Menteri Perdagangan RI menginstruksikan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan, melakukan langkah-langkah taktis merespon anjloknya harga bawang

MATARAM.lombokjournal.com ~ Respon cepat dilakukan Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah setelah mmperoleh informasi anjloknya harga bawang di sejumlah wilayah di NTB, khususnya Kabupaten Bima.

Gubernur Zul megaku langsung menghubungi Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi.

“Pak Menteri akan Carikan solusi untuk harga bawang di Bima,” ujar Doktor ekonomi industri ini.

BACA JUGA: Bimtek Pengolahan Hasil Sumberdaya Pangan Lokal

Selain itu, Bang Zul memerintahkan  Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, untuk berkoordinasi dengan Kadis Perdagangan Kabupaten Bima.

“Kadis Perdagangan Provinsi, Saya minta berkordinasi dengan Kadis Perdagangan di Bima untuk mencari solusi harga minimal yang diinginkan petani,” imbuh Bang Zul.

Menurutnya, situasi saat ini memang sedang tidak mudah. Dan pihaknya akan terus intens membangun komunikasi dengan Menteri Perdagangan RI dan jajarannya.

“Kami dengan Pak Mendag sedang mencari solusinya. Mudah-mudahan Senin tim dari Pusat akan ke lapangan utk mencari solusi terbaik,” tarangnya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi, merespon komunikasi selular Gubernur NTB, dengan langsung menginstruksikan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, Oke Nurwan, untuk melakukan langkah-langkah taktis guna merespon terkait anjloknya harga bawang.

“Barusan Pak Gub (Gubernur NTB, red), sudah kontak saya. Pagi ini, saya bahas dulu dengan Kementan, dan kita coba siapkan langkah tindak lanjut untuk jangka pendeknya,” terang Oke.

BACA JUGA: Hak Fasiitator RTG Tunggu Realisasi Pusat

Selain itu, Oke Nurwan juga memberikan tips untuk menjaga kestabilan harga bawang ke depannya.

“Tapi juga harus ada perbaikan di pola dan waktu tanam. Karena kalau waktu tanam yang bersamaan maka setiap panen pasti anjlok (harganya),” tandas Oke.

Nn

Penyelenggaraan bimtek yang dilakukan DKP3 KLU guna menambah ketrampilan Kelompok Wanita Tani khususnya mengolah sumber daya lokal

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Lombok Utara KLU laksanakan bimbingan tehnis (bimtek) pengolahan hasil pangan lokal.

Pelaksanaan bimtek dipusatkan di Kelompok Wanita Tani (KWT) Putri Resilam di Dusun Beraringan, Selasa (18/11/21).

Kepala UPTD Kecamatan Kayangan, Lalu Syaiful Bahri, SPT, mengawali kegiatan ini mengatakan, bimtek ini merupakan kegiatan yang sudah terencana untuk empat desa perwakilan Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kecamatan Kayangan, yakni Desa Santong Mulia, Desa Sesait, Desa Gumantar dan Desa Kayangan.

BACA JUGA: Hak Fasilitator RTG Tunggu Realisasi Pusat

Bimtek bertujuan menambah keterampilan KWT khususnya memanfaatkan sumber daya lokal.

“Sumber daya lokal yang ada di sekitar kita diolah menjadi makanan atau prodak yang bisa dipasarkan untuk menujang ekonomi rumah tangga,” kata Syaiful.

Dalam kesempatan sama, Kasi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Muhammad Gulillizan,SP menjelaskan, Kecamatan Kayangan memiliki destinasi wisata lokal, yakni Pantai Beraringan yang tersedia lapak.

“Destinasi lokal itu menjadi tempat pemasaran prodak pertanian, sebagaimana tujuan bintek kita hari ini,” tuturnya.

Bimtek peningkatan kapasitas petani itu berlangsung selama dua hari yang berlangsung di dua tempat, yaitu di Desa Senaru dan Dusun Beraringan Desa Kayangan yang masing-masing diikuti 30 orang.

Kabid Ketahanan Pangan, Sugiartadi, SP, mengatakan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melaksanakan bimtek untuk menambah pengetahuan peserta.

“Juga meningkatkan kemampuannya dalam melahirkan prodak atau olahan berupa jajan dari bahan lokal seperti ubi jalar dan lain sebagainya,” jelasnya.

Produk hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan dan umbi-umbian merupakan produk yang mudah mengalami kerusakan.

