Ibu Negara Hj Iriana Jokowi terpukau keindahan dan kualitas produk-produk kriya NTB
JAKARTA.lombokjournal.com ~ Ibu Negara Hj Iriana Jokowi meninjau dan mengunjungi stand Dekranasda NTB pada Pameran KriyaNusa 2022 di Jakarta Hall Conference Center (JHCC).
Kunjungan Ibu Negara diapresiasi Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Zulkieflimansyah, sekaligus menyampaikan apresiasi ucapan terimkasih.
“Terimakasih pada Ibu Negara Hj Iriana Jokowi, Ibu Hj Mufidah Jusuf Kalla, ibu Wury Ma’ruf Amin, Ibu Tri Tito K, Ibu Nurasia Uno, Ibu Endang BK dan ibu-ibu lainnya yang telah berkenan mengunjungi stand Dekranasda Provinsi NTB, KSB, Kab Bima, Kota Mataram dan lombokntbpearls,” ucap Bunda Niken, Rabu (21/09/22) di Jakarta.
Kualitas dan keindahan produk-produk kriya NTB tidak asing bagi para ibu-ibu di Jakarta. Istri pejabat negara tetap menyempatkan melihat langsung produk kriya binaan Dekranasda NTB tersebut.
“Jadi, tantangan para pengrajin di NTB kedepan adalah terus berkreasi dan berinovasi dengan model dan desain yang baru, bagus berkualitas, ramah lingkungan dan dengan harga yang terjangkau dan bersaing,” pesan Bunda Niken.
Ia menyatakan itu dalam Pameran KriyaNusa 2022 di JHCC yang berlangsung tanggal 21 sd 25 September 2022.
Kunjungan kerja Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Zulkieflimansyah di Jakarta juga menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) 2022 di Jakarta.
Rakernas ini diselenggarakan dengan tema “Semangat Bertahan, Perajin Berdaya Saing” pada Selasa, 20 September 2022 di Auditorium Istana Wakil Presiden Jakarta, dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas, Hj. Wury Ma’ruf Amin.
Dikatakan Bunda Niken, pesan Ketua Umum Dekranas bahwa pandemi Covid-19 memberi tantangan dan dampak bagi para perajin kriya. Sehingga kehadiran Dekranas/da sangat dibutuhkan.
Pesan Istri Wapres tersebut, lanjut Bunda Niken bahwa Rakernas tersebut menjadi titik balik industri kerajinan nusantara yang berbasis warisan budaya bangsa.***
Distribusi Air Bersih ke Gili Batal Dihentikan
Dalam jumpa pers Pemda KLU disampaikan, masalah distribusi air ke tiga Gili, Lombok Utara yang selama ini dilakukan PT. BAL diperpanjang sampai 15 Oktober 2022
TAMJUNG.lombokjournal.com ~ Masalah pendistribusian air bersih ke tiga Gili di Lombok Utara sempat meresahkan para pelaku pariwisata, khususnya pengusaha hotel dan rumah makan.
Ini bermula dari pemberhentian izin untuk PT Gerbang NTB Emas (GNE) dan PT Berkat Air Laut (BAL) untuk mendistribusikan air bersih di kawasan pariwisata Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara yang memicu protes pelaku pariwisata, yang sempat viral di media sosial. Alasannya, pemberhentian mendadak itu bisa berpengaruh pada kunjungan wisatawan ke Gili, dan citra buruk pengelolaan pariwisata di destinasi yang sanfat populer di kalangan wisatawan mancanegara. .
Konten-konten yang menyudutkan, akhirnya Pemprov NTB dan Pemda KLU mengambil sikap dengan mengadakan konferensi pers di aula Kantor Dinas Pariwisata (Dispar), Selasa, (20/09/22).
Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto Ridawan S.T., M.Eng, mengatakan, kebijakan yang diambil tidak menggagu aktivitas pariwisata dan perekonomian masyarakat Gili Indah, terkait pemberhentian izin PT. GNE dan PT. BAL.
Sisi lain, Kepala DPMPTSP NTB, Muhammad Rum menjelaskan, dasar pemberhentian dikarenakan peraturan pemeritah mewajibkan penyaluran air bersih dilakukan oleh Perusahaan Air Minum Daerah.
