Rancangan APBD Perubahan 2022 Disampaikan Bupati Djohan
Bupati Lombok Utara, Djohan Sjamsu menyampaikan Rancangan APBD Perubahan 2022 yang mencerminkan optimisme dan kehati-hatian
TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2022, dalam sidang paripurna di ruang Sidang DPRD KLU, Senin (13/09/22).
Sidang paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD KLU Artadi S.Sos didampingi Wakil Ketua I H. Burhan M. Nur SH dan Wakil Ketua II Mariadi S.Ag, disaksikan 26 orang anggota DPRD KLU,
Bupati Djohan menyampaikan secara substansif Rancangan APBD Perubahan tahun 2022.
Rancangan APBD Perubahan itu merupakan proses penyesuaian APBD oleh perkembangan-perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.
Penyesuaian itu terlait dari rencana pembagunan daerah yang telah disusun baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Situasi perekonomian masih dihadapkan ketidakpastian yang tinggi, harus siap menghadapi tantangan global, seperti ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik, serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata.
“Perubahan APBD harus antisipatif, responsif, dan fleksibel merespon ketidakpastian, namun tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian,” tuturnya.
APBD Perubahan memiliki peran sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat, sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi.
Bupati mengatakan, penggunaan APBD sebagai perangkat kontra-siklus, mengatur keseimbangan mengendalikan penyebaran Covid-19, melindungi masyarakat, serta mondorong kelangsungan dunia usaha, dan strategi yang mampu membuahkan hasil.
Lebih lanjut dikatakan, Pemerintah Daerah masih tetap fokus kepada usaha bersama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi 2018. Ini kan terus dilanjutkan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Sesuai dengan hasil analisis kerusakan dan kerugian pada dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi, pemulihan dan pembangunan kembali pada berbagai sektor masih membutuhkan dana yang relatif besar,” katanya.
Sehingga dalam pelaksanaannya perlu strategi, dan penyesuaian-penyesuaian kebijakan belanja yang lebih mengedepankan prioritas pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, jelasnya.
Rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 konsisten dengan dokumen kebijakan umum perubahan anggaran, prioritas serta plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022.
“Harapan kita manfaat kinerja dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publikdan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat,” kata Bupati Djogan Sjamsu.
Hadir pula Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R, ST., M.Eng, Perwakilan Forkopimda KLU, Staf Ahli Bupati, Asisten I Setda KLU, Para Kepala OPD, Direktur Perumda Amerta Dayan Gunung. ***
Transformasi Digital Harus Diiringi Perilaku Cerdas dan Bijak
Proses percepatan transformasi digital diperlukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan ekonomi
LOTIM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj Sitti Rohmi Djalillah yang hadir sebagai narasumber dalam talkshow daring bertema anti hoaks dan keamanan transaksi digital menekankan, agar menggunakan digitalisasi untuk ilmu pengetahuan dan ekonomi.
Ia mengatakan itu dalam gelaran spesial Hari Ulang Tahun ke 87 NWDI di GOR kampus NWDI Pancor, Sabtu (10/09/22).
Wagub Sitti Rohmi
Acara talkshow itu bertema mendukung percepatan transformasi digital, peningkatan kapasitas, awareness dan diseminasi pemanfaatan teknologi digital dengan benar dan bertanggungjawab.
“Sekarang banyak digelar pelatihan digital talent untuk pengembangan marketing UKM juga banyak ilmu pengetahuan yang bisa diambil,” kata Wagub.
Plt Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, era teknologi dan digitalisasi sudah seharusnya disikapi dengan cerdas.
Karena limpahan informasi di gawai masing masing orang membuat generasi milenial memiliki agresivitas tinggi.
Kecenderungan ini dapat membuka peluang pembuatan konten kreatif yang juga agresif menjangkau semua orang di belahan dunia mana pun.
“Pada generasi milenial saya berpesan, agar tetap berkomunikasi dengan orang tua agar tetap terarah menerima dan menyebarkan informasi,” ujarnya.
Hal yang sama diungkapkan Kepala Dinas Kominfo Lombok Timur, Dr Fauzan agar masyarakat memanfaatkan digitalisasi dengan sadar, bertanggungjawab, jujur dan berniat melakukan kebaikan.
