Harga Cabai Melambung, Gubernur NTB Beri Perhatian Khusus

Pemrov NTB akan mencari penyebab melambungnya harga cabai, apakah permasalahan di distributor atau di pihak petani

MATARAM.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, S.IP., M.Si, mengungkapkan Pemerintah Provinsi NTB akan memberikan perhatian khusus terhadap lonjakan harga cabai yang tengah terjadi.

BACA JUGA : Komitmen Gubernur NTB Selesaikan Isu Hutan dan Sampah

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Miq Iqbal selepas mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkai dengan Akselerasi Sertifikasi Produk Halal bersama Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, di Command Center Kantor Gubernur NTB, Selasa (04/03/25) 

“Kita sudah rapat pendahuluan kemarin dan kita akan berikan perhatian khusus masalah cabai ini,” jelas Miq Iqbal, sapaan Gubernur. 

Perhatian khusus terkait lonjakan harga itu, dijelaskan Miq Iqbal, berupa intervensi pasar yang akan dilakukan Pemprov NTB. 

BACA JUGA : Titik Tengah, Posisi Ideal Antara Dua Ekstrem 

Pemrov NTB akan mencari penyebab melambungnya harga cabai, apakah permasalahan terjadi di distributor atau di pihak petani. Setelah menemukan akar masalahnya, Pemprov NTB akan bergerak cepat memberikan bantuan, termasuk memberikan subsisdi harga jika diperlukan. 

“Semoga ini hanya anomali saja, kita akan melihat lebih jauh situasinya,” tutur Gubenur. 

Karena baru berkantor dua hari, Miq Iqbal meminta waktu untuk mengkaji lebih dalam situasi yang tengah terjadi. 

Dinas-dinas terkait, seperti Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan, telah diminta berkontribusi secara lebih aktif untuk menyelesaikan lonjakan harga yang tengah terjadi

BACA JUGA : Reses Wakil Ketua DPRD Lobar, Siap Perjuangkan Kesejahteraan

“Mari berpuasa dengan tenang. InsyaAllah masalah harga cabai akan diselesaikan,” tandasnya. nov/opk

 




Danantara, Super Holding Optimalkan Pengelolaan Asset Negara

Pembentukan Danantara adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan asset negara dengan skala besar dan koordinasi yang lebih baik.

Danantara akan melakukan pengelolaan aset negara untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan di berbagai sektor strategis
Catata Agus K Saputra

lombokjournal.com ~ Pemerintah akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) atau Danantara pada 24 Februari nanti. Danantara akan menjadi salah satu strategi pemerintah untuk merealisasikan investasi besar masuk dan mendukung program-program nasional.

BACA JUGA : Menonton Bareng Pelantikan Gubernur dan Wagub NTB Terpilih

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menilai, pembentukan Danantara merupakan merupakan langkah yang luar biasa dan strategis dari Presiden Prabowo Subianto. Nantinya Danantara bisa menjadi sumber pendanaan baru bagi keuangan negara.

“Ini satu langkah lagi yang sangat baik dengan kita memasukkan international standard management masuk di perusahaan-perusahaan negara ini. Nah ini saya pikir juga satu langkah besar yang hebat yang diputuskan oleh Presiden,” kata Luhut, dalam acara Economic Insight 2025 di Westin Hotel Jakarta, Rabu (19/02/25) [detikFinance, 19-02-2025: 12.15Wib].

Tak tanggung-tanggung, suntikan dana awal Danantara sebesar 20 miliar atau setara Rp 325 triliun (kurs Rp16.260 per dollar AS). Dana tersebut diambil dari sisa efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Danantara sendiri merupakan akronim dari Daya Anagata Nusantara. Daya berarti kekuatan, Anagata memiliki arti masa depan, sementara Nusantara merupakan Tanah Air Indonesia. Sehingga, Danantara mencerminkan kekuatan ekonomi yang menjadi energi masa depan Indonesia.

Danantara merupakan lembaga yang dibentuk guna pengelola investasi (sovereign wealth fund) pemerintah di berbagai sektor. Adapun tujuan pembentukan Danantara adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan asset negara dengan skala besar dan koordinasi yang lebih baik.

Perubahan Ketiga UU

Pembentukan Danantara mengacu pada perubahan ketiga atas Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun Tahun 2003 tentang BUMN. Revisi UU tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari 2025, yang mengatur tugas serta fungsi Danantara sebagai badan pengelola investasi.

BACA JUGA : Pj Gubernur Hassanudin Pamit Akhiri Masa Tugas

Merujuk dokumen draf Rancangan UU BUMN, struktur entitas baru yang digadang-gadang menjadi cikal bakal super holding BUMN terdiri atas tiga komponen, yaitu Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Badan Pengelola Danantara. 

Dalam Pasal 3N RUU tersebut, Dewan Pengawas BPI Danantara terdiri atas Menteri BUMN sebagai Ketua merangkap anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota, dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota. Dengan demikian, Menteri BUMN Erick Thohir akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara.

Sebagai badan pengelola investasi, Danantara akan melakukan pengelolaan aset negara untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan di berbagai sektor strategis seperti energi terbarukan, pengembangan industri manufaktur, hilirisasi sumber daya alam, hingga ketahanan pangan.

Diharapkan seluruh proyek tersebut dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen per tahun.

“Semua proyek ini akan berkontribusi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi kami sebesar 8 persen. Pada saat yang sama, kami tetap teguh pada komitmen kami untuk memberantas korupsi,” papar Prabowo.

Pemerintah menargetkan aset yang dikelola Danantara mencapai lebih dari 900 miliar dollar AS (sekitar Rp 14.000 triliun), dengan nilai investasi awal yang disiapkan mencapai 20 miliar dollar AS atau setara Rp 325,8 triliun.

Kedepannya Danantara bisa menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan mengkonsolidasikan asset-aset penting dan mengoptimalkan entitas kekayaan negara untuk meningkatkan kesejahteraan nasional dan daya saing global, sekaligus memanfaatkan sumber daya tersebut untuk mendukung target dan program pemerintah.

Untuk diketahui, BUMN yang telah tergabung dalam Danantara sebagai tahap awal antara lain: Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Pertamina, PT Telkom Indonesia dan holding pertambangan Indonesia Persero (MIND Id).

Meniru Temasek

Berdasarkan dokumen profil BPI Investasi Danantara, Danantara dibentuk untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkualitas selama 5 tahun ke depan.

Tujuan akhirnya adalah menciptakan pengelolaan investasi yang lebih efisien dan terpadu, dengan meniru model pengelolaan investasi seperti Temasek di Singapura.

Sebagai informasi, Temasek adalah perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki oleh pemerintah Singapura. Temasek didirikan pada tahun 1974 untuk mengelola asset dan investasi secara komersial.

Portofolio saham Temasek tak hanya di dalam negeri. Temasuk juga mengendalikan saham perusahaan-perusahaan di luar Singapura. Sebagai contoh, di Indonesia, Temasek menjadi pemegang saham terbesar kedua di Telkomsel melalui Singapore Telecom Mobile TTE/Singtel.

Bisa dikatakan, Temasek adalah contoh dari pembentukan super holding yang sudah sangat sukses karena memberikan keuntungan bagi Singapura dari investasi-investasinya yang tersebar di banyak negara.

Super holding BUMN adalah pengelolaan perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki pemerintah di bawah satu grup perusahaan yang dikelola oleh unsur profesional. Super holding terbentuk dari gabungan holding.

Dengan kata lain, holding adalah perusahaan induk yang membawahi beberapa perusahaan lain yang berada dalam satu grup perusahaan. Sedangkan super holding merupakan gabungan dari holding-holding perusahaan tersebut.

Mengutip laman resmi Temasek Singapura, Temasek diambil dari kata Tumasik, ucapan orang Majapahit (Jawa) dalam menyebut Pulau Singapura sebagai Tumasik. Dalam Bahasa Melayu, tasik atau tumasik berarti laut atau danau.

Temasek lahir dari eksperimen pemimpin Singapura Lee Kuan Yew untuk mengelola aset pemerintah yang saat itu berbentuk badan usaha yang dikelola di bawah Kementerian Keuangan Singapura.

Saat itu ada 35 perusahaan yang bisa disebut BUMN Singapura. Perusahaan-perusahaan ini terus mengalami pertumbuhan aset dan laba seiring dengan kemajuan ekonomi Singapura.

Goh Keng Swee, Menteri Keuangan pertama Singapura (1959-1965, 1967-1970), mencetuskan ide bahwa pengelolaan bisnis perusahaan tak boleh bercampur aduk dengan pemerintahan. 

Menurut Goh Keng Swee, urusan bisnis perusahaan bukan urusan pemerintah, sehingga Singapura perlu mendirikan entitas terpisah dari birokrasi yang mengelola bisnis-bisnis tersebut (Kompas.com 20-02-2025: 11.47 Wib).

Perbandingan Aset

Menurut Bisnis.com (23-10-2024: 15.35 Wib), nilai aset portofolio Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercatat jauh lebih besar dibandingkan entitas kekayaan negara Singapura, Temasek dan Khazanah Berhad milik pemerintah Malaysia.

Berdasarkan laporan keuangan gabungan yang dirilis Kementerian BUMN, total aset dari 65 perusahaan pelat merah mencapai Rp10.401,5 triliun sepanjang 2023. Jumlah tersebut naik 6,26% dari tahun sebelumnya yakni Rp9.788,64 triliun.

Sementara itu, Temasek yang dikenal sebagai salah satu investor terbesar di dunia, mencatatkan total nilai portofolio sebesar S$389 miliar hingga Maret 2024. Nilai ini sekitar Rp4.610,99 triliun dengan kurs Rp11.853 per dolar Singapura.

BACA JUGA : Tarif Perdagangan dan Dampak Perang Dagang

Adapun Khazanah Berhad secara grup mencatatkan total aset 165,84 miliar ringgit sepanjang 2023 atau sekitar Rp596,24 triliun dengan kurs Rp3.595 per ringgit Malaysia.

Dengan modal tersebut, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo meyakini super holding BUMN yang kini sedang dirancang pemerintah, memiliki potensi besar untuk melampaui kinerja Temasek ataupun Khazanah.

“Kita tahu di dunia ada seperti Temasek dan ada seperti Khazanah. Kami yakin BUMN akan bisa lebih hebat dari entitas-entitas ini di dunia,” kata Kartika atau akrab disapa Tiko di Gedung Kementerian BUMN, Senin (21/10/24).

