Puluhan Pengrajin Kriya di Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya Lombok, mengikuti Workshop Inkubasi Subsektor Kriya yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Rabu, (30/6).

MATARAM.lombokjournal.com ~ Acara tersebut dibuka langsung oleh Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, serta Sekretaris Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf, Riwud Mujirahayu.

Hj. Niken mengapresiasi perhatian besar yang diberikan Kemenparekraf terhadap NTB, khususnya dalam rangka membangkitkan sosial ekonomi pariwisata dan industri kreatif dengan berbagai pelatihan.

“Kami sangat mengapresiasi Kemenparekraf RI atas diselenggarakannya kegiatan ini. Semoga dengan kegiatan ini dapat membantu para pengrajin kriya keluar dari permasalahan yang tengah dihadapi,” tutur Hj. Niken.

Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf, Riwud Mujirahayu, menjelaskan, pihaknya dengan berbagai program berupaya meningkatkan pemulihan perekonomian nasional, khususnya di daerah destinasi pariwisata, seperti NTB.

“Dampak beruntun dari gempa dan pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi sektor pariwisata dan ekonomoli kreatif. Sebab itu, program ini bertujuan untuk memulihkan ekonomi kreatif agar tumbuh kembali,” jelas Riwud.

BACA JUGA: Investasi Bisa Lancar Jika Ada Sinergi Antar Stakeholder

Pada kesempatan yang sama, Zainudin, salah seorang pengusaha gerabah asal Desa Banyumulek menyampaikan harapan besarnya mengikuti pelatihan ini. Ia berharap usaha yang telah digelutinya selama 30 tahun yang tengah mengalami berbagai cobaan dapat kembali berkembang.

“Kerajinan selalu menuntun kreatifitas. Kami mau dibimbing terkait warna, tehnik produksi, tehnik pencetakan sketsa serta kelembagaan. Agar kami bisa terus berkembang,” tuturnya.

Acara workshop digelar hingga tanggal 3 Juli mendatang, dengan didampingi narasumber yang kompeten di bidangnya, seperti Anita Armas dan Endang Lestari, pengrajin kondang dan designer kriya ternama.

diskominfotikntb

Agar investasi berjalan lancar, maka dibutuhkan sinergitas antar seluruh stakeholder dalam menangani masalah, baik dari segi mencari, maupun mengakomodir kehadiran investor.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya menghadirkan investor agar dapat menanamkan modal yang nantinya berdampak pada kemaslahatan masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalillah, saat membuka Rapat Evaluasi Hasil Workshop Percepatan Penanganan Investasi di Sekaroh Tahun 2021, di Hotel Lombok Astoria, Rabu (30/06).

“Tugas tanggung jawab kita adalah memperjuangkan agar investasi itu hadir dengan win-win solution dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat NTB,” kata Sitti Rohmi.

Sitti Rohmi juga menegaskan kepada seluruh stakeholder agar mencari terobosan dalam merealisasikan jalannya investasi.

“Kita justru harus mencari terobosan agar semua dapat terealisasi, betapa sulit kita memancing para investor tetapi kita tidak bisa eksekusi karena suatu hal yang seharusnya bisa diselesaikan jika kita mau bekerja keras,” pungkas Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Pengrajin Kriya NTB Ikuti Workshop Inkubasi Subsektor Kriya

Berbagai permasalahan hadir ditengah–tengah jalannya investasi, seperti halnya masalah sertifikat yang belum dikeluarkan dan akhirnya mempengaruhi sertifikat lainnya.

“Seritifikat itu belum dikeluarkan karena ada peraturan PTUN, yang aman sebelumnya ada peraturan yang memenangkan itu, sehingga harus betul–betul kita lihat secara objektif supaya ini bisa jalan,” jelas Sitti Rohmi.

ser@diskominfotikntb

Training Centre dan Penempatan Tenaga Kerja serta Rumah Sakit (RS) Internasional yang dibangun oleh PT. Binawan Inti Utama sangat tepat, terkait geliat pembangunan saat ini yang bersiap menyambut gelaran event internasional.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah menyatakan hal tersebut saat bertemu secara daring dengan Dirut PT Binawan Inti Utama, Dubes RI untuk UEA dan Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Dikbud serta Dinas PMPTSP, di ruang gubernur, Senin (28/06)

Dikatakan gubernur, saat ini rencana gelaran event internasional dan kawasan ekonomi khusus Mandalika membutuhkan fasilitas kesehatan bertaraf internasional. Begitupula dengan geliat industri kesehatan seperti pembuatan alat rapid test dan vaksin sedang tumbuh.