Sementara terkait keamanan transaksi dan gerakan anti hoaks, Kapolres Lotim AKBP Hery Indra Cahyono mengingatkan, modus operandi kejahatan berbasis digital juga makin canggih.
Ia meminta masyarakat berhati hati dan bersedia melakukan konfirmasi ulangterhadap setiap informasi yang beredar dan diterima.
Dalam rangkaian kegiatan Hultah NWDI juga dimeriahkan oleh Wali Band yang melakukan konser musik dihadiri ribuan masyarakat Pancor.
Dihadirkan pula, Maya Cado, seorang influencer sukses asal Lombok.***
BUMD di Indonesia Dikelola Direksi Semau-maunya
Peran BUMD diharapkan menopang PAD, tapi lebih dari 60 persen BUMD kontribusinya kecil bahkan banyak yang selalu rugi
MATARAM.lombokjournal.com ~ BUMD didirikan dengan tujuan menggerakan roda perekonomian suatu daerah.
Hal itu dikatakan Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK sebagai keynote speech pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait Pencegahan Korupsi di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Kamis (08/09/22)
“Maka dari itu, tidak ada gunanya mempertahankan perusahaan BUMD yang sudah rugi,” kata Alexander Mawarta (Lombok Journal, Kamis 08/09/22) .
Ia mengungkapkan, seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia ada 959 BUMD dengan total aset sebanyak 855 Triliun.
ilustrasi
Tapi dari total BUMD tersebut, sebanyak 60 persen tidak punya SPI (Satuan Pengawasan Internal). Sehingga, karena tidak ada yang mengawasi maka Direksi di BUMD bekerja semau-maunya, tidak ada yang mengatur.
Apakah ini penyebab sebagian besar BUMD selalu rugi?
Otonomi daerah memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari BUMD telah berjalan sejak lama sebelum UU tentang otonomi daerah disahkan.
Dasar hukum pembentukan BUMD adalah berdasarkan UU No 5 tahun 1962 tetang perusahaan daerah. UU ini kemudian diperkuat oleh UU No 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Nota Keuangan RAPBN, 1997/1998).
Tujuan dibentuknya BUMD adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggara kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah.
Berdasarkan kategori sasarannya secara lebih detail, BUMD dibedakan menjadi dua yaitu sebagai perusahaan daerah untuk melayani kepentingan umum yang bergerak di bidang jasa dan bidang usaha.
Tetapi, jelas dari kedua sasaran tersebut tujuan pendirian BUMD adalah untuk meningkatkan PAD.
Peran BUMD yang diharapkan cukup besar untuk menopang PAD ini dalam kenyataannya jauh dari harapan.
Kontribusi BUMD Kecil
Peran dan kontribusi laba BUMD dalam penerimaan PAD di daerah baik tingkat satu maupun tingkat dua masih sangat kecil.
Komposisi PAD rata-rata di seluruh Provinsi di Indonesia adalah 81,60 persen dari pajak daerah 9,64 persen dari retribusi daerah, 6,43 persen dari PAD lain-lain, dan hanya 2,33 persen berasal dari laba BUMD.
Peran dan kontribusi laba BUMD untuk menopang PAD di seluruh provinsi di Indonesia yang terbesar adalah Sulawesi Tenggara (14,14 persen), kemudian menyusul berturut-turut Kalimantan Selatan (8,43 persen), Sulawesi Utara (5,15 persen), Bengkulu (4,93 persen), NTB (4,25 persen), dan seterusnya hingga yang terkecil Jawa Timur (0,07 persen)
(data Nota Keuangan RAPBN tahun Anggaran 1999/2000).
Melihat kinerja BUMD di Jawa Timur (Jatim) yang menempati tempat paling buncit dari komposisi laba BUMD untuk menopang PAD sungguh sangat menyedihkan. Dari 11 BUMD yang ada di Jatim hanya ada satu BUMD yang tergolong sangat sehat yaitu Bank Jatim. Laba BUMD yang disetor dalam PAD tahun 2007 (Rp 89 miliar) sedangkan tahun 2008 (Rp 239,3 miliar).
