Menyambut road show Gubernur NTB, Bupati Djohan berharap ke depan KLU berinovasi menciptakan mesin-mesin untuk produk lokal  

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu, SH sambut Kunjungan Road Show Gubernur Nusa Tenggara Barat  Zulkieflimansyah,  di KLU, di Halaman Kantor Bupati (25/08/22). 

Road Show keempat orang nomor satu di provinsi NTB ini dirangkaikan dengan Talkshow yang mengangkat tema “Ekosistem Industrialisasi Penggerak Ekonomi Daerah” dengan Narasumber Gubernur NTB, Bupati Lombok Utara, Pimpinan PT.Mayora yang di pandu oleh Pimpinan Lombok Post.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah menyampaikan pentingnya industrialisasi dalam peningkatan dan perputaran roda ekonomi di suatu daerah. Industrialisasi menjadikan satu daerah dapat mendapatkan harga jual tinggi dari produk lokal yang dihasilkan.

BACA JUGA: Produk Manufaktur Harus Memiliki Sertifikat Kandungan Lokal

“Pentingnya industrialisasi pada satu mesin yang mampu digunakan untuk memproduksi banyak hal karena hadirnya mesin mampu memaksa ekonomi untuk berputar berkali-kali lipat,” tuturnya.

Sementara itu Bupati Djohan menyampaikan, roadshow Gubernur serta jajaran Pemerintah Provinsi NTB diharapkan mampu meningkatkan semangat masyarakat Lombok Utara. Khusunya meningkatkan industrialisasi serta membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan kemudian dapat membantu mempercepat pembangunan daerah.

“Kami patut berbangga dengan masyarakat KLU yang sangat kreatif, dapat memproduksi beberapa produk yang sangat berbeda,  ke depannya daerah kita dapat berinovasi dan menciptakan mesin-mesin yang dapat mempermudah kita dalam memproduksi lebih banyak produk lokal,” ucapnya.

Produk lokal daerah Lombok Utara telah dikembangkan seperti kelapa yang telah diproses menjadi minyak VCO kemudian dipasarkan keluar daerah. 

Selain itu produk lokal lainnya diproses dengan kemasan yang menarik dan dipasarkan sampai ke luar daerah.

“Selain itu produk lokal ini, yang diproduksi oleh masyarakat juga dipasarkan disektor pariwisata dengan target turis lokal dan mancanegara,” katanya.

Dalam roadshow tersebut juga membuka pelayanan bagi Pendaftaran Halal oleh Dinas Perindustrian. Termasuk pendaftaran HAKI merek,  konsultasi desain produk kerajinan, Tutorial  Pendaftaran NIB dan pendaftaran PIRT oleh DPMPTSP, Sosialisasi KUR bagi IKM serta Pembukaan rekening lembaga/IKM oleh Biro Ekonomi dan Bank NTB.

BACA JUGA: Industrialisasi, Bahan Baku Jadi Produk Olahan Baru Dijual

Hadir dalam Road Show ini Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R ST., M.Eng para Kepala PD Lingkup Pemprov NTB dan KLU, Para Ketua organisasi wanita serta undangan lainnya.***

Wagub NTB dorong produk dalam negeri juga berpeluang diserap pasar, dengan menyertakan komponen lokal dalam produk manufaktur

MATARAM.lombokjournal.com ~ Mendorong pembelian dan penggunaan produk dalam negeri, produk manufaktur seperti peralatan elektronik dan mesin harus bersertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). 

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah, MPd mengatakan hal tersebut  selain sebagai gerakan nasional, produk dalam negeri juga berpeluang diserap pasar. 

BACA JUGA: Pemulihan Ekonomi Jadi Atensi Utama Pemerintah

“Dari waktu ke waktu kalau kandungan dalam negeri sebuah produk makin baik maka pemerintah juga akan menjadi yang terdepan dalam mendukung kampanye penggunaan produk itu,” ujar Wagub saat menghadiri pengenalan produk My Icon Technology di Hotel Santika, Mataram, Rabu (24/08/22). 

Perusahaan ini menggandeng dua perusahaan dunia ternama manufaktur peralatan elektronik perkantoran dan telepon pintar. 