Di sisi lain serapan tenaga kerja kesehatan masih rendah sehingga peluang investasi tenaga kerja dan kesehatan terbuka lebar.

“Kami punya sumber daya dan fasilitas pendidikan kesehatan cukup baik mulai sekolah keperawatan sampai dengan fakultas kedokteran. Begitupula dengan sektor lain yang bisa mendukung rencana investasi berskala internasional ini,” ungkap Zulkieflimansyah.

BACA JUGA: Investasi Pusat Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Sjariff Mahri, perwakilan PT Binawan Inti Utama, mengatakan, training centre dan penempatan ini adalah upaya menjadikan tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri lebih berpeluang menjadi profesional dan dengan tingkat kesejahteraan yang berbeda.

Selain itu, PT Binawan juga menyiapkan skema pendanaan bagi tenaga kerja yang tidak memiliki biaya untuk berangkat ke luar negeri.

“Skema itu berupa Kredit Usaha Rakyat kepada calon tenaga kerja yang terdaftar dan mengikuti pelatihan di PT Binawan untuk biaya keberangkatan dan dikembalikan secara menyicil”, ujar Sjariff.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB, L. Hamzi Fikri mengatakan serapan tenaga kesehatan untuk dunia kerja masih 40 persen dari 600 ribu tenaga kesehatan NTB. Fasilitas kesehatan juga masih belum mampu menyerap mereka karena keterbatasan.

Dan, H. M. Rum, Kepala Dinas PTMPTSP, menambahkan, pihaknya segera membentuk working group agar investasi ini dapat terwujud secepat mungkin.

“Sesuai arahan gubernur kami siap memfasilitasi dan dua minggu ini akan mempersiapkan kebutuhan investasi”, jelas Rum.

jm

Rencana investasi pusat Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mendapatkan respon cepat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, khususnya tenaga perawat yang sangat dibutuhkan pasar kerja luar negeri.

MATARAM.lombokjournal.com ~ “Kalau perlu Balai Latihan Kerja (BLK) yang sekarang langsung dipersiapkan untuk perawat perawat kita agar dilatih”, tegas gubernur saat bertemu Direktur PT. Binawan Inti Utama, Said Saleh Alwaini, melalui daring di ruang kerja gubernur, Senin (28/06).

Dikatakan Gubernur, pemerintah provinsi sangat menyambut baik rencana pusat pelatihan tenaga kerja tersebut dan siap memfasilitasi segala kebutuhan investasi. Gubernur menawarkan BLK untuk segera membuka pelatihan khusus tenaga perawat, melihat peluang besar dan kondisi pasar kerja tenaga kesehatan di NTB.

Di sisi lain, Gubernur menyatakan dukungannya agar tenaga kerja NTB bertransformasi menjadi tenaga terlatih dan profesional di bidangnya dari kondisi TKI secara umum selama ini.

Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab (UAE), Husin Bagis, mengatakan, target Indonesia sendiri mengirim seribu perawat ke UAE untuk kurun waktu dua tahun ini. Ia mengatakan, jumlah tenaga kerja asal NTB cukup signifikan terutama di Abu Dhabi dengan beragam profesi.

Husin Bagis mengapresiasi keberanian para TKI NTB ini yang datang tanpa bekal keterampilan cukup bahkan untuk berbahasa, namun hal ini kerap mendatangkan berbagai persoalan sehingga dibutuhkan peningkatan kompetensi agar layak mendapatkan kesejahteraan lebih baik sebagai tenaga kerja profesional.

“NTB sudah memiliki sumber daya manusia yang baik dan punya reputasi di UAE. Akan lebih baik jika sekarang saatnya mengirim tenaga kerja profesional dan terampil”, sebut Husin.

