Tanaman tembakau mempunyai prospek yang baik di Lombok Utara, karena saat ini petani menampakkan kemajuan dalam bertani tanaman yang disebut ‘mutiara hijau’ itu

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Sebutan ‘mutiara hijau’ tentang tembakau, mempunyai potensi dan prospek cukup besar di Lombok Utara.

Dan Kabupaten Lombok Utara akan menjadi salah satu daerah penghasil tembakau di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPPK) Kabupaten Lombok Utara (KLU) diminta sungguh-sungguh memberikan pelatihan Sekolah Lapang Penanggulangan Hama Tanaman Tembakau (SLPHT).

Dan diharapkan, SLPHT diberikan secara luas dan kontinyu kepada petani tembakau di Kabupaten Lombok Utata yang semakin menampakkan kemajuan bertani tembakau saat ini.

BACA JUGA: Varietas Anggur Bermacam-macam Tumbuh Subur di Desa Pendua

Harapan itu disampaikan salah seorang perwakilan peserta pelatihan, Moh. Ra’ub, saat  acara penutupan SLPHT yang sudah berlangsung selama delapan kali pertemuan, Rabu (25/08/21).

Peatihan itu dipusatkan di Dusun Sentul, Desa Pendua, Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.

Potensi tembakau di kabupaten Lombok Utara saat ini meski baru pada lahan 150 hektare di dua Kecamatan, yakni Kecamatan Kayangan dan Kecamatan Bayan.

Namun data tersebut belum termasuk tiga Kecamatan lainnya seperti Gangga, Tanjung dan Pamenang. Selama ini, Kabupaten Lombok Utara selain dikenal sebagai pariwisata, lebih dikenal dengan tanaman perkebunan berupa Kopi, Mete, Coklat, Cengkeh, Panili dan umbi-umbian seperti Porang sejenisnya serta pisang.

Tapi saat ini, petani juga sedang menunjukkan geliatnya tanam tembakau dengan kualitas yang tidak kalah dengan daerah lain di NTB.

“Jangan heran kalau kami mengharapkan Pemerintah Daerah sungguh sunggu membantu petani baik menyangkut SLPHT maupun ketersediaan pupuk dan obat obatan,” harap Moh Ra’ub saat acara penutupan.

BACA JUGA: Literasi Masyarakat Meningkat Jika Pustakawan Berkualitas

Tanaman tembakau sangat rentan terhadap situasi dan kondisi yang buruk. Misalnya terjadi anomali iklim dan adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) tanaman tembakau.

Dengan adanya OPT tembakau yang lepas dari pantauan petani, akan berdampak terjadinya serangan yang bisa menimbulkan kerugian yang besar.

Tindak lanjut SLPHT

Menanggapi harapan peserta, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui Plt Kabid Perkebunan, Sugiartadi, SP, mengatakan akan ada tindak lanjut SLPHT.

“Saya tidak berjanji, namun Insya Allah di tahun 2021 ini akan dilakukan tindak lanjut SLPHT di lima kelompok lagi,” kata Sugiartadi.

Berkaitan dengan perhatian pemerintah terkait pupuk, obat obatan dan lain sebagainya itu, hal itu akan dipenuhi pemerintah melalui OPD leading sektor akan mengupayakan.

“Tentu asal didukung oleh petani dengan memperluas areal tanam serta memperbanyak lagi kelompok kelompok untuk menanam tembakau,” ujarnya.

Terkat permasalahan OPT, menurutnya sangat dibutuhkan suatu pembinaan dan pelatihan bagi petani tembakau untuk mengantisipasi serangan OPT tersebut.

Berbekal kebutuhan petani akan pengetahuan tentang OPT tanaman tembakau, maka Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian mengadakan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Tembakau.

Pelaksanaanya melalui Program Peningkatan Kualitas bahan Baku Kegiatan Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Pekebun Tembakau Tahun 2021, terang Sugiartadi, SP, selaku Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultural, Dinas Kertanian Pangan dan Pertanian KLU.

Senada dengan Moh. Ayusi, selaku Ketua Panitia SLPHT yang sekaligus Kasi Perbenihan dan Penyelamanan pembibitan. Ia menambahkan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam bulan Nopember tahun 2021 ini akan merealisasikan anggaran yang lebih besar dari sekarang.

“Khususya untuk pelaksanaan kegiatan SLPHT sebagai kelanjutan dari kegiatan yang sudah kita lalui selama delapan hari ini,” ungkap Sugiartadi.

Termasuk jumlah peserta pun lebih banyak dari yang sekarang, lanjutnya.

Sementara itu, Moh. Ayusi menegaskan kembali penyampaian Kabid Perkebunan Sugiartadi, bahwa petani harus sungguh sungguh pula untuk memperluas areal tanaman tembakau dari luasan yang sekarang ini.

Sehingga pemerintah juga tidak ragu memberikan pembinaan dan bantuan anggaran kegiatan, tegasnya.