Karena itu penanganannya harus dipikirkan agar tidak sia sia. Caranya, diolah sedemikian rupa menjadi jajan yang siap di pasarkan di sektar lingkungan bahkan menjangkau pasar ke luar.

BACA JUGA: Waspada, Ancaman Badai La Nina Akhir Tahun

Pemerintah daerah melalui DK3P KLU sangat mendukung moril maupun materil guna menyukseskan dan memajukan masyarakat khususnya di dusun Beraringan sebagai destinasi wisata.

Progres program kegiatan bimtek selama dua hari ini cukup berjalan baik di Desa Senaru Bayan maupun Dusun Beraringan Desa Kayangan inj.

“Ini program gratis, kalau ibu-ibu tidak mengikuti dengan serius dalam penyampaian kami maupun peraktek ini nanti, maka sangat kita sayangkan,” pesannya saat membuka kegiatan bimek.

DKP3 Jalankan Fungsi terkait Pangan

DKP3 KLU dalam tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan pemerintahan pada tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, DKP3 KLU menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian dan perikanan yang meliputi mengembangan prasarana ketahanan pangan, pertanian dan perikanan,

Ada juga peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan; yakni pelaksanaan administrasi dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DKP3 Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyusun kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.

Dan untuk melakasanakan tugas tersebut, bidang ketahanan pangan menyelenggarakan salah satu fungsi yaitu, melaksanakan bimbingan tehnis pengolahan hasil pangan lokal.

@ng

Honor tenaga kontrak semula 1,5 juta dipangkas menjadi 1 juta rupiah, karena keadaan keuangan negara yang menurun berimplikasi langsung kepada keuangan daerah

KLU.lombokjurnal.com ~ Kisruh pemangkasan honor bagi tenaga kerja kontrak menjadi polemik baru di kabupaten Lombok Utara.

Pasalnya, honor yang semula 1,5 juta dipangkas menjadi 1 juta rupiah. Pro kontra pemangkasan honor tersebut banyak mendapatkan perhatian baik itu dari pemerintahan maupun element masyarakat.

Burhan M. Nur, Wakil ketua DPRD kabupaten Lombok Utara menyampaikan penjelasan perihal pemangkasan tersebut. Dikatakan, masalah pemangkasan honor sudah dibahas dalam rapat koordinasi dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).

Terkait pemangkasan honor tenaga kontrak dari 1,5 jt menjadi 1 jt itu, pimpinan DPRD KLU telah memanggil TAPD Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang diketuai oleh Plt Sekda KLU untuk memberikan penjelasan.

BACA JUGA: Pondok Pesantren Nurul Bayan, Cahaya dari Utara

“Kami mendapat pejelasan, keadaan keuangan negara yang berimplikasi langsung kepada keuangan daerah. Dana transfer pusat baik Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) ini dialami oleh semua daerah seluruh indonesia, termasuk di dalam KLU,” jelas Burhan, Kamis (11/11/21).

Ada beberapa program yang tidak bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah karena menurunnya keuangan daerah.

Sehingga pihak Pemerintah Daerah bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara mengambil keputusan dengan tiga opsi terkait tenaga kontrak dan honor.

Tindakan yang akan dilakukan, yaitu opsi pertama adalah pemangkasan 75% tenaga kontrak dan honor. Opsi kedua memangkas tenaga kontrak 50% dari jumlah awal.

Kemudian opsi ketiga ialah dengan memangkas honor seluruh tenaga kontrak yang berjumlah 1918 tenaga kerja menjadi satu juta rupiah.

Sehingga dari semua opsi , akhirnya opsi ketiga yang dirasa paling tepat, dalam menyikapi kondisi daerah kabupaten Lombok Utara saat ini.

Dikataka Burhan, hasil kordinasi itu, ada 3 opsi langkah yg akan di ambil yakni, memangkas 75 % tenaga kontrak dengan honor tetap 1,5 jt maka dana daerah hanya 10 milyar saja keluar untuk honor, tapi ini riskan karena banyak tenaga kerja yang harus di rumahkan.

Kemudian yang kedua dengan memangkas tenaga kontrak 50% tenaga kontrak dengan honor tetap 1,5 jt, tapi ini juga riskan walaupun lebih ringan dari opsi yang pertama.

