Pemerintah Pusat sangat aktif membereskan pembangunan KEK Mandalika, tujuannya agar event MotoGP 2022 berlangsung sukses

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika akan terus dikebut demi maksimalnya penyelenggaraan MotoGP 2022.

Pembangunan yang dimaksud di antaranya jalan Kute-Songgong sepanjang 5,3 km, sebanyak 196 rumah diperbaiki, dan drainase akan disempurnakan. Termasuk areal parkir, beautifikasi bypass, pembangunan gapura dan lain-lain akan segera dituntaskan.

“Berbagai kekurangan akan segera dilengkapi,” kata Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H. Lalu Gita Ariadi, M. Si, Kamis (23/12/21).

Hal tersebut diungkapkannya saat mendampingi Menteri PUPR RI, Basuki Hadimuljono, dan Mantan Panglima TNI (purn) Marsekal Hadi Tjahjanto yang datang berkunjung ke NTB.

BACA JUGA: Mantan Pangima TNI pun Dapat Tugas Sukseskan MotoGP

Miq Gite berharap, seluruh proses pembangunan dapat berjalan lancar sehingga MotoGP akan terselenggara dengan sukses. Dan menjadikan Mandalika kian mempesona, sehingga dapat memberi kesejahteraan bagi masyarakat dan daerah.

“Semoga semuanya berjalan lancar. MotoGP sukses. Mandalika kian mempesona, kian menarik untuk dikunjungi, dan memberi kesejahteraan bagi masyarakat dan daerah. Aamiin YRA,” harap Miq Gite.

Kunjungan Menteri Basuki dan Marsekal Hadi ke NTB bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, menjelang perhelatan MotoGP tahun 2022.

“Kita ingin pastikan kesiapan infrastruktur yang menyongsong event MotoGP pada Maret 2022 yang akan diselenggarakan,” ungkap Menteri PUPR RI.

Hal tersebut juga sebagai tindak lanjut direktif Presiden RI Joko Widodo dalam Rapat Terbatas pada tanggal 26 November 2021 di Istana Bogor. Saat itu Gubernur NTB ikut hadir.

Terdapat dua hal yang menjadi atensi Menteri Basuki, yaitu pelebaran jalan provinsi ruas Kuta-Keruak sepanjang 5.6 km, sekaligus penataan landscape-nya.

Termsuk penghijauan/penataan tanaman sepanjang jalan by pass BIZAM-Mandalika sepanjang 17.3 km.

BACA JUGA: Event MotoGP, UMKM dan Perhotelan Harus Jalin Kemitraan

“Pelebaran jalan dan program penghijauan tersebut sangat urgent untuk mendukung perhelatan MotoGP. Alhamdulilah Pemerintah Pusat telah menyetujui usulan Bapak Gubernur untuk penanganan pekerjaan tersebut melalui penambahan DIPA APBN 2022 antara lain di  Kementerian PUPR, yaitu sekitar Rp 300 Miliar, ” jelas Menteri Basuki.

Ia menegaskan, ke depan tentunya akan banyak tantangan yang dihadapi, sehingga seluruh pihak harus terus berkerja keras mengingat waktu yang tersisa tidaklah banyak.

Menurut Menteri Basuki, Tantangannya tidak ringan.

“Kita harus kerja keras karena waktunya mepet. Pengadaan/lelang dini juga akan segera dilakukan mulai minggu ini sehingga paling lambat pertengahan Januari  2022 pekerjaan konstruksi bisa dilaksanakan,” tambahnya.

Usai kunjungan tersebut, Menteri Basuki langsung melakukan rapat teknis di kantor ITDC Provinsi NTB untuk membahas dua hal urgent di atas.

“Minimal kita fokus pada segmen jalan depan sirkuit sepanjang 1,2 km yang akan kita lebarkan jalannya menjadi jalan 2 jalur 4 lajur seperti by pass sekarang. Karena selain jalannya lebar kita akan menghadirkan landscape dengan pepohonan yang rindang dan bunga-bunga yang indah di koridor tersebut,” jelasnya.

Kementrian Perhubungan juga turut menghadirkan fasilitas keselamatan jalan berupa, Lampu Jalan, Rambu-rambu, RPPJ, Marka dan Guard Rail.

Terjalinnya komunikasi yang apik antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kab/Kota juga sangat mendukung keberhasilan proses pembangunan di KEK Mandalika.