Petani diharapkan proaktif serta berinovasi, dan jangan hanya mendengarkan saja tapi juga melihat dan melakukan inovasi inovasi, baik teori maupun teknik-tehnik merawat hingga panen dan membangun kemitraan dengan pihak pasar.

Dalam pelatihan kali ini, dipraktikkan konsep pembelajaran orang dewasa, yaitu terciptanya suasana belajar yang menyenangkan, terjadinya multi komunikasi.

Peran serta warga belajar diutamakan, pendapat harus dihormati, dan membangkitkan motivasi yang berasal materi yang disampaikan,termasuk nara sumber secara keseluruhan.

Sedangkan proses budidaya sampai dengan pasca panen yang tidak terlepas dari cara pengendalian hama terpadu (PHT).

@ng

Pengembangan wilayah dan penetapan pembangunan infrastruktur di Provinsi NTB akan terus dipercepat, beberapa KSP akan menjadi fokus Kemenko Bidang Kemaritiman.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan hal tersebut, saat memimpin Rakor terkait Pengembangan Wilayah dan Penetapan Pembangunan Infrastruktur di NTB, yang dihadiri oleh Gubernur NTB secara virtual, Selasa (24/8).

Adapun Kawasan Strategis Provinsi (KSP) NTB yang akan dibangun dan dikembangkan, yaitu pertama, pengembangan kawasan industri prioritas dan smelter di kabupaten Sumbawa Barat yang masuk dalam RPJMN 2020-2024. Dengan rencana luasan 1.200 hektar dengan fokus pengembangan smelter (industri pertambangan) dengan kapasitas 1,3 juta ton, termasuk relokasi jalan nasional dan kawasan industri (3 km).

“Kami minta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk tetap bersinergi, supaya project-project dari pemerintah pusat segera diwujudkan,” ungkap Luhut.

Ke-dua adalah pengembangan kawasan industri pertanian, perikanan dan kehutanan yang tersebar di delapan titik seluruh kabupaten kota se-NTB. Menurut Luhut, kawasan strategis pertumbuhan ekonomi NTB menunjukan rata-rata 4 persen setiap tahun. Tipologi klassen menunjukan sektor ini adalah sektor maju dan dapat tumbuh dengan pesat, sektor prospektif dan dapat menjadi sektor basis.

Ke-tiga, pengembangan Science Technology Industrial Park NTB yang meliputi pembangunan gedung inkubasi bisnis, penataan eduwisata teknologi, pengadaan mesin dan peralatan produksi utama untuk menguatkan IKM permesianan dan restrukturisasi IKM permesinan.

Ke-empat, pengembangan jaringan konektivitas transportasi utama meliputi pengembangan bandara BIZAM Lombok dan pembangunan pelabuhan Nusantara Kilo kabupaten Dompu. Pengembangan BIZAM Lombok yang telah dituangkan dalam hasil kesepakatan dengan Bappenas pada pra rakorgub 8-11 Februari 2021. Kemudian dukungan pemerintah daerah dalam pembebasan lahan, FS dan DED tersedia. Selanjutnya diperlukan pembangunan taxi way, cargo dan lainnya.

Kemudian pembangunan pelabuhan Nusantara Kilo Kabupaten Dompu. Pada tahun 2021 telah dilakukan FS, DED dan AMDAL oleh kementerian perhubungan. Termasuk di dalam rencana induk pelabuhan nasional dan telah dilaksanakan proses pembebasan lahan seluas 34 hektar oleh pemda Dompu, sehingga status lahan telah dihibahkan ke kementerian perhubungan.

Ke-lima, pembangunan waduk Kerekeh di kecamatan Inter Iwes kabupaten Sumbawa yang diperlukan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Rencanannya, akan membantu irigasi lahan seluas 4.500 hektar dan sumber energi listrik mikro hidro sebesar 0,80 MW.

Ke-enam, pembangunan jembatan Lewamori yang berfungsi untuk meningkatkan konektivitas dan aksebilitas KSN Bima dan KSP Teluk Bima serta kawasan ekonomi Hu’u Dompu dan bandara Sultan Muhammad Salahuddin. Kementerian PUPR telah menyelesaikan proses FS, DED, AMDAL dan redesign jembatan. Sementara pemerintah kabupaten Bima telah melakukan proses pembebasan lahan jalan akses.

Ke-tujuh, penguatan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Penguatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan luas kawasan hutan NTB sekitar 1.046.821 hektar. Kawasan hutan kritis terdapat 202.076 hektar termasuk di dalamnya luas kawasan hutan gundul 96.238.24 hektar. Lahan kritis luar kawasan hutan seluas 299.074 hektar. Akibat dari Kerusakan hutan adalah terjadi bencana banjir. Rencana usulan kegiatan Tahun 2022 rehabilitasi hutan dan lahan seluas 202.076 hektar yang dilakukan dengan skema kemitraan dan pengembangan industri hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu secara lestari.

