Dubes RI untuk UEA, Bahas Investasi dan Pengembangan Naker
Gubernur NTB kepada Dubes RI untuk UEA menawarkan sejumlah sektor investasi di NTB termasuk pertanian dan peternakan
MATARAM.LombokJournal.com ~Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menerima Duta Besar Indonesia (Dubes RI) untuk UEA (Uni Emirat Arab), Husen Bagis, di Pendopo Gubernur, Kamis (03/04/25).
Dalam pertemuan tersebut, Dubes RI untuk UEA, Husen Bagis menyampaikan bahwa pihaknya telah bertemu dengan calon investor yang tertarik mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK) di NTB.
Dubes RI untuk UEA itu juga menyoroti tingginya permintaan tenaga kesehatan di UEA, khususnya untuk perawat berpengalaman.
Gubernur NTB menyambut baik peluang tersebut dan menegaskan komitmennya untuk menyiapkan tenaga perawat yang memiliki pengalaman kerja.
“Provinsi punya banyak rumah sakit. Nanti kita akan pakai rumah sakit itu untuk menambah pengalaman mereka,” terang gubernur.
Selain membahas pengembangan tenaga kerja, Gubernur NTB kepada Dubes RI untuk UEA menawarkan sejumlah sektor investasi di daerahnya, termasuk pertanian dan peternakan. Namun, ia menekankan pentingnya pengelolaan ekosistemyang terintegrasi agar investasi yang masuk tidak menimbulkan permasalahan baru.
Guna memberikan rasa nyaman bagi para investor, gubernur juga merencanakan pembentukan perusahaan daerah yang akan turut serta dalam investasi strategis di NTB.
“Setiap investor yang masuk, kami akan masuk juga sahamnya Pemda minoritas. Tujuannya adalah untuk memberikan assurance kepada investor bahwa pemerintah ada di situ. Jadi kami masuk minoritas. Di semua investasi-investasi yang bagus, yang besar kami akan masuk kecil-kecil. Jadi masalah sosial kami yang ngurus, masalah perizinan kami yang urus. Mereka tinggal berbisnis saja gitu,” jelas gubernur.
Lebih lanjut, Gubernur NTB memaparkan kepada Dubes RI unuk UEA peluang investasi yang dapat digarap dengan keberadaan smelter di NTB. Ia menyebutkan bahwa produk smelter, seperti tembaga dan asam sulfat, dapat dimanfaatkan untuk hilirisasi industri, termasuk dalam produksi kabel dan pupuk.
Di sektor pertambangan, gubernur juga menyoroti potensi investasi yang masih terbuka luas. Selain tambang emas baru di Batu Biru, ia menyampaikan bahwa PT Sumbawa Timur Mining masih membutuhkan investasi untuk mempercepat proses eksploitasi sumber daya yang telah dieksplorasi selama satu dekade terakhir.
“Kalau itu well manage, kalau pihak Dubai dan Abu Dhabi mau masuk itu sudah siap. Dia di Dompu itu sudah 10 tahun eksplorasi. Tiang sudah meninjau ke sana, tinggal menunggu proses eksploitasinya,” terang gubernur. ***
Komitmen Gubernur NTB Tingkatkan Ekonomi Umat
Gubernur NTB mengungkapkan, baginya paling penting adalah komitmen meningkatkan ekonomi umat, pemberdayaan ekonomi umat
LOTIM.Lombokjourbal.com ~ Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen untuk meningkatkan ekonomi umat. Hal itu disampaikan dalam acara silaturahmi dengan Yayasan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan (NW) Fil-Khairdi Pondok Tahfiz Hamzanwadi II Talun, Desa Pringgajurang Utara, Lombok Timur, Rabu (02/04/25).
Dalam sambutannya, Gubernur NTB menyampaikan bahwa salah satu amanah yang diembannya adalah memberdayakanekonomi umat, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal.
Ia menyoroti bahwa banyak wilayah di sekitar NW yang memiliki potensi besar, namun masih dikategorikan sebagai daerah miskin.
“Di antara semua hal yang ingin kita lakukan, yang paling penting adalah komitmen meningkatkan ekonomi umat, pemberdayaan ekonomi umat,” ujarnya.
Gubernur NTB menegaskan komitmen bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat guna memastikan bahwa program-program pemberdayaan ekonomi umat dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang luas. Ia juga menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam menjalankan pemerintahan.
Menutup sambutannya, Gubernur NTB memohon dukungan dan doa agar dapat menjalankan amanah dengan adil, sehingga seluruh masyarakat NTB dapat merasakan pembangunan yang merata dan sejahtera. ***
Uang Beredar Januari 2025
Pada Januari 2025, uang kuasi dengan pangsa 43,0 persen dari M2, tercatat sebesar Rp3.970,6 triliun atau tumbuh 2,2 persen (yoy)
Catatan : Agus K. Saputra
lombokjournal.com ~ Siaran Pers Bank Indonesia (BI) No. 27/41 (DKom, Senin (24/02) lalu, mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Januari 2025 sebesar Rp 9.232,8 triliun atau tumbuh 5,9 persen(yoy).
Pertumbuhan itu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 4,8 persen (yoy).
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 7,2 [ersen (yoy) dan uang kuasi sebesar 2,2 persen (yoy).
Komponen M1 dengan pangsa 55,8 persen dari M2, pada Januari 2025 tercatat Rp5.115,0 triliun atau tumbuh sebesar 7,2 persen (yoy), setelah tumbuh sebesar 5,8 persen (yoy) dari bulan sebelumnya.
Perkembangan M1 terutama disebabkan oleh perkembangan uang kartaldi luar bank umum dan BPR, serta giro rupiah. Uang kartal yang beredar di Masyarakat pada Januari 2025 sebesar Rp1.010,0 triliun, atau tumbuh 10,3 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 8,9 persen (yoy). Giro rupiah tercatat sebesar Rp.1.780,1 triliun, atau tumbuh 8,0 persen (yoy), setelah tumbuh sebesar 4,6 persen (yoy) pada bulan Desember 2024.