Terakhir, Menteri Basuki berharap agar Pemerintah dan seluruh stakeholders terkait dapat terus melakukan sinergi untuk mematangkan seluruh persiapan.

Pemerintah Pusat, ITDC, Pemprov NTB, Polda, Korem dan Kab. Loteng diharapkan sungguh-sungguh bersinergi dan belajar dari pengalaman event WSBK November lalu.

“Harapan Bapak Presiden di kawasan Mandalika terutama sekitar sirkuit tidak boleh macet, jangan ada genangan dan tidak kelihatan kumuh,” tutup Menteri PUPR.

Nano

OPD harus proaktif menggunakan produk lokal, seluruh pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di NTB diharapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Provinsi NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah menyatakan, E-Katalog Produk Lokal merupakan implementasi Peraturan Daerah tentang Bela Beli Produk Lokal, agar program industrialisasi di NTB berhasil.

Hal tersebut diungkapkannya saat Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kemajuan Aksi Pemanfaatan Bela Pengadaan dan E-Katalog Lokal Pemerintah Provinsi NTB, di Kantor Gubernur Provinsi NTB, Selasa (21/12/21).

Dikatakan, Pemerintah Provinsi NTB sangat komit terhadap pertumbuhan UMKM, agar industrialisasi di NTB berhasil.

“Sehingga program Bela Pengadaan dan E-Katalog Lokal ini harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik,” jelas Wagub..

Aksi Pemanfaatan Bela Pengadaan dan E-Katalog Lokal yang diselenggarakan di Provinsi NTB merupakan salah satu program yang diusung oleh Pemerintah Pusat.

Tujuannya mendorong pemasaran produk-produk dalam negeri dengan memasukkan informasi mengenai detail produk lokal dalam E-Katalog.

BACA JUGA: Peringati Hari Ibu, TP PKK NTB Gelar Kebugaran Lansia

Salah satu produk UMKM lokal NTB yang telah berhasil terdaftar di dalam E-Katalog Lokal, yaitu Sepeda Motor Listrik “NgebUTS” karya anak-anak NTB.

Jika Pemerintah Pusat mempunyai regulasi terkait peningkatan penggunaan produk lokal yang diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, demikian juga NTB.

Provinsi NTB memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemberdayaan UMKM melalui Bela dan Beli Produk Lokal, yaitu Pergub Nomor 43 Tahun 2020.

Ummi Rohmi berharap agar semua regulasi dan sistem yang berkaitan dengan kesejahteraan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa yang telah dibuat oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah dapat dijalankan dengan baik di Provinsi NTB.

“Semoga ke depannya usaha kita dalam mengangkat UMKM di NTB akan semakin berhasil dengan semua regulasi dan sistem yang ada,” imbuhnya.

ia menyatakan, seluruh regulasi dan sistem pengadaan barang dan jasa  tersebut menjadi sebuah warning bagi masyarakat dan seluruh OPD di NTB. Agar lebih proaktif menggunakan produk dalam negeri untuk pembangunan daerah yang lebih baik.

“Ini menjadi warning bagi kita semua, terutama OPD harus proaktif menggunakan produksi lokal, bagaimana seluruh pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di NTB dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku agar proses pembangunan semakin baik,” tutup Ummi Rohmi.

BACA JUGA: Pilkades Serentak Berlangsung Hari Selasa di 13 Desa KLU

Hal senada juga dikatakan oleh Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Setya Budi Arijanta.

“Kita harus tindak tegas OPD yang tidak memakai produk lokal, harus beli barang industri kecil, karena itu sangat membantu pemberdayaan UMKM di NTB,” kata Setya.

Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut, yaitu Koordinator dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK, Koordinator Harian Stranas Pemberantasan Korupsi KPK, serta beberapa Kepala OPD Provinsi NTB.***

Menanggapi berita gugatan KSU Rinjani, Gubernur Zulkiefimansyah menegaskan, Pemprov NTB tak ada program bantuan senilai Rp100 juta

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB tidak mempunyai program bantuan 3 ekor sapi kepada satu peternak senilai 100 juta. Apalagi bantuan tersebut harus diberikan melalui sebuah koperasi.

‘’Kita Pemprov tidak ada bantuan seperti itu (tiga ekor ternak senilai Rp 100 juta)” kata Gubernur Zul kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (16/12/21).