Dan yang ke tiga, seluruh tenaga kontrak yang berjumlah 1918 kurang lebih diperpanjang kontraknya tanpa kecuali, tapi honornya diturunkan menjadi kembali 1 jt rupiah per bulan.

Sehingga daerah hanya mengeluarkan honor kurang lebih sekitar 25 M, dan opsi ke tiga inilah yang paling relevan dengan keadaan daerah yang saat ini.

BACA JUGA: Lombok Daerah Wisata, Harus Banyak Memuat Hiburan

“Dengan catatan jika keadaan keuangan daerah sudah normal dan membaik, maka jumlah honor tenaga kontrak ini bisa ditinjau kembali dan opsi inilah yang disetujui oleh pimpinan DPRD KLU untuk diterapkan oleh Pemerintah Daerah, sembari menunggu normalnya keadaan keuangan negara maupun daerah.” ungkap Burhan

Burhan menjelaskan, kondisi keuangan di seluruh daerah se indonesia sedang menurun akibat adanya refocusing anggaran dari pusat untuk meningkatkan pendanaan pencegahan wabah Covid-19, maupun pendanaan program vaksinasi.

“Contohnya pada tahun 2019 dana APBD KLU berjumlah 1,1 Triliun seiring dengan dampak dari wabah Covid 19, akhirnya berkurang sampai saat ini akan berkisar menjadi 700 milyar saja, ada pengurangan Hampir 400 Milyar, ini jumlah yang sangat besar untuk ukuran daerah seperti kabupaten Lombok Utara ini.” tutup Burhan.***

Han

Massa Eksekutif Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unram dan Jaringan Advokasi dan Tindak Pidana Korupsi  ajukan sejumlah tuntutan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad, SH. MH menemui massa aksi yang unjuk rasa di depan Gedung DPRD NTB, Rabu, (10/11/21).

Ia dan jajarannya berjanji menidaklanjuti aspirasi ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Eksekutif Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram dan Jaringan Advokasi dan Tindak Pidana Korupsi (JATI) tersebut.

“Tuntutan teman-teman akan kami tindaklanjuti dan sampaikan kepada Pimpinan Dewan. Mudah-mudahan apa yang telah dilaporkan oleh teman-teman LSM secara nasional ke KPK, dan Mabes Polri, terkait dugaan itu segera ditindaklanjuti, dan aspirasi mahasiswa ini disampaikan ke Kapolri dan Presiden melalui Mensesneg,” kata Mahdi.

BACA JUGA: Pondok Pesantren Nurul Bayan, Cahaya Dari Utara

Seblumnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Eksekutif Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram dan Jaringan Advokasi dan Tindak Pidana Korupsi (JATI) tersebut menyampaikan sejumlah tuntutan.

Salah satunya mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Kemaritiman dan Investasi serta Menteri BUMN karena adanya dugaan permainan bisnis Polymerase Chain Reaction (PCR).

“Banyak sekali persoalan-persoalan yang harus kita telusuri, salah satunya terkait adanya dugaan terkuat pejabat negara yang berbisnis dengan rakyat terkait tes PCR,” Aita Kurniawati, Kordum Aksi yang juga Ketua LMDN Kota Mataram.

BACA JUGA: Penyelenggaraan Sekotong Triathlon 2021, Atlet Inggris Juara

Belakangan ini rakyat Indonesia dibuat bingung dan resah mengenai aturan dan penetapan harga yang selalu berubah-ubah terkait kewajiban tes Polymerase Chain Reaction (PCR).

Tes itu digunakan sebagai syarat untuk menggunakan moda transportasi pesawat terbang.

Sempat menyentuh harga di atas jutaan rupiah, kini biaya tes PCR turun menjadi 300 ribu rupiah untuk daerah lain. 275 ribu rupiah untuk wilayah Jawa dan Bali.

Dan Kebingungan itu semakin menjadi-jadi ketika Majalah TEMPO melaporkan adanya dugaan keterlibatan pejabat negara, yang menggunakan kekuasaan untuk tes PCR, yakni Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.

PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang mengelola laboratorium GSI menjalankan bisnis tes PCR dan punya lima cabang di Jakarta dan sekitarnya, dan badan usaha ini memiliki keterkaitan dengan perusahaan yang punya hubungan dengan kedua Menteri itu.

