Pengembangan budidaya benur udang Vaname sesuai harapan Presiden yang  menjadikan Indonesia poros maritime dunia, masa depan Indonesia ada di laut

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara, H Djohan Syamsu, SH, tebar udang vaname di Lempenge, Desa Rampek Kecamatan Gangga, Kamis (25/11/21).

Bupati lombok Utara, H Djohan Syamsu, SH, memberikan apresiasi kepada Kadis DKP3 KLU, Tresnahadi,SP.

Ia mengajak para investor untuk mengembangkan budidaya udang Vaname di daerah ini.

Tak hanya itu, Djohan juga diperkenankan pihak lain untuk kerja sama saling menguntungkan dengan masyarakat dalam mengembangkan budidaya benur udang Vaname, dalam upaya meningkatkan ekonomi masyafakat.

Bupati mengaku terkesan dengan pengembangan budidaya udang Vaname di pantai Lempenge. Ia berharap kepada nelayan, terutama kaum ibu harus pintar cari peluang dan tidak tergantung bantuan.

“Potensi ini luar biasa dan harus dikembangkan. Karena visi bapak Presiden ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Masa depan Indonesia ada di laut,” ujar Djohan Syamsu di depan puluhan undangan dan kelompok nelayan wanita Lempenge.

BACA JUGA: Bupati Djohan Sjamsu Serahkan Sertifikat Tanah Program PTSL

Menurutnya, program budidaya benur udang Vaname diharapkan bisa menjadi penyangga perekonomian masyarakat KLU, karena memiliki potensi kelautan dan perikanan yang kuat

Gerakkan ekonomi masyarakat

Sebelumnya, Kadis Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3), Tresna Hadi, SP, mengatakan budidaya udang Vaname diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat, khususnya Lombok Utara.

Tresnahadi,SP mengatakan, kawasan pesisir di dusun Lempenge dan sekitarnya ini memiliki potensi pengembangan budidaya udang Vaname.

“Udang Vaname akan menggerakkan roda perekonomian masyarakat di daerah kita Lombok Utara ini,” katanya.

Nilai ekonomi dari budidaya udang vaname cukup tinggi dan menjanjikan dimana harga jual udang vaname mencapai Rp 90 ribu per kilogram.

“Udang vaname ini tidak hanya dipasarkan di dalam negeri namun juga ekspor ke luar negeri terutama negara-negara di kawasan Eropa,” ujar Tresanahadi, Kamis (25/11/21).

“Namun, wilayah pesisir yang berada di kawasan sepanjang pantai ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya udang vaname,” kata Tresnahadi.

BACA JUGA: UPTD Tanjung Bersama PPL Lakukan Pendampingan Program P2L

Budidaya udang Vaname untuk kelompok perempuan pesisir telah dimulai pada tahun 2019. Dengan sistem kolam bundar, dan diberikan bantuan sarana prasarana sebanyak 200 kolam.

Kemudian dikelola oleh 400 perempuan yang terbagi terbagi dalam 10 kelompok.

Kelompok tersebut tersebar di 3 Kecamatan, salah satunya yaitu di Kecamatan Gangga di Dusun Kr.Krakas 20 kolam untuk 40 orang, Dusun Lembah Blora 40 kolam untuk 80, dan masing masing kelompok itu anggotanya 40.

Kecamatan Bayan ada empat Desa, yaitu Desa Mumbulsari 20 kolam untuk 40 orang, Desa akar 80 kolam untuk 160 orang, dan Desa Sukadana 40 kolam untuk 80 orang.

Pada tahun 2021, Pemerintah Daerah memberikan bantuan alat bahan dan pakan 4500 kg kepada tiga kelompok, yaitu yang pertama kelompok perempuan.

Ia berharap, budidaya udang vaname di daerah itu dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat pesisir dan menigkatkan pendapatan daerah.

“Alhamdulillah hari ini, Kamis tanggal 25 November 2021, kita akan melakukan tebar perdana benur udang Vaname secara bersama-sama semoga di Dusun Lempenge Desa Rempak Kecamatan Gangga,” jelasnya.

@ng

Hasil pendapatan di NTB betul betul dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun daerah, bukan hanya disimpan di bank

MATARAM.lombokjornal.com ~ Evaluasi serapan anggaran Provinsi NTB tahun 2021 yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), sisi pendapatan NTB  sedikit di bawah rerata nasional (74 persen).

