Target persentasi vaksinasi di Loteng maupun kesiapan pemprov terkait penggunaan bandara, bypass Mandalika, maupun rumah sakit, sudah siap

LOTENG.lombokjournal.com ~ Meskipun sempat terkendala logistik dan entry data capaian vaksinasi, Gubernur Dr Zulkieflimansyah SE, M. Sc mengatakan, vaksinasi khusus Loteng akan mencapai 70 persen dalam minggu ini.

“Secara keseluruhan (NTB) vaksinasi sudah 40 persen, dan Loteng hari ini sudah 50 persen meski di lapangan angka itu lebih besar dari data yang dikirim ke pusat,” jelas Gubernur dalam Rapat Koordinasi bersama Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Perekonomian di kantor ITDC, Kuta, Loteng, Ahad (26/09/21).

BACA JUGA : Sirkuit Mandalika Siap Sambut Fans WSBK dan MotoGP

Kesiapan lainnya dikatakan Gubernur juga sudah sangat siap digunakan seperti bandara, bypass Mandalika, rumah sakit dan lainnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Tengah, L Firman Wijaya mengatakan, pihaknya siap mendukung Pemerintah Provinsi dalam meyukseskan WSBK.

Ia minta penyelenggara benar benar menyiapkan area UMKM khusus bagi masyarakat Loteng.

“Karena potensi ekonomi dari gelaran kelas dunia ini sangat besar. Kami khawatir hanya akan jadi penonton orang yang menonton”, kata Firman.

Ia meminta penyelenggara memasukkan potensi masyarakat kedalam skenario bubble travel.

BACA JUGA: WSBK Digelar Tanggal 19-21 November di Sirkuit Mandalika

Pemkab Loteng juga telah menyiapkan lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) bagi aktifitas sirkuit dan KEK Mandalika.

jm

Dalam Sidang Paripurna, Bupati Djohan jelaskan, penyusunan RAPBDP merupakan penyesuaian adanya dinamika perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan APBD 2021

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH, menyampaikan, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 mengalami penyesuaian secara substantif, sehingga penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) 2021 merupakan proses penyesuaian-penyesuaian.

Hal itu disampaikan Bupati Djohan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) dengan agenda penyampaian Kepala Daerah tentang Nota Keuangan RAPBDP Tahun Anggaran 2021.

Paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD KLU H Burhan M Nur SH dihadiri 21 anggota DPRD, di Ruang Sidang DPRD KLU, Kamis (23/09/21).

Selain itu juga tanpak hadir Ketua DPRD Nasrudin SHI, Wakil Ketua I H Burhan M Nur SH, Pj. Sekda KLU Drs H Raden Nurjati, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan H Simparudin SH, Kepala OPD serta undangan lainnya.

Menurut bupati, penyesuaian itu disebabkan oleh dinamika perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan APBD 2021 yang tidak terlepas dari RPJMD maupun RKPD.

BACA JUGA: Mata Air di Lombok Utara Harus Segera Diselamatkan

Namun proses dan tahapan perubahan APBD harus konsisten berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai upaya pelaksanaan pembangunan yang terencana dan sistematis.

“Faktor yang berpengaruh signifikan terhadap perubahan APBD KLU yaitu penyesuaian kebijakan fiskal baik di pusat maupun di daerah, dampak dari Pandemi Covid-19,” jelasnya.

Terbitnya Permenkeu Nomor 17/PMK.07/2021 terkait pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 untuk mendukung penanganan pandemi, turut mempengaruhi anggaran APBD KLU.

Pelaksanaan APBD mengalami dua kali refocusing dan diakomodir dalam perubahan Perbup tentang Penjabaran APBD.

Kebijakan Pemerintah Pusat terkait TKDD tahun 2021, menurut bupati, diarahkan untuk peningkatan quality control anggaran TKDD. Dan mendorong peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam pemulihan ekonomi, kesehatan, pendidikan serta mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.

“Saat ini Pemda masih tetap fokus dalam pelaksanaan rehab rekon pascabencana gempa bumi 2018. Pekerjaan ini akan terus dilanjutkan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut dituturkan, dalam postur RAPBDP tahun anggaran 2021 menjabarkan tiga komponen anggaran, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Secara keseluruhan didasarkan pada prinsip-prinsip penyusunan APBD sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

BACA JUGA: Santong, Kerajaan Air Terjun di Lombok Utara

“Pendapatan daerah dianggarkan sebesar 887,98 milyar rupiah atau berkurang sebesar 27,16 milyar rupiah lebih dari APBD Murni. Sementara belanja daerah sejalan dengan kebijakan dan strategi rehab rekon serta pemulihan ekonomi masa pandemi Covid-19,” terang bupati.

Dibeberkannya, total belanja daerah tahun anggaran 2021 sebesar 905,43 milyar rupiah lebih atau berkurang sebesar 10,32 milyar rupiah.

Selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah mengakibatkan defisit anggaran yang semula 605,67 juta rupiah lebih menjadi 17,44 milyar rupiah lebih. Naik 16,83 milyar rupiah lebih. Defisit tersebut akan ditutupi dengan pembiayaan netto dengan asumsi sebesar 17,44 milyar rupiah lebih.

Postur APBD dalam pengantar nota keuangan tersebut memperlihatkan bahwa rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2021 konsisten dengan dokumen perubahan KUA PPAS tahun berjalan.

“Harapan kami tahapan pembahasan selanjutnya dapat kita selesaikan dalam waktu yang tepat. Pemda tetap membuka diri menerima masukan dan pemikiran yang konstruktif terhadap rancangan Perubahan APBD KLU Tahun Anggaran 2021 ini, ” kata bupati.

@ng

Pesiapan jelang perhelatan event World Superbike (WSBK) di Mandalika International Street Circuit merupakan kerja ekstra keras, mulai mengejar target capaian vaksinasi, pengaturan tamu-tamu mancanegara di tengah pandemi, hingga merampungkan infrastruktur dalam tekanan waktu

MATARAM.lombokjournal.com ~ Perlu diketahui pelbagai pihak, berdasarkan kalender event World Superbike (WSBK) seri ke-9 diadakan di Circuit de Barcelona – Catalunya Spanyol, tanggal 17 – 19 September 2021. Selanjutnya di Circuit de Jerez – Angel Nieto Spanyol (10), Autodromo Internacional do Algarve Portugal (11), Circuito San Juan Villicum Argentina (12) dan Mandalika International Street Circuit yang ke-13 tanggal 12 – 14 November 2021 mendatang.

Berarti kita hanya punya tenggang waktu 2 bulan hari lomba (Race Day). Tentu ini bukanlah tempo yang panjang untuk persiapan. Terlebih di tengah situasi pandemi Covid 19, dengan segala keterbatasan dan pembatasannya.

Karena event besar itu berlangsung di tengah pandemi Covid-19, maka para penonton, peserta dan timnya dari luar negeri yang akan mengikuti race, harus ketat pengaturan karantinanya. Tidak bisa tidak, aturan ini harus diberlakukan agar sesuai dengan Surat Edaran Pemerintah tentang pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) di era Covid-19.

Mereka harus dimonitor dengan protokol kesehatan (prokes) sejak landing di BIZAM, menginap di hotel, berkegiatan di sirkuit saat test race, babak kualifikasi, dan pada hari lomba (Race Day). Demikian juga, hingga saatnya mereka kembali ke bandara untuk pulang ke negara asal masing-masing.

BACA JUGA: Vaksinasi Digencarkan guna Cegah Kluster Baru Jelang WSBK

Dan penonton pun tidak luput dari pengaturan. Sebelum membeli tiket, calon penonton dipastikan telah tervaksin secara penuh (2 kali vaksin), serta wajib menginstal dan terhubung ke aplikasi pedulilindungi.

Penonton yang hendak masuk ke Mandalika International Street Circuit, harus menjalani posedur yang tidak sederhana. Penonton harus menunjukkan tiket. Penonton harus diverifikasi vaksin melalui scan aplikasi pedulilindungi. Penonton harus di sweb antigen di lokasi yang sudah disiapkan. Jika hasilnya negatif penonton boleh masuk sirkuit dengan tetap melewati security screening. Selama proses pemeriksaan menerapkan prokes yg ketat.

Jika hasil sweb antigen positip, penonton dipulangkan atau di rujuk ke rumah sakit. Terhadap tiket yang sudah dibeli ada opsi refund atau untuk next race.

Dari informasi beberapa kali rapat koordinasi persiapan, kapasitas penonton untuk WSBK kali ini hanya 20 persen. Setara dengan 40.000 an penonton termasuk 1.000 an orang yang terdiri dari pembalap/riders, crew, mekanik, official, media, konsultan dan lain lain. Kapasitas normal sirkuit dirancang berkisar 200.000 orang. Target 20 pesen penonton kali ini sudah memperhitungkan biaya produksi penyelenggaraan event.

Menjelang hari H penyelenggaraan, PT ITDC terus berbenah. Sejak penandatanganan kesepakatan antara DORNA dan PT ITDC tanggal 28 Januari 2019 dilanjutkan audiensi CEO DORNA – Carmelo Ezpelata ke Presiden Jokowi tanggal 11 Maret 2019, jajaran BOC-BOD PT ITDC dihinggapi H2C alias Harap-harap cemas. Terlebih tahun 2020 awal, kita mulai disapa pandemi Covid-19 yang hingga kini unpredictable kapan berakhirnya.

PT ITDC membangun Sirkuit Mandalika. Sirkuit sepanjang 4,3 km dengan 17 tikungan ini, progressnya hingga 18 September 2021 mencapai 98,09 persen. Pembangunannya menelan biaya Rp. 900 miliar. Tanggal 15 Agustus 2021, telah selesai pengaspalan lapis terakhir.

Ditargetkan akhir September 2021 sirkuit dan fasilitasnya tuntas 100 persen.

