Agar World Superbike jadi terseenggara di Mandalika tahun ini, Kapolda NTB kejar target vaksin 41 ribu per hari di Lombok Tengah (Loteng)

MATARAM.lombokjournal.com ~ Dalam percepatan program vaksinasi, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) ditargetkan 41 ribu per hari.

Terget ini dikejar guna mencapai 70 persen masyarakat Loteng harus sudah divaksin. Sebab ini jadi syarat agar World Superbike (WSBK) bisa digelar di Sirkuit Mandalika November tahun ini.

Kapolda NTB, Irjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan itu, saat rapat percepatan vaksinasi bersama Gubernur dan Wagub NTB di Ruang Rapat Utama, Senin (20/09/21).

“Untuk mencapai target itu semua elemen masyarakat, pemerintah dan TNI Polri harus bergerak,” kata Kapolda.

Kapolda menuturkan, mulai hari Sabtu dan Minggu kemarin ia bersama Danrem mulai mencapai target itu, bayangkan saja selama sebulan terakhir, Loteng hanya mampu 7000 mencapai target.

BACA JUGA: Vaksinasi Digencakan Guna Hindari Kluster Baru Jelang WSBK

“Tapi setelah kami dorong sehingga vaksin bisa mencapai 15 ribu vaksin. Ini menjadi bukti bahwa semua harus bergerak,” ungkap Kapolda.

Untuk mengejar target itu, pihaknya bersama Pemerintah Provinsi NTB sudah membentuk 150 tim paramedis yang terdiri dari petugas screening, vaksinator, dan observasi.

Dari ratusan tim tersebut semua disebar di 139 desa di 12 kecamatan di seluruh Kabupaten Lombok Tengah.

BACA JUGA: Bupati Minta Agar Naskah Kuno di Lombok Utara Diperbanyak

“Kalau sampai 15 Oktober target ini selesai di Loteng, maka manajemen percepat vaksinasi akan kita geser ke Lombok Barat, Lombok Timur dan seterusnya. Sekaligus kami akan berikan kado kepada hari ulang tahun TNI pada 5 Oktober dari Kabupaten Lombok Tengah jika tercapai 70 persen,” katanya.

man

diskominfotikntb

Pihak Pemda atau eksekutif melakukan pembahasan KUA-PPAS APBDP 2021 yang berangsung alot dan dinamis, meski akhirnya mencapai solusi

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Rapat Paripurna Laporan Banggar DPRD KLU yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD KLU, H. Burhan M. Nur, SH dilanjutkan penandatanganan naskah Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBDP Tahun Anggaran 2021.

Penandatanganan dilakukan oleh Ketua DPRD KLU Nasrudin, SH.I, bersama Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH. di Ruang Aula Paripurna, Jum’at (17/09/21).

Dalam paripurna hadir pula Wakil Bupati Danny Karter Febrianto Ridawan, ST. M.Eng, Wakil Ketua II DPRD KLU Mariadi, S.Ag, Pj Sekda KLU Drs H Raden Nurjati, Sekwan DPRD KLU Kartady Haris SH. Juga hadir dari unsur Polres Lotara, unsur pimpinan OPD beserta Anggota DPRD KLU.

Pimpinan Rapat Paripurna H. Burhan M.Nur, SH menyatakan, agenda rapat meliputi Laporan Badan Anggaran terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Perubahan.

BACA JUGA: NTB Peringkat Teratas Lomba Inovasi Daerah Kemendagri 

Selain itu dilakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, antara DPRD dengan Kepala daerah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kelembagaan.

DPRD dan Eksekuitf telah melakukan pengkajian dan pembahasan terhadap rancangan perubahan, baik internal maupun bersama eksekutif telah berlangsung alot dan dinamis.

Meski akhirnya pembahasan itu bisa mencapai solusi. Ini semua dilakukan semata-mata demi kesempurnaan dari KUA-PPAS APBDP.

Juru Bicara Banggar DPRD KLU, I Made Kariasa, SH pada laporan yang menyatakan, dampak Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, nasional, dan daerah yang terjadi sejak awal tahun 2020, masih dirasakan sampai saat ini.

Hal itu berdampak pada gambaran KUA-PPAS APBDP di Lombok Utara.

