Budidaya udang Vaname bisa menjadi salah satu prospek pemulihan ekonomi, khususnya masyarakat pesisir di Lombok Utara

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Budidaya udang Vaname di Kabupaten Lombok Utara menjadi salah satu yang membuka peluang ekonomi yang sangat menjanjikan..

Dalam tiga tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) KLU menjadikan budidaya udang Vaname sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi masyarakat pesisir.

Dan mulai menjamur di banyak kelompok yang melakukan budidaya udang Vaname. 

Menurut Kabid Perikanan, Sugirtadi, SP Dinas DKP3 KLU, budidaya udang ini peluangnya sangat bagus.

“Peluang bagus ini memberikan kesempatan kepada masyarakat yang kesulitan mendapatkan lapangan kerja, serta menghadapi tekanan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19,” kata Sugirtadi, Rabu (16/02/22) yang didampingi Kasi Perikanan Budidaya Saiful Ramdan,SP dan Kasi Pengolahan Perikanan H Nasiadi, SPI. 

BACA JUGA: Dapat Tawaran Kerjasama, Wabup Danny Ajak Bumdes Profesional

Menurutnya, permintaan pasar banyak dan masih bisa masuk peluang untuk masyarakat luas. 

Beberapa keunggulan dari usaha ini, antara lain modal yang diperlukan relatif terjangkau, padahal penjualan udang ini harganya mahal.

Sebagai pemula bisa dari kolam terpal, artinya tidak perlu perlengkapan khusus dan lahan yang luas. 

Jenis pakan yang diperlukan juga tidak mahal, udang vaname sendiri tidak memerlukan asupan protein.

Menurut Sugirtadi, pembudidayaan dari benur sampai panen bisa cepat, sekitar 3 gram per minggu, sehingga tidak perlu menunggu waktu lama untuk panen. 

Karena Vaname merupakan jenis udang unggulan jadi permintaan pasar tetap banyak.

Hal yang sama di jelaskan H Tony Himawan selaku manager UD Mumbulsari Aquacultur di Dusun Lokok Mumbul,  Desa Akar Aka,r Kecamatan Bayan. Ia berhasil mengembangkan udang Vaname pada lahan seluas 4 hektare, yang sebelumnya bermula dari luasan 40 are. Menurut H Tony, meski sudah mengelola lahat pengembangan 4 hektare, masyarakat masih banyak yang menawarkan kerja sama pengembangan udang Vaname, bahkan dengan SMK NW Mamba’ul Bayan.

Ia juga memiliki tenaga kerja sebanyak 50 orang, dengan gaji berkisar Rp2,5 juta/bulan termasuk biaya makan. Selain itu seluruh karyawannya mendapat insentif setiap panen minimal Rp8 hingga Rp12 juta/orang.

Indonesia sebagai salah satu pengekspor besar udang, masih mempunyai peluang besar melalui pengembangan di setiap daerah.

Dan ia membenarkan potensi untung besar dan menjanjikan memang benar adanya

.BACA JUGA: Presiden Jokowi Hasilkan Mega Proyek di KSB

“Meskipun (dalam praktiknya) tidak semudah teori yang diomongkan.” katanya. 

Hasil besar itu perlu usaha dan kerja keras, agar semua dapat membuahkan hasil sesuai harapan. 

Ssejumlah petani yang memiliki kebun kelapa di sekitar mengaku, ketimbang hasil buah kelapa dalam tiga tahun, lebih besar hasil kerja sama udang Vaname satu siklus (satu kali panen) selama 3 bulan sekali. Ini pegakuan beberapa orang yang sebeumnya hanya mengandalkan panen kelapa. ***

Badan Usaha Milik Desa atau Bumdes diajak bekerjasama PT.Gerbang NTB Emas melalui program Mahadesa

TANJUNG.lombokjourna.com ~ Wakil Bupati Lombok Utara, Danny Karter Febrianto Ridawan, S.T., M.Eng menyatakan, bagaimana Bumdes menangani perputaran uang dan dikelola profesional, itu berarti Bumdes dilengkapi oleh SDM SDM terbaik yang berjiwa bisnis.