Race control building, progressnya 94,50 persen. Deck circuit progressnya 71,40 persen. Hotel Pullman Mandalika yang dibangun di areal 4,5 ha, dengan 257 room, progress per 21 Agustus 2021 sudah 86,30 pesen. Ada yang progressnya positif, namun ada juga pekerjaan rumah yang harus di selesaikan secara humanis dan mutualistik, seperti penyelesaian tanah-tanah enclave maupun penataan/penyelesaian 48 KK yang berada di 13 bidang tanah enclave sekitar lintasan sirkuit.

Di luar areal KEK Mandalika, pemerintah melalui berbagai kementerian/lembaga/BUMN, Pemerintah Propinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah turut berbenah.

PT Angkasa Pura I misalnya, meningkatkan kapasitas dan kualitas BIZAM. Dengan dukungan dana Rp700 Miliaran lebih. Di BIZAM kini telah dilakukan perluasan terminal penumpang internasional juga domestik, penambahan belalai gajah (gerbarata), perpanjangan runway, pengembangan fasilitas cargo, perluasan apron barat dan lain-lain.

Saya teringat saat peresmian mulai beroperasinya BIL/LIA tanggal 20 Oktober 2011, Gubernur NTB (saat itu TGB – Almukarram Dr TGH M. Zainul Majdi), mohon run way BIL sepanjang 2.700 meter diperpanjang menjadi 3.000 meter agar pesawat berbadan lebar bisa landing leluasa di BIL.

BACA JUGA: Kapolda NTB Targetkan 41 Ribu Vaksin per Hari

Presiden SBY (Susilo Bambang Yudoyono) dalam sambutan peresmian, memahami dan sangat menyetujui usulan Gubernur NTB saat itu. Tapi sayang, setelah bertahun-tahun diperjuangkan ke Bappenas, Kementerian Perhubungan dan juga ke PT Angkasa Pura I tak kunjung terealisasi.

Berulang kali Irjen Pol Prof. Dr. H. Farouk Muhammad – almarhum (anggota DPD RI – senator Dapil NTB) selaku Wakil Ketua DPD RI memfasilitasi pertemuan dengan stake holder terkait. Bersama Anggota DPD RI dapil NTB lainnya – Drs. HL. Suhaimi Ismy, berusaha bertemu Dirut PT Angkasa Pura I, hasilnya pun masih belum memuaskan.

Dirut PT Angkasa Pura I bahkan menyampaikan bahwa pembangunan BIL/LIA generasi kedua kemungkinan baru bisa dilakukan setidaknya tahun 2029. Itu pun bergantung trend pertumbuhan penumpang.

Waktu terus berjalan. Tahun 2014 pemerintah menerbitkan PP 52 Tahun 2014 tentang KEK Mandalika. Tanggal 21 Oktober 2017 Presiden Jokowi meresmikan mulai beroperasinya KEK Mandalika. Tahun 2019, PT ITDC dengan dukungan Presiden Jokowi, menjadikan KEK Mandalika sebagai venue MotoGP.

Sejak saat itu Kementerian/Lembaga/BUMN, memberikan dukungan yang luar biasa. Tahun 2020, saat Covid-19 melanda, dengan adanya lockdown, PSBB, PPKM, pejabat terbatas mengakses fasilitas bandara. Tak diduga tak dinyana, bersamaan Covid 19, BIZAM ditata dan berubah wajah. Runway yang bolak balik minta diperpanjang jadi 3.000 meter kini justru diberi lebih panjang lagi mencapai 3.400 meter. Pembangunan BIZAM generasi kedua tahun 2029, justru maju jadi tahun 2020. Alhamdulillah.

Selain moda transportasi udara, dukungan moda transportasi laut juga diberikan untuk dukung KEK Mandalika. PT. Pelindo III membangun Pelabuhan Gili Mas, kapasitas 1.700 penumpang dengan biaya Rp. 1,3 Triliun. Per 23 Juli 2021 sudah selesai pembangunannya 100 persen.

Kementerian PUPR, membangun akses jalan bypass BIZAM – KEK Mandalika sepanjang 17, 363 km yang segera akan dapat difungsikan. Kementerian perhubungan melalui Dirjen perhubungan darat memberikan dukungan penguatan sistem transportasi melalui penyediaan armada, fasilitas rambu dan PJU, menyusun managemen dan rekayasa lalu lintas dan lain sebagainya.

Kementerian/lembaga/BUMN full support terhadap pembangunan KEK Mandalika.

Pemerintah Provinsi, membangun RS Mandalika di Desa Sengkol. Melalui pinjaman PEN dari PT SMI, Pemprov NTB membangun dan meningkatkan kualitas jalan dan RSUP NTB yang diharapkan menjadi RS terbaik, sekaligus sebagai RS rujukan di Indonesia Timur serta layak mengawal event motoGP 10 tahun ke depan.