Terakhir adalah infrastruktur pendukung kawasan kepulauan Gili. Telah terjadi fenomena abrasi pada pulau-pulau kecil terutama di Gili Trawangan. Abrasi ini menyebabkan rusaknya Jalan akses lingkar Gili Trawangan perlu upaya dalam mengurangi dampak fenomena abrasi ini. Dengan rencana pekerjaan mencakup pekerjaan pipa high density polyethrlene (HDPE), pekerjaan reservoir glass m3 dan pekerjaan sambungan rumah.

BACA JUGA: Tambang Bisa Mensejahterakan Jika Dikelola dengan Baik

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah mengakui bahwa perhatian pemerintah pusat melalui kementerian lembaga sangat antusias untuk meningkatkan dan mengembangkan sektor-sektor yang ada di NTB. Termasuk menjadikan NTB sebagai tuan rumah World Superbike pada November mendatang.

“Tentu hal ini menjadi semangat bagi kami untuk mempersiapkan diri sebagai tuan rumah dari event-event besar yang akan diselenggarakan di NTB,” ungkap Zulkieflimansyah.

Dalam rakor ini 8 menteri turut hadir dan menyampaikan berbagai rencana serta pembangunan prioritas yang akan segera diwujudkan di NTB, baik pengembangan sektor pariwisata, pertanian, SDM, kelautan, industrialisasi serta percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung perhelatan World Superbike dan MotoGP.

Delapan Menteri tersebut diantaranya, Menteri Pertanian, Menteri Investasi, Menteri Perhubungan, Mendagri, Menteri ESDM, Menteri Pariwisata, Menteri PUPR, Menteri Kelautan dan Perikanan serta bupati/walikota se-NTB.

manikp@kominfo

Masyarakat cenderung nilai keberadaan tambang merusak lingkungan, padahal jika dikelola dengan baik akan dapat mensejahterahkan masyarakat di sekitarnya.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalillah berharap agar kehadiran Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) NTB dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pertambangan yang ada di NTB.

“Sudah saatnya kita memberikan edukasi ke masyarakat dengan memanfaatkan digitalisasi di masa pandemi ini. Hal-hal yang berhubungan dengan proses pertambangan yang beroperasi di NTB dapat disampaikan kepada masyarakat,” kata Sitti Rohmi, saat menerima rombongan Perhapi NTB, di aula pendopo wagub, Selasa (24/8).

Selain itu, Sitti Rohmi juga menuturkan bahwa selama ini masyarakat cenderung berfikir bahwa keberadaan tambang di sekitar dapat merusak lingkungan, padahal apabila tambang dikelola dengan baik maka akan dapat memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.

“Mindset masyarakat terhadap keberadaan tambang selama jni, di mana masyarakat beranggapan dari apa yang sering dibaca dan dilihat, seolah-olah tambang merusak lingkungan, ini yang perlu diluruskan dan diberikan edukasi,” ujarnya.

Senada dengan wagub, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Zainal Abidin, mengatakan bahwa isu pertambangan di tengah masyarakat harus segera diberikan edukasi, dan masyarakat dapat diberikan kesempatan untuk terlibat di pertambangan.

“Perhapi dapat mendidik masyarakat yang ingin terlibat di tambang sehingga mendapatkan ilmu pengetahuan secara langsung dari para ahlinya,” ujar Zainal.

BACA JUGA: Pembangunan Infrastruktur di Provinsi NTB akan Dipercepat

Sementara itu, Ketua Pehapi NTB, Joni Safaat Adiansyah, meminta wagub sebagai Dewan Pengarah Perhapi NTB. Hal ini dikarenakan sepak terjang wagub di pertambangan selama 10 tahun.

“Kami berharap agar Perhapi NTB dapat bergerak cepat dan berkontribusi di NTB,” tuturnya.

Joni Safaat mengatakan bahwa perkembangan pertambangan di NTB yang dikelola perusahaan sudah bagus, dikarenakan pemerintah hadir untuk terus memantau, dan kewajiban safety terus dilakukan.

“Pertambangan rakyat kita perlu ekstra untuk bagaimana mengelola tambang rakyat ini agar sesuai dengan kaidah-kadiah pertambangan yang baik yang ditetapkan pemerintah,” kata Joni.

ser

Program Ijo Nol Nol Dedoro yang diluncurkan Pemerintah Lombok Barat (Lobar) dengan tabungan sampahnya, adalah pelibatan pelajar dalam gerakan lingkungan sekaligus bernilai ekonomi.

LOBAR.lombokjournal.com ~ Menurut Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Program Ijo Nol Nol Dedoro yang mendukung program unggulan Zero Waste, ini sangat tepat sebab melibatkan para pelajar serta adanya tabungan sampah bagi mereka.