Wabup menyampaikan itu saat menghadiri Sosialisasi Penawaran Kerjasama Program PT.Gerbang NTB Emas Kepada Pemerintah Desa dan Bumdes, di Aula Kantor Bupati, Selasa (15/02/22)

Seluruh Kepala Desa dan Bumdes Se Kebupaten Lombok Utara hadir dalam acara itu. 

“Ini adalah usaha untuk mengembangkan ekonomi Desa maupun masyarakat,” kata wabup. Karena itu pembukuan Bumdes harus akuntabel dan transparan, sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

Diungkapkan Wabup Dany, masih pro kontra terkait pembatasan ritel modern masuk di Kabupaten Lombok Utara.

BACA JUGA: Presiden Jokkowi Hasilkan Mega Proyek di KSB

Pemda ingin memastikan, toko-toko usaha kecil masyarakat bisa hidup dan tumbuh, terlebih adanya Mahadesa yang akan memperkuatnya. Jadi bukan malah mematikan usaha-usaha kecil di masyarakat.

“Ini dikelola oleh desa agar ekonomi masyarakat bisa tumbuh, bisa bergerak, bisa berputar, lancar dan tidak hanya menjadi pembeli saja,” harapnya. 

Menyasar 43 Desa

Pemda Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP2KBPMD) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Ir Hermanto, menargetkan program Mahadesa Trade and Distribution Centre (TDC), menyasar 43 desa di Kabupaten Lombok Utara, meski saat ini sudah disasar 37 desa.

Hermanto menyebutkan 43 desa mengajukan nama Bumdes, 18 Bumdes dalam proses verifikasi dan 25 Bumdes sudah mendapatkan persetujuan dan terverifikasi KemenDes PDTT.

Empat Bumdes sertifikasi badan hukum Kemenkumham, yaitu,(1) – Polah Paruh Polos Benteke, (2) – Sangeh Tempek, (3) – Darussalam Rempek Darussalam dan (4) – Tegal Sejaltera  – Tegal Maja.

Kadis DP2KBPMD KLU, Ir Hermanto mengatakan, ada sejumlah tugas akan di upayakan dalam tahun 2022 ini, antara lain mengupayakan semua Bumdes berbadan hukum, peningkatan kapasitas pengelolaan Bumdes.  Fasilitasi dan pendampingan Bumdes menyangkut permodalan bantuan Kemendes berupa Mesin dan pasca panen. 

BACA JUGA: Omicron Melonjak, Wagub Ajak Tetap Tenang dan Jaga Prokes

Pendampingan dalam Perdes Bumdes sebagaimana PP No 11 2021 dan PermenDes Nomor 3 tahun 2021. Mendorong terbentuknya Bumdes dan mendorong terjadinya kemitraan.  ***

Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang mewujudka mega proyek di Bumi Pariri Lema Bariri

TALIWANG.lombokjournal.com ~ Sejumlah mega proyek yang telah lama diidamkan masyarakat Sumbawa Barat, berhasil diwujudkan.

Beberapa mega proyek itu, antara lain Bendungan Bintang Bano, dan Bendungan Tiu Suntuk, dua mega proyek yang menelan anggaran triliunan rupiah.

Dalam pertemuan yang secara khusus digelar di Taliwang, Ibu Kota Sumbawa Barat, Minggu (13/02/22), Bupati Sumbawa Barat HW Musyafirin, pimpinan DPRD, para alim ulama, dan tokoh masyarakat yang mewakili seluruh kecamatan di Sumbawa Barat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo.

Bupati HW Musyafirin mengungkapkan, tanpa dukungan penuh dari Presiden Jokowi, maka Bendungan Bintang Bano dan Bendungan Tiu Suntuk, hanya akan menjadi mimpi yang tidak jelas bisa terwujud.

“Dari lubuk hati yang paling dalam, kami, seluruh masyarakat Sumbawa Barat, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Jokowi,” kata Musyafirin.

Tokoh yang telah memimpin Sumbawa Barat dua periode ini mengenang, bagaimana Presiden Jokowi langsung memberi persetujuan saat itu.

Saat menerima laporan tentang Pemkab Sumbawa Barat yang memerlukan dukungan untuk pembangunan bendungan Bintang Bano, tak lama setelah Presiden Jokowi dilantik pada 2014 silam.