Jelang penyelenggaraan WSBK, masih ada kecemasan yang kini jadi atensi utama yaitu masalah vaksinasi. Vicon tanggal 18 September 2021 dipimpin Menko Bidang Perekonomian – Ir. Airlangga Hartarto, menekankan agar Pulau Lombok sebagai lokasi WSBK harus sudah tervaksinasi minimal 70 persen.

Dalam Apel Gabungan Percepatan Vaksinasi hari Minggu 19 September 2021 di halaman Kantor Bupati Lombok Tengah, Kapolda NTB – Irjen Pol Muhammad Iqbal dan Danrem 162 Wirabhakti – Brigjen Rizal Ramdhani menargetkan vaksinasi 70 persen di Lombok Tengah harus tercapai tanggal 5 Oktober 2021 yang akan datang.

Hari Senin tanggal 20 September 2021, dalam rapat koordinasi analisa dan evaluasi (Anev) Covid-19 yang dipimpin Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah SE MSc dan Wakil Gubernur, Dr. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah MPd, para Kepala Daerah baik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/walikota se-NTB didukung Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (forkopimda) masing-masing semua bertekad dan siap berjibaku sukseskan vaksinasi di NTB.

Mereka bertekad, bila vaksin tersedia siap segera habiskan. Vaksinator masing-masing daerah sudah siap. Animo masyarakat kami sangat siap di vaksin, itu dikatakan H. Mohan Roliskana, H. Fauzan Khalid, H. Sukiman Azmy dan yang lain yang hadir secara offline pada acara Anev itu.

Kebutuhan untuk vaksin, diperkirakan jika ditargetkan 4 kecamatan di sekitar KEK Mandalika (Kec. Pujut, Kec. Praya Tengah, Kec. Praya Timur dan Kec. Praya Barat), dibutuhkan vaksin sebanyak 415.000 dosis. Jika ditargetkan seluruh Kabupaten Lombok Tengah, dibutuhkan vaksin sebanyak 1,34 juta dosis.

Jika ditargetkan seluruh Pulau Lombok dibutuhkan vaksin sebanyak 4,5 juta dosis. Pokoknya dibutuhkan banyak vaksin di NTB, kata Gubernur Zulkieflimansyah yang bergegas menghubungi Menko Marinves, Menko Perekonomian, Menteri Kesehatan dan lain lain. Bila perlu, Kepala Dinas Kesehatan dan Dirut RSUP jemput bola ke Jakarta dan jangan pulang kalau tidak membawa vaksin. Itu perintah Gubernur.

Yang pasti, seiring berjalannya waktu, vaksinasi terus dipacu, semua kekuatan bergerak dan bekerja terpadu. Insyaallah di sirkuit mandalika kita bertemu bersama tamu yang datang dari berbagai penjuru.***

Agar World Superbike jadi terseenggara di Mandalika tahun ini, Kapolda NTB kejar target vaksin 41 ribu per hari di Lombok Tengah (Loteng)

MATARAM.lombokjournal.com ~ Dalam percepatan program vaksinasi, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) ditargetkan 41 ribu per hari.

Terget ini dikejar guna mencapai 70 persen masyarakat Loteng harus sudah divaksin. Sebab ini jadi syarat agar World Superbike (WSBK) bisa digelar di Sirkuit Mandalika November tahun ini.

Kapolda NTB, Irjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan itu, saat rapat percepatan vaksinasi bersama Gubernur dan Wagub NTB di Ruang Rapat Utama, Senin (20/09/21).

“Untuk mencapai target itu semua elemen masyarakat, pemerintah dan TNI Polri harus bergerak,” kata Kapolda.

Kapolda menuturkan, mulai hari Sabtu dan Minggu kemarin ia bersama Danrem mulai mencapai target itu, bayangkan saja selama sebulan terakhir, Loteng hanya mampu 7000 mencapai target.

BACA JUGA: Vaksinasi Digencakan Guna Hindari Kluster Baru Jelang WSBK

“Tapi setelah kami dorong sehingga vaksin bisa mencapai 15 ribu vaksin. Ini menjadi bukti bahwa semua harus bergerak,” ungkap Kapolda.

Untuk mengejar target itu, pihaknya bersama Pemerintah Provinsi NTB sudah membentuk 150 tim paramedis yang terdiri dari petugas screening, vaksinator, dan observasi.

Dari ratusan tim tersebut semua disebar di 139 desa di 12 kecamatan di seluruh Kabupaten Lombok Tengah.

BACA JUGA: Bupati Minta Agar Naskah Kuno di Lombok Utara Diperbanyak

“Kalau sampai 15 Oktober target ini selesai di Loteng, maka manajemen percepat vaksinasi akan kita geser ke Lombok Barat, Lombok Timur dan seterusnya. Sekaligus kami akan berikan kado kepada hari ulang tahun TNI pada 5 Oktober dari Kabupaten Lombok Tengah jika tercapai 70 persen,” katanya.

man

diskominfotikntb

Pihak Pemda atau eksekutif melakukan pembahasan KUA-PPAS APBDP 2021 yang berangsung alot dan dinamis, meski akhirnya mencapai solusi

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Rapat Paripurna Laporan Banggar DPRD KLU yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD KLU, H. Burhan M. Nur, SH dilanjutkan penandatanganan naskah Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBDP Tahun Anggaran 2021.

