Rapat pencegahan korupsi di lingkungan BUMD yang dihadiri Gubernur NTB, menyamakan persepsi untuk mengembalikan fungsi BUMD  

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait Pencegahan Korupsi di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya penguatan fungsi dan dan pengawasan BUMD secara Virtual, di Ruang Kerja Kantor Gubernur, Kamis (08/09/22).

Mengawali rapat tersebut, Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK sebagai keynote speech pada rapat ini menyampaikan, BUMD didirikan dengan tujuan menggerakan roda perekonomian suatu daerah. Maka dari itu, tidak ada gunanya mempertahankan perusahaan BUMD yang sudah rugi.

BACA JUGA: Masyarakat Diajak Sukseskan Gili Festival 2022

Alexander mengatakan, ada 959 BUMD di seluruh Pemerintah Daerah dengan total aset sebanyak 855 Triliun. Ttapi dari total BUMD tersebut, sebanyak 60 persen tidak punya SPI (Satuan Pengawasan Internal).

“Apa jadinya ketika roda perusahaan itu tidak ada yang mengawasi. Direksi bekerja semau-maunya, tidak ada yang mengatur,” tuturnya.

Pada kesempatan sama, Tomsi Tohir, Irjen Kemendagri dalam sambutannya mewakili Mendagri mengatakan, perlunya menyamakan persepsi bahwa kegiatan ini digunakan untuk bersama-sama berpikir untuk bisa mengembalikan fungsi BUMD.

“APIP bersama dengan temen-temen dari KPK dan BPKP akan melakukan pengawasan terhadap BUMD, kalau memang ditemukan kesengajaan yang terlihat merugikan keuangan negara maka dengan berat hati kita menyerahkan permasalahan ini pada apparat hukum,” tegasnya.

Sementara itu, dalam pemaparannya, Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan & Monitoring KPK selaku Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menyampaikan, saat ini yang paling fokus dari perhatian kita terhadap BUMD adalah kerugian dan ekuitas yang negatif serta yang komisarisnya lebih besar dari direksinya.

Agus Fatoni, Dirjen Bina Keuda Kemendagri juga menambahkan, beberapa hal yang perlu dibenahi dalam penguatan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan BUMD. Daerah perlu merubah bentuk perusahaan daerah menjadi BUMD dengan alternatif bentuk hukumnya perumda atau perseroda.

BACA JUGA: WSBK dan Shell Eco Marathon, Diharapkan Libatkan Potensi NTB

“Untuk memastikan BUMD sehat, selain bisa melayani masyarakat namun BUMD juga harus bisa menguntungkan dan meningkatkan PAD,” tuturnya.

Sementara itu, Bang Zul sebagai salah satu peserta dalam rakornas ini berpendapat bahwa daerah harus bisa melihat ke dalam tata kelola dan Sumber Daya Manusia BUMD itu sendiri, apakah sudah dikerjakan sesuai dengan jenis usaha atau malah berbeda.

“Ini akan menjadi momentum perubahan BUMD yang baik,” ucapnya. ***

Wagub NTB menyambut baik pelaksanaan program nasional Registrasi Sosial Ekonomi 2022, yang akan memutakhirkan data kemiskinan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pendataan sosial ekonomi masyarakat melalui registrasi nasional oleh Badan Pusat Statistik, diharapkan dapat mengurai masalah angka kemiskinan NTB yang dinilai masih cukup besar. 

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj Sitti Rohmi Djalillah saat menerima audiensi BPS NTB, yang akan melakukan rapat koordinasi (Rakor) dengan kabupaten/kota.

Rakor itu terkait pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi 2022 dalam waktu dekat. 

BACA JUGA: ITDC Diminta Fokus Penyelenggaraan WSBK Tahun Ini

“Saya berharap dengan kegiatan ini akan memvalidasi data kemiskinan kita dan kabupaten/ kota bersemangat memperbaiki data ini demi masyarakat yang memang berhak menerima bantuan,” harap Wagub di Pendopo, Kamis (08/09/22). 

Menurutnya, secara tidak langsung registrasi sosial ekonomi ini juga akan berdampak pada pemutakhiran data angka kemiskinan sampai kemiskinan ekstrim di NTB. 

