Pesan Sekda NTB, rapat ini memperkuat kolaborasi dan sinergi antara DPMPTSP dan Bappenda

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sekertaris Daerah NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. menginginkan pertemuan antara Bappenda dan DPMPTSP menjadi ujung tombak bagaimana meningkatkan pendapatan daerah seoptimal mungkin. 

Untukkepentingan mengawal penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Sekda berharap, pertemuan ini memperkuat kolaborasi dan sinergi antara DPMPTSP dan Bappenda, karenanya harus terjadi hubungan yang sedemikian harmonis.

BACA JUGA: Lomba Desa dan Kelurahan, Sarana Monev Program 

“Dalam mengoptimalkan pendapatan daerah terlebih pada pendapatan asli daerah, pajak dan retribusi daerah dapat kita raih seoptimal mungkin,” ungkap Lalu Gita. 

Hal itu dikatakannya pada Rapat Asistensi Penyesuaian Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bertempat di hotel Lombok Raya (14/07/22).

Selain itu, Sekda mengajak kepada seluruh peserta yang berasal dari wilayah Indonesia bagian timur ini untuk menikmati keindahan NTB.

“Atas nama pemerintah mengucapkan selamat datang di NTB, silahkan menikmati keindahan NTB sebagai daerah pariwisata memiliki berbagai macam kuliner dan keindahan alam lainnya,” imbuhnya.

Diharapkan pada pertemuan dan diskusi sebagai tahap penyempurnaan pada rapat asistensi penyesuaian Perda Pajak dan Retribusi Daerah, menghasilkan langkah strategis dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.

“Mudah-mudahan jajaran DPMPTSP dapat konsolidasi melakukan evaluasi atas berbagai regulasi yang belum optimal dilakukan untuk bisa bergairah kembali investasi di daerah kita masing-masing,” tandas Miq Gita sapaan akrab Sekda. 

Sementara itu Panitia Penyelenggara Kasubdit Wilayah V Direktorat Pendapatan Daerah Budi Renaldi mengatakan, kegiatan ini merupakan hal yang penting dan strategis.

BACA JUGA: Pesan Bunda Niken untuk Pengurus  APJI NTB

Disebutkan Renaldi, tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman bagi pemerintah daerah dalam melakukan berbagai persiapan. 

Sehingga kedepannya diharapkan mampu memberikan dampak positif pada peningkatan pendapatan asli daerah.***

APJI NTB mendapat pesan dari Bunda Niken, agar terus meningkatakan kapasitas UMKM

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pengurus dan anggota  Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) Provinsi NTB diminta , Berikut Ini 

terus meningkatakan kapasitas para UMKM, agar dapat berkembang. 

BACA JUGA: Lomba Desa dan Kelurahan, Cara Monev Program  

Pesan ini penting diperhatikan, mengingat akan banyak perhelatan Internasional akan hadir di NTB.

Ketua Dewan Pembina APJI NTB, Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah menyampaikan pesan itu saat pelatikan dan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) Provinsi NTB di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Kamis (14/07).

“Kita di NTB masih perlu peningkatan kapasitas para UMKM kita, sebagian besar usahanya adalah kuliner, kebersamaan APJI diharapkan mampu membantu para UMKM,” tegas Bunda Niken.

Selain itu, sinergitas bagi para pengurus maupun anggota agar dapat ditingkatkan sehingga tujuan organisasi dapat diraih bersama.

“Sinergi dalam hal ini, para pengurus dapat menyatukan potensi potensi yang ada pada pengurus, kita tidak mungkin sukses apabila kita berjalan sendiri – sendiri,” ungkapnya.

 Pesan selanjutnya adalah berkolaborasi dengan berbagai stakeholder sehingga memberikan kesempatan bagi APJI untuk terus berkembang.

“Tidak mungkin kita membangun sendirian tetapi harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, semua mensuport dengan penuh semua upaya upaya kita, Insyaallah APJI siap berkolaborasi dengan siapapun,”: ucapnya.

BACA JUGA: Bunda Niken Himbau UMKM Lokal Terus Berinovasi

Dan pesan yang terakhir adalah ketika APJI, adanya etika sebuah organisasi menjadikan organisasi tersebut semakin bertambah pemahamannya, pengetahunnya dan lain sebagainya.

