Pemprov NTB Beri Penghargaan Kiprah Ali BD di Perbankan
Pemprov NTB menyampaikan selamat atas peresmian PT. BPR Segara Anak Kencana Cabang Praya
LOTENG.lombokjournal.com ~Pemprov NTB memberikan penghargaan bagi Ali BD pendiri Bank BPR di NTB, atas kiprahnya dalam dunia perbankan.
Penghargaan itu disampaikan Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma M.H., mewakili Gubernur NTB,.Zulkieflimansyah saat peresmian kantor PT. BPR Segara Anak Kencana Cabang Praya Lombok Tengah, Sabtu (17/09/22).
Menurutnya, keberadaan perbankan di NTB sangatlah penting dalam menambah kebutuhan pembiayaan untuk mendorong perkembangan suatu usaha.
“Luar biasa, seperti diceritakan Ali BD senior kita ini sudah 30 tahun berkiprah dalam dunia perbankan dengan berbagai pengalamannya untuk memikirkan masyarakat NTB agar memperoleh akses pembiayaan walaupun persaingannya cukup luar biasa,” sanjung Wirajaya.
Atas nama Pemerintah Provinsi NTB, Wirajaya menyampaikan selamat atas peresmian PT. BPR Segara Anak Kencana Cabang Praya.
BPR yang diresmikan merupakan anak Bank dari Bank BPR Samawa Kencana sehingga keberadaannya yang sangat strategis aspek pembiayaan bagi masyarakat.
Pelaku industri kecil menengah
Sebelumnya, pendiri Bank BPR NTB Dr. H. M. Ali Bin Dachlan menyampaikan, peresmian BPR Segara Anak Kencana Cabang Praya merupakan Kantor yang ke 26 yang ada di Provinsi NTB.
Dalam aspek pembiayaan telah memberikan pinjaman kredit di tahun 2021 sekitar 13,7 miliar bagi masyarakat terutama pelaku industri kecil menengah.
“Kita industri kecil, yang sasarannya ditujukan kepada kelompok-kelompok pedagang. Ini bagus, lokasinya yang strategis dekat pasar Renteng Praya, termasuk di Sumbawa dan Bima lokasinya juga demikian dekat pasar, jadi dekat dengan pelaku ekonomi tingkat menengah ke bawah,” ujar Ali BD sapaan akrabnya.
Ditambahkan Ali BD, segmen pasar inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam mendukung perkembangan ekonomi di tengah kemajuan teknologi saat ini.
Permasalahan aset di Gili Trawangan sudah ada titik terang, masyarakat bisa mengelola dan diberikan kepastian hukum yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan
KLU.lombokjouenal.com ~ Kunjungan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah bersama Menteri ATR/BPN Purnawirawan TNI, Marsekal TNI Dr. Hadi Tjahjanto, S.I.P ke Gili Trawangan, memberi titik terang terkait aset masyarakat di Gili Trawangan.
Dikatakan Gubernur Zulkieflimansyah, Pemerintah akan memberikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) kepada para pemiliki aset di Gili Trawangan setelah melalui proses verifikasi data.
“Sekarang pemerintah akan memberikan HGB, sertifikatnya ada. Ini untuk menjaga kita semua. Karena kami tugasnya memastikan rakyat itu aman, nyaman, adil dan sejahtera. Intinya kita tidak akan melupakan masyarakat dan tidak mungkin mengorbankan masyarakat,” kata Gubernur di Gili Trawangan, Jumat (16/09/22).
Ia berharap setelah kunjungannya kali ini untuk bersilaturrahmi dengan masyarakat Gili Trawangan, tidak ada lagi rasa kecurigaan antara Pemerintah dan masyarakat.
“Mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi salah sangka, kecurigaan, dan lainnya. Bahkan nanti kami juga akan kirim tim kesini untuk mendata secara detail siapa sebenarnya yang harus diperlakukan secara adil, tentunya dengan cara yang baik dan benar,” ujar Bang Zul, sapaan akrabnya.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN sekaligus Purnawirawan TNI, Marsekal TNI Dr. Hadi Tjahjanto, S.I.P., juga menegaskan, masyarakat akan segera mendapatkan haknya dalam mengelola aset di Gili Trawangan untuk berusaha dan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
Menteri ATR/BPN datang ke Gili Trawangan bersama Wamen, Gubernur, Kapolda untuk berdialog dan juga memberikan kepastian hukumatas tanah di Gili Trawangan agar masyarakat untuk berusaha.
“Kita berikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa mengelola ini dan diberikan kepastian hukum, yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan,” jelas Marsekal Hadi Tjahjanto.