Bahkan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memperkirakan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat mengantongi keuntungan hingga hingga 25 miliar dollar AS atau setara Rp 407,5 triliun (asumsi kurs Rp 16.300).

Keuntungan ini didapatkan dari pengelolaan sebagian aset Danantara yang sebesar 900 miliar dollar AS atau Rp 14.670 triliun.

“Danantara dengan asetnya, 900 miliar dollar AS, asumsikan kita bisa mengelola ini sekitar 100 miliar dollar AS, itu banyak sekali. Lihat keuntungannya, kita bisa mengumpulkan dana dengan mudah, 20-25 miliar dollar AS. Jadi kita bisa investasi sendiri,” ujar Luhut saat acara Economic Outlook 2025 di The Energy Building, Jakarta, Kamis (20/2/2025) [Kompas.com 20-02-2025: 12.24 Wib].

Kebal Hukum?

Dilansir dari Kompas.com (20/2/2025), Danantara tidak bisa diproses atau diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apakah Danantara kebal hukum?

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Sagara Institute Piter Abdullah Redjalam memberikan pandangannya soal ini. Menurut dia, nantinya Danantara akan mengacu pada aturan baru yang tertuang dalam UU BUMN.

“Danantara sudah mengadopsi ketentuan di dalam Undang-undang BUMN yang baru itu, sehingga dia tidak diproses atau diperiksa oleh BPK, oleh KPK,” jelas Piter usai acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

“Tetapi, kalau seandainya terjadi tindak pidana di dalamnya, ya tetap diproses hukum,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, Danantara akan disupervisi oleh Dewan Pengawas Danantara. Selain itu, DPR juga masih akan berperan untuk mengawasi Danantara.

“Hukum masih berperan di Danantara, bukan berarti Danantara itu kebal hukum dan tidak bisa disentuh oleh hukum,” papar Piter.

Piter menambahkan, pembentukan Danantara dimaksudkan untuk pengelolaan BUMN yang lebih profesional. Dikarenakan selama ini, saat BUMN mengalami kerugian, selalu ada pihak yang disalahkan.

Dengan kondisi tersebut, banyak pihak lantas menuduh hal itu menjadi kriminalisasi. Padahal, kerugian BUMN tersebut bisa jadi merupakan kejadian bisnis yang memang berpotensi untuk salah dan rugi.

“Seringkali lalu dia kemudian dianggap korupsi karena kebijakan yang dia ambil kemudian merugikan negara,” papar Piter.

Dengan Undang-undang BUMN yang baru atau Business Judgement Rule (BJR), lanjut dia, apabila BUMN mengalami kerugian dan kebijakan diambil secara benar melalui tata kelola yang baik dan tidak terjadi conflict of interest, maka pengambil kebijakan atau direksi BUMN tidak dipersalahkan.

Namun, pengambil kebijakan atau direksi BUMN tetap bisa diproses secara hukum ketika dalam pengambilan keputusan terjadi conflict of interest dan tidak melakukan tata kelola yang baik.

Penutup

Menurut Executive Director at Sinergi BUMN Institute Achmad Yunus (dalam 

kumparanBiSNIS, 28 September 2024: 14.03 Wib), politisasi dan birokratisasi dinilai menjadi salah satu masalah di Kementerian BUMN. 

Persoalan ini muncul karena saat ini BUMN memiliki induk dalam bentuk Kementerian. Hal ini pun banyak menimbulkan konflik kepentingan.

Salah satu solusinya adalah transformasi BUMN menjadi super holding. Dengan keberadaan super holding, penunjukan komisaris dari perusahaan-perusahaan BUMN harus lebih mengedepankan kompetensi. Ini adalah salah satu langkah untuk mencegah BUMN dari politisasi dan lebih mengutamakan pertimbangan bisnis melalui kompetensi.

Di sisi lain, birokrasi dengan persetujuan berjenjang di Kementerian BUMN membuat perusahaan-perusahaan BUMN sering  kehilangan momentum bisnis.

Dengan demikian, transformasi BUMN sebagai super holding dapat memangkas sistem, tata kelola sampai pengambilan keputusan. Oleh karenanya, super holding ini mengembalikan BUMN pure sebagai entitas bisnis negara yang independent, mandiri dan agility.

#Akuair-Ampenan, 21-02-2025

 




Tarif Perdagangan dan Dampak Perang Dagang

Dalam kampanyenya Trump mengancam akan mengenakan tarif hingga 60 persen pada produk China

AS kemungkinan besar menjadi pemenang terbesar dari tarif perdagangan ini
Catata Agus K Saputra

lombokjournal.com ~ Ada dua gebrakan kebijakan ekonomi diurai Donald Trump, Presiden Amerika Serikat (AS) yang resmi dilantik dan menjabat pada 20 Januari 2025. Apa saja?

Pertama, tarif perdagangan untuk Kanada dan Meksiko mulai 1 Februari 2025. 

Trump menindaklanjuti ancaman ini sebagaimana disampaikan saat kampanye untuk mengenakan pajak 25 persen terhadap terhadap barang dari Kanada dan Meksiko.

BACA JUGA : Rencana Pembangunan NTB Harus Sesuai Arahan Pemerintah Pusat

Dikutip dari BBC, Jumat (31/01/25), keputusan pemberlakuan tarif ini disampaikan olehnya kepada wartawan di Ruang Oval, Gedung Putih, Washington DC. 

Dia mengatakan langkah pemberian tarif perdagangan itu untuk mengatasi pekerja migran tidak berdokumen dan obat fentanil yang melintasi perbatasan AS secara serampangan.

Di sisi lain, tarif itu diberlakukan juga untuk menyeimbangkan defisit perdagangan dengan negara-negara tetangga. Selama ini defisit dagang AS dengan Kanada dan Meksiko cukup besar. 

Kanada dan Meksiko telah mengatakan mereka akan menanggapi tarif AS dengan tindakan mereka sendiri. Mereka juga akan berusaha meyakinkan AS soal tindakan memperketat perbatasan sesuai sesuai dengan keinginan Trump.

Namun demikian, Trump Kembali membuat “heboh”. Menangguhkan ancaman tarif tinggi terhadap Meksiko dan Kanada pada hari Senin (03/02). Dengan menyetujui penundaan selama 30 hari sebagai imbalan atas konsesi dalam penegakan hukum perbatasan dan kejahatan dengan kedua negara tetangga tersebut.

Sementara itu, tarif AS terhadap China tetap akan diberlakukan segera. Dengan kata lain, tidak ada kesepakatan serupa dengan China, yang masih akan menghadapi tarif sebesar 10 persen mulai pukul 12:01 pagi waktu setempat pada hari Selasa (05/02). 

BACA JUGA : Program MBG Harus Ada Kesamaan Pandangan

Selama kampanye pemilihan presiden, Trump mengancam akan mengenakan tarif hingga 60 persen pada produk China.

Tarif merupakan pajak impor atas barang yang diproduksi di luar negeri. Secara teori, menganakan pajak atas barang yang masuk ke suatu negara berarti orang cenderung tidak akan membelinya karena harganya menjadi lebih mahal. 

Tujuannya agar mereka membeli produk lokal yang lebih murah, tentu saja kebijakan ini diharapkan akan meningkatkan ekonomi suatu negara (detikFinance, 31-01-2025: 10.11Wib) 

China menyebut fentanil sebagai masalah domestik AS dan berencana menggugat tarif ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) serta mengambil tindakan balasan lainnya. Namun, China juga tetap membuka peluang untuk bernegosiasi.

Trump juga menyiratkan pada hari Minggu (02/02) bahwa Uni Eropa (UE) bisa menjadi target berikutnya, meskipun ia tidak menyebutkan kapan.

Kedua, mengenakan tarif 25 persen pada impor baja dan aluminium ke AS. Ini menjadi perang barunya ke global terlebih kedua logam tersebut merupakan komponen vital dalam berbagai industri termasuk ransportasi, konstruksi, dan pengemasan.

“Pada dasarnya kami akan mengenakan tarif 25 persen tanpa pengecualian pada semua aluminium dan baja,” kata Trump saat menandatangani perintah eksekutif dikutip dari Financial Post, Selasa (11/02/25).

AS kemungkinan besar menjadi pemenang terbesar dari tarif perdagangan ini. Data resmi menunjukkan impor impor baja AS telah menurun secara substansial selama dekade terakhir atau berkurang 35 persen antara tahun 2014-2024, meskipun ada kenaikan tahunan sebesar 2,5 persen menjadi 26,2 juta metrik ton tahun lalu.

Banyak yang mengaitkan hal ini dengan tarif yang diberlakukan Trump. Impor aluminium AS telah meningkat 14 persen selama dekade terakhir, dengan ekspor logam AS meningkat secara progresif sejak 2020.

“Pada awalnya, ini dapat merusak permintaan. Dalam jangka panjang, kita dapat melihat investasi masuk,” kata Analis di konsultan harga komoditas CRU, James Campbell dikutip dari CNBC (detikFinanace, 11-02-2025: 08.15 Wib).

Pendapat Ekonom Dunia

Ekonom Italia Marco Buti menilai, strategi tarif Trump ini diterapkan secara “tidak konsisten” dan hanya memicu respons tertentu dari sekutu-sekutu AS.

“Apa yang telah Trump peroleh sejauh ini dari negara-negara yang diancam [Kanada dan Meksiko] sebagai konsesi sepihak, sebagian besar bersifat simbolis,” kata Buti, mantan direktur jenderal urusan ekonomi dan keuangan di Komisi Eropa, kepada DW.

Ia mengatakan bahwa langkah-langkah baru yang diusahakan oleh Meksiko dan Kanada di perbatasan, tidak akan cukup untuk menghentikan aliran fentanil yang mematikan atau bahkan menghentikan imigran ilegal untuk masuk ke AS.

“[Tarif Trump] menciptakan ketidakpastian ekonomi secara global dan itu akan sangat merugikan pertumbuhan dan kemakmuran,” tambah Buti.

BACA JUGA : Situasi Tak Menentu, Pentingnya Memahami VUCA

Selain mendorong ekonomi Kanada dan Meksiko ke dalam resesi, ancaman tarif Trump diperkirakan akan akan meningkatkan inflasi AS lebih dari satu poin persentase, yang berpotensi menyebabkan Federal Reserve menahan atau menaikkan suku bunga.

Tarif ini juga dapat mengganggu rantai pasokan produksi yang sudah mapan antara Kanada, AS, dan Meksiko, terutama di sektor otomotif.