BACA JUGA: Cegah Korupsi Harus Berani Jujur, Ini Kata Gubernur NTB

Dirut PT. Binawan Inti Utama, Said Saleh Alawini, mengatakan, pasar kerja luar negeri untuk tenaga perawat sangat besar, tak hanya di UAE, beberapa negara seperti Australia, negara Eropa dan Amerika mengimpor tenaga kerja khusus perawat karena paradigma yang bergeser.

Dikatakannya, tenaga kesehatan khususnya perawat tak lagi sekadar menjadi asisten dokter. Peluang kerja mereka di dunia kesehatan saat ini sudah menjadi rekan atau partner kerja dokter sehingga permintaan tenaga kerja perawat menjadi sangat besar beberapa tahun belakangan.

Pihaknya merencanakan, selain akan mendirikan pusat pelatihan kesehatan juga akan mendirikan rumah sakit internasional.

“Kita sudah punya pusat pelatihan di Jawa Barat dan beberapa tempat lain. Secara nasional, serapan tenaga kerja khusus perawat juga masih sangat rendah,” sebutnya.

Said Saleh mencontohkan, Jabar dalam setahun bisa melahirkan 5000 perawat dengan peluang kerja pada fasilitas kesehatan yang terbatas. Nantinya, rumah sakit internasional itu akan mendukung pusat pelatihan agar keterampilan standar internasional para perawat tersebut dapat terpakai sebagai alternatif pasar kerja.

jm

Ummi Rohmi minta agar 40 Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) yang tersebar se-NTB, agar induatrialisasi di sektor pengelolaan sampah berjalan

GONDANG.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj Sitti Rohmi Jalillah menegaskan, sampah bisa menjadi sumber penunjang ekonomi.

“Buktikan kepada masyarakat bahwa sampah bisa jadi solar, pelet, bata, dan sumber penunjang ekonomi lainnya,” tutupnya.

Ummi Rohmi, sapaan akrab Wagub NTB, mengatakan itu saat melihat pengelolaan sampah oleh KSM remaja Peduli Lingkungan”REPELI” Desa Gondang Kec Gangga Kab Lombok Utara, Kamis (24/6/2021).

Karena itu, ia minta agar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) merevitaliasi sebanyak 40 Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) yang tersebar se-NTB, agar induatrialisasi di sektor pengelolaan sampah berjalan.

BACA JUGA: Data Covid-19 Harus Sinkron dan Satu Pintu untuk Publikasi

TPS 3R merupakan pola pendekatan pengelolaan persampahan pada skala komunal atau kawasan. Ini melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.

“Keberadaan TPS3R dalam pengelolaan sampah dapat menjembatani masyarakat dengan bank sampah.” Kata Wagub,

Keberadaan TPS3R sangat efektif sebagai hilirisasi sampah dan pusat bank sampah. Apalagi banyak masyarakat yang mengeluh tempat pembuangan akhir sampah, yang sering tidak menampung volume sampah yang terus meningkat

Sebagai catatan, Kemenristek/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong ‘hilirisasi’ riset dan inovasi berbasis ekonomi sirkular yang rendah karbon. Konsep tersebut dapat mendukung upaya pelestarian lingkungan di Indonesia.

Menritek Bambang Brodjonegoro mengatakan, ekonomi sirkular berfokus pada penggunaan optimal dari sumber daya dalam aspek produksi hingga konsumsi.

Konsep itu dapat menjadi solusi atas masalah sampah serta untuk memenuhi kebutuhan energi berbahan dasar limbah. (Sumber: mediaindonesia.com) 

Wagub menjelaskan apa yang harus dilakukan UPT TPS3R.

“Tugas UPT TPS3R ini membangun konektifitas dengan desa, bank sampah, sehingga semua sampah organik maupun non organik dapat dikelola disini,” jelas Wagub Hj Rohmi di depan Kadis LHK.

Tunjukan kepada masyarakat, komitmen dan keseriusan pemerintah dalam mengatasi persoalan lingkungan dengan mengelolah sampah. Sehingga Zero Waste terwujud, tambahnya

Kepala Dinas DLH Provinsi NTB, Madani Mukarom menjelaskan bahwa sebanyak 40 TPS3R yang tersebar di Kabupaten/Kota se NTB akan segera dimaksimalkan.