Penegasan Gubernur Zulkieflimansyah itu menanggapi berita digugatnya Pemprov NTB, Dinas Peternakan, Bank BNI, dan Bank Mandiri oleh Koperasi KSU Rinjani ke Pengadilan TUN Mataram.

Materi gugatan KSU Rinjani karena menilai Pemprov NTB dan dua Bank BUMN itu tidak mau menyalurkan dana PEN untuk peternak.

BACA JUGA: Presiden Minta Vaksinasi di NTB Khususnya Loteng Dipercepat

Menurut Sri Sudarjo, Ketua KSU Rinjani, pihaknya sudah mengajukan dana PEN KUR Kolektif pada program satu peternak tiga ekor sapi senilai Rp 100 juta. Bantuan ini disalurkan melalui pihak bank tanpa jaminan.

Lebih rinci Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Pemerintahan, Abdul Azis mengungkapkan, ia bersama Dinas Peternakan Provinsi NTB pernah menghadiri hearing di DPRD Provinsi NTB terkait tuntutan Koperasi ini.

Dalam hearing itu terungkap KSU Rinjani sudah merekrut anggota hampir di seluruh wilayah NTB sebanyak 21 ribu orang lebih.

‘’Ya, mereka menarik iuran bervariasi dari Rp 164 ribu sampai Rp 200 ribu kepada masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang dijanjikan itu. Padahal sebenarnya tidak ada bantuan itu,’’ kata Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Abdul Azis.

Menurutnya, Koperasi ini sudah berbulan-bulan merekrut anggota. Karena bantuan Rp 100 juta tanpa jaminan itu tidak ada, akhirnya mereka membawa masalah ini ke DPRD Provinsi NTB.

Saat itu hadir berbagai pihak terkait. Seperti Dinas Peternakan Provinsi NTB, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, KPPN hingga OJK.

“Dalam hearing tersebut kami sampaikan Pemerintah Provinsi menyatakan tidak ada dana yang dimaksud. Apalagi sampai membagi satu anggota koperasi 3 ekor sapi senilai Rp 100 juta,” kata Abdul Azis.

Demikian juga Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank BRI mengatakan tidak ada dana program yang dimaksudkan oleh KSU Rinjani disalurkan melalui Bank mereka.

‘’Namun mereka tetap memaksakan bahwa dana itu ada. Lho, ini ada apa? Kok mereka memaksakan bahwa ada program itu?” kata Azis heran.

Akhirnya karena semua pihak mengatakan tidak ada program yang dimaksud, Koperasi ini menuding pemerintah dan pihak Bank menyembunyikan dana itu. Menuding Pemerintah Provinsi tidak mau membantu rakyatnya sendiri.

BACA JUGA: Menteri PDTT: PerguruanTinggi Jangan Jadi Menara Gading

‘’Mungkin itu sebabnya mereka (KSU Rinjani) mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN,’’ ujarnya.

Apakah ada indikasi penipuan karena sudah menarik iuran ratusan ribu kepada setiap anggota?

’Saya tidak mengatakan demikian. Saya hanya ingin menegaskan statement Pak Gubernur Zulkieflimansyah, bahwa Pemprov NTB tidak mempunyai program yang dimaksud KSU Rinjani itu,’’ kata Azis. ***

Ditandatangani kerjasama Pemprov NTB dan PLN, untuk memanfaatkan limbah pembakaran batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), untuk pembuatan bahan bangunan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB bersama dengan PT. PLN Unit Induk Wilayah NTB, menjalin kerjasama pemanfaatan Fly Ash Bottom Ash (FABA) yang merupakan limbah pembakaran batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Wakil Gubenur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyambut baik langkah dan upaya progresif yang  dilakukan dalam rangka memanfaatkan produk  yang ada.

“Awalnya FABA ini menjadi sampah, namun kedepan harus memiliki nilai,” kata Ummi Rohmi sapaannya, usai menandatangi MoU bersama General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTB Lasiran, Senin (13/12/2021) di RRU kantor Gubernur NTB.

Karena menurut Wagub Ummi Rohmi, hal tersebut sejalan dengan program Zero Waste di NTB. Termasuk Solusi untuk persoalan lingkungan.

Untuk itu, FABA yang dihasilkan dari limbah batu bara yang digunakan sebagai bahan bakar PLTU tersebut, mampu menghasilkan 87 ton Fly Ash Bottom Ash per hari.

Maka harus mulai dipetakan dari hulu ke hilir, agar dapat terserap setiap hari. Agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.