BACA JUGA: Omicron Melonjak, Wagub Minta Tetap Tenang dan Jaga Prokes

Bendungan Bintang Bano tadinya adalah proyek yang dibangun oleh Pemerintah Daerah. mulai diinisiasi tahun 2008 silam, proyek ini tak kunjung mendapat dukungan penganggaran dari Pemerintah Pusat. 

Tapi, karena kondisi keuangan daerah yang terbatas, pembangunan bendungan ini akhirnya terhenti di tengah jalan pada 2012.

“Pemerintah Daerah memang tidak memiliki cukup anggaran untuk meneruskannya. Akhirnya kami datang ke Kementerian PUPR. Begitu Presiden Jokowi dilantik langsung beliau bersedia meneruskan proyek ini dengan dibiayai Pemerintah Pusat,” tutur Musyafirin.

Membangun Bendungan Bintang Bano memang memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Bendungan yang diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi pada 14 Januari lalu itu menelan anggaran Rp 1,44 triliun.

Bahkan, jika Pemkab Sumbawa Barat mampu menyisihkan anggaran Rp 100 miliar tiap tahun sekalipun, masih butuh waktu 14 tahun untuk bisa mewujudkannya.

Padahal, bendungan Bintang Bano ini sudah lama diidamkan masyarakat. Keberadaannya bisa menjadi pengendali banjir yang bisa mengurangi potensi banjir di Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 53 persen.

Sebelumnya, tiap terjadi hujan besar di daerah Taliwang, banjir sudah pasti akan menerjang. Kini, setelah bendungan ini jadi, banjir pun kini tak terjadi lagi.

“Apalagi nanti kalau Bendungan Tiu Suntuk selesai juga. Ini akan menambah daya kendali banjir kita,” ucap Musyafirin.

Bendungan Bintang Bano sendiri membendung aliran sungai Brang Rea dengan total kapasitas tampung 65,84 juta meter kubik dan luas genangan 277,52 hektare. 

Konstruksi bendungan didesain dengan tinggi 72 meter. Panjang bendungan 497,25 meter. Lebar puncak 12 meter. Elevasi puncak bendungan kurang lebih 120 meter.

Bendungan ini dapat menghasilkan air baku sebesar 555 liter/detik yang akan memasok kebutuhan air baku di tujuh kecamatan di Sumbawa Barat. Serta mampu mengairi lahan seluas 6.695 hektare untuk mendukung pertanian di Sumbawa Barat.

Lahan-lahan tadah hujan yang tadinya hanya bisa sekali panen padi, dengan keberadaan bendungan ini, lahan tersebut kini bisa panen padi tiga kali setahun.

Masyarakat Sumbawa Barat juga memanjatkan doa, agar Kawasan Industri Sumbawa Barat segera terwujud. 

Berkat keberpihakan Presiden Jokowi pula, KSB memang telah ditetapkan sebagai Kawasan Industri dan masuk dalam Rencana  Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.

Hilirisasi pengolahan produk tambang di Sumbawa Barat yang ditandai dengan pembangunan smelter PT AMNT, kata Bupati Musyafirin, hanya bagian kecil dari rencana besar pemerintah untuk mewujudkan Kawasan Industri Sumbawa Barat. 

Artinya, akan banyak industri lain yang masuk ke Sumbawa Barat.

Kehadiran investasi tersebut akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Dan untuk Indonesia Timur, hanya Sumbawa Barat yang masuk dalam kawasan industri.

“Ini berkah bagi kita masyarakat Sumbawa Barat, karena perhatian besar Bapak Presiden,’’ katanya.

Paling Banyak Membangun Bendungan

Presiden Joko Widodo akan tercatat dengan tinta emas dalam sejarah NTB, sebagai Kepala Negara yang membangun bendungan terbanyak di NTB. 

Dalam sepuluh tahun kepemimpinannya, Presiden Jokowi membangun enam bendungan di seluruh Bumi Gora.

Empat bendungan kini sudah selesai konstruksinya. Yakni Bendungan Bintang Bano di Sumbawa Barat, Bendungan Tanju dan Bendungan Mila di Dompu, dan Bendungan Beringin Sila di Sumbawa. 

Sementara dua bendungan dalam fase konstruksi. Yakni Bendungan Tiu Suntuk di Kecamatan Brang Ene, Sumbawa Barat, dan Bendungan Meninting di Lombok Barat. 