Ia menjelaskan, Sertifikat HGB tersebut dapat dimanfaatkan dan diperpanjang untuk keperluan masyarakat sendiri.
“Sertifikat HGB itu bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian dan bisa diperpanjang, Pemda juga bisa mengontrol bahwa masyarakat masih terlibat di dalamnya. Supaya masyarakat juga tidak tergeser oleh kekuatan besar yang berusaha mengelola wisata ini. Sertifikat ini juga bisa untuk usaha. Bapak Ibu silahkan berusaha disini sebaik-baiknya, kemudian manfaatkan tanah nanti yang akan diberikan oleh Pemda dengan disertifikatkan oleh BPN,” tambahnya.
Setelah melalui proses verifikasi oleh Pemerintah Daerah, sertifikat HGB akan langsung diberikan kepada masyarakat pengelola aset Gili Trawangan, sehingga masyarakat tidak perlu risau lagi akan kepastian hukum.
“Oleh sebab itu nanti dari Bapak Gubernur, dari Pemda juga akan memverifikasi Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui siapa yang harus mendapatkan hak tersebut dan jangan sampai keluar dari wilayah sini. Itu semua akan diatur oleh Bapak Gubernur dan diberikan satu sertifikat HGB,” kata Menteri ATR/BPN RI.
Turut hadir pada acara tersebut yaitu, Wamen ATR/BPN RI, Kapolda NTB, para Pejabat Kementerian ATR/BPN, serta segenap Pimpinan OPD ruang lingkup Pemprov NTB.***
Wagub NTB: Instrumen Fiskal Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Wagub NTB hadiri Rapat Paripurna penjelasan Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022
MATARAM.lombokjournal.com ~ Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2022 dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menuju NTB gemilang.
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan itu pada Rapat Paripurna ke-1 DPRD Provinsi NTB masa persidangan III Tahun 2022, penjelasan terhadap Nota Keuangan dan Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, Rabu (14/09/22) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB.
Di tengah usaha daerah untuk bangkit dari dampak Covid19, baru-baru ini Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan mencabut subsidi dan menaikkan harga bahan bakar minyak, dampak dari pergolakan inflasi yang melanda dunia termasuk Indonesia.
Kondisi ini akibat fluktuasi ekonomi dan politik dunia internasional.
Kebijakan ini telah menuai bermacam reaksi dari berbagai kalangan masyarakat di NTB.
“Kita berharap kondisi global dan nasional saat ini dapat terus membaik, selanjutnya kita berharap bersama kebijakan-kebijakan nasional dan daerah semakin berpihak pada kesejahteraan masyarakat kita,” ungkap Ummi Rohmi.
Kebijakan kenaikan BBM dikhawatirkan memicu kenaikan inflasi lebih dari yang sudah ditargetkan. Secara nasional inflasi diperkirakan naik atau bertambah hingga 1,8 persen. Untuk mengantisipasi gejolak ini, Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 134-PMK07-2022, yang mendorong Pemerintah Daerah untuk mampu mengatasi inflasi yang terjadi di masyarakat, dampak dari kenaikan BBM tersebut.
Pemprov NTB telah melakukan upaya yang optimal dengan menyusun berbagai langkah strategis untuk memenuhi arah Peraturan Menteri Keuangan.
Pemerintah memberikan perhatian yang tinggi terhadap dampak dari kebijakan tersebut.
“Kondisi-kondisi dinamis yang terjadi akhir-akhir ini tidak menyurutkan langkah kita untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan serta melanjutkan pembangunan di wilayah kita tercinta Provinsi NTB,” lanjutnya.
Menindaklanjuti nota kesepakatan terhadap perubahan-perubahan, segenap jajaran pemerintah telah melakukan kerja-kerja untuk meramu dan menyusun Perda tentang perubahan APBDyang merupakan arah kebijakan fiskal dalam melangsungkan pemerintahan di NTB.
Postur dan Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sendiri terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. ***
NTB Raih Penghargaan Provinsi Terbaik Pengendalian Inflasi
Sekda NTB mengatakan, NTB meraih TPID Award untuk kawasan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
SURABAYA,lombokjournal.com ~Pemerintah Provinsi NTB menerima TPID Award 2021 atas kinerja TPID Provinsi NTB dalam mengendalikan inflasi di daerah.
Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda), Lalu Gita Ariadi, menyambut baik capaian prestasi yang diraih Pemerintah Provinsi NTB.
“Alhamdulillah, NTB meraih TPID Award sebagai Provinsi terbaik pengendalian inflasi tahun 2021 untuk kawasan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua,” kata Sekda, Rabu (14/09/22) di Shangrilla Hotel Surabaya.
