Penyerahan dokumen kerjasama diserahkan Pemprov NTB untuk kepastian hukum 

GILITRAWANGAN.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyerahkan dokumen perjanjian kerjasama pemanfaatan aset kepada lima pengusaha Gili Trawangan. 

Hal tersebut sebagai kepastian hukum berusaha bagi 200 lebih pengelola aset milik Pemprov pasca penguasaan oleh PT GTI. 

Sebelumnya, Pemprov NTB telah mengusulkan pemutusan kontrak dengan PT GTI melalui addendum atau pembaharuan kerjasama atas kontrak PT GTI yang seharusnya berakhir pada 2025 mendatang. 

BACA JUGA: Awardee NTB Diminta Jadi Duta Investasi, Budaya dan Pariwisata

“Kami mengapresiasi komunitas bisnis di Gili Trawangan untuk kerjasamanya dan membantu jika ada kesulitan,” jelas Gubernur NTB, Zulkieflimansyah di Gili Trawangan, Jumat (02/09/22). 

Dikatakan Gubernur,  kepastian hukum ini akan menjelaskan status investasi para pengusaha dan pihak Pemprov tetap akan hadir di Gili Trawangan memastikan investasi dan aset berjalan sesuai aturan berlaku.

Sementara itu, staf ahli BPN Ari Pramono mengatakan, pembatalan Hak Guna Bangunan (HGB) PT GTI sedang berproses. 

Para pengusaha yang berinvestasi di Gili Trawangan wajib melakukan perjanjian pemanfaatan lahan dengan pemilik sebenarnya yakni Pemprov NTB seperti yang diserahkan hari ini. 

“Nantinya setelah pembatalan dengan PT GTI akan diberikan HGB yang berlaku selama tiga puluh tahun dan bisa diperpanjang dua puluh tahun dan diperbaharui tiga puluh tahun”, jelasnya. 

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam persoalan lahan di Gili Trawangan memastikan kerugian negara yang tejadi selama ini dapat diselamatkan dengan kepastian hukum bagi para pihak. 

BACA JUGA: Gubernur NTB Buka Rapat Dengar Pendapat Bersama KPK

“Dengan kepastian hukum, nilai keekonomian dari Gili Trawangan akan sangat besar dari yang selama ini terjadi”, terangnya. 

Hadir pula Dirkrimsus Asdatun Kajati, Wakil Bupati Lombok Utara dan    para kepala OPD Pemprov NTB.***

Gubernur NTB mengatakan, dengan program Mawar Emas masyarakat tidak lagi terjebak rentenir yang menawarjkan kemudahan meminjam dengan bunga berlipat 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Akses keuangan bagi masyarakat melalui program Melawan Renternir Berbasis Masjid atau Mawar Emas dipastikan dapat dinikmati masyarakat. 

Penegasan itu disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah saat mengunjungi jamaah masjid Al Ikhlas, Karang Tatah, Kota Mataram, Kamis (01/09/22).

“Saya yakin banyak jamaah masjid kita yang meminjam uang di rentenir. Saya pastikan program Mawar Emas akan diberikan pada jamaah masjid yang membutuhkan,” katanya.

BACA JUGA: Pemprov NTB bersama Plan Indonesia Perangi Perkawinan Anak

Gubernur menyadari masih banyak masyarakat yang memanfaatkan rentenir untuk soal keuangan karena kemudahan meminjam, meski dengan bunga yang berlipat. 

Ia berharap, program ini akan membantu jamaah masjid untuk perekonomian. 

Ditambahkan pula, akses keuangan masih belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat dan lembaga keuangan seperti bank, kerap masih sulit diakses karena persyaratan yang menyulitkan. 

“Tapi uang yang dipinjam dari masjid harus dikembalikan dan pengurus akan memilih siapa yang amanah di antara jamaah nantinya,” tambah Gubernur. 

