Dalam Rakor percepatan penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) hewan ternak, Wagub NTB mengungkapkan, seluruh stakeholder bersinergi menghadapi PMK 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) hewan ternak di NTB berjalan baik. 

Seluruh stakeholder terkait bersinergi dan terus bergerak menghadapi PMK dengan tenang. Bahkan, Idul Adha bisa dilewati dengan lancar. 

BACA JUGA: Sebaran Kasus PMK di NTB Trendnya Menurun

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang digelar di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB Kamis, (21/07/22). 

Dalam Rakor tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto.

Penanganan PMK di NTB berjalan baik, karena Pemprov NTB banyak belajar dari penangan kasus Pandemi Covid-19 yang terjadi sebelumnya. Sehingga, treatment penanganannya bisa lebih cepat dan tepat. 

“Banyak hal yang bisa kita adopsi dari pandemi dalam mengatasi PMK,” tutur Ummi Rohmi.

Ke depan, diharapkan proses penanganannya berjalan baik. Sehingga NTB, khususnya pulau Lombok yang berstatus Wabah PMK, terbebas dari penyakit tersebut. 

Hingga kini tercatat, dari populasi hewan rentan PMK (sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi) sebanyak 950.551 ekor di NTB. 

Jumlah kasus, 83.387 ekor, sakit 13.392 ekor, sembuh 69.580 ekor, potong bersyarat 221 ekor dan mati 194 ekor. 

BACA JUGA: Wagub NTB Lepas Dua Wakil Paskibraka Nasional 2022

Sementara untuk vaksinasi gelombang 1 sejumlah 2.400 dosis, vaksin Gelombang 2 sejumlah 2.600 dosis, vaksin Gelombang 3 sejumlah 35.000 dosis. 

Total alokasi 40.000 dosis. Jenis vaksin Aftopor. Suntikan 4.880 dosis. Sisa 35.120 dosis. Kebutuhan 418.721 dosis (sapi dan kerbau). ***

Dengan penanganan yang masif dan baik, sebaran kasus PMK dapat teratasi dan trendnya menurun

MATARAM.lombokjournal.com ~ Jumlah kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak sapi, kerbau dan kambing di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) trennya semakin menurun, seiring dengan penanganan yang masif dan baik.

“Penanganan wabah PMK pada ternak yang merata terjadi di lima kabupaten dan kota di Pulau Lombok, kini mulai dapat teratasi dan trendnya turun,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi,M.Si.

Sekda mengungkapkan itu pada rapat membahas perkembangan penanganan PMK yang dipimpin kepala BNPB, Kamis (14/07/22) di Mataram.

Menurutnya, sebaran PMK di NTB, terdiri dari  dua kategori wilayah, yaitu daerah wabah ada 4 Kabupaten, 37 kecamatan dan 424 desa dan kelurahan. 

Sedangkan daerah tertular ada 1 kota, 6 kecamatan dan 19 kelurahan. 

Perkembangan PMK di pulau Lombok, hingga tanggal 13 Juli 2022 berdasarkan data, ada 950.551 ekor populasi hewan rentan PMK yang terdiri dari sapi, kerbau, kambing, domba dan babi. 

Dari angka tersebut, jumlah kasus sebanyak 75.487 ekor, yang sakit sebanyak 14.839 ekor dan sembuh 60.289 ekor. 

Sekda yang juga Selaku Ketua Satgas Penanganan PMK Prov. NTB menjelaskan, setelah dilakukan penanganan dengan pengobatan ternak sakit, isolasi ternak, desinfeksi kandang, dan diberikan vaksin, maka ternak sapi yang terinveksi PMK kesembuhan semakin meningkat.

“Sehingga ternak sapi yang sakit semakin menurun, ini terjadi di semua Kabupaten,” jelas Miq Gite sapaan Sekda.

BACA JUGA: Rapat Asistensi Penyesuaian Perda Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

Serapan vaksin ternak juga telah dilaksanakan di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Namun, kebutuhan vaksin untuk ternak masih kurang, oleh sebab telah dilakukan pengajuan alokasi vaksin yang akan segera dikirim oleh Pemerintah Pusat.