Dijelaskan Miq Gite sapaan Sekda, ada 5 Provinsi yang terpilih meraih penghargaan tersebut, Provinsi NTB terbaik untuk kawasan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, Provinsi Bengkulu TPID terbaik kawasan Pulau Sumatera.
Sedangkan Provinsi Jabar terbaik di kawasan Pulau Jawa dan Bali. Provinsi Kaltim terbaik di wilayah Pulau Kalimantan dan Provinsi Sulawesi Selatan terbaik untuk wilayah pulau Sulawesi.
Selain TPID tingkat Provinsi, TPID Award juga diraih Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat sebagai Kota dan kabupaten yang kinerja TPID nya terbaik di wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Sedangkan Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa ikut serta berkontribusi sebagai nominator TPID award Kabupaten/Kota Non IHK terbaik.
“Terima kasih kepada segenap anggota TPID dan semua stakeholders terkait yang telah menunjukkan dedikasi dan komitmen yang tinggi sehingga semua kerja keras mendatangkan prestasi dan kemanfaatan bagi masyarakat,” ujar Sekda.
Diharapkan, prestasi TPID Award 2021 dapat menjadi sumber inspirasi dan sumber motivasi agar TPID Provinsi, Kabupaten dan Kota, agar tetap bekerja keras untuk mengendalikan inflasi. Dan komoditi barang kebutuhan pokok tetap tersedia dan terjangkau dengan daya beli masyarakat.
“Sehingga dapat berbuah manis kembali meraih TPID Award 2022 di tahun mendatang,” harap Sekda.
TPID Award merupakan penghargaan dalam upaya pengendalian inflasi dan inovasi kegiatan yang ditempuh untuk memperkuat 4K yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, serta Komunikasi yang efektif.
Sekda juga hadir langsung bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Heru Saptaji, Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana, dan Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga merupakan Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia, Wakil Menteri Dalam Negeri. ***
Roadshow di Kota Bima, Bang Zul Puji Produk Kuliner Lokal
Melakukan roadshow di Kota Bima, Gubernur NTB Bang Zul menyarankan pentingnya kemasan produk yang jadi daya tarik pasar
BIMA.lombokjournal.com ~Gubernur NTB Zulkieflimansyah dalam rangkian kunjungan kerja, untuk Roadshow Industrialisasi di Kota Bima, meninjau langsung produk stand UMKM.
Bang Zul sapaan Gubernur NTB, memuji sejumlah produk, berupa kuliner dan panganan lokal serta tenun khas Bima yang dihasilkan oleh UMKM lokal.
Ikut mendampingi Kadis Perindustrian Nuryanti, SE., MM., yang sempat mencicipi bubur yang terbuat dari Jewawut, hasil olahan UMKM Marimpa Kota Bima, Rabu (14/09/22) di halaman Istana ASI Mbojo Kota Bima.
Sehingga, tidak hanya inovasi dan kreasi rasa yang dihasilkan, namun kemasan produk juga menjadi daya tarik pasar, untuk membeli produk tersebut.
Pemilik UMKM Marimpa, Muhammad Salmin (32),yang bergerak dalam pengolahan bahan panganan lokal, mengatakan bangga dicicipi oleh Gubernur NTB, bubur Jewawut olahannya.
“Mimpi saya, produk hasil olahan ini dicicipi Gubernur, dan hari ini terwujud. Saya juga berharap Presiden RI, bisa mencicipi bubur jewawut ini,” harapnya.
Pria yang berdomisili di Kelurahan Sambinae Kota Bima ini, mengatakan bahwa ini menjadi penyemangat untuk berusaha. Ia juga memamerkan makanan khas yang terbuat dari Jewawut seperti susu, kue kering dan produk cemilan lain juga.
Sementara Yulia Basri, Sekretaris UMKM Alin-Annisa Lintas Nusantara, juga merasa bangga standnya dikunjungi Gubernur NTB.
Ia mengatakan, UMKM miliknya sangat mendukung Industrialisasi produk lokal menuju NTB Gemilang.
“Pak Gubernur, tadi mecoba mencicipi oi tua (Air Aren),”ujar Yulia.
Bang Zul juga mengunjungi stand SMKPP Negeri Bima, yang dikepalai Abdul Hamid di bawah binaan Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. NTB.
Siswa kelas X jurusan APHP SMKPP, Ifarti (16) menjelaskan, produk hasil karya siswa, seperti stik daun kelor, ubi ungu, manisan belimbing, wedang jahe, kunyit asam.
“Tadi pak Gubernur membeli kunyit asam,” tambah Ifarti.
Dikatakannya, Gubernur juga berpesan, agar mempromosikan produk dengan bahasa daerah sehingga terlihat kelokalannya.