“Masyarakat harus mulai berpikir sampah bisa menjadi berkah bernilai ekonomis. Begitupula dengan tabungan sampah pelajar ini mereka bisa memenuhi kebutuhan sendiri seperti uang sekolah atau lainnya”, jelas Sitti Rohmi, saat peluncuran Beriuq Digital di Bencingah kantor Bupati Lombok Barat, Gerung, Selasa (24/8).

Program satu rekening satu pelajar (Kejar) dalam mendukung program lingkungan dan digitalisasi bank sampah yang diinisiasi oleh BNI, OJK dan Pemkab Lobar diniatkan melibatkan pelajar dalam gerakan pelestarian lingkungan sekaligus menabung.

Direktur BNI, Roni Fenir, mengatakan, potensi pelajar Indonesia sebanyak 55,7 juta dan di NTB sendiri sebanyak 1,13 juta. Potensi dana menabung ini selain untuk kebutuhan pelajar juga pembiayaan sektor lain seperti UMKM.

“Karena dana tabungan pelajar lebih lama mengendap hanya dikeluarkan untuk kebutuhan tertentu. Potensinya miliaran sehingga bisa mendukung pembiayaan lain”, jelas Roni.

BACA JUGA: Ijo Nol Nol Dedoro, Program Kelola Sampah Sejalan Zero Waste

Program Ayo Menabung dengan Sampah ini adalah pilot project di 48 sekolah se Lobar dan 19.064 orang pelajar dan tercatat dalam rekor MURI sebagai pembukaan nasabah bank sampah terbanyak. Selain itu, program yang digagas melalui smart city ini mendukung percepatan sistem digitalisasi. Sejauh ini Pemkab Lobar telah melakukan digitalisasi di dua pasar untuk pembayaran retribusi pedagang.

Bupati Lobar, H. Fauzan Halid mengatakan, target digitalisasi ini untuk seluruh pasar di Lobar.

“Kita juga akan membuat tim percepatan digitalisasi sesuai Kepres,” tuturnya.

jm

Menjaga ketahanan UMKM di masa pandemi Covid-19 adalah pekerjaan rumah (PR) besar yang harus diselesaikan dengan cara bersinergi dari berbagai pihak.

MATARAM.lombokjournal.com ~ . Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sendiri selalu melibatkan UMKM lokal dalam setiap kegiatannya, terlebih saat pembagian Bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Baik JPS Gemilang maupun JPS Gotong Royong yang disalurkan kepada masyarakat yang terdampak PPKM, itu untuk menjaga agar rotasi perekonomian tetap berputar.

“Kita terus berupaya agar UMKM di masa pandemi masih bisa bertahan, tidak jatuh. Dibutuhkan kegotong royongan dan kecintaan kepada produksi kita sendiri, dan apa-apa yang ada di sekitar kita untuk mau memakai dan memanfaatkannya,” tutur Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah, saat memberikan Sambutan Pada Webinar Dalam Rangka Kemerdekaan RI ke 76 dengan Tema “Menjaga Ketahanan UMKM di Masa Pandemi ” yang diselenggarakan Oleh BKOW Provinsi NTB di pandopo wagub, Sabtu (21/8).

Sitti Rohmi mengharapkan agar pendataan para UMKM dapat dilakukan secara lebih valid dan ter-update agar tidak ada terjadi kekeliruan saat dilakukannya pendataan oleh pemerintah daerah maupun pusat.

“Agar pendataan UMKM benar-benar valid dan ter-update terus sehingga pada saat ada program-program, data yang dibutuhkan sudah siap,” ujar Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Sulis LIDA 2021 didukung Gerakan Gotong Royong OPD

ser

Proses Adendum antara Pemrov NTB dengan PT. Gili Trawangan Indah, Sikap Gubernur NTB dan Bupati Lombok Utara Menekankan kesejahteraan masyarakat setempat

MATARAM.lombokjournal.com  ~ Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc.,  dan Bupati Lombok Utara (KLU) H. Djohan Sjamsu, SH menyatakan sikapnya terkait pemanfaatan aset Pemrov NTB yang dikelola PT. Gilingan Terawangan Indah (GTI), yakni harus menyejahterakan masyarakat.

“Apa yang dilakukan pemerintah selama ini, tentunya untuk mengakomodir kepentingan dan kesejahteraan masyarakat KLU,” kata Gubernur Zul.

Hal itu ditegaskan dalam rapat evaluasi proses Adendum antara Pemrov NTB dengan PT. GTI, Selasa (27/07/21) di ruang kerjanya.

Sama dengan Gubernur, Bupati Lombok Utara (KLU) H.Djohan Sjamsu, SH menyatakan sikap dan komitmennya untuk mendukung upaya yang dilakukan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, dalam pemanfaatan aset Pemrov NTB seluas 65 Ha untuk masyarakat Gili Trawangan.

BACA JUGA: Gotong Royong dan Taat Prokes Bisa Putus Mata Rantai Covid-19

Djohan tegas mengatakan, apabila keputusan tidak memberikan solusi dan berpihak kepada masyarakat maupun daerah, lebih baik kontraknya diputuskan saja.