Tabungan rupiah yang dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pangsa 45,9 persen terhadap M1, tercatat sebesar Rp2.364,9 triliun pada januari 2025, atau tumbuh sebesar 5,5 persen (yoy), relatif stabil dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya.
Pada Januari 2025, uang kuasi dengan pangsa 43,0 persen dari M2, tercatat sebesar Rp3.970,6 triliun atau tumbuh 2,2 persen (yoy), setelah tumbuh 1,2 persen (yoy) pada Desember 2024. Berdasarkan komponen uang kuasi, simpanan berjangka, tabungan lainnya, dan giro valas masing-masing tumbuh sebesar 2,6 persen (yoy), 3 persen (yoy), dan 0,3 persen (yoy).
Faktor Yang Mempengaruhi Uang Beredar
“Perkembangan M2 pada Januari 2025 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih,” kata Ramdan dalam keterangan tertulisnya.
Penyaluran kredit pada Januari 2025 tercatat sebesar Rp 7.684,3 triliun atau tumbuh 9,6 persen (yoy).
Pertumbuhan itu relatif stabil dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 9,7 persen (yoy). Penyaluran kredit kepada debiturkorporasi (Rp4.135,7 triliun) dan perorangan (Rp3.470,2 triliun) tumbuh, masing-masing 15,3 persen (yoy) dan 3,5 persen (yoy).
Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Modal kerja (KMK) pada Januari 2025 sebesar Rp3.374,8 triliun tumbuh sebesar 7,6 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Desember 2024 sebesar 7,4 persen (yoy). Perkembangan KMK terutama bersumber dari pertumbuhan sektor Pengangkutan dan Komunikasi, serta sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran.
Kemudian Kredit Investasi(KI) pada Januari 2025 sebesar Rp2.096,1 triliun tumbuh 12,2 persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 12,6 persen (yoy). Pertumbuhan itu terutama bersumber dari sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, serta Perdagangan, Hotel dan Restoran.
Sementara itu, Kredit Konsumsi (KK) pada Januari 2025 sebesar Rp2.213,4 triliun tumbuh 10,3% (yoy), setelah tumbuh 10,5 persen (yoy) pada bulan sebelumnya. Pertumbuhan terutama didorong oleh perkembangan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan Kredit Multiguna.
Penyaluran kredit properti (Rp1.410,8 trilun) tumbuh sebesar 6,8 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Desember 2024 sebesar 6,6 persen (yoy), terutama berasal dari pertumbuhan kredit KPR dan KPA (7,2 persen, yoy). Sementara kredit kontruksi dan real estate tumbuh, masing-masing sebesar 0,1 persen (yoy) dan 5,6 persen (yoy).
Penyaluran kredit kepada UMKM pada Januari 2025 sebesar Rp1.390,8 triliun tumbuh 2,5 persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh sebesar 3,0 persen (yoy). Pertumbuhan kredit UMKM terutama pada skala kecil (7,2 persen, yoy). Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit UMKM pada Januari 2025 dipengaruhi oleh Kredit Investasi (7,8&, yoy) dan Kredit Modal Kerja (0,5 persen, yoy).
Sementara itu, Aktiva Luar Negeri Bersih sebesar Rp2.038,5 triliun tumbuh 2,4 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebelumnya sebesar 0,8 persen (yoy). Lebih lanjut untuk Tagihan Bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus) sebesar Rp691,7 triliun terkontraksi sebesar 14,3 [persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya terkontraksi sebesar 17,5 persen (yoy).
Suku Bunga Simpanan dan Kredit
Pada Januari 2025, suku bunga kredit dan suku bunga simpanan relatif stabil. Rata-rata tertimbang suku bunga kredit pada Januari 2025 sebesar 9,20%, relative stabil dibandingkan bulan sebelumnya.
Sementara itu, suku bunga simpanan berjangka meningkat pada tenor 3 bulan dan 6 bulan, masing-masing sebesar 5,57 persen dan 6,01 persen, setelah pada bulan Desember 2024 masing-masing tercatat sebesar 5,55 persen dan 5,97 persen.
Suku bunga simpanan tenor 1 bulan dan 12 bulan tercatat sebesar 4,82% dan 5,16 persen, turun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 4,87 persen dan 5,17 persen. Di sisi lain, suku bunga simpanan tenor 24 bulan sebesar 4,32 persen, relatif stabil dibandingkan bulan sebelumya.
Menganalisis jumlah uang beredar dalam perekenomian negara sangat penting untuk memahami dinamika perekonomian, mengontrol inflasi, dan mengembangkan kebijakan moneter yang efektif.
Meningkatkan Efisiensi Perekonomian
Analisis jumlah uang beredar dapat membantu meningkatkan efisiensi perekenomian dengan mengurangi inflasi dan meningkatkan stabilitas moneter.
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
Dengan mengidentifikasi peluang investasi dan mengembangkan kebijakan moneter yang efektif.
Meningkatkan Stabilitas Keuangan
Selain dengan kebijakan moneter yang efektif tentu saja melalui bagaimana mengidentifikasi risiko keuangan.
#Akuair-Ampenan, 24-03-2025
Ketua TP PKK NTB Ajak Sukseskan Program Pemerintah
Ketua TP PKK NTB mengharapkan, kegiatan Gelar Pangan Makmur Mendunia ditahun 2025 di Lombok utara dapat membantu kebutuhan dasar masyarakat
KLU.LombokJournal.com ~ Ketua TP PKK (Tim Penggerak) Provinsi NTB Sinta Agathia Iqbal mengajak masyarakat khususnya di Lombok utara agar mendukung semua program pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun Pemkab Lombok Utara.