“Semoga organisasi berjalan dengan lancar, dan terasa manfaatnya oleh seluruh anggota,” katanya. ***

Saat Bincang StartUp BRIDA NTB, Bunda Niken menekankan pentingnya inovasi di era pesatnya digitalisasi 

LOBAR.lombokjournal.com ~  Para pengusaha usaha kecil menengah dihimbau agar terus berinovasi dan berkreasi dalam menjalankan usahanya. 

Imbauan itu disampaikan oleh narasumber Hj.Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah dalam acara “Bincang Startup Bareng Bu Niken Zulkieflimasyah” bersama Komunitas Startup Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA) NTB di Lombok Barat, Rabu (12/07/22). 

BACA JUGA: Wagub NTB Lepas Liarkan Tukik di Pantai Mapak Indah

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) sekaligus Ketua TP PKK Provinsi NTB yang akrab disapa Bunda Niken itu memaparkan pentingnya inovasi untuk bisa bertahan seiring pesatnya era digital saat ini. 

Dengan terus berinovasi dan berkreasi Bunda Niken berharap dapat memberikan banyak opsi kepada para pembeli. Sehingga nantinya usaha bergerak maju lebih cepat.

“Kuncinya adalah inovasi dan kreasi agar bisa bertahan. Dengan terus berinovasi, Bunda Niken berharap UKM lokal bisa meraih kesuksesan dan bisa melebarkan sayap di kancah Nasional hingga Internasional,” tuturnya pada Talkshow yang mengangkat tema Temu Bisnis Geliat StartUp Menuju NTB Gemilang itu. 

Tak hanya Bunda Niken, Bincang StartUp tersebut juga dihadiri oleh Kepala BRIDA NTB, H Wirawan Ahmad serta Aisyah Odist Founder Bank Sampah NTB sebagai narasumber lainnya. 

BACA JUGA: Lomba Desa dan Kelurahan Dorong Kelola Potensi Desa

Setelah mengisi acara tersebut, Bunda Niken melanjutkan kunjungannya ke Bank Sampah NTB di lingkungan Banjar Selaparang, Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. ***

Gubernur NTB berharap warga lokal benar benar siap menjadi bagian dari investasi

LOBAR.lombokjournal.com ~ Kehadiran investasi di Nusa Tenggara Barat harus didukung  sepenuhnya, namun investor tak boleh mengabaikan warga lokal. 

Hal itu dikatakan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah saat ground breaking hotel The Apurva Kempinsky di Pantai Mekaki, Sekotong, Lombok Barat, Rabu (13/07/22). 

“Agar pada saatnya nanti warga lokal benar benar siap menjadi bagian dari investasi tidak hanya menjadi pekerja rendah”, tegas Gubernur Zul 

BACA JUGA: Standarisasi Jajanan Anak Sekolah, Perlu Monitoring

Apalagi, beberapa investor sebelumnya yang hadir di Pantai Mekaki belum ada yang berhasil membangun fasilitas hotel. 

Gubernur berharap, semua pihak terkait membantu kesulitan investasi sejak dari perizinan hingga operasional. 

Dan membuka peluang kerja maupun ekonomi yang mendukung pariwisata. 

Diusulkan, agar SMK Pariwisata dapat hadir di Lombok Barat agar sumberdaya manusia dapat bersaing dengan kebutuhan investasi. 

Mendatangkan manfaat

Bupati Lombok Barat, H Fauzan Halid mengatakan, sebagai upaya mendukung pariwisata khususnya Sekotong, Pemerintah Kabupaten berharap investasi yang dilakukan benar benar mendatangkan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat. 

“Pantai Mekaki punya potensi luarbiasa. Di sebelahnya ada Bangko Bangko yang dikenal menjadi spot surfing dunia,” kata Fauzan. 

Pemkab Lobar telah merencanakan agar kualifikasi World Surfing League tahun ini bisa dilakukan disana. 

Perwakilan Direksi Apurva Kempinsky, Hendra Sriyanto menjelaskan, hotel yang akan dikerjakan selama tiga tahun ini berdiri di atas lahan seluas 12 Ha berarsitektur rumah adat Sasak. 