Badan usaha yang daksud, yakni PT Toba Sejahtera, PT Toba Bumi Energy dan PT Adaro Energy. Berdasarkan laporan itu, kuat dugaan adanya upaya gratifikasi dan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat negara dalam melindungi kepentingan bisnisnya.

Sebab, PT GSI baru didirikan pada April 2020 dan beroperasi pada Agustus 2020, namun sudah mampu memiliki lebih dari 700 ribu kali tes PCR dan sudah membukukan pendapatan sebesar 3,29 miliar rupiah.

Pertanyaannya, apakah mekanisme pengadaan barang dan layanan yang dilakukan oleh PT GSI sesuai dengan ketentuan vang berlaku.

Atau justru ada ketentuan hukum yang dilanggar oleh mereka?

Berkaitan dengan hal itu, Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil tindakan dan laporan investigasi Majalah TEMPO terkait keberadaan pejabat negara yang terlibat dalam tes PCR ini.

“Menurut kami, pejabat negara tidak boleh menggunakan kekuasaan untuk melindungi kepentingan bisnisnya sendiri, apalagi bisnis terhadap rakyat. Sejak awal, PRIMA menolak dengan tegas adanya praktik oligarki dalam sistem pemerintahan dan bernegara,” ungkapnya.

Ditegaskan, rakyat Indonesia sampai saat ini masih sangat prihatin akibat adanya pandemi Covid-19 yang menghajar sendi-sendi perekonomian dan kehidupan, rakyat masih bertahan untuk bertahan hidup dalam situasi yang tidak menentu.

“Tapi, ada segelintir orang dan pejabat negara malah mengambil untung dari kondisi seperti ini. Sungguh ironis,” tegasnya.

Ast

Untuk kawal demi suksesnya even WSBK dan IATC, Pemprov NTB pastikan bahwa tenaga kesehatan yang akan diterjunkan siap 100 persen

MATARAM.lombokjournal.com ~ Jelang perhelatan IATC dan WSBK 2021, Pemerintah Provinsi NTB telah mempersiapkan 356 tenaga kesehatan yang akan turun langsung dalam penanganan kesehatan selama event berlangsung.

Tenaga kesehatan dimaksud terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, perawat dan penunjang lainnya.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB selaku leading sektor penanganan kesehatan ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan. Direktur RSUD Prov. NTB dr.  Lalu Herman Mahaputra mengatakan bahwa persiapan penanganan kesehatan di Provinsi NTB sudah siap 100%.

BACA JUGA:

Gubernur Pastikan, NTB Mampi Jadi Tuan Rumah WSBK

“Kami dari RSUD Provinsi siap 100% dari tenaga kesehatan, fasilitan dan berbagai penunjang lainnya,” tutur dokter Jack panggilan akrab direktur RSUD Prov. NTB saat memberikan pemaparan dalam acara Press Conference Kesiapan RSUD Provinsi dalam Mensukseskan  IATC dan WSBK yang berlangsung di Aula Rinjani RSUD Prov. NTB, Selasa (09/11/21).

Dokter Jack mengatakan bahwa tenaga kesehatan yang telah disiapkan, berupa dokter spesialis tidak hanya berasal dari Provinsi NTB saja, namun dari berbagai daerah diperuntukkan untuk event tersebut.

“Tenaga Kesehatan yang digunakan tidak hanya berasal dari RSUD Provinsi saja, tetapi seluruh tenaga Kesehatan di seluruh NTB, bahkan banyak dokter spesialis yang didatangkan dari luar NTB untuk membantu dalam perhelatan event IATC dan WSBK yang akan diselenggarakan bulan ini,” jelas dokter jack.

Menyinggung lokasi penempatan tenaga kesehatan dibagi dalam tiga ring, yaitu ring 1 yang berada didalam sirkuit terdiri dari medical center, 13 ground post, 8 ambulan advance, 2 unit helicopter untuk evakuasi medis, tenaga kesehatan, terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, perawat, penunjang lainnya yang telah dilengkapi alat kesehatan sesuai standar FIM termasuk alat X-Ray dan USG.

Ditambahkan, lokasi Ring 2 atau di area penonton, terdiri dari tenda medis, mini klinik, tenda isolasi, ambulance advance, ambulance transporter, tenaga kesehatan , terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, perawat, penunjang lainnya.