Bendungan-bendungan yang sedang dalam masa konstruksi tersebut dijadwalkan telah rampung pada tahun 2024 mendatang.

Menurut Musyafirin, perhatian Presiden pada infrastruktur sumber daya air tersebut, semata karena Presiden ingin mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan bangsa. 

BACA JUGA: Mandalika Jadi Tuan Rumah Formula-1, Kapan Terwujud?

Presiden Jokowi tahu persis, untuk mewujudkan hal tersebut, kuncinya adalah ketersediaan suplai air.

’’Dengan suplai air setiap saat dari bendungan, petani yang sebelumnya hanya tanam sekali setahun bisa menanam dua hingga tiga kali dalam setahun,’’ kata Musyafirin.

Itu sebabnya, bersama bendungan-bendungan yang ada di NTB, total ada 57 bendungan di seluruh Indonesia, yang pembangunannya akan tuntas pada tahun 2024.

Ucapan terima kasih dari masyarakat Sumbawa Barat tak hanya untuk pembangunan infrastruktur di daerah otonom paling buncit di Pulau Sumbawa tersebut semata. 

Ucapan terima kasih dan apresiasi disampaikan juga untuk komitmen dan keberpihakan Presiden Jokowi mewujudkan infrastruktur mecusuar lain di NTB. 

Salah satunya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang kini tak cuma jadi kebanggaan NTB, melainkan juga menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia.

Proyek-proyek infrastruktur yang diwujudkan Presiden Jokowi tersebut, telah menjadi .

berkah untuk Sumbawa Barat, dan juga berkah bagi Nusa Tenggara Barat.(*)

Kepala Desa Rembitan, Lombok Tengah bersama masyarakat siap mensukseskan event MotoGP

LOTENG.lombokjournal.com ~ Event Internasional MotoGP di Mandalika, disambut penuh harapan oleh masyarakat di sekitar KEK Mandalika. 

Salah satu di antaranya Kepala Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah yang mengaku akan mensukseskan event MotoGP.

“Kami berkomitmen ikut mensukseskan program-program pemerintah, apalagi MotoGP merupakan event internasional,” kata Kades Rembitan Lalu Minaksa, Sabtu (12/02/22) ketika ditemui di kediamannya. 

BACA JUGA: Gubernur NTB: Banyak Anak Muda Kaya, Karena Pendidikannya

Menurutnya, sebagai desa penyangga ia bersama masyarakatnya memiliki tanggung jawab yang besar untuk ikut mensukseskan penyelenggaraan MotoGP di Mandalika.

Diungkapkan, masyarakat yang akan berpartisipasi langsung maupun tidak, di KEK Mandalika dan event MotoGP telah dilakukan pembinaan dan pemberdayaan.

Sehingga merasakan dampak ekonomi dengan adanya berbagai event dan perhelatan besar di Mandalika dan sekitarnya.

Diakuinya, hampir 85 persen masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang asongan dan pelaku pariwisata di KEK Mandalika, berasal dari warganya. Termasuk yang terserap menjadi tenaga kerja di Sirkuit Mandalika.

Selain itu, dengan kehadiran event  MotoGP di Mandalika,  mendorong terus meningkatnya angka kunjungan pariwisata di Mandalika dan NTB umumnya.

BACA JUGA: Kapolri Pantau Vaksinasi di NTB, Upaya Kendalikan Covid

“Ini momentum penting sehingga memiliki efek positif mendongkrak ekonomi masyarakat dari segi UMKM, penginapan dan lainnya,” tuturnya.

Apa yang disampaikan pemerintah, adanya sirkuit bertaraf internasional di Mandalika, memang multiplier effect, dirasakan benar benar manfaatnya oleh masyarakat sekitar.

Dikatakannya, event nasional maupun internasional di Mandalika, akan terus berlangsung setiap tahun. 

Maka sebagai desa penyumbang UMKM terbanyak di KEK Mandalika, ia berencana membangun central souvenir di desa Rambitan.

Jadi semua potensi desa, mulai dari kuliner, tenun ikat, budaya terpusat pada satu tempat. Yang difasilitasi dengan sarana dan prasarana penunjang seperti lahan yang luas, parkiran, arena budaya dan lainnya.