Menurutnya, angka 13,68 persen atau 731.940 jiwa yang masuk dalam kategori miskin per Maret 2022 masih dipengaruhi oleh pendataan yang tidak valid.

 Wagub yakin, kondisi real masyarakat belum tercermin dari data kemiskinan tersebut. 

Data terpadu

Sementara itu Drs Wahyudin, Kepala BPS NTB mengatakan, percepatan Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sangat diperlukan untuk mendorong penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. 

“Reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Regsosek serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. juga upaya dalam mewujudkan Satu Data Indonesia yang membantu pemerintah pusat dan daerah,” jelasnya.

Pendataan awal Regsosek akan menghasilkan data terpadu tidak hanya untuk program perlindungan sosial, tetapi juga data kondisi sosial ekonomi keluarga. 

Data ini dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan.

Dengan tersedianya data sosial ekonomi yang bersifat sektoral menjadi data yang terintegrasi dan akurat.

Dan menjadi basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan, serta basis data lainnya hingga tingkat desa/kelurahan. 

BACA JUGA: Masyarakat Diajak Sukseskan Gili Festival 2022

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, program unggulan NTB Satu Data yang diampu Dinas Kominfotik NTB akan terintegrasi langsung dengan hasil pendataan Regsosek 2022 ini. 

“Secara tidak langsung juga akan terjadi pemutakhiran data di NTB Satu Data secara sektoral agar dapat digunakan mengambil kebijakan strategis oleh pimpinan,” jelasnya.***

Gubernur NTB ikuti rapat video conference terkait kebijakan pengendalian inflasi yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian

MATARAM.lombokjournal.com ~ Rapat Video Conference terkait Kebijakan Pengendalian Inflasi, khususnya Sosialisasi Kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) terkait dengan Kebijakan Recofusing 2 persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Kebijakan Penggunaan Dana Bansos, berlangsung hari Senin (05/09/22).

Gubernur NTB,  Zulkieflimansyah hadir dalam rapat video conference yang dipimpin secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian  tersebut. 

BACA JUGA: Rektor Unram: Mimbar Akademik Terbuka untuk Tokoh Mana pun

Selain itu juga diikuti Menteri Sosial, Tri Rismaharini, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M. Pd., Menteri Ketenagakerjaan RI, Dr. Dra Hj. Ida Fauziyah, M.Si, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung RI, Dr. ST. Burhanuddin, SH., MM, Wakil Menteri Keuangan, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Lembaga, Kepala Daerah Gubernur, Walikota, Bupati dan jajarannya.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian menghimbau, agar masyarakat kurang mampu dapat terus dijaga, melalui beberapa skema bantuan sosial yang akan dilakukan pemerintah.

Skema yang dimaksud seperti pemberian Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat kurang mampu, dukungan bagi pekerja melalui Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan dukungan Pemda sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) terdiri dari DAU atau DBH.

“Kita akan terus berupaya menjaga masyarakat kurang mampu, diantaranya melalui skema yang telah disusun pemerintah memberikan BLT sebesar 12.4 triliun yang di kelola Kemensos, dukungan untuk pekerja yang dikelola untuk kemenaker sebanyak 9,6 Triliu, Pemda 2 persen dari dana transfer umum yang berasal dari DAU dan DBH,” ucapnya. 

Wakil Menteri Keuangan, Prof. Suahasil Nazara, S.E., M.Sc., Ph.D menjabarkan, skema pemberian bansos tambahan sebesar 24,17 Triliun. BLT dan BSU akan dieksekusi pada akhir Agustus atau awal September. 

Dan dukungan dari Pemda 2 persen diperkirakan dapat dieksekusi pada Oktober.

“Kita berharap ini nanti program perlindungan sosial, bisa mendorong penciptaan lapangan kerja, bagi usaha mikro, usaha kecil, ojek, angkutan umum, nelayan dan lainnya sesuai karakteristik daerah,” tuturnya. 

Sementara itu, Gubernur Zulkieflimansyah menuturkan, langkah nyata yang dilakukan untuk menangani inflasi, yaitu salah satunya melalui operasi pasar.