Produksi mobil di Amerika Utara sangat terintegrasi, dengan suku cadang kendaraan melintasi perbatasan beberapa kali selama proses produksi. Tarif di setiap tahap dapat meningkatkan harga kendaraan secara signifikan.

“Trump sangat berpandangan lama,” kata Rolf Langhammer, peneliti di Kiel Institute for the World Economy (IfW-Kiel), kepada DW. “Dia berpikir bahwa tarif akan melindungi industri dalam negeri dan bahwa pendapatan dari tarif akan memungkinkan dia untuk memangkas pajak.”

Namun, Langhammer mencatat, saat ini tarif hanya menyumbang 2% dari pendapatan pemerintah federal AS. Angka itu jauh dibandingkan dengan hampir 60% yang berasal dari pajak penghasilan dan pajak perusahaan.

Dampak Global

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai dampak kebijakan Presiden AS yang memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi global. 

“Tidak hanya menerapkan tarif untuk Kanada, China, serta Meksiko, tetapi juga yang terbaru, yang terbaru untuk untuk baja dan aluminium yang akan dikenakan dengan tarif 25 persen. Ini pasti akan mempengaruhi secara besar dalam hal rantai pasok, selain prospek ekonomi global,” kata Sri Mulyani dalam acara Mandiri Investment Forum di Fairmont Jakarta (detikFinance, 11-2-2025: 13.39 Wib).

Sri Mulyani menyoroti pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi akan melemah oleh berbagai lembaga dunia seperti Dana Moneter Internasional (IMF) hingga Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

”Ini adalah saat di mana semua pemimpin serta negara harus terus berpikir terbuka dan berhati-hati saat membuat policy,” tuturnya.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, secara tidak langsung Indonesia tidak akan akan mendapat manfaat maupun kerugian akibat meningkatnya tensi perang dagang global. Akan tetapi, dinamika perekonomian ini berpotensi memengaruhi nilai tukar rupiah.

Pada titik tertentu, Wijayanto menilai, Foreign Direct Investment (FDI) atau nilai transaksi investasi langsung terjadi lintas batas negara dalam periode waktu tertentu, akan terhambat.

“Dinamika ekonomi global berpotensi membuat nilai tukar Rp dan harga komoditas global tidak stabil, serta aliran FDI dan portfolio investment terhambat; hal ini akan berdampak bagi ekonomi, ” kata Wijayanto kepada detikcom, Minggu (02/02/25).

Ia mengatakan, hal krusial yang akan terjadi akibat perang dagang ini ketika pemerintah Indonesia hendak hendak melakukan refinancing atau proses penggantian pinjaman yang sudah ada dengan pinjaman baru.

“Yang paling krusial, ini terjadi di saat kita perlu melakukan refinancing utang dan menerbitkan utang baru sebesar Rp 1.575 triliun di tahun 2025 dan nilai yang hampir sama di tahun 2026,” terangya.

Akibatnya, kata Wijayanto, Indonesia kemungkinan harus menaikkan suku bunga. Bahkan, ia menilai adanya kemungkinan terburuk, yakni terjadi reversal, di mana asing justru melepas Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Indonesia tidak akan mendapatkan manfaat ataupun mudharat langsung dari perang dagang tersebut. Tetapi dinamika ekonomi global berpotensi membuat nilai tukar Rp dan harga komoditas global tidak stabil, serta aliran FDI dan portfolio investment terhambat, hal ini akan berdampak bagi ekonomi kita.

“Kita kemungkinan harus menaikkan suku bunga; bahkan kemungkinan terburuk adalah terjadi reversal, di mana asing justru melepas SBN dan SRBI, boro-boro menambah kepemilikan,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal mengatakan, pengenaan tarif impor AS pada Kanada dan Meksiko dianggap cukup mengejutkan sejumlah pihak. Pasalnya, pada periode era kepemimpinan pertamanya, Trump sempat menggandeng Kanada dan Meksiko untuk menekan impor produk China ke AS.

Meski begitu, keputusan Trump dinilai terbaca lantaran pada masa kampanye presiden 2024 lalu, ia berkomitmen untuk menaikkan tarif terhadap tiga negara tersebut. Ia menduga, langkah itu diambil untuk menekan defisit perdagangan akibat banjirnya produk impor Kanada dan Meksiko.

“Defisit dengan Meksiko malah meningkat, dengan Vietnam meningkat, dengan Kanada meningkat. Nah jadi pada botom line-nya adalah Trump ini ingin menyasar pada negara-negara yang berkontribusi terhadap peningkatan trade defisit yang mana sekarang bukan hanya China,” kata Faisal kepada detikcom  (02-02-2025: 19.30 Wib)

 

Faisal menilai, kondisi ini bisa menjadi peluang bagi produk ekspor Indonesia untuk lebih bersaing. Apalagi, Indonesia tidak masuk sebagai negara utama yang dikenakan kenaikan tarif impor AS.

Di sisi lain, produk impor Indonesia ke AS memiliki kemiripan dengan Vietnam. Faisal menduga, ke depan AS juga akan memberlakukan hal yang sama pada produk-produk impor Vietnam dengan kenaikan tarifnya.

Namun begitu, Faisal menekankan kewaspadaan pemerintah. Pasalnya, tidak menutup kemungkinan AS juga akan menaikkan tarif impor untuk Indonesia. Apalagi, Indonesia merupakan pengguna fasilitas Penyedia Sistem Komunitas (CSP).

Seandainya telat diantisipasi, Faisal menilai industri tekstil seperti pakaian jadi dan alas kaki akan terdampak. Pada titik tertentu, imbas ini akan mendorong terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tersebut.

Penutup

Perang dagang adalah konflik ekonomi antara dua atau lebih negara yang melibatkan pembatasan perdagangan internasional, seperti tarif impor yang tinggi, kuota impor, dan pembatasan investasi. Perang dagang dapat timbul sebagai respons terhadap ketidakadilan perdagangan atau dalam upaya melindungi industri domestik.

Untuk mengatasi perang dagang, diperlukan pendekatan yang kooperatif dan berorientasi pada solusi, yang melibatkan negosiasi diplomatik, kerja sama internasional, dan komitmen untuk membangun sistem perdagangan internasional yang adil dan inklusif. 

Dengan mengatasi hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional, negara-negara dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang stabil dan berkelanjutan, yang menguntungkan semua pihak yang terlibat.***

#Akuair-Ampenan, 18-02-2025

 




Situasi tak Menentu, Pentingnya Memahami  VUCA

VUCA juga digunakan dalam pelatihan kepemimpinan bisnis sebagai salah satu di antara keterampilan harus dikuasai dalam perencanaan strategis, di tengah situasi tak menentu

VUCA kiranya cocok sekali dengan kondisi dunia bisnis saat ini: unpredictable! Situasi yang tak bisa diprediksi atau situasi tak menentu
Catatan : Agus K. Saputra

lombokjournal.com ~ Dunia peperangan sering dilanda unpredictability, dengan kata lain situasi tak menentu. Bayangkan, sekali komandan teriak, “serang,” prajurit akan dihadapkan pada ratusan kondisi yang tidak tentu: dari taktik lawan ketika berperang, senjata yang mereka siapkan, sampai medan perang yang dilanda hujan secara tiba-tiba.

BACA JUGA : Penguatan Sinergi, Sekda NTB Terima Kepala Perwakilan BKKBN NTB  

Nobody can see that coming! Strategi yang telah disiapkan secara berbulan-bulan pun berubah sekejap. Inilah yang disebut dengan era VUCA.

VUCA merupakan akronim dari volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity

Volatility berarti keadaan atau situasi tak menentu dan rentan terhadap perubahan. Uncertainty berarti ketidakpastian dan keadaan yang penuh dengan kejutan yang bisa terjadi kapan saja. Complexity berarti situasi dengan terlalu banyak variabel yang menyulitkan. Ambiguity berarti kebingungan membaca arah dengan jelas.

Pemahaman tentang VUCA kiranya cocok sekali dengan kondisi dunia bisnis saat ini: unpredictable! Situasi yang tak bisa diperkirakan, atau dengan kata lain situasi tak menentu. Perusahaan, layaknya, sedang diuji komandan di medan perang (Hermawan Kartajaya dkk., 2017: hal. 1-5).

Istilah VUCA muncul dalam teori kepemimpinan Warren Bennis dan Burt Nanus pada 1987, yang kemudian digunakan dalam pelatihan kepemimpinan militer di US Army War College untuk menggambarkan situasi politik-keamanan yang berubah cepat di era 1990-an, dari keruntuhan Soviet hingga Perang Teluk.

Sejak itu, VUCA juga digunakan dalam pelatihan kepemimpinan bisnis sebagai satu di antara keterampilan harus dikuasai dalam perencanaan strategis. Sekarang, sekolah-sekolah bisnis menawarkan sertifikasi VUCA.

Kesadaran akan kekuatan yang diwakili dalam model dan strategi VUCA untuk mengurangi kerugian yang mungkin ditimbulkannya merupakan bagian integral dari manajemen krisis dan perencanaan pemulihan bencana.

BACA JUGA : Bantuan Korban Banjir, Pemprov NTB Serap Aspirasi Warga

Berikut penjelasan lebih lanjut tentang VUCA, dikutip dari laman Accurate dan Glints, Jumat (15/9/2023) (Hanif Sri Yulianto dalam Bola.Com 15 Sept 2023).

Penjelasan VUCA

Volatility (volatilitas)

Volatilitas mengacu pada situasi tak menentu, kecenderungan untuk berubah dari satu keadaan ke keadaan lain. Dalam tertentu, bahan yang mudah menguap dapat meledak secara berbahaya, berubah dengan cepat dari stabil menjadi tidak teratur.

Ini memberikan implikasi lain bahwa kondisi volatile adalah kondisi yang berbahaya. Hal yang menarik tentang volatilitas adalah meskipun dapat mewakili bahaya, tetapi juga dapat mewakili peluang. Intinya adalah volatilitas bagus jika Anda mencari peluang dan buruk jika Anda menyukai prediktabilitas.

Uncertainty (ketidakpastian)

Ketakpastian mengacu pada kurangnya informasi spesifik, yang dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan spesifik. Menanyakan “Berapa probabilitas hari ini akan hujan?” adalah pertanyaan yang merupakan upaya untuk mencirikan ketakpastian.