“Tentunya ini menjadi tantangan yang berat, tidak hanya buat Kabupaten Lombok Utara, namun seluruh dunia yang mencurahkan energi dan sumber dayanya untuk mengatasi pandemi. Dampak perekonomian dan pembangunan diperkirakan akan berlanjut hingga tahun depan sehingga perlu dilakukan antisipasi guna meminimalkan dampak negatif ekonomi dan keuangan daerah,” urai Made Kariasa.

Dikatakannya, secara umum Kabupaten Lombok Utara mengalami pengurangan pendapatan dan pembiayaan program serta kegiatan pembangunan.

Diharapkan dalam penyusunan RAPBD tahun 2021, diupayakan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien, dan efektif sebagai instrumen yang dijadikan acuan dalam menyusun RAPBD perubahan tahun 2021.

Banggar DRD KLU telah menyelesaikan pembahasan perubahan KUA-PPAS yang menghasilkan 13 poin yang menjadi sorotan dan menjadi pembahasan bersama.

Selanjutnya, telah direspons secara tertulis oleh pihak eksekutif serta dilakukan pembahasan bersama, yang menghasilkan berbagai catatan dan kesepakatan.

Di antaranya Pendapatan Asli Daerah pada perubahan APBD tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 4,8 miliar rupiah lebih yang semula diasumsikan sebesar 117 miliar rupiah lebih naik menjadi 121 miliar rupiah lebih.

Hal ini disebabkan adanya kenaikan asumsi pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah. Semula sebesar 59 miliar rupiah lebih menjadi sebesar 84 miliar rupiah lebih, atau naik sebesar 25 miliar rupiah lebih dari asumsi awal.

Di sisi lain, dana perimbangan dan beberapa poin lainnya mengalami penurunan.

Di akhir rapat itu dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan terhadap KUA-PPAS APBDP Tahun Anggaran 2021, antara Pimpinan DPRD KLU dengan Kepala Daerah.

BACA JUGA: PMI KLU Ke-76, Bupati Harap Lahirkan Jiwa Kemanusiaan

Pembahasan selanjutnya, akan dilakukan kembali Rapat Paripurna RAPBDP.

ags/dprdklu

Jaringan telekomunikasi di Mandalika sudah mumpuni, dan siap  menjadi tuan rumah WSBK tahun ini dan MotoGP tahun depan

MATARAM.lombokjournal.com ~

Operator seluler sehingga Telkomsel, XL dan operator lainnya, sudah menyuplai berbagai layanan internet 4G dengan menyediakan lebih dari 300 Base Transceiver Station (BTS) layanan jaringan 3G dan sebanyak 393 BTS untuk layanan jaringan internet 4G.

Dengan demikian, ketersediaan sinyal telekomunikasi di kawasan Mandalika sudah sangat mumpuni.

“Layanan telekomunikasi dengan kualitas prima di kawasan Mandalika sudah siap jadi tuan rumah event WSBK tahun ini dan MotoGP tahun depan,” kata Direktur Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo, Anang Achmad Latif.

BACA JUGA: Bang Zul dan (Aduan Masyarakat dari) Facebook

Hal itu diungkapkannya pada roadshow program sisialiasasi BAKTI di Mandalika dengan dengan tema “Menuju Indonesia Digital 2024: BAKTI bangun Negeri” secara virtual, Kamis (16/09/21).

Dijelaskanya, saat ini terdapat 55 BTS yang tersebar di seluruh wilayah NTB. Sedangkan tahun ini, Bakti sedang dalam tahapan pembangunan 35 BTS dengan layanan jaringan internet 4G. Diantara 35 BTS tersebut, terdapat sembilan BTS yang dibangun di kawasan Mandalika.

Selain pembangunan BTS 4G di Mandalika, Bakti juga menyiapkan layanan WIFI atau akses internet gratis di 176 lokasi baru yang melengkapi 575 titik badan publik di seluruh NTB.

Layanan itu akan menggunakan teknologi kabel serat optik, super WiFi dengan jarak 500 meter jangkauan bahkan sebagian besar menggunakan akses langsung dari satelit.

“Jadi totalnya, kami akan menyiapkan sebanyak 751 titik layanan internet gratis yang diperuntukkan bagi layanan publik seperti sekolah, kesehatan, kantor pemerintahan, kantor pos TNI Polri dan sebagainya,” ungkapnya.