Ditambahkan Wagub, industrialisasi yang dilakukan pemerintah provinsi juga upaya mempercayakan penggunaan produk lokal dan memproduksi sendiri sampai dengan alih teknologi. 

Salah satu perusahaan tersebut yakni Epson mengenalkan produk baru pencetak data atau printer yang memiliki kandungan lokal duapuluh persen. 

Nantinya, perusahaan asal Jepang ini menargetkan 45 produk lainnya bersertifikat TKDN sebagai syarat masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah e katalog. 

BACA JUGA: Wagub NTB Terima Kunjungan Dewan Jaminan Sosial Nasional

Adriano, perwakilan Epson Indonesia mengatakan berkomitmen mendukung penggunaan peralatan elektronik dalam barang dan jasa pemerintah, dengan menyediakan komponen lokal dalam produk mereka. ***

Sekda NTB Gita Ariadi mengatakan, kegiatan RAPIM POLDA NTB diharapkan memberi jalan pemulihan ekonomi NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si mewakili Gubernur Provinsi NTB menjadi narasumber dalam kegiatan RAPIM POLDA NTB Tahun Anggaran 2022: 

“POLRI yang Presisi Ikut Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural Guna Mengamankan Agenda Pemerintah dan Menyukseskan Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Maju”, di Lombok Raya Hotel, Mataram, Rabu (24/08/22). 

Dalam materinya dengan tema “Peranan dan Potensi Daerah dalam Penguatan Diplomasi Ekonomi,” Sekda Provinsi NTB mengatakan, pemulihan ekonomi merupakan atensi utama pemerintah saat ini. 

BACA JUGA: Pemprov NTB Dukung Summit Social Responsibity Center

“Sumber pertumbuhan tertinggi ekonomi Provinsi NTB menurut lapangan usaha adalah sektor pertambangan sebesar 3,42 persen. Rapim ini diharapkan dapat memberikan jalan bagi Provinsi NTB agar bangkit kembali,” jelasnya.

Dikatakan, dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional, dilakukan pengesahan UU No. 20 Tahun 2022 pada tanggal 25 Juli 2022 lalu tentang pembentukan Provinsi NTB.

Urgensi dibentuknya undang-undang tersebut dijelaskan, pemerintah tidak berkehendak mencabut moratorium pembentukan daerah otonomi baru. 

Dengan melibatkan Provinsi Bali, NTB, NTT dan 10 Provinsi lainnya turut serta merevisi undang-undang yang ada di daerah mereka, karena masih mengacu pada federalistik dan harus disesuaikan kembali dengan UUD 1945 dan kondisi saat ini.

Ia juga menambahkan, pemerintah dan masyarakat harus mampu menggerakkan potensi yang ada. 

Untuk mewujudkan mandiri pangan dan energi dimana terus membangun bendungan besar yang berguna bagi daerah kering serta tidak lagi menggunakan energi dari fosil, minyak, batubara dan sebagainya melainkan memanfaatkan tenaga solar untuk sumber energi di masa yang akan datang.

Sementara itu, Kapolda NTB Irjen Pol Djoko Poerwanto mengatakan, berdasarkan Undang-Undang nomor 77 Tahun 2012 kewajiban daerah setempat untuk membangun Satgas penanganan konflik sosial.

BACA JUGA: Industrialisasi, Bahan Baku Jadi Produk Olahan Baru Dijual

Bila ke depan semua bekerjasama, semua bisa menciptakan Provinsi NTB dengan keadaan kondusif dan nyaman.

Rapim Polda NTB Tahun Anggaran 2022 ini juga dihadiri Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTB, Wakapolda Provinsi NTB serta melibatkan stakeholders lainnya. ***

Gubernur NTB menegaskan, kemakmuran dan kesejahteraan tak mungkin dicapai tanpa industrialisasi

LOTENG.lombokjournal.com ~ Program industrialisasi mendorong masyarakat untuk dapat mengolah bahan baku menjadi produk olahan sebelum dijual dan dikirim ke pasar. 