Di sisi pembelanjaan terhadap pendapatan,  Provinsi NTB di posisi ke 9 nasional dengan ratio 95,05 persen.

Dan pembelanjaan bersama seluruh kabupaten/kota, juga berada di posisi 9 nasional dengan ratio 92,75 persen.

Itu artinya apa?

“Artinya hasil pendapatan di NTB betul betul dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun daerah, bukan hanya disimpan di bank,” jelas Sekertaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi.

BACA JUGA: Sirkuit Mandalika Ukir Sejarah, Catat Juara Baru WSBK

Lalu Gita mengatakan itu bersama TAPD saat mengikuti evaluasi serapan anggaran 2021 oleh Kemendagri dan Kemenkeu, Senin (22/11/21).

Selain itu, Sekda menjelaskan Kota Mataram berada di posisi 13 dari seluruh kota di Indonesia.  Untuk kategori kota, Kota Bima berada di urutan ke 8, dan Kota mataram urutan ke 10.

BACA JUGA: Jelang MotoGP 2022, Ini Masukan Positif Dari Penonton

“Hasil evaluasi ini cukup baik namun harus terus dimaksimalkan. Agar pendapatan daerah bisa dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,” tutur Miq Gite.

Ast

Diskominfotikntb

Peningkatan ekonomi sangat dirasakan seluruh UMKM di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Mandalika, di Kabupaten Lombok Tengah

LOTENG.lombokjournal.com ~ Gelaran Word Superbike (WSBK)  2021 di Pertamina Mandalika International Street Circuit, memberikan angin segar bagi seluruh UMKM di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah.

Peningkatan ekonomi sangat dirasakan oleh masyarakat sehingga mampu memberikan semangat baru untuk terus memproduksi berbagai produk produk lokal yang dapat dinikmati oleh para wisatawan.

Seperti yang dikatakan Buhari Rahman, pemilik Galery Lombok OKE yang mengaku bahagia berlangsugnya gelaran International tersebut..

“Kami sangat berbahagia dan bangga untuk menyambut gelaran WSBK ini karena sangat bagus bagi kami untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dikawasan KEK Mandalika,” tutur Buhari saat diwawancarai di Galery Lombok Oke, Jum’at (19/11/21).

BACA JUGA: Remaja NTB Raih Juara Putri Batik Nasional

Buhari berharap agar gelaran – gelaran International dapat terus berlangsung agar masyarakat dapat merasakan dari segi perekonomian.

“Semoga acara seperti dapat terus dilaksanakan setiap tahun ataupun setiap bulannya sehingga kami juga dapat menikmatinya,” tutur Buhari.

BACA JUGA: Waspada, Ancaman Badai La Nina Akhir Tahun

Respon yang sama juga dituturkan oleh pengelola Rumah Makan Ayam Taliwang II, Erni Nur Afni mengaku dengan adanya WSBK mendapatkan hasil income yang lebih baik dan semakin meningkat.

“Alhamdulillah, adanya WSBK produk – produk kami mendapatkan hasil yang semakin meningkat, semoga di tahun yang akan datang semakin ramai dan terus meningkatkan perekonomian di NTB,” tutur Erni.

Nn

diskominfotik

Menteri Perdagangan RI menginstruksikan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan, melakukan langkah-langkah taktis merespon anjloknya harga bawang

MATARAM.lombokjournal.com ~ Respon cepat dilakukan Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah setelah mmperoleh informasi anjloknya harga bawang di sejumlah wilayah di NTB, khususnya Kabupaten Bima.

Gubernur Zul megaku langsung menghubungi Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi.

“Pak Menteri akan Carikan solusi untuk harga bawang di Bima,” ujar Doktor ekonomi industri ini.

BACA JUGA: Bimtek Pengolahan Hasil Sumberdaya Pangan Lokal

Selain itu, Bang Zul memerintahkan  Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, untuk berkoordinasi dengan Kadis Perdagangan Kabupaten Bima.

“Kadis Perdagangan Provinsi, Saya minta berkordinasi dengan Kadis Perdagangan di Bima untuk mencari solusi harga minimal yang diinginkan petani,” imbuh Bang Zul.

Menurutnya, situasi saat ini memang sedang tidak mudah. Dan pihaknya akan terus intens membangun komunikasi dengan Menteri Perdagangan RI dan jajarannya.