Hal serupa disampaikan pula saat menemui jamaah masjid Nurul Huda, Karang Tapen agar     warga maupun jamaah masjid bisa mendapatkan bantuan keuangan melalui program Mawar Emas. 

Gubernur berpesan, agar selalu mensyukuri keadaan karena setiap orang memiliki persoalannya masing-masing. 

Hal ini ditegaskan agar masyarakat tetap optimis dan berkontribusi bagi kemajuan lingkungan dan daerah. 

Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Karang Tatah, Prof Zaenal Asikin  mengatakan, kehadiran Gubernur sangat dinanti warga. 

“Sebagai warga kampung di tengah kota terkadang merasa kurang diperhatikan walau persoalan di kampung sama,” sebut Asikin. 

Namun demikian, ia mengapresiasi Gubernur Zulkieflimansyah yang selalu menyediakan waktu untuk berkeliling mengunjungi warga masyarakat di kampung, desa dan dusun di NTB. 

Hadir pula mendampingi Gubernur, Ketua Baznas NTB, Karo Kesra, Karo Adpim dan anggota DPRD kota Mataram.*** 

Penandatangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2022 merupakan hasil sinergi DPRD dan Pemda KLU

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Penandatanganan Nota Kesepakatan bersama antara Pemda KLU dengan DPRD, tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 berlangsung di DPRD Lombok Utara, Kamis (01/09/22).

Penandatangan itu dilakukan setelah melalui tahap pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lombok Utara. 

BACA JUGA: Pemprov NTB dan Plan Indonesia Perangi Perkawinan Anak

Sebelum penandatanganan dilakukan, dibacakan Laporan Banggar oleh Juru Bicara Banggar DPRD KLU Made Kariyasa, S.Pd.H. 

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, Banggar DPRD KLU menghargai upaya yang dilakukan Pemda KLU. Yakni mengoptimalkan  reaslisasi target pendapatan daerah melalui penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah serta piutang pendapatan lainnya. 

Di lain sisi, Banggar DPRD KLU  prihatin terhadap realisasi PAD sampai Bulan Agustus 2022 baru tercapai 46,76 persen. Realisasi PAD dari pajak daerah mencapai 32,50 persen, dan retribusi daerah mencapai 24,14 persen. 

“Pencapaian PAD yang belum optimal dari pajak pemerintah daerah, mesti memperbaiki obyek dan subyek pajak retribusi. Serta melakukan penagihan secara intensif. Berkaitan dengan  potensi penerimaan bagi hasil pajak daerah dari Pemerintah Provinsi NTB sebesar 53,46 miliar lebih, realisasi penerimaan PAD dari BPHTB telah mencapai 79,15 persen sampai  pertengahan Agustus 2022,” tuturnya.

Dalam rapat bersama Banggar dan TAPD menyatakan, seluruh regulasi dimaksud telah disesuaikan. 

Belanja operasional harus lebih proporsional dengan belanja modal, karena komposisinya  dominan sebesar 66,06 persen. Sedangkan belanja modal tidak ideal yaitu hanya sebesar 19,61 persen.

Banggar DPRD KLU berkesimpulan, landasan penyusunan perubahan KUA-PPAS tahun 2022 perlu disesuaikan dengan  berbagai perubahan. 

Ke depan Pemda KLU perlu memperjelas rumusan kerangka ekonomi makro daerah, dalam rangka meningkatkan PAD. 

“Pemda KLU diharapkan dapat memperbaiki sistem pemungutan dengan kebijakan regulasi pendapatan daerah. Secara umum substansi dan sistimatika penyusunan KUA-PPAS Perubahan APBD KLU tahun 2022 telah memenuhi ketentuan dan dapat disepakati lebih lanjut, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan,” imbuhnya. 

BACA JUGA: Pelantikan Waka II DPRD NTB, Ini Pesan Gubernur NTB

Usai pembacaan Laporan Banggar, dilakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan, sinergi antara Pemda KLU dengan DPRD KLU tentang KUA-PPAS Perubahan APBD tahun 2022. 

Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD KLU Artadi, S.Sos yang dihadiri Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH dan Wakil Bupati Danny Karter FR, ST., M.Eng.

Selain itu hadir Penjabat  Sekretaris Daerah Anding Duwi Cahyadi, MM bersama Para Forkopimda, Para Anggota DPRD, serta Unsur Pimpinan OPD se-KLU. ***

Komitmen Pemprov NTB tidak perlu diragukan, kebutuhan ciptakan Teknologi Hemat Energi IKA ITS akan disiapkan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah siap mendukung program Ikatan Alumni Institut Teknologi Surabaya (IKA ITS)  untuk menciptakan teknologi hemat energi di NTB. 

BACA JUGA: 240 PMI asal NTB Prosedural, Berangkat Tanpa Biaya

“Apapun yang diciptakan, yang penting produk dari sini, berkegiatan sesuai dengan kebutuhan di sekitar kita. Komitmen bersama Pemprov NTB tidak perlu diragukan. Apa yang dibutuhkan langsung teknisnya saja pasti akan disiapkan dengan baik,” kata Wagub saat menerima Audiensi Ikatan Keluarga Alumni Insitut Teknologi Surabaya (IKA ITS) di Ruang Kerja Wagub, Selasa (30/08/22).

Wagub yang kerap disapa Ummi Rohmi ini menilai, saat ini sudah mulai banyak perusahaan teknologi seperti PT. AMNT yang masuk ke NTB. 

“Jangan sampai orang luar yang kerja di situ, UNRAM, ITS dan semua perguruan tinggi harus menghasilkan orang yang ahli di sana supaya masyarakat kita terserap,” ingatnya.

Ketua IKA ITS Tjatur Kukuh Surjanto mengatakan, NTB memiliki potensi yang besar dalam Technoculture yakni penggabungan teknologi dengan budaya. 

“Terkait teknologi hemat energi kami akan mulai dari sepeda listrik yang dipadukan dengan logam, bambu, dan tenun, ini merupakan sebuah Technoculture yang orang luar tidak bisa bikin. Dan ini modern tapi artistik,” ungkapnya.

Dikatakan, dengan bekerjasama antara BRIDA dan Perindustrian IKA ITS akan meluncurkan produk sepeda listrik dengan 8 produk berbeda dan desain yang berbeda pada soft launchingnya 10 November mendatang dengan target para wisatawan.

BACA JUGA: Keunggulan dan Potensi NTB Diungkap pada Peserta PKA

Tjatur Kukuh berharap sebanyak mungkin perguruan tinggi di NTB bisa meng-upgrade kan diri di bidang teknologi. 

Ia juga menginginkan anak-anak muda di NTB orientasinya lebih luas, memiliki pandangan bahwa NTB sangat membutuhkan teknologi dan banyak terserap terlebih di ITS. ***

Sebanyak 240 PMI asal NTB yang berangkat prosedural, tidak dipungut biaya apa pun alias gratis

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc. dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah melepas 240 Pekerja Migran Indonesia (PMI) NTB ke Perusahaan Sawit Boustead Plantation Berhad di Malaysia, di Asrama Haji, Mataram, Senin (29/08/22).

PMI tersebut merupakan PMI NTB Prosedural dan diberangkatkan secara gratis, tanpa biaya sepeser pun alias zero cost. 

Keberangkatan tersebut melalui PT. Kijang Lombok Raya, yang berangkat secara bertahap mulai 30 Agustus sampai 6 September 2022.

BACA JUGA: Membangun NTB Butuh Terobosan dan Ide Kompatibel Kekinian

Gubernur NTB berpesan kepada para PMI agar menjaga nama baik diri, daerah dan bangsa. 

“Tidak perlu bersaing dengan yang lain. Harus saling menjaga dan menasehati. Dan yang penting solat berjamaah jangan ditinggalkan apapun kondisinya. Karena hati yang tenang didapatkan dari beribadah,” pesan Bang zul sapaan akrab Gubernur NTB ini. 