Selain itu, Gubernur juga memuji Pompa semprot tenaga surya, hasik karya dan inovasi SMKN 1 Kota Bima. Alat tesebut sempat ikuti lomba inovasi Ki Hajar tahun 2021.
Pemilik Soehendar coffe, M. Fadila juga senang dan menjadikan penyemangat produk es kopi gula aren produknya dicicipi Gubernur NTB.
“Kami menggunakan kopi lokal asal Tambora,” kata Fadil.
Begitu juga UMKM Dina, yang memproduksi tenun dan sarung Bima, senang dikunjungi Gubernur.
“Pak Zul, memborong dua sarung Nggoli,”ucap Yuyun, pemilik UMKM.
Ia berharap kegiatan seperti ini terus dan sering diselenggarakan, sehingga UMKM dapat sering memasarkan produknya.
Turut mendampingi Gubernur, Asisten 2 Setda Provinsi NTB, Kadis Perindag, Sekertaris Bappeda, kepala Brida, kepala Disdak, Kadis ketahanan Pangan, Kadis Kelautan dan Perikanan, Kadis Koperasi dan UMKM, Kadis Tambun, Kadis LHK, Kadis Kesehatan, Kadis Peternakan dan Keswan, Kadus Dikbud, Kadis DPMPTSP, Kadis Desa dan Dukcapil, Kadis DP3AP2KB, Kepala Bakesbangpol, Karo Ekonomi, Karo Adpim, PLT Karo PBJ, GM Geopark Tambora dan sejumlah Kepala Cabang, UPTD Provinsi di Bima. ***
Industrialisasi di Masa Depan Tergantung Peran Milenial
Gubernur NTB menggelar talkshow industrialisasi bertema ‘Peningkatan Peran Milenial dalam Percepatan Industrialisasi’
BIMA.lombokjournal.com ~ Industrialisasi merupakan tuntutan zaman di era pesatnya perkembangan teknologi dan informasi.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang akrab disapa Bang Zul, dalam Kunker roadshow dan talkshow Industrialisasi, Rabu (14/09/2022) di halaman museum ASI Mbojo, Kota Bima.
Dalam talkshow bertema ‘Peningkatan Peran Milenial dalam Percepatan Industrialisasi’ di Kota Bima, Bang Zul mengajak masyarakat menyamakan persepsi tentang program indusrialisasi yang diusung pemerintahan Zul-Rohmi.
Menurutnya, revolusi industri sebenarnya perkembangan dari tradisional menuju ke modern, sesuai perkembangan dan tuntutan zaman.
“Dari cara tradsional masyarakat menuju cara modern dengan pendekatan teknologi,” jelas Bang Zul menjelaskan tentang industrialisasi.
Saat itu ia bersama Walikota Bima H . Muhammad Lutfi, Akademisi UIN Prof. Atun dan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Nuryanti, SE., ME.
Dalam industrialisasi masyarakat harus harus didorong dapat mengolah bahan baku menjadi produk olahan sebelum dijual dan dikirim ke pasar.
Melalui upaya ini diharapkan produksi bahan-bahan baku di NTB dapat memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.
Gubernur NTB mengapresiasi keseriusan Walikota Bima, untuk mendorong para milenial muda menjadi wirausaha, mengelola potensi alam dan bahan baku atau bahan mentah di daerah.
Dikatakan, semangat industrialisasi harus mulai dari pemimpin. Untuk itu, daerah harus berani mengolah bahan mentah. Karena Industrialisasi itu upaya serius semua pihak mengelolah bahan mentah.
“Kita jangan senang, produk mentah kita jual, kemudian kembali produk jadi yang lebih mahal, Maka pemda harus berani, memakai produk lokal. Karena Industrialisasi , merupakan proses mengolah menjadi memiliki nilai tambah,” tegasnya.
Sehingga hadir lahan baru untuk menciptakan lapangan kerja dan mampu menghadirkan kesejahteraan masyarakat.
Di tangan pemuda
Sementara itu, Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE., mengatakan masa depan industrialisasi tergantung anak muda.
“Untuk itu, kami dorong para milenial untuk mengembangkan UMKM dengan konsep industrialisasi, di era digitalisasi ini,”kata Walikota Bima.
Sehingga, Pemkot Bima mendorong tempat berkembangnya anak muda membangun kreatifitas dan wirausaha.
Dikatakannya bahwa, ada 23.034 UMKM yang terdata di Kota Bima. Begitu juga usaha yang tidak terdata, ada sekitar 10.000 UMKM.
“Ini modal besar ada kreasi masyatakat kita. Termasuk UMKM yang bergerak pada tenunan atau kuliner,” ungkapnya.
Untuk mendukung hal tersebut, Kota Bima juga membangun rumah kemasan, untuk membina masyarakat yang bergerak di UMKM, agar produknya laku dipasar.