Complexity (kompleksitas)

Kompleksitas mengacu pada jumlah komponen, hubungan antarkomponen. Penggunaan kompleksitas oleh orang awam yang normal cenderung terlalu menyederhanakan ruang lingkup masalah praktis yang dihadapi para pemimpin dalam organisasi.

Kompleksitas berbeda dari “rumit”. Masalah yang kompleks dapat dipahami dengan analisis dan investigasi sebelumnya, berbeda dengan rumit.

Ambiguity (ambiguitas)

Dimbil dari bahasa latin “ambi-“, mengacu pada banyak atau tidak tetap, seperti penggunaannya dalam kata “ambiance” dan “ambidextrous”.

Bahasa ambigu adalah bahasa yang dapat diartikan secara berbeda. Ambiguitas merupakan penyebab stres bagi banyak orang (terutama mereka yang bekerja di organisasi yang terstruktur dengan baik) karena gangguan yang disiratkan oleh ambiguitas tidak nyaman.

Orang cenderung menghindari, mengabaikan, atau meminimalkan ambiguitas.

Hubungan VUCA dalam Pengembangan Bisnis

Volatility (volatilitas)

Ditandai dengan situasi tak menentu, yang tidak dapat diprediksi, tidak stabil, kendati tidak selalu rumit. Informasi tersedia saat peristiwa terungkap. Anda bisa menangani volatility dengan:

  • Latih elastisitas peran dan kembangkan “spesialis generalisasi”.
  • Tingkatkan kecepatan keputusan.
  • Bangun redundansi ke dalam sistem Anda dan bangun kelonggaran dalam rantai pasokan.
  • Memanfaatkan teknologi dan strategi alternatif untuk memastikan komunikasi yang berkelanjutan, misalnya mengunakan software akuntansi untuk memudahkan proses pembukuan dan pemantauan kesehatan finansial bisnis.
  • Secara teratur melatih untuk tahan terhadap berbagai gangguan, dan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan bakat.
  • Memanfaatkan potensi tinggi Anda untuk tugas sementara.

Uncertainty (ketakpastian)

Ditandai dengan kurangnya informasi penting yang dapat ditindaklanjuti, seperti waktu, durasi, sebab, dan akibat. Anda dapat meminimalikan kerugian akibat ketakpastian dengan:

  • Mengumpulkan informasi dan wawasan tambahan, termasuk data pelanggan, analitik pasar.
  • Meningkatkan akses ke wawasan pasar melalui teknologi terkini.
  • Merenungkan dan berbagi pengalaman berhasil mengatasi ketakpastian.
  • Mengidentifikasi penyebab situasi saat ini dan fokus pada apa yang ada dalam rentang kendali Anda.
  • Sediakan atau cari jalur karier dan “wawancara rutin” sehingga Anda dapat mengidentifikasi minat dan kekuatan orang untuk membuat mereka tetap terlibat.
  • Menerapkan penilaian kinerja yang agile dan secara teratur memberikan umpan balik dan mengakui keberhasilan bagi mereka yang berhasil melakukan pekerjaannya dengan baik. 

Complexity (kompleksitas)

Ditandai dengan informasi yang sangat banyak, bagian dan hubungan yang saling berhubungan atau bergerak. Anda bisa menangani masalah ini dengan:

  • Meningkatkan komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi.
  • Memperjelas hak-keputusan.
  • Menyesuaikan struktur organisasi dan keahlian agar sesuai dengan kompleksitas konteks.
  • Mengidentifikasi orang-orang yang memiliki kekuatan dan pengalaman dalam menghadapi kompleksitas/
  • Merekrut dan mengembangkan orang-orang yang dapat berkembang dalam kompleksitas.

Ambiguity (ambiguitas)

Ditandai dengan kurangnya informasi dan preseden, membuat kemampuan untuk memprediksi dampak tindakan menjadi tantangan. Hal yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi dampaknya, seperti:

  • Ciptakan (beberapa) kejelasan.
  • Beri ruang untuk interaksi.
  • Melibatkan kembali dan berkomitmen kembali untuk tujuan Anda.
  • Memahami dan memprioritaskan kebutuhan pengguna.
  • Fokus pada MVP Anda (Minimal Viable Product).
  • Berlatih membuat prototipe cepat untuk gagal lebih cepat dan belajar lebih cepat.
  • Bereksperimen dan uji coba untuk menemukan apa yang tidak kamu ketahui.
  • Luangkan waktu untuk mempelajari pelajaran dari pengalaman dan meneruskannya.

Penutup

Setelah mengenal VUCA: Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity , lalu bagaimana cara menghadapinya dalam ketidakpastian bisnis? Berikut ini cara yang bisa lakukan (Rosyda Nur Fauziyah dalam Gramedia Blog, 2022):

BACA JUGA : Garis Kemiskinan di NTB Tahun 2024

  1. Memilih Manajer Yang Tepat 

Untuk menghadapi situasi VUCA, perusahaan perlu bijak dalam memilih eksekutif atau para manajernya. Pengangkatan eksekutif atau pemimpin harus dilakukan dengan hati-hati agar keputusan perusahaan tidak salah. Selain itu, manajer terpilih harus mampu memecahkan berbagai masalah, dari internal hingga eksternal. Dengan begitu, diharapkan para pemimpin baru mampu memimpin perusahaan ke arah yang lebih baik.

      2. Memahami Kemampuan Bekerja Dalam Tim 

Perusahaan yang sudah berdiri cukup lama tentunya dapat memahami  kinerja seluruh karyawannya. Memahami keterampilan tim memungkinkan perusahaan untuk menentukan posisi dan tugas yang sesuai untuk setiap karyawan. Selain itu, pemahaman  perusahaan yang komprehensif terhadap karyawannya juga  meningkatkan produktivitas kerja.

     3. Transformasi Digital 

Di era digital, bisnis harus terus beradaptasi. Transformasi digital memungkinkan bisnis memasuki lebih banyak pasar dan menarik konsumen baru. Namun jika perusahaan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, pasti akan terjadi keterlambatan. Hal ini juga membuat Perusahaan sulit  berkembang.

     4. Pelaksanaan Kursus Pelatihan

Untuk meningkatkan produktivitas dan keterampilan memecahkan masalah, perusahaan perlu melatih karyawan mereka. Jika pelatihan ini berhasil, perusahaan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) perusahaan.

Beberapa perusahaan telah berhasil menghadapi VUCA antara lain: 

  • GOJEK 

Gojek adalah perusahaan rintisan yang dapat menangani VUCA. Hal ini karena beradaptasi dengan media digital angkutan umum Ojek. Ojek dikenal mampu menembus kemacetan lalu lintas. Melalui aplikasinya, Gojek dengan mudah menghubungkan pengemudi ojek dan konsumen. 

Tidak hanya itu, Gojek  mulai merambah ke berbagai bentuk layanan konsumen, termasuk layanan pesan antar makanan dan minuman serta layanan kebersihan. Alhasil, Gojek mendapat predikat Decacorn, startup nasional  pertama yang didirikan oleh anak-anak muda di tanah air. 

  • PT Perusahaan Kereta Api Indonesia 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini, PT KAI dapat mengidentifikasi VUCA dan membaca kebutuhan konsumen. PT KAI mulai meningkatkan layanannya seiring dengan transformasi sistem. Pertama-tama, penumpang harus mengantri di loket tiket. 

Namun, saat ini, Anda dapat menggunakan kartu langganan yang digunakan di pintu masuk stasiun. Hal ini tentunya dapat mengurangi jumlah kolom di loket tiket.

#Akuair-Ampenan, 10-02-2025

 




Garis Kemiskinan Di NTB Tahun 2024

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin

Catata Agus K Saputra

lombokjournal.com ~ Dibandingkan angka nasional per September 2024, persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat (NTB) tercatat 11,91 persen. Sementara persentase penduduk miskin Indonesia berada di angka 8,57 persen.

Namun jika dilihat dari angka pertumbuhannya sangat berbeda. Di NTB menurun 1,00 persen poin terhadap Maret 2024 dan menurun 1,94 persen poin terhadap Maret 2023. 

BACA JUGA : Banjir Bandang di Bima, Pemprov NTB Lakukan Respon Cepat

Sementara penduduk miskin Indonesia menurun 0,46 persen poin terhadap Maret 2024 dan menurun 0,79 persen poin terhadap Maret 2023.

Ada pun data lain berkaitan dengan profil kemiskinan di NTB, rilisan Biro Pusat Statistik NTB tanggal 15 Januari 2025, sebagai berikut:

* Jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 658,60 ribu orang, menurun 50,41 ribu orang terhadap Maret 2024 dan menurun 92,63 ribu orang terhadap Maret 2023.

* Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2023 sebesar 11,64 persen, menurun dibandikan Maret 2024 yang sebesar 12,86 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2024 sebesar 12,21 persen, menurun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 12,95 persen.

* Dibandingkan Maret 2024, jumlah penduduk miskin September 2024 perkotaan menurun sebanyak 29,8 ribu orang (dari 368,54 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 338,74 ribu orang pada September 2024). 

Sementara itu, [ada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 20,6 ribu orang (dari 340,47 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 319,86 ribu orang pada September 2024).

* Garis Kemiskinan pada September 2024 tercatat sebesar Rp540.339,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp409.165,00 (75,72 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp131.174,00 (24,28 persen).

* Pada September 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,13 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.231.600,00/rumah tangga miskin/bulan.

BACA JUGA : Franz Kafka Membayang dalam Komunitas Teman Baca

Perkembangan Garis Kemiskinan

BPS mendefinisikan bahwa Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Sementara Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. 

Sebagaimana disebutkan, untuk NTB, Garis Kemiskinan pada September 2024 adalah sebesar Rp540.339,00 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2024, Garis Kemiskinan naik sebesar 1,05 persen. Sementara jika dibandingkan Maret 2023, terjadi kenaikan sebesar 10,27 persen.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM)  dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditas makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM  terhadap GK pada  September 2024 di perkotaan sebesar 75,54 persen dan di perdesaan sebesar 75,94 persen.

Pada September 2024, komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar, yakni sebesar 26,22 persen di perkotaan dan 30,10 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (7,47 persen di perkotaan dan 8,04 persen di perdesaan). 

Komoditas lainnya adalah telur ayam ras (4,48 persen di perkotaan dan 3,52 persen di perdesaan), daging ayam ras (4,16 persen di perkotaan dan 2,14 persen di perdesaan), daging sapi (3,75 persen di perkotaan dan 0,16 persen di perdesaan), tongkol/tuna/cakalang (2,24 persen di perkotaan dan 2,77 persen di perdesaan).