“Sehingga masyarakat penjual dan pedagang tidak berkeliaran di KEK Mandalika, steril dari pedagang,  demi  untuk kenyamanan para pengunjung,”jelasnya.

Ia berharap, rencananya dapat terakomodir dan didengar oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat, provinsi maupun kabupaten.

“Kami siap menyediakan lahan, sehingga desa Rembitan bisa didaulat menjadi desa souvenir,”tandasnya Lalu Minaksa.

Kades juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih mewakili masyarakat desa Rambitan, kepada Gubernur NTB dan Bupati Lombok Tengah atas geliat kembalinya pariwisata dan ekonomi di Lombok Tengah dan NTB umumnya.

“Semoga NTB semakin Gemilang,” katanya. ***

Kata Gubernur Zul, banyak anak muda kaya karena pendikan dan pengetahuannya, sehingga mampu menghampiri sumber finansial seluruh dunia

LOTENG.lombokjournal.com ~ Perkembangan yang dialami Kabupaten Lombok Tengah cukup pesat sehingga menjadi episentrum baru di NTB. 

Hari ini adalah hari kedua pramusim atau free session MotoGP, dan tamu-tamu di bandara banyak sekali. Mudah-mudahan  pengunjung yang datang, suatu saat nanti mereka akan berkunjung ke tempat ini, karena tempatnya sangat indah.

Hal tersebut diungkapkan Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat memberikan sambutan pada kegiatan Festival Olahraga Seni Budaya dan Permainan Tradisional bertempat di Taman Wisata Aiq Bukak Batukliang Utara Lombok Tengah, Sabu (12/02/22).

“Saat mengelilingi Lombok Tengah, saya saksikan banyak anak-anak muda yang sudah memiliki properti yang luar biasa mahalnya, tapi mereka bukan orang dari kita, bukan karena kaya, bukan karena punya uang tetapi karena pendidikan dan ilmu pengetahuan, mereka mampu menyapa dan menghampiri sumber finansial di seluruh dunia,” pungkas Bang Zul.

Ditambahkan Bang Zul, membangun destinasi wisata disini tidak cukup dengan menari, joget-joget, menghibur seketika saja.

BACA JUGA: Masyarakat Rembitan, Siap Sukseskan Event MotoGP

Tapi perlu beberapa anak muda untuk di-upgrade kemampuan disuruh sekolah untuk kemudian memikirkan pengembangan finansial destinasi wisata di masa yang akan datang.

Sementara itu, Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Lalu  Hizzi, S. Pd menjelaskan KORMI ini sejajar dengan KONI, jadi jenis-jenis olahraga non prestasi olahraga tradisional, sport tourism terakomodir di KORMI termasuk senam Zumba dan senam-senam kreasi lainnya.

“Kami butuh perhatian dari pemerintah daerah agar olahraga non prestasi ini betul-betul diperhatikan dan didukung sepenuhnya untuk keberlangsungan kedepannya,” jelas Lalu Hizzi.

Disebutkan Lalu Hizzi, ada beberapa jenis permainan tradisional di antaranya Gangsingan yang terpusat di Kopang, Presean terpusat di Sinet, sementara Bejaguran Ngelanjakan masih diupayakan untuk dilaksanakan. 

Untuk Desa Karang Sidemen sesuai permintaan akan menjadi pusat permainan Enjang atau Enjang-enjang.

“Semoga Festival Olahraga Seni Budaya dan permainan tradisional ini bisa mengolahragakan semua masyarakat karena 5 tahun Masyarakat disibukkan dengan urusan Politik Pilpres, Pilgub, Pilkades dan seterusnya. Sehingga lupa berolahraga. Karena Moto KORMI adalah Sehat Bugar dan Gembira,” tandasnya.

BACA JUGA: Vaksinasi Booster Berlangsung Serentak di Lombok Utara

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Lombok Tengah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Camat Batukliang Utara, Para Kepala Desa Se-Batukliang Utara dan tamu undangan lainnya.***

Setelah 10 tahun tidak ada kenaikan, akhirnya tarif air Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung Dinaikkan

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Amerta Dayan Gunung, Kabupaten Lombok Utara, akhirnya resmi menaikkan tarif air minum, yang efektif diberakukan bulan Maret 2022.