Selain fasilitas umum hotel, Apurva Kempinsky akan membangun ballroom seluas 4000 meter persegi, hotel tower dan komplek villa dengan 5000 kamar. 

BACA JUGA:  Wagub NTB Terima Audensi Perempuan Adat Sasak

Adapula birdview mengingat kawasan ini adalah lalu lintas migrasi burung. 

Hadir pula dalam acara groundbreaking, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala DPMPTSP, Asisten I dan para Kepala OPD Pemkab  Lobar serta Ketua DPRD Lombok Barat. ***

Gubernur NTB minta revisi HPP yang sebelumnya Rp 3.150 (berdasarkan Permendag Nomor 7 tahun 2020) menjadi Rp. 4.400

MATARAM.lombokjournal.com ~  Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah melayangkan surat Permintaan Revisi atas Harga Acuan Pembelian (HAP) di Tingkat Petani atau yang biasa disebut Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Kepala Badan Pangan Nasional (BAPANAS) RI.

Surat bernomor 521/230/SEK-DKP tertanggal 8 Juli 2022 itu merupakan intervensi Gubernur NTB atas harga jagung di NTB. Sebelumnya meminta dukungan Fasilitasi/Subsidi ongkos angkutan untuk patani kecil. 

“Kita telah meminta revisi HPP yang sebelumnya Rp 3.150 (berdasarkan Permendag Nomor 7 tahun 2020) menjadi Rp. 4.400. Angka itu berdasarkan kajian dan analisa berbagai pihak seperti Distanbun, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, BPTP, Akademis/Praktisi, Bulog NTB. Termasuk dari hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan melibatkan stakeholder terkait,” ujar Gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini, Senin (11/07/22)

Biaya produksi petani telah naik cukup tinggi. Sehingga HPP Rp. 3.150 sudah tidak relevan. Dan ideal jika dinaikan pada angka Rp. 4.400. 

BACA JUGA: PIRN XX, Jangan Hanya Berkompetisi, Carilah Sahabat

Hal itu disebabkan adanya kenaikan pada komponen biaya produksi jagung. Baik pada biaya jasa maupun biaya kebutuhan lainnya seperti obat-obatan dan pupuk. 

Selain bersurat resmi, Bang Zul juga akan melakukan pendekatan dan lobi langsung kepada Kepala BAPANAS RI, agar permintaan revisi HPP komoditi jagung tersebut dapat disetujui dalam waktu dekat. 

Bang Zul optimis BAPANAS RI akan mengatensi hal tersebut. Meski Pihaknya tidak menampik adanya kemungkinan perubahan persetujuan di angka, mengingat revisi tersebut juga harus mempertimbangkan aspek lainnya. 

“Selain permintaan Revisi HPP. Kami juga telah mengusulkan subsisdi/fasilitasi biaya angkutan jagung dari lokasi sawah ke Jalan raya/Gudang yang saat ini tengah dilakukan pendataan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB dengan berkoordinasi dengan Dinas terkait di Kabupaten/Kota di NTB,” kata Bang Zul.

Ia mengaku terus mendorong pihak Pengusaha baik BUMN (Bulog) maupun swasta, untuk mekakukan pengambilan secara langsung, Bisnis to Bisnis (B2B). Dengan tujuan menyerap jagung di Provinsi NTB yang saat ini berdasarkan data masih ada stock sekitar 300.000.

“Kita akan dorong terus Bulog dan perusahaan Pakan Ternak dari berbagai daerah untuk melakukan penyerapan Jagung di NTB. Hal itu untuk meningkatkan permintaan jagung. Sehingga, dengan banyaknya pembeli, diharapkan harga jagung akan dapat stabil,” terang Doktor Ekonomi Industri ini

Sementara untuk opsi ekspor jagung, Bang Zul masih terus berkoordinasi dengan pihak terkait. Mengingat adanya larangan dari Pemerintah Pusat untuk Ekspor, dalam rangka menjaga kepastian ketersediaan pangan Nasional.