BACA JUGA: Mengapa Orang Mau Menjadi Pembunuh Bayaran

“Langkah real pemerintah untuk menangani inflasi yaitu operasi pasar dan tadi dijelaskan, subsidinya akibat gejolak eksternal itu membengkak. Jadi pemerintah tidak punya pilihan lain, di sisi yang lain kita tidak mau memberatkan masyarakat sehingga nanti ada bantuan kepada masyarakat langsung, supaya nanti yang betul-betul terkena dampaknya tidak terlalu memberatkan,” tutur Bang Zul.***

Kiprah IWAPI antara lain melalui Trade Fair 3, diharapkan bisa merebut pasar untuk UMKM

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wagub NTB,Hj. Sitti Rohmi Djalillah berharap kiprah IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian daerah dengan membuat UMKM NTB naik kelas.

Menurut Ummi Rohmi sapaan akrab Wagub NTB, materi di NTB sangat luar biasa, dari setiap 10 kabupaten/kota mempunyai ciri khasnya masing-masing. 

Hal tersebut disampaikan pada sambutannya dalam acara IWAPI Trade Fair 3 di Atrium Lombok Epicentrum Mall, Sabtu (03/09/22).

BACA JUGA: Aktivis HMI Diminta Fokus Membangun Ekonomi

“Mutiara, kerajinan tangan, tenun dengan berbagai kelebihannya. Tinggal bagaimana PR kita merebut pasar UMKM, tidak hanya di NTB maupun Indonesia tapi di dunia. Ini yang harus dipikirkan agar UMKM kita bisa naik kelas,” ucapnya.

Tak kalah pentingnya, Ummi Rohmi menyampaikan hampir 3 tahun dilanda bencana, dari gempa hingga Pandemi Covid-19 kemarin, NTB merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.

“Itu tidak akan terjadi apabila tidak ada seluruh pihak yang berkontribusi disini,” pungkasnya.

Sementara itu, berdasarkan Laporan Ketua Panitia, Sri Suherni, kegiatan yang berlangsung 2 hari ke depan ini merupakan agenda tahunan yang sudah berjalan dari tahun 2020. 

ITF 3 ini telah menyediakan 68 stand dengan sebagian besar diantaranya merupakan peserta UMKM.

Ketua DPP IWAPI, Ir. Nita Yudi, MBA., juga menambahkan, 47 tahun berdirinya IWAPI ini telah konsisten menjalankan program, memberdayakan perempuan dalam ekonomi, hingga dipercayakan pemerintah turut berperan dalam AWEP (Association of Women Entrepreneurs & Professionals) se-ASEAN.

BACA JUGA: Pemprov NTB dan KPK Sepakati Pentingnya Pembentukan Kerjasama Antar Daerah

“Bagaimana IWAPI dapat menggiring perempuan-perempuan untuk bisa menduduki pimpinan pengusaha-pengusaha maupun di pemerintahan,” lanjut Nita.

Turut hadir dalam acara ini bersama yaitu Kadis Perdagangan NTB, Kadis Kominfotik NTB, Ketua Kadin NTB, Ketua OJK, Kepala Bank BI, serta seluruh stakeholders terkait. ***

Pemprov NTB menilai penting permasalahan dunia usaha, karena itu penting dibentuk Kerja Sama Antara Daerah (KAD)

MATARAM.lombokjournal.com ~ Inspektur Inspektorat mewakili Pemerinta Provinsi (Pemprov) NTB dan Wakil Ketua KPK sepakat pentingnya pembentukan Kerja Sama Antara Daerah (KAD). 

Hal ini terungkap pada Diskusi Bersama di Hotel Santika tentang Permasalahan Dunia Usaha di wilayah Provinsi NTB, Jum’at (02/09/22).

Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim menyampaikan, permasalahan dunia usaha di NTB sangat penting, khususnya masalah KAD (Kerjasama Antar Daerah) yang oleh pusat diminta dengan segera pembentukannya tapi belum bisa terpenuhi.

BACA JUGA: Aktivis HMI Diminta Mulai Fokus Membangun Ekonomi

“Saya menganggap KAD sangat penting bagi dunia usaha kita, sehingga kita sangat hati-hati memilih personil yang terlibat, saya tidak ingin ada dari kita yang berbaju oranye,” tutur mantan Kasat Pol PP NTB ini. 