“Ke depan yang paling mungkin, digunakan untuk pembuatan paving block atau batu bata, karena semua orang butuh untuk membangun rumah, kantor dan lainnya,”ujar wanita kelahiran Lombok Timur ini.

Artinya, produksinya harus besar. Nah ini dapat memberdayakan dan bekerjasama GNE sebagai pengelolah.

Selain itu Wagub, mengingatkan bahwa semakin  ke depan, potensi sampah terbukti sebagai sumber daya.

“Masyarakat harus mulai mengubah pola pikirnya dari sekarang,” ajak wanita inspiratif NTB tersebut.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTB Lasiran menjelaskan, dari dua unit pembangkit PLTU PLN, yaitu PLTU Jeranjang dan PLTU Sumbawa Barat memiliki jumlah potensi pemanfaatan FABA sampai dengan 87 ton per hari atau sebanyak 2.600 ton/bulan.

Sehingga ditambahkannya, potensi FABA dapat dimanfaatkan juga untuk kebutuhan masyarakat NTB. Baik untuk membuat batako atau paving block, yang dapat digunakan membangun rumah, pengerasan gang atau jalan.

“Sudah kami rencanakan untuk sektor pariwisata, pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) dan juga pembangunan beberapa infrastruktur untuk provinsi NTB,” katanya.

Ia berharap kerjasama ini dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan di NTB.

Pada kesempatan tersebut ditandatangani pula perjanjian kerja sama antara PLN NTB dengan delapan Organisasi Perangkat Daerah Pemprov NTB, diantaranya Dinas Perkim, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas LKH, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perindustrian, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, dan Dinas PUPR.

Mas

Dubes RI untuk UEA, Husin Bagis, berkomitmen melakukan apa saja demi menghadirkan balapan Formula-1 ke Sirkuit Mandalika, LombokTengah

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menugaskan Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Perhubungan untuk mendampingi Dirut ITDC berangkat ke Abu Dhabi.

Hal tersebut dilakukan untuk meyakinkan,  NTB telah siap melaksanakan event-event internasional termasuk ajang balap “Jet Darat” Formula One.

Gubernur Zul sendiri tidak berangkat sebab beberapa wilayah di NTB masih terkena bencana banjir.

Salah satu ikhtiar yang dilakukan setelah bertemu dengan pihak F-1 juga berkoordinasi langsung dengan Dubes RI untuk UEA, Husin Bagis, Minggu di Kediaman Dubes RI untuk UEA, Abu Dhabi (12/12/21).

BACA JUGA: Ini Kontribusi Dunia Fashion untuk NTB Asri dan Lestari

“Saya siap dan berkomitmen untuk melakukan apa saja demi menghadirkan F1 ini di Mandalika, mari kita wujudkan mimpi ini jadi nyata,” kata Husin.

Sementara itu Dirut ITDC, Abdulbar M. Mansoer dalam kesempatannya mengatakan, untuk mempersiapkan event F1 perlu kesiapan yang lebih dan tentunya maksimal.

“Mengingat skala persiapan yang jauh di atas MotoGP apalagi WSBK, penyelenggaraan F1 membutuhkan support langsung Presiden. Kita rencanakan audiensi tim F1 ke Presiden bisa diatur setelah MotoGP selesai dan fasilitas kita siap, format seperti waktu kita bawa Dorna ke Istana Bogor tahun 2019,” ungkap Mas Berry panggilan akrabnya.

Dengan persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah NTB saat ini Kadis PUPR Provinsi NTB, Ir. Ridwansyah  mengatakan harapannya.

“Semoga di akhir tahun 2023 atau paling lambat 2024 kita dapat menyelenggarakan Formula-1 di  NTB,” kata Ridwansyah.

Pada kegiatan sebelumnya Kadis PUPR Provinsi NTB, Ir. Ridwansyah  telah bertemu dengan Stefano Domenicali, President and CEO of Formula-1.

Dan telah mendapat apresiasi karena telah sukses menyelenggarakan event besar seperti World Superbike (WSBK) dan Idemitsu Asia Talent Cup IATC.

BACA JUGA: Pelajaran Setelah Banjir, Masyarakat Harus Sadar Potensi Bencana

Seperti diketahui NTB telah berhasil dalam menggelar ajang balap WSBK dan IATC  di Pertamina Mandalika International Street Circuit.