Untuk kebutuhan vaksin yang diterima sebanyak 5.000 Dosis, terdiri dari jenis Vaksin Aftopor dan telah disuntikan sebanyak 4.008 Dosis. 

Sehingga sisanya masih ada 992 Dosis. Kemudian tambahan alokasi vaksin ada 38.000 Dosis. Sedangkan kebutuhan vaksin sebanyak 418.721 Dosis untuk Sapi dan Kerbau.

“Target akhir kami, Provinsi NTB harus bebas PMK,” kata Lalu Gita.

Sementara itu, pihaknya juga akan tetap mempertahankan pulau Sumbawa untuk tetap bebas PMK,

Langkah yang ditempuh seperti menutup masuknya hewan rentan PMK ke pulau Sumbawa, melakukan protokol biosecurity di pintu-pintu masuk (pelabuhan) ke pulau Sumbawa dan mengusulkan vaksinasi di pulau Sumbawa.

“Langkah penanganan PMK, telah kami lakukan, dengan membentuk satgas dan posko, memperketat dan mengawasi lalu lintas ternak, menyediakan dan menyiapkan logistic penunjan seperti antibiotic, melakukan vaksinasi, menyiapkan SDM dilapangan seperti dokter hewan, dan sosialiasi serta edukasi kepadamasyarakat,” ujarnya. 

BACA JUGA: Wagub NTB Lepas Dua Wakil Paskibraka Nasional 2022

Lebih lanjut tambah Miq Gite, bahwa terbentuknya Satgas penanagan wabah PMK di  6 Kabupaten/ kota, termasuk di Kabupaten Sumbawa, menjadi kunci percepatan penanganan kasus PMK pada ternak sapi, kerbau dan kambing di Pulau Lombok, NTB.

“Sehingga,dalam waktu dekat, kepala BNPB berencana akan berkunjung ke NTB untuk meninjau perkembangan penanganan PMK,”ungkap pria yang pernah menjabat Kabag Humas Setda Provinsi NTB ini. ***

Sekda NTB menilai Rakor Tim Pembina Samsat membuatnya antara bersyukur dan penuh harap

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si membuka Rapat Koordinasi Tim Pembina Samsat terkait dengan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka Validasi Data untuk Mendukung Pelaksanaan E-Tilang dan Strategi Pencapaian Target Tahun 2022 di Hotel Lombok Raya, Kamis (14/07/22).

BACA JUGA: Wagub NTB Lepas Dua Wakil Paskibraka Nasional 2022 

Menurutnya, pertemuan ini membuat antara bersyukur dan penuh harap. Bersyukur karena kita bisa memantapkan konsolidasi dan berharap mudah-mudahan kita bisa mengoptimalisasi berbagai potensi pendapatan daerah yang kita miliki. 

“Karena ini sangatlah dibutuhkan oleh kami di dalam mengawal proses  penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di NTB,” jelas Sekda.

Miq Gite, sapaan akrabnya berharap dengan adanya rapat koordinasi tersebut, segala tujuan dan target untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dapat tercapai.

“Mudah-mudahan Rapat ini membawa keberkahan dan mendapati target-target yang telah ditentukan. Dengan mengharap ridho Allah Swt., dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka Rapat Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi NTB 2022 secara resmi dinyatakan dimulai,” kata Sekda. ***

BACA JUGA: Lomba Desa dan Kelurahan sebagai Sarana Monev Program

Pesan Sekda NTB, rapat ini memperkuat kolaborasi dan sinergi antara DPMPTSP dan Bappenda

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sekertaris Daerah NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. menginginkan pertemuan antara Bappenda dan DPMPTSP menjadi ujung tombak bagaimana meningkatkan pendapatan daerah seoptimal mungkin. 

Untukkepentingan mengawal penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Sekda berharap, pertemuan ini memperkuat kolaborasi dan sinergi antara DPMPTSP dan Bappenda, karenanya harus terjadi hubungan yang sedemikian harmonis.

BACA JUGA: Lomba Desa dan Kelurahan, Sarana Monev Program 

“Dalam mengoptimalkan pendapatan daerah terlebih pada pendapatan asli daerah, pajak dan retribusi daerah dapat kita raih seoptimal mungkin,” ungkap Lalu Gita. 

