Gubernur NTB merasa beruntung salah satu perusahaan besar di Indonesia mau berinvestasi di NTB 

MATARAM.lombokjournal.com ~ PT. AMNT & Salim Group siap berinvestasi di NTB. dengan prioritas pada 3 sektor Agribisnis dan Industri, yakni sektor Perikanan dan Kelautan, sektor Pertanian dan Perkebunan, dan sektor Peternakan.

Hal itu diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Rencana Investasi Agribisnis dan Industri yang dihadiri oleh Gubernur NTB, Zulkieflimansyah bersama Tim Fasilitas Investasi Agribisnis dan Industri NTB yang diketuai oleh Staf Ahli Gubernur Bidang EKUINBANG, Dr. Ir. Amry Rakhman, M.Si., di Ruang Rapat Sangkareang, Kantor Gubernur NTB (26/08/22).

BACA JUGA: Wagub NTB Dukung SOMASI Sosialikan Opentender.Net

Menurut Ketua Tim Fasilitasi, kegiatan investasi akan dilakukan pada tanggal 3-8 September 2022 dengan data dan informasi yang dibutuhkan seperti potensi dan realisasi luas areal, jumlah produksi, jumlah pelaku usaha serta jumlah sarana setiap Jenis Komoditas di Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2018-2022.

Gubernur NTB merasa sangat beruntung salah satu perusahaan besar di Indonesia mau berinvestasi di NTB. 

Jika hanya mengandalkan sektor pemerintahan dengan kemampuan daerah sendiri jumlahnya sangat terbatas dan kelebihannya harus disediakan oleh swasta.

“Maju tidaknya suatu daerah tergantung pada maju tidaknya sektor dunia usaha, tugas pemerintah menyediakan lingkungan yang baik dan kondusif sehingga dunia usaha nyaman berinvestasi di daerah kita,” tutur Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB.

Bang Zul juga menambahkan, dengan adanya perusahaan sebesar itu berinvestasi di NTB akan memberikan sinyal berita kepada perusahaan lainnya untuk tidak ragu berinvestasi disini. 

BACA JUGA: Gubernur NTB dan PT UPCLTBE Tandatangani MoU Pembangkit Listrik Tenaga Bayu

“Kita bantu semaksimal mungkin, menyediakan data yang dibutuhkan dan bantu supaya dia merasa nyaman. Jika ini berhasil menciptakan industrialisasi di semua sektor, maka slogan NTB Gemilang bisa terwujud”, ucap Bang Zul kepada peserta rapat yang merupakan pimpinan – pimpinan OPD terkait. ***

Untuk pencegahan penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Wagub NTB mendukung sosialisasi  Opentender.Net

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengapresiasi dan mendukung Solidaritas Masyarakat Untuk Tranparansi (Somasi) NTB dalam mensosialisasikan aplikasi Opentender.Net dalam mencegah terjadinya penyimpangan pengadaan barang/jasa pemerintah. 

BACA JUGA: Kunker ke Lombok, Puan Maharani akan Blusukan ke Pasar

Menurutnya, aplikasi yang berasal dari luar daerah yang telah dikembangkan ICW perlu dikenalkan ke pemerintah.

“Kita ingin perusahaan lokal dulu yang lebih diutamakan, namun secara kualifikasi tidak memenuhi syarat sehingga perlu dikenalkan dan disosialisasikan tinggal tehnis saja,” ungkap Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat menerima Direktur Somasi NTB di pendopo Wagub Jum’at (26/08/22).

Direktur Somasi NTB, Dwi Harissanto menjelaskan, aplikasi ini merupakan salah satu yang dikembangkan lama dari  Indonesia Corupption Watch (ICW) terkait dengan pengadaaan barang dan jasa di pemerintah yang awalnya dikerjakan oleh ICW sendiri.

“Sekarang rencananya mau dikembangkan untuk pengawasan di Pemerintah Daerah bisa dilihat nanti Opentender.Net. Siapapun bisa mengakses disitu terbuka untuk publik,” jelasnya.

Ditambahkan, pihaknya saat ini sedang menawarkan ke Pemerintah Provinsi bagaimana menggunakan tools. Untuk data dan dokumennya sendiri sudah ada di Opentender.Net yang sumber datanya dari LPSE. 

Karena pihak ICW sendiri ketika mengembangkan aplikasi ini juga sudah ada MOU dengan (Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

BACA JUGA: Industrialisasi Jadi Pilihan Hadapi Ekonomi Global

Harapannya bisa digunakan karena memiliki nilai lebih salah satunya ada nilai kolaborasi  di dalamnya yang ini merupakan salah satu semangat di dalam open government lokal. 