Penandatanganan dilakukan oleh Ketua DPRD KLU Nasrudin, SH.I, bersama Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH. di Ruang Aula Paripurna, Jum’at (17/09/21).

Dalam paripurna hadir pula Wakil Bupati Danny Karter Febrianto Ridawan, ST. M.Eng, Wakil Ketua II DPRD KLU Mariadi, S.Ag, Pj Sekda KLU Drs H Raden Nurjati, Sekwan DPRD KLU Kartady Haris SH. Juga hadir dari unsur Polres Lotara, unsur pimpinan OPD beserta Anggota DPRD KLU.

Pimpinan Rapat Paripurna H. Burhan M.Nur, SH menyatakan, agenda rapat meliputi Laporan Badan Anggaran terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Perubahan.

BACA JUGA: NTB Peringkat Teratas Lomba Inovasi Daerah Kemendagri 

Selain itu dilakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, antara DPRD dengan Kepala daerah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kelembagaan.

DPRD dan Eksekuitf telah melakukan pengkajian dan pembahasan terhadap rancangan perubahan, baik internal maupun bersama eksekutif telah berlangsung alot dan dinamis.

Meski akhirnya pembahasan itu bisa mencapai solusi. Ini semua dilakukan semata-mata demi kesempurnaan dari KUA-PPAS APBDP.

Juru Bicara Banggar DPRD KLU, I Made Kariasa, SH pada laporan yang menyatakan, dampak Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, nasional, dan daerah yang terjadi sejak awal tahun 2020, masih dirasakan sampai saat ini.

Hal itu berdampak pada gambaran KUA-PPAS APBDP di Lombok Utara.

“Tentunya ini menjadi tantangan yang berat, tidak hanya buat Kabupaten Lombok Utara, namun seluruh dunia yang mencurahkan energi dan sumber dayanya untuk mengatasi pandemi. Dampak perekonomian dan pembangunan diperkirakan akan berlanjut hingga tahun depan sehingga perlu dilakukan antisipasi guna meminimalkan dampak negatif ekonomi dan keuangan daerah,” urai Made Kariasa.

Dikatakannya, secara umum Kabupaten Lombok Utara mengalami pengurangan pendapatan dan pembiayaan program serta kegiatan pembangunan.

Diharapkan dalam penyusunan RAPBD tahun 2021, diupayakan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien, dan efektif sebagai instrumen yang dijadikan acuan dalam menyusun RAPBD perubahan tahun 2021.

Banggar DRD KLU telah menyelesaikan pembahasan perubahan KUA-PPAS yang menghasilkan 13 poin yang menjadi sorotan dan menjadi pembahasan bersama.

Selanjutnya, telah direspons secara tertulis oleh pihak eksekutif serta dilakukan pembahasan bersama, yang menghasilkan berbagai catatan dan kesepakatan.

Di antaranya Pendapatan Asli Daerah pada perubahan APBD tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 4,8 miliar rupiah lebih yang semula diasumsikan sebesar 117 miliar rupiah lebih naik menjadi 121 miliar rupiah lebih.

Hal ini disebabkan adanya kenaikan asumsi pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah. Semula sebesar 59 miliar rupiah lebih menjadi sebesar 84 miliar rupiah lebih, atau naik sebesar 25 miliar rupiah lebih dari asumsi awal.

Di sisi lain, dana perimbangan dan beberapa poin lainnya mengalami penurunan.

Di akhir rapat itu dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan terhadap KUA-PPAS APBDP Tahun Anggaran 2021, antara Pimpinan DPRD KLU dengan Kepala Daerah.

BACA JUGA: PMI KLU Ke-76, Bupati Harap Lahirkan Jiwa Kemanusiaan

Pembahasan selanjutnya, akan dilakukan kembali Rapat Paripurna RAPBDP.

ags/dprdklu

Jaringan telekomunikasi di Mandalika sudah mumpuni, dan siap  menjadi tuan rumah WSBK tahun ini dan MotoGP tahun depan

MATARAM.lombokjournal.com ~

Operator seluler sehingga Telkomsel, XL dan operator lainnya, sudah menyuplai berbagai layanan internet 4G dengan menyediakan lebih dari 300 Base Transceiver Station (BTS) layanan jaringan 3G dan sebanyak 393 BTS untuk layanan jaringan internet 4G.

Dengan demikian, ketersediaan sinyal telekomunikasi di kawasan Mandalika sudah sangat mumpuni.

“Layanan telekomunikasi dengan kualitas prima di kawasan Mandalika sudah siap jadi tuan rumah event WSBK tahun ini dan MotoGP tahun depan,” kata Direktur Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo, Anang Achmad Latif.