Komoditas bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar, baik pada GK perkotaan dan perdesaan, adalah perumahan (7,68 persen di perkotaan dan 9,23 persen di perdesaan), bensin (4,75 persen di perkotaan dan 4,10 persen di perdesaan), dan listrik (2,46 persen di perkotaan dan 2,25 persen di perdesaan). 

Urutan selanjutnya adalah sumbangan dari pendidikan; perlengkapan mandi; pakaian jadi anak-anak; pakaian jadi perempuan dewasa; kesehatan; perawatan kulit, muka, kuku, dan rambut; serta pakaian jadi laki-laki dewasa.

Di sisi lain menurut BPS, Garis Kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. 

Secara rata-rata, sebagaimana disebutkan di atas, Garis Kemiskinan per rumah tangga pada September 2024 adalah sebesar Rp2.231.600,00/bulan, naik hanya sebesar 0,81 persen dibanding kondisi Maret 2024 yang sebesar Rp2.213.670,00/bulan.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode Maret 2024-September 2024 antara lain adalah:

  1. Ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik yang tetap kuat, perekonomian Provinsi NTB tumbuh 6,22 persen pada Triwulan III-2024 (y-on-y)
  2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2024 sebesar 2,72 persen, turun jika dibandikan dengan Februari 2024 (3,30 persen).
  3. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada Triwulan III-2024 meningkat 2,30 persen jika dibandingkan dengan Triwulan I.
  4. Pada Agustus 2024 rata-rata upah buruh mengalami kenaikan dibandingkan Februari 2024 yaitu dari Rp2.310.968,00 menjadi Rp2.365.102,00.
  5. Penayaluran bansos sembako/BPNT sampai bulan Desember 2024 disalurkan kepada 513.191 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai Rp1.060.489.200,00.

Penjelasan Teknis dan Sumber Data

Selanjutnya BPS NTB memberi penjelasan terkait teknis dan sumber data sebagai berikut:

  1. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar ( basic needs approach ). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut Garis Kemiskinan.
  2. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.
  3. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang  disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
  4. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar bukan makanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di perdesaan.
  5. Garis Kemiskinan per rumah tangga dihitung dari Garis Kemiskinan per kapita dikalikan dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin.
  6. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
  7. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan Maret 2024 adalah data Susenas Konsumsi dan Pengeluaran Maret 2024.

Penutup

Titik krusial yang harus menjadi perbaikan, sebagaimana dilansir dalam youtobe Narasi Newsroom 03-02-2025, adalah pertama , cara perhitungan kemiskinan dari BPS ini sudah digunakan sejak 1988 dan belum diperbaharui. Padahal kondisi saat ini sudah berbeda jauh jika dibandingkan tahun 1998.

BACA JUGA: Pengabdian Masyarakat, Eksplorasi Warisan Budaya Nusantara di Lombok

Seharusnya sumbangsih dari Bukan Makanan bisa lebih ditingkatkan lagi. Dari data September 2024, sumbangan GKM  terhadap Garis Kemiskinan di perkotaan sebesar 75,54 persen dan di perdesaan sebesar 75,94 persen.

Dengan kata lain, sumbangsih GKBM sekitar 25 persen. Padahal jika melihat tingkat konsumsi non makanan juga ikut meningkat. 

Hal ini bisa dilihat dari lima besar sumbangsih komoditas  Bukan Makanan untuk perkotaan dan perdesaan sebagai berikut: Perumahan (7,68 dan 9,23), Bensin (4,75 & 4,11), Listrik (2,46 & 2,25), Pendidikan (1,97 & 1,18), Perlengkapan Mandi (1,08 & 0,90).

Kedua , komoditas-komoditas yang digunakan untuk perhitungan Garis Kemiskinan  secara berkala perlu di-up date. Misalnya internet dan paket data. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa perubahan pola konsumsi di masyarakat yang semestinya juga mempengaruhi perhitungan Garis Kemiskinan.

Ketiga, Bank Dunia mengkategorikan Indonesia dalam daftar upper middle income country . Karena gross national income per kapita Indonesia mencapai angka $4,810 (Rp78.151.783 kurs 22 Januari 2025).

Artinya ketika pendapatan nasional meningkat, standar hidup masyarakat juga naik. Ini yang membuat pengeluaran minimum yang dianggap “cukup” juga meningkat. Agar tetap mencerminkan kondisi sosial ekonomi negara tersebut.

Keempat, dalam laporan Bank Dunia menyatakan bahwa Indonesia hamper mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024, yakni dengan dengan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 1,5 persen berdasarkan standar lama paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) yakni $1,90 atau setara Rp12.000 per kapita per hari (Made Anthony Iswara dalam smeru.or.id)

PPP digunakan untuk membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara dengan memperhitungkan perbedaan harga kebutuhan dasar.

Standar Bank Dunia untuk mengukur  kemiskinan adalah $2,15 (Rp35.082 per kapita per hari dengan kurs 22 Januari 2025) kategori low income , $3,65 (Rp59.558) ketegori lower middle income dan $6,85 (Rp111.773) ketegori upper middle income . 

Tentu saja dengan pengkategorian ini  imbasnya adalah melonjaknya jumlah penduduk miskin! Namun di sisi lain, dengan standar yang terlampau rendah, perhitungan garis kemiskinan saat ini juga tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.

Komunikasi yang jelas dan terbuka dengan masyarakat menjadi penting untuk menghindari kesalahpahaman tentang garis kemiskinan baru. Sebab, tujuan utama menaikkan batas kemiskinan bukan untuk membuat angka kemiskinan tampak lebih tinggi, melainkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang kemiskinan di Indonesia. 

Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. ***

#Akuair-Ampenan, 05-02-2025

 

 

 




Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2024 Disepakati Rp 522,82 T

Meskipun postur total APBN mengalami defisit, tapi keseimbangan primer tercatat surplus Rp47,1 triliun

Defisit asnggaran
Penulis : Agus K. Saputra

lombokjournal.com ~ Defisit anggaran adalah kondisi di mana pengeluaran pemerintah dalam satu periode (biasanya satu tahun anggaran) lebih besar daripada pendapatan yang diterima dalam periode yang sama. Artinya, uang yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai program dan kegiatan lebih banyak daripada penerimaan yang diperoleh dari pajak, bea, cukai, atau sumber pendapatan lainnya