“Kami dengan Pak Mendag sedang mencari solusinya. Mudah-mudahan Senin tim dari Pusat akan ke lapangan utk mencari solusi terbaik,” tarangnya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi, merespon komunikasi selular Gubernur NTB, dengan langsung menginstruksikan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, Oke Nurwan, untuk melakukan langkah-langkah taktis guna merespon terkait anjloknya harga bawang.

“Barusan Pak Gub (Gubernur NTB, red), sudah kontak saya. Pagi ini, saya bahas dulu dengan Kementan, dan kita coba siapkan langkah tindak lanjut untuk jangka pendeknya,” terang Oke.

BACA JUGA: Hak Fasiitator RTG Tunggu Realisasi Pusat

Selain itu, Oke Nurwan juga memberikan tips untuk menjaga kestabilan harga bawang ke depannya.

“Tapi juga harus ada perbaikan di pola dan waktu tanam. Karena kalau waktu tanam yang bersamaan maka setiap panen pasti anjlok (harganya),” tandas Oke.

Nn

Penyelenggaraan bimtek yang dilakukan DKP3 KLU guna menambah ketrampilan Kelompok Wanita Tani khususnya mengolah sumber daya lokal

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Lombok Utara KLU laksanakan bimbingan tehnis (bimtek) pengolahan hasil pangan lokal.

Pelaksanaan bimtek dipusatkan di Kelompok Wanita Tani (KWT) Putri Resilam di Dusun Beraringan, Selasa (18/11/21).

Kepala UPTD Kecamatan Kayangan, Lalu Syaiful Bahri, SPT, mengawali kegiatan ini mengatakan, bimtek ini merupakan kegiatan yang sudah terencana untuk empat desa perwakilan Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kecamatan Kayangan, yakni Desa Santong Mulia, Desa Sesait, Desa Gumantar dan Desa Kayangan.

BACA JUGA: Hak Fasilitator RTG Tunggu Realisasi Pusat

Bimtek bertujuan menambah keterampilan KWT khususnya memanfaatkan sumber daya lokal.

“Sumber daya lokal yang ada di sekitar kita diolah menjadi makanan atau prodak yang bisa dipasarkan untuk menujang ekonomi rumah tangga,” kata Syaiful.

Dalam kesempatan sama, Kasi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Muhammad Gulillizan,SP menjelaskan, Kecamatan Kayangan memiliki destinasi wisata lokal, yakni Pantai Beraringan yang tersedia lapak.

“Destinasi lokal itu menjadi tempat pemasaran prodak pertanian, sebagaimana tujuan bintek kita hari ini,” tuturnya.

Bimtek peningkatan kapasitas petani itu berlangsung selama dua hari yang berlangsung di dua tempat, yaitu di Desa Senaru dan Dusun Beraringan Desa Kayangan yang masing-masing diikuti 30 orang.

Kabid Ketahanan Pangan, Sugiartadi, SP, mengatakan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melaksanakan bimtek untuk menambah pengetahuan peserta.

“Juga meningkatkan kemampuannya dalam melahirkan prodak atau olahan berupa jajan dari bahan lokal seperti ubi jalar dan lain sebagainya,” jelasnya.

Produk hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan dan umbi-umbian merupakan produk yang mudah mengalami kerusakan.

Karena itu penanganannya harus dipikirkan agar tidak sia sia. Caranya, diolah sedemikian rupa menjadi jajan yang siap di pasarkan di sektar lingkungan bahkan menjangkau pasar ke luar.

BACA JUGA: Waspada, Ancaman Badai La Nina Akhir Tahun

Pemerintah daerah melalui DK3P KLU sangat mendukung moril maupun materil guna menyukseskan dan memajukan masyarakat khususnya di dusun Beraringan sebagai destinasi wisata.

Progres program kegiatan bimtek selama dua hari ini cukup berjalan baik di Desa Senaru Bayan maupun Dusun Beraringan Desa Kayangan inj.

“Ini program gratis, kalau ibu-ibu tidak mengikuti dengan serius dalam penyampaian kami maupun peraktek ini nanti, maka sangat kita sayangkan,” pesannya saat membuka kegiatan bimek.

DKP3 Jalankan Fungsi terkait Pangan

DKP3 KLU dalam tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan pemerintahan pada tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, DKP3 KLU menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian dan perikanan yang meliputi mengembangan prasarana ketahanan pangan, pertanian dan perikanan,

Ada juga peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan; yakni pelaksanaan administrasi dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DKP3 Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyusun kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.