“Saya minta dukungan dan do’a agar semua program pemerintah dibawah kepemimpinan Mamiq Iqbal dan Ummi Dinda dapat berjalan lancar dan sukses,” ungkap Sinta.
Hal itu disampaikan dalam acara Gelar Pangan Makmur Mendunia di Kantor Desa Menggala, Kecamatan Pemenang Lombok utara Kamis (20/03/25).
Selanjutnya Sinta mengharapkan, kegiatan Gelar Pangan Makmur Mendunia ditahun 2025 di Lombok utara dapat membantu kebutuhan dasarmasyarakat.
“Terlebih kegiatan ini selain menawarkan harga lebih murah dibandingkan harga pasaran juga terdapat berbagai bahan pokok seperti beras, telur, minyak goreng hingga berbagai jenis kebutuhan pokok lainnya. Kami hadir menggelar pangan murah ini untuk memenuhi kebutuhan ibu ibu semua,” ungkapnya.
Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Utara Hj. Rohani Najmul Akhyar sebelumnya menyampaikan terima kasih atas dipilihnya Lombok utara sebagai lokasi kick off gelaran pangan makmur mendunia ini.
Menurut Ketua TP PKK Lombok Utara akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan terlebih di bulan puasa ramdhan.
“Terima kasih telah memilih Lombok Utara sebagai lokasi untuk berbagi. Semoga dengan acara luar biasa ini berjalan lancar dan tentunya berkah,” terang Rohani.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memeriahkan hari kesatuan gerak PKK KE-53 yang mengangkat tema “PKK Berbagi” ini dilanjutkan di lima lokasi berbeda di masing masing kecamatan.
Di antaranya di TPQ Banu Mabaf Dusun Kerujuk, Desa Menggala, Kecamatan Pemenang, Ponpes Hamilul Qur’an, Desa Sigar Penjalin, Ponpes Khairun Nawa NW, Dusun Gerak gali, desa Sokong, kec. Tanjung, Selanjutnya di Dusun Kube Mematik, Desa Tido Daye, Desa Bentek Kecamatan Ganggandan terakhir di ponpes Manbaul Bayan NW, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan. R.Buang/her
Ummi Dinda Sidak Harga Bapok di Pasar Tanjung
Hari ini Wagub NTB Ummi Dinda turun langsung Mengecek harga bahan pokok dan ketersediaan pangan masyarakat Lombok Utara
TANJUNG.LombokJournal.com ~Mengawali Safari Ramadhan di kabupaten Lombok Utara Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri. SE. M.IP yang akrab disapa Ummi Dinda melakukan kunjungan ke pasar umum Tanjung guna memantau harga bahan pokok menjelang H-14 Hari raya Idul fitri.
Dalam kunjungannya Wagub berkeliling mengunjungi para pedagang dan menanyakan terkait harga kebutuhan pokok serta stok pangan karena dinilai akan mengalami kebutuhan dimasyarakat pada bulan puasa atau menjelang hari lebaran.
“Hari ini saya turun langsung! Mengecek harga bahan pokok dan ketersediaan pangan masyarakat kita,” ungkapnya di sela kunjungannya di pasar Tanjung (17/03/25).
Selanjutnya Wagub menilai stabilitas harga relatif normal meski ada beberapa harga bahan pokok, seperti cabai mencapai 130 perkilo, minyak goreng per liter 18.000 dan beras per kilo dengan harga 14.000.
Wagub Ummi Dinda meminta semua pihak terkait agar terus memantauharga bahan pokok di lapangan.
“Saya mengajak semua pihak mengambil peran, untuk terus memantau stok pangan dimasyarakat kita,” ujarnya . ***
ITDC Harus Tumbuh Bersama Masyarakat
Gubernur NTB mengatakan, ITDC tidak bisa tumbuh dan bisa besar sendiri, tapi harus tumbuh dan besar bersama masyarakat sekitarnya.
LOTENG,LombokJournal.com~ Selepas salat Ashar berjamaah di Masjid Nur Bilad Mandalika, Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, berbincang dengan jamaah sholat rwekait kwbweadaam ITDC, pada Sabtu (15/03/25).
Dalam kesempatan itu, Miq Iqbal—sapaan akrab Gubernur NTB—menyebut bahwa masyarakat sekitar Mandalika adalah orang-orang yang beruntung.
“Karena tidak banyak orang di Indonesia, di NTB ini yang mempunyai kesempatan hidup di tempat dan lingkungan di mana Anda bisa bergaul dengan berbagai macam umat manusia,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut sesuai dengan ayat Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13, yang mengajarkan bahwa Allah menciptakan manusia dengan beragam perbedaan agar mereka dapat saling mengenal, menghormati, dan bekerja sama.
Dengan kondisi tersebut, Miq Iqbal berharap agar ITDC dapat tumbuh bersama masyarakat sekitar untuk menjaga suasana kondusif.
“Karena ITDC tidak bisa tumbuh dan bisa besar sendiri. ITDC harus tumbuh dan besar bersama dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Hanya itu jalan buat ITDC ini dapat berkesinambungan,” tegasnya.
Terakhir, Miq Iqbal memohon doa kepada para jamaah agar dirinya bisa menjadi pemimpin yang amanah, dan menyatakan bahwa ia terbuka atas segala saran. ***
Pedagang Asongan Merupakan Ujung Tombak Ekonomi
Bank NTB Syariah sebagai BUMD didorong memberi kesempatan ekonomi mikro dan ultra mikro termasuk pedagang asongan diberi permodalan
MATARAM.LombokJournal.com ~ Pengurus Asosiasi Pedagang Asongan (APA) Provinsi NTB masa bakti 2025 – 2030, dikukuhkan Gubernur NTB, Lalu ,Muhammad Iqbal, Kamis (06/03/25) bertempat di Hotel Bidari Mataram.