Jumlah tersebut memberikan kontribusi 85 persen dari jumlah total laba 11 BUMD dalam PAD.
Sedangkan kinerja terparah BUMD di Jatim disumbangkan oleh PT Jatim Investmant management (PT JIM). Tahun 2008, PT JIM tercatat menderita rugi bersih Rp 30 miliar.
Pada tahun 2007 sumbangan PAD juga nol besar. Padahal, perusahan yang berkantor di Jalan Tunjungan ini telah menghabiskan APBD Jatim hingga Rp 40,3 miliar.
Perlu juga dicatat, selama tiga tahun terakhir (2007-2009), Pemprov Jatim telah mengucurkan modal awal untuk 11 BUMD sebesar Rp 715 miliar dari kewajiban setor modal sebesar Rp 2,2 triliun. Sedangkan untuk tahun APBD 2010, anggaran modal untuk BUMD dialokasikaan di kisaran Rp 86 milliar. Sebagai analogi uang sebesar Rp 715 miliar apabila dimasukkan dalam SBI dengan suku bunga 10 persen pertahun maka Pemprov Jatim sudah mendapatkan imbal hasil Rp 214.5 miliar.
Faktor Penyebab Buruk Performance BUMD
Kinerja BUMD yang buruk ini disebabkan oleh banyak faktor. Baik dari dalam dan dari luar BUMD itu sendiri.
Kita sudah sering mendengar bahwa BUMD ini dikelola oleh orang-orang yang tidak cukup cakap. Banyak terjadi penempatan direksi dan bahkan tenaga kerja yang kurang didasarkan pada pertimbangan profesionalisme, skill, dan kompetensi.
Bahkan, beberapa penempatan di BUMD sebagai “tempat buangan” bagi pejabat yang tergeser kedudukannya.
Ketimpangan kompetensi ini mengakibatkan lemahnya kemampuan manajemen perusahaan serta lemahnya kemampuan pelayanan dan pemasaran, sehingga sulit bersaing dengan perusahaan yang dikelola swasta murni.
Jumlah pegawai yang tidak berkualitas ini cukup memberikan beban fixed operation headyang besar bagi neraca keuangan perusahaan.
Kurang adanya spesialisasi dan konsentrasi utama dalam bidang usaha perusahaan daerah juga menyebabkan efesiensi yang rendah dan beban biaya operasional yang ditanggung menjadi relatif lebih besar.
Faktor internal lainnya adalah kurangnya perhatian dan kemampuan atas pemeliharaan aset yang dimiliki yang berakibat rendahnya produktivitas, mutu, serta ketepatan produksi.
Management asset yang acak adut dan neraca keuangan yang selalu negatif mengakibatkan ketidakmampuan BUMD untuk menambah belanja modal (pemberian alat baru, preventif, dan prediktif maintenance, dan lain-lain).
Hal ini mengakibatkan rata-rata kondisi mesin dan peralatan sudah tua serta ketinggalan zaman dibandingkan usaha sejenis lainnya. Faktor eksternal yang berpengaruh cukup besar adalah kurangnya koordinasi antar BUMD dalam kaitannya dengan industri hulu dan hilir (Analisa Depkeu 1997)
Untuk memperbaiki kinerja BUMD ada beberapa langkah yang bisa dilakukan sebagai solusi praktis yaitu:
Pertama, menempatkan orang-orang yang profesional yang memiliki skill dan kompetensi sesuai bidang usaha BUMD yang digarap. Selain itu peningkatan kompetensi dan profesionalisme direksi beserta stafnya dalam menjalankan perusahaan sebagai usaha komersial murni yang mengutamakan pertimbangan efesiensi dan pencapaian laba usaha yang memadai.
Direksi dan staff yang ditempatkan di BUMD haruslah orang-orang yang mempunyai jiwa dan semangat wiraswasta/ entrepeneurship dalam menjalankan operasional usaha.