BACA JUGA: Bang Zul dan (Aduan Masyarakat dari) Facebook

Hal itu diungkapkannya pada roadshow program sisialiasasi BAKTI di Mandalika dengan dengan tema “Menuju Indonesia Digital 2024: BAKTI bangun Negeri” secara virtual, Kamis (16/09/21).

Dijelaskanya, saat ini terdapat 55 BTS yang tersebar di seluruh wilayah NTB. Sedangkan tahun ini, Bakti sedang dalam tahapan pembangunan 35 BTS dengan layanan jaringan internet 4G. Diantara 35 BTS tersebut, terdapat sembilan BTS yang dibangun di kawasan Mandalika.

Selain pembangunan BTS 4G di Mandalika, Bakti juga menyiapkan layanan WIFI atau akses internet gratis di 176 lokasi baru yang melengkapi 575 titik badan publik di seluruh NTB.

Layanan itu akan menggunakan teknologi kabel serat optik, super WiFi dengan jarak 500 meter jangkauan bahkan sebagian besar menggunakan akses langsung dari satelit.

“Jadi totalnya, kami akan menyiapkan sebanyak 751 titik layanan internet gratis yang diperuntukkan bagi layanan publik seperti sekolah, kesehatan, kantor pemerintahan, kantor pos TNI Polri dan sebagainya,” ungkapnya.

Jaringan telekomunikasi ditingkatkan

Dalam kesempatan itu, Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi mengakui, laju pembangunan infrastruktur dari kementerian dan lembaga untuk mendukung event-event internasional di NTB terus ditingkatkan.

Baik percepatan pembangunan infrastruktur jalan, aksesibilitas jaringan telekomunikasi, sarana prasarana serta berbagai fasilitas mendukung lainnya.

“Tentu hal ini akan membangkitkan semangat kami sebagai tuan rumah untuk menyambut WSBK pada 12-14 November tahun ini,” jelas Sekda.

Miq Gita berharap, adanya jaringan internet yang mumpuni yang telah dikembangkan oleh Kementerian Kominfo melalui Bakti dan operator seluler lainnya, masyarakat berharap tidak ada lagi area blank spot di seluruh pelosok NTB.

BACA JUGA: Menteri ESDM Resmikan 17 Penyalur BBM 1 Harga, Termasuk NTB

“Karena kami yakin, para wisatawan tidak hanya menonton WSBK atau MotoGP. Tetapi mereka juga akan menikmati keindahan alam dan budaya yang tersebar di seluruh pelosok NTB,” harapnya.

Manikp

@kominfo

Program penyalur BBM 1 harga yang diluncurkan Menteri ESDM mempermudah masyarakat memperoleh BBM terutama di daerah 3 T (Terluar, Terpencil, Tertinggal) termasuk Provinsi NTB.

LOTENG.lombokjournal.com ~ Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meresmikan secara serentak 17 Penyalur BBM 1 Harga di 17 lokasi yang tersebar di 15 Kabupaten se-Indonesia, yang dipusatkan di SPBU Batukliang Utara Lombok Tengah, Kamis (16/09/21).

Untuk mensukseskan World Superbike dan MotoGP tentu harus ditopang ketersediaan BMM yang memadai. Hal itu diungkapkan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah di Lombok Tengah (Loteng).

Hadirnya SPBU Penyalur BBM 1 Harga, akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh BBM dan akan semakin mengungkit perekonomian masyarakat.

“Hal ini sangat diperlukan untuk mensukseskan event World Superbike pada November tahun ini dan MotoGP tahun depan. Kami berterima kasih kepada Kementrian ESDM yang sudah memberi perhatian lebih untuk NTB,” ujar gubernur.

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif  menjelaskan, program penyalur BBM ini merupakan satu wujud nyata dari pemerintah  untuk seluruh rakyat Indonesia. Terutama mendorong kertersediaan BBM di daerah 3 T (Terluar, Terpencil, Tertinggal) termasuk daerah Provinsi NTB.

BACA JUGA: Mutasi di Loteng Jangan Seperti Bagi-bagi Kue

Kebijakan BBM satu harga berarti,  harga jual premium 6.450 rupiah per liter dan solar 5.150 rupiah per liter tidak hanya di SPBU. Juga di titik serah terima yang lebih rendah seperti di tingkat penyalur atau Agen Premium & Minyak Solar (APMS)

Bahkan di Provinsi Papua dan Papua Barat program ini sudah siap diwujudkan dengan harga jual premium 6.450 rupiah per liter dan solar 5.150 rupiah per liter.

“Program ini kerja sama kementerian ESDM, Pertamina dan BPH Migas agar masyarakat di pelosok-pelosok mendapatkan BBM dengan harga terjangkau,” kata Menteri.

Menurut Menteri, ketersediaan BBM sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pemerintah menargetkan, pembangunan SPBU BBM 1 Harga segera tercapai selama tiga tahu ke depan. Minimal bisa membangun antara 80-100 SPBU setiap tahunnya sehingga kebutuhan BBM dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas hingga ke pelosok daerah.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati menjelaskan, sejak tahun 2017 lalu, penyediaan penyalur BBM 1 harga di Provinsi NTB telah dibangun sebanyak 35 penyalur yang tersebar di seluruh wilayah NTB.