Kehidupan ekonomi yang riil bukanlah perusahaan-perusahaan besar melainkan pedagang asongan.
Di tahun 1998 di kala ekonomi makro mengalami collaps para pedagang kecil asongan atau pedagang informal muncul sebagai pembangkit ekonomi nasional,” ungkap Miq Iqbal sapaan akrab Gubernur NTB dalam sambutannya..
Miq Iqbal tak lupa mengungkapkan kebanggaannya terhadap para pedagang asongan, yang dinilainya sangat bermartabatkarena mampu meletakkan tangan mereka di atas tidak selalu dibawah.
“Dengan modal tidak besar mereka mampu tidak hanya menghidupi anggota keluarga namun ikut andil memajukan perekonomian daerah,” katanya.
Menurutnya, ke depan pemerintah harus hadir dan memberikan perhatian lebih pada pedagang asongan. Miq Iqbal akan mendorong Bank NTB Syariah sebagai BUMD memberikan kesempatan pada ekonomi mikro dan ultra mikro termasuk pedangang kecil dan asongan untuk diberikan permodalan untuk pengembangan usaha.
“Saya ingin Asosiasi Pedagang Asongan membuat koperasi! sesuai arahan presiden yang akan menggalakan 60 ribu koperasi,” kata Miq Iqbal.
Ketua umum Asosiasi Pedagang Asongan (APA) NTB, Kamarudin menyatakan, bahwa kehadiran para pedagang asongan ini merupakan bagian terpenting dalam upaya memajukan pondasi perekenomian masyarakat di tengah maraknya modernisasi di perkotaan.
“Harapannya melalui asosiasi ini, para pedagang asongan bisa lebih sejahtera dan diakui kontribusinya bagi perekonomian daerah,” kata Kamarudin.
Komeng, sapaan akrab Kamarudin menjelaskan bahwa asosiasi ini akan fokus pada beberapa program strategis, seperti pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan advokasi kebijakan yang berpihak pada pedagang yang bersufar asongan.
“Kami ingin memastikan bahwa para pedagang ini tidak lagi merasa sulit dalam perizinan serta tidak dipandang sebelah mata, tetapi diakui sebagai bagian penting dari perekonomian daerah,” tambahnya.
Kamarudin juga menambahkan bahwa APA NTB akan fokus pada beberapa program prioritas. Seperti pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, serta advokasi terkait regulasi yang berpihak pada pedagang asongan bagi 6720 anggota APA NTB.
“Kedepan tidak ada lagi yang merasa terpinggirkan. Semua harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang,” tegasnya.
Acara pelantikan ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara APA NTB dengan beberapa pihak, seperti Bank NTB Syariah dan BPJS Ketenagakerjaan serta Otoritas Jasa Keuangan NTB. ***
Harga Cabai Melambung, Gubernur NTB Beri Perhatian Khusus
Pemrov NTB akan mencari penyebab melambungnya harga cabai, apakah permasalahan di distributor atau di pihak petani
MATARAM.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, S.IP., M.Si, mengungkapkan Pemerintah Provinsi NTB akan memberikan perhatian khusus terhadap lonjakan harga cabai yang tengah terjadi.
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Miq Iqbal selepas mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkai dengan Akselerasi Sertifikasi Produk Halal bersama Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, di Command Center Kantor Gubernur NTB, Selasa (04/03/25)
“Kita sudah rapat pendahuluan kemarin dan kita akan berikan perhatian khusus masalah cabai ini,” jelas Miq Iqbal, sapaan Gubernur.
Perhatian khusus terkait lonjakan harga itu, dijelaskan Miq Iqbal, berupa intervensi pasar yang akan dilakukan Pemprov NTB.
Pemrov NTB akan mencari penyebab melambungnya harga cabai, apakah permasalahan terjadi di distributor atau di pihak petani. Setelah menemukan akar masalahnya, Pemprov NTB akan bergerak cepat memberikan bantuan, termasuk memberikan subsisdi harga jika diperlukan.
“Semoga ini hanya anomali saja, kita akan melihat lebih jauh situasinya,” tutur Gubenur.
Karena baru berkantor dua hari, Miq Iqbal meminta waktu untuk mengkaji lebih dalam situasi yang tengah terjadi.
Dinas-dinas terkait, seperti Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan, telah diminta berkontribusi secara lebih aktif untuk menyelesaikan lonjakan harga yang tengah terjadi.
“Mari berpuasa dengan tenang. InsyaAllah masalah harga cabai akan diselesaikan,” tandasnya. nov/opk
Danantara, Super Holding Optimalkan Pengelolaan Asset Negara
Pembentukan Danantara adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan asset negara dengan skala besar dan koordinasi yang lebih baik.
Catata Agus K Saputra
lombokjournal.com ~ Pemerintah akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) atau Danantara pada 24 Februari nanti. Danantara akan menjadi salah satu strategi pemerintah untuk merealisasikan investasi besar masuk dan mendukung program-program nasional.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menilai, pembentukan Danantara merupakan merupakan langkah yang luar biasa dan strategis dari Presiden Prabowo Subianto. Nantinya Danantara bisa menjadi sumber pendanaan baru bagi keuangan negara.
“Ini satu langkah lagi yang sangat baik dengan kita memasukkan international standard management masuk di perusahaan-perusahaan negara ini. Nah ini saya pikir juga satu langkah besar yang hebat yang diputuskan oleh Presiden,” kata Luhut, dalam acara Economic Insight 2025 di Westin Hotel Jakarta, Rabu (19/02/25) [detikFinance, 19-02-2025: 12.15Wib].
Tak tanggung-tanggung, suntikan dana awal Danantara sebesar 20 miliar atau setara Rp 325 triliun (kurs Rp16.260 per dollar AS). Dana tersebut diambil dari sisa efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Danantara sendiri merupakan akronim dari Daya Anagata Nusantara. Daya berarti kekuatan, Anagata memiliki arti masa depan, sementara Nusantara merupakan Tanah Air Indonesia. Sehingga, Danantara mencerminkan kekuatan ekonomi yang menjadi energi masa depan Indonesia.