BACA JUGA: Gubernur NTB Bertemu Konsultan Konstruksi Lokal

“Namun, jika pendataan realtime yang sedang kita lakukan telah selesai. Dan ternyata memang jagung kita over stock untuk kebutuhan nasional. Maka itu akan menjadi dasar kita mengusulkan ke Pemerintah Pusat untuk buka opsi ekspor. Intinya, kami akan melakukan berbagai upaya agar harga jagung di NTB stabil. Do’a kan agar semua dimudahkan ya!” tandas mantan Anggota DPR RI tiga periode ini. ***

Taufik Hidayat anggota Kelompok Tani “Berkah Bersama”, Panen Tomat Pada Luasan 8 Are, Raup Omset 50 Juta

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bertani di lahan tegalan memiliki prospek menjanjikan bila dilakukan dengan tekun dan kerja keras, sebagaimana yang dilakukan petani tomat ” Berkah Bersama” Dusun Lendang Galuh, Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

Salah seorang petani Taufik Hidayat, bisa menghasilkan uang puluhan juta rupiah sekali musim bertanam tomat pada luasan 8 are.  

Dia menjelaskan, tanaman tomat masuk dalam jenis tanaman jangka pendek yang usianya hanya bisa mencapai tiga hingga 4 bulan pasca tanam. 

BACA JUGA: UPTD Dinas Pertanian Tanjung Lakukan Operasi Pasar

Menurut dia, dalam satu kali musim, Ia bisa panen 20 kali dan setiap satu kali panen meraup omset Rp 2.500.000. 

Pemeliharaan tanaman tomat juga tidak terlalu membutuhkan perawatan serius hanya memerlukan pengolahan tanah dan pemupukan serta pemberian pestisida dalam dosis yang diperlukan, agar tanaman tomat bisa menghasilkan buah banyak.

Dia mengaku setiap kali musim tanam untuk satu kilogram bibit bisa medatangkan keuntungan antara Rp 50 juta hingga Rp  60 juta  bila harga tomat sedang tinggi seperti sekarang ini, tuturnya.

Selain tanaman tomat, Taufik juga menanam cabe yang tak kalah hasilnya mencapai 3 ton sekali tanam pada areal 28 are. 

Lahan tegalan non produktif menjadi produktif setelah dikelola oleh Kelompok “Berkah Bersama” dengan luasan sekitar sekitar satu hektar tujuh belas are.

BACA JUGA: KLU Dapat Kuota Vaksin 900 PMK Ternak Sapi

Kini tanaman tomat yang ditanam sudah bervariasi, ada yang sedang di panen dan baru tanam berkisar 1 bulan. 

Tanaman tomat itu ditanam berbanjar rapi dengan jarak tanam antara 20 x 75 cm. Peda setiap batang ditancapkan batang bambu setinggi dua meter tempat mengikat batang tomat agar tumbuh lurus keatas.

Bersebelahan dengan tanaman cabe yang baru mulai berbuah lebat. Diperkirakan harga cabe cukup tinggi, sehingga di prediksi sangat menjanjikan jika menghitung musim tanamnya, kata Taufik. ***

PERKINDO NTB Apresisasi Pergub NTB Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi, Gubernur NTB: itu dedikasi untuk konsultan lokal NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Ditetapkannya Pergub NTB No. 20 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi di NTB merupakan Pergub pertama di seluruh Indonesia yang menyoroti tentang jasa konstruksi. 

Hal tersebut merupakan upaya dalam melindungi dan menjaga pelaku usaha jasa konstruksi di NTB. Sehingga mampu berkiprah dan mengambil peran dalam masifnya kompetisi pelaku usaha yang datang dari luar NTB.

BACA JUGA: NTB Peringkat 9 Nasiobal pada Ajang Pesonas 2022 di Semarang

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, pada saat pertemuan dengan Persatuan Konsultan Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Bara (PERKINDO NTB) di ruang kerja Gubernur NTB di Mataram, Senin (11/07/22).

“Pergub tersebut merupakan dedikasi kami untuk memajukan dan mensejahterahkan konsultan kontruksi lokal di NTB,” ucapnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua PERKINDO NTB, Haryo B. Wicaksono, mengapresiasi langkah Pemprov NTB yang telah menetapkan Pergub NTB No. 20 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi di NTB.

“Kami sangat apresiasi pergub tersebut pak Gubernur, bahkan teman-teman PERKINDO di daerah lain, meminta agar dapat dicontoh di daerahnya masing-masing,” ungkapnya.