Sehingga sinergikan misi dan program Prov. NTB, dapat dikerucutkan dengan program Pemprov. NTB.
Selain itu, Pemkot juga mendorong sektor pariwisata untuk dimajukan dan dikembangkan di Kota Bima. Dalam mendukung UMKM di Bima.
Ditambahkan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Nuryanti, SE., ME., roadshow ini merupakan upaya untuk meningkatkan sinergitas industrialisasidan pembangunan ekosistem industri di NTB.
“Termasuk menggelar Talkshow tematik industrialisasi juga digelar Expo produk industri, klinik konsultasi dan layanan dari masing-masing OPD serta stakeholder dengan mengundang industri kecil mikro binaan OPD,” jelasnya.
Kadis juga mengaku, kelebihan Kota Bima, mahasiswa yang kuliah keluar daerah, ketika kembali ke daerahnya, berani berkreatifitas untuk membuka usaha.
Sehingga, saat ini bagaimana Kota Bima terus mengembangkan dan membina serta menajukan wirausaha muda dan UMKM.
Sedangkan Prof. Atun akademisi UIN Mataram pendiri sekilah perjumpaan Larimpu, mengatakan, mendirikan sekolah rintisan perempuan untuk melakukan pembaharuan.
“Karena perempuan juga perlu di dorong untuk berwirausaha. Apalagi kaum perempuan ini banyak yang terlibat membangun usaha,”terangnya.
Ia juga berpesan, pilihan hidup luas tidak sempit. Tidak perlu hanya mengandalkan untuk mengejar PNS
“Karena peluang kerja juga, tidak melulu sebagai PNS, namun wirausaha menjadi pilihan, Ini nilai-nilai yang saya tanamkan kepada ibu-ibu disekolah perjumpaan perempuan,” ungkapnya.
Talshow yang dipandu Moderator Agus Talino, pimpinan media Suara NTB ditutup dengan pemberian bantuan kepada UMKM kota Bima.
Turut mendampingi Gubernur, Asisten 2 Setda Provinsi NTB, Kadis Perindag, Sekertaris Bappeda, Kepala BridaK kepala Disdak, Kadis ketahanan Pangan, Kadis Kelautan dan Perikanan, Kadis Koperasi dan UMKM, Kadis Tambun, Kadis LHK, Kadis Kesehatan, Kadis Peternakan dan Keswan, Kadus Dikbud, Kadis DPMPTSP, Kadis Desa dan Dukcapil, Kadis DP3AP2KB, Kepala Bakesbangpol, Karo Ekonomi, Karo Adpim, PLT Karo PBJ, GM Geopark Tambora dan sejumlah Kepala Cabang, UPTD Provinsi di Bima. ***
Wabup Danny Jelaskan Rancangan Nota Keuangan APBDP KLU
Dalam Rapat Paripurna DPRD KLU, Wabup Danny mencermati lebih mendalam atas masukan dan pemikiran Pimpinan dan anggota DPRD
TANJUNG.lombokjournal.com ~Wakil Bupati Lombok Utara, Danny Karter Febrianto Ridawan ST, M,Eng, menyampaikan penjelasan terkait pengantar rancangan nota keuangan APBD Perubahan Lombok Utara tahun anggaran 2022, Selasa (13/09/22).
Dalam Rapat Paripurna itu Wabup Danny menyampaikan penjelasan atau jawaban atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD KLU terhadap pengantar Nota Keuangan beserta rancangan APBD Perubahan Kabupaten Lombok Utara tahun 2022.
Dalam jawaban itu, Wabup Danny mencermati lebih mendalam atas masukan dan pemikiran Pimpinan dan Anggota DPRD, mulai dari komponen pendapatan pengeluaran pembelanjaan maupun komponen pembiayaan daerah.
“Kami berterima kasih, secara umum pandangan fraksi-fraksi terhadap penyampaian pengantar rancangan Nota Keuangan tentang APBD Perubahan KLU 2022. Terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan perhatian pemerintah dalam peningkatan pembangunan. Mulai dari setrategi dan prioritas dalam mengelola pendapatan daerah, hingga permasalahan utama yang berkaitan dengan belanja daerah,” kata Wabup.
Wabup Danny juga memberi penjelasan terkait pertanyaan, antara lain, mengapa porsi belanja modal lebih kecil dari belanja operasi?
“Karena terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat,” jealasnya.
Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai yaitu Rp328.837.028.288,00.
Sedangkan Belanja Barang dan Jasa Rp276.763.046.590,00.
Belanja Subsidi Rp700.000.000,00, dan Belanja Hibah Rp6.950.091.125,00.