Hal yang sama ditambahkan leh Direktur PDAM Amerta Dayan Gunung, Firmansyah,ST, yang mengaku telah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat di kawasan Gili indah sejak lama.
Bahkan sebelum ada tanggapan dari Gubernur NTB tanggal 23 Agustus 2022, sudah melakukan sosialisasi lebih awal dan Surat Perintah dari Pemda KLU untuk mengevaluasi Izin operasional PT. BAL dan PT. GNE dalam menyalurkan air bersih ke Gili Teramena.
Pada kesempatan ini juga, Kadispar NTB H.Yusron Hadi didampingi Kadis Kominfo KLU, mengimbau, agar masyarakat Tiga Gili tidak panik dan tetap tenang karena pemerintah saat Ini hadir untuk mencarikan solusiterbaik untuk masyarakat terkait penyaluran air bersih.
Turut hadir dalam kegiatan, Ketua DPRD Lombok Utara Artadi, Kadis Kominfo KLU Hairul Anwar, S.Kom.
Dalam jumpa pers itu, Pemda mengungkapkan poin-poin sebagai berikut::
Mengamati kondisi dan gejolak sosial masyarakat Gili Meno dan Gili Trawangan terkait permasalahan doistribusi air bersih yang berdampak pada citra pariwisata yang berpengaruh pada stabilitas sosial kemasyarakatan, maka kesimpulannya:
Berdasarkan hasil kunjungan Pemerintah Daerah dan Provinsi serta pihak terkait ke Dusun Gili Meno dan Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah pasca dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Provinsi NTB tentang Penghentian Pengambilan Air Tanah PT Gerbang NTB Emas di Gili Trawangan dan Gili Meno, terdapat aspirasi masyarakat di Dusun Gili Meno dan Gili Trawangan yang mengharapkan agar Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Provinsi tersebut dapat ditinjau kembali
Untuk menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan dan menindaklanjuti hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lombok Utara telah bersurat kepada Gubernur Provinsi NTB untuk dilakukan peninjauan kembali terhadap Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Provinsi NTB Nomor: 503/127/03/DPMPTSP/2022 tentang Penghentian Kegiatan Pengambilan Air Tanah PT Gerbang NTB Emas.
Meminta kepada P.T. Gerbang NTB Emas yang termasuk didalamnya P.T. Berkah Air Laut untuk melakukan kegiatan pengambilan air tanah di Gili Trawangan dan Gili Meno meliputi kegiatan produksi distribusi/supply air minum kepada masyarakat sebagai pelaksana SPAM dengan mengacu pada hasil keputusan rapat di Kantor DPMPTSP Provinsi NTB tanggal 13 September 2022, yang memberikan masa tenggang waktu untuk penghentian Operasional Pelayanan air bersih sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022.
Berdasarkan point 1 sampai dengan point 3 maka tepat pukul 20.00 P.T. Gerbang NTB Emas bersama P.T. Berkah Air Laut telah mendistribusikan kembali air bersih di Dusun Gili Meno dan Dusun Gili Trawangan. ***
LFTN 2 IPI Digelar Di Bukit Jokowi Mandalika
Bukit Jokowi Sircuit Mandalika menjadi pilihan lokasi penyelenggaraan Lombok Friendly Travel Networking atau LFTN 2
MATARAM.lombokjournal.com ~ Lombok Friendly Travel Networking (LFTN) 2 Insan Pariwisata Indonesia (IPI) akan digelar di Bukit Jokowi Sircuit International Mandalika, Kuta Lombok Tengah.
Ketua Panitia penyelenggara, Nazarudin mengatakan, Bukit Jokowi Sircuit Mandalika menjadi pilihan lokasi penyelenggaraa LTFN 2 .
Nazarudin memastikan itu setelah panitia bertemu dengan manajemen ITDC.
“Insya Allah Table Top akan dilaksankan di Bukit Jokowi,” katanya saat melakukan kunjungan ke Hotel Pullman, Senin (19/08/22).
Hotel Pullman menjadi bagian dari lokasi rangkaian acara LFTN 2 yang akan digelar 26-28 September 2022.