“Ini bagian dari ikhtiar kami untuk mendukung Pemerintah Provinsi NTB karena aplikasi ini memiliki nilai kolaborasi di dalamnya antara pemerintah provinsi dengan kelompok masyarakat sipil,” tutupnya. ***

Industrialisasi yang jadi program Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meru[akan keniscayaan hadapi era ekonomi global. 

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menjabarkan industrialisasi di hadapan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah masyarakat Lombok Utara di kantor Bupati Lombok Utara, Tanjung, Kamis (25/08/22). 

“Industrialisasi ini harus menjadi pilihan menghadapi ekonomi global saat ini bukan karena program Gubernur atau pemerintah,” tegas Gubernur. 

Dikatakannya, era industrialisasi terbukti mengembangkan produksi dan menaikkan ekonomi masyarakat. 

BACA JUGA: Industrialisasi, Bahan Baku Diolah Jadi Produk Olahan Baru Dijual

Bahan mentah yang ada akan bernilai ekonomis lebih jika pola industri sederhana seperti pengemasan untuk daya tahan produk mulai dilakukan. 

Namun begitu meski tak seperti dibayangkan dengan pabrik besar, langkah kecil itu membutuhkan kerja keras dan perjuangan. 

“Industrialisasi membutuhkan biaya belajar. Setiap produk yang punya pasar pasti akan dibuat tapi industri yang dipilih harus tepat agar bisa menaikkan ekonomi dan investasinya ada di teknologi mesin,” jelas Gubernur.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara, Johan Samsu mengatakan potensi industri di Lombok Utara sangat banyak. Beberapa komoditas seperti kopi, vanila dan kelapa berpeluang industri. 

“Roadshow industrialisasi ini mengangkat semangat pelaku UMKM di Lombok Utara,” ujar Johan. 

Johan mengatakan, tiga sumber komoditas KLU seperti pertanian dengan lahan yang luas memungkinkan industri pengolahan gabah. 

Begitu pula dengan komoditas kelapa untuk CPO yang melimpah, pabriknya akan segera berdiri di Pemenang. 

Peluang untuk UMKM, juga sangat besar mengingat KLU juga memiliki potensi pariwisata besar dengan hotel dan akomodasi lainnya yang membutuhkan produk lokal.

BACA JUGA: Road Show Gubernur di Lombok Utara, Ini Harapan Bupati Djohan

Kepala Dinas Perindustrian, Nuryanti mengatakan ekosistem industrialisasi telah mulai dibangun di KLU mulai dari bahan baku, regulasi sampai mendorong dibuatnya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten. 

“Diharapkan nantinya setiap kabupaten memiliki karakteristik industrialisasi sendiri,” ujar Yanti.***

Menyambut road show Gubernur NTB, Bupati Djohan berharap ke depan KLU berinovasi menciptakan mesin-mesin untuk produk lokal  

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu, SH sambut Kunjungan Road Show Gubernur Nusa Tenggara Barat  Zulkieflimansyah,  di KLU, di Halaman Kantor Bupati (25/08/22). 

Road Show keempat orang nomor satu di provinsi NTB ini dirangkaikan dengan Talkshow yang mengangkat tema “Ekosistem Industrialisasi Penggerak Ekonomi Daerah” dengan Narasumber Gubernur NTB, Bupati Lombok Utara, Pimpinan PT.Mayora yang di pandu oleh Pimpinan Lombok Post.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah menyampaikan pentingnya industrialisasi dalam peningkatan dan perputaran roda ekonomi di suatu daerah. Industrialisasi menjadikan satu daerah dapat mendapatkan harga jual tinggi dari produk lokal yang dihasilkan.

BACA JUGA: Produk Manufaktur Harus Memiliki Sertifikat Kandungan Lokal

“Pentingnya industrialisasi pada satu mesin yang mampu digunakan untuk memproduksi banyak hal karena hadirnya mesin mampu memaksa ekonomi untuk berputar berkali-kali lipat,” tuturnya.

Sementara itu Bupati Djohan menyampaikan, roadshow Gubernur serta jajaran Pemerintah Provinsi NTB diharapkan mampu meningkatkan semangat masyarakat Lombok Utara. Khusunya meningkatkan industrialisasi serta membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan kemudian dapat membantu mempercepat pembangunan daerah.