“Sehingga dalam pengolahan sampah organik maupun non organik dapat ditanggulangi,” jelas Madani.

BACA JUGA: Islamic Center Adalah Warisan Luar Biasa Bagi Masyarakat NTB

Di KLU, tempat pengelolaan sampah ada 4 buah. Ada 3 yang telah ada dan 1 sedang penyelesain pembangunannya. Keberadaanya, 1 gondang, 1 jenggala, 1 Bayan dan 1 betek yang sedang dibangun.

edy

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah menyebut bahwa NTB satu sisi memiliki banyak destinasi wisata unggulan, namun sayang direct flight-nya masih minim

NUSADUA.lombokjournal.com ~ Oleh karena itu, dalam rapat pembahasan isu-isu strategis pembangunan di wilayah Bali, NTB, dan NTT yang digelar oleh Bappenas RI, di Nusa Dua, Bali, Sabtu (19/6/2021), Gubernur Zulkieflimansyah mengusulkan agar direct flight atau penerbangan langsung dari dan ke NTB untuk segera diadakan.

“Ketika ada direct flight, kunjungan dari negara tetangga seperti Australia meningkat berkali-kali lipat. Jadi direct flights ini adalah kesemestian yang harus di lakukan” ujarnya.

NTB harus bersiap menghadapi banyak event berskala nasional dan internasional yang digelar seperti; MotoGP dan World Superbike. Gubernur pun berharap event-event berkelas dunia itu bisa menjadi pemicu bangkitnya pariwisata NTB paska pandemi.

“Tentu ada destinasi selain Mandalika seperti, Gili Tramena, Rinjani, Moyo, dan Sembalun yang sudah mendunia. Yang paling penting untuk NTB adalah konektifitas. Direct flight adalah kesemestian,” tegas Zulkieflimansyah.

BACA JUGA: Pariwisata, Industrialisasi dan SDM, Jadi Fokus Perhatian

Selain mendesak adanya direct flight, Gubernur Zul juga menyinggung usulan pemerintah pusat yang berencana menurunkan status bandara internasional menjadi domestik. Untuk itu, Ia dengan tegas meminta untuk tidak menyertakan Bandara Internasional Zainudin Abdul Majid (BIZAM) dalam penyederhanaan airport internasional.

BACA JUGA: Bappenas Bantu Percepat Pembangunan STIPark dan Smelter

Menanggapi hal tersebut, Ir. Joshapat Rizal Primana, MSc Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas RI menyatakan, masukan dari Gubernur NTB akan menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan.

“Untuk bandara internasional kami berkoordinasi dengan Angkasa Pura. Bizam Akan tetap kami fungsikan sebagai bandara internasional. Terkait direct flight dengan Australia dan negara lain juga akan menjadi perhatian kami” tegas Rizal.

aff/ubaydiskominfotikntb

Pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) RI akan memberi perhatian khusus kepada NTB  pada bidang pariwisata, industrialisasi dan pengembangan sumberdaya manusia.

NUSADUA.lombokjournal.com ~ Hal ini merupakan sejumlah poin untuk Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rapat yang digelar oleh Bappenas RI, yang membahas isu-isu strategis pembangunan di wilayah Bali, NTB, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) beserta pengembangan kerjasama dengan pemerintah pusat, di di Hotel Merusaka, Nusa Dua, Bali, Sabtu (19/6/2021).

“Kami merasa beruntung diberi kesempatan untuk sharing membangun NTB. Terima kasih kepada Pak Menteri PPN/Bappenas yang memiliki perhatian besar untuk NTB” ucap Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, dalam kegiatan tersebut.

Hal yang berkaitan dengan sektor pariwisata, dipaparkan oleh Ir. Joshapat Rizal Primana, MSc Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas RI, bahwa direct Flight akan menjadi perhatian utama pemerintah pusat, khususnya menjelang berbagai event internasional di NTB seperti MotoGP dan World Superbike.