BACA JUGA:

Tiket Harian WSBK Pirelli Indonenesian Round, Dijual Mulai Selasa 

Lokasi Ring 3 atau area sekitarnya, terdiri dari beberapa stakeholder tarkait, yaitu PCC yang berlokasi di RSUD Prov. NTB, PCC Sepulau Lombok, Puskesmas dan Klinik Sekitar, Rumah Sakit Mandalika, RSUD Praya, RSUD Kota Matara, RSUD Patut Patuh, Patju dan RSUD Provinsi NTB sebagai rujukan tertinggi.

Nn

Diskominfotikntb

Jelang even internasioal WSBK dan IATC bulan November ini, Gubernur pastikan NTB mampu dan siap jadi tuan rumah yang baik

MATARAM.lombokjournal.com ~ Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah sangat siap dan mampu untuk menjadi tuan rumah yang baik dalam  menyambut perhelatan IATC, WSBK 2021 dan MotoGP 2022.

Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah mengungkapkan itu saat Final Check Meeting WSBK dan IATC, Selasa (09/11/21).

“Semoga ketika tamu-tamu kita datang, termasuk pak Presiden dan para wisatawan asing, kita dapat menjamu mereka semaksimal mungkin. NTB sudah siap dan insyaallah mampu menjadi tuan rumah yang baik dengan segala kesiapannya,” tutur Bang Zul.

BACA JUGA:  

Pemprov NTB Siap 100 Persen Kawal IATC dan WSBK

Bang Zul juga mengungkapkan rasa haru dan bangganya karena akhirnya semua jerih payah yang dilakukan pemerintah dan seluruh pihak terkait, semakin terlihat hasilnya.

Ia mengibaratkan, cahaya di ujung terowongan yang selama ini digaungkan sudah semakin dekat terlihat.

“Kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak atas seluruh usaha yang telah dilakukan dalam rangka menyambut ajang-ajang besar di NTB, saya sangat terharu dan bangga karena seolah-seolah saat ini cahaya di ujung terowongan itu sudah semakin jelas terlihat,” ungkapnya.

Rapat koordinasi yang berlangsung di Prime Park Hotel & Convention Lombok tersebut untuk membahas kesiapan pengamanan dari seluruh pihak menyambut perhelatan internasional di Provinsi NTB.

Perhelatan internasional yang dimaksud, yaitu IATC, WSBK 2021 dan MotoGP yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 mendatang.

Kepala Kepolisian Daerah NTB, Irjen. Pol. Muhammad Iqbal, S.I.K., M.H. dalam hal ini bertindak sebagai pimpinan rapat.

Dikatakan , rapat koordinasi ini sangat penting untuk dilakukan karena merupakan rapat terakhir. Karena sangat diperlukan koordinasi terkait laporan final bagaimana kesiapan lintas sektoral, menjelang event-event internasional tersebut.

BACA JUGA: Logistik WSBK dan Superbike Sudah Tiba di BIZAM

“Rapat ini sangat penting, sehingga semua pihak yang terlibat harus hadir agar kita semua disini dapat mengetahui bagaimana perkembangan terkini terkait seluruh kesiapan pengamanan di lapangan,” jelas Kapolda.

Turut hadir sebagai koordinator dalam rapat tersebut, yakni Sekda NTB, Dandrem 162/WB dan Ketua DPRD Prov NTB.

Nn

Diskominfotikntb

Kebakaran hotel dii Trawangan jadi peajaran, agar para pemilik hotl atau properti tetap menempatkan petugas keamanan untuk menjaga aset – aset miliknya

GILITRAWANGAN,KLU.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah meninjau langsung lokasi kebakaran di Gili Trawangan yang menghanguskan belasan kamar Hotel Sunset Palm Resort.

Kebakaran yang terjadi hampir membuat bangunan hotel rata dengan tanah.

Gubernur NTB bersyukur tidak ada korban jiwa dan berharap kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Bang Zul sapaannya, mengimbau kepada para pemilik vila atau properti agar tetap menempatkan pengelola atau petugas keamanan untuk menjaga aset – aset miliknya. Terlebih di masa pandemi seperti saat ini.

BACA JUGA: Logistik WSBK dan Superbike Sudah Tiba di BIZAM

“Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Mohon kepada para pemilik properti di tempat-tempat wisata usahakan jangan meninggalkan aset dalam keadaan tak berpenghuni, dengan alasan apapun..” kata Gubernur Zul didampingi Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara, Selasa (09/11/21).