Persatuan Konsultan Indonesia (PERKINDO) merupakan suatu wadah bagi konsultan konstruksi dan non kontruksi yang anggotanya menginginkan nilai tambah sehingga memiliki keahlian dalam bidang ke-profesiannya. 

PERKINDO NTB sendiri telah ada sejak tahun 2008 dan telah memiliki koordinator di seluruh kabupaten/kota di NTB. ***

BACA JUGA: PON XXII, NTB dan NTT Calon Tuan Rumah Bersama

Setelah ada penambahan jatah kuota vaksin untuk KLU, DKP3 melakukan peluncuran penyuntikan vaksin PMK

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Peluncuran penyuntikan vaksin PMK untuk ternak sapi berlangsung di Dusun Kelui Desa Malaka Kecamatan Pamenang, Jum’at (08/07/22).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Lombok Utara, Tresna Hadi, didamping Kabid Peternakan, dr.Sarudi, mengawasi langsung di Dusun Kelui Rt 2. 

Kegiatan ini sebagai tindak lanjut kegiatan vaksin sebelumnya di tempat tempat berbeda, di seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Lombok Utara. 

Tim terdiri dari Dinas DKP3 KLU, Kepolisian, dan anggota TNI yang bertugas di wilayah Kabupaten Lombok Utara, di sela-sela peluncuran penyuntikan vaksin, juga menyempatkan meninjau kandang sapi milik warga setempat.

Selain itu, memberikan saran agar tetap menjaga kebersihan sesuai standar kesehatan PMK.

BACA JUGA: Turnamen Bulu Tangkis Bupati Cup I, Resmi Ditutup

Tresna Hadi mengatakan, untuk Kabupaten Lombok Utara mendapatkan jatah kuota vaksin 900 dosis, yang sebelumnya hanya 600 dosis. 

Menurutnya, KLU populasi sapinya cukup besar dan dokternya bersama petugas yang lain juga siap,  jadi jatah vaksin sitambah 300 lagi dari 600 jatah sebelumnya. 

“Kami berterima kasih kepada Pak Bupati atas antisipasi dalam Wabah PMK ini. Kepada masyarakat dihimbau, jika hendak menjual hewan ternak untuk dilihat kondisinya terlebih dahulu. Gejalanya ada tidak, jika ada bisa dilaporkan supaya lebih aman,” tutur Tresna Hadi.

Tresna Hadi juga berharap, jika ada kematian ternak sapi akibat PMK, masyarakat dihimbau agar tidak langsung mengubur atau membuangnya. 

Karena tentu ada tata caranya dalam mengubur hewan, sarannya.

Tresna Hadi menjelaskan, vaksin yang diterima langsung akan disalurkan ke desa desa yang rawan PMK. 

“Petugas kita siap, para dokter hewan juga siap dan diharapkan kepada masyarakat yang menjumpai gejala PMK langsung laporan ke Dinas terkait. Kebersihan kandang harus dijaga, dan penyemprotan desinfektan harus dilakukan secara berkala,” katanya.

Menurutnya, pemberian vaksinasi PMK adalah hal baik bagi ternaknya. Sebab, peternak tidak lagi diliputi kekhawatiran ternaknya akan terkena PMK.

“Kita resah dan waspada sebelumnya, namun dengan adanya vaksin ini tentu membuat lega kami sebagai peternak,” ucapnya.

BACA JUGA: BPBD KLU “Pentingnya Perencanaan Partisipatif Kebencanaan”

Tresna Hadi menceritakan, selaku Kepala Dinas DKP3 KLU, pihaknya juga berupaya perintahkan seluruh petugas untuk segera perawatan ternak, seperti menyemprot desinfektan ke kandang. 

Bahkan, ia juga menyarankan membuat ramuan sendiri untuk diberikan pada ternak masing masing, tuturnya pada wartawan media ini.

“Upaya apa pun kita lakukan agar ternak bisa sembuh, kami buat ramuan sendiri dari campuran buah mengkudu, daun binahong, daun ketela, daun jarak dan lain lain. Dan Alhamdulillah berhasil, ternak bisa sembuh,” imbuhnya.