Jaringan telekomunikasi ditingkatkan

Dalam kesempatan itu, Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi mengakui, laju pembangunan infrastruktur dari kementerian dan lembaga untuk mendukung event-event internasional di NTB terus ditingkatkan.

Baik percepatan pembangunan infrastruktur jalan, aksesibilitas jaringan telekomunikasi, sarana prasarana serta berbagai fasilitas mendukung lainnya.

“Tentu hal ini akan membangkitkan semangat kami sebagai tuan rumah untuk menyambut WSBK pada 12-14 November tahun ini,” jelas Sekda.

Miq Gita berharap, adanya jaringan internet yang mumpuni yang telah dikembangkan oleh Kementerian Kominfo melalui Bakti dan operator seluler lainnya, masyarakat berharap tidak ada lagi area blank spot di seluruh pelosok NTB.

BACA JUGA: Menteri ESDM Resmikan 17 Penyalur BBM 1 Harga, Termasuk NTB

“Karena kami yakin, para wisatawan tidak hanya menonton WSBK atau MotoGP. Tetapi mereka juga akan menikmati keindahan alam dan budaya yang tersebar di seluruh pelosok NTB,” harapnya.

Manikp

@kominfo

Program penyalur BBM 1 harga yang diluncurkan Menteri ESDM mempermudah masyarakat memperoleh BBM terutama di daerah 3 T (Terluar, Terpencil, Tertinggal) termasuk Provinsi NTB.

LOTENG.lombokjournal.com ~ Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meresmikan secara serentak 17 Penyalur BBM 1 Harga di 17 lokasi yang tersebar di 15 Kabupaten se-Indonesia, yang dipusatkan di SPBU Batukliang Utara Lombok Tengah, Kamis (16/09/21).

Untuk mensukseskan World Superbike dan MotoGP tentu harus ditopang ketersediaan BMM yang memadai. Hal itu diungkapkan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah di Lombok Tengah (Loteng).

Hadirnya SPBU Penyalur BBM 1 Harga, akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh BBM dan akan semakin mengungkit perekonomian masyarakat.

“Hal ini sangat diperlukan untuk mensukseskan event World Superbike pada November tahun ini dan MotoGP tahun depan. Kami berterima kasih kepada Kementrian ESDM yang sudah memberi perhatian lebih untuk NTB,” ujar gubernur.

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif  menjelaskan, program penyalur BBM ini merupakan satu wujud nyata dari pemerintah  untuk seluruh rakyat Indonesia. Terutama mendorong kertersediaan BBM di daerah 3 T (Terluar, Terpencil, Tertinggal) termasuk daerah Provinsi NTB.

BACA JUGA: Mutasi di Loteng Jangan Seperti Bagi-bagi Kue

Kebijakan BBM satu harga berarti,  harga jual premium 6.450 rupiah per liter dan solar 5.150 rupiah per liter tidak hanya di SPBU. Juga di titik serah terima yang lebih rendah seperti di tingkat penyalur atau Agen Premium & Minyak Solar (APMS)

Bahkan di Provinsi Papua dan Papua Barat program ini sudah siap diwujudkan dengan harga jual premium 6.450 rupiah per liter dan solar 5.150 rupiah per liter.

“Program ini kerja sama kementerian ESDM, Pertamina dan BPH Migas agar masyarakat di pelosok-pelosok mendapatkan BBM dengan harga terjangkau,” kata Menteri.

Menurut Menteri, ketersediaan BBM sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pemerintah menargetkan, pembangunan SPBU BBM 1 Harga segera tercapai selama tiga tahu ke depan. Minimal bisa membangun antara 80-100 SPBU setiap tahunnya sehingga kebutuhan BBM dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas hingga ke pelosok daerah.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati menjelaskan, sejak tahun 2017 lalu, penyediaan penyalur BBM 1 harga di Provinsi NTB telah dibangun sebanyak 35 penyalur yang tersebar di seluruh wilayah NTB.

Sedangkan yang sudah beroperasi sampai dengan saat ini baru sebanyak 20 penyalur SPBU BBM 1 harga.

“Insyaallah sisanya ditargetkan semua beroperasi pada tahun 2024 mendatang,” jelasnya.

Dalam peresmian tersebut, Menteri didampingi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Kepala BPH Migas Erika retnowati, Sekjen Kementerian ESDM, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Wakil Bupati Lombok Tengah, Dirut Pertamina dan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.