Penyesuaian tarif baru ini dilaksanakan atas dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum dan Keputusan Gubernur Nomor 690 – 579 Tahun 2021 Tentang Besaran Tarif Batas Bawah Dan Tarif Batas Atas Air Minum Kabupaten/Kota Se – Nusa Tenggara Barat Tahun 2022.

Direktur Utama Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung Firmansyah, ST, memaparkan, dari keputusan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi tersebut, proses penarikan tarif air minum ini harus disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP), yaitu sebesar Rp.2.183.883.

”Dan tidak melampaui 4 persen  dari pendapatan masyarakat pelanggan,” kata Firman saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (09/02/2022) siang.

Untuk Kabupaten Lombok Utara sendiri, Firman menyebut,  tarif batas atas Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung ditetapkan maksimal sebesar Rp. 8.375 per-meter kubik. Sedangkan tarif batas bawah mencapai Rp. 4.095 per-meter kubik .

BACA JUGA: Presiden Jokowi: Tidak Ada Tempat Bagi Pelayanan Lambat

“Setiap Kabupaten atau Kota yang ada di Nusa Tenggara Barat ini tidak boleh menjual lebih murah atau lebih tinggi dari tarif itu, karena sudah ditentukan standar harganya,” jelas Firman.

Menurutnya, perubahan tarif air minum ini dinilainya sesuatu yang lumrah dan wajar. Sebab dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, tarif air minum di Kabupaten Lombok Utara tidak pernah mengalami kenaikan.

Bahkan dari 10 Kabupaten/Kota, Kabupaten Lombok Utara adalah kabupaten yang menarik tarif air minum paling rendah.

“Daerah lain sudah melakukan perubahan tarif dua hingga tiga kali, kita masih di posisi itu. Jadi wajarlah kita anggap mengingat kebutuhan operasional semakin tinggi,” katanya.

Firman menjelaskan, apabila Kabupaten/Kota menetapkan tarif di bawah pemulihan biaya (Full Cost Recovery) untuk menutup seluruh kebutuhan operasional perusahaan, maka Bupati/Walikota wajib memberikan subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Namun, melihat kondisi keuangan daerah yang terpuruk akibat Covid-19 sekarang ini, Firman mengungkapkan, Pemda Lombok Utara belum mampu untuk membiayai beban yang ditanggung para pelanggan Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung.

Perhitungan rata-rata dari 20.000 pelanggan Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung saat ini, pemakaian air minum untuk golongan rumah tangga paling minim sebanyak 10 m³. 

BACA JUGA: Pemprov NTB Terima Penghargaan Kepatuhan Tinggi Pelayanan Publik

Jika dikalikan besaran kenaikan saat ini Rp. 1.100, maka beban subsidi per-bulan yang harus ditanggung Pemda adalah sebesar Rp. 220.000.000. 

Artinya jika diakumulasikan kembali dalam setahun, APBD Lombok Utara akan terkuras sebesar Rp. 2.640.000.000.

“Rata-rata masyarakat sih umumnya pakai sekitar 15 – 16 m³, hitungannya itu sudah irit, bagaimana dengan yang lain. Tidak mungkin bisa tercover akan sangat berat lah,” ucapnya.

Untuk menindaklanjuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi tersebut, Firman menuturkan, Pemerintah Daerah Lombok Utara telah mengeluarkan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Tarif Air Minum pada Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung yang meliputi; 

1. Penyesuaian  Golongan pelanggan pada Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung, 
2. Penyesuaian Tarif Air Minum pada Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung.

Firman menambahkan, secara khusus Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH meminta agar Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung menghapus atau melakukan pemutihan tunggakan dan beban masyarakat yang masih ditanggung, semenjak berdirinya Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung ini.***

Pameran dalam rangkaian HPN 2022 jadi ajang promosi dan pemasaran berbagai produk dan komoditi lokal Sulawesi Tenggara yang berlangsung Selama 4 Hari

KENDARI.lombokjournal.com ~  Pameran “Promosi Potensi dan Produk Unggulan UMKM serta potensi Peluang Investasi Daerah dalam Rangka HPN 2022”, merupakan rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang berlangsung tanggal 6-9 Februari.