Hal itu dikatakannya pada Rapat Asistensi Penyesuaian Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bertempat di hotel Lombok Raya (14/07/22).

Selain itu, Sekda mengajak kepada seluruh peserta yang berasal dari wilayah Indonesia bagian timur ini untuk menikmati keindahan NTB.

“Atas nama pemerintah mengucapkan selamat datang di NTB, silahkan menikmati keindahan NTB sebagai daerah pariwisata memiliki berbagai macam kuliner dan keindahan alam lainnya,” imbuhnya.

Diharapkan pada pertemuan dan diskusi sebagai tahap penyempurnaan pada rapat asistensi penyesuaian Perda Pajak dan Retribusi Daerah, menghasilkan langkah strategis dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.

“Mudah-mudahan jajaran DPMPTSP dapat konsolidasi melakukan evaluasi atas berbagai regulasi yang belum optimal dilakukan untuk bisa bergairah kembali investasi di daerah kita masing-masing,” tandas Miq Gita sapaan akrab Sekda. 

Sementara itu Panitia Penyelenggara Kasubdit Wilayah V Direktorat Pendapatan Daerah Budi Renaldi mengatakan, kegiatan ini merupakan hal yang penting dan strategis.

BACA JUGA: Pesan Bunda Niken untuk Pengurus  APJI NTB

Disebutkan Renaldi, tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman bagi pemerintah daerah dalam melakukan berbagai persiapan. 

Sehingga kedepannya diharapkan mampu memberikan dampak positif pada peningkatan pendapatan asli daerah.***

APJI NTB mendapat pesan dari Bunda Niken, agar terus meningkatakan kapasitas UMKM

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pengurus dan anggota  Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) Provinsi NTB diminta , Berikut Ini 

terus meningkatakan kapasitas para UMKM, agar dapat berkembang. 

BACA JUGA: Lomba Desa dan Kelurahan, Cara Monev Program  

Pesan ini penting diperhatikan, mengingat akan banyak perhelatan Internasional akan hadir di NTB.

Ketua Dewan Pembina APJI NTB, Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah menyampaikan pesan itu saat pelatikan dan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) Provinsi NTB di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Kamis (14/07).

“Kita di NTB masih perlu peningkatan kapasitas para UMKM kita, sebagian besar usahanya adalah kuliner, kebersamaan APJI diharapkan mampu membantu para UMKM,” tegas Bunda Niken.

Selain itu, sinergitas bagi para pengurus maupun anggota agar dapat ditingkatkan sehingga tujuan organisasi dapat diraih bersama.

“Sinergi dalam hal ini, para pengurus dapat menyatukan potensi potensi yang ada pada pengurus, kita tidak mungkin sukses apabila kita berjalan sendiri – sendiri,” ungkapnya.

 Pesan selanjutnya adalah berkolaborasi dengan berbagai stakeholder sehingga memberikan kesempatan bagi APJI untuk terus berkembang.

“Tidak mungkin kita membangun sendirian tetapi harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, semua mensuport dengan penuh semua upaya upaya kita, Insyaallah APJI siap berkolaborasi dengan siapapun,”: ucapnya.

BACA JUGA: Bunda Niken Himbau UMKM Lokal Terus Berinovasi

Dan pesan yang terakhir adalah ketika APJI, adanya etika sebuah organisasi menjadikan organisasi tersebut semakin bertambah pemahamannya, pengetahunnya dan lain sebagainya.

“Semoga organisasi berjalan dengan lancar, dan terasa manfaatnya oleh seluruh anggota,” katanya. ***

Saat Bincang StartUp BRIDA NTB, Bunda Niken menekankan pentingnya inovasi di era pesatnya digitalisasi 

LOBAR.lombokjournal.com ~  Para pengusaha usaha kecil menengah dihimbau agar terus berinovasi dan berkreasi dalam menjalankan usahanya. 

Imbauan itu disampaikan oleh narasumber Hj.Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah dalam acara “Bincang Startup Bareng Bu Niken Zulkieflimasyah” bersama Komunitas Startup Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA) NTB di Lombok Barat, Rabu (12/07/22). 