Sedangkan Belanja Modal tahun ini terdiri dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp 7.050.810.000,00. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp36.270.229.546,00.
Sementara Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp72.659.626.542,00.
Untuk Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi mencapai Rp59.048.363.476,00. Sedangkan belanja modal aset tetap lainnya Rp7.110.638.000,00.
Dan ada beberapa belanja juga harus dilakukan penyesuaian akun belanja di antaranya, kegiatan pembangunan tangki septik, yang sebelumnya dianggarkan pada belanja modal harus disesuaikan menjadi belanja barang yang diserahkan pada masyarakat.
“Jawaban Pemerintah Daerah atas pandangan pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD KLU semoga diridhoi Allah swt, dan semua upaya dan ikhtiar kita untuk mencapai cita cita yang mulia dan memajukan masyarakat daerah yang kita cintai ini,” ucap Wabup Danny. ***
Rancangan APBD Perubahan 2022 Disampaikan Bupati Djohan
Bupati Lombok Utara, Djohan Sjamsu menyampaikan Rancangan APBD Perubahan 2022 yang mencerminkan optimisme dan kehati-hatian
TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2022, dalam sidang paripurna di ruang Sidang DPRD KLU, Senin (13/09/22).
Sidang paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD KLU Artadi S.Sos didampingi Wakil Ketua I H. Burhan M. Nur SH dan Wakil Ketua II Mariadi S.Ag, disaksikan 26 orang anggota DPRD KLU,
Bupati Djohan menyampaikan secara substansif Rancangan APBD Perubahan tahun 2022.
Rancangan APBD Perubahan itu merupakan proses penyesuaian APBD oleh perkembangan-perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.
Penyesuaian itu terlait dari rencana pembagunan daerah yang telah disusun baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Situasi perekonomian masih dihadapkan ketidakpastian yang tinggi, harus siap menghadapi tantangan global, seperti ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik, serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata.
“Perubahan APBD harus antisipatif, responsif, dan fleksibel merespon ketidakpastian, namun tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian,” tuturnya.
APBD Perubahan memiliki peran sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat, sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi.
Bupati mengatakan, penggunaan APBD sebagai perangkat kontra-siklus, mengatur keseimbangan mengendalikan penyebaran Covid-19, melindungi masyarakat, serta mondorong kelangsungan dunia usaha, dan strategi yang mampu membuahkan hasil.
Lebih lanjut dikatakan, Pemerintah Daerah masih tetap fokus kepada usaha bersama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi 2018. Ini kan terus dilanjutkan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Sesuai dengan hasil analisis kerusakan dan kerugian pada dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi, pemulihan dan pembangunan kembali pada berbagai sektor masih membutuhkan dana yang relatif besar,” katanya.
Sehingga dalam pelaksanaannya perlu strategi, dan penyesuaian-penyesuaian kebijakan belanja yang lebih mengedepankan prioritas pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, jelasnya.
Rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 konsisten dengan dokumen kebijakan umum perubahan anggaran, prioritas serta plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022.
“Harapan kita manfaat kinerja dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publikdan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat,” kata Bupati Djogan Sjamsu.
Hadir pula Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R, ST., M.Eng, Perwakilan Forkopimda KLU, Staf Ahli Bupati, Asisten I Setda KLU, Para Kepala OPD, Direktur Perumda Amerta Dayan Gunung. ***
Transformasi Digital Harus Diiringi Perilaku Cerdas dan Bijak
Proses percepatan transformasi digital diperlukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan ekonomi
LOTIM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj Sitti Rohmi Djalillah yang hadir sebagai narasumber dalam talkshow daring bertema anti hoaks dan keamanan transaksi digital menekankan, agar menggunakan digitalisasi untuk ilmu pengetahuan dan ekonomi.
Ia mengatakan itu dalam gelaran spesial Hari Ulang Tahun ke 87 NWDI di GOR kampus NWDI Pancor, Sabtu (10/09/22).
Wagub Sitti Rohmi
Acara talkshow itu bertema mendukung percepatan transformasi digital, peningkatan kapasitas, awareness dan diseminasi pemanfaatan teknologi digital dengan benar dan bertanggungjawab.
“Sekarang banyak digelar pelatihan digital talent untuk pengembangan marketing UKM juga banyak ilmu pengetahuan yang bisa diambil,” kata Wagub.
Plt Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, era teknologi dan digitalisasi sudah seharusnya disikapi dengan cerdas.
Karena limpahan informasi di gawai masing masing orang membuat generasi milenial memiliki agresivitas tinggi.
Kecenderungan ini dapat membuka peluang pembuatan konten kreatif yang juga agresif menjangkau semua orang di belahan dunia mana pun.