Kedua, pemberian wewenang dan pendelegasian kebijakan yang lebih besar dan luas oleh pimpinan daerah kepada BUMD dalam operasionalnya. BUMD tidak boleh dijadikan sapi perah atau kereta politik bagi kepentingan birokrat maupun partai politik.
Tujuan semata-mata adalah tetap profit oriented untuk menambah PAD.
Ketiga, mengatasi kelemahan internal dengan penetapan kembali core bisnis, likuidasi unit usaha yang selalu merugi.
Memperbaiki sistem manajemen dengan cara memperluas pangsa pasar dengan mempertahankan pasar lama dan mencari pasar baru, mengadopsi teknik produksi baru yang lebih efesien dan efektif.
Dan, yang terakhir memperbaiki koordinasi antar BUMD dalam industri hulu dan hilir. Memaksimumkan peluang eksternal berupa upaya kerja sama yang saling menguntungkan dengan perusahaan sejenis atau yang ada keterkaitan. ***
Pencegahan Korupsi di BUMD, yang Rugi Tak Perlu Dipertahankan
Rapat pencegahan korupsi di lingkungan BUMD yang dihadiri Gubernur NTB, menyamakan persepsi untuk mengembalikan fungsi BUMD
MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait Pencegahan Korupsi di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya penguatan fungsi dan dan pengawasan BUMD secara Virtual, di Ruang Kerja Kantor Gubernur, Kamis (08/09/22).
Mengawali rapat tersebut, Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK sebagai keynote speech pada rapat ini menyampaikan, BUMD didirikan dengan tujuan menggerakan roda perekonomian suatu daerah. Maka dari itu, tidak ada gunanya mempertahankan perusahaan BUMD yang sudah rugi.
Alexander mengatakan, ada 959 BUMD di seluruh Pemerintah Daerah dengan total aset sebanyak 855 Triliun. Ttapi dari total BUMD tersebut, sebanyak 60 persen tidak punya SPI (Satuan Pengawasan Internal).
“Apa jadinya ketika roda perusahaan itu tidak ada yang mengawasi. Direksi bekerja semau-maunya, tidak ada yang mengatur,” tuturnya.
Pada kesempatan sama, Tomsi Tohir, Irjen Kemendagri dalam sambutannya mewakili Mendagri mengatakan, perlunya menyamakan persepsi bahwa kegiatan ini digunakan untuk bersama-sama berpikir untuk bisa mengembalikan fungsi BUMD.
“APIP bersama dengan temen-temen dari KPK dan BPKP akan melakukan pengawasan terhadap BUMD, kalau memang ditemukan kesengajaan yang terlihat merugikan keuangan negara maka dengan berat hati kita menyerahkan permasalahan ini pada apparat hukum,” tegasnya.
Sementara itu, dalam pemaparannya, Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan & Monitoring KPK selaku Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menyampaikan, saat ini yang paling fokus dari perhatian kita terhadap BUMD adalah kerugian dan ekuitas yang negatif serta yang komisarisnya lebih besar dari direksinya.
Agus Fatoni, Dirjen Bina Keuda Kemendagri juga menambahkan, beberapa hal yang perlu dibenahi dalam penguatan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan BUMD. Daerah perlu merubah bentuk perusahaan daerah menjadi BUMD dengan alternatif bentuk hukumnya perumda atau perseroda.
Sementara itu, Bang Zul sebagai salah satu peserta dalam rakornas ini berpendapat bahwa daerah harus bisa melihat ke dalam tata kelola dan Sumber Daya Manusia BUMD itu sendiri, apakah sudah dikerjakan sesuai dengan jenis usaha atau malah berbeda.
“Ini akan menjadi momentum perubahan BUMD yang baik,” ucapnya. ***
Pelaksanaan Registrasi Sos-Ek akan Validasi Data Kemiskinan
Wagub NTB menyambut baik pelaksanaan program nasional Registrasi Sosial Ekonomi 2022, yang akan memutakhirkan data kemiskinan
MATARAM.lombokjournal.com ~ Pendataan sosial ekonomi masyarakat melalui registrasi nasional oleh Badan Pusat Statistik, diharapkan dapat mengurai masalah angka kemiskinan NTB yang dinilai masih cukup besar.
Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj Sitti Rohmi Djalillah saat menerima audiensi BPS NTB, yang akan melakukan rapat koordinasi (Rakor) dengan kabupaten/kota.
Rakor itu terkait pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi 2022 dalam waktu dekat.
“Saya berharap dengan kegiatan ini akan memvalidasi data kemiskinan kita dan kabupaten/ kota bersemangat memperbaiki data ini demi masyarakat yang memang berhak menerima bantuan,” harap Wagub di Pendopo, Kamis (08/09/22).
Menurutnya, secara tidak langsung registrasi sosial ekonomi ini juga akan berdampak pada pemutakhiran data angka kemiskinan sampai kemiskinan ekstrim di NTB.
Menurutnya, angka 13,68 persen atau 731.940 jiwa yang masuk dalam kategori miskin per Maret 2022 masih dipengaruhi oleh pendataan yang tidak valid.
Wagub yakin, kondisi real masyarakat belum tercermin dari data kemiskinan tersebut.
Data terpadu
Sementara itu Drs Wahyudin, Kepala BPS NTB mengatakan, percepatan Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sangat diperlukan untuk mendorong penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
“Reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Regsosek serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. juga upaya dalam mewujudkan Satu Data Indonesia yang membantu pemerintah pusat dan daerah,” jelasnya.
Pendataan awal Regsosek akan menghasilkan data terpadu tidak hanya untuk program perlindungan sosial, tetapi juga data kondisi sosial ekonomi keluarga.
Data ini dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan.
Dengan tersedianya data sosial ekonomi yang bersifat sektoral menjadi data yang terintegrasi dan akurat.
Dan menjadi basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan, serta basis data lainnya hingga tingkat desa/kelurahan.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, program unggulan NTB Satu Data yang diampu Dinas Kominfotik NTB akan terintegrasi langsung dengan hasil pendataan Regsosek 2022 ini.
“Secara tidak langsung juga akan terjadi pemutakhiran data di NTB Satu Data secara sektoral agar dapat digunakan mengambil kebijakan strategis oleh pimpinan,” jelasnya.***
Rapat Pengendalian Inflasi, Pemerintah Salurkan Bantuan Sosial
Gubernur NTB ikuti rapat video conference terkait kebijakan pengendalian inflasi yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian
MATARAM.lombokjournal.com ~ Rapat Video Conference terkait Kebijakan Pengendalian Inflasi, khususnya Sosialisasi Kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) terkait dengan Kebijakan Recofusing 2 persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Kebijakan Penggunaan Dana Bansos, berlangsung hari Senin (05/09/22).
Gubernur NTB, Zulkieflimansyah hadir dalam rapat video conference yang dipimpin secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian tersebut.
Selain itu juga diikuti Menteri Sosial, Tri Rismaharini, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M. Pd., Menteri Ketenagakerjaan RI, Dr. Dra Hj. Ida Fauziyah, M.Si, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung RI, Dr. ST. Burhanuddin, SH., MM, Wakil Menteri Keuangan, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Lembaga, Kepala Daerah Gubernur, Walikota, Bupati dan jajarannya.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian menghimbau, agar masyarakat kurang mampu dapat terus dijaga, melalui beberapa skema bantuan sosial yang akan dilakukan pemerintah.
Skema yang dimaksud seperti pemberian Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat kurang mampu, dukungan bagi pekerja melalui Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan dukungan Pemda sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) terdiri dari DAU atau DBH.
“Kita akan terus berupaya menjaga masyarakat kurang mampu, diantaranya melalui skema yang telah disusun pemerintah memberikan BLT sebesar 12.4 triliun yang di kelola Kemensos, dukungan untuk pekerja yang dikelola untuk kemenaker sebanyak 9,6 Triliu, Pemda 2 persen dari dana transfer umum yang berasal dari DAU dan DBH,” ucapnya.
Wakil Menteri Keuangan, Prof. Suahasil Nazara, S.E., M.Sc., Ph.D menjabarkan, skema pemberian bansos tambahan sebesar 24,17 Triliun. BLT dan BSU akan dieksekusi pada akhir Agustus atau awal September.