BACA JUGA: Mengaji Sebagai Parameter Budaya Literasi Masyarakat

Kemudian rombongan menteri juga meninjau langsung sirkuit MotoGP di KEK Mandalika Lombok Tengah.

Her

Kedatangan Menteri Investasi di Gili Trawangan, selain menjelaskan pembangunan investasi pariwisata, juga menyampaikan pemutusan kontrak dengan PT GTI

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, hadir dan bertemu masyarakat di Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB, Sabtu (11/09/21).

Kehadiran Menteri Bahlil yang juga Ketua Satgas Percepatan Investasi di Gili Trawangan itu untuk memberikan penjelasan beberapa hal terkait investasi.

Selain menjelaskan pembangunan ekonomi nasional khususnya investasi di bidang pariwisata di Lombok tepatnya di kawasan Gili Indah, dan secara khusus juga menjelaskan terkait SK Pemutusan Kontrak PT Gili Trawangan Indah (GTI).

Menteri Bahlil dalam kunjungan itu yang disambut hangat oleh Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R ST MEng itu, memang agendanya penyerahan SK Pemutusan Kontrak PT Gili Trawangan Indah (GTI).

Tampak hadir bersamai kunjungan Menteri Investasi Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah SE MSc, Satgas Investasi, Forkopimda KLU, dan undangan lainnya.

BACA JUGA: Warga Gili Trawangan Lega Setelah Penantian 26 Tahun 

Menteri menuturkan, Gubernur Zulkieflimansyah dua bulan silam datag ke pihakya, menguraikan Pemda NTB telah melakukan kontrak atas tanah di Gili Trawangan dengan pihak PT GTI dalam waktu yang cukup panjang.

“Dalam proses justru yang terjadi PT GTI tidak membangun kawasan pariwisata, namun rakyatlah yang membangun kawasan pariwisata di sini,” kata Menteri Bahlil.

Menteri Bahlil yang juga Ketua Satgas Percepatan Investasi menilai dan mempertimbangkan, berdasar kajian yang mendalam disamping melihat fakta-fakta atas itikad dari perusahaan yang mendapatkan kontrak, sera kondisi nyata di lapangan serta informasi semua pihak.

Akhirnya Satgas Investasi memutuskan kontrak dengan pihak GTI. Pemutusa ini dinilai merupakan pilihan tepat dan penting, yang diambil untuk keberlanjutan masa depan masyarakat Gili Trawangan.

“Ini adalah keputusan kolektif kolegial, rakyat harus diberikan rasa aman dan rasa kepastian,” terangnya.

Menurutnya, bahkan Presiden Jokowi telah memerintahkan pihaknya mengambil kebijakan yang bisa menjamin keberlangsungan investasi tanpa sikap semena-mena pengusaha.

Pengusaha tidak boleh mengatur negara, namun negara yang berwenang mengatur pengusaha.

“Masyarakat Gili Trawangan jangan ragu lagi mengelola aset negara yang ada di wilayah setempat,” tegas Menteri Bahlil lantas meminta.

Awal membangun Trawangan

Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah, menyampaikan Pemerintah Provinsi NTB berterima kasih kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM yang langsung bertemu dengan masyarakat Gili.

“Ini langkah awal untuk membangun gili seperti sediakala. Ke depan tidak ada lagi kegaduhan karena masalah baru, sebab memperjuangkannya tidak gampang dan segala sesuatu bisa diselesaikan dengan baik,” tutur Gubernur Zul.

BACA JUGA: Gili Trawangan Akhirnya Dikelola Masyarakat

Menurut gubernur, dari jumlah lahan seluas 65 hektar, sebanyak 60 hektar di antaranya telah dihuni dan digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas,

Terkait permasalahan PT. GTI ini, Pemprov NTB telah menyampaikan ke pihak perusahaan dan mengadakan beberapa kali pertemuan. Sayangnya pihak perusahaan tidak pernah hadir sehingga pihaknya mengambil kebijakan memutus kontrak dengan pihak PT GTI.

“Giat investasi di NTB khususnya Gili Trawangan ini memberikan dampak positif kepada masyarakat,” pungkasnya.

Diwawancarai terpisah, Wakil Bupati Danny Karter menuturkan kunjungan kerja Menteri Investasi dari Jakarta khusus untuk memberikan SK pemutusan kontrak dengan PT GTI.