Lokasi pameran berada di eks tugu MTQ Kendari dan dibuka langsung oleh Gubernur Sultra, Ali Mazi, hari Minggu (06/02/22).

Gubernur Sultra, Ali Mazi saat menyampaikan sambutannya mengatakan, pameran ini merupakan rangkaian kegiatan HPN 2022 di Kota Kendari, dan menjadi salah satu event besar awal tahun ini.

“Saya berharap agar para peserta pameran dapat memanfaatkan momentum yang baik ini, sehingga terjadi transaksi jual beli, bahkan menjadi hubungan bisnis dan komitmen investasi ke depannya,” kata Ali Mazi.

Ia berharap,  pameran ini dapat meningkatkan sinergi dalam memajukan pembangunan di Bumi Anoa Sultra.

BACA JUGA: Masjid Al-Alam, Ikon Kendari Tempat Acara Puncak HPN 2022

Karena itu,  pameran promosi ini harus dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh peserta pameran. 

Pameran ini sejalan dengan salah satu misi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, yang ingin memajukan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan investasi.

“Pameran ini guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Sultra, sekaligus mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional (PEN),” tutur Ali Mazi.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Sultra ini mengharapkan ajang promosi dan pemasaran berbagai produk dan komoditi lokal dapat memicu investasi.

Peluang itu berupa investasi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri dan perdagangan maupun pariwisata serta sektor jasa-jasa lainnya di Sultra.

BACA JUGA: Tugu Persatuan, Sasaran Wisata Peserta HPN

Dalam penyelenggaraan pameran ini, terdapat 75 stan dengan 66 peserta, yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra, Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tenggara, instansi vertikal, BUMN dan BUMD, perbankan serta stakeholder, pelaku usaha industri besar, IKM, dan UMKM se-Sultra.***

Dijelaskan Sekda, APBD Pemprov NTB TA 2022 penyusunannya sudah sesuai aturan yang berlaku 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Sekretaris Daerah NTB, HL Gita Ariadi menegaskan, dalam penyusunan anggaran, skema penyelesaian hutang Pemerintah Daerah sudah terpola dengan baik dan secara administrasi keuangan, sedang berproses sehingga  diharapkan dapat dituntaskan pada waktunya. 

“Semua ada mekanisme dan kontrol. Hutang yang dimaksud sedang dilakukan proses penjadwalan ulang, karena kondisi refocusing dan lain lain sejak 2020 yang dalam perjalanannya sangat dinamis,” jelas Sekretaris Daerah HL Gita Ariadi di ruang rapat Sekda Kantor Gubernur, Rabu (02/02/22). 

BACA JUGA: Belanja Modal APBD NTB 2022, Penuhi Kebutuhan Strategis

Ditambahkan, hutang Pemprov yang harus dibayarkan pada tahun anggaran 2022 ini. Hutang beban sebesar 1,9 miliar dan bagi hasil kabupaten/ kota sebesar 81 miliar telah ada dalam pos penganggaran. 

Sedangkan hutang pengadaan Pemerintah Provinsi sebesar Rp 229 miliar akan dilakukan penelaahan dan rescheduling pembayaran pada Maret. 

Bowo Soesatyo dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjelaskan, hutang tersebut dianggarkan kembali karena beberapa pos pendapatan tak terealisasi. 

“Karena pembayaran hutang sedang disesuaikan dengan pendapatan daerah yang menyebabkan beberapa belanja tertunda pembayarannya”, jelasnya.

Adapun anggaran kegiatan yang berasal dari aspirasi legislatif sebesar  300 miliar seperti dijelaskan Bowo, telah sesuai ketentuan Permendagri 86 Tahun 2017.

BACA JUGA: Pemprov NTB Kejar Target Kota Layak Anak 2022

Mekanismenya telah melalui tahapan proses penyusunan anggaran dan diukur konsistensinya yang diselaraskan dengan RPJMD. Begitupula dengan arahan arahan Gubernur dalam pencapaian target RPJMD.***

Membuka workshop yang difasilitasi KOMPAK, Bupati Djohan Sjamsu berharap membangun ekonomi lokal 

TANJUNG.lombokjournal.com~ Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH membuka Workshop Penguatan dan Penyusunan Rencana Aksi Tim Penggerak Replikasi Keperantaraan Pasar Untuk Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Lombok Utara bertempat di Hotel Mina Tanjung, Kamis (03/02/22).