Sampai Jum’at (08/07) ini ternak yang sudah di vaksin sejumlah 200 ekor. 

Sementara untuk Kecamatan Kayangan masih dalam proses dan akan di sampaikan dalam berita selanjutnya. ***

Buka Rakerwil DPW APKLI NTB, Gubernur NTB inginkan alternatif bagi PKL

LOBAR.lombokjournal.com ~ Melaksanakan aturan Pemerintah untuk menjaga keindahan kota, perlu ada  alternatif solusi terbaik bagi Pedagang Kaki Lima (PKL). 

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengatakan itu saat memberikan sambutan pada Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DPW APKLI, di Hotel Jayakarta Lombok Barat, Rabu (06/07/22).

BACA JUGA: NTB Kembangkan Paket Wisata, Manfaatkan Event Internasional

Bang Zul sapaan akrab Gubernur mengakui, yang berkuasa memegang jabatan bukan pada posisi yang sederhana. 

Dicontohkan, di Tanah Abang susah kendaraan bisa jalan karena PKL itu melampaui batas normal, bahu jalan yang digunakan untuk jualan. 

Maka yang berkuasa dengan aturan tetap punya nurani mempertimbangkan teman-teman yang melakoni peran sebagai PKL. 

“Mudah-mudahan, Rakorwil kali ini bisa memberikan suatu alternatif solusi. Ke depannya PKL bisa dibantu, diarahkan, dan dibina sehingga menjadi tuan rumah ditanahnya sendiri,” kata Bang Zul.

Sementara itu, Ketua DPW Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Abdul Majid menhatakan terus bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB untuk bersinergi.

“Mudah-mudahan dalam Rakorwil DPW APKLI bisa memberikan solusi terbaik sehingga perlu melakukan pemberdayaan terhadap PKL untuk dibina dan diarahkan,” katanya.

Mengingat dari waktu ke waktu, kata Majid  para PKL terus menjamur dimana-mana. 

BACA JUGA: MTQ ke XXIX 2022 Provinsi, Kabupaten Bima Juara Umum

Karena itu merupakan pintu rezeki sebagai satu-satunya sumber pencaharian bagi mereka untuk menghidupi keluarganya. 

Selanjutnya, Gubernur Bang Zul didampingi Ketua DPW APKLI NTB untuk memberikan santunan anak yatim-piatu secara simbolis. ***

Sambil memaparkan kondisi ekonomi global dan domestik, Bank Indonesia NTB jelaskan program sistem pembayaran Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pimpinan Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTB melakukan pemaparan pada Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, terkait kondisi ekonomi global dan domestik, termasuk menyampaikan beberapa program dari BI untuk masyarakat.

Salah satu program Bank Indonesia yang menarik perhatian Wagub yaitu, Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS).

BACA JUGA: Gubernur NTB Tegaskan Pentingnya Pengendalian Inflasi

QRIS sendiri dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.

Pemaparan itu direspon sangat baik oleh Wagub Ummi Rohmi, sapaan akrabnya saat menerima audiensi dari Kepala Perwakilan NTB Bank Indonesia di ruang kerjanya, Selasa (05/07/22).

“Bagus itu, jadi semua transaksi bisa lebih gampang. Kita pasti support lah ya,” kata Wagub antusias.

Merchant hanya perlu membuka rekening atau akun pada salah satu penyelenggara QRIS yang sudah berizin dari BI. 

Selanjutnya, merchant sudah dapat menerima pembayaran dari masyarakat menggunakan QR dari aplikasi manapun penyelenggaranya. 

Kepala Perwakilan NTB Bank Indonesia, Heru Saptaji juga menyatakan, dengan menggunakan QRIS seluruh proses transaksi yang terjadi antara pelanggan dan penjual akan jauh lebih mudah, cepat dan aman.

BACA JUGA: Revitalisasi Posyandu Dapat Dukungan Pusat

“Jadi masyarakat sekarang tidak perlu repot-repot lagi bawa uang tunai, cukup pakai QRIS dan tentunya lebih secure karena menggunakan kode,” jelas Heri.

Turut mendampingi Wagub pada audiensi tersebut yaitu, Kepala Bappeda Provinsi NTB dan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB.***