Dan dukungan dari Pemda 2 persen diperkirakan dapat dieksekusi pada Oktober.
“Kita berharap ini nanti program perlindungan sosial, bisa mendorong penciptaan lapangan kerja, bagi usaha mikro, usaha kecil, ojek, angkutan umum, nelayan dan lainnya sesuai karakteristik daerah,” tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Zulkieflimansyah menuturkan, langkah nyata yang dilakukan untuk menangani inflasi, yaitu salah satunya melalui operasi pasar.
“Langkah real pemerintah untuk menangani inflasi yaitu operasi pasar dan tadi dijelaskan, subsidinya akibat gejolak eksternal itu membengkak. Jadi pemerintah tidak punya pilihan lain, di sisi yang lain kita tidak mau memberatkan masyarakat sehingga nanti ada bantuan kepada masyarakat langsung, supaya nanti yang betul-betul terkena dampaknya tidak terlalu memberatkan,” tutur Bang Zul.***
Kiprah IWAPI Diharapkan Membuat UMKM Naik Kelas
Kiprah IWAPI antara lain melalui Trade Fair 3, diharapkan bisa merebut pasar untuk UMKM
MATARAM.lombokjournal.com ~Wagub NTB,Hj. Sitti Rohmi Djalillah berharap kiprah IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian daerah dengan membuat UMKM NTB naik kelas.
Menurut Ummi Rohmi sapaan akrab Wagub NTB, materi di NTB sangat luar biasa, dari setiap 10 kabupaten/kota mempunyai ciri khasnya masing-masing.
Wagub NTB (kanan) bersama Bunda Niken
Hal tersebut disampaikan pada sambutannya dalam acara IWAPI Trade Fair 3 di Atrium Lombok Epicentrum Mall, Sabtu (03/09/22).
“Mutiara, kerajinan tangan, tenun dengan berbagai kelebihannya. Tinggal bagaimana PR kita merebut pasar UMKM, tidak hanya di NTB maupun Indonesia tapi di dunia. Ini yang harus dipikirkan agar UMKM kita bisa naik kelas,” ucapnya.
Tak kalah pentingnya, Ummi Rohmi menyampaikan hampir 3 tahun dilanda bencana, dari gempa hingga Pandemi Covid-19 kemarin, NTB merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.
“Itu tidak akan terjadi apabila tidak ada seluruh pihak yang berkontribusi disini,” pungkasnya.
Sementara itu, berdasarkan Laporan Ketua Panitia, Sri Suherni, kegiatan yang berlangsung 2 hari ke depan ini merupakan agenda tahunan yang sudah berjalan dari tahun 2020.
ITF 3 ini telah menyediakan 68 stand dengan sebagian besar diantaranya merupakan peserta UMKM.
Ketua DPP IWAPI, Ir. Nita Yudi, MBA., juga menambahkan, 47 tahun berdirinya IWAPI ini telah konsisten menjalankan program, memberdayakan perempuan dalam ekonomi, hingga dipercayakan pemerintah turut berperan dalam AWEP (Association of Women Entrepreneurs & Professionals) se-ASEAN.
“Bagaimana IWAPI dapat menggiring perempuan-perempuan untuk bisa menduduki pimpinan pengusaha-pengusaha maupun di pemerintahan,” lanjut Nita.
Turut hadir dalam acara ini bersama yaitu Kadis Perdagangan NTB, Kadis Kominfotik NTB, Ketua Kadin NTB, Ketua OJK, Kepala Bank BI, serta seluruh stakeholders terkait. ***
Pemprov NTB bersama KPK Sepakati Pentingnya Pembentukan KAD
Pemprov NTB menilai penting permasalahan dunia usaha, karena itu penting dibentuk Kerja Sama Antara Daerah (KAD)
MATARAM.lombokjournal.com ~ Inspektur Inspektorat mewakili Pemerinta Provinsi (Pemprov) NTB dan Wakil Ketua KPK sepakat pentingnya pembentukan Kerja Sama Antara Daerah (KAD).
Hal ini terungkap pada Diskusi Bersama di Hotel Santika tentang Permasalahan Dunia Usaha di wilayah Provinsi NTB, Jum’at (02/09/22).
Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim menyampaikan, permasalahan dunia usaha di NTB sangat penting, khususnya masalah KAD (Kerjasama Antar Daerah) yang oleh pusat diminta dengan segera pembentukannya tapi belum bisa terpenuhi.
“Saya menganggap KAD sangat penting bagi dunia usaha kita, sehingga kita sangat hati-hati memilih personil yang terlibat, saya tidak ingin ada dari kita yang berbaju oranye,” tutur mantan Kasat Pol PP NTB ini.
Ibnu Salim juga menyampaikan, regulasi dari pusat mengenai dunia usaha hanya memperberat pengusaha di daerah.
Dengan adanya KAD, diharapkan bisa memperjuangkan pengusaha-pengusaha di daerah yang kadang termarginalkan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron berharap agar KAD dapat segera dibentuk untuk menjembatani antara dunia usaha dan pemerintah.
“KPK hanya mendorong, kalau bisa pengusaha di daerah lah yang menyelesaikan bagaimana usahanya bisa fair, terbuka dengan aksesibilitas tinggi,” pungkas Nurul Ghufron.
Wakil Ketua KPK juga menambahkan, sejak berdirinya KPK dari 2004 sampai saat ini sudah menangkap sekitar 2.400 orang dan yang paling banyak adalah pihak swasta sebagai penyuap dengan jumlah 374 orang dari pelaku usaha.
“Korupsi tidak bisa terjadi apabila tidak ada deal antara 2 pihak, disitulah sebagai pelaku usaha dimana pun pasti maunya juga untuk mendapatkan keuntungan”, ucapnya.
Memperkuat pemahaman, Wakil Ketua KPK juga mengatakan, Indikator terjadinya korupsi adalah ketidakpastian, ketidakmudahan, dan ketidakterbukaan.
Ketiga poin tersebut masih sering terjadi ketika pengusaha mau melakukan perizinan tapi masih dipersulit dengan regulasi yang tumpang tindih, sehingga ‘suap’ menjadi jalan terakhir untuk mempermudah segalanya.
“Mari kita hidupkan usaha sehat tanpa perlu suap,” tutup Nurul Ghufron.
Turut hadir pada acara diskusi bersama ini Ketua Kadin NTB, Perwakilan Gapeksindo, Perwakilan APJI, serta perwakilan asosiasi perusahaan terkait lainnya. ***
Bimtek Fasilitator Penanganan Penyakit Mulut dan Kaki (PMK), siap dilaksanakan Pemprov NTB pertengahan September
MATARAM.lombokjournal.com ~ Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) siap dalam Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Fasilitator Penanganan Penyakit Mulut dan Kaki (PMK).
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB H. Sahdan, ST,.MT mewakili Sekda mengungkapkan itu dalam acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bimtek Fasilitator Penanganan Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) secara during pada Jum’at (02/09/22) di ruang Kerja Sekda NTB
Bimtek akan dilaksanakan di 5 provinsi yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat pada minggu kedua bulan September.
Provinsi NTB mendapat jadwal pada minggu ke 2 Pelaksanaan Bimtek (13-15 Sept) Regional 2, yakni bersama daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Timur dan Banten.
“Seperti yang kita ketahui bersama PMK saat ini telah menyebar di Indonesia banyak menyerang hewan ternak yang penyebabnya melalui infeksi virus yang menyerang mulut dan kuku,” ujar Sahdan.
Penyakit ini dapat menyebar sangat cepat, tegasnya.
Sebagaimana diketahui dampak yang sangat besar dari PMK ini juga sangat mempengaruhi sektor ekonomi.
Hampir mencapai 99 Triliun pertahun dan pengendaliannya sulit ditangani karena membutuhkan biaya yang sangat besar.
Bimtek fasilitator
Direktur Mitigasi Bencana BNPB Taufik Kartiko dalam arahannya menyampaikan, menghadapi hal tersebut pemerintah harus terus bergerak.
Taufik Kartiko
Dalam hal ini dimulai dari pembentukan satuan tugas (Satgas) pengamanan.