“Kami patut berbangga dengan masyarakat KLU yang sangat kreatif, dapat memproduksi beberapa produk yang sangat berbeda,  ke depannya daerah kita dapat berinovasi dan menciptakan mesin-mesin yang dapat mempermudah kita dalam memproduksi lebih banyak produk lokal,” ucapnya.

Produk lokal daerah Lombok Utara telah dikembangkan seperti kelapa yang telah diproses menjadi minyak VCO kemudian dipasarkan keluar daerah. 

Selain itu produk lokal lainnya diproses dengan kemasan yang menarik dan dipasarkan sampai ke luar daerah.

“Selain itu produk lokal ini, yang diproduksi oleh masyarakat juga dipasarkan disektor pariwisata dengan target turis lokal dan mancanegara,” katanya.

Dalam roadshow tersebut juga membuka pelayanan bagi Pendaftaran Halal oleh Dinas Perindustrian. Termasuk pendaftaran HAKI merek,  konsultasi desain produk kerajinan, Tutorial  Pendaftaran NIB dan pendaftaran PIRT oleh DPMPTSP, Sosialisasi KUR bagi IKM serta Pembukaan rekening lembaga/IKM oleh Biro Ekonomi dan Bank NTB.

BACA JUGA: Industrialisasi, Bahan Baku Jadi Produk Olahan Baru Dijual

Hadir dalam Road Show ini Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R ST., M.Eng para Kepala PD Lingkup Pemprov NTB dan KLU, Para Ketua organisasi wanita serta undangan lainnya.***

Wagub NTB dorong produk dalam negeri juga berpeluang diserap pasar, dengan menyertakan komponen lokal dalam produk manufaktur

MATARAM.lombokjournal.com ~ Mendorong pembelian dan penggunaan produk dalam negeri, produk manufaktur seperti peralatan elektronik dan mesin harus bersertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). 

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah, MPd mengatakan hal tersebut  selain sebagai gerakan nasional, produk dalam negeri juga berpeluang diserap pasar. 

BACA JUGA: Pemulihan Ekonomi Jadi Atensi Utama Pemerintah

“Dari waktu ke waktu kalau kandungan dalam negeri sebuah produk makin baik maka pemerintah juga akan menjadi yang terdepan dalam mendukung kampanye penggunaan produk itu,” ujar Wagub saat menghadiri pengenalan produk My Icon Technology di Hotel Santika, Mataram, Rabu (24/08/22). 

Perusahaan ini menggandeng dua perusahaan dunia ternama manufaktur peralatan elektronik perkantoran dan telepon pintar. 

Ditambahkan Wagub, industrialisasi yang dilakukan pemerintah provinsi juga upaya mempercayakan penggunaan produk lokal dan memproduksi sendiri sampai dengan alih teknologi. 

Salah satu perusahaan tersebut yakni Epson mengenalkan produk baru pencetak data atau printer yang memiliki kandungan lokal duapuluh persen. 

Nantinya, perusahaan asal Jepang ini menargetkan 45 produk lainnya bersertifikat TKDN sebagai syarat masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah e katalog. 

BACA JUGA: Wagub NTB Terima Kunjungan Dewan Jaminan Sosial Nasional

Adriano, perwakilan Epson Indonesia mengatakan berkomitmen mendukung penggunaan peralatan elektronik dalam barang dan jasa pemerintah, dengan menyediakan komponen lokal dalam produk mereka. ***

Sekda NTB Gita Ariadi mengatakan, kegiatan RAPIM POLDA NTB diharapkan memberi jalan pemulihan ekonomi NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si mewakili Gubernur Provinsi NTB menjadi narasumber dalam kegiatan RAPIM POLDA NTB Tahun Anggaran 2022: 

“POLRI yang Presisi Ikut Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural Guna Mengamankan Agenda Pemerintah dan Menyukseskan Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Maju”, di Lombok Raya Hotel, Mataram, Rabu (24/08/22). 

Dalam materinya dengan tema “Peranan dan Potensi Daerah dalam Penguatan Diplomasi Ekonomi,” Sekda Provinsi NTB mengatakan, pemulihan ekonomi merupakan atensi utama pemerintah saat ini. 

BACA JUGA: Pemprov NTB Dukung Summit Social Responsibity Center

“Sumber pertumbuhan tertinggi ekonomi Provinsi NTB menurut lapangan usaha adalah sektor pertambangan sebesar 3,42 persen. Rapim ini diharapkan dapat memberikan jalan bagi Provinsi NTB agar bangkit kembali,” jelasnya.