Ibnu Salim juga menyampaikan, regulasi dari pusat mengenai dunia usaha hanya memperberat pengusaha di daerah. 

Dengan adanya KAD, diharapkan bisa memperjuangkan pengusaha-pengusaha di daerah yang kadang termarginalkan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron berharap agar KAD dapat segera dibentuk untuk menjembatani antara dunia usaha dan pemerintah. 

“KPK hanya mendorong, kalau bisa pengusaha di daerah lah yang menyelesaikan bagaimana usahanya bisa fair, terbuka dengan aksesibilitas tinggi,” pungkas Nurul Ghufron. 

Wakil Ketua KPK juga menambahkan, sejak berdirinya KPK dari 2004 sampai saat ini sudah menangkap sekitar 2.400 orang dan yang paling banyak adalah pihak swasta sebagai penyuap dengan jumlah 374 orang dari pelaku usaha.

“Korupsi tidak bisa terjadi apabila tidak ada deal antara 2 pihak, disitulah sebagai pelaku usaha dimana pun pasti maunya juga untuk mendapatkan keuntungan”, ucapnya.

Memperkuat pemahaman, Wakil Ketua KPK juga mengatakan, Indikator terjadinya korupsi adalah ketidakpastian, ketidakmudahan, dan ketidakterbukaan.

BACA JUGA: Pemprov NTB Siap Laksanakan Bimtek Fasilitator Penanganan PMK

Ketiga poin tersebut masih sering terjadi ketika pengusaha mau melakukan perizinan tapi masih dipersulit dengan regulasi yang tumpang tindih, sehingga ‘suap’ menjadi jalan terakhir untuk mempermudah segalanya.

“Mari kita hidupkan usaha sehat tanpa perlu suap,” tutup Nurul Ghufron. 

Turut hadir pada acara diskusi bersama ini Ketua Kadin NTB, Perwakilan Gapeksindo, Perwakilan APJI, serta perwakilan asosiasi perusahaan terkait lainnya. ***

Bimtek Fasilitator Penanganan Penyakit Mulut dan Kaki (PMK), siap dilaksanakan Pemprov NTB pertengahan September

MATARAM.lombokjournal.com ~ Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) siap dalam Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Fasilitator Penanganan Penyakit Mulut dan Kaki (PMK). 

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB H. Sahdan, ST,.MT mewakili Sekda mengungkapkan itu dalam acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bimtek Fasilitator Penanganan Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) secara during pada Jum’at (02/09/22) di ruang Kerja Sekda NTB

BACA JUGA: Pemprov NTB Kejar Target Vaksinasi Booster Covid-19

Sahdan menjelaskan, rencana pelaksanaan Bimtek fasilitator dalam rangka upaya pencegahan PMK.

Bimtek akan dilaksanakan di 5 provinsi yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat pada minggu kedua bulan September. 

Provinsi NTB mendapat jadwal pada minggu ke 2 Pelaksanaan Bimtek (13-15 Sept) Regional 2, yakni bersama daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Timur dan Banten. 

“Seperti yang kita ketahui bersama PMK saat ini telah menyebar di Indonesia banyak menyerang  hewan ternak yang penyebabnya melalui infeksi virus yang menyerang mulut dan kuku,” ujar Sahdan.

Penyakit ini dapat menyebar sangat cepat, tegasnya. 

Sebagaimana diketahui  dampak yang sangat besar dari PMK ini juga sangat mempengaruhi sektor ekonomi. 

Hampir mencapai 99 Triliun pertahun dan pengendaliannya sulit  ditangani karena membutuhkan biaya yang sangat besar. 

Bimtek fasilitator

Direktur Mitigasi Bencana BNPB Taufik Kartiko dalam arahannya menyampaikan, menghadapi hal tersebut pemerintah harus terus bergerak. 

Dalam hal ini dimulai dari pembentukan satuan tugas (Satgas) pengamanan. 

BNPB selain pengadaan vaksinasi dan pengobatan pada hewan-hewan yang terinveksi, dilakukan pula upaya penyebarluasan  pencegahan PMK di berbagai daerah.