Ini sikap kami bersama dengan Pak Gubernur, pokoknya harus dapat memberikan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat, tuturnya.

“Jadi intinya Gili Trawangan harus bisa dinikmati dan dimaksimalkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat setempat,” kata Bupati Djohan Sjamsu.

BACA JUGA: Oksigen dan Obat Dijamin Tersedia, Masyarakat Jangan Cemas

Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut, Sekda NTB, Asisten I Setda NTB dan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.

nn/diskominfotik

Di tengah terpuruknya ekonomi di masa pandemi, harapan yang tersisa saat ini adalah belanja pemerintah

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung setahun lebih berdampak besar bagi pelaku usaha.

“Banyak UMKM kita yang kini terpuruk,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, H Wirajaya Kusuma.

Hal itu diungkapkannya dalam dialog interaktif yang digelar ESPE Sydicate di Mataram, Kamis (22/7/2021) sore hingga petang.

Diskusi menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan. Antara lain, Wakil Ketua Satgas Penanganan Covid-19 NTB HL Gita Ariadi yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) NTB. Lalu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB H Wirajaya Kusuma. Ketua KADIN NTB H Faurani. Ketua PW NU NTB Prof H Masnun Thahir dan Pengamat Ekonomi Firmansyah.

Dialog interaktif yang dimoderatori Ahmad, Direktur Publik Institut NTB, dibuka dengan pemaparan H Wirajaya Kusuma. Dia memaparkan kondisi terakhir para pelaku UMKM di NTB.

Pandemi yang sudah berlangsung lebih dari setahun telah menyebabkan pendapatan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di NTB anjlok. Omzet mereka turun drastis lantaran permintaan yang menurun drastis pula.

BACA JUGA: Oksigen untuk Terapi Pasien Covid-19, Stoknya Masih Aman

Penurunan permintaan itu juga mengindikasikan makin rendahnya daya beli masyarakat.

Hal senada diungkapkan Ketua Kadin NTB H Faurani, bagaimana kalangan dunia usaha di NTB kini terpuruk, kondisinya menyedihkan.

“Dampak pandemi sangat memukul dunia usaha,” katanya.

Faurani mengatakan, para pelaku usaha kini berharap peranan pemerintah yang cepat dan tepat. Terutama dari sisi kebijakan dan regulasi.

Banyak perusahaan yang kini berhenti beroperasi. Jika pun masih ada yang beroperasi, mereka harus merumahkan sebagian karyawan mereka.

Faurani mengakui, situasi ini berkontribusi meningkatnya jumlah pengangguran di NTB. Masyarakat sekarang sedang kebingungan.

“Karena itu, sangat penting kita bicara soal daya tahan di sini,” katanya.

Menurut dia, bagi masyarakat yang masih memiliki tabungan, tatkala ada pembatasan di tengah PPKM Darurat, atau PPKM Level IV yang diberlakukan pemerintah saat ini, mereka  tidak mengeluh. Namun, hal sebaliknya terjadi pada masyarakat yang tidak punya saving sama sekali.

Belanja Pemerintah

Pengamat Ekonomi dari Universitas Mataram Firmansyah mengungkapkan, masyarakat kini sedang dihadapkan pada situasi dilematis. Semua berharap pandemi cepat selesai.

Dia mengungkapkan bagaimana situasi terkini NTB, banyak pekerja harian sedang tiarap. Berbicara mengenai ketahanan ekonomi suatu daerah, Firmansyah mengungkapkan kalau hal tersebut ditopang oleh empat hal, yakni konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, dan belanja pemerintah.

Untuk saat ini, mengharapkan ketahanan ekonomi dari konsumsi rumah tangga, tentulah menjadi sangat sulit. Yang terjadi malah sebaliknya.

Banyak masyarakat mengerem belanja. Mengharapkan sektor investasi juga sama sulitnya. Sebab, para investor ramai-ramai menahan diri.

Begitu pula pada ekspor komoditi. NTB akan sangat sulit mendongkrak ekonomi dengan mengandalkan sektor ekspor.

Satu-satunya harapan yang tersisa saat ini adalah belanja pemerintah. Sektor ini akan menjadi penopang utama menjaga denyut ekonomi daerah di masa pandemi.

Yang menggelitik, Firmansyah sempat menyampaikan usulan unik. Di tengah situasi ekonomi yang tidak pasti seperti saat ini, dia menyarankan pemerintah perlu membentuk semacam Satgas yang tidak hanya memantau penularan Covid-19.

Namun, perlu juga Satgas yang memantau tingkat pendapatan masyarakat. Satgas ini kata Firman, dapat memberi gambaran utuh pada pemerintah soal kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

“Karena ada memang masyarakat yang kondisinya sangat terpuruk sekali,” tandasnya.

Firman memaparkan,  banyak UMKM di NTB yang kondisinya kini tiarap. Sebab, banyak di antara UMKM NTB yang produk mereka bukanlan produk primer. Melainkan produk sekunder.