Melalui upaya ini diharapkan produksi bahan-bahan baku di NTB dapat memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menegaskan itu pada Road Show dan Talk Show Ekosistem Industrialisasi dalam mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, bertempat di Ballroom Kantor Bupati Lombok Tengah, Selasa (23/08/22)

BACA JUGA: Gubernur NTB: Sosialisasi Marketing, Memanusiakan Manusia

“Tidak mungkin satu daerah, satu bangsa dan satu Negara mencicipi kemakmuran, kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan tanpa hadirnya industrialisasi,” ungkap Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB

Bang Zul mengatakan, industrialisasi tidak selalu identik dengan banyaknya pabrik besar ada dimana-mana, asap yang mengepul dari cerobong mengangkasa merusak lingkungan, urbanisasi dari desa ke kota dan lain sebagainya. 

Padahal Industrialisasi itu bukan konsep yang baru, tapi industrialisasi adalah hukum besi bagi mereka yang pernah belajar ekonomi. 

Ditambahkan Bang Zul, proses industrialisasi itu panjang dan perjalanan melelahkan penuh keringat air mata bahkan darah sekalipun yang harus ditumpahkan.

“Jadi industrialisasi menjadi kewajiban karena selama ini negara yang miskin terbiasa menjual produk yang mentah dengan harga yang relatif murah, kemudian membeli produk yang nilai tambahnya lebih tinggi dan harganya lebih mahal,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian NTB, Nuryanti SE., ME., dalam laporannya menyampaikan, Road Show industrialisasi pak Gubernur merupakan yang ketiga kalinya di Lombok Tengah, setelah sebelumnya dilaksanakan  yang pertama di Kabupaten KSB dan Sumbawa.

“Ini merupakan bentuk ekosistem industri mulai dari sektor hulu dari Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Dinas Ketahanan Pangan yang sudah tersedia expo industrialisasi,” ungkapnya.

BACA JUGA: Sekda NTB Buka Bazar Murah, untuk Stabilisasi Harga Pangan

Selain itu, disebutkan Kepala Dinas Perindustrian, kegiatan ini sebagai langkah sosialisasi industrialisasi yang sudah dicanangkan oleh Gubernur NTB.

“Alhamdulillah di Lombok Tengah menggeliat  terlebih memiliki pasar yang terbuka yaitu Mandalika, mudah-mudahan ada sinergi untuk menyerap industri-industri kecil dan membimbing sehingga bisa menjadi mitra kerja dan berdampak positif dalam mengentaskan kemiskinan, menekan angka pengangguran bisa tercapai,” kata Nuryanti. ***

Side event G20, Gubernur NTB minta OJK dan perwakilan Bank Indonesia NTB untuk gencar menghampiri organisasi kepemudaan dan Ponpes 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tengara Barat diminta lebih gencar mensosialisasikan inklusi keuangan digital kepada masyarakat luas di Nusa Tenggara Barat. 

Hal tersebut disampaikan saat Bang Zul, sapaan Gubernur NTB Zulkieflimansyah, saat menjadi Keynote Speaker pada acara Talkshow on Strategic Issues in G20: “Digital Literacy to Optimize Financial Inclusion”, di Hotel Prime Park Mataram, Senin (22/08/22). 

BACA JUGA: Industrialisasi, Bahan Baku Jadi Produk Olahan Baru Dijual

Dalam kesempatan tersebut, Bang Zul menyampaikan, mensosialisasikan inklusi keuangan digital kepada masyarakat merupakan tantangan yang sangat berat bagi OJK dan BI. 

Hal tersebut dikarenakan masih minimnya pemahaman literasi finansial masyarakat. 

“Oleh karena itu kami berharap OJK dan BANK Indonesia itu menghampiri karena mengubah mental yang seperti ini tidak sederhana. Datangi pondok peantren, datangi organisasi kepemudaan, sosialisasikan ke pondok pesantren. Kalau di Amerika terkenal dengan permainan monopoli sudah tahu apa itu inklusi,” tutur Bang Zul. 

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia di NTB, Heru Saptaji menuturkan Kondisi perekonomian di NTB relatif masih berlangsung baik. 