“Terkait direct flight dengan Australia dan negara lain juga akan menjadi perhatian kami” tegas Rizal.

Sedangkan untuk Industrialisasi, Deputi Bidang Pengembangan Bappenas RI, Ir. Rudy Soeprihadi Prawiradinata menyampaikan akan mendukung STIPark dengan pembangunan infrastruktur melalui mekanisme KPBU.

BACA JUGA: Bappenas Bantu Percepat Pembangunan STIPark dan Smelter

Dan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfa juga siap mendorong kebijakan afirmasi pendidikan, dimana putra-putri NTB akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meraih beasiswa keluar negeri, khususnya di Eropa Timur.

“2023 dalam rangka mendorong daerah di timur, kita akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar bisa terapkan kebijakan aformasi dalam pengalokasian ke depan,” tegas Suharso.

aff/ubaydiskominfotikntb

Melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Bappenas akan bantu Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) mewujudkan STIPark dalam bentuk pembangunan insfrastruktur.

NUSADUA.lombokjournal.com ~ Pemerintah Pusat melalui Bappenas RI mendukung penuh upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melahirkan dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bisa menjadi pengusaha. Melalui program inkubasi dari Science, Tehnology, dan Industrial Park (STIPark), Bappenas yakin menginspirasi para pemuda untuk menjadi pengusaha-pengusaha baru di NTB.

“STIPark akan didukung berupa pembangunan infrastruktur melalui mekanisme KPBU, Pemprov NTB akan menjadi penanggungjawab diawali dengan studi untuk memastikan mekanisme tersebut” jelas Ir. Rudy Soeprihadi Prawiradinata, Deputi Bidang Pengembangan Bappenas RI, saat rapat pembahasan isu strategis pembangunan di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur beserta kerjasama antar wilayah, Sabtu (19/6/2021), di Hotel Merusaka, Nusa Dua, Bali.

KPBU adalah Kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, atau badan usaha milik negara.

Sementara itu, Amalia Adininggar Widyasanti, ST, MSi, M. Eng, Ph.D, Deputi Bidang Ekonomi Bappenas RI menyampaikan progress terkait pembangunan smelter di NTB.

“Bersama PT Amman Mineral, terkait kawasan industri yang lebih luas, belum ada kata sepakat. Jika bisa, kami minta bantu Gubernur untuk berkomunikasi. Namun untuk smelternya saja, ditargetkan tahun 2023 terus berprogres” jelas Amalia.

Sebelumnya, Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah menjelaskan kepada Menteri Bappenas bahwa STIPark bukan hanya untuk bisnis inkubasi, namun juga merupakan sarana akselerasi anak-anak muda menjadi pengusaha dan mendalami industrialisasi.

“Tentang industrialisasi ini tidak identik dengan pabrik besar, namun pendalaman struktur sehingga hasil pertanian tidak dalam mentah lagi namun sudah menjadi pertambahan nilai,” jelas Zulkieflimansyah.

BACA JUGA: Pariwisata, Industrialisasi dan SDM, Jadi Fokus Perhatian

Dalam kegiatan ini, NTB juga akan mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat untuk program Food Estate berupa bantuan pengadaan sapi dan pada bidang kesehatan, RS Mandalika juga akan dioptimalkan melalui mekanisme dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

aff/ubay_diskominfotikNTB

Tersendatnya pasokan solar ke Lombok Utara karena kuota solar subsidi di Lombok Utara yang diberikan oleh BPH Migas memang dibatasi.

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Terbatasnya pasokan solar sejumlah SPBU di Kabupaten Lombok Utara, menyebabkan antrean panjang dum truk yang butuh bahan bakar.

Sekitar 90 an dam truk antre di beberapa halaman SPBU dan tepi jalan raya Kayangan menunggu pasokan solar. Namun pasokan solar itu diperkirakan tidak mencukupi.

Salah satu perwakilan sopir dum truk, Susniadi (41) asal Kayangan mengatakan limit solar sudah berlangsung sekitar satu bulan. Padahal pasokan solar itu tidak dapat dipastikan datangnya.