“Di sela-sela waktu beliau, kami berbincang terkait dengan kodisi infrastruktur terutama jalan dan penerangan di KLU. Kami mohon untuk bisa disupport dengan sesuatu yang lebih layak. Ini dalam rangka membangun parawisata di Lombok Utara dan menciptakan iklim investasi sesuai dengan visi misi kami,” tutup Wabup Danny.

@ng

Atas pemutusan kontrak dengan PT Gili Trawanga Indah, warga Gili Trawangan siap berkontribusi memajukan pariwisata

KLU.lombokjournal.com ~ Pemutusan kontrak dengan dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI) membuat lega warga Gili Trawangan.

Keputusan Pemprov NTB memutuskan kontrak dengan PT GTI dengan pemutusan itu memberikan kepastian dan keamanan warga setempat dalam melanjutkan usaha. Mereka pun siap berkontribusi memajukan pariwisata.

“Setelah 26 tahun menunggu dalam kondisi tidak jelas, kami siap dan brrkomitmen menjadi bagian dalam membangun NTB,” ujar Raisman Purnawadi, salah seorang warga dan pemilik usaha di Gili Terawangan, Sabtu (11/09/21).

BACA JUGA: Gili Trawangan Akhirnya Dikelola Masyarakat

Warga Gili Trawagan menyampaikan terimakasih kepada Pemprov NTB. Mereka mengakui langkah yang diambil oleh Pemprov NTB dalam menghentikan kerjasama dengan PT GTI merupakan solusi terbaik bagi warga Trawangan.

HM Taufik, pemilik usaha dan putra tetua Gili Terawangan, H Rukding mengatakan, keputusan Pemprov memang sangat dibutuhkan. Selain tidak adanya aktivitas investasi PT GTI di lahan tersebut, warga yang berusaha di Gili Terawangan juga tak pernah bertemu dengan manajemen PT GTI secara langsung.

Karena itu, bantuan Pemprov yang berusaha menyelesaikan persoalan lahan investasi merupakan awal yang baik.

“Kami juga siap berkontribusi dalam bentuk pajak dan retribusi lain serta mengembangkan Gili Terawangan sebagai tujuan pariwisata,” sebutnya.

BACA JUGA: Pemprov NTB Siapkan Manajemen Pengelolaan di Gili Trawangan

Ada pula Andre, warga asing pemilik usaha penyelam mengucapkan terimakasihnya kepada Pemprov dan Gubernur dan memuji langkah yang dinilai menuju arah yang benar dalam pengelolaan Gili Terawangan.

jm

Pemprov NTB memutuskan kontrak dengan PT. Gili Trawangan Indah dan saat ini sedang mmenyiapkan manajemen pengelolaan Gili Trawangan

KLU.lombokjournal.com ~ NTB sebagai daerah yang ramah investasi tak serta merta dapat memutuskan kontrak dengan investor.

Namun melihat kondisi yang ada, atas rekomendasi Satgas Percepatan Investasi, Pemprov NTB memutuskan kontrak dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI). Dan menyiapkan manajemen pengelolaan 65 Ha lahan milik Pemprov NTB di Gili Trawangan.

Sebelumnya lahan seluas itu dikerjasamakan dengan PT GTI hingga 2026, namun dengan pemutusan itu Gii Trawangan kini dikelola masyarakat.

BACA JUGA: Gili Trawangan Akhirnya Dikelola Masyarakat

“Nampaknya berat melanjutkan kerjasama dengan PT GTI setelah melihat kondisi lapangan yang memang lahannya sudah ditempati oleh masyarakat. Keputusan memutus kontrak ini agar dispute (sengketa) atas pengelolaan PT GTI dituntaskan,” ujar Gubernur  Zulkieflimansyah di Gili Terawangan, Sabtu (11/09/21).

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia yang juga Ketua Satgas Percepatan Investasi RI hadir di Gili Terawangan untuk menyerahkan SK rekomendasi pemutusan kontrak kerja antara PT GTI dan Pemprov NTB atas lahan 65 Ha.

Dikatakannya, atas dorongan besar dari Gubernur Zulkieflimansyah untuk memprioritaskan warga masyarakat Gili Terawangan dan pertimbangan tidak ada aktifitas investasi selama ini oleh PT GTI, Satgas memutuskan mendukung langkah Pemprov NTB.