Sudah dipastikan juga pada Tahun 2022 nanti akan digelar kembali WSBK,  IATC, dan  balap yang lebih bergengsi yakni MotoGP dan balap Motor Cross dunia, MXGP di NTB.

Mas

Perusahaan memang untuk mencari untung, tapi juga harus mementingkan kesejateraan seluruh stakeholder di dalamnya

MATARAM.lombokjournal.com ~ Perusahaan bisa berumur panjang dan penuh berkah, yaitu perusahaan yang tidak hanya mencari profit/keuntungan saja, tapi harus pentingkan kesejahteraan sosial baik itu bagi pegawai dan masyarakat sekitarnya.

Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah menyampaikan itu saat menyampaikan sambutan pada Musda III Forum CSR NTB di Hotel SAME, Sabtu (11/12/21).

“Keuntungan/profit itu seperti oksigen. Perusahaan membutuhkannya untuk bertahan hidup, tetapi jika kita berpikir bahwa oksigen adalah tujuan hidup, maka perusahaan tersebut kehilangan sesuatu,” ungkap Gubernur Zul.

Bang Zul sapaan akrabnya  menyampaikan, Forum CSR ini adalah ajang merakit ekosistem perusahaan-perusahaan bersama di NTB, baik itu BUMN,BUMD dan UMKM.

BACA JUGA: Kompetisi itu Tempat Lahirnya yang Kalah dan yang Menang

Tidak hanya untuk kepentingan perusahaan itu sendiri namun kesejahteraan bagi seluruh stakeholder di dalamnya.

Gubbernur mengingatkan, jika forum CSR tidak hanya ajang berkumpul dam mementingkan keuntungan, namun melihat kesejahteraan sosial, niscaya forum ini berumur panjang.

“Perusahaan juga berumur panjang dan tidak lupa masyarakatnya juga akan mendapatkan berkahnya juga,” ungkap gubernur.

Sebelumnya, Pjs. Ketua Forum CSR NTB H.Irzani M.Si menjelaskan, Forum CSR ini merupakan organisasi profesi yang juga menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi NTB.

Selain itu juga mitra berbagai kalangan, baik Dunia Usaha, BUMN, BUMD, hingga UMKM yang dibentuk sebagai sebuah forum untuk meningkatkan kepedulian, kemampuan, dan tanggung jawab dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

“Dalam Forum CSR ini mari kita bersama-sama berkolaborasi dan bersinergi guna mengurangi dampak dan masalah kesejahteraan sosial, dan tetntunya untuk mewujudkan NTB Gemilang,“ ungkap salah satu Komisaris ITDC.

BACA JUGA: Budidaya Madu Trigona, Harapan Pemulihan Ekonomi Masyarakat

Kegiatan tersebut, dihadiri bebrapa pimpinan BUMN, BUMD dan UMKM.

Kegiatan diakhiri dengan pembagian secara simbolis 1000 paket sembako untuk kaum dhuafa yang secara langsung diserahakan oleh Gubernur NTB Dr. H. Zulkifliemansyah.

Mas

Kerjasama LAZNAS BSM dengan lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), yang membantu 400 unit perlengkapan budidaya madu dengan 4O pelaku, membantu pemulihan ekonomi

DANGIANG,KLU.lombokjournal.com ~  Bupati Djohan Sjamsu melaunching budidaya Madu Trigona,  di Desa Dangiang, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Jum’at (10/12/21).

Budidaya Madu Trigona tersebut merupakan program kerjasama antara LAZNAS BSM dengan lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), yang memberikan bantuan 400 unit perlengkapan untuk budidaya Madu Trigona degan 40 pelaku budidaya sebagai langkah awal.

Djohan Syamsu menyampaikan apresiasinya kepada pergerakan budidaya Madu Trigona Desa Dangiang yang dinilai positif, guna pemulihan ekonomi masyarakat.

BACA JUGA: Musdes Sambik Bangkol Menetapkan Calon Pilkades PAW

Disampaikan bupati, pergerakan-pergerakan positif khususnya dalam bidang pertanian membantu Pemerintah mewujudkan peningkatan perekonomian daerah.

Tercatat, sektor pertanian Kabupaten Lombok Utara sangat berdaya saing tinggi hingga kancah nasional.

Terkait budidaya Madu Trigona, bupati mnghimbau agar masyarakat Dangiang konsisten melakkan budidaya.

“Kita kembali ke pertanian untuk memulihkan ekonomi kita. Sektor pertanian sangat berperan penting dalam peningkatan pembangunan daerah kita.” kata Bupati Djohan.