Dikatakan, dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional, dilakukan pengesahan UU No. 20 Tahun 2022 pada tanggal 25 Juli 2022 lalu tentang pembentukan Provinsi NTB.

Urgensi dibentuknya undang-undang tersebut dijelaskan, pemerintah tidak berkehendak mencabut moratorium pembentukan daerah otonomi baru. 

Dengan melibatkan Provinsi Bali, NTB, NTT dan 10 Provinsi lainnya turut serta merevisi undang-undang yang ada di daerah mereka, karena masih mengacu pada federalistik dan harus disesuaikan kembali dengan UUD 1945 dan kondisi saat ini.

Ia juga menambahkan, pemerintah dan masyarakat harus mampu menggerakkan potensi yang ada. 

Untuk mewujudkan mandiri pangan dan energi dimana terus membangun bendungan besar yang berguna bagi daerah kering serta tidak lagi menggunakan energi dari fosil, minyak, batubara dan sebagainya melainkan memanfaatkan tenaga solar untuk sumber energi di masa yang akan datang.

Sementara itu, Kapolda NTB Irjen Pol Djoko Poerwanto mengatakan, berdasarkan Undang-Undang nomor 77 Tahun 2012 kewajiban daerah setempat untuk membangun Satgas penanganan konflik sosial.

BACA JUGA: Industrialisasi, Bahan Baku Jadi Produk Olahan Baru Dijual

Bila ke depan semua bekerjasama, semua bisa menciptakan Provinsi NTB dengan keadaan kondusif dan nyaman.

Rapim Polda NTB Tahun Anggaran 2022 ini juga dihadiri Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTB, Wakapolda Provinsi NTB serta melibatkan stakeholders lainnya. ***

Gubernur NTB menegaskan, kemakmuran dan kesejahteraan tak mungkin dicapai tanpa industrialisasi

LOTENG.lombokjournal.com ~ Program industrialisasi mendorong masyarakat untuk dapat mengolah bahan baku menjadi produk olahan sebelum dijual dan dikirim ke pasar. 

Melalui upaya ini diharapkan produksi bahan-bahan baku di NTB dapat memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menegaskan itu pada Road Show dan Talk Show Ekosistem Industrialisasi dalam mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, bertempat di Ballroom Kantor Bupati Lombok Tengah, Selasa (23/08/22)

BACA JUGA: Gubernur NTB: Sosialisasi Marketing, Memanusiakan Manusia

“Tidak mungkin satu daerah, satu bangsa dan satu Negara mencicipi kemakmuran, kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan tanpa hadirnya industrialisasi,” ungkap Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB

Bang Zul mengatakan, industrialisasi tidak selalu identik dengan banyaknya pabrik besar ada dimana-mana, asap yang mengepul dari cerobong mengangkasa merusak lingkungan, urbanisasi dari desa ke kota dan lain sebagainya. 

Padahal Industrialisasi itu bukan konsep yang baru, tapi industrialisasi adalah hukum besi bagi mereka yang pernah belajar ekonomi. 

Ditambahkan Bang Zul, proses industrialisasi itu panjang dan perjalanan melelahkan penuh keringat air mata bahkan darah sekalipun yang harus ditumpahkan.

“Jadi industrialisasi menjadi kewajiban karena selama ini negara yang miskin terbiasa menjual produk yang mentah dengan harga yang relatif murah, kemudian membeli produk yang nilai tambahnya lebih tinggi dan harganya lebih mahal,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian NTB, Nuryanti SE., ME., dalam laporannya menyampaikan, Road Show industrialisasi pak Gubernur merupakan yang ketiga kalinya di Lombok Tengah, setelah sebelumnya dilaksanakan  yang pertama di Kabupaten KSB dan Sumbawa.

“Ini merupakan bentuk ekosistem industri mulai dari sektor hulu dari Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Dinas Ketahanan Pangan yang sudah tersedia expo industrialisasi,” ungkapnya.

BACA JUGA: Sekda NTB Buka Bazar Murah, untuk Stabilisasi Harga Pangan

Selain itu, disebutkan Kepala Dinas Perindustrian, kegiatan ini sebagai langkah sosialisasi industrialisasi yang sudah dicanangkan oleh Gubernur NTB.