Kegiatan LFegiTN 2 IPI yang bertujuan untuk mendorong pulihnya kondisi pariwisata NTB ini, akan menghadirkan ratusan buyer dalam dan luar negeri. Terdiri dari travel agent, pengusaha makan serta artshop .
“Semua pihak harus bekerjasama intens untuk bersama sama mendorong pulihnya pariwisata NTB pasca covid,’’ ujarnya.
Menurut dia, pelaksanaan LTFN 2 di Bukit Jokowi Sircuit Internasional Mandalika menjadi luar biasa dan istimewa karena para peserta dapat menikmati keindahan lintasan sircuit dari atas bukit sekaligus menikmati panorama alam Pantai Kuta disela sela kegiatan.
“Kami menyampaikan penghargaan setinggi tingginya kepada pihak ITDC atas dukungan ini. Semoga kerja sama ke depannya akan makin erat dalam upayamenodorng pulihnya pariwisata NTB,’’ ungkapnya.
Ketua DPD IPI NTB Zul Padli berharap event tahunan itu dapat melahirkan transaksi signifikan, sehingga akan menggerakkan kembali berbagai komponen yang terkait dengan bisnis di industri pariwisata di daerah ini.
“Kondisi saat ini “mewajibkan” kita untuk saling bahu membahu untuk sama sama mendorong pulihnya pariwisata NTB pasca gempa dan covid,’’ ujarnya.
Namun Zul Padli mengungkapkan, harga tiket yang tinggi saat ini akan memberi dampak signifikan dalam upaya pemulihan bisnis pariwsata.
Dia berharap semoga dalam waktu dekat secara signifikan ada penurunan harga tiket pesawat demi menggerakkan industri pariwisata.
‘’Harapannya LFTN 2 bisa mengangkat kembali kepariwsataan NTB ditengah harga tiket yang tidak berpihak kepada pelaku pariwisata,’’’ paparnya.
Dalam agenda penyelenggaraan LFTN 2 para peserta akan diajak berkunjung ke berbagai obyek wisata diseputaran Kuta. Antara lain, ke Bukit Marese, Pantai Kuta, Tanjung Ann, tempat Kerajinan Sukarara.
Peserta juga dijadwalkan menikmati keindahan Gili Nanggu, Gili Sudak dan visit ke toko oleh oleh seperti Koakao, Exotic dan Sasaku.***
Pemprov NTB Beri Penghargaan Kiprah Ali BD di Perbankan
Pemprov NTB menyampaikan selamat atas peresmian PT. BPR Segara Anak Kencana Cabang Praya
LOTENG.lombokjournal.com ~Pemprov NTB memberikan penghargaan bagi Ali BD pendiri Bank BPR di NTB, atas kiprahnya dalam dunia perbankan.
Penghargaan itu disampaikan Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma M.H., mewakili Gubernur NTB,.Zulkieflimansyah saat peresmian kantor PT. BPR Segara Anak Kencana Cabang Praya Lombok Tengah, Sabtu (17/09/22).
Menurutnya, keberadaan perbankan di NTB sangatlah penting dalam menambah kebutuhan pembiayaan untuk mendorong perkembangan suatu usaha.
“Luar biasa, seperti diceritakan Ali BD senior kita ini sudah 30 tahun berkiprah dalam dunia perbankan dengan berbagai pengalamannya untuk memikirkan masyarakat NTB agar memperoleh akses pembiayaan walaupun persaingannya cukup luar biasa,” sanjung Wirajaya.
Atas nama Pemerintah Provinsi NTB, Wirajaya menyampaikan selamat atas peresmian PT. BPR Segara Anak Kencana Cabang Praya.
BPR yang diresmikan merupakan anak Bank dari Bank BPR Samawa Kencana sehingga keberadaannya yang sangat strategis aspek pembiayaan bagi masyarakat.
Pelaku industri kecil menengah
Sebelumnya, pendiri Bank BPR NTB Dr. H. M. Ali Bin Dachlan menyampaikan, peresmian BPR Segara Anak Kencana Cabang Praya merupakan Kantor yang ke 26 yang ada di Provinsi NTB.