Kemudian disampaikan, budidaya Madu Trigona tersebut merupakan inovasi yang diharapakan dapat memotivasi generasi muda, dalam meningkatkan perkembangan perekonomian masyarakat secara individu maupun kelompok.

Bupati Djohan mengharapkan juga bagi generasi muda untuk tidak malu menggeluti bidang pertanian.

Sebab sektor pertanian terbilang lebih berpeluang meningkatkan strata ekonomi masyarakat.

Budidaya Madu Trigona terbilang mudah dalam pelaksanaannya, akan tetapi masih sedikit yang konsisten mengembagkan budidaaya madu itu.

Bupati Djohan Syamsu menghimbau agar para pelaku budidaya Madu Trigona serius dan konsisten melakukan budidaya tersebut.

Kemudian ditekankan juga agar lebih kreatif dalam mengemas produk dalam penjualan Madu Trigona nantinya.

BACA JUGA: Edukasi Keamanan Pangan yang Jadi Bahan Konsumsi

“Mari kita semua sungguh-sungguh dalam melakukan budidaya Madu Trigona, semoga bisa masuk ke pasar ekspor nantinya. Silahkan dijual mahal tapi dikemas lebih baik dan madunya harus original, jangan dicampur.” tutup Bupati Djohan.

Tampak hadir dalam peluncuran budidaya madu itu, Camat Kayangan, Kapolsek Kayangan, dan Kepala Dinas Pertanian Lombok Utara.

Han

Banyak penyelenggaraan even internasional yang berlangsung di NTB, harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur untuk kenyamanan pengunjung

SUMBAWA.lombokjournal.com ~ Berbagai even yang terselenggara di Provinsi NTB dapat menjadi pendorong perekonomian daerah, namun penting menyiapkan infrastruktur yang baik kepada para pengunjung sehingga merasa nyaman.

“Kita ingin banyak event hadir di daerah kita, tetapi jangan sampai daerah kita tidak menyiapkan infrastruktur, tempat wisata kita indah pantainya yang membuat orang nyaman ke tempat kita. Banyak , bagus gunungnya, tetapi kalau kita datang ke toiletnya sangat tidak layak untuk kita datangi,” tutur Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.

BACA JUGA: Kader PKK Jadi Fasilitator Administrasi Masyarakat 

Bang Zul menyampaikan itu saat memberikan sambutan dalam acara Penyerahan DIPA K/L dan Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kantor Bupati Sumbawa, Jum’at (03/12/21).

Bang Zul menghimbau, kepada seluruh Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, untuk sama – sama berdiskusi, sehingga dapat menemukan jalan keluar dan langkah yang bisa diambil.

“Semoga dengan seringnya kita bertemu dan berjumpa akan menambah pengalaman, berbagai cerita untuk lebih bagaimana NTB menjadi tempat yang layak untuk tamu-tamu kita di masa yang akan datang,” tuturnya.

Bicara MXGP, Bang Zul masih mengupayakan agar perhelatan motocross paling elit itu bisa dilaksanakan di pulau Sumbawa tepatnya di Tambora.

Namun jumlah penonton MXGP sekitar 300 ribu, dan logistiknya lebih besar dari WSBK, sehingga harus benar-benar dipersiapkan dengan matang.

BACA JUGA: Apel Siaga Darurat Bencana Digelar di Lombok Utara

“Kalau kita tidak mulai menaruh event di pulau Sumbawa maka makin lama pulau Sumbawa ini akan tertinggal sekali, dengan adanya MotoGP pak presiden menginstruksikan agar seluruh menteri membantu,” kata Gubernur Zul.

Nn

Peningkatan kapasitas pelaku UMKM merupakan program unggulan Pemerintah Desa (Pemdes) Sesait, dan tahun 2022 pelaku UMKM jadi prioritas dalam pemulihan ekonomi pascapandemi

KAYANGAN,KLU.lombokjournal.com ~ Pemerintah Desa Sesait, Kecamatan Kayangan Lombok Utara menggelar acara pelatihan peningkatan kapasitas UMKM dalam bidang branding dan digital marketing, Kamis Kamis (02/12/21).

Agenda tersebut merupakan salah satu program unggulan dari Pemerintah Desa Sesait sebagai upaya memberikan perhatian kepada para pelaku UMKM di Desa Sesait.