Sedangkan yang sudah beroperasi sampai dengan saat ini baru sebanyak 20 penyalur SPBU BBM 1 harga.

“Insyaallah sisanya ditargetkan semua beroperasi pada tahun 2024 mendatang,” jelasnya.

Dalam peresmian tersebut, Menteri didampingi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Kepala BPH Migas Erika retnowati, Sekjen Kementerian ESDM, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Wakil Bupati Lombok Tengah, Dirut Pertamina dan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.

BACA JUGA: Mengaji Sebagai Parameter Budaya Literasi Masyarakat

Kemudian rombongan menteri juga meninjau langsung sirkuit MotoGP di KEK Mandalika Lombok Tengah.

Her

Kedatangan Menteri Investasi di Gili Trawangan, selain menjelaskan pembangunan investasi pariwisata, juga menyampaikan pemutusan kontrak dengan PT GTI

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, hadir dan bertemu masyarakat di Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB, Sabtu (11/09/21).

Kehadiran Menteri Bahlil yang juga Ketua Satgas Percepatan Investasi di Gili Trawangan itu untuk memberikan penjelasan beberapa hal terkait investasi.

Selain menjelaskan pembangunan ekonomi nasional khususnya investasi di bidang pariwisata di Lombok tepatnya di kawasan Gili Indah, dan secara khusus juga menjelaskan terkait SK Pemutusan Kontrak PT Gili Trawangan Indah (GTI).

Menteri Bahlil dalam kunjungan itu yang disambut hangat oleh Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R ST MEng itu, memang agendanya penyerahan SK Pemutusan Kontrak PT Gili Trawangan Indah (GTI).

Tampak hadir bersamai kunjungan Menteri Investasi Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah SE MSc, Satgas Investasi, Forkopimda KLU, dan undangan lainnya.

BACA JUGA: Warga Gili Trawangan Lega Setelah Penantian 26 Tahun 

Menteri menuturkan, Gubernur Zulkieflimansyah dua bulan silam datag ke pihakya, menguraikan Pemda NTB telah melakukan kontrak atas tanah di Gili Trawangan dengan pihak PT GTI dalam waktu yang cukup panjang.

“Dalam proses justru yang terjadi PT GTI tidak membangun kawasan pariwisata, namun rakyatlah yang membangun kawasan pariwisata di sini,” kata Menteri Bahlil.

Menteri Bahlil yang juga Ketua Satgas Percepatan Investasi menilai dan mempertimbangkan, berdasar kajian yang mendalam disamping melihat fakta-fakta atas itikad dari perusahaan yang mendapatkan kontrak, sera kondisi nyata di lapangan serta informasi semua pihak.

Akhirnya Satgas Investasi memutuskan kontrak dengan pihak GTI. Pemutusa ini dinilai merupakan pilihan tepat dan penting, yang diambil untuk keberlanjutan masa depan masyarakat Gili Trawangan.

“Ini adalah keputusan kolektif kolegial, rakyat harus diberikan rasa aman dan rasa kepastian,” terangnya.

Menurutnya, bahkan Presiden Jokowi telah memerintahkan pihaknya mengambil kebijakan yang bisa menjamin keberlangsungan investasi tanpa sikap semena-mena pengusaha.

Pengusaha tidak boleh mengatur negara, namun negara yang berwenang mengatur pengusaha.

“Masyarakat Gili Trawangan jangan ragu lagi mengelola aset negara yang ada di wilayah setempat,” tegas Menteri Bahlil lantas meminta.

Awal membangun Trawangan

Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah, menyampaikan Pemerintah Provinsi NTB berterima kasih kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM yang langsung bertemu dengan masyarakat Gili.

“Ini langkah awal untuk membangun gili seperti sediakala. Ke depan tidak ada lagi kegaduhan karena masalah baru, sebab memperjuangkannya tidak gampang dan segala sesuatu bisa diselesaikan dengan baik,” tutur Gubernur Zul.

BACA JUGA: Gili Trawangan Akhirnya Dikelola Masyarakat

Menurut gubernur, dari jumlah lahan seluas 65 hektar, sebanyak 60 hektar di antaranya telah dihuni dan digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas,

Terkait permasalahan PT. GTI ini, Pemprov NTB telah menyampaikan ke pihak perusahaan dan mengadakan beberapa kali pertemuan. Sayangnya pihak perusahaan tidak pernah hadir sehingga pihaknya mengambil kebijakan memutus kontrak dengan pihak PT GTI.

“Giat investasi di NTB khususnya Gili Trawangan ini memberikan dampak positif kepada masyarakat,” pungkasnya.

Diwawancarai terpisah, Wakil Bupati Danny Karter menuturkan kunjungan kerja Menteri Investasi dari Jakarta khusus untuk memberikan SK pemutusan kontrak dengan PT GTI.