Dalam aspek pembiayaan telah memberikan pinjaman kredit di tahun 2021 sekitar 13,7 miliar bagi masyarakat terutama pelaku industri kecil menengah.
“Kita industri kecil, yang sasarannya ditujukan kepada kelompok-kelompok pedagang. Ini bagus, lokasinya yang strategis dekat pasar Renteng Praya, termasuk di Sumbawa dan Bima lokasinya juga demikian dekat pasar, jadi dekat dengan pelaku ekonomi tingkat menengah ke bawah,” ujar Ali BD sapaan akrabnya.
Ditambahkan Ali BD, segmen pasar inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam mendukung perkembangan ekonomi di tengah kemajuan teknologi saat ini.
Permasalahan aset di Gili Trawangan sudah ada titik terang, masyarakat bisa mengelola dan diberikan kepastian hukum yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan
KLU.lombokjouenal.com ~ Kunjungan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah bersama Menteri ATR/BPN Purnawirawan TNI, Marsekal TNI Dr. Hadi Tjahjanto, S.I.P ke Gili Trawangan, memberi titik terang terkait aset masyarakat di Gili Trawangan.
Dikatakan Gubernur Zulkieflimansyah, Pemerintah akan memberikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) kepada para pemiliki aset di Gili Trawangan setelah melalui proses verifikasi data.
“Sekarang pemerintah akan memberikan HGB, sertifikatnya ada. Ini untuk menjaga kita semua. Karena kami tugasnya memastikan rakyat itu aman, nyaman, adil dan sejahtera. Intinya kita tidak akan melupakan masyarakat dan tidak mungkin mengorbankan masyarakat,” kata Gubernur di Gili Trawangan, Jumat (16/09/22).
Ia berharap setelah kunjungannya kali ini untuk bersilaturrahmi dengan masyarakat Gili Trawangan, tidak ada lagi rasa kecurigaan antara Pemerintah dan masyarakat.
“Mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi salah sangka, kecurigaan, dan lainnya. Bahkan nanti kami juga akan kirim tim kesini untuk mendata secara detail siapa sebenarnya yang harus diperlakukan secara adil, tentunya dengan cara yang baik dan benar,” ujar Bang Zul, sapaan akrabnya.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN sekaligus Purnawirawan TNI, Marsekal TNI Dr. Hadi Tjahjanto, S.I.P., juga menegaskan, masyarakat akan segera mendapatkan haknya dalam mengelola aset di Gili Trawangan untuk berusaha dan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
Menteri ATR/BPN datang ke Gili Trawangan bersama Wamen, Gubernur, Kapolda untuk berdialog dan juga memberikan kepastian hukumatas tanah di Gili Trawangan agar masyarakat untuk berusaha.
“Kita berikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa mengelola ini dan diberikan kepastian hukum, yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan,” jelas Marsekal Hadi Tjahjanto.
Ia menjelaskan, Sertifikat HGB tersebut dapat dimanfaatkan dan diperpanjang untuk keperluan masyarakat sendiri.
“Sertifikat HGB itu bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian dan bisa diperpanjang, Pemda juga bisa mengontrol bahwa masyarakat masih terlibat di dalamnya. Supaya masyarakat juga tidak tergeser oleh kekuatan besar yang berusaha mengelola wisata ini. Sertifikat ini juga bisa untuk usaha. Bapak Ibu silahkan berusaha disini sebaik-baiknya, kemudian manfaatkan tanah nanti yang akan diberikan oleh Pemda dengan disertifikatkan oleh BPN,” tambahnya.
Setelah melalui proses verifikasi oleh Pemerintah Daerah, sertifikat HGB akan langsung diberikan kepada masyarakat pengelola aset Gili Trawangan, sehingga masyarakat tidak perlu risau lagi akan kepastian hukum.
“Oleh sebab itu nanti dari Bapak Gubernur, dari Pemda juga akan memverifikasi Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui siapa yang harus mendapatkan hak tersebut dan jangan sampai keluar dari wilayah sini. Itu semua akan diatur oleh Bapak Gubernur dan diberikan satu sertifikat HGB,” kata Menteri ATR/BPN RI.