“2022 kemarin kita tumbuh 7,3 persen dan berkurang kita ke 5,99 persen sehingga overall di tahun 2022 ini kita masih optimis mampu mencapai pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,4 hingga 7,2 persen,” tuturnya. 

Kondisi demikian, dijelaskan Heru, juga ditopang oleh study intra sistem keuangan yang solid dan terjaga dengan baik. 

Pertumbuhan dari pihak ketiga mencapai 13,71 persen, pertumbuhan tertitik 6,05 persen dengan MPL 1,67 persen dan laba 10,67 persen. 

BACA JUGA: Sekda NTB Buka Bazar Murah untuk Stabilisasi Harga Pangan

Kondisi ini dibantu juga dengan sistem pembayaran yang memang memberikan nilai positif, khususnya sistem pembayaran non-tunai yang meningkat secara signifikan dan rata-rata kalau kita melihat bahwa arah kebutuhan produk di Provinsi Nusa Tenggara Barat terus bisa tertata dengan baik.*** 

Pembangunan dengan sasaran dan pertumbuhan ekonomi NTB diihtiarkan pada nilai tambah pertanian, industrialisasi, parawisata  dan ramah investasi

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB pada triwulan II tahun 2022 tumbuh sebesar 5,99 persen.

Pertumbuhan yang cukup signifikan ini tentunya tidak lepas dari ikhtiar yang dilakukan bersama-sama antara eksekutif, legislatif serta peran peran pemimpin dari segenap masyarakat NTB.

BACA JUGA: Wagub NTB: GARPU harus Bantu Ekonomi Kecil dan Menengah 

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB,  Sitti Rohmi Djalilah saat memberikan sambutan Penyerahan Rancangan Perubahan KUA Dan Perubahan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, di Ruang Rapat DPRD Provinsi NTB, Jum’at (19/08/22).

Menurutnya, arah kebijakan pembangunan di NTB, diiikhtiarkan pada nilai tambah pertanian atau agribisnis, industrialisasi, parawisata  dan ramah investasi, serta penguatan sistem penguatan daerah.

“Dengan sasaran dan target pada pertumbuhan ekonomi, laju inflasi yang stabil, penurunan tingkat kemiskinan, generasio, IPM dan kesempatan kerja yang semakin luas,” imbuhnya.

Selain itu, kondisi fiskal di tahun 2022 mengalami kontraksi, dengan adanya  penurunan dana transfer pusat.

Khususnya dana insentif daerah yang berkurang secara signifikan dan sangat mempengaruhi perencanaan pembangunan yang kita laksanakan,.

“Pemerintah berupaya melakukan upaya yang optimal untuk meningkatkan upaya peningkatan dari sumber-sumber yang potensial, karenanya perlu dilakukan penyesuaian terkait, arah sasaran dan target rencana pembangunan Provinsi NTB tahun 2022,” tutur Ummi Rohmi.

Adapun garis besar rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD anggaran 2022 yang menyangkut tiga komponen pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. 

“Perubahan pendapatan daerah anggaran 2022 direncanakan sebesar 5,480 Triliyun Rupiah lebih jadi peningkatan sebesar 1,51 persen dibandingkan dengan APBD tahun 2022 sebesar 5,399 triliyun,” jelasnya.

BACA JUGA: Gubernur Zulkieflimansyah Kunjungi Desa Wakan, NTB

Sementara itu, perubahan belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar 6,127 Triliyun rupiah lebih bertambah Rp. 165 Miliyar lebih dari APBD 2022. 

Semula sebesar 5,961 Triliyun rupiah lebih atau meniningkat sekitar 2,78 persen, terjadi defisit sebesar 646 Miliyar lebih yang ditutup dari SiLPA tahun berjalan dan pinjaman daerah. 

Perubahan pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 diproyeksikan 646 Miliyar rupiah lebih. Jumlah ini meningkat dari APBD 2022 yang semula berjumlah 562 Miliyar rupiah lebih, tingkatan yang dimaksud berjumlah 64 miliyar rupiah naik sekitar 14,96 persen.***

Pesan Wagub NTB, GARPU harus meningkatkan kapasitas pemanfaatan teknologi digitalisasi, untuk pengelolaan produk dan mengakses permodalan 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah M.Pd menghadiri acara pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM (GARPU) Provinsi NTB periode 2022-2026 di Lombok Plaza Hotel pada Kamis (18/08/22).