Sehingga, manakala daya beli masyarakat sedang melemah seperti saat ini, mereka memilih membelanjakan uangnya hanya untuk kebutuhan primer.

“Mereka wait and see untuk belanja di luar kebutuhan primer,” katanya.

Di sisi lain, untuk untuk mengurangi dampak pandemi yang sangat dalam terhadap ekonomi masyarakat, Firman menyarankan agar pemerintah perlu memberikan subsidi bagi harga-harga kebutuhan pokok.

Mekanisme pemberian subsidi harga ini tentu kata Firman bisa disiapkan pemerintah.

Namun begitu, subsidi harga kebutuhan pokok ini tidak perlu diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Namun, hanya diberikan di daerah tertentu, dan kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya.

Pemerintah juga disarankan menggalang dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dana CSR. Dana tersebut bisa diarahkan untuk membantu masyarakat yang ekonominya terimpit.

“Kalau disuruh memilih, masyarakat kita pasti ingin beraktivitas dengan protokol ketat ketimbang pembatasan seperti saat PPKM sekarang ini. Tabungan masyarakat sekarang sudah nyaris habis,” katanya.

Upaya Pemerintah

Sekda NTB HL Gita Ariadi menjelaskan, sejumlah langkah yang sudah diambil oleh pemerintah Provinsi NTB. Saat ini kata Gita, sudah mulai disiapkan upaya menggairahkan NTB dengan Nurut Tatanan Baru.

Pemerintah sedang memadukan bagaimana gas diinjak dan rem dilepas. Atau sebaliknya, gas dilepas dan rem diinjak.

Ditegaskannya, saat ini pemerintah memprioritaskan penanganan kesehatan dan penyelawatan jiwa masyarakat.

BACA JUGA: Masyarakat Sembalun Musyawarahkan Awiq-awiq Kearifan Lokal

Tapi, di sisi lain, pemerintah juga ingin agar masyarakat dan seluruh pelaku ekonomi dapat tetap produktif.

Dari sisi regulasi, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan dan aturan. Mulai dari terbitnya Surat Edaran di tingkat Kepala Daerah. Sampai juga ada instruksi dari para menteri yang menjadi acuan.

Pemeirntah juga saat ini terus memberikan berbagai upaya dan stimulus untuk membantu masyarakat. Yang terbaru misalnya bagaimana upaya Gubernur NTB H Zulkieflimansyah mengambil inisiatif dengan menyerap beras lokal dari petani.

Kemudian beras itu menjadi bagian dari komponen tujangan kepada para pegawai, sehingga mereka tidak hanya menerima tunjangan dalam bentuk uang semata.

Langkah ini, kata Gita, untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat bawah. Sehingga ekonomi masyarakat kecil tetap berdenyut.

Sedagkan dari sisi penanganan kesehatan, Gita menyebut, rumah isolasi akan disiapkan sebagai tempat penanganan mereka yang terinfeksi Covid-19 tapi tanpa gejala.

Bansos juga mulai dicairkan untuk menggairahkan ekonomi. Ada Bansos Tunai dari Kemensos untuk masyarakat di daerah yang memberlakukan PPKM Darurat. Ada pula penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat yang sudah dilakukan dalam dua hari terakhir.

Bantuan beras juga sedang disiapkan Bulog NTB. Total ada 5.200 ton Cadangan Beras Pemerintah yang siap disalurkan.

“Kita butuh saling pengertian. Tapi di sisi lain, kita harus sama-sama tegakkan protokol kesehatan,” katanya.

Sementara itu, Ketua PW NU NTB, Prof H Masnun Thahir menekankan pentingnya masyarakat NTB butuh suasana harmoni. Jangan ada keributan-keributan yang tidak perlu dan menguras energi. Masyarakat harus dibuat banyak tersenyum.

Secara khusus, Prof Masnun menyoroti sejumlah pihak yang kini justru dengan bangga mengemukakan bagaimana mereka menolak vaksin. Bahkan mengajak masyarakat yang lain untuk melakukan penolakan serupa.

Adalah menjadi hak mereka untuk menolak vaksin. Namun, sertidaknya, jika mereka menolak vaksin, harusnya mereka juga tidak menolak vaksin sosial.

Apa itu vaksin sosial? Yaitu menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak dan tidak berkerumun.

“Kita manusia berikhtiar dan berdoa. Kalau manusia angkat tangan, maka Allah yang akan turun tangan,” tandasnya.

Menjaga kesinambungan ekonomi

Founder ESPE Syndicate, Sirra Prayuna mengatakan, dialog interaktif digelar untuk menghadirkan solusi bagi upaya-upaya menjaga ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat NTB, di tengah situasi sulit akibat pandemi.

Sirra menegaskan optimismenya, seluruh ikhtiar yang dilakukan pemerintah dalam upaya menangani pandemi Covid-19 saat ini, pada akhirnya akan berbuah manis.