BACA JUGA  :  Pengabdian Masyarakat Eksplorasi Warisan Nusntara di Lombok 

Bagaimana seharusnya memahami defisit anggaran?
Namun, Sebelum lebih jauh membicarakan defisit anggaran, ada baniknya lebih dulu memahami Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
APBN merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember).
 APBN adalah anggaran yang tersusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun penuh untuk sebuah negara.
APBN diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Bab VIII Pasal 23 yang mengatur tentang hal keuangan. Pasal tersebut menyatakan bahwa APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka serta bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Secara lebih spesifik, pengertian APBN dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 1 ayat 7 undang-undang tersebut mendefinisikan APBN sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR.
Sebelum disahkan menjadi APBN, pemerintah terlebih dahulu menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). RAPBN ini kemudian dibahas bersama antara pemerintah dan DPR untuk mendapatkan persetujuan.
BACA JUGA : Aksi Bersih Pantai di Loang Baluq, Awali Tahun 2024 
Penyusunan APBN dalam setiap tahunnya berbeda-beda. Hal ini akan merujuk dari berbagai faktor, salah satunya yaitu dinamika politik serta kondisi perekonomian domestik ataupun global.
Fungsi APBN
APBN memiliki beberapa fungsi penting dalam pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat 4, fungsi-fungsi APBN adalah sebagai berikut:
1. Fungsi Otorisasi
APBN menjadi dasar hukum untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara pada tahun bersangkutan. Dengan adanya APBN, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara sesuai yang telah direncanakan. Fungsi ini memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan negara memiliki dasar hukum yang jelas.
2. Fungsi Perencanaan
APBN menjadi pedoman bagi pemerintah dalam merencanakan kegiatan pada tahun anggaran tersebut. Melalui APBN, pemerintah dapat menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga secara lebih terstruktur. Fungsi perencanaan membantu pemerintah mengalokasikan sumber daya keuangan negara secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan.
3. Fungsi Pengawasan
APBN menjadi instrumen untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Melalui APBN, DPR dan masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Fungsi pengawasan ini penting untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran.
4. Fungsi Alokasi
APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan
efisiensi dan efektivitas perekonomian. Melalui APBN, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk program-program prioritas yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi alokasi memastikan penggunaan sumber daya keuangan negara secara optimal.
5. Fungsi Distribusi
Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. APBN menjadi instrumen untuk mendistribusikan sumber daya dan kesejahteraan antar wilayah dan kelompok masyarakat. Fungsi distribusi bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial melalui kebijakan fiskal yang tepat.
6. Fungsi Stabilisasi
APBN menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Melalui APBN, pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal yang mendukung stabilitas ekonomi makro, seperti pengendalian inflasi dan nilai tukar. Fungsi stabilisasi penting untuk menjaga kondisi ekonomi yang kondusif bagi pembangunan.
Dengan memahami berbagai fungsi APBN tersebut, kita dapat melihat betapa pentingnya peran APBN dalam pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional. APBN tidak hanya sekedar dokumen anggaran, tetapi juga instrumen kebijakan fiskal yang strategis bagi pemerintah.
Struktur APBN
APBN terdiri dari tiga komponen, yaitu anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Sumber pendapatan negara berasal dari perpajakan, non perpajakan, dan hibah yang diterima oleh pemerintah. Belanja negara adalah belanja pemerintah pusat dan daerah.
Hal tersebut dijelaskan dalam Struktur APBN yang mencerminkan rencana keuangan pemerintah selama satu tahun anggaran. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai struktur APBN:
1. Pendapatan Negara
Pendapatan negara merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari berbagai sumber. Komponen pendapatan negara terdiri dari:
Penerimaan Perpajakan: Meliputi pajak dalam negeri (seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan) dan pajak perdagangan internasional (bea masuk dan bea keluar).
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Terdiri dari penerimaan sumber daya alam, bagian laba BUMN, dan PNBP lainnya.
Penerimaan Hibah: Penerimaan dari pihak lain yang tidak perlu dibayar kembali.
2. Belanja Negara
Belanja negara mencakup semua pengeluaran negara untuk membiayai program-program pemerintah. Komponen belanja negara terdiri dari:
Belanja Pemerintah Pusat: Meliputi belanja kementerian/lembaga dan belanja non-kementerian/lembaga.
Transfer ke Daerah: Dana yang ditransfer ke pemerintah daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Dana Desa: Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan desa.
3. Keseimbangan Primer
Keseimbangan primer merupakan selisih antara pendapatan negara dan belanja negara, tidak
termasuk pembayaran bunga utang. Keseimbangan primer positif menunjukkan bahwa pendapatan negara cukup untuk membiayai belanja negara tanpa mengandalkan utang baru.
4. Surplus/Defisit Anggaran
Surplus/defisit anggaran adalah selisih antara pendapatan negara dan belanja negara, termasuk pembayaran bunga utang. Jika pendapatan lebih besar dari belanja, terjadi surplus. Sebaliknya, jika belanja lebih besar dari pendapatan, terjadi defisit.
5. Pembiayaan Anggaran
Pembiayaan anggaran digunakan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Komponen pembiayaan anggaran terdiri dari:
Pembiayaan Dalam Negeri: Meliputi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), pinjaman dalam negeri, dan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
Pembiayaan Luar Negeri: Terdiri dari pinjaman luar negeri dan penerbitan surat berharga negara di pasar internasional.
6. Postur APBN
Postur APBN merupakan gambaran menyeluruh mengenai rencana keuangan pemerintah yang disajikan dalam format I-account. Postur APBN menampilkan ringkasan dari semua komponen APBN, termasuk asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan APBN.
Memahami struktur APBN dengan baik sangat penting untuk dapat menganalisis kebijakan fiskal pemerintah dan dampaknya terhadap perekonomian. Struktur APBN yang sehat dan berkelanjutan akan mendukung stabilitas ekonomi makro dan pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Tujuan Penyusunan APBN
Penyusunan APBN memiliki beberapa tujuan penting yang mengarah pada upaya mewujudkan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah tujuan utama penyusunan APBN:
1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
    Salah satu tujuan utama APBN adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui alokasi anggaran yang tepat, pemerintah dapat merangsang aktivitas ekonomi di          berbagai sektor.
    Misalnya, dengan meningkatkan belanja infrastruktur, pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing ekonomi. APBN juga dapat digunakan untuk            memberikan insentif fiskal yang mendorong investasi dan konsumsi.
2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan
     APBN bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Melalui alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa, pemerintah pusat dapat                     membantu daerah-daerah yang kurang berkembang untuk mengejar ketertinggalan. APBN juga dapat digunakan untuk membiayai program-program pengentasan kemiskinan             dan pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah.
3.  Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro
     Penyusunan APBN bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Melalui kebijakan fiskal yang tepat, pemerintah dapat mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar rupiah,              dan mengelola defisit anggaran dalam batas yang aman. APBN juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk merespon gejolak ekonomi global dan memitigasi dampaknya                      terhadap perekonomian nasional.
4.   Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
      APBN bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat. Melalui alokasi anggaran yang memadai, pemerintah dapat meningkatkan                kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. APBN juga digunakan untuk membiayai program-program perlindungan sosial yang menjamin kesejahteraan masyarakat,        terutama kelompok rentan.
5.  Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
     Penyusunan APBN bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui proses penyusunan yang transparan dan akuntabel, APBN dapat         meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. APBN juga menjadi instrumen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah.
6.  Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional
      APBN disusun dengan tujuan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional                    (RPJMN). Melalui APBN, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya keuangan negara untuk membiayai program-program prioritas yang sejalan dengan visi dan misi                    pembangunan nasional.
7.   Meningkatkan Kemandirian Ekonomi
      Penyusunan APBN juga bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi nasional. Melalui kebijakan fiskal yang tepat, pemerintah dapat mendorong pengembangan industri          dalam negeri, meningkatkan daya saing produk lokal, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. APBN juga dapat digunakan untuk membiayai pengembangan teknologi              dan inovasi yang mendukung kemandirian ekonomi.
      Dengan memahami berbagai tujuan penyusunan APBN tersebut, kita dapat melihat betapa pentingnya peran APBN dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan          masyarakat. APBN bukan hanya dokumen anggaran, tetapi juga cerminan dari prioritas dan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
 Defisit Anggaran
 Defisit anggaran adalah selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja yang nilainya negatif. Untuk menganalisis faktor apa saja yang dominan terhadap timbulnya           defisit anggaran dapat dilihat sejauhmana pertumbuhan dari setiap komponen pendapatan dan belanja setiap tahunnya. Defisit anggaran juga dibiayai dengan pinjaman domestik.
 Negara-negara berkembang biasanya mengandalkan pinjaman domestik sebagai sumber pembiayaan defisit (sumber: Wikipedia)
BACA JUGA : Marketing yang Dilandasi Prinsip Moralitas dan Nurani
 Dalam Postur APBN Tahun Anggaran 2024, defisit anggaran disepakati sebesar sebesar Rp 522,82 triliun atau 2,29% terhadap PDB dengan perkiraan PDB nominal 2024 sebesar         Rp 22.830,8 triliun.
 Hal ini pun tak terlepas dari arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2024 yang didesain untuk mendorong reformasi struktural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi             yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan pembiayaan anggaran yang inovatif, prudent, dan sustainable.
 Bagaimana kenyataannya?
 “Untuk total postur saat ini per 30 November adalah tercatat defisit Rp401,8 triliun dibandingkan dengan desain APBN Rp522,8 triliun ini masih lebih kecil yaitu 1,81 persen dari          GDP. Karena di dalam APBN desainnya defisitnya adalah 2,29 persen dari GDP,” ungkap Menkeu Sri dalam Konferensi Pers APBN Kita, di Jakarta, Rabu (11/12).
 Defisit tersebut disebabkan karena pendapatan negara yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan belanja pemerintah. Menkeu Sri menjelaskan penerimaan negara hingga akhir         November mencapai Rp2.492,7 triliun, naik tipis 1,3 persen dari tahun lalu dan sudah mencapai 89 persen dari yang ditargetkan oleh pemerintah.
 Sementara itu, belanja sampai akhir November tahun ini sudah mencapai Rp2.894,5 triliun atau 87 persen dari pagu anggaran, naik 15,3 persen dari tahun lalu.
 “Pendapatan negara mendapatkan tekanan yang luar biasa sampai Juli-Agustus, pendapatan negara terutama dari pajak dan bahkan bea cuka semenjak tahun lalu itu tekanannya        luar biasa. Sehingga untuk mendapatkan positive growth itu juga merupakan sesuatu yang turn around yang kita juga akan sangat harapkan akan terus terjaga momentumnya, ini        adalah suatu momen yang cukup positif,” jelasnya.
 Meskipun postur total APBN mengalami defisit, tapi keseimbangan primer tercatat surplus Rp47,1 triliun.. “Ini sesuatu yang tetap akan kita jaga, meskipun berat karena banyak            tekanan belanja cukup besar, sementara pendapatan baru mau mulai pulih kembali,” tuturnya.
 Keseimbangan primer yang surplus menandakan utang lama tidak perlu dibayar dengan penarikan utang baru, atau sederhananya tidak ada kebijakan gali lubang-tutup lubang.
  Secara keseluruhan, Menkeu Sri menegaskan bahwa kinerja APBN masih dalam tren yang cukup positif walaupun defisit meningkat. Mantan managing director Bank Dunia ini juga        meyakini pertumbuhan ekonomi tanah air di kuartal-III akan tetap positif karena didukung oleh konsumsi masyarakat yang kuat dan inflasi yang relatif rendah (Instagram                    @smindrawati, Kamis (11/12/2024).
                    Postur APBN 30 November 2024
Postur APBN 2024, defisit per November 2024Sumber: Instagram @smindrawati, Kamis (11/12/2024)
Mengutip VoAindonesia.com (11/12), Ekonom CORE Indonesia Yusuf Hendry mengungkapkan, defisit APBN pada tahun ini kemungkinan melewati target pemerintah yakni lebih dari 2,2 persen terhadap PDB. Pasalnya, ujar Yusuf, berdasarkan kebiasaan yang ada pemerintah baik pusat maupun daerah selalu menggenjot belanja menjelang akhir tahun.
“Apakah kemudian akan melonjak? Saya melihat peluangnya tetap ada, apabila di akhir tahun ada perubahan terutama terkait dengan realisasi selain belanja, realisasi di sisi pajak. Artinya pajak ini sejak tengah tahun pertumbuhan semakin melambat atau bahkan lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Kalau seandainya pertumbuhan di Desember ini penerimaan pajaknya lebih rendah secara angka lebih dalam dibandingkan tahun lalu maka bukan tidak mungkin dia (defisit) bisa mencapai 2,5 persen,” ungkap Yusuf ketika berbincang dengan VOA.
Sementara itu, ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai defisit yang terjadi hingga November tersebut masih dalam batas aman. Namun, ia menekankan jika belanja negara terus melonjak pada Desember ini, yang mana biasanya menjadi puncak pengeluaran dari berbagai program pemerintah, maka potensi pelebaran defisit masih akan terjadi.
“Proyeksi realistis menunjukkan defisit bisa mencapai sekitar 2,3-2,6 persen terhadap PDB, tetap di bawah ambang batas tiga persen terhadap PDB sesuai dengan UU APBN. Peningkatan defisit ini mencerminkan pengelolaan fiskal yang mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan, meskipun mengurangi ruang fiskal di masa mendatang,” ungkap Josua melalui pesan singkat kepada VOA.
Kesimpulan
APBN merupakan instrumen kunci dalam pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional Indonesia. Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah, APBN memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mewujudkan pemerataan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui fungsi-fungsinya seperti otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi, APBN menjadi pedoman bagi pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan. Struktur APBN yang terdiri dari pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan, mencerminkan kebijakan fiskal pemerintah dalam merespon tantangan ekonomi dan sosial.
Penyusunan APBN melibatkan proses yang panjang dan kompleks, mulai dari perencanaan hingga penetapan. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, DPR, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa APBN mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh komponen bangsa.
Pemahaman yang baik tentang APBN sangat penting bagi setiap warga negara. Dengan memahami APBN, kita dapat berpartisipasi dalam pengawasan anggaran negara dan memastikan bahwa sumber daya keuangan negara digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan Masyarakat (sumber: liputan6.com 16 Des 2024)
#Akuair-Ampenan, 06-01-2025



Investasi Energi Baru Terbarukan (EBT) Ditawarkan di NTB

Pj Gubernur  menyambut baik rencana investasi NTB menyambut baik rencana investasi PT. Guang Yin New Energy Indonesia di NTB, selama tidak melanggar aturan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Investasi energi baru terbarukan (EBT) yang ditawarkan PT. Guang Yin New Energy Indonesia di NTB mendapat sambutan baik dari Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hassanudin

BACA JUGA : Parade dan Expo Pendidikan Meriahkan HUT NTB ke 66

Pj Gubernur menyampaikan sambutan itu saat menerima audiensi dari PT. Guang Yin New Energy Indonesia terkait Investasi EBT di Pendopo Gubernur NTB, Sabtu (14/12/2024).