Danantara merupakan lembaga yang dibentuk guna pengelola investasi (sovereign wealth fund) pemerintah di berbagai sektor. Adapun tujuan pembentukan Danantara adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan asset negara dengan skala besar dan koordinasi yang lebih baik.
Perubahan Ketiga UU
Pembentukan Danantara mengacu pada perubahan ketiga atas Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun Tahun 2003 tentang BUMN. Revisi UU tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari 2025, yang mengatur tugas serta fungsi Danantara sebagai badan pengelola investasi.
Merujuk dokumen draf Rancangan UU BUMN, struktur entitas baru yang digadang-gadang menjadi cikal bakal super holding BUMN terdiri atas tiga komponen, yaitu Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Badan Pengelola Danantara.
Dalam Pasal 3N RUU tersebut, Dewan Pengawas BPI Danantara terdiri atas Menteri BUMN sebagai Ketua merangkap anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota, dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota. Dengan demikian, Menteri BUMN Erick Thohir akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara.
Sebagai badan pengelola investasi, Danantara akan melakukan pengelolaan aset negara untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan di berbagai sektor strategis seperti energi terbarukan, pengembangan industri manufaktur, hilirisasi sumber daya alam, hingga ketahanan pangan.
Diharapkan seluruh proyek tersebut dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen per tahun.
“Semua proyek ini akan berkontribusi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi kami sebesar 8 persen. Pada saat yang sama, kami tetap teguh pada komitmen kami untuk memberantas korupsi,” papar Prabowo.
Pemerintah menargetkan aset yang dikelola Danantara mencapai lebih dari 900 miliar dollar AS (sekitar Rp 14.000 triliun), dengan nilai investasi awal yang disiapkan mencapai 20 miliar dollar AS atau setara Rp 325,8 triliun.
Kedepannya Danantara bisa menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan mengkonsolidasikanasset-aset penting dan mengoptimalkan entitas kekayaan negara untuk meningkatkan kesejahteraan nasional dan daya saing global, sekaligus memanfaatkan sumber daya tersebut untuk mendukung target dan program pemerintah.
Untuk diketahui, BUMN yang telah tergabung dalam Danantara sebagai tahap awal antara lain: Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Pertamina, PT Telkom Indonesia dan holding pertambangan Indonesia Persero (MIND Id).
Meniru Temasek
Berdasarkan dokumen profil BPI Investasi Danantara, Danantara dibentuk untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkualitas selama 5 tahun ke depan.
Tujuan akhirnya adalah menciptakan pengelolaan investasi yang lebih efisien dan terpadu, dengan meniru model pengelolaan investasi seperti Temasek di Singapura.
Sebagai informasi, Temasek adalah perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki oleh pemerintah Singapura. Temasek didirikan pada tahun 1974 untuk mengelola asset dan investasi secara komersial.
Portofolio saham Temasek tak hanya di dalam negeri. Temasuk juga mengendalikan saham perusahaan-perusahaan di luar Singapura. Sebagai contoh, di Indonesia, Temasek menjadi pemegang saham terbesar kedua di Telkomsel melalui Singapore Telecom Mobile TTE/Singtel.
Bisa dikatakan, Temasek adalah contoh dari pembentukan super holding yang sudah sangat sukses karena memberikan keuntungan bagi Singapura dari investasi-investasinya yang tersebar di banyak negara.
Super holding BUMN adalah pengelolaan perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki pemerintah di bawah satu grup perusahaan yang dikelola oleh unsur profesional. Super holding terbentuk dari gabungan holding.
Dengan kata lain, holding adalah perusahaan induk yang membawahi beberapa perusahaan lain yang berada dalam satu grup perusahaan. Sedangkan super holding merupakan gabungan dari holding-holding perusahaan tersebut.
Mengutip laman resmi Temasek Singapura, Temasek diambil dari kata Tumasik, ucapan orang Majapahit (Jawa) dalam menyebut Pulau Singapura sebagai Tumasik. Dalam Bahasa Melayu, tasik atau tumasik berarti laut atau danau.
Temasek lahir dari eksperimen pemimpin Singapura Lee Kuan Yew untuk mengelola aset pemerintah yang saat itu berbentuk badan usaha yang dikelola di bawah Kementerian Keuangan Singapura.
Saat itu ada 35 perusahaan yang bisa disebut BUMN Singapura. Perusahaan-perusahaan ini terus mengalami pertumbuhan aset dan laba seiring dengan kemajuan ekonomi Singapura.
Goh Keng Swee, Menteri Keuangan pertama Singapura (1959-1965, 1967-1970), mencetuskan ide bahwa pengelolaan bisnis perusahaan tak boleh bercampur aduk dengan pemerintahan.
Menurut Goh Keng Swee, urusan bisnis perusahaan bukan urusan pemerintah, sehingga Singapura perlu mendirikan entitas terpisah dari birokrasi yang mengelola bisnis-bisnis tersebut (Kompas.com 20-02-2025: 11.47 Wib).
Perbandingan Aset
Menurut Bisnis.com (23-10-2024: 15.35 Wib), nilai aset portofolio Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercatat jauh lebih besar dibandingkan entitas kekayaan negara Singapura, Temasek dan Khazanah Berhad milik pemerintah Malaysia.
Berdasarkan laporan keuangan gabungan yang dirilis Kementerian BUMN, total aset dari 65 perusahaan pelat merah mencapai Rp10.401,5 triliun sepanjang 2023. Jumlah tersebut naik 6,26% dari tahun sebelumnya yakni Rp9.788,64 triliun.