Termasuk upaya-upaya untuk mencegah warga terpapar Covid-19 yang kini sudah memiliki varian dengan penularan sangat cepat.

Namun begitu, kata Sirra, di tengah-tengah upaya penanganan kesehatan tersebut, yang tidak kalah pentingnya juga adalah bagaimana menjaga kesinambungan ekonomi masyarakat, pedagang kaki lima, usaha mikro kecil dan UMKM.

“Karena itu, perlu rangkaian sousi dari semua pihak. Di balik kegalauan, jangan sampai terjadi pesimisme masyarakat. Jangan sampai ada pembangkangan sosial. Ini semua menjadi ujian yang harus kita sadari sama-sama,” kata Sirra.

Me

Gubernur NTB mengajak seluruh bupati dan walikota untuk menyerap beras petani melalui pemberdayaan UMKM lokal selama masa PPKM darurat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Langkah ini, menurut Gubernur NTB, H. Zulkiefkimansyah, sebagai upaya bersama untuk melindungi perekonomian masyarakat terutama ekonomi masyarakat kecil yang berprofesi sebagai petani.

“Alhamdulillah kami di provinsi sudah mulai menyusun kebijakan untuk memberikan tunjangan beras kepada ASN. Dan mudah-mudahan kebijakan ini dapat diikuti oleh seluruh kabupaten kota dalam mengoptimalisasi penyerapan gabah petani lokal,” ajak gubernur saat memimpin Rakor Penanganan Covid-19 di Gedung Graha Bhakti Praja, Kamis (22/7).

Dihadapan seluruh bupati walikota yang hadir, Zulkieflimansyah menegaskan, selama masa PPKM mulai diberlakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, prioritas utama pemerintah adalah menjaga kesehatan dan jiwa masyarakat dari bahaya Virus Corona.

BACA JUGA: Kesehatan dan Ekonomi Masyarakat Diutamakan di masa PPKM

Tapi di sisi lain, pemerintah juga harus menjamin ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik meski diberlakukan pembatasan aktivitas, sehingga menjaga keseimbangan kedua sektor ini menjadi tanggung jawab semua.

“Untuk itu, mari kita bahu membahu untuk melindungi UMKM melalui penyerapan beras lokal untuk diberikan kepada para ASN melalui tunjangannya. Insyaallah pemerintah provinsi akan menerapkan mulai awal Agustus mendatang” tutur gubernur.

BACA JUGA: PPKM Basis Desa, Cegah Tumpukan Masalah di Kabupaten/Kota

manikp@kominfo

Mahasiswa yang melakukan KKN tematik, menorong semangat masyarakat Santong untuk mengolah kopinya menjadi produk olahan

SANTONG, KLU.lombokjournal.com ~  Masyarakat desa Santong yang masih butuh perhatian di sektor UMKM atau kewirausahan, mendapat angin segar hadirnya Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik Universitas Mataram tahun 2021.

Dalam KKN tematik itu, para mahasiswa Universitas Mataram yang KKN mengadakan berbagai pelatihan bagi para pelaku UMKM yang berhubungan dengan kewirausahaan.

Menurut Abdul Khaliq, ketua kelompok KKN Universitas Mataram 2021, pelatihan yang dilakukan merupakan hasil dari observasi yang dilakukan sebelumnya.

“Pelatihan yang kami lakukan merupakan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa tokoh di desa Santong. Pelatihan ini juga sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang kami dapatkan dibangku kuliah sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat.” jelas Khaliq.

BACA JUGA: Nakes NTB, Insentifnya Sudah Dibayar Hingga Bulan Juni

Salah satu pelatihan yang dilakukan ialah pelatihan pembuatan cookies kopi yang dilaksanakan di aula Kantor Desa Santong.

Pesertanya terdiri dari ibu-ibu PKK Desa Santong, pelaku UMKM dan tokoh pemuda desa Santong, diberikan pelatihan cara membuat cookies basah dan cookies kering.

KKN Universitas Mataram 2021 mendatangkan tutor yang merupakan tokoh UMKM dari Lombok Timur, Nani Mulyana, pemilik UKM Balen Jaja di Wanasaba. Nani merupakan penemu atau pembuat cookies kopi pertama kali.

Menurut Ni Luh Nindi, salah satu anggota KKN Universitas Mataram 2021 menjelaskan, pelatihan pembuatan cookies kopi merupakan inovasi terbaru bagi para pelaku UMKM di Desa Santong.

Selain bisa menambah ragam jenis jajanan khas desa Santong, pelatihan tersebut juga bisa menjadi langkah baru bagi pemuda yang ingin memulai wirausaha dengan bahan dasar kopi.