Gubernur NTB yang terkenal akan kesigapan dan kepeduliannya terhadap bencana ini, mengingatkan kepada stakeholder yang hadir, kehadiran staf atau pengelola adalah vital.

“Karena pencegahan dan pertolongan pertama bisa segera dilakukan jika ada penjaga atau staf terhadap bencana-bencana seperti kebakaran ini..” jelas Gubernur NTB yang datang didampingi Ketua TP PKK NTB, Bunda Niken.

Guernur mengingatka, agar masyarakat tetap waspada, hati-hati jangan membuang rokok sembarangan sebab bisa vatal akibatnya seperti kebakaran ini.

Sebelum meninggalkan lokasi kebakaran Gubernur NTB juga berjanji akan mencarikan solusi, khususnya untuk daerah yang belum memiliki pemadam kebakaran seperti Gili Trawangan.

“Dengan Pak Wabup KLU, kami akan coba kami carikan solusi agar kalau terjadi kebakaran di tempat yang  belum ada Damkarnya seperti Gili ini ada cara lain yang praktis untuk segera memadamkan api,” katanya

Sebelumnya, Senin (8/11) sore, Sunset Palm Resort Gili Trawangan terbakar dan hingga kini penyebab belum diketahui.

BACA JUGA: Tiket Harian WSBK Pirelli Indonesian Round, Dijual Mulai Selasa

Ditengarai api semakin membesar sebab cuaca yang terik dan embusan angin kencang. Selain cuaca panas, api cepat melahap karena bahan yang digunakan kamar hotel mudah terbakar.

Nn

Diskominfotikntb

Mulai hari Senin (08/11/21) masyarakat NTB sudah bisa mmbeli tiket World Superbike di Bandara BIZAM dan Basement Epicentrum Mall, harganya relatif terjangkau

MATARAM.lombokjournal.com ~ Tiket untuk menonton  World Superbike (WSBK) yang akan dilaksanakan di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika terjangkau bagi masyarakat.

Dan mulai Senin (08/11/21) sudah dapat diperoLeh di Bandara BIZAM dan Basement Epicentrum Mall.

Kepastian itu disampaikan Gubernur H Zulkieflimansyah melalui postingan akun resmi Facebooknya, Kamis (04/11).

BACA JUGA:

• Pembalap MotoGP Junior Tiba di Mandalika pada 11 November
• Bata Plastik Buatan NTB akan Dipamerkan Saat WSBK

“Insya Allah untuk masyarakat NTB tiketnya nggak semua mahal. Akan ada beberapa kelas tiket yang mudah-mudahan masih bisa terjangkau oleh masyarakat kita,” tulis Gubernur Zul.

Melalui akun medsosnya pula, Gubernur Zul menyertakan harga tiketnya. Berikut penjelasan tanggal dan ketersediaannya.

Hari pertama tanggal 19 November;

Harga Rp 150 ribu tersedia 10 ribu lembar tiket,
Harga Rp 250 ribu tersedia 3 ribu lembar tiket,
Harga Rp 300 ribu tersedia 3 ribu lembar tiket.

Hari kedua tanggal 20 November;

Harga Rp 300 ribu tersedia 3500 lembar tiket,
Harga Rp 400 ribu tersedia 3400 lembar tiket,
Harga Rp 550 ribu tersedia 2600 lembar tiket,
Harga Rp 650 ribu tersedia 1500 lembar tiket,
Harga Rp 800 ribu tersedia 4400 lembar tiket.

Hari ketiga tanggal 21 November;

Harga Rp 500 ribu tersedia 1000 lembar tiket,
Harga Rp 650 ribu tersedia 2500 lembar tiket,
Harga Rp 900 ribu tersedia 3400 lembar tiket,
Harga Rp 950 ribu tersedia 2600 lembar tiket,
Harga Rp 1.200 ribu tersedia 3000 lembar tiket,
Harga Rp 1.500 ribu tersedia 2800 lembar tiket.

Pihak Mandalika Grand Prix sendiri segera akan merilis tiket WSBK secara resmi.

Diskominfotik

Rapat koordinasi (Rakor) dilakukan Bappeda Provnsi NTB untuk meningkatkan sinergitas antar Perangkat Daerah, guna mendukung hajatan IATC dan WSBK

MATARAM.lombokjournal.com ~ Perhelatan even Internasional World Superbike (WSBK) dalam waktu dekat di Pertamina Mandalika Sircuit Internasional, Lombok Tengah jadi konsen Pemrov NTB.