Lanjut dia, strategi yang dilakukan yaitu menyelenggarakan Bimtek fasilitator penangangan PMK tahun 2022. Kegiatan ini akan dilakukan di 20 provinsi zona merah PMK dengan jumlah 100 peserta per provinsi. 

Selain pengadaan vaksinasi dan pengobatan, dilakukan pula pencegahan penyebaran PMK di seluruh daerah. 

Capaian yang diharapkan yaitu terbentuknya fasilitator mensosialisasikan pencegahan dan penanganan. 900 ribu keluarga peternak di Indonesia.

Dalam menyelenggarakan Bimtek dengan baik sesuai dengan yang diharapkan sehingga maka perlu komitmen dan keseriusan peserta bimtek.

“Kami mengharapkan semoga penyelenggaraan bimtek ini dapat terlaksana  dengan lancar, efektif, efisien serta tepat sasaran,” harap Taufik Kartiko.

Sementara itu Bagus Tjahjono selaku koordinator penanganan PMK BNPB memaparkan, target kerja Satgas PMK Bidang Pencegahan yaitu sosialisasi di 20 Provinsi Terjangkit Virus PMK. Dan sasaran kerjanya adalah pembentukan 100 orang fasilitator pencegahan PMK di masing-masing Provinsi terjangkit virus PMK.

“Untuk fasilitator narasumber nya adalah penyuluh peternakan, Babhinkamtibmas, Babinsa, relawan. Untuk penerima manfaat adalah masyarakat, relawan, peternak, pedagang hewan dan stakeholder terkait lainnya,” ungkapnya.

Menurut dia, setiap fasilitator yang telah mengikuti Bimtek ini akan memberikan edukasi/sosialisasi kepada 10 keluarga per hari selama 45 hari.

Dengan asumsi jika 1 keluarga terdiri dari 4 orang yaitu bapak, ibu dan 2 orang anak, maka terdapat 3 juta enam ratus ribu orang yang tersosialisasikan pencegahan PMK. 

Perlu diketahui timeline program kerja Satgas PMK Bidang Pencegahan pada bulan Agustus, yaitu penyusunan dan hasil cetak materi sosialisasi edukasi pencegahan serta proses rekruitmen fasilitator PMK. 

BACA JUGA: ‘On Stage’ Gerakan Panggung Teater dari Teater Insomnia

Pada bulan September pelaksanaan Bimtek fasilitator di 20 Provinsi. Di bulan Oktober Pengerahan Fasilitator. 

Bulan November Monitoring & Evaluasi Sampel  di 5 lokasi. Dan terakhir Desember penyelesaian administrasi dan pelaporan,” tutupnya. *** 

Para aktivis HMI diminta mulai fokus persoalan ekonomi dengan menemukan bisnis baru

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat,  Zulkieflimansyah berpesan agar kegiatan aktivis HMI  dilakukan berbeda dari sebelumnya dan fokus pada pengembangan ekonomi. 

Pesan itu disampaikan menjelang kegiatan Pelatihan Kader kepemimpinan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Bali Nusa Tenggara yang akan digelar bulan September ini.  

BACA JUGA; Awardee NTB Diminta Menjadi Duta Investasi, Budaya dan Pariwisata

“Misalnya mengundang pembicara dari kalangan biasa namun punya pengalaman enterpreneurship sukses atau tokoh lokal,” kata Gubernur saat menerima kader HMI di  Pendopo, Jumat (02/09/22). 

Gubernur menyampaiakn pesan itu  agar kader HMI mulai fokus pada kegiatan membangun ekonomi dan tidak selalu membahas politik praktis. 

Menurut Gubernur, persoalan ekonomi seharusnya juga menjadi urusan aktivis dan berperan lebih banyak sesuai tuntutan zaman dengan menemukan bisnis baru yang bisa dikelola oleh organisasi maupun perorangan di HMI. 

Rahmat Jayadi, Ketua HMI Badko Bali Nusra mengatakan, rencananya  pelatihan akan dimulai pada 8 September mendatang. 

Dalam pertemuan dengan Gubernur, ia juga memaparkan program pelatihan dan konsep kegiatan yang akan mengundang tokoh tokoh nasional. 