“Pada generasi milenial saya berpesan, agar tetap berkomunikasi dengan orang tua agar tetap terarah menerima dan menyebarkan informasi,” ujarnya.
Hal yang sama diungkapkan Kepala Dinas Kominfo Lombok Timur, Dr Fauzan agar masyarakat memanfaatkan digitalisasi dengan sadar, bertanggungjawab, jujur dan berniat melakukan kebaikan.
Sementara terkait keamanan transaksi dan gerakan anti hoaks, Kapolres Lotim AKBP Hery Indra Cahyono mengingatkan, modus operandi kejahatan berbasis digital juga makin canggih.
Ia meminta masyarakat berhati hati dan bersedia melakukan konfirmasi ulangterhadap setiap informasi yang beredar dan diterima.
Dalam rangkaian kegiatan Hultah NWDI juga dimeriahkan oleh Wali Band yang melakukan konser musik dihadiri ribuan masyarakat Pancor.
Dihadirkan pula, Maya Cado, seorang influencer sukses asal Lombok.***
BUMD di Indonesia Dikelola Direksi Semau-maunya
Peran BUMD diharapkan menopang PAD, tapi lebih dari 60 persen BUMD kontribusinya kecil bahkan banyak yang selalu rugi
MATARAM.lombokjournal.com ~ BUMD didirikan dengan tujuan menggerakan roda perekonomian suatu daerah.
Hal itu dikatakan Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK sebagai keynote speech pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait Pencegahan Korupsi di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Kamis (08/09/22)
“Maka dari itu, tidak ada gunanya mempertahankan perusahaan BUMD yang sudah rugi,” kata Alexander Mawarta (Lombok Journal, Kamis 08/09/22) .
Ia mengungkapkan, seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia ada 959 BUMD dengan total aset sebanyak 855 Triliun.
ilustrasi
Tapi dari total BUMD tersebut, sebanyak 60 persen tidak punya SPI (Satuan Pengawasan Internal). Sehingga, karena tidak ada yang mengawasi maka Direksi di BUMD bekerja semau-maunya, tidak ada yang mengatur.
Apakah ini penyebab sebagian besar BUMD selalu rugi?
Otonomi daerah memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari BUMD telah berjalan sejak lama sebelum UU tentang otonomi daerah disahkan.
Dasar hukum pembentukan BUMD adalah berdasarkan UU No 5 tahun 1962 tetang perusahaan daerah. UU ini kemudian diperkuat oleh UU No 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Nota Keuangan RAPBN, 1997/1998).
Tujuan dibentuknya BUMD adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggara kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah.
Berdasarkan kategori sasarannya secara lebih detail, BUMD dibedakan menjadi dua yaitu sebagai perusahaan daerah untuk melayani kepentingan umum yang bergerak di bidang jasa dan bidang usaha.
Tetapi, jelas dari kedua sasaran tersebut tujuan pendirian BUMD adalah untuk meningkatkan PAD.
Peran BUMD yang diharapkan cukup besar untuk menopang PAD ini dalam kenyataannya jauh dari harapan.
Kontribusi BUMD Kecil
Peran dan kontribusi laba BUMD dalam penerimaan PAD di daerah baik tingkat satu maupun tingkat dua masih sangat kecil.
Komposisi PAD rata-rata di seluruh Provinsi di Indonesia adalah 81,60 persen dari pajak daerah 9,64 persen dari retribusi daerah, 6,43 persen dari PAD lain-lain, dan hanya 2,33 persen berasal dari laba BUMD.
Peran dan kontribusi laba BUMD untuk menopang PAD di seluruh provinsi di Indonesia yang terbesar adalah Sulawesi Tenggara (14,14 persen), kemudian menyusul berturut-turut Kalimantan Selatan (8,43 persen), Sulawesi Utara (5,15 persen), Bengkulu (4,93 persen), NTB (4,25 persen), dan seterusnya hingga yang terkecil Jawa Timur (0,07 persen)
(data Nota Keuangan RAPBN tahun Anggaran 1999/2000).
Melihat kinerja BUMD di Jawa Timur (Jatim) yang menempati tempat paling buncit dari komposisi laba BUMD untuk menopang PAD sungguh sangat menyedihkan. Dari 11 BUMD yang ada di Jatim hanya ada satu BUMD yang tergolong sangat sehat yaitu Bank Jatim. Laba BUMD yang disetor dalam PAD tahun 2007 (Rp 89 miliar) sedangkan tahun 2008 (Rp 239,3 miliar).
Jumlah tersebut memberikan kontribusi 85 persen dari jumlah total laba 11 BUMD dalam PAD.