Ucapan terima kasih disampaikan pada PT. Guang Yin New Energy Indonesia karena memilih Nusa Tenggara Barat sebagai daerah untuk berinvestasi. 

NTB menyambut baik rencana investasi PT. Guang Yin New Energy Indonesia di NTB , selama tidak melanggar aturan. 

“Selama itu baik dan dapat menunjang kemajuan, kami welcome,” jelas Pj Gubernur.

BACA JUGA : Presean Budaya Leluhur yang Harus Terus Disosialisasikan

Pj gubernur menerangkan pula, regulasi NTB tidak terlepas dari regulasi pusat. Karenanya, kepada semua perusahaan-perusahaan yang berkeinginan mengelola potensi-potensi yang ada di NTB, yang diharapkan bisa mengelolanya dengan baik.

Sebelumnya, Presiden Direktur PT. Guang Yin Nee Energy Indonesia Mr. Wang Jin mengatakan  NTB merupakan provinsi yang menonjol, banyak potensi yang bagus untuk dikelola.

“Sudah dua kali saya ke NTB. Setelah saya mengelilingi NTB, terdapat potensi-potensi yang luar biasa. Misalnya pariwisatanya,” kata Mr. Wang Jin. 

Setelah melihat potensi di NTB, Presiden Direktur PT. Guang Yin New Energy Indonesia meminta kepada Pj Gubernur NTB, agar bisa memberikan rekomendasi untuk investasi.

BACA JUGA : Ite Begawe Fest 2024, Promosi Produk Unggulan NTB

“Kami juga sudah bekerja sama dengan Univertas Nahdlatul Ulama, dalam rangka mempersiapkan SDM di NTB. Sebagai persiapan pemberdayaan tenaga lokal,” pungkasnya. uba/dyd

 

 

 




Ite Begawe Fest 2024, Promosi Produk Unggulan NTB 

Sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun ke-66 NTB, Pj Gubernur bersyukur atas pencapaian Ite Begawe Fest 2024

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pj Gubernur NTB, Hassanudin bersama Pj Ketua Dekranasda NTB Dessy Hassanudin menghadiri Opening Ceremony Ite Begawe Fest bertajuk “Kilau Sejuta Karya”, 

Seremoni pembukaan Ite Begawe Fest 2024 itu berlangsung meriah di halaman NTB Mall dan Islamic Center Mataram, Jum’at (06/12/24). 

BACA JUGA : Presean Budaya Leluhur yang Harus Terus Disosialisasikan

Pj Gubernur NTB, Hassanudin bersama Pj Ketua Dekranasda NTB Dessy Hassanudin menghadiri Opening Ceremony Ite Begawe Fest

Kegiatan Ite Begawe Fest menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun ke-66 NTB. 

Hassanudin bangga dan bersyukur atas capaian kegiatan Ite Begawe Fest.

“Kami bangga dan sungguh bersyukur atas kepercayaan dan keistimewaan yang diberikan kepada Provinsi NTB. Menjadi tuan rumah kegiatan tahun ini, tentunya kami mencoba berupaya bekerja maksimal,” tuturnya. 

Pj Gubernur NTB berterima kasih kepada Kementerian Perindustrian, telah maksimal mendukung IKM di NTB. Puncaknya, melalui kegiatan Ite Begawe Festival dengan terpilihnya 30 IKM BBI, berkisar setahun membina UMKM NTB.

Potensi yang dimiliki NTB, siap berkontribusi aktif dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Bangga Berwisata Indonesia tahun 2024. 

Ite Begawe Fest telah menjadi platform mempromosikan produk-produk unggulan Indonesia, serta memperkuat kemitraan pelaku industri, pemerintah dan seluruh masyarakat.

“Dengan dipilihnya NTB sebagai tuan rumah, diharapkan dapat membuka peluang baru bagi pengembangan industri kreatif dan manufaktur di daerah, serta menciptakan daya saing di pasar domestik dan internasional,” imbuhnya.

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Ir. Reni Yanita, M.Si dalam sambutanya mengucapkan terima kasih kepada Provinsi NTB, atas kolaborasi dan dukungan yang terus dilakukan, sehingga pembinaan ke sektor industri dapat berjalan dengan baik. 

BACA JUGA : PMI NTB Diimbau Agar Ikut Mengantisipasi Bencana

Dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Bangga Berwisata Indonesia tahun 2024 ini, telah dilakukan pembinaan dan pendampingan kepada 30 IKM Provinsi NTB, yang akan mempromosikan berbagai produk-produk unggulan yang telah dibuat. 

“Tentu saja kami mengajak kepada seluruh bapak-ibu untuk ikut meramaikan stand, membeli berbagai macam produk lokal unggulan, dari seluruh IKM NTB,” tuturnya. 

Satu dari 30 IKM yaitu iwani.id merupakan IKM yang masuk dalam kategori produk skincare, telah masuk ke daftar tiga besar IKM terbaik Anugerah Bangga Buatan Indonesia Award untuk kategori kecantikan dan kebugaran. 

“Ayo kita beri dukungan untuk seluruh IKM dengan memberikan voting melalui website anugerah.banggabuatanindonesia.co.id sehingga kita harapkan dapat meraih penghargaan bangga buatan Indonesia,” ungkapnya. 

BACA JUGA : Hari Ibu ke 96, TP PKK NTB Bakti Sosial ke Panti Asuhan

Acara pembukaan Ite Begawe Fest 2024berlangsung meriah, dengan menghadirkan hiburan yang diisi putra-putri SMA di NTB. 

berbagai lomba juga telah terselenggara seperti Lomba Rias Pengantin Sasambo, Lomba Menu Makan Bergizi, Lomba Menggambar dan Mewarnai dan Lomba Video dari BPPD NTB. she/dyd

 




Perguruan Tinggi : From Passengers To Be Drivers

Di berbagai perguruan tinggi tanpa disadari yang terjadi justru pembentukan manusia-manusia ‘passenger’

Perguruan tinggi harus menciptakan manusia-manusia berkarakter driver yang berkompetensi, namun juga cekatan, gesit, berinisiatif, dan kreatif
Catatan Manajemen ” Agus K. Saputra

lombokjournal.com ~ Perguruan tinggi atau universitas memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Sebagai lembaga pendidikan tinggi, perguruan tinggi bertanggung jawab menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. 

Selain itu, perguruan tinggi juga berperan sebagai pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang berkontribusi pada kemajuan masyarakat.

BACA JUGA : Cerita Rakyat Sebagai Sumber Inspirasi Puisi

Diskusi hangat pun muncul terkait luaran perguruan tinggi. Kubu yang satu beranggapan bahwa perguruan tinggi seharusnya menciptakan calon-calon peneliti. Di kubu lain beranggapan bahwa seharusnya menciptakan mahasiswa yang siap kerja.

Catatan berikutnya akan mengedepankan tentang visi perguruan tinggi. Utamanya dalam menciptakan mahasiswa yang siap kerja sebagaimana “diinginkan” dunia usaha. Sumber catatan ini berasal dari buku Rhenald Kasali berjudul “Self Driving” (2014, hal xi-xiii). 

Saya masih ingat di salah satu gedung, kolega saya mengajak kami merumuskan visi-visi universitas. Pada gilirannya, saya menjelaskan perbedaan antara driver dengan passenger untuk menjelaskan “seperti inilah rata-rata mahasiswa Indonesia” dan “seperti inilah yang ingin kita bangun”.

Maksud saya, dunia usaha menghendaki manusia-manusia berkarakter driver yang berkompetensi, namun juga cekatan, gesit, berinisiatif, dan kreatif. Namun, di berbagai perguruan tinggi tanpa disadari yang terjadi justru pembentukan manusia-manusia passenger. 

Kaum muda cenderung pandai, namun outputnya adalah manusia-manusia penumpang yang sering saya temui di dalam angkot atau bus kota. Fokusnya adalah buku teks, yaitu memindahkan pengetahuan dari buku teks ke kertas ujian. Jadi pintar itu adalah pintar kertas, dan sarjananya sangat mungkin menjadi sarjana kertas.

Ditambah dengan model pendidikan dasar yang membiasakan siswa menghafal sambil melipat tangan dan duduk manis di bangkunya, maka terbentuklah generasi pasif yang mengakibatkan mereka kalah dengan anak-anak muda yang tak bersekolah tinggi namun memilih merantau ke luar negeri menjadi buruh migran (TKI).

BACA JUGA : Downshifting atau Mengurangi Tingkat Konsumsi

 Anak-anak sekolah terisolasi dari lingkungannya yang dinamis. Sedangkan para TKI yang tak sekolah tinggi dipaksa lingkungan berpikir kritis menghadapi dunia baru yang sangat menuntut. Mereka melatih kegesitan, belajar dari kehidupan.

Akibat pendidikan yang demikian, kita melihat fenomena passenger yang sangat menonjol dalam kalangan terdidik. Lalu saat menjalani peran sebagai eksekutif muda, mereka menjalani kehidupan rutin sehingga dikendalikan oleh autopilot-nya yang terprogram rapi, cenderung menghindari risiko.

 Bahkan di bangku kehidupannya, mereka boleh mengantuk atau tertidur. Sementara bagi seorang manusia driver, jangankan tertidur, mengantuk saja tidak boleh.

Dari dialog itulah kemudian muncul visi universitas, yang kalimat akhirnya menjadi begini: “Creating graduates from ‘passengers’ to ‘drivers’ in their lives, organization, and new ventures”.

“I love that idea,” ujar salah satu utusan kampus Amerika itu. Untuk itulah visi-misi kami dihubungkan dengan pemikiran itu.