BACA JUGA: Program Mawar Emas Dipastikan Dinikmati Masyarakat

“Untuk penguatan materi tentang kepemimpinan,” ujar Rahmat. ***

Penyerahan dokumen kerjasama diserahkan Pemprov NTB untuk kepastian hukum 

GILITRAWANGAN.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyerahkan dokumen perjanjian kerjasama pemanfaatan aset kepada lima pengusaha Gili Trawangan. 

Hal tersebut sebagai kepastian hukum berusaha bagi 200 lebih pengelola aset milik Pemprov pasca penguasaan oleh PT GTI. 

Sebelumnya, Pemprov NTB telah mengusulkan pemutusan kontrak dengan PT GTI melalui addendum atau pembaharuan kerjasama atas kontrak PT GTI yang seharusnya berakhir pada 2025 mendatang. 

BACA JUGA: Awardee NTB Diminta Jadi Duta Investasi, Budaya dan Pariwisata

“Kami mengapresiasi komunitas bisnis di Gili Trawangan untuk kerjasamanya dan membantu jika ada kesulitan,” jelas Gubernur NTB, Zulkieflimansyah di Gili Trawangan, Jumat (02/09/22). 

Dikatakan Gubernur,  kepastian hukum ini akan menjelaskan status investasi para pengusaha dan pihak Pemprov tetap akan hadir di Gili Trawangan memastikan investasi dan aset berjalan sesuai aturan berlaku.

Sementara itu, staf ahli BPN Ari Pramono mengatakan, pembatalan Hak Guna Bangunan (HGB) PT GTI sedang berproses. 

Para pengusaha yang berinvestasi di Gili Trawangan wajib melakukan perjanjian pemanfaatan lahan dengan pemilik sebenarnya yakni Pemprov NTB seperti yang diserahkan hari ini. 

“Nantinya setelah pembatalan dengan PT GTI akan diberikan HGB yang berlaku selama tiga puluh tahun dan bisa diperpanjang dua puluh tahun dan diperbaharui tiga puluh tahun”, jelasnya. 

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam persoalan lahan di Gili Trawangan memastikan kerugian negara yang tejadi selama ini dapat diselamatkan dengan kepastian hukum bagi para pihak. 

BACA JUGA: Gubernur NTB Buka Rapat Dengar Pendapat Bersama KPK

“Dengan kepastian hukum, nilai keekonomian dari Gili Trawangan akan sangat besar dari yang selama ini terjadi”, terangnya. 

Hadir pula Dirkrimsus Asdatun Kajati, Wakil Bupati Lombok Utara dan    para kepala OPD Pemprov NTB.***

Gubernur NTB mengatakan, dengan program Mawar Emas masyarakat tidak lagi terjebak rentenir yang menawarjkan kemudahan meminjam dengan bunga berlipat 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Akses keuangan bagi masyarakat melalui program Melawan Renternir Berbasis Masjid atau Mawar Emas dipastikan dapat dinikmati masyarakat. 

Penegasan itu disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah saat mengunjungi jamaah masjid Al Ikhlas, Karang Tatah, Kota Mataram, Kamis (01/09/22).

“Saya yakin banyak jamaah masjid kita yang meminjam uang di rentenir. Saya pastikan program Mawar Emas akan diberikan pada jamaah masjid yang membutuhkan,” katanya.

BACA JUGA: Pemprov NTB bersama Plan Indonesia Perangi Perkawinan Anak

Gubernur menyadari masih banyak masyarakat yang memanfaatkan rentenir untuk soal keuangan karena kemudahan meminjam, meski dengan bunga yang berlipat. 

Ia berharap, program ini akan membantu jamaah masjid untuk perekonomian. 

Ditambahkan pula, akses keuangan masih belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat dan lembaga keuangan seperti bank, kerap masih sulit diakses karena persyaratan yang menyulitkan. 

“Tapi uang yang dipinjam dari masjid harus dikembalikan dan pengurus akan memilih siapa yang amanah di antara jamaah nantinya,” tambah Gubernur. 

Hal serupa disampaikan pula saat menemui jamaah masjid Nurul Huda, Karang Tapen agar     warga maupun jamaah masjid bisa mendapatkan bantuan keuangan melalui program Mawar Emas. 