Turut hadir pada acara tersebut yaitu, Wamen ATR/BPN RI, Kapolda NTB, para Pejabat Kementerian ATR/BPN, serta segenap Pimpinan OPD ruang lingkup Pemprov NTB.***
Wagub NTB: Instrumen Fiskal Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Wagub NTB hadiri Rapat Paripurna penjelasan Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022
MATARAM.lombokjournal.com ~ Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2022 dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menuju NTB gemilang.
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan itu pada Rapat Paripurna ke-1 DPRD Provinsi NTB masa persidangan III Tahun 2022, penjelasan terhadap Nota Keuangan dan Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, Rabu (14/09/22) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB.
Di tengah usaha daerah untuk bangkit dari dampak Covid19, baru-baru ini Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan mencabut subsidi dan menaikkan harga bahan bakar minyak, dampak dari pergolakan inflasi yang melanda dunia termasuk Indonesia.
Kondisi ini akibat fluktuasi ekonomi dan politik dunia internasional.
Kebijakan ini telah menuai bermacam reaksi dari berbagai kalangan masyarakat di NTB.
“Kita berharap kondisi global dan nasional saat ini dapat terus membaik, selanjutnya kita berharap bersama kebijakan-kebijakan nasional dan daerah semakin berpihak pada kesejahteraan masyarakat kita,” ungkap Ummi Rohmi.
Kebijakan kenaikan BBM dikhawatirkan memicu kenaikan inflasi lebih dari yang sudah ditargetkan. Secara nasional inflasi diperkirakan naik atau bertambah hingga 1,8 persen. Untuk mengantisipasi gejolak ini, Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 134-PMK07-2022, yang mendorong Pemerintah Daerah untuk mampu mengatasi inflasi yang terjadi di masyarakat, dampak dari kenaikan BBM tersebut.
Pemprov NTB telah melakukan upaya yang optimal dengan menyusun berbagai langkah strategis untuk memenuhi arah Peraturan Menteri Keuangan.
Pemerintah memberikan perhatian yang tinggi terhadap dampak dari kebijakan tersebut.
“Kondisi-kondisi dinamis yang terjadi akhir-akhir ini tidak menyurutkan langkah kita untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan serta melanjutkan pembangunan di wilayah kita tercinta Provinsi NTB,” lanjutnya.
Menindaklanjuti nota kesepakatan terhadap perubahan-perubahan, segenap jajaran pemerintah telah melakukan kerja-kerja untuk meramu dan menyusun Perda tentang perubahan APBDyang merupakan arah kebijakan fiskal dalam melangsungkan pemerintahan di NTB.
Postur dan Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sendiri terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. ***
NTB Raih Penghargaan Provinsi Terbaik Pengendalian Inflasi
Sekda NTB mengatakan, NTB meraih TPID Award untuk kawasan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
SURABAYA,lombokjournal.com ~Pemerintah Provinsi NTB menerima TPID Award 2021 atas kinerja TPID Provinsi NTB dalam mengendalikan inflasi di daerah.
Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda), Lalu Gita Ariadi, menyambut baik capaian prestasi yang diraih Pemerintah Provinsi NTB.
“Alhamdulillah, NTB meraih TPID Award sebagai Provinsi terbaik pengendalian inflasi tahun 2021 untuk kawasan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua,” kata Sekda, Rabu (14/09/22) di Shangrilla Hotel Surabaya.
Dijelaskan Miq Gite sapaan Sekda, ada 5 Provinsi yang terpilih meraih penghargaan tersebut, Provinsi NTB terbaik untuk kawasan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, Provinsi Bengkulu TPID terbaik kawasan Pulau Sumatera.
Sedangkan Provinsi Jabar terbaik di kawasan Pulau Jawa dan Bali. Provinsi Kaltim terbaik di wilayah Pulau Kalimantan dan Provinsi Sulawesi Selatan terbaik untuk wilayah pulau Sulawesi.
Selain TPID tingkat Provinsi, TPID Award juga diraih Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat sebagai Kota dan kabupaten yang kinerja TPID nya terbaik di wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Sedangkan Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa ikut serta berkontribusi sebagai nominator TPID award Kabupaten/Kota Non IHK terbaik.