Workshop itu difasilitasi oleh KOMPAK, dan merupakan kegiatan yang memastikan praktik kelembagaan ekonomi lokal melalui pendekatan Keperantaraan pasar.

Dengan fokus pengembangan Desa Wisata dan hortikultura, guna percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara.

Bupati Djohan mengatakan, Lombok Utara dengan lahan pertanian luas dan produktif harus bisa dimanfaatkan  maksimal.

Selain sektor pariwisata, sektor pertanian harus bisa digalakkan masyarakat.

“Keinginan ke depan, daerah ini maju dari segala aspek. Salah satunya sektor pertanian harus bisa dimaksimalkan pengelolaannya,” tuturnya.

BACA JUGA: Evaluasi DAK Fisik 2021, Persiapan Pelaksanaan DAK Fisik 2022

Menurutnya, KLU dilanda bencana besar yakni Gempa 2018 dan wabah Covid 19. 

“Keberadaan KOMPAK sangat membantu bagaimana membangun ekonomi lokal,” kata bupati.

Ia berharap, kegiatan Workshop nantinya dapat menyimpulkan  satu kegiatan yang dapat membangun ekonomi lokal. 

Bagaimana bisa mengambil bagian dalam event internasional MotoGP 2022 yang diselenggarakan di Lombok Tengah.

“Atas nama Pemda saya menyampaikan terimakasih pada kompak Karena telah banyak berbuat untuk Lombok Utara,” katanya. 

Menggerakkan ekonomi lokal

Lead Kompak Pusat, Much. Ali berharap melalui kegiatan workshop akan ada output yang bisa menggerakkan kekuatan ekonomi lokal. 

Ia menekankan, nantinya akan ada penguatan bukan hanya di sektor pariwisata tapi juga pertanian. Hal tersebut akan bermanfaat menghadapi efek pantulan dari event Moto GP 2022.

BACA JUGA: Pemprov NTB Kejar Target Bentuk Kota Layak Anak 2022

Turut hadir dalam kegiatan itu Lead Kompak Jakarta Muchlis Ali, Lead Kompak NTB Andy Wahyu Hidayat, perwakilan OPD terkait serta undangan lainnya.***

Dalam evaluasi DAK Fisik 2021 dan persiapan untuk 2022, terungkap penurunan anggaran tahun 2022

TANJUNG.lombokjournal. com ~ Sekretaris Bappeda Kabupaten Lombok Utara, Gatot Sugihartono. ST., pimpin Rapat Evaluasi  DAK fisik 2021 dan Persiapan Pelaksanaan DAK fisik 2022, Selass (02/02/22)

Rapat dimaksud merupakan upaya melaksanakan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis DAK fisik.

Hadir dalam acara tersebut berapaan unsur Dinas UPTD terkait lingkup Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda, Gatot Sugihartono. ST., menyampaikan adanya pengurangan anggaran di tahun 2022.

BACA JUGA: Pemprov NTB Kejar Target Kota Layak Anak 2022

“Dimana anggaran tahun 2022 ini begitu jauh menurun dari tahun tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya kita pernah mendapat sampai dengan 1,2 triliun, sedangkan pada tahun 2022 ini kita mendapatkan APBD  sekitar 800 miliar. Jadi ada pengurangan sekitar 400 miliar”. Ungkapnya

Evaluasi pelaksanaan DAK bertujuan  memastikan kesesuaian antara realisasi dana dan capaian keluaran (output) kegiatan setiap bidang DAK fisik, sesuai dengan dokumen dan spesifikasi teknis yang diterapkan.

Selain itu juga terkait tren pencapaian, dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan, hingga  mengidentifikasi permasalahan dan tindak lanjutnya.

“Ada hal wajib yang kita laporkan mengenai output fisik yang kita laksanakan, dan apa manfaat yang kita lakukan (outcome),” ujarnya.

BACA JUGA: Kerukunan Nasional, Unsur Utamanya Kerukunan antar Umat Beragama

Kegiatan berjalan khidmat dengan menerapkan protokol kesehatan, dilanjutkan dengan diskusi diakhiri dengan penjelasan mengenai aplikasi Krisna terbaru. ***