Sementara Wagub NTB menjelaskan,  diberangkatkannya para PMI NTB Prosedural secara gratis merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam pelindungan PMI dan keluarganya.

Dengan begitu, keselamatan para pekerja bisa lebih diperhatikan. Sehingga para PMI NTB tak lagi banyak mendapatkan perlakuan buruk, justeru dapat menjadi PMI yang sukses dan membanggakan keluarganya. 

 “Berangkat (pekerja) Migran, Pulang Juragan,” seru Wagub.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB (Disnakertrans Provinsi NTB), I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H menjelaskan, keberangkatan 204 PMI ke Malaysia ini merupakan tahap kedua yang dilakukan oleh PT. Kijang Lombok Raya. 

Sebelumnya 30 PMI telah diberangkatkan ke Malaysia untuk bekeja di ladang kelapa sawit. “Kita ingin yang semuanya procedural sehingga perlindungannya jelas,” tutur Gede. 

Komisioner PT. Kijang Lombok Datuk Rajo Nan Sati Fetra Ezimon menyampaikan, sesuai dengan isi MoU antara negara Indonesia dan Malaysia telah disepakati gaji minimal yang diterima oleh PMI di sektor ladang sawit sebesar 1,500 ringgit atau Rp 5,5 juta.

Dan seluruh biaya yang ditimbulkan selama proses rekrutmen hingga sampai ke negara penempatan, akan ditanggung oleh perusahaan (user).

“Sebelumnya PMI ada mengeluarkan biaya Rp 2,5 juta untuk pembiayaan paspor, MCU dan lainnya. Hari ini biaya tersebut akan dikembalikan melalui Bank BNI. Bapak-bapak sudah dibuatkan rekening yang terisi saldo Rp. 2,5 juta. Bahkan keluarga sudah kami buatkan rekening juga, agar mudah untuk transfer gaji, tidak perlu titip transfer dari rekening orang lain,” jelas Ezimon.

BACA JUGA: TPKAD se NTB Harus Bersinergi dengan Pemprov dan OJK

Sementara itu, salah seorang wali PMI asal Labuapi Lombok Barat, Zainudin, mengaku sangat bersyukur dengan dengan program pemberangkatan PMI tanpa biaya untuk pertama kalinya. 

Sehingga ada perasaan tenang dan nyaman melepas keluarganya mencari nafkah di negeri seberang. 

“Harapannya bisa begini terus, karena lebih tenang dan lebih nyaman,” tandasnya. ***

Membangun NTB bukan semata berkompetisi di dunia global tapi juga bisa menyelami cara berpikir generasi sekarang

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pembangunan daerah saat ini membutuhkan ide segar dan terobosan pemimpin yang menguasai situasi. 

Penegasan itu disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah  di Pondok Pesantren Darul Falah, Pagutan, Kota Mataram, Senin (29/08/22).

BACA JUGA: Temu Mahasiswa NTT, ‘Melihat NTT dari Luar NTT’ 

“Siapa saja yang memiliki pemikiran dan ide yang kompatibel dengan kekinian sangat dibutuhkan saat ini,” ujar Gubernur Zulkieflimansyah

Dikatakan, situasi dunia yang berubah seperti digitalisasi dan industrialisasi harus dapat dikerjakan di NTB. Tak hanya ikut berkompetisi dalam dunia global namun juga bisa menyelami cara berpikir generasi sekarang yang jauh berbeda. 

Hal ini menurut Gubernur menjadi salah satu cara untuk menggerakkan program pembangunan, bahkan yang telah ada agar mampu menyesuaikan dengan dinamika baru. 

Salah satu peluang meningkatkan ekonomi secara signifikan adalah dengan event internasional yang menjadi perhatian masyarakat dunia. 