BNPB selain pengadaan vaksinasi dan pengobatan pada hewan-hewan yang terinveksi, dilakukan pula upaya penyebarluasan pencegahan PMK di berbagai daerah.
Lanjut dia, strategi yang dilakukan yaitu menyelenggarakan Bimtek fasilitator penangangan PMK tahun 2022. Kegiatan ini akan dilakukan di 20 provinsi zona merah PMK dengan jumlah 100 peserta per provinsi.
Selain pengadaan vaksinasi dan pengobatan, dilakukan pula pencegahan penyebaran PMK di seluruh daerah.
Capaian yang diharapkan yaitu terbentuknya fasilitator mensosialisasikan pencegahan dan penanganan. 900 ribu keluarga peternak di Indonesia.
Dalam menyelenggarakan Bimtek dengan baik sesuai dengan yang diharapkan sehingga maka perlu komitmen dan keseriusan peserta bimtek.
“Kami mengharapkan semoga penyelenggaraan bimtek ini dapat terlaksana dengan lancar, efektif, efisien serta tepat sasaran,” harap Taufik Kartiko.
Sementara itu Bagus Tjahjono selaku koordinator penanganan PMK BNPB memaparkan, target kerja Satgas PMK Bidang Pencegahan yaitu sosialisasi di 20 Provinsi Terjangkit Virus PMK. Dan sasaran kerjanya adalah pembentukan 100 orang fasilitator pencegahan PMK di masing-masing Provinsi terjangkit virus PMK.
“Untuk fasilitator narasumber nya adalah penyuluh peternakan, Babhinkamtibmas, Babinsa, relawan. Untuk penerima manfaat adalah masyarakat, relawan, peternak, pedagang hewan dan stakeholder terkait lainnya,” ungkapnya.
Menurut dia, setiap fasilitator yang telah mengikuti Bimtek ini akan memberikan edukasi/sosialisasi kepada 10 keluarga per hari selama 45 hari.
Dengan asumsi jika 1 keluarga terdiri dari 4 orang yaitu bapak, ibu dan 2 orang anak, maka terdapat 3 juta enam ratus ribu orang yang tersosialisasikan pencegahan PMK.
Perlu diketahui timeline program kerja Satgas PMK Bidang Pencegahan pada bulan Agustus, yaitu penyusunan dan hasil cetak materi sosialisasi edukasi pencegahan serta proses rekruitmen fasilitator PMK.
Pada bulan September pelaksanaan Bimtek fasilitator di 20 Provinsi. Di bulan Oktober Pengerahan Fasilitator.
Bulan November Monitoring & Evaluasi Sampel di 5 lokasi. Dan terakhir Desember penyelesaian administrasi dan pelaporan,” tutupnya. ***
Aktivis HMI Diminta Mulai Fokus Membangun Ekonomi
Para aktivis HMI diminta mulai fokus persoalan ekonomi dengan menemukan bisnis baru
MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah berpesan agar kegiatan aktivis HMI dilakukan berbeda dari sebelumnya dan fokus pada pengembangan ekonomi.
Pesan itu disampaikan menjelang kegiatan Pelatihan Kader kepemimpinan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Bali Nusa Tenggara yang akan digelar bulan September ini.
“Misalnya mengundang pembicara dari kalangan biasa namun punya pengalaman enterpreneurship sukses atau tokoh lokal,” kata Gubernur saat menerima kader HMI di Pendopo, Jumat (02/09/22).
Gubernur menyampaiakn pesan itu agar kader HMI mulai fokus pada kegiatan membangun ekonomi dan tidak selalu membahas politik praktis.
Menurut Gubernur, persoalan ekonomi seharusnya juga menjadi urusan aktivis dan berperan lebih banyak sesuai tuntutan zamandengan menemukan bisnis baru yang bisa dikelola oleh organisasi maupun perorangan di HMI.
Rahmat Jayadi, Ketua HMI Badko Bali Nusra mengatakan, rencananya pelatihan akan dimulai pada 8 September mendatang.
Dalam pertemuan dengan Gubernur, ia juga memaparkan program pelatihan dan konsep kegiatan yang akan mengundang tokoh tokoh nasional.