BACA JUGA: Wagub NTB Lepas Liarkan Tukik di Pantai Mapak Indah

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) sekaligus Ketua TP PKK Provinsi NTB yang akrab disapa Bunda Niken itu memaparkan pentingnya inovasi untuk bisa bertahan seiring pesatnya era digital saat ini. 

Dengan terus berinovasi dan berkreasi Bunda Niken berharap dapat memberikan banyak opsi kepada para pembeli. Sehingga nantinya usaha bergerak maju lebih cepat.

“Kuncinya adalah inovasi dan kreasi agar bisa bertahan. Dengan terus berinovasi, Bunda Niken berharap UKM lokal bisa meraih kesuksesan dan bisa melebarkan sayap di kancah Nasional hingga Internasional,” tuturnya pada Talkshow yang mengangkat tema Temu Bisnis Geliat StartUp Menuju NTB Gemilang itu. 

Tak hanya Bunda Niken, Bincang StartUp tersebut juga dihadiri oleh Kepala BRIDA NTB, H Wirawan Ahmad serta Aisyah Odist Founder Bank Sampah NTB sebagai narasumber lainnya. 

BACA JUGA: Lomba Desa dan Kelurahan Dorong Kelola Potensi Desa

Setelah mengisi acara tersebut, Bunda Niken melanjutkan kunjungannya ke Bank Sampah NTB di lingkungan Banjar Selaparang, Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. ***

Gubernur NTB berharap warga lokal benar benar siap menjadi bagian dari investasi

LOBAR.lombokjournal.com ~ Kehadiran investasi di Nusa Tenggara Barat harus didukung  sepenuhnya, namun investor tak boleh mengabaikan warga lokal. 

Hal itu dikatakan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah saat ground breaking hotel The Apurva Kempinsky di Pantai Mekaki, Sekotong, Lombok Barat, Rabu (13/07/22). 

“Agar pada saatnya nanti warga lokal benar benar siap menjadi bagian dari investasi tidak hanya menjadi pekerja rendah”, tegas Gubernur Zul 

BACA JUGA: Standarisasi Jajanan Anak Sekolah, Perlu Monitoring

Apalagi, beberapa investor sebelumnya yang hadir di Pantai Mekaki belum ada yang berhasil membangun fasilitas hotel. 

Gubernur berharap, semua pihak terkait membantu kesulitan investasi sejak dari perizinan hingga operasional. 

Dan membuka peluang kerja maupun ekonomi yang mendukung pariwisata. 

Diusulkan, agar SMK Pariwisata dapat hadir di Lombok Barat agar sumberdaya manusia dapat bersaing dengan kebutuhan investasi. 

Mendatangkan manfaat

Bupati Lombok Barat, H Fauzan Halid mengatakan, sebagai upaya mendukung pariwisata khususnya Sekotong, Pemerintah Kabupaten berharap investasi yang dilakukan benar benar mendatangkan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat. 

“Pantai Mekaki punya potensi luarbiasa. Di sebelahnya ada Bangko Bangko yang dikenal menjadi spot surfing dunia,” kata Fauzan. 

Pemkab Lobar telah merencanakan agar kualifikasi World Surfing League tahun ini bisa dilakukan disana. 

Perwakilan Direksi Apurva Kempinsky, Hendra Sriyanto menjelaskan, hotel yang akan dikerjakan selama tiga tahun ini berdiri di atas lahan seluas 12 Ha berarsitektur rumah adat Sasak. 

Selain fasilitas umum hotel, Apurva Kempinsky akan membangun ballroom seluas 4000 meter persegi, hotel tower dan komplek villa dengan 5000 kamar. 

BACA JUGA:  Wagub NTB Terima Audensi Perempuan Adat Sasak

Adapula birdview mengingat kawasan ini adalah lalu lintas migrasi burung. 