Maruli Sartadi, Kasi Pelayanan Desa Sesait menjelaskan, pelatihan itu juga menjadi langkah Pemerintah Desa Sesait dalam mengupayakan pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM.

BACA JUGA: PKK KLU dan YNLM Adakan Pelatihan Kebun Gizi

Selain pelatihan tersebut, Pemerintah desa Sesait juga akan menggelar beberapa agenda dalam rangka peningkatan kapasitas dibeberapa bidang.

Juga dicanangkan, tahun 2022 UMKM akan jadi prioritas Pemerintah Desa Sesait dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Sehingga dengan kegiatan pelatihan yang diselenggarakan tersebut, besar harapan dari pemerintah desa Sesait untuk para pelaku UMKM agar memaksimalkan apa yang didapatkan dari pelatihan tersebut.

“Kami sangat berharap kegiatan seperti ini tidak hanya berhenti sampai disini, tapi harapannya para pelaku UMKM dapat memaksimalkan rencana tindak lanjut yang disepakati nanti.” ujar Maruli.

Kegiatan pelatihan tersebut dihadiri oleh para pelaku UMKM yang terjaring dalam satu wadah yaitu Himpunan UMKM Desa Sesait.

Himpunan UMKM desa Sesait yang dibentuk atas kerjasama Pemerintah Desa Sesait dengan Yayasan Sheep Indonesia, guna memudahkan koordinasi terhadap para pelaku UMKM di Desa Sesait.

Himpunan UMKM Desa Sesait pun menjaring, hingga saat ini 23 kelompok UMKM yang tercatat di himpunan UMKM Desa Sesait tersebut.

Wisnu Supangga, Ketua Himpunan UMKM Desa Sesait menjelaskan,  kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dari Pemerintah Desa Sesait kepada para pelaku UMKM yang ada di desa Sesait.

Sehingga diharaakan, dengan adanya pelatihan dari Pemerintah Desa, dapat menopang keberlangsungan dari setiap kelompok maupun perorangan dari UMKM yang ada di desa Sesait.

BACA JUGA: Gubernur NTB Puji Keberhasilan Program Kampung Sehat

Wisnu juga berharap, setiap produk dari UMKM yang ada di Desa Sesait bisa dipasarkan oleh BUMDES Sesait nantinya.

“Harapan kami selaku masyarakat yang menjadi pelaku UMKM, sekiranya BUMDES bisa mengutamakan produk UMKM sebagai produk unggulan di BUMDES Sesait,” harap Wisnu.

Han

Ekonomi NTB bisa berdiri tegak dan survive selama pandemi, berkat kolaborasi yang luarbiasa antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta seluruh Forkompinda

MATARAM.lombokjournal.com ~ Capaian perumbuhan ekonomi NTB  di kuartal ke IV/2021 bisa 5,8 Persen, karena adanya sinergitas dan kolaborasi seluruh kabupaten/kota dan seluruh stakeholder terkait.

Sikap opimis itu disampaikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah saat menghadiri pertemuan tahunan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB di ruang serba guna BI NTB, Rabu (24/11/21).

“Insya Allah kuartal ke IV, kita optimis dapat mencapai 5,8 persen dan ini berkat sinergi, inovasi dan kolaborasi,” ujar Ummi Rohmi.

Ia mengngkapkan, selama pandemi Covid-19 selama 2 tahun dengan berbagai tekanan dan keterpurukan, namun adanya kolaborasi yang luarbiasa antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta seluruh Forkompinda, daerah NTB mampu survive.

BACA JUGA: Ummi Rohmi: 2050, NTB Siap Terapkan Zero Emission

“Semua telah berkolaborasi, kita sudah menunjukkan kepada Indonesia bahwa NTB bisa berdiri tegak dan survive selama pandemi,” tutur Ummi Rohmi.

Ummi Rohmi mengapresiasi kinerja NTB agar bisa survive di tengah pandemi dengan melaunching produk lokal untuk rapid antigen yang diberi nama “Entram”.

“Kita bisa mengendalikan pandemi Covid-19 dengan produk kita sendiri, yakni “Entram” kita melakukan rapid antigen dengan Entram,” tuturnya.

Dihaapkan, produk Entram dapat diekspor ke berbagai daerah.

BACA JUGA: Sirkuit Mandalika Ukir Sejarah, Catat Juara Baru WSBK

“Kita bukan yang mengimpor antigen tetapi justru kita yang mengekspor,” tuturnya.

Nn

Diskominfotik