Dan untuk melakasanakan tugas tersebut, bidang ketahanan pangan menyelenggarakan salah satu fungsi yaitu, melaksanakan bimbingan tehnis pengolahan hasil pangan lokal.

@ng

Honor tenaga kontrak semula 1,5 juta dipangkas menjadi 1 juta rupiah, karena keadaan keuangan negara yang menurun berimplikasi langsung kepada keuangan daerah

KLU.lombokjurnal.com ~ Kisruh pemangkasan honor bagi tenaga kerja kontrak menjadi polemik baru di kabupaten Lombok Utara.

Pasalnya, honor yang semula 1,5 juta dipangkas menjadi 1 juta rupiah. Pro kontra pemangkasan honor tersebut banyak mendapatkan perhatian baik itu dari pemerintahan maupun element masyarakat.

Burhan M. Nur, Wakil ketua DPRD kabupaten Lombok Utara menyampaikan penjelasan perihal pemangkasan tersebut. Dikatakan, masalah pemangkasan honor sudah dibahas dalam rapat koordinasi dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).

Terkait pemangkasan honor tenaga kontrak dari 1,5 jt menjadi 1 jt itu, pimpinan DPRD KLU telah memanggil TAPD Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang diketuai oleh Plt Sekda KLU untuk memberikan penjelasan.

BACA JUGA: Pondok Pesantren Nurul Bayan, Cahaya dari Utara

“Kami mendapat pejelasan, keadaan keuangan negara yang berimplikasi langsung kepada keuangan daerah. Dana transfer pusat baik Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) ini dialami oleh semua daerah seluruh indonesia, termasuk di dalam KLU,” jelas Burhan, Kamis (11/11/21).

Ada beberapa program yang tidak bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah karena menurunnya keuangan daerah.

Sehingga pihak Pemerintah Daerah bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara mengambil keputusan dengan tiga opsi terkait tenaga kontrak dan honor.

Tindakan yang akan dilakukan, yaitu opsi pertama adalah pemangkasan 75% tenaga kontrak dan honor. Opsi kedua memangkas tenaga kontrak 50% dari jumlah awal.

Kemudian opsi ketiga ialah dengan memangkas honor seluruh tenaga kontrak yang berjumlah 1918 tenaga kerja menjadi satu juta rupiah.

Sehingga dari semua opsi , akhirnya opsi ketiga yang dirasa paling tepat, dalam menyikapi kondisi daerah kabupaten Lombok Utara saat ini.

Dikataka Burhan, hasil kordinasi itu, ada 3 opsi langkah yg akan di ambil yakni, memangkas 75 % tenaga kontrak dengan honor tetap 1,5 jt maka dana daerah hanya 10 milyar saja keluar untuk honor, tapi ini riskan karena banyak tenaga kerja yang harus di rumahkan.

Kemudian yang kedua dengan memangkas tenaga kontrak 50% tenaga kontrak dengan honor tetap 1,5 jt, tapi ini juga riskan walaupun lebih ringan dari opsi yang pertama.

Dan yang ke tiga, seluruh tenaga kontrak yang berjumlah 1918 kurang lebih diperpanjang kontraknya tanpa kecuali, tapi honornya diturunkan menjadi kembali 1 jt rupiah per bulan.

Sehingga daerah hanya mengeluarkan honor kurang lebih sekitar 25 M, dan opsi ke tiga inilah yang paling relevan dengan keadaan daerah yang saat ini.

BACA JUGA: Lombok Daerah Wisata, Harus Banyak Memuat Hiburan

“Dengan catatan jika keadaan keuangan daerah sudah normal dan membaik, maka jumlah honor tenaga kontrak ini bisa ditinjau kembali dan opsi inilah yang disetujui oleh pimpinan DPRD KLU untuk diterapkan oleh Pemerintah Daerah, sembari menunggu normalnya keadaan keuangan negara maupun daerah.” ungkap Burhan

Burhan menjelaskan, kondisi keuangan di seluruh daerah se indonesia sedang menurun akibat adanya refocusing anggaran dari pusat untuk meningkatkan pendanaan pencegahan wabah Covid-19, maupun pendanaan program vaksinasi.