“Alhamdulillah di Lombok Tengah menggeliat  terlebih memiliki pasar yang terbuka yaitu Mandalika, mudah-mudahan ada sinergi untuk menyerap industri-industri kecil dan membimbing sehingga bisa menjadi mitra kerja dan berdampak positif dalam mengentaskan kemiskinan, menekan angka pengangguran bisa tercapai,” kata Nuryanti. ***

Side event G20, Gubernur NTB minta OJK dan perwakilan Bank Indonesia NTB untuk gencar menghampiri organisasi kepemudaan dan Ponpes 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tengara Barat diminta lebih gencar mensosialisasikan inklusi keuangan digital kepada masyarakat luas di Nusa Tenggara Barat. 

Hal tersebut disampaikan saat Bang Zul, sapaan Gubernur NTB Zulkieflimansyah, saat menjadi Keynote Speaker pada acara Talkshow on Strategic Issues in G20: “Digital Literacy to Optimize Financial Inclusion”, di Hotel Prime Park Mataram, Senin (22/08/22). 

BACA JUGA: Industrialisasi, Bahan Baku Jadi Produk Olahan Baru Dijual

Dalam kesempatan tersebut, Bang Zul menyampaikan, mensosialisasikan inklusi keuangan digital kepada masyarakat merupakan tantangan yang sangat berat bagi OJK dan BI. 

Hal tersebut dikarenakan masih minimnya pemahaman literasi finansial masyarakat. 

“Oleh karena itu kami berharap OJK dan BANK Indonesia itu menghampiri karena mengubah mental yang seperti ini tidak sederhana. Datangi pondok peantren, datangi organisasi kepemudaan, sosialisasikan ke pondok pesantren. Kalau di Amerika terkenal dengan permainan monopoli sudah tahu apa itu inklusi,” tutur Bang Zul. 

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia di NTB, Heru Saptaji menuturkan Kondisi perekonomian di NTB relatif masih berlangsung baik. 

“2022 kemarin kita tumbuh 7,3 persen dan berkurang kita ke 5,99 persen sehingga overall di tahun 2022 ini kita masih optimis mampu mencapai pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,4 hingga 7,2 persen,” tuturnya. 

Kondisi demikian, dijelaskan Heru, juga ditopang oleh study intra sistem keuangan yang solid dan terjaga dengan baik. 

Pertumbuhan dari pihak ketiga mencapai 13,71 persen, pertumbuhan tertitik 6,05 persen dengan MPL 1,67 persen dan laba 10,67 persen. 

BACA JUGA: Sekda NTB Buka Bazar Murah untuk Stabilisasi Harga Pangan

Kondisi ini dibantu juga dengan sistem pembayaran yang memang memberikan nilai positif, khususnya sistem pembayaran non-tunai yang meningkat secara signifikan dan rata-rata kalau kita melihat bahwa arah kebutuhan produk di Provinsi Nusa Tenggara Barat terus bisa tertata dengan baik.*** 

Pembangunan dengan sasaran dan pertumbuhan ekonomi NTB diihtiarkan pada nilai tambah pertanian, industrialisasi, parawisata  dan ramah investasi

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB pada triwulan II tahun 2022 tumbuh sebesar 5,99 persen.

Pertumbuhan yang cukup signifikan ini tentunya tidak lepas dari ikhtiar yang dilakukan bersama-sama antara eksekutif, legislatif serta peran peran pemimpin dari segenap masyarakat NTB.

BACA JUGA: Wagub NTB: GARPU harus Bantu Ekonomi Kecil dan Menengah 

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB,  Sitti Rohmi Djalilah saat memberikan sambutan Penyerahan Rancangan Perubahan KUA Dan Perubahan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, di Ruang Rapat DPRD Provinsi NTB, Jum’at (19/08/22).

Menurutnya, arah kebijakan pembangunan di NTB, diiikhtiarkan pada nilai tambah pertanian atau agribisnis, industrialisasi, parawisata  dan ramah investasi, serta penguatan sistem penguatan daerah.

“Dengan sasaran dan target pada pertumbuhan ekonomi, laju inflasi yang stabil, penurunan tingkat kemiskinan, generasio, IPM dan kesempatan kerja yang semakin luas,” imbuhnya.

Selain itu, kondisi fiskal di tahun 2022 mengalami kontraksi, dengan adanya  penurunan dana transfer pusat.

Khususnya dana insentif daerah yang berkurang secara signifikan dan sangat mempengaruhi perencanaan pembangunan yang kita laksanakan,.