Sementara itu, Temasek yang dikenal sebagai salah satu investor terbesar di dunia, mencatatkan total nilai portofolio sebesar S$389 miliar hingga Maret 2024. Nilai ini sekitar Rp4.610,99 triliun dengan kurs Rp11.853 per dolar Singapura.
Adapun Khazanah Berhad secara grup mencatatkan total aset 165,84 miliar ringgit sepanjang 2023 atau sekitar Rp596,24 triliun dengan kurs Rp3.595 per ringgit Malaysia.
Dengan modal tersebut, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo meyakini super holding BUMN yang kini sedang dirancang pemerintah, memiliki potensi besar untuk melampaui kinerja Temasek ataupun Khazanah.
“Kita tahu di dunia ada seperti Temasek dan ada seperti Khazanah. Kami yakin BUMN akan bisa lebih hebat dari entitas-entitas ini di dunia,” kata Kartika atau akrab disapa Tiko di Gedung Kementerian BUMN, Senin (21/10/24).
Bahkan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memperkirakan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat mengantongi keuntungan hingga hingga 25 miliar dollar AS atau setara Rp 407,5 triliun (asumsi kurs Rp 16.300).
Keuntungan ini didapatkan dari pengelolaan sebagian aset Danantara yang sebesar 900 miliar dollar AS atau Rp 14.670 triliun.
“Danantara dengan asetnya, 900 miliar dollar AS, asumsikan kita bisa mengelola ini sekitar 100 miliar dollar AS, itu banyak sekali. Lihat keuntungannya, kita bisa mengumpulkan dana dengan mudah, 20-25 miliar dollar AS. Jadi kita bisa investasi sendiri,” ujar Luhut saat acara Economic Outlook 2025 di The Energy Building, Jakarta, Kamis (20/2/2025) [Kompas.com 20-02-2025: 12.24 Wib].
Kebal Hukum?
Dilansir dari Kompas.com (20/2/2025), Danantara tidak bisa diproses atau diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apakah Danantara kebal hukum?
Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Sagara Institute Piter Abdullah Redjalam memberikan pandangannya soal ini. Menurut dia, nantinya Danantara akan mengacu pada aturan baru yang tertuang dalam UU BUMN.
“Danantara sudah mengadopsi ketentuan di dalam Undang-undang BUMN yang baru itu, sehingga dia tidak diproses atau diperiksa oleh BPK, oleh KPK,” jelas Piter usai acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025).
“Tetapi, kalau seandainya terjadi tindak pidana di dalamnya, ya tetap diproses hukum,” lanjutnya.
Ia menjelaskan, Danantara akan disupervisi oleh Dewan Pengawas Danantara. Selain itu, DPR juga masih akan berperan untuk mengawasi Danantara.
“Hukum masih berperan di Danantara, bukan berarti Danantara itu kebal hukum dan tidak bisa disentuh oleh hukum,” papar Piter.
Piter menambahkan, pembentukan Danantara dimaksudkan untuk pengelolaan BUMN yang lebih profesional. Dikarenakan selama ini, saat BUMN mengalami kerugian, selalu ada pihak yang disalahkan.
Dengan kondisi tersebut, banyak pihak lantas menuduh hal itu menjadi kriminalisasi. Padahal, kerugian BUMN tersebut bisa jadi merupakan kejadian bisnis yang memang berpotensi untuk salah dan rugi.
“Seringkali lalu dia kemudian dianggap korupsi karena kebijakan yang dia ambil kemudian merugikan negara,” papar Piter.
Dengan Undang-undang BUMN yang baru atau Business Judgement Rule (BJR), lanjut dia, apabila BUMN mengalami kerugian dan kebijakan diambil secara benar melalui tata kelola yang baik dan tidak terjadi conflict of interest, maka pengambil kebijakan atau direksi BUMN tidak dipersalahkan.
Namun, pengambil kebijakan atau direksi BUMN tetap bisa diproses secara hukum ketika dalam pengambilan keputusan terjadi conflict of interest dan tidak melakukan tata kelola yang baik.
Penutup
Menurut Executive Director at Sinergi BUMN Institute Achmad Yunus (dalam
kumparanBiSNIS, 28 September 2024: 14.03 Wib), politisasi dan birokratisasi dinilai menjadi salah satu masalah di Kementerian BUMN.
Persoalan ini muncul karena saat ini BUMN memiliki induk dalam bentuk Kementerian. Hal ini pun banyak menimbulkan konflik kepentingan.
Salah satu solusinya adalah transformasi BUMN menjadi super holding. Dengan keberadaan super holding, penunjukan komisaris dari perusahaan-perusahaan BUMN harus lebih mengedepankan kompetensi. Ini adalah salah satu langkah untuk mencegah BUMN dari politisasi dan lebih mengutamakan pertimbangan bisnis melalui kompetensi.
Di sisi lain, birokrasi dengan persetujuan berjenjang di Kementerian BUMN membuat perusahaan-perusahaan BUMN sering kehilangan momentum bisnis.
Dengan demikian, transformasi BUMN sebagai super holding dapat memangkas sistem, tata kelola sampai pengambilan keputusan. Oleh karenanya, super holding ini mengembalikan BUMN pure sebagai entitas bisnis negara yang independent, mandiri dan agility.
#Akuair-Ampenan, 21-02-2025
Tarif Perdagangan dan Dampak Perang Dagang
Dalam kampanyenya Trump mengancam akan mengenakan tarif hingga 60 persen pada produk China
Catata Agus K Saputra
lombokjournal.com ~ Ada dua gebrakan kebijakan ekonomidiurai Donald Trump, Presiden Amerika Serikat (AS) yang resmi dilantik dan menjabat pada 20 Januari 2025. Apa saja?
Pertama, tarif perdagangan untuk Kanada dan Meksiko mulai 1 Februari 2025.
Trump menindaklanjuti ancaman ini sebagaimana disampaikan saat kampanye untuk mengenakan pajak 25 persen terhadap terhadap barang dari Kanada dan Meksiko.