“Contohnya pada tahun 2019 dana APBD KLU berjumlah 1,1 Triliun seiring dengan dampak dari wabah Covid 19, akhirnya berkurang sampai saat ini akan berkisar menjadi 700 milyar saja, ada pengurangan Hampir 400 Milyar, ini jumlah yang sangat besar untuk ukuran daerah seperti kabupaten Lombok Utara ini.” tutup Burhan.***

Han

Massa Eksekutif Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unram dan Jaringan Advokasi dan Tindak Pidana Korupsi  ajukan sejumlah tuntutan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad, SH. MH menemui massa aksi yang unjuk rasa di depan Gedung DPRD NTB, Rabu, (10/11/21).

Ia dan jajarannya berjanji menidaklanjuti aspirasi ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Eksekutif Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram dan Jaringan Advokasi dan Tindak Pidana Korupsi (JATI) tersebut.

“Tuntutan teman-teman akan kami tindaklanjuti dan sampaikan kepada Pimpinan Dewan. Mudah-mudahan apa yang telah dilaporkan oleh teman-teman LSM secara nasional ke KPK, dan Mabes Polri, terkait dugaan itu segera ditindaklanjuti, dan aspirasi mahasiswa ini disampaikan ke Kapolri dan Presiden melalui Mensesneg,” kata Mahdi.

BACA JUGA: Pondok Pesantren Nurul Bayan, Cahaya Dari Utara

Seblumnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Eksekutif Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram dan Jaringan Advokasi dan Tindak Pidana Korupsi (JATI) tersebut menyampaikan sejumlah tuntutan.

Salah satunya mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Kemaritiman dan Investasi serta Menteri BUMN karena adanya dugaan permainan bisnis Polymerase Chain Reaction (PCR).

“Banyak sekali persoalan-persoalan yang harus kita telusuri, salah satunya terkait adanya dugaan terkuat pejabat negara yang berbisnis dengan rakyat terkait tes PCR,” Aita Kurniawati, Kordum Aksi yang juga Ketua LMDN Kota Mataram.

BACA JUGA: Penyelenggaraan Sekotong Triathlon 2021, Atlet Inggris Juara

Belakangan ini rakyat Indonesia dibuat bingung dan resah mengenai aturan dan penetapan harga yang selalu berubah-ubah terkait kewajiban tes Polymerase Chain Reaction (PCR).

Tes itu digunakan sebagai syarat untuk menggunakan moda transportasi pesawat terbang.

Sempat menyentuh harga di atas jutaan rupiah, kini biaya tes PCR turun menjadi 300 ribu rupiah untuk daerah lain. 275 ribu rupiah untuk wilayah Jawa dan Bali.

Dan Kebingungan itu semakin menjadi-jadi ketika Majalah TEMPO melaporkan adanya dugaan keterlibatan pejabat negara, yang menggunakan kekuasaan untuk tes PCR, yakni Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.

PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang mengelola laboratorium GSI menjalankan bisnis tes PCR dan punya lima cabang di Jakarta dan sekitarnya, dan badan usaha ini memiliki keterkaitan dengan perusahaan yang punya hubungan dengan kedua Menteri itu.

Badan usaha yang daksud, yakni PT Toba Sejahtera, PT Toba Bumi Energy dan PT Adaro Energy. Berdasarkan laporan itu, kuat dugaan adanya upaya gratifikasi dan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat negara dalam melindungi kepentingan bisnisnya.

Sebab, PT GSI baru didirikan pada April 2020 dan beroperasi pada Agustus 2020, namun sudah mampu memiliki lebih dari 700 ribu kali tes PCR dan sudah membukukan pendapatan sebesar 3,29 miliar rupiah.

Pertanyaannya, apakah mekanisme pengadaan barang dan layanan yang dilakukan oleh PT GSI sesuai dengan ketentuan vang berlaku.

Atau justru ada ketentuan hukum yang dilanggar oleh mereka?

Berkaitan dengan hal itu, Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil tindakan dan laporan investigasi Majalah TEMPO terkait keberadaan pejabat negara yang terlibat dalam tes PCR ini.

“Menurut kami, pejabat negara tidak boleh menggunakan kekuasaan untuk melindungi kepentingan bisnisnya sendiri, apalagi bisnis terhadap rakyat. Sejak awal, PRIMA menolak dengan tegas adanya praktik oligarki dalam sistem pemerintahan dan bernegara,” ungkapnya.

Ditegaskan, rakyat Indonesia sampai saat ini masih sangat prihatin akibat adanya pandemi Covid-19 yang menghajar sendi-sendi perekonomian dan kehidupan, rakyat masih bertahan untuk bertahan hidup dalam situasi yang tidak menentu.