Hadir pula dalam acara groundbreaking, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala DPMPTSP, Asisten I dan para Kepala OPD Pemkab  Lobar serta Ketua DPRD Lombok Barat. ***

Gubernur NTB minta revisi HPP yang sebelumnya Rp 3.150 (berdasarkan Permendag Nomor 7 tahun 2020) menjadi Rp. 4.400

MATARAM.lombokjournal.com ~  Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah melayangkan surat Permintaan Revisi atas Harga Acuan Pembelian (HAP) di Tingkat Petani atau yang biasa disebut Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Kepala Badan Pangan Nasional (BAPANAS) RI.

Surat bernomor 521/230/SEK-DKP tertanggal 8 Juli 2022 itu merupakan intervensi Gubernur NTB atas harga jagung di NTB. Sebelumnya meminta dukungan Fasilitasi/Subsidi ongkos angkutan untuk patani kecil. 

“Kita telah meminta revisi HPP yang sebelumnya Rp 3.150 (berdasarkan Permendag Nomor 7 tahun 2020) menjadi Rp. 4.400. Angka itu berdasarkan kajian dan analisa berbagai pihak seperti Distanbun, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, BPTP, Akademis/Praktisi, Bulog NTB. Termasuk dari hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan melibatkan stakeholder terkait,” ujar Gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini, Senin (11/07/22)

Biaya produksi petani telah naik cukup tinggi. Sehingga HPP Rp. 3.150 sudah tidak relevan. Dan ideal jika dinaikan pada angka Rp. 4.400. 

BACA JUGA: PIRN XX, Jangan Hanya Berkompetisi, Carilah Sahabat

Hal itu disebabkan adanya kenaikan pada komponen biaya produksi jagung. Baik pada biaya jasa maupun biaya kebutuhan lainnya seperti obat-obatan dan pupuk. 

Selain bersurat resmi, Bang Zul juga akan melakukan pendekatan dan lobi langsung kepada Kepala BAPANAS RI, agar permintaan revisi HPP komoditi jagung tersebut dapat disetujui dalam waktu dekat. 

Bang Zul optimis BAPANAS RI akan mengatensi hal tersebut. Meski Pihaknya tidak menampik adanya kemungkinan perubahan persetujuan di angka, mengingat revisi tersebut juga harus mempertimbangkan aspek lainnya. 

“Selain permintaan Revisi HPP. Kami juga telah mengusulkan subsisdi/fasilitasi biaya angkutan jagung dari lokasi sawah ke Jalan raya/Gudang yang saat ini tengah dilakukan pendataan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB dengan berkoordinasi dengan Dinas terkait di Kabupaten/Kota di NTB,” kata Bang Zul.

Ia mengaku terus mendorong pihak Pengusaha baik BUMN (Bulog) maupun swasta, untuk mekakukan pengambilan secara langsung, Bisnis to Bisnis (B2B). Dengan tujuan menyerap jagung di Provinsi NTB yang saat ini berdasarkan data masih ada stock sekitar 300.000.

“Kita akan dorong terus Bulog dan perusahaan Pakan Ternak dari berbagai daerah untuk melakukan penyerapan Jagung di NTB. Hal itu untuk meningkatkan permintaan jagung. Sehingga, dengan banyaknya pembeli, diharapkan harga jagung akan dapat stabil,” terang Doktor Ekonomi Industri ini

Sementara untuk opsi ekspor jagung, Bang Zul masih terus berkoordinasi dengan pihak terkait. Mengingat adanya larangan dari Pemerintah Pusat untuk Ekspor, dalam rangka menjaga kepastian ketersediaan pangan Nasional.

BACA JUGA: Gubernur NTB Bertemu Konsultan Konstruksi Lokal

“Namun, jika pendataan realtime yang sedang kita lakukan telah selesai. Dan ternyata memang jagung kita over stock untuk kebutuhan nasional. Maka itu akan menjadi dasar kita mengusulkan ke Pemerintah Pusat untuk buka opsi ekspor. Intinya, kami akan melakukan berbagai upaya agar harga jagung di NTB stabil. Do’a kan agar semua dimudahkan ya!” tandas mantan Anggota DPR RI tiga periode ini. ***

Taufik Hidayat anggota Kelompok Tani “Berkah Bersama”, Panen Tomat Pada Luasan 8 Are, Raup Omset 50 Juta

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bertani di lahan tegalan memiliki prospek menjanjikan bila dilakukan dengan tekun dan kerja keras, sebagaimana yang dilakukan petani tomat ” Berkah Bersama” Dusun Lendang Galuh, Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

Salah seorang petani Taufik Hidayat, bisa menghasilkan uang puluhan juta rupiah sekali musim bertanam tomat pada luasan 8 are.  