BACA JUGA: Zona Oranye Desa Santong, Dua Orang Positif Covid-19

“Kami sudah menunggu sejak pagi hingga malam,” ungkap Susniadi.

Akibat limitnya solar ini dum truk mereka tidak bisa mengangkut material untuk kebutuhan pembangunan (proyek). Dan akibatnya, pengerjaan pembangunan bisa tersendat penyelesaiannya.

“Saya sangat menyayangkan kondisi seperti ini berlarut-larut, padahal kami harus memenuhi kebutuhan material proyek yang punya batas waktu.” katanya.

Keluhan para sopir dum truk juga dikeluhkan para petani dan penggarap lahan pertanian.

Hal itu dibenarkan Plt.Kabid Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP KLU), Sugiarti,SP.

“Petani dan penggarap lahan pertanian juga keluhkan limitnya solar di KLU. Sarana Hendytraktor untuk membajak lahan dan mesin sumur bor tidak bisa operasi, ” kata Sugiarti pada lombokjournal.com, hari Sabtu (19/06/21).

Harapannya, limit solar di KLU segera teratasi agar petani segera dapat mengolah lahannya, kata Sugiarti.

Ripsah, salah seorang pengelola SPBU di Lombok Utara memberi penjelasan ketika dikonfirmasi lombokjournal.com.

Diungkapkan, intinya kuota solar yang ipasok ke Lombok Utara memang terbatas.

“Intinya kuota solar subsidi di Kabupaten Lombok Utara yang diberikan oleh BPH Migas memang dibatasi yaitu satu bulan cuma 13 DO, satu DO standar 18.000 liter,” kata Ripsah.

BACA JUGA: Pelari Lombok Charity Fun Diterima Bupati

Diungkapkan, dulu SPBU dapat 15 DO, kemudian 14 dan sekarang cuma 13 DO dan untuk satu minggu dapat 3 DO.

“Jadi jelas tidak tercukupi untuk kebutuhan warga KLU,” tuturnya.

@ng

Pencucian sarang Walet yang diproyeksikan menjadi industri baru di NTB karena peluang ekspor yang besar

LOTENG.lombokjournal.com ~  Pencucian sarang burung walet bisa menjadi batu loncatan industri baru di NTB.

itu dikatakan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah saat meresmikan Galeri Produk dan Pencucian Sarang Walet di Desa Kateng, Praya Barat, Lombok Tengah, Jumat (18/06/21).

Bunda Niken mengatakan itu karena melihat sarang walet berpeluang besar sebagai komoditas ekspor.

“Melihat peluang komoditas ekspor yang besar, industri pencucian sarang burung walet dapat menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.

BACA JUGA: Sulis LISDA 2021, Harumkan Nama NTB di Kancah Nasional

Industri pengolahan dan perusahaan ekspor yang baru memulai langkahnya ini dapat menyerap tenaga kerja, memberikan manfaat dan potensi ekonomi baru.

H. L. Saswadi, Ketua Yayasan Ammar Sasambo menjelaskan, pencucian sarang walet ini memiliki potensi ekonomi besar.

Dalam satu kilo sarang walet yang dicuci oleh sepuluh orang tenaga pencuci dengan ongkos Rp 10 juta. Jika satu kuintal sarang burung yang dicuci maka setiap orang tenaga kerja mendapatkan gaji Rp 6 juta per bulan, dengan lama waktu pencucian 20 hari.

“Selain akan menyerap tenaga kerja yang besar, kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat karena upah yang besar,” jelas Saswadi.

Saat ini unit usaha ekspor sarang walet yang dikelola yayasannya memiliki 13 apartemen walet, sementara pelaku usaha yang bergabung sebanyak 157 orang dengan 360 apartemen.

“Masih banyak lagi potensi di luar NTB yang akan kami ajak bergabung karena PT Ading International sebagai eksportir telah memiliki izin resmi,” tambahnya.

BACA JUGA: Jamaah Calon Haji KLU Ikuti Sosialisasi KMA 660

Saat ini, yayasannya tengah melatih 30 orang tenaga pencuci sarang walet dengan nilai jual lebih tinggi dari yang sebelumnya diekspor bercampur kotoran dan bulu burung walet

diskominfotikntb