“Keputusan Satgas ini adalah final dan untuk diikuti pada urutan pemerintahan berikutnya,” ujar Bahlil.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), H Mohammad Rum menjelaskan, setelah ini Pemprov sudah memiliki rencana untuk manajemen pengelolaan 65 Ha lahan dalam bentuk badan usaha milik daerah ataupun Unit Pelaksana Teknis.

BACA JUGA: Vaksinasi di NTB Meningkat, Kapolri Optimis WSBK Terwujud

“Pemprov langsung mengambil langkah setelah ada rekomendasi dari Satgas untuk pemutusan kontrak. Selain mengelola yang sudah ada, pengembangannya nanti juga sudah direncanakan”, jelas Rum.

jm

Sejak diterbitkan SK Satgas Percepatan Investasi terkait Pemutusan Kontrak dengan PT Gili Trawangan Indah, masyarakat Gili Terawagan mendapatkan kepastian keberlanjutan ekonomi

KLU.lombokjournal.com ~ Pasca diserahkannya Surat Keputusan pemutusan kontrak dengan PT Gili Terawangan Indah oleh Satgas Percepatan Investasi, Gubernur Dr H Zulkieflimansyah mengatakan, pemutusan itu sebagai langkah awal membangun Gili Terawangan seperti sediakala.

“Insya Allah tuntas dengan baik atas dukungan pemerintah pusat,” ujar Gubernur dalam pertemuan dengan masyarakat di Gili Terawangan, Sabtu (11/09/21).

BACA UGA: Pemprov NTB Siapkan Manajemen Pengelolaan Gili Trawangan

Ditambahkan Gubernur, sejak digulirkannya Addendum, pihak PT GTI tidak memberikan respon sehingga lebih mudah memutuskan langsung dengan pemutusan kontrak.

Sejak awal pun, kata Gubernur, Pemerintah Provinsi berkomitmen tidak menganggu lahan 60 Ha yang sudah ditempati masyarakat.

Sementara itu, Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia mengatakan, SK pertama yang dikeluarkan oleh Satgas sejak dibentuk Mei lalu untuk investasi bermasalah adalah bentuk kehadiran pemerintah untuk masyarakat.

BACA JUGA: Panglima TNI Minta Warga Tetap Disiplin Prokes

“SK ini diputuskan secara kolektif kolegial bersana perwakilan Polri dan Kejaksaan Agung yang langsung bertanggungjawab kepada Presiden. Jadi, masyarakat sudah mendapatkan kepastian dan rasa aman untuk keberlanjutan ekonomi dengan dikeluarkannya SK ini,” jelas Bahlil.

jm

Dalam mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan KLU mendorong peranan perempuan melalui program terpadu Kelompok Tani Wanita (KWT)

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Lombok Utara (KLU)  mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk Pengembangan Pangan.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan DKPP yaitu sosialisasi dan Pembinaan Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dan beberpa kegiatan lainnya.

Upaya Pemda KLU dalam meningkatkan peranan perempuan adalah program terpadu (P2WKSS), atau dengan nama lain Kelompok Wanita Tani (KWT).

KWT bertujuan mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat dan sejahtera, dengan meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui sinergitas kegiatan lintas sektor bidang pembangunan.

Untuk mensukseskan program tersebut diawali dengan sosialisasi pada dengan dibentuknya Kelompok Wanita Tani Proeram Pangan Lestari (P2L) anggaran tahun 2021 di beberapa Dusun, di lima Kecamatan Se Kabupaten Lombok Utara.

BACA JUGA: Vaksinasi di NTB Meningkat, Kapolri Optimis WSBK Terwujud

Sejalan dengan berlangsungnya kegiatan Kelompok Wanita Tani (KWT) Program Pangan Lestari (P2L) tersebut, kegiatan monitoring pun dilakukan.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Sugiartadi,SP bersama stafnya yang didampingi Kepala UPTD Bayan, Sawaludin,S.Sos bersama PPL, melakukan monitoring ke tiga lokasi keberadaan KWT. Yaitu, KWT Sambik Rindang di Kecamatan Kayangan, dan dua KWT “Jasmine” Desa Anyar di Kecamatan Bayan, serta KWT “Montang Berseri”, Dusun Tupang Sari, Desa Senaru, juga di Kecamatan Bayan.