“Di sela-sela waktu beliau, kami berbincang terkait dengan kodisi infrastruktur terutama jalan dan penerangan di KLU. Kami mohon untuk bisa disupport dengan sesuatu yang lebih layak. Ini dalam rangka membangun parawisata di Lombok Utara dan menciptakan iklim investasi sesuai dengan visi misi kami,” tutup Wabup Danny.

@ng

Atas pemutusan kontrak dengan PT Gili Trawanga Indah, warga Gili Trawangan siap berkontribusi memajukan pariwisata

KLU.lombokjournal.com ~ Pemutusan kontrak dengan dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI) membuat lega warga Gili Trawangan.

Keputusan Pemprov NTB memutuskan kontrak dengan PT GTI dengan pemutusan itu memberikan kepastian dan keamanan warga setempat dalam melanjutkan usaha. Mereka pun siap berkontribusi memajukan pariwisata.

“Setelah 26 tahun menunggu dalam kondisi tidak jelas, kami siap dan brrkomitmen menjadi bagian dalam membangun NTB,” ujar Raisman Purnawadi, salah seorang warga dan pemilik usaha di Gili Terawangan, Sabtu (11/09/21).

BACA JUGA: Gili Trawangan Akhirnya Dikelola Masyarakat

Warga Gili Trawagan menyampaikan terimakasih kepada Pemprov NTB. Mereka mengakui langkah yang diambil oleh Pemprov NTB dalam menghentikan kerjasama dengan PT GTI merupakan solusi terbaik bagi warga Trawangan.

HM Taufik, pemilik usaha dan putra tetua Gili Terawangan, H Rukding mengatakan, keputusan Pemprov memang sangat dibutuhkan. Selain tidak adanya aktivitas investasi PT GTI di lahan tersebut, warga yang berusaha di Gili Terawangan juga tak pernah bertemu dengan manajemen PT GTI secara langsung.

Karena itu, bantuan Pemprov yang berusaha menyelesaikan persoalan lahan investasi merupakan awal yang baik.

“Kami juga siap berkontribusi dalam bentuk pajak dan retribusi lain serta mengembangkan Gili Terawangan sebagai tujuan pariwisata,” sebutnya.

BACA JUGA: Pemprov NTB Siapkan Manajemen Pengelolaan di Gili Trawangan

Ada pula Andre, warga asing pemilik usaha penyelam mengucapkan terimakasihnya kepada Pemprov dan Gubernur dan memuji langkah yang dinilai menuju arah yang benar dalam pengelolaan Gili Terawangan.

jm

Pemprov NTB memutuskan kontrak dengan PT. Gili Trawangan Indah dan saat ini sedang mmenyiapkan manajemen pengelolaan Gili Trawangan

KLU.lombokjournal.com ~ NTB sebagai daerah yang ramah investasi tak serta merta dapat memutuskan kontrak dengan investor.

Namun melihat kondisi yang ada, atas rekomendasi Satgas Percepatan Investasi, Pemprov NTB memutuskan kontrak dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI). Dan menyiapkan manajemen pengelolaan 65 Ha lahan milik Pemprov NTB di Gili Trawangan.

Sebelumnya lahan seluas itu dikerjasamakan dengan PT GTI hingga 2026, namun dengan pemutusan itu Gii Trawangan kini dikelola masyarakat.

BACA JUGA: Gili Trawangan Akhirnya Dikelola Masyarakat

“Nampaknya berat melanjutkan kerjasama dengan PT GTI setelah melihat kondisi lapangan yang memang lahannya sudah ditempati oleh masyarakat. Keputusan memutus kontrak ini agar dispute (sengketa) atas pengelolaan PT GTI dituntaskan,” ujar Gubernur  Zulkieflimansyah di Gili Terawangan, Sabtu (11/09/21).

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia yang juga Ketua Satgas Percepatan Investasi RI hadir di Gili Terawangan untuk menyerahkan SK rekomendasi pemutusan kontrak kerja antara PT GTI dan Pemprov NTB atas lahan 65 Ha.

Dikatakannya, atas dorongan besar dari Gubernur Zulkieflimansyah untuk memprioritaskan warga masyarakat Gili Terawangan dan pertimbangan tidak ada aktifitas investasi selama ini oleh PT GTI, Satgas memutuskan mendukung langkah Pemprov NTB.

“Keputusan Satgas ini adalah final dan untuk diikuti pada urutan pemerintahan berikutnya,” ujar Bahlil.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), H Mohammad Rum menjelaskan, setelah ini Pemprov sudah memiliki rencana untuk manajemen pengelolaan 65 Ha lahan dalam bentuk badan usaha milik daerah ataupun Unit Pelaksana Teknis.

BACA JUGA: Vaksinasi di NTB Meningkat, Kapolri Optimis WSBK Terwujud

“Pemprov langsung mengambil langkah setelah ada rekomendasi dari Satgas untuk pemutusan kontrak. Selain mengelola yang sudah ada, pengembangannya nanti juga sudah direncanakan”, jelas Rum.

jm