Dengan begitu, NTB akan membuka banyak kesempatan lain karena langsung beradaptasi dengan perkembangan. 

Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah, TGH Muammar Arafat mengatakan, sosok pemimpin cerdas, rendah hati dan milenial masih akan dibutuhkan menjelang tahun pergantian kepemimpinan daerah. 

Ia menilai, kepemimpinan Zul Rohmi akan sedikit mendapatkan tantangan, karena jika pun  maju dalam pemilu 2024 kedua sosok ini telah dikenal masyarakat. 

Namun demikian, Muammar yang juga mengasuh kanal podcast  Jalan Tengah sejak beberapa tahun belakangan, mengakui dinamika politik NTB masih sangat cair. 

BACA JUGA: Lingkungan Bersih Salah Satu Faktor Penurunan Stunting

“Seperti dikatakan Pak Gub, bukan soal personalnya tapi tentang kualitas pemimpin yang dibutuhkan masyarakat NTB,” ujarnya. ***

Dalam Rapat Kordinasi yang dihadiri Wagub NTB, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, inflasi secara nasional terkendali, tapi tak boleh lengah

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. 

Rakor berlangsung secara virtual di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (30/08/22).

Wagub NTB didampingi Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi, M.Si dan Pimpinan Organisasi Daerah lingkup Provinsi NTB. 

BACA JUGA: Keunggulan dan Potensi NTB Diungkap pada Peserta PKA

Pada rapat tersebut turut hadir Menteri Dalam Negeri, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Perwakilan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistika (BPS) dan jajarannya.

Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri RI, Jenderal Pol. (Purn.) Prof. H. Muhammad Tito Karnavian. Ph.D mengatakan, perkembangan inflasi di Indonesiasi masih relatif terkendali, per bulan Juli mencapai 4,94 persen. 

Komponen penting yang perlu diperhatikan pada inflasi adalah terkait bahan makanan yang mencapai 10,88 persen dan inflasi energi mencapai 5,02 persen. 

“Inflasi kita masih 4,94 persen secara nasional, relatif terkendali tetapi kita tidak boleh lengah,” tuturnya saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Selasa (30/08/22).

Disamping itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada seluruh Gubernur, Bupati, Walikota untuk berkoordinasi dengan Kementerian Lembaga Terkait mengalokasikan anggaran bantuan kepada masyarakat.  

“Melalui bantuan sosial (bansos) atau subsidi terhadap sektor transportasi dan UMKM, Saya minta dipastikan bantuan dialokasikan tepat sasaran,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPS, Margo Yuwono menjelaskan, yang berperan tinggi dalam inflasi daerah per Juli 2022 (y-on-y) yaitu pada komoditas cabai merah mencapai  0,49 persen, bawang merah mencapai 0,26 persen, tarif angkutan udara mecapai 0,43 persen, minyak goreng mencapai 0,29 persen dan bahan bakar rumah tangga mecapai 0,24 persen, dan bensin mencapai 0,18 persen.

BACA JUGA: 240 PMI Asal NTB Prosedural. Berangkat Tanpa Biaya

“Kalau kita mau ngerem inflasi, maka lima komoditas yang selalu memberikan andil besar dapat dikendalikan oleh kita, dua komoditas musiman seperti cabai merah dan bawang merah yang perlu dipantau pertumbuhan harganya supaya di bulan bulan berikutnya tidak memberikan dorongan pada inflasi,” jelasnya.***

Mulai saat ini TPAKD kabupaten/ kota mulai merencanakan program kerja bersama dan bersinergi dengan program Pemerintah Provinsi maupun OJK 

LOTENG.lombokjournal.com ~ Tujuh kabupaten/ kota sekarang telah memiliki Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), tugasnya memastikan masyarakat dapat mengakses lembaga keuangan dalam menggerakkan ekonomi melalui modal usaha. 