Pihak Bappeda Provinsi NTB berharap agar hajatan International Asia Talent Cup (IATC) tanggal 12-14 Noveber dan World Superbike (WSBK) berlangsung sukses. Karena itu,  diperlukan koordinasi antar Perangkat Daerah.

“Rakor ini penting dilaksanakan, agar hajatan kita menjelang perhelatan IATC pada 12-14 November dan WSBK pada 19-21 Novomber 2021, berjalan lancar,” harap Kepala Bappeda Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si, yang diwakili Kabid Ekonomi SDA, Iskandar Zulkarnain.

BACA JUGA: Profil Sirkuit Mandalika, Ini Penjelasan Lengkapnya

Ia mengatakan itu saat Rapat Koordinasi (Rakor) Sekretariat Dewan Kawasan KEK Mandalika di Provinsi NTB untuk mendukung WSBK, Selasa (02/11/21) di Ruang Rapat Bappeda Prov NTB.

Menurutnya, dibutuhkan sinergitas antar Oganisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mensukseskan perhelatan even internasional WSBK.

Dikatakan, ada 3 isu yang dibahas yakni perkembangan keterlibatan UMKM NTB, persiapan paket wisata dan gelaran event di kawasan Mandalika dan sekitarnya dan perkembangan penyelesaian jalan provinsi, dari Kuta ke Kruak.

“Karena saat ini progres issu tersebut yang harus digesa menjelang IATC,” ucapnya.

Masing-masing OPD diharapkan fokus pada masing-masing tupoksinya. Saling solid dan mendukung sebagai tuan rumah yang baik.

Sekdis Pariwisata NTB H. Lalu Hasbulwadi mengatakan, terget pengunjung yang akan menonton WSBK maupun MotoGP ada 25.000 orang. Dari jumlah tersebut, 70 persen pengunjung lokal dan 30 persen wisatawan mancanegara.

“Sehingga wisatawan domestik maupun lokal dapat meningkatkan angka kunjungan wisatawan di NTB,” harapnya.

Dijelaskannya, bersama Asinta, pihaknya telah merancang paket Wisata. Misalnya, tour ke 3 Gili, Senggigi, Rinjani Sembalun, Pulau Moyo Sumbawa, Satonda, Tambora hingga ke Bima.

Selain itu, desrinasi baru juga seperti desa wisata terus digenjot. Ada 300 home stay yang dibangun Kemen PUPR, yang dikelola Desa wisata disekitar Mandalika.

“Kita telah siapkan SDM hingga atraksi-atraksi di desa wisata harus diperbanyak untuk memanjakan tamu agar bisa berlama di desa wisata,”terangnya.

Dinas Koperasi dan UMKM yang diwakili A. Yuliani memaparkan, di kawasan Bazar KEK Mandalika ada sekitar 30 UMKM yang telah terkurasi tergabung koperasi dan menempati stand yang telah dibangun Kementerian Koperasi.

“Produk mereka sudah standar terkurasi, baik dari sisi kemasan, rasa hingga keamananannya,” jelasnya.

Ia memastikan, UMKM se Kabupaten/kota sudah siap. Bahkan ITDC memberikan 11 titik di sekitar KEK Mandalika untuk UMKM. Rencananya juga ada 80 tenda disiapkan UMKM.

Sementara itu, Dikes Provinsi NTB, Yahya menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan 3 Puskesmas (PKM) utama di KEK, yaitu PKM Kute, Kruek dan Sengkol yang menjadi PKM prioritas.

BACA JUGA: Swiss Berminat Lanjutkan Kerjasama Sektor Pariwisata

Sedangkan Rumah Sakit (RS) rujukan ada 2 yaitu RS Mandalika dan RS Umum Provinsi sebagai RS penopang utama.

Kesiapan RS di wilayah Lombok, Ada 28 RS, 8 Laboraturium untuk tes PCR dan Antigen. Ditambah ada 77 Fasyankes diwilayah disekitar.

“Termasuk kita sudah melatih tenaga kesehatan yang ada di wilayah sirkuit dan wilayah di luar sirkuit,”paparnya.

Sementara, untuk vaksinasi target yg dilaksanakan di Lombok Tengah untuk dosis I telah mencapai 74 persen. Bahkan kota Mataram dosis pertama sudah mencapsi 90 persen.