“Tapi, ada segelintir orang dan pejabat negara malah mengambil untung dari kondisi seperti ini. Sungguh ironis,” tegasnya.

Ast

Untuk kawal demi suksesnya even WSBK dan IATC, Pemprov NTB pastikan bahwa tenaga kesehatan yang akan diterjunkan siap 100 persen

MATARAM.lombokjournal.com ~ Jelang perhelatan IATC dan WSBK 2021, Pemerintah Provinsi NTB telah mempersiapkan 356 tenaga kesehatan yang akan turun langsung dalam penanganan kesehatan selama event berlangsung.

Tenaga kesehatan dimaksud terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, perawat dan penunjang lainnya.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB selaku leading sektor penanganan kesehatan ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan. Direktur RSUD Prov. NTB dr.  Lalu Herman Mahaputra mengatakan bahwa persiapan penanganan kesehatan di Provinsi NTB sudah siap 100%.

BACA JUGA:

Gubernur Pastikan, NTB Mampi Jadi Tuan Rumah WSBK

“Kami dari RSUD Provinsi siap 100% dari tenaga kesehatan, fasilitan dan berbagai penunjang lainnya,” tutur dokter Jack panggilan akrab direktur RSUD Prov. NTB saat memberikan pemaparan dalam acara Press Conference Kesiapan RSUD Provinsi dalam Mensukseskan  IATC dan WSBK yang berlangsung di Aula Rinjani RSUD Prov. NTB, Selasa (09/11/21).

Dokter Jack mengatakan bahwa tenaga kesehatan yang telah disiapkan, berupa dokter spesialis tidak hanya berasal dari Provinsi NTB saja, namun dari berbagai daerah diperuntukkan untuk event tersebut.

“Tenaga Kesehatan yang digunakan tidak hanya berasal dari RSUD Provinsi saja, tetapi seluruh tenaga Kesehatan di seluruh NTB, bahkan banyak dokter spesialis yang didatangkan dari luar NTB untuk membantu dalam perhelatan event IATC dan WSBK yang akan diselenggarakan bulan ini,” jelas dokter jack.

Menyinggung lokasi penempatan tenaga kesehatan dibagi dalam tiga ring, yaitu ring 1 yang berada didalam sirkuit terdiri dari medical center, 13 ground post, 8 ambulan advance, 2 unit helicopter untuk evakuasi medis, tenaga kesehatan, terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, perawat, penunjang lainnya yang telah dilengkapi alat kesehatan sesuai standar FIM termasuk alat X-Ray dan USG.

Ditambahkan, lokasi Ring 2 atau di area penonton, terdiri dari tenda medis, mini klinik, tenda isolasi, ambulance advance, ambulance transporter, tenaga kesehatan , terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, perawat, penunjang lainnya.

BACA JUGA:

Tiket Harian WSBK Pirelli Indonenesian Round, Dijual Mulai Selasa 

Lokasi Ring 3 atau area sekitarnya, terdiri dari beberapa stakeholder tarkait, yaitu PCC yang berlokasi di RSUD Prov. NTB, PCC Sepulau Lombok, Puskesmas dan Klinik Sekitar, Rumah Sakit Mandalika, RSUD Praya, RSUD Kota Matara, RSUD Patut Patuh, Patju dan RSUD Provinsi NTB sebagai rujukan tertinggi.

Nn

Diskominfotikntb

Jelang even internasioal WSBK dan IATC bulan November ini, Gubernur pastikan NTB mampu dan siap jadi tuan rumah yang baik

MATARAM.lombokjournal.com ~ Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah sangat siap dan mampu untuk menjadi tuan rumah yang baik dalam  menyambut perhelatan IATC, WSBK 2021 dan MotoGP 2022.

Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah mengungkapkan itu saat Final Check Meeting WSBK dan IATC, Selasa (09/11/21).

“Semoga ketika tamu-tamu kita datang, termasuk pak Presiden dan para wisatawan asing, kita dapat menjamu mereka semaksimal mungkin. NTB sudah siap dan insyaallah mampu menjadi tuan rumah yang baik dengan segala kesiapannya,” tutur Bang Zul.

BACA JUGA:  

Pemprov NTB Siap 100 Persen Kawal IATC dan WSBK

Bang Zul juga mengungkapkan rasa haru dan bangganya karena akhirnya semua jerih payah yang dilakukan pemerintah dan seluruh pihak terkait, semakin terlihat hasilnya.