“Setiap daerah sekarang harus punya program agar masyarakat tahu tentang keuangan dan lembaga keuangan, juga mudah mengakses uang,” ujar Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah saat pengukuhan tujuh TPAKD di Hotel Pullman, Kuta, Mandalika, Loteng, Senin (29/08/22). 

BACA JUGA: Festival Gerabah Masbagik Lotim, Membuka Pasar Gerabah

Dikatakannya, kendala keuangan atau modal usaha seringkali karena keterbatasan pengetahuan atau rumitnya syarat memperoleh bantuan keuangan. 

Ia berharap TPAKD kabupaten/ kota kreatif selain  melahirkan program literasi, juga membantu kesulitan masyarakat mengakses lembaga keuangan. Serta intens berkomunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait layanan keuangan oleh bank maupun lembaga keuangan lain. 

Tujuh TPAKD yang dikukuhkan hari ini adalah Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, kota Mataram, Dompu, Bima, Lobar dan Loteng melengkapi TPKAD Lotim, Lotara, dan Bima sehingga semua kabupaten/ kota se NTB telah memiliki TPAKD. 

Frederica Widyasari Dewi, anggota komisioner Otoritas Jasa Keuangan mengatakan, mulai saat ini kabupaten/ kota diharapkan mulai merencanakan program kerja bersama dan bersinergi dengan program Pemerintah Provinsi maupun OJK sendiri. 

“Untuk produk jasa keuangan bisa menyesuaikan. Kalau di NTB produk syariah lebih laku maka harus didorong agar lembaga keuangan syariah menyediakan akses dan layanan yang memudahkan masyarakat,” ujar Dewi. 

Ia juga mengapresiasi pemimpin daerah di NTB yang memiliki modal kekompakan, sehingga diharapkan kemajuan ekonomi melalui akses jasa keuangan dapat berkembang. 

Sementara itu, Ketua OJK RI, Rico Rinaldy mengapresiasi program Melawan Rentenir Berbasis Mesjid atau Mawar Emas besutan TPKAD provinsi dengan layanan pembiayaan ultra mikro tanpa bunga bagi jamaah masjid. 

Bagi IKM ada Simanis atau aplikasi sistem manajemen industri untuk percepatan perizinan dalam memperoleh modal. 

BACA JUGA: Gubernur NTB: Pastikan NTB Daerah yang Aman untuk Usaha

Di Bima adapula program layanan keuangan berbasis gotong royong bagi wanita. Dan di lotim ada akses jasa keuangan bagi peternak, seperti juga di Lobar dengan satu pelajar satu rekening. 

Hadir pula dalam kegiatan tersebut Kepala Lembaga Keuangan, Kepala Daerah se NTB dan masyarakat. ***

Gubernur NTB mengatakan,setelah ada Festival Gerabah pertama Desa Masbagik Timur, harus ada pasar yang jelas

MATARAM.lombokjournal.com ~ Festival Gerabah pertama Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur, untuk menyemarakkan HUT Lotim yang ke-127 dibuka Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, Minggu (28/08/22).

Selain itu, Festival Gerabah tersebut diadakan untuk membangkitkan dan memperkuat kembali eksistensi Masbagik Timur sebagai Desa Wisata Seni dan Budaya di Pulau Lombok.

Gubernur Zul mengatakan, mesti ada cara baru dalam membuka pasar baru produk-produk gerabah kita agar diserap oleh pasar domestik Indonesia dengan gerabah beraneka rupa. “Tugas yang tidak mudah tapi sangat menantang,” katanya.

BACA JUGA: Pekan Teater Pelajar se NTB Ditutup Gubernur NTB

Bang Zul sapaan Gubernur NTB menyarankan, produk gerabah yang dihasilkan masyarakat harus memiliki pasar yang jelas, sehingga mudah didistribusikan.

“Kita harus lebih lincah mencari pasar. Harus didefinisikan apakah gerabah Masbagik ini butuh international event atau tidak. Kalau memang pasar kita hanya Bali, kita hanya sekedar bikin saja, tidak apa-apa, kita menjadi supplier awal-awal dengan Bali yang penting masyarakat disini hidup,” ujar Bang Zul, sapaan akrabnya.