Dia menjelaskan, tanaman tomat masuk dalam jenis tanaman jangka pendek yang usianya hanya bisa mencapai tiga hingga 4 bulan pasca tanam. 

BACA JUGA: UPTD Dinas Pertanian Tanjung Lakukan Operasi Pasar

Menurut dia, dalam satu kali musim, Ia bisa panen 20 kali dan setiap satu kali panen meraup omset Rp 2.500.000. 

Pemeliharaan tanaman tomat juga tidak terlalu membutuhkan perawatan serius hanya memerlukan pengolahan tanah dan pemupukan serta pemberian pestisida dalam dosis yang diperlukan, agar tanaman tomat bisa menghasilkan buah banyak.

Dia mengaku setiap kali musim tanam untuk satu kilogram bibit bisa medatangkan keuntungan antara Rp 50 juta hingga Rp  60 juta  bila harga tomat sedang tinggi seperti sekarang ini, tuturnya.

Selain tanaman tomat, Taufik juga menanam cabe yang tak kalah hasilnya mencapai 3 ton sekali tanam pada areal 28 are. 

Lahan tegalan non produktif menjadi produktif setelah dikelola oleh Kelompok “Berkah Bersama” dengan luasan sekitar sekitar satu hektar tujuh belas are.

BACA JUGA: KLU Dapat Kuota Vaksin 900 PMK Ternak Sapi

Kini tanaman tomat yang ditanam sudah bervariasi, ada yang sedang di panen dan baru tanam berkisar 1 bulan. 

Tanaman tomat itu ditanam berbanjar rapi dengan jarak tanam antara 20 x 75 cm. Peda setiap batang ditancapkan batang bambu setinggi dua meter tempat mengikat batang tomat agar tumbuh lurus keatas.

Bersebelahan dengan tanaman cabe yang baru mulai berbuah lebat. Diperkirakan harga cabe cukup tinggi, sehingga di prediksi sangat menjanjikan jika menghitung musim tanamnya, kata Taufik. ***

PERKINDO NTB Apresisasi Pergub NTB Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi, Gubernur NTB: itu dedikasi untuk konsultan lokal NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Ditetapkannya Pergub NTB No. 20 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi di NTB merupakan Pergub pertama di seluruh Indonesia yang menyoroti tentang jasa konstruksi. 

Hal tersebut merupakan upaya dalam melindungi dan menjaga pelaku usaha jasa konstruksi di NTB. Sehingga mampu berkiprah dan mengambil peran dalam masifnya kompetisi pelaku usaha yang datang dari luar NTB.

BACA JUGA: NTB Peringkat 9 Nasiobal pada Ajang Pesonas 2022 di Semarang

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, pada saat pertemuan dengan Persatuan Konsultan Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Bara (PERKINDO NTB) di ruang kerja Gubernur NTB di Mataram, Senin (11/07/22).

“Pergub tersebut merupakan dedikasi kami untuk memajukan dan mensejahterahkan konsultan kontruksi lokal di NTB,” ucapnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua PERKINDO NTB, Haryo B. Wicaksono, mengapresiasi langkah Pemprov NTB yang telah menetapkan Pergub NTB No. 20 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi di NTB.

“Kami sangat apresiasi pergub tersebut pak Gubernur, bahkan teman-teman PERKINDO di daerah lain, meminta agar dapat dicontoh di daerahnya masing-masing,” ungkapnya.

Persatuan Konsultan Indonesia (PERKINDO) merupakan suatu wadah bagi konsultan konstruksi dan non kontruksi yang anggotanya menginginkan nilai tambah sehingga memiliki keahlian dalam bidang ke-profesiannya. 

PERKINDO NTB sendiri telah ada sejak tahun 2008 dan telah memiliki koordinator di seluruh kabupaten/kota di NTB. ***

BACA JUGA: PON XXII, NTB dan NTT Calon Tuan Rumah Bersama