Dikutip dari BBC, Jumat (31/01/25), keputusan pemberlakuan tarif ini disampaikan olehnya kepada wartawan di Ruang Oval, Gedung Putih, Washington DC.
Dia mengatakan langkah pemberian tarif perdagangan itu untuk mengatasi pekerja migran tidak berdokumen dan obat fentanil yang melintasi perbatasan AS secara serampangan.
Di sisi lain, tarif itu diberlakukan juga untuk menyeimbangkan defisit perdagangandengan negara-negara tetangga. Selama ini defisit dagang AS dengan Kanada dan Meksiko cukup besar.
Kanada dan Meksiko telah mengatakan mereka akan menanggapi tarif AS dengan tindakan mereka sendiri. Mereka juga akan berusaha meyakinkan AS soal tindakan memperketat perbatasan sesuai sesuai dengan keinginan Trump.
Namun demikian, Trump Kembali membuat “heboh”. Menangguhkan ancaman tarif tinggi terhadap Meksiko dan Kanada pada hari Senin (03/02). Dengan menyetujui penundaan selama 30 hari sebagai imbalan atas konsesi dalam penegakan hukum perbatasan dan kejahatan dengan kedua negara tetangga tersebut.
Sementara itu, tarif AS terhadap China tetap akan diberlakukan segera. Dengan kata lain, tidak ada kesepakatan serupa dengan China, yang masih akan menghadapi tarif sebesar 10 persen mulai pukul 12:01 pagi waktu setempat pada hari Selasa (05/02).
Selama kampanye pemilihan presiden, Trump mengancam akan mengenakan tarif hingga 60 persen pada produk China.
Tarif merupakan pajak impor atas barang yang diproduksi di luar negeri. Secara teori, menganakan pajak atas barang yang masuk ke suatu negara berarti orang cenderung tidak akan membelinya karena harganya menjadi lebih mahal.
Tujuannya agar mereka membeli produk lokal yang lebih murah, tentu saja kebijakan ini diharapkan akan meningkatkan ekonomi suatu negara (detikFinance, 31-01-2025: 10.11Wib)
China menyebut fentanil sebagai masalah domestik AS dan berencana menggugat tarif ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) serta mengambil tindakan balasan lainnya. Namun, China juga tetap membuka peluang untuk bernegosiasi.
Trump juga menyiratkan pada hari Minggu (02/02) bahwa Uni Eropa (UE) bisa menjadi target berikutnya, meskipun ia tidak menyebutkan kapan.
Kedua, mengenakan tarif 25 persen pada impor baja dan aluminium ke AS. Ini menjadi perang barunya ke global terlebih kedua logam tersebut merupakan komponen vital dalam berbagai industri termasuk ransportasi, konstruksi, dan pengemasan.
“Pada dasarnya kami akan mengenakan tarif 25 persen tanpa pengecualian pada semua aluminium dan baja,” kata Trump saat menandatangani perintah eksekutif dikutip dari Financial Post, Selasa (11/02/25).
AS kemungkinan besar menjadi pemenang terbesar dari tarif perdagangan ini. Data resmi menunjukkan impor impor baja AS telah menurun secara substansial selama dekade terakhir atau berkurang 35 persen antara tahun 2014-2024, meskipun ada kenaikan tahunan sebesar 2,5 persen menjadi 26,2 juta metrik ton tahun lalu.
Banyak yang mengaitkan hal ini dengan tarif yang diberlakukan Trump. Impor aluminium AS telah meningkat 14 persen selama dekade terakhir, dengan ekspor logam AS meningkat secara progresif sejak 2020.
“Pada awalnya, ini dapat merusak permintaan. Dalam jangka panjang, kita dapat melihat investasi masuk,” kata Analis di konsultan harga komoditas CRU, James Campbell dikutip dari CNBC (detikFinanace, 11-02-2025: 08.15 Wib).
Pendapat Ekonom Dunia
Ekonom Italia Marco Buti menilai, strategi tarif Trump ini diterapkan secara “tidak konsisten” dan hanya memicu respons tertentu dari sekutu-sekutu AS.
“Apa yang telah Trump peroleh sejauh ini dari negara-negara yang diancam [Kanada dan Meksiko] sebagai konsesi sepihak, sebagian besar bersifat simbolis,” kata Buti, mantan direktur jenderal urusan ekonomi dan keuangan di Komisi Eropa, kepada DW.
Ia mengatakan bahwa langkah-langkah baru yang diusahakan oleh Meksiko dan Kanada di perbatasan, tidak akan cukup untuk menghentikan aliran fentanil yang mematikan atau bahkan menghentikan imigran ilegal untuk masuk ke AS.
“[Tarif Trump] menciptakan ketidakpastian ekonomi secara global dan itu akan sangat merugikan pertumbuhan dan kemakmuran,” tambah Buti.
Selain mendorong ekonomi Kanada dan Meksiko ke dalam resesi, ancaman tarif Trump diperkirakan akan akan meningkatkan inflasi AS lebih dari satu poin persentase, yang berpotensi menyebabkan Federal Reserve menahan atau menaikkan suku bunga.
Tarif ini juga dapat mengganggu rantai pasokan produksi yang sudah mapan antara Kanada, AS, dan Meksiko, terutama di sektor otomotif.
Produksi mobil di Amerika Utara sangat terintegrasi, dengan suku cadang kendaraan melintasi perbatasan beberapa kali selama proses produksi. Tarif di setiap tahap dapat meningkatkan harga kendaraan secara signifikan.
“Trump sangat berpandangan lama,” kata Rolf Langhammer, peneliti di Kiel Institute for the World Economy (IfW-Kiel), kepada DW. “Dia berpikir bahwa tarif akan melindungi industri dalam negeri dan bahwa pendapatan dari tarif akan memungkinkan dia untuk memangkas pajak.”