“Pemerintah berupaya melakukan upaya yang optimal untuk meningkatkan upaya peningkatan dari sumber-sumber yang potensial, karenanya perlu dilakukan penyesuaian terkait, arah sasaran dan target rencana pembangunan Provinsi NTB tahun 2022,” tutur Ummi Rohmi.

Adapun garis besar rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD anggaran 2022 yang menyangkut tiga komponen pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. 

“Perubahan pendapatan daerah anggaran 2022 direncanakan sebesar 5,480 Triliyun Rupiah lebih jadi peningkatan sebesar 1,51 persen dibandingkan dengan APBD tahun 2022 sebesar 5,399 triliyun,” jelasnya.

BACA JUGA: Gubernur Zulkieflimansyah Kunjungi Desa Wakan, NTB

Sementara itu, perubahan belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar 6,127 Triliyun rupiah lebih bertambah Rp. 165 Miliyar lebih dari APBD 2022. 

Semula sebesar 5,961 Triliyun rupiah lebih atau meniningkat sekitar 2,78 persen, terjadi defisit sebesar 646 Miliyar lebih yang ditutup dari SiLPA tahun berjalan dan pinjaman daerah. 

Perubahan pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 diproyeksikan 646 Miliyar rupiah lebih. Jumlah ini meningkat dari APBD 2022 yang semula berjumlah 562 Miliyar rupiah lebih, tingkatan yang dimaksud berjumlah 64 miliyar rupiah naik sekitar 14,96 persen.***

Pesan Wagub NTB, GARPU harus meningkatkan kapasitas pemanfaatan teknologi digitalisasi, untuk pengelolaan produk dan mengakses permodalan 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah M.Pd menghadiri acara pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM (GARPU) Provinsi NTB periode 2022-2026 di Lombok Plaza Hotel pada Kamis (18/08/22).

Ummi Rohmi sapaan akrab Wagub NTB mengatakan, kehadiran GARPU di Provinsi NTB sebagai wadah bagi para pedagang dan UMKM.

BACA JUGA: Kebijakan Pemerintah Harus Tegas dalam Penciptaan Kawasan Ekonomi

Khususnya dalam meningkatkan kapasitas dalam pemanfaatan teknologi digitalisasi, pengelolaan produk dan akses permodalan yang dapat diakses dengan mudah.   

“Kehadiran GARPU untuk bisa membantu ekonomi kecil menengah kita, untuk bisa survive dan lebih berdaya lagi ” tutur Ummi Rohmi. 

Ia juga menyampaikan, NTB memiliki sinergitas, kolaborasi, gotong royong sangat amat terasa. Salah satu contohnya, saat menghadapi bencana alam gempa bumi, NTB melakukan rehab rekon yang sangat cepat. 

“NTB, Masyarakat nya saling bergotong royong, beranekaragam Agama disini hidup dalam keguyupan, toleransi yang luar biasa baik, sesulit apapun kondisi yang dihadapi selalu bisa dihadapi bersama, kuncinya itu saling gotong royong, toleransi, saling menghormati dan support,” tutur Ummi.

Ummi Rohmi menyampaikan, potensi yang luar biasa dari usaha mikro kecil menengah yang ada di NTB. 

“NTB survive termasuk juga karena hadirnya UMKM. NTB ini luar biasa potensinya untuk usaha mikro menengah dan usaha mikro kecil menengah. Dari data Dinas Koperasi saya lihat yaitu jumlah usaha mikro kecil menengah di NTB yaitu 120 ribuan lebih kemudian usaha mikro nya 100 ribu lebih, kemudian usaha kecilnya yaitu 15 ribu lebih, itu semua menjadi potensi yang luar biasa banyak dari usaha-usaha ini terutama yang menengah yang sudah ekspor,” kata Wagub. 

BACA JUGA: Makam Embung Puntik, Penyebar Islam di Lombok tahun 1717 M

Ketua DWP NTB terpilih,  Drg. Yuliana menyampaikan terimakasih dan akan terus berikhtiar untuk mengembangkan kualitas dan nilai UMKM yang ada di NTB.

“Saya akan memegang dan menjalankan amanah sesuai visi, misi, dan tujuan dibentuknya Garpu yaitu sebagai salah satu leading sektor pengembangan UMKM utuk mengadvokasi harapan dan aspirasi pelaku UMKM, meningkatkan nilai UMKM, dan memberikan ekonomi kerakyatan memalui beberapa program kerja yang Insha Allah kami susun bersama” ungkapnya.***