Mewakili Kadis Kominfotik, Fajar selaku Kasi Publikasi Bidang IKP berharap agar PPID perangkat daerah terus aktif mempublikasikan seluruh kerja-kerja dan iktiarnya untuk jelang WSBK.

“Diskominfotik siap untuk explore lebih dalam terkait update WBSK dan IATC, khususnya data dan informasi dari OPD,”terangnya

Begitu pun laporan lain yang masyarakat harus tahu seperi rekayasa trafik lalu lintas, lampu jalan, fasilitas infrastruktur jalan pendukung, pintu masuk ke NTB.

Baik dari segi manejemen transportasi dan sektor-sektor lainnya yang hampir rampung.

Nn

Diskominfotik

Sirkuit Mandalika yang sekarang bernama Pertamina Mandalika International Street Circuit panjangnya 4.300 meter yang jumlah tikungannya 17, masuk kalender MotoGP 2022 dan masuk dalam seri ke-13 Pirelli Indonesian Round.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sirkuit Mandalika resmi masuk dalam kalender World Superbike (WSBK) dan MotoGP.

Sebelumnya, lintasan balap Indonesia tersebut, telah berganti nama menjadi Pertamina Mandalika International Street Circuit, yang bakal menggelar seri penutup WSBK 2021 pada 19-21 November mendatang.

Sirkuit Mandalika atau Pertamina Mandalika International Street Circuit itu memiliki panjang 4,3 kilometer atau 4.300 meter. Dengan jumlah tikungannya sendiri mencapai 17 tikungan.

Sebanyak 11 tikungan mengarah ke kanan dan 6 lainnya mengarah ke kiri.

BACA JUGA: Swiss Berminat Lanjutkan Kerjasama Sektor Pariwisata

Dilansir dari kompas.com seperti dikutip dari situs resmi WSBK, lintasan balap motor yang terletak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, itu juga masuk dalam kalender sementara MotoGP 2022 dan masuk dalam seri ke-13 yang bertajuk Pirelli Indonesian Round.

Masih dilangsir dari media yang sama, yang mengutip dari situs resmi MotoGP, Sirkuit kebanggaan masyarakat NTB dan Indonesia umumnya, bakal jadi venue balapan GP Indonesia yang rencananya akan digelar pada 20 Maret 2022.

Atau beberapa pekan setelah seri pembuka di Qatar pada 6 Maret tahun depan.

Berdasarkan jadwal yang dikeluarkan oleh pihak MotoGP, selain masuk dalam kalender sementara, Sirkuit Mandalika juga akan menjadi lokasi tes pramusim MotoGP pada 11-13 Februari 2022.

Melangsir dari Kompas.com terbitan 30 Oktober 2021, meski Sirkuit Mandalika masuk dalam kalender WSBK 2021 dan MotoGP 2022, lintasan balap Indonesia Timur tersebut, hingga saat ini masih berstatus Subject to Homologation (STH) alias masih menunggu homologasi.

Mengutip dari GridOto.com, homologasi adalah prosedur yang harus diikuti untuk mendapatkan lisensi sirkuit. Setiap sirkuit harus lulus homologasi sebelum menggelar balapan MotoGP dan WSBK.

Kenapa sirkuit dibangun di Mandalika?

Menurut, Head of Operations – Sporting Mandalika Grand Prix Association (MGPA), Dyan Dilato, alasan mengapa sirkuit dibangun di Mandalika karena lokasi tersebut merupakan salah satu dari empat destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) unggulan, di antaranya Labuan Bajo, Mandalika, Likupang, dan Danau Toba.

BACA JUGA: Seniman Mural NTB Berprestasi di Tingkat Nasional

“Mandalika dirasa paling cocok untuk membangun sirkuit. Kalau Labuan Bajo enggak ada tanahnya, Likupang benar-benar pantai, Danau Toba dengan kulturnya,” ucapnya seperti dilangsir dari Kompas Otomotif, Minggu (31/10/21).

“Banyak pertimbangannya sampai dipilih Mandalika menjadi salah satu sirkuit yang diharapkan terus memancing (wisatawan). Ini juga akan menjadi lokomotif perekonomian, wisatawan datang karena ada perhelatan WSBK dan MotoGP, ada pantai yang bagus itu bonusnya,” ucapnya.

Nn

Diskominfotik