Namun, Langhammer mencatat, saat ini tarif hanya menyumbang 2% dari pendapatan pemerintah federal AS. Angka itu jauh dibandingkan dengan hampir 60% yang berasal dari pajak penghasilan dan pajak perusahaan.
Dampak Global
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai dampak kebijakan Presiden AS yang memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi global.
“Tidak hanya menerapkan tarif untuk Kanada, China, serta Meksiko, tetapi juga yang terbaru, yang terbaru untuk untuk baja dan aluminium yang akan dikenakan dengan tarif 25 persen. Ini pasti akan mempengaruhi secara besar dalam hal rantai pasok, selain prospek ekonomi global,” kata Sri Mulyani dalam acara Mandiri Investment Forum di Fairmont Jakarta (detikFinance, 11-2-2025: 13.39 Wib).
Sri Mulyani menyoroti pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi akan melemah oleh berbagai lembaga dunia seperti Dana Moneter Internasional (IMF) hingga Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
”Ini adalah saat di mana semua pemimpin serta negara harus terus berpikir terbuka dan berhati-hati saat membuat policy,” tuturnya.
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, secara tidak langsung Indonesia tidak akan akan mendapat manfaat maupun kerugian akibat meningkatnya tensi perang dagang global. Akan tetapi, dinamika perekonomian ini berpotensi memengaruhi nilai tukar rupiah.
Pada titik tertentu, Wijayanto menilai, Foreign Direct Investment (FDI) atau nilai transaksi investasi langsung terjadi lintas batas negara dalam periode waktu tertentu, akan terhambat.
“Dinamika ekonomi global berpotensi membuat nilai tukar Rp dan harga komoditas global tidak stabil, serta aliran FDI dan portfolio investment terhambat; hal ini akan berdampak bagi ekonomi, ” kata Wijayanto kepada detikcom, Minggu (02/02/25).
Ia mengatakan, hal krusial yang akan terjadi akibat perang dagang ini ketika pemerintah Indonesia hendak hendak melakukan refinancing atau proses penggantian pinjaman yang sudah ada dengan pinjaman baru.
“Yang paling krusial, ini terjadi di saat kita perlu melakukan refinancing utang dan menerbitkan utang baru sebesar Rp 1.575 triliun di tahun 2025 dan nilai yang hampir sama di tahun 2026,” terangya.
Akibatnya, kata Wijayanto, Indonesia kemungkinan harus menaikkan suku bunga. Bahkan, ia menilai adanya kemungkinan terburuk, yakni terjadi reversal, di mana asing justru melepas Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Indonesia tidak akan mendapatkan manfaat ataupun mudharat langsung dari perang dagang tersebut. Tetapi dinamika ekonomi global berpotensi membuat nilai tukar Rp dan harga komoditas global tidak stabil, serta aliran FDI dan portfolio investment terhambat, hal ini akan berdampak bagi ekonomi kita.
“Kita kemungkinan harus menaikkan suku bunga; bahkan kemungkinan terburuk adalah terjadi reversal, di mana asing justru melepas SBN dan SRBI, boro-boro menambah kepemilikan,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal mengatakan, pengenaan tarif impor AS pada Kanada dan Meksiko dianggap cukup mengejutkan sejumlah pihak. Pasalnya, pada periode era kepemimpinan pertamanya, Trump sempat menggandeng Kanada dan Meksiko untuk menekan impor produk China ke AS.
Meski begitu, keputusan Trump dinilai terbaca lantaran pada masa kampanye presiden 2024 lalu, ia berkomitmen untuk menaikkan tarif terhadap tiga negara tersebut. Ia menduga, langkah itu diambil untuk menekan defisit perdagangan akibat banjirnya produk impor Kanada dan Meksiko.
“Defisit dengan Meksiko malah meningkat, dengan Vietnam meningkat, dengan Kanada meningkat. Nah jadi pada botom line-nya adalah Trump ini ingin menyasar pada negara-negara yang berkontribusi terhadap peningkatan trade defisit yang mana sekarang bukan hanya China,” kata Faisal kepada detikcom (02-02-2025: 19.30 Wib)
Faisal menilai, kondisi ini bisa menjadi peluang bagi produk ekspor Indonesia untuk lebih bersaing. Apalagi, Indonesia tidak masuk sebagai negara utama yang dikenakan kenaikan tarif impor AS.
Di sisi lain, produk impor Indonesia ke AS memiliki kemiripan dengan Vietnam. Faisal menduga, ke depan AS juga akan memberlakukan hal yang sama pada produk-produk impor Vietnam dengan kenaikan tarifnya.
Namun begitu, Faisal menekankan kewaspadaan pemerintah. Pasalnya, tidak menutup kemungkinan AS juga akan menaikkan tarif impor untuk Indonesia. Apalagi, Indonesia merupakan pengguna fasilitas Penyedia Sistem Komunitas (CSP).
Seandainya telat diantisipasi, Faisal menilai industri tekstil seperti pakaian jadi dan alas kaki akan terdampak. Pada titik tertentu, imbas ini akan mendorong terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tersebut.
Penutup
Perang dagang adalah konflik ekonomi antara dua atau lebih negara yang melibatkan pembatasan perdagangan internasional, seperti tarif impor yang tinggi, kuota impor, dan pembatasan investasi. Perang dagang dapat timbul sebagai respons terhadap ketidakadilan perdagangan atau dalam upaya melindungi industri domestik.
Untuk mengatasi perang dagang, diperlukan pendekatan yang kooperatif dan berorientasi pada solusi, yang melibatkan negosiasi diplomatik, kerja sama internasional, dan komitmen untuk membangun sistem perdagangan internasional yang adil dan inklusif.
Dengan mengatasi hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional, negara-negara dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang stabil dan berkelanjutan, yang menguntungkan semua pihak yang terlibat.***