“Terima kasih kepada segenap anggota TPID dan semua stakeholders terkait yang telah menunjukkan dedikasi dan komitmen yang tinggi sehingga semua kerja keras mendatangkan prestasi dan kemanfaatan bagi masyarakat,” ujar Sekda.
Diharapkan, prestasi TPID Award 2021 dapat menjadi sumber inspirasi dan sumber motivasi agar TPID Provinsi, Kabupaten dan Kota, agar tetap bekerja keras untuk mengendalikan inflasi. Dan komoditi barang kebutuhan pokok tetap tersedia dan terjangkau dengan daya beli masyarakat.
“Sehingga dapat berbuah manis kembali meraih TPID Award 2022 di tahun mendatang,” harap Sekda.
TPID Award merupakan penghargaan dalam upaya pengendalian inflasi dan inovasi kegiatan yang ditempuh untuk memperkuat 4K yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, serta Komunikasi yang efektif.
Sekda juga hadir langsung bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Heru Saptaji, Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana, dan Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga merupakan Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia, Wakil Menteri Dalam Negeri. ***
Roadshow di Kota Bima, Bang Zul Puji Produk Kuliner Lokal
Melakukan roadshow di Kota Bima, Gubernur NTB Bang Zul menyarankan pentingnya kemasan produk yang jadi daya tarik pasar
BIMA.lombokjournal.com ~Gubernur NTB Zulkieflimansyah dalam rangkian kunjungan kerja, untuk Roadshow Industrialisasi di Kota Bima, meninjau langsung produk stand UMKM.
Bang Zul sapaan Gubernur NTB, memuji sejumlah produk, berupa kuliner dan panganan lokal serta tenun khas Bima yang dihasilkan oleh UMKM lokal.
Ikut mendampingi Kadis Perindustrian Nuryanti, SE., MM., yang sempat mencicipi bubur yang terbuat dari Jewawut, hasil olahan UMKM Marimpa Kota Bima, Rabu (14/09/22) di halaman Istana ASI Mbojo Kota Bima.
Sehingga, tidak hanya inovasi dan kreasi rasa yang dihasilkan, namun kemasan produk juga menjadi daya tarik pasar, untuk membeli produk tersebut.
Pemilik UMKM Marimpa, Muhammad Salmin (32),yang bergerak dalam pengolahan bahan panganan lokal, mengatakan bangga dicicipi oleh Gubernur NTB, bubur Jewawut olahannya.
“Mimpi saya, produk hasil olahan ini dicicipi Gubernur, dan hari ini terwujud. Saya juga berharap Presiden RI, bisa mencicipi bubur jewawut ini,” harapnya.
Pria yang berdomisili di Kelurahan Sambinae Kota Bima ini, mengatakan bahwa ini menjadi penyemangat untuk berusaha. Ia juga memamerkan makanan khas yang terbuat dari Jewawut seperti susu, kue kering dan produk cemilan lain juga.
Sementara Yulia Basri, Sekretaris UMKM Alin-Annisa Lintas Nusantara, juga merasa bangga standnya dikunjungi Gubernur NTB.
Ia mengatakan, UMKM miliknya sangat mendukung Industrialisasi produk lokal menuju NTB Gemilang.
“Pak Gubernur, tadi mecoba mencicipi oi tua (Air Aren),”ujar Yulia.
Bang Zul juga mengunjungi stand SMKPP Negeri Bima, yang dikepalai Abdul Hamid di bawah binaan Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. NTB.
Siswa kelas X jurusan APHP SMKPP, Ifarti (16) menjelaskan, produk hasil karya siswa, seperti stik daun kelor, ubi ungu, manisan belimbing, wedang jahe, kunyit asam.
“Tadi pak Gubernur membeli kunyit asam,” tambah Ifarti.
Dikatakannya, Gubernur juga berpesan, agar mempromosikan produk dengan bahasa daerah sehingga terlihat kelokalannya.
Selain itu, Gubernur juga memuji Pompa semprot tenaga surya, hasik karya dan inovasi SMKN 1 Kota Bima. Alat tesebut sempat ikuti lomba inovasi Ki Hajar tahun 2021.