Ummi Rohmi sapaan akrab Wagub NTB mengatakan, kehadiran GARPU di Provinsi NTB sebagai wadah bagi para pedagang dan UMKM.

BACA JUGA: Kebijakan Pemerintah Harus Tegas dalam Penciptaan Kawasan Ekonomi

Khususnya dalam meningkatkan kapasitas dalam pemanfaatan teknologi digitalisasi, pengelolaan produk dan akses permodalan yang dapat diakses dengan mudah.   

“Kehadiran GARPU untuk bisa membantu ekonomi kecil menengah kita, untuk bisa survive dan lebih berdaya lagi ” tutur Ummi Rohmi. 

Ia juga menyampaikan, NTB memiliki sinergitas, kolaborasi, gotong royong sangat amat terasa. Salah satu contohnya, saat menghadapi bencana alam gempa bumi, NTB melakukan rehab rekon yang sangat cepat. 

“NTB, Masyarakat nya saling bergotong royong, beranekaragam Agama disini hidup dalam keguyupan, toleransi yang luar biasa baik, sesulit apapun kondisi yang dihadapi selalu bisa dihadapi bersama, kuncinya itu saling gotong royong, toleransi, saling menghormati dan support,” tutur Ummi.

Ummi Rohmi menyampaikan, potensi yang luar biasa dari usaha mikro kecil menengah yang ada di NTB. 

“NTB survive termasuk juga karena hadirnya UMKM. NTB ini luar biasa potensinya untuk usaha mikro menengah dan usaha mikro kecil menengah. Dari data Dinas Koperasi saya lihat yaitu jumlah usaha mikro kecil menengah di NTB yaitu 120 ribuan lebih kemudian usaha mikro nya 100 ribu lebih, kemudian usaha kecilnya yaitu 15 ribu lebih, itu semua menjadi potensi yang luar biasa banyak dari usaha-usaha ini terutama yang menengah yang sudah ekspor,” kata Wagub. 

BACA JUGA: Makam Embung Puntik, Penyebar Islam di Lombok tahun 1717 M

Ketua DWP NTB terpilih,  Drg. Yuliana menyampaikan terimakasih dan akan terus berikhtiar untuk mengembangkan kualitas dan nilai UMKM yang ada di NTB.

“Saya akan memegang dan menjalankan amanah sesuai visi, misi, dan tujuan dibentuknya Garpu yaitu sebagai salah satu leading sektor pengembangan UMKM utuk mengadvokasi harapan dan aspirasi pelaku UMKM, meningkatkan nilai UMKM, dan memberikan ekonomi kerakyatan memalui beberapa program kerja yang Insha Allah kami susun bersama” ungkapnya.***

Membangun Linkages antara Pengembangan Ekonomi Daerah dan Pengembangan Ekonomi Kawasan, diperlukan ketegasan kebijakan Pemerintah

MATARAM.lombokjournal.com ~ Membangun beberapa pengembangan kawasan ekonomi di daerah diharapkan menjadi enzim untuk percepatan ekonomi daerah.

BACA JUGA: Bang Zul Minta OPD “Bela dan Beli Produk Lokal’ di NTB Mall

“Point berekonomi adalah bagaimana menciptakan kawasan-kawasan ekonomi,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi saat menjadi narasumber FGD Penyusunan Rancangan Awal RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029  Bidang Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional dengan tema “Peranan dan Potensi Daerah dalam Penguatan Diplomasi Ekonomi”, Kamis (19/08/22), di Hotel Lombok Astoria.

Menurutnya, Pemerintah harus tegas memberikan regulasi berserta insentif yang diberikan, apakah itu kawasan industri, ekonomi khusus atau perdagangan bebas.

Kemudian untuk mendukung kegiatan ekspor, Pemerintah Pusat juga harus konsisten memanfaatkan potensi alam yang dimiliki, memberikan insentif pada penerapan energi terbarukan.