Ia mengibaratkan, cahaya di ujung terowongan yang selama ini digaungkan sudah semakin dekat terlihat.

“Kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak atas seluruh usaha yang telah dilakukan dalam rangka menyambut ajang-ajang besar di NTB, saya sangat terharu dan bangga karena seolah-seolah saat ini cahaya di ujung terowongan itu sudah semakin jelas terlihat,” ungkapnya.

Rapat koordinasi yang berlangsung di Prime Park Hotel & Convention Lombok tersebut untuk membahas kesiapan pengamanan dari seluruh pihak menyambut perhelatan internasional di Provinsi NTB.

Perhelatan internasional yang dimaksud, yaitu IATC, WSBK 2021 dan MotoGP yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 mendatang.

Kepala Kepolisian Daerah NTB, Irjen. Pol. Muhammad Iqbal, S.I.K., M.H. dalam hal ini bertindak sebagai pimpinan rapat.

Dikatakan , rapat koordinasi ini sangat penting untuk dilakukan karena merupakan rapat terakhir. Karena sangat diperlukan koordinasi terkait laporan final bagaimana kesiapan lintas sektoral, menjelang event-event internasional tersebut.

BACA JUGA: Logistik WSBK dan Superbike Sudah Tiba di BIZAM

“Rapat ini sangat penting, sehingga semua pihak yang terlibat harus hadir agar kita semua disini dapat mengetahui bagaimana perkembangan terkini terkait seluruh kesiapan pengamanan di lapangan,” jelas Kapolda.

Turut hadir sebagai koordinator dalam rapat tersebut, yakni Sekda NTB, Dandrem 162/WB dan Ketua DPRD Prov NTB.

Nn

Diskominfotikntb

Kebakaran hotel dii Trawangan jadi peajaran, agar para pemilik hotl atau properti tetap menempatkan petugas keamanan untuk menjaga aset – aset miliknya

GILITRAWANGAN,KLU.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah meninjau langsung lokasi kebakaran di Gili Trawangan yang menghanguskan belasan kamar Hotel Sunset Palm Resort.

Kebakaran yang terjadi hampir membuat bangunan hotel rata dengan tanah.

Gubernur NTB bersyukur tidak ada korban jiwa dan berharap kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Bang Zul sapaannya, mengimbau kepada para pemilik vila atau properti agar tetap menempatkan pengelola atau petugas keamanan untuk menjaga aset – aset miliknya. Terlebih di masa pandemi seperti saat ini.

BACA JUGA: Logistik WSBK dan Superbike Sudah Tiba di BIZAM

“Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Mohon kepada para pemilik properti di tempat-tempat wisata usahakan jangan meninggalkan aset dalam keadaan tak berpenghuni, dengan alasan apapun..” kata Gubernur Zul didampingi Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara, Selasa (09/11/21).

Gubernur NTB yang terkenal akan kesigapan dan kepeduliannya terhadap bencana ini, mengingatkan kepada stakeholder yang hadir, kehadiran staf atau pengelola adalah vital.

“Karena pencegahan dan pertolongan pertama bisa segera dilakukan jika ada penjaga atau staf terhadap bencana-bencana seperti kebakaran ini..” jelas Gubernur NTB yang datang didampingi Ketua TP PKK NTB, Bunda Niken.

Guernur mengingatka, agar masyarakat tetap waspada, hati-hati jangan membuang rokok sembarangan sebab bisa vatal akibatnya seperti kebakaran ini.

Sebelum meninggalkan lokasi kebakaran Gubernur NTB juga berjanji akan mencarikan solusi, khususnya untuk daerah yang belum memiliki pemadam kebakaran seperti Gili Trawangan.

“Dengan Pak Wabup KLU, kami akan coba kami carikan solusi agar kalau terjadi kebakaran di tempat yang  belum ada Damkarnya seperti Gili ini ada cara lain yang praktis untuk segera memadamkan api,” katanya

Sebelumnya, Senin (8/11) sore, Sunset Palm Resort Gili Trawangan terbakar dan hingga kini penyebab belum diketahui.

BACA JUGA: Tiket Harian WSBK Pirelli Indonesian Round, Dijual Mulai Selasa

Ditengarai api semakin membesar sebab cuaca yang terik dan embusan angin kencang. Selain cuaca panas, api cepat melahap karena bahan yang digunakan kamar hotel mudah terbakar.

Nn

Diskominfotikntb