KWT “Montang Berseri”, Dusun Tupang Sari, Desa Senaru, Kecamatan Bayan, dengan Ketua Ibu Nulitasari,S.Pd, (47) merupakan salah satu KWT P2L yang dinilai cukup berhasil dalam pelaksanaan kegiatan baik secara berkelompok maupun perorangan.

Nulitasari,S.Pd, selain sebagai ibu rumah tangga yang kegiatannya berjualan jajan keliling, ia juga aktif melakukan kegiatan P2L bersama anggotanya yang berjumlah 30 orang.

Di sela kesibukan sebagai ibu rumah tangga, Nulitasari dengan dibantu suaminya aktif mendorong anggotanya untuk menanam sayuran di halaman rumah masing masing, selain di lingkungan greendhouse di pekarangannya.

Beberapa jenis tanaman yang ditanam di pekarangan antara lain seperti anggur, sayuran dan rempah rempah.

Ketika didatangi Tim Monitoring yang dipimpin Kabid Ketahanan Pangan dan Pertanian, Sugiartadi, SP, Nulitasari dengan cekatan memberikan contoh persiapan media tanam, bibit, selain itu memberikan catatan administrasi.

“Adanya KWT mempermudan pihak Dinas dalam pembinaan terhadap 30 orang di masing masing kelompok, sehingga program Pangan Lestari Kawasan Rumah Pangan (P2L) di pekarangan masing-masing bisa terwujud,” katanya, Jum’at (10/09/21).

BACA JUGA: Keluhan Warga Kebon Kongok Soal TPA Sampah Didegar Gubernur

Adapun pembinaan rutin dilaksanakan tiap hari Jum’at dengan metoda penyuluhan, wawancara dan praktek langsung di lapangan.

Nulitasari menyampaikan harapannya kepada PPL, agar lebih inten dalam pendampingan KWT. Ia pun akan melaporkan baik perkembangan maupun permasalahan mereka dalam kelompok.

@ng

Kementerian Perindustrian dan MUI merencanakan NTB menjadi lokasi pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH) dengan pengelolaan Gerbang Esa.

LOBAR.lombokjournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah mengatakan, potensi pasar muslim, mayoritas penduduk dan program unggulan industrialisasi NTB diharapkan benar benar terwujud.

“Rencana pembangunan KIH harus dipastikan benar benar berjalan dan berbeda dari kawasan industri yang ada,” ujar gubernur dalam acara bertema Membangun Sinergi Dalam Percepatan Kawasan Industri Halal, di Hotel Jayakarta, Senggigi, Rabu (8/9).

Seperti dikatakan Direktur Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian, Ignatius Warsito, bahwa selain menyongsong peluang dalam pasar ekonomi Muslim global, NTB juga memiliki industrialisasi yang dapat mendukung wilayah Timur Indonesia. Rencananya KIH akan dibangun di Lemer, Sekotong Lombok Barat atau di Tumpak Lombok Tengah, dengan anggaran 500 miliar mulai tahun depan dalam tiga tahap perencanaan.

“Setelah proses pendalaman struktur industri untuk menemukan produk apalagi yang dapat didukung oleh industri permesinan kita baru kemudian kawasan dibangun 2022 sampai 2023,” jelas Nuryanti, Kepala Dinas Perindustrian NTB.

BACA JUGA: Kamar Dagang Indonesia Bisa Maksimalkan Pulihkan Ekonomi NTB

Sementara itu, perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Nuruzzaman, menjelaskan, kawasan industri ini jelas akan dikelola secara syariah dengan pembiayaan yang bersumber dari lembaga dana masyarakat. Begitu pula sentra industri pendukung yang akan dibangun berbasis mesjid dengan skema ekonomi modern, seperti penggunaan big data dan platform digital trade.

“Teknologi dan sumberdayanya akan disediakan oleh MUI. Ini momentum untuk menyelamatkan ekonomi umat karena pandemi dan praktek kapitalisme global,” sebut Nuruzzaman.

Gerakan Membangun Ekonomi Indonesia (Gerbang Esa) adalah gerakan kebangkitan ekonomi yang benar-benar menerapkan konsep Islam yang dapat diterima oleh semua orang sebab tidak menindas seperti kapitalisme yang hanya menguntungkan pemilik modal.

” Syaratnya kita harus mau berubah dulu dan berkomitmen agar berkah sesuai petunjuk (protokol) syariah yang benar,” tegasnya.

jm