasi, peningkatan kapasitas dan akses pembiayaan. Dukungan BI terhadap pengembangan UMKM yang dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian.

“Alhamdulillah, bantuan BI NTB yang sangat luar biasa membantu, salah satunya mendesain produk-produk BUMDES kami, sehingga BUMDES mampu menampung produk-produk yang akan menjadi produk UKM kami dan kemudian didistribusikan ke desa-desa,” kata Gubernur.

Selanjutnya Gubernur menjelaskan bahwa Pemda terus hadir di tengah UMKM, salah satunya melalui program yang digagas dengan BI, yaitu Mahadesa. Program ini selain memperkuat infrastruktur perekonomian di desa, juga diharapkan mampu mengangkat berbagai produk IKM/UKM lokal untuk bisa bersaing, tidak hanya menjadi tuan di negerinya sendiri, tetapi juga di pasar nasional dan global.

“Apabila BUMDES dapat menjalankan sistem Mahadesa yang digagas dengan Bank Indonesia maka ekonomi dari desa akan menggeliat sehingga secara makro agregat ini akan punya implikasi yang luar biasa,” ucap Zulkieflimansyah.

Diskominfotikntb