BACA JUGA: Bupati Djohan Ajak Kuatkan Komitmen Majukan Lombok Utara

“Pelatihan ini didasari hasil observasi kami terkait hasil bumi di desa santong ini ternyata banyak didapatkan kopi. Tapi masih hanya sebatas dijual dalam bentuk serbuk atau biji, belum ada inovasi pengolahan kopi yang dilakukan.” kata Nindi

Pelatihan yang dilakukan KKN Universitas Mataram 2021 diharapkan mengurangi pengangguran yang ada di desa Santong, terutama di saat pandemi.

“Dengan adanya pelatihan inovasi produk ini, diharapkan dapat meningkatkan semangat masyarakat Santong untuk mengolah kopinya menjadi produk olahan, sehingga bisa mengurangi pengangguran.” kata Nindi

Pada kesempatan lain, ketua KKN Universitas Mataram 2021, Abdul Khaliq menyampaikan, keluhan dari pelaku UMKM di desa Santong terkait wirausaha yang dilakukan saat menghadapi pandemi.

Banyak dari para pelaku UMKM yang terpaksa mengurangi pembuatan produk karena sulitnya beberapa akses saat pandemi.

“Menghadapi pandemi Covid-19 saat ini rata2 UMKM banyak mengeluh, menurut pengakuan dari beberapa perwakilan UMKM banyak yang berhenti bermitra maupun pesanan juga berkurang,” tutur Khaliq.

Han

Pemprov mengambil langkah melakukan addendum, sudah konsultasi ke banyak pihak

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sekretaris Daerah, HL Gita Ariady menegaskan upaya melakukan Addendum atau perjanjian ulang terkait kontrak produksi PT Gili Trawangan Indah di lahan milik Pemprov seluas 75 Ha di Gili Trawangan sudah tepat.

“Kita ingin memperbaiki pengelolaan aset kita disana, karena PT GTI masih memiliki hak mengelola sampai dengan 2026. Kalau hal ini dibawa ke pengadilan akan berlarut larut dan status lahan akan status quo,” jelas Lalu Gita Ariady.

Itu dikatakannya, saat menghadiri diskusi publik daring tentang permasalahan Addendum PT GTI dan Pemprov NTB yang digelar Sirra Prayuna Syandicate, Rabu (14/07/21).

Ditambahkannya, jika pun PT GTI dinilai melakukan tindakan wanprestasi atas kewajibannya mengelola lahan maka hal itu harus didasarkan pada putusan pengadilan.

BACA JUGA: Metode Sri dan Jarwo, Meningkatkan Produksi Petani Padi

Pemprov mengambil langkah dengan melakukan konsultasi ke banyak pihak. di antaranya Kemendagri, BPK, KPK dan lain lain untuk melakukan langkah tepat sesuai aturan hukum yang berlaku.

Serta melihat aspek lain di luar hukum termasuk keberadaan masyarakat yang menempati sebagian lahan yang dikelola PT GTI.

Adapun terkait Addendum, Pemprov baru dalam tahap melakukan pemetaan dan inventarisasi, serta mengumpulkan data terkait keberadaan PT GTI selama 25 tahun ini, dan keberadaan masyarakat yang melakukan usaha di sebagian lahan tersebut.

“Yang pasti masyarakat, PT GTI dan pemerintah provinsi sebagai pemilik aset tidak boleh dirugikan,” tambah Sekda.

Langkah yang saat ini sedang bergulir akan menjadi rancangan pokok pokok dalam surat keputusan (SK) Addendum yang dapat diterima oleh semua pihak.

Miq Gita mengatakan pula Adendum itu, semangatnya ingin membuat kolaborasi yang baik antara Pemprov berupa peningkatan nilai sewa lahan yang signifikan dari penerimaan saat ini sebesar 22,5 juta pertahun.

Miq Gite menegaskan pilihan adendum yang diambil Pemprov NTB sesuai dengan hasil formula yang direkomendasikan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati NTB, yang ditunjuk Pemprov selaku kuasa hukum Pemda.

Meski demikian, adendum kontrak kerja sama tersebut memiliki syarat. Yakni harus ada jaminan PT GTI kepada JPN Kejati NTB dan Pemprov NTB, bahwa mereka punya modal untuk diinventasikan di Gili Trawangan.

Miq Gite menyebutkan Addendum yang dipilih berjalan dengan tahapan yang sudah dilakukan.

Di antaranya, Pemprov melalui Kejati NTB telah melakukan berbagai konfirmasi dan validasi pada semua obyek di atas areal PT GTI.

Hasil validasi tersebut menunjukkan bahwa investor tidak bisa bekerja di lahan tersebut, karena masyarakat sudah lama menempati lahan itu.

BACA JUGA:

Peresmian UTD, Kini RSUD KLU Siap Melayani Kebutuhan Darah

“Tapi, kami ingin masyarakat tidak dirugikan dengan memedomani ketentuan hukum yang berlaku. Salah satunya, putusan Mendagri tanggal 4 Juni tahun 1997 sebagai konstruksi Hukum untuk bisa mereduksi klausul perjanjian yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah,” tandas Sekda.

nov/jm