Sedangkan kinerja terparah BUMD di Jatim disumbangkan oleh PT Jatim Investmant management (PT JIM). Tahun 2008, PT JIM tercatat menderita rugi bersih Rp 30 miliar.
Pada tahun 2007 sumbangan PAD juga nol besar. Padahal, perusahan yang berkantor di Jalan Tunjungan ini telah menghabiskan APBD Jatim hingga Rp 40,3 miliar.
Perlu juga dicatat, selama tiga tahun terakhir (2007-2009), Pemprov Jatim telah mengucurkan modal awal untuk 11 BUMD sebesar Rp 715 miliar dari kewajiban setor modal sebesar Rp 2,2 triliun. Sedangkan untuk tahun APBD 2010, anggaran modal untuk BUMD dialokasikaan di kisaran Rp 86 milliar. Sebagai analogi uang sebesar Rp 715 miliar apabila dimasukkan dalam SBI dengan suku bunga 10 persen pertahun maka Pemprov Jatim sudah mendapatkan imbal hasil Rp 214.5 miliar.
Faktor Penyebab Buruk Performance BUMD
Kinerja BUMD yang buruk ini disebabkan oleh banyak faktor. Baik dari dalam dan dari luar BUMD itu sendiri.
Kita sudah sering mendengar bahwa BUMD ini dikelola oleh orang-orang yang tidak cukup cakap. Banyak terjadi penempatan direksi dan bahkan tenaga kerja yang kurang didasarkan pada pertimbangan profesionalisme, skill, dan kompetensi.
Bahkan, beberapa penempatan di BUMD sebagai “tempat buangan” bagi pejabat yang tergeser kedudukannya.
Ketimpangan kompetensi ini mengakibatkan lemahnya kemampuan manajemen perusahaan serta lemahnya kemampuan pelayanan dan pemasaran, sehingga sulit bersaing dengan perusahaan yang dikelola swasta murni.
Jumlah pegawai yang tidak berkualitas ini cukup memberikan beban fixed operation headyang besar bagi neraca keuangan perusahaan.
Kurang adanya spesialisasi dan konsentrasi utama dalam bidang usaha perusahaan daerah juga menyebabkan efesiensi yang rendah dan beban biaya operasional yang ditanggung menjadi relatif lebih besar.
Faktor internal lainnya adalah kurangnya perhatian dan kemampuan atas pemeliharaan aset yang dimiliki yang berakibat rendahnya produktivitas, mutu, serta ketepatan produksi.
Management asset yang acak adut dan neraca keuangan yang selalu negatif mengakibatkan ketidakmampuan BUMD untuk menambah belanja modal (pemberian alat baru, preventif, dan prediktif maintenance, dan lain-lain).
Hal ini mengakibatkan rata-rata kondisi mesin dan peralatan sudah tua serta ketinggalan zaman dibandingkan usaha sejenis lainnya. Faktor eksternal yang berpengaruh cukup besar adalah kurangnya koordinasi antar BUMD dalam kaitannya dengan industri hulu dan hilir (Analisa Depkeu 1997)
Untuk memperbaiki kinerja BUMD ada beberapa langkah yang bisa dilakukan sebagai solusi praktis yaitu:
Pertama, menempatkan orang-orang yang profesional yang memiliki skill dan kompetensi sesuai bidang usaha BUMD yang digarap. Selain itu peningkatan kompetensi dan profesionalisme direksi beserta stafnya dalam menjalankan perusahaan sebagai usaha komersial murni yang mengutamakan pertimbangan efesiensi dan pencapaian laba usaha yang memadai.
Direksi dan staff yang ditempatkan di BUMD haruslah orang-orang yang mempunyai jiwa dan semangat wiraswasta/ entrepeneurship dalam menjalankan operasional usaha.
Kedua, pemberian wewenang dan pendelegasian kebijakan yang lebih besar dan luas oleh pimpinan daerah kepada BUMD dalam operasionalnya. BUMD tidak boleh dijadikan sapi perah atau kereta politik bagi kepentingan birokrat maupun partai politik.
Tujuan semata-mata adalah tetap profit oriented untuk menambah PAD.
Ketiga, mengatasi kelemahan internal dengan penetapan kembali core bisnis, likuidasi unit usaha yang selalu merugi.
Memperbaiki sistem manajemen dengan cara memperluas pangsa pasar dengan mempertahankan pasar lama dan mencari pasar baru, mengadopsi teknik produksi baru yang lebih efesien dan efektif.
Dan, yang terakhir memperbaiki koordinasi antar BUMD dalam industri hulu dan hilir. Memaksimumkan peluang eksternal berupa upaya kerja sama yang saling menguntungkan dengan perusahaan sejenis atau yang ada keterkaitan. ***