Wisnu selaku Direktur Kerjasama Pembangunan juga menekankan, peran dan potensi daerah sangat dibutuhkan untuk menciptakan kondisi ekonomi yang optimal.

Perlu kita ketahui bersama, ketidakpastian global seperti Covid19, dinamika politik yang tidak menentu, seperti konflik di berbagai belahan dunia seperti Ukraina dengan Rusia, juga adanya kemajuan di era digitalisasi teknologi ini, juga tidak dapat dihindari yang akan terus mempengaruhi kebijakan ekonomi.

Hal-hal seperti ini tentu akan menjadi pertimbangan pada saat menyusun perencanaan ke depan. Namun hal ini tentunya dapat diantisipasi dengan menyusun dokumen perancanaan yang afektif dan kualistik. 

“Jadi perlu melibatkan stakeholder,” kara Wisnu.

Kebijakan Pemerintah 

Sekda Provinsi NTB menyampaikan tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam membangun ekonomi, di antaranya Politik Domestik, Pembangunan Kewilayahan, dan Global partnership.

“Untuk sisi politik domestik, jadi memproyeksikan 20 tahun ke depan, 2045 tidak luput dari bagaimana konstelasi politik. Bagaimana kebijakan pemerintahan, apakah kepada perjalanan kita ke depan ekonomi membaik kemudian fiskal menguat, maka menteri keuangan sudah siap untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan bidang kemasyarakatan,” kata Miq Gita.

Harus memperhitungkan faktor laut sebagai insentif yang harus diberikan bersama dengan daerah memperhitungkan komponen luas daratan. 

“Ini perlu diantisipasi sehingga daerah kepulauan sama majunya dengan daerah daratan,”  ujar Sekda. 

Aspek global partnership, dalam SDG point 17 menyebutkan global partnership.

Padahal untuk mendapatkan kemajuan persaingan dan lain sebagainya, betapa global partnership ini dibuka untuk memberikan keleluasaan kesempatan berkembang dengan sebaik-baiknya dan ini harus dipersiapkan dari sekarang.

“Kalu kita bersifat defensif, tidak aktif keluar maka negara kita hanya akan menjadi pasar  dari produk-produk dan tidak mampu menikmati persaingan pasar global sedemikian rupa,” lanjut Miq Gita

Ke depan secara nasional angka kemiskinan ini menjadi isu yg harus di tuntaskan dan harus berada di satu digit.

BACA JUGA: Kurma, Potensi Dikembangkan Jadi Komoditas Baru NTB

Kemudian Human development index, kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, kegiatan ekonomi melalui kegiatan investasi perlu terus di dorong. Di NTB ada kawasan Ekonomi khusus dan lain sebagainya yang harus terus dipacu.

Jadi kaitan dengan pembangunan ekonomi Harus selalu dikawal  Pemerintah Provinsi, dan kabupaten/kota juga harus memberikan dukungan itu sehingga investor dari luar masuk ke Indonesia agar meningkatkan kegiatan ekonomi. ***

Petani dan pengusaha kurma asal Kabupaten Lombok Utara diminta mengembangkan kurma jadi komoditas baru NTB 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, Zulkieflimansyah berharap petani bisa mulai mengembangkan komoditas kurma.

Komoditas buah kurma dinilai potensial menjadi salah satu komoditas unggulan Nusa Tenggara Barat. 

“Pohon kurma sudah mulai ditanam dan berbuah di NTB.  Harapannya makin banyak petani yang melirik pohon kurma untuk dikembangkan sebagai komoditas,” ujar Gubernur Zul.

BACA JUGA: Gubernur Minta OPD ‘Bela dan Beli Produk Lokal’ di NTB Mall

Ia mengatakan itu saat menerima petani dan pengusaha kurma asal kabupaten Lombok Utara di pendopo, Rabu (17/08/22).

Keindahan bentuk pohon kurma juga membuat Gubernur yang jatuh cinta, dan memahami benar tentang pohon yang  identik dengan Timur Tengah ini. Ia berharap pohon pohon kurma bisa  menghiasi wajah NTB. 