Pesannya pada para perajin gerabah dan masyarakat, agar setelah Festival digelar, diharapkan masyarakat mendapat peningkatan penjualan. 

Dengan kata lain, bukan sekedar ramai-ramai di Festival, tetapi juga menghasilkan kegiatan dan hasil yang konkrit.

“Tolong supaya hasil festival itu minimal ada kegiatan yang konkrit misalnya menjual atau mendistribusikan gerabah milik masyarakat ke pasar yang baru. Jangan sampai banyak festival, banyak pameran tetapi tidak meningkatkan penjualan,” pesannya.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur, H. Sukiman Azmy menyatakan, Pemkab dan masyarakat Lombok Timur terus berupaya dengan maksimal untuk membangkitkan kembali potensi daerah yang dimiliki melalui berbagai ikhtiar.

“Aktivitas Kabupaten Lombok Timur saat ini kemeriahannya sangat terasa. Ada pameran dan festival dimana-mana. Alhamdulillah, kemampuan masyarakat kita untuk menggunakan sarana yang diberikan pemerintah seperti mendistribusikan produk secara online itu luar biasa. UMKM terus bergerak di dunia maya, itu salah satu bentuk ikhtiar yang sudah kita lakukan,” ujar Bupati Lotim.

BACA JUGA: Puan Maharani Kunjungi Pasar Kebon Roek di Mataram

Turut hadir pada kesempatan tersebut, yaitu Kadiskop & UKM Provinsi NTB, Kadisdag Provinsi NTB, Kadisperin Provinsi NTB, Camat Masbagik, Kapolsek Masbagik, 10 Kades Kec. Masbagik dan stakeholders lainnya.***

Melihat keindahan karya-karya desainer lokal, Gubernur Zulkieflimansyah mengaku terpukau 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB  Zulkieflimansyah memberikan apresiasi kepada GeKrafs Kota Mataram yang memiliki visi untuk menuju Mataram sebagai City of Young Entrepreneur.

Ia menyampaikan itu saat menghadiri acara Fashion on The Park yang diadakan oleh kolaborasi desainer kondang NTB bersama dengan  Gerakan Ekonomi Kreatif (GeKrafs) Kota Mataram dan  Prime Park Hotel, Sabtu (27/08/22).

BACA JUGA: Gubernur NTB: Pastikan NTB Daerah Aman untuk Usaha

“Terima kasih atas acara yang luar biasa ini, mudah-mudahan ini menambah semangat temen-temen muda untuk mewujudkan City Of Young enterpreneur,” ucap Bang Zul. 

Ia menambahkan, hadirnya industrialisasi sebagai sebuah kesadaran dalam menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi. 

“Jadi industrialisasi itu adalah kesadaran menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi untuk menghasilkan komoditas, bila perlu beli bahan baku dari Indonesia timur didesain oleh desain preneur NTB, dan di jual di seluruh Indonesia bahkan luar negeri dengan harga yang lebih mahal,” ungkapnya. 

Bang Zul terpukau melihat keindahan karya-karya desainer lokal NTB yang tidak kalah saing dengan desainer nasional.

“Luar biasa karya-karya designer lokal NTB, tidak kalah dengan desainer Nasional,” ujarnya. 

Sementara itu, Ketua GeKrafs Kota Mataram, Ibu Viviana menjelaskan, event Fashion on The Park, bertujuan untuk meningkatkan kreativitas, kualitas dan challenge para pelaku UMKM.

BACA JUGA: Komitmen NTB Nol Emisi Karbon tahun 2050

“Seluruh desainpreneur maupun rekan rekan enterpreneur lainnya pada bidang kuliner, kriya dan lain sebagainya untuk dapat terus meningkatkan kreativitas, kualitas dan challenge,” ungkapnya. ***