Saya jadi teringat dengan pidato saya di depan para wisudawan di University Pierre Mendez, Grenoble Prancis (28 Juni 2012) yang juga saya beri judul “Be A Driver”. Entah mengapa, setelah itu puluhan mahasiswa dari Tiongkok dan India berebutan foto dengan saya.

Saya menduga, tiba-tiba saja mereka tersentuh dari lamunan bahwa selama ini mereka dipersiapkan menjadi driver untuk memajukan perekonomian bangsanya.

 Bayangkan, tanpa diberi ruang untuk komplain, “bar” (atau target) mereka terus dinaikkan oleh atasan dan perusahaan mereka, sehingga tak ada waktu bagi mereka untuk duduk diam. Ibaratnya, kalau tak berenang, napas mereka ada di dalam air.

Mereka dipaksa berenang, mengayuh, dan berlari cepat. Persis seperti ucapan mendiang Syekh Mohammad Al-Mahtum yang meletakkan dasar-dasar perubahan di Dubai. “Kita ini seperti rusa di padang sabana yang dikelilingi harimau-harimau yang siap memangsa. Kalau tidak bisa lari lebih kencang, maka kita akan menjadi mangsa mereka.”

Tetapi mengubah mentalitas memang bukan perkara mudah. Namun, bukankah pendidikan diberikan untuk mengubah manusia? 

Maksud saya untuk menghidupkan simpul-simpul berpikir mereka agar kelak mampu berpikir dan mengeksplorasi ilmu pengetahuan secara mandiri. Dan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari perguruan tinggi  hanya akan hidup kalau ditanam dalam jiwa-jiwa yang siap menghadapi tantangan.

Pertanyaannya, bagaimana melatihnya? Sudah tepatkah cara-cara yang dilakukan pusat-pusat pelatihan dan learning center yang dikelola perusahaan-perusahaan nasional? Apakah dengan memberikan ilmu berupa pengetahuan manajerial mereka otomatis akan mendapatkan kompetensi?

BACA JUGA : Alat Peraga Kampanye Dibersihkan Jelang Pilkada

 Memperbarui cara berpikir, melatih kembali SDM, membersihkannya dari benang-benang kusut, ini tentu tantangan besar bagi Indonesia yang kita cintai. Sebab ketika kita gagal mengemudikan “kendaraan” yang kita sebut sebagai “self” itu, bukan cuma satu dua orang akan menjadi beban bagi lainnya. Melainkan, pudarlah keunggulan daya saing bangsa ini.

Ketika negeri ini memanggil, maka sesungguhnya tak ada seorang pun yang boleh menolaknya. Kendati demikian, Indonesia membutuhkan figur-figur yang bukan cuma pandai di atas kertas, tetapi juga gesit, dan cepat bertindak. ***

#AKUAIR-Perumnas Ampenan, 25-11-2024

 

 

 




Downshifting atau Mengurangi Tingkat Konsumsi

Jadi downshifting adalah mengurangi tingkat konsumsi, meliputi jumlah (kuantitas atau frekwensi), kualitas (kandungan fisik, fungsi, kelengkapan, fitur), atau harga (lebih murah) 

 

DOWNSHIFTING : Saat krisis datang, segala sesuatu berubah, demikian juga dengan pasar, perilaku pembeli, daya beli, pola hubungan, dan sebagainya
Catatam Manajemen : Agus K. Saputra

lombokjournal.com ~ Di negara barat yang perekonomiannya sudah sangat maju, downshifting atau mengurangi tingkat konsumsi semula dilakukan orang bukan karena krisis ekonomi,  dilakukan secara sengaja untuk memperoleh kualitas hidup yang lebih dengan bekerja lebih sedikit. 

Tindakan mengurangi tingkat konsumsi diambil sebagai respon terhadap hidup yang serba hiruk pikuk di saat ekonomi sedang mencapai puncaknya. Perekonomian memang bergerak mengikuti conjunctur seperti huruf S yang bergulung-gulung.

BACA JUGA : Perubahan Radikal Dalam Bisnis

Pada saat mencapai pertumbuhan, semua orang menikmati konsumsi yang lebih besar. Mereka membeli serta mengambil kredit untuk segala hal. Kredit sebenarnya tidak lain dari sebuah bentuk konsumsi hari ini yang dibiayai dari penghasilan hari esok.                                

Mengapa mereka begitu berani mengambil kredit? Benar! Jawabannya adalah karena mereka optimis terhadap hari esok. Pada saat itu, hidup dan perekonomian seakan-akan tidak ada masalah sama sekali.

Perasaan-perasaan masyarakat yang sedang berada di era yang tumbuh (bullish) adalah perasaan berkelimpahan (berlebih), cash mudah didapat, ringan mengeluarkan uang (spending) dan optimis.

Dan begitu perekonomian mencapai puncaknya, hampir semua orang tampak sibuk, mengejar peluang ekonomi yang memberi penghasilan besar. Uang dibutuhkan untuk membiayai konsumsi, mencicil utang, dan membiayai gaya hidup. 

BACA JUGA : Ite Begawe Fest, Ajang Promosi Produk Lokal NTB

Pekerjaan tak ada habisnya dan waktu terasa kurang. 

Tentu saja kesibukan dan tekanan materialisme ini ada biaya-biaya atau pengorbannya. Sebagian orang membayar dengan kehilangan hubungan sosial, penundaan perkawinan dan memiliki keturunan, bahkan perceraian, dan pertengkaran-pertengkaran.

Sekarang Anda tinggal berhitung, mana yang lebih besar untung ruginya. Sebagian orang merasa tidak ada masalah, ia merasakan untungnya masih lebih besar dan ia meneruskan gaya hidup yang workaholic dengan membayar semua konsekuensinya. 

Tetapi, sebagian lagi melakukan sebaliknya yaitu mengurangi tingkat konsumsi. Mereka merasa sia-sia bekerja keras kalau biaya yang dikorbankan lebih besar dari apa yang mereka terima.

“Orang-orang yang saya ceritakan terakhir tadi itulah yang membanting stirnya, memelopori apa yang disebut dengan )mengurangi tingkat konsumsi atau) downshifting,” tulis Rhenald Kasali dalam bukunya Marketing In Crisis (2009: hal. 181-183).

Dalam pengantarnya, Rhenald Kasali menyampaikan ia ingin membantu para pemilik usaha dan professional agar mampu mengambil manfaat dari ancaman krisis. Sebab, saat krisis datang, segala sesuatu berubah, demikian juga dengan pasar, perilaku pembeli, daya beli, pola hubungan, dan sebagainya.

Berbeda dengan pandangan kebanyakan pengamat yang sering menakut-nakuti dunia usaha bahwa krisis menghilangkan daya beli dan pasar, maka ia justru memperlihatkan adanya pasar yang tiba-tiba muncul dari krisis. 

Itulah antara lain yang ia istilahkan sebagai marketing therapy,  yaitu terapi terhadap fungsi pemasaran agar tim pemasaran memiliki keyakinan bukan hanya untuk survive di tengah kompetisi

Tapi juga untuk menemukan dan menciptakan pasar baru sehingga Perusahaan tetap bisa tumbuh bahkan di waktu krisis (hal. ix). 

Dalam krisis, ada tiga hal penting yang mengemuka (hal. 190-191):. 

Pertama, marketing downshifting berpendapat tidak 100 persen konsumen yang menghilang itu benar-benar menghilang.  

BACA JUGA : Gugus Tugas Bisnis dan HAM, Agar Produk NTB Mendunia 

Sebagian besar justru mengalami perpindahan, yaitu shift, ke tempat lain.

Artinya kalau sebelumnya mereka membeli mobil mewah (baru) 4 buah setahun, barang kali sekarang cukup dua saja, dan dua lagi dibelikan mobil SUV atau MPV untuk keluarga. Jadi, dua di antaranya pinda ke segmen yang berbeda. Itu artinya, logika pasar tiba-tiba hilang berbeda dengan pikiran dan kepercayaan umum.

Kedua, pasar yang tiba-tiba muncul itu terjadi karena pergeseran segmen-segmen di atas maupun di bawahnya. Konsumen yang cemas biasanya bukan mengurangi tingkat konsumsi , melainkan, menggeser produk-produk yang segmennya sedikit lebih rendah. 

Sedangkan pengusaha yang menerima tambahan segmen itu bida tiba-tiba menaikkan level konsumsinya pada segemen di atasnya. Jadi, pada masa transisi ini dapat ditemui pasar-pasar baru yang tiba-tiba muncul.

Ketiga, dalam mengepung pasar downshifting, dapat ditempuh cara-cara sebagai berikut:

1.Identifikasi Market Baru 

Identifikasi dengan meneropong perilaku downshifting pada individu-individu dan industri. Perbanyak dialog dengan pasar, dan tambahkanlah alternatif-alternatif baru.

2.Bidik Setingkat di Atas atau di Bawah Segmen Lama

Karena konsumen berpindah, dan mengalami down, bidiklah setingkat di atas segmen Anda, dan berikan pelayanan yang terbaik karena meraka masih merasa sebagai premium.

3.Gunakan Pendekatan-pendekatan Baru

Segmen-segmen baru yang mengalami krisis ekonomi itu dijangkau bukan dengan media-media konvensional. Oleh karena itu, Anda harus belajar membidik mereka di dunia maya dan dunia yang mobile. Pastikan Anda tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka.

4.Relaksasi Constraint

Selalu ciptakan ruang untuk membuat konsumen lebih merasa relax dengan aturan-aturan yang baku. Ciptakan rasa percaya dan rasa aman.

5.Tetap Berpromosi

Promosi di masa-masa sulit tetap diperlukan, namun pendekatannya harus diubah untuk menimbulkan simpati dan kepercayaan.

6.Kesan Efisien

Yang dikehendaki konsumen pada masa krisis adalah efisien, bukan gengsi dan bukan pula kemasan yang berlebih. Selalu carikan upaya-upaya baru yang mengesankan Anda peduli terhadap efisiensi.

7.Empati pada Downshifter

BACA JUGA : Monitoring dan Evaluasi, Hal Penting dalam Mengelola Bisnis

Orang yang mengurangi tingkat konsumsi atau downshifting adalah orang yang punya pilihan, mereka memilih keluarga, keseimbangan, aktualisasi diri, dan gaya hidup yang lebih sehat. Jadi, ciptakanlah hubungan yang membuat Anda diterima di pasar yang tiba-tiba muncul ini. ***

#AKUAIR-Perumnas Ampenan, 18-11-2024