Pohon kurma yang indah dan berbuah lezat seperti di Thailand dan Lebanon memang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk berkembang. 

Ia mengapresiasi Arif Munandar yang berhasil menanam dan mengembangkan pohon kurma di Lombok Utara. 

“Baru ada satu pohon yang akan dipanen dan ini termasuk berkualitas karena sebiji buah kurma nya bisa seharga Rp 20 ribu,” jelas Arif. 

Iapun mengakui membutuhkan waktu lama untuk belajar dan mencoba mengembangkan tanaman kurma di NTB. 

Pemilik kebun kurma seluas lima hektar ini rencananya akan memanen induk pohon kurma yang tumbuh sejak tiga tahun lalu, dengan jumlah tandan buah yang terbilang ranum. Senada dengan Gubernur, ia berharap petani lainnya bisa mengembangkan kurma dengan ilmu yang tepat, agar nantinya perkebunan kurma bisa terwujud tidak khusus hanya komunitas petani kurma. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Drs H Fathul Gani, MSi mengatakan, buah kurma merupakan komoditas kompetitif yang tak semua tempat bisa mengembangkannya. 

BACA JUGA: Inovasi Pelayanan Membawa KLU Raih Inagara Awards

“Nah Pak Gub tertarik karena di NTB ternyata pohon kurma bisa berbuah dengan baik tidak hanya tumbuh,” ungkapnya. 

Setelah memetakan daerah yang cocok dengan tanaman kurma, pihaknya akan mulai mengembangkan kurma di KLU dan Samota, Sumbawa.

Agar komoditas ini bisa menjadikan NTB sentra buah kurma wilayah Timur sebagai penunjang wisata agro di masa depan. ***

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB diminta Gubernur Bang Zul jadi target pasar NTB Mall 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemprov NTB diminta mengaplikasikan bela dan beli produk lokal melalui NTB Mall.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menyampaikan hal tersebut saat menerima silaturrahim Direktur Utama NTB Mall, Indah Purwanti Ningsih, SE dan Kepala Dinas Perdagangan NTB serta Tim lainnya. Bertempat di Pendopo Gubernur, Mataram (17/08/22).

BACA JUGA: Pemprov NTB Dukung Gerakan 1000 Wirausaha dari Mahasiswa

Pertemuan tersebut, dalam rangka evaluasi terkait kinerja Semester 1 NTB Mall. 

Gubernur menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada tim yang terlibat walaupun belum sempurna. 

Selain itu, Bang Zul sapaan akrab Gubernur, menginginkan NTB Mall jelas segmen sasarannya terutama Dinas OPD Lingkup Pemprov NTB.

“Yang jelas target pasarnya OPD Lingkup Pemprov NTB, dan tamu OPD saat berbagai event digelar di NTB, sehingga perlu dilakukan pembenahan terkait strategi pemasarannya,” tegasnya.

Disebutkan Bang Zul, menjadi tolak ukur NTB Mall ini adalah penjualan terus meningkat dari waktu ke waktu. 

Sehingga NTB Mall ini terus berkembang dan bisa mengakomodir para pelaku UMKM yang ada di NTB.

Sementara itu, Direktur Utama NTB Mall Indah Purwanti Ningsih, S.E., mengatakan masih sangat minim OPD yang berbelanja di NTB Mall, walaupun sudah dikirimkan surat melalui Sekda dalam hal kewajiban OPD berbelanja. 

Ini menjadi salah satu kendala pemasaran yang belum tuntas.

“OPD berbelanja disini masih minim, lebih banyak dari luar daerah terutama tamu-tamu OPDnya yang sering belanja terutama aneka kuliner sebagai oleh-oleh mereka,” jelasnya.

BACA JUGA: Upacara Peringatan HUR RI ke 77, NTB Menggapai Puncak Mimpi

Ke depan ia berharap sesuai arahan Gubernur NTB meminta OPD Lingkup Pemprov bisa berbelanja. 

Agar  OPD melaksanakan bela dan beli produk lokal melalui NTB Mall. Kerena belanja di NTB Mall cukup mudah secara online maupun offline. ***