Gubernur berpesan, agar selalu mensyukuri keadaan karena setiap orang memiliki persoalannya masing-masing. 

Hal ini ditegaskan agar masyarakat tetap optimis dan berkontribusi bagi kemajuan lingkungan dan daerah. 

Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Karang Tatah, Prof Zaenal Asikin  mengatakan, kehadiran Gubernur sangat dinanti warga. 

“Sebagai warga kampung di tengah kota terkadang merasa kurang diperhatikan walau persoalan di kampung sama,” sebut Asikin. 

Namun demikian, ia mengapresiasi Gubernur Zulkieflimansyah yang selalu menyediakan waktu untuk berkeliling mengunjungi warga masyarakat di kampung, desa dan dusun di NTB. 

Hadir pula mendampingi Gubernur, Ketua Baznas NTB, Karo Kesra, Karo Adpim dan anggota DPRD kota Mataram.*** 

Penandatangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2022 merupakan hasil sinergi DPRD dan Pemda KLU

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Penandatanganan Nota Kesepakatan bersama antara Pemda KLU dengan DPRD, tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 berlangsung di DPRD Lombok Utara, Kamis (01/09/22).

Penandatangan itu dilakukan setelah melalui tahap pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lombok Utara. 

BACA JUGA: Pemprov NTB dan Plan Indonesia Perangi Perkawinan Anak

Sebelum penandatanganan dilakukan, dibacakan Laporan Banggar oleh Juru Bicara Banggar DPRD KLU Made Kariyasa, S.Pd.H. 

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, Banggar DPRD KLU menghargai upaya yang dilakukan Pemda KLU. Yakni mengoptimalkan  reaslisasi target pendapatan daerah melalui penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah serta piutang pendapatan lainnya. 

Di lain sisi, Banggar DPRD KLU  prihatin terhadap realisasi PAD sampai Bulan Agustus 2022 baru tercapai 46,76 persen. Realisasi PAD dari pajak daerah mencapai 32,50 persen, dan retribusi daerah mencapai 24,14 persen. 

“Pencapaian PAD yang belum optimal dari pajak pemerintah daerah, mesti memperbaiki obyek dan subyek pajak retribusi. Serta melakukan penagihan secara intensif. Berkaitan dengan  potensi penerimaan bagi hasil pajak daerah dari Pemerintah Provinsi NTB sebesar 53,46 miliar lebih, realisasi penerimaan PAD dari BPHTB telah mencapai 79,15 persen sampai  pertengahan Agustus 2022,” tuturnya.

Dalam rapat bersama Banggar dan TAPD menyatakan, seluruh regulasi dimaksud telah disesuaikan. 

Belanja operasional harus lebih proporsional dengan belanja modal, karena komposisinya  dominan sebesar 66,06 persen. Sedangkan belanja modal tidak ideal yaitu hanya sebesar 19,61 persen.

Banggar DPRD KLU berkesimpulan, landasan penyusunan perubahan KUA-PPAS tahun 2022 perlu disesuaikan dengan  berbagai perubahan. 

Ke depan Pemda KLU perlu memperjelas rumusan kerangka ekonomi makro daerah, dalam rangka meningkatkan PAD. 

“Pemda KLU diharapkan dapat memperbaiki sistem pemungutan dengan kebijakan regulasi pendapatan daerah. Secara umum substansi dan sistimatika penyusunan KUA-PPAS Perubahan APBD KLU tahun 2022 telah memenuhi ketentuan dan dapat disepakati lebih lanjut, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan,” imbuhnya. 

BACA JUGA: Pelantikan Waka II DPRD NTB, Ini Pesan Gubernur NTB

Usai pembacaan Laporan Banggar, dilakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan, sinergi antara Pemda KLU dengan DPRD KLU tentang KUA-PPAS Perubahan APBD tahun 2022. 

Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD KLU Artadi, S.Sos yang dihadiri Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH dan Wakil Bupati Danny Karter FR, ST., M.Eng.

Selain itu hadir Penjabat  Sekretaris Daerah Anding Duwi Cahyadi, MM bersama Para Forkopimda, Para Anggota DPRD, serta Unsur Pimpinan OPD se-KLU. ***