Pemilik Soehendar coffe, M. Fadila juga senang dan menjadikan penyemangat produk es kopi gula aren produknya dicicipi Gubernur NTB.
“Kami menggunakan kopi lokal asal Tambora,” kata Fadil.
Begitu juga UMKM Dina, yang memproduksi tenun dan sarung Bima, senang dikunjungi Gubernur.
“Pak Zul, memborong dua sarung Nggoli,”ucap Yuyun, pemilik UMKM.
Ia berharap kegiatan seperti ini terus dan sering diselenggarakan, sehingga UMKM dapat sering memasarkan produknya.
Turut mendampingi Gubernur, Asisten 2 Setda Provinsi NTB, Kadis Perindag, Sekertaris Bappeda, kepala Brida, kepala Disdak, Kadis ketahanan Pangan, Kadis Kelautan dan Perikanan, Kadis Koperasi dan UMKM, Kadis Tambun, Kadis LHK, Kadis Kesehatan, Kadis Peternakan dan Keswan, Kadus Dikbud, Kadis DPMPTSP, Kadis Desa dan Dukcapil, Kadis DP3AP2KB, Kepala Bakesbangpol, Karo Ekonomi, Karo Adpim, PLT Karo PBJ, GM Geopark Tambora dan sejumlah Kepala Cabang, UPTD Provinsi di Bima. ***
Industrialisasi di Masa Depan Tergantung Peran Milenial
Gubernur NTB menggelar talkshow industrialisasi bertema ‘Peningkatan Peran Milenial dalam Percepatan Industrialisasi’
BIMA.lombokjournal.com ~ Industrialisasi merupakan tuntutan zaman di era pesatnya perkembangan teknologi dan informasi.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang akrab disapa Bang Zul, dalam Kunker roadshow dan talkshow Industrialisasi, Rabu (14/09/2022) di halaman museum ASI Mbojo, Kota Bima.
Dalam talkshow bertema ‘Peningkatan Peran Milenial dalam Percepatan Industrialisasi’ di Kota Bima, Bang Zul mengajak masyarakat menyamakan persepsi tentang program indusrialisasi yang diusung pemerintahan Zul-Rohmi.
Menurutnya, revolusi industri sebenarnya perkembangan dari tradisional menuju ke modern, sesuai perkembangan dan tuntutan zaman.
“Dari cara tradsional masyarakat menuju cara modern dengan pendekatan teknologi,” jelas Bang Zul menjelaskan tentang industrialisasi.
Saat itu ia bersama Walikota Bima H . Muhammad Lutfi, Akademisi UIN Prof. Atun dan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Nuryanti, SE., ME.
Dalam industrialisasi masyarakat harus harus didorong dapat mengolah bahan baku menjadi produk olahan sebelum dijual dan dikirim ke pasar.
Melalui upaya ini diharapkan produksi bahan-bahan baku di NTB dapat memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.
Gubernur NTB mengapresiasi keseriusan Walikota Bima, untuk mendorong para milenial muda menjadi wirausaha, mengelola potensi alam dan bahan baku atau bahan mentah di daerah.
Dikatakan, semangat industrialisasi harus mulai dari pemimpin. Untuk itu, daerah harus berani mengolah bahan mentah. Karena Industrialisasi itu upaya serius semua pihak mengelolah bahan mentah.
“Kita jangan senang, produk mentah kita jual, kemudian kembali produk jadi yang lebih mahal, Maka pemda harus berani, memakai produk lokal. Karena Industrialisasi , merupakan proses mengolah menjadi memiliki nilai tambah,” tegasnya.
Sehingga hadir lahan baru untuk menciptakan lapangan kerja dan mampu menghadirkan kesejahteraan masyarakat.
Di tangan pemuda
Sementara itu, Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE., mengatakan masa depan industrialisasi tergantung anak muda.
“Untuk itu, kami dorong para milenial untuk mengembangkan UMKM dengan konsep industrialisasi, di era digitalisasi ini,”kata Walikota Bima.
Sehingga, Pemkot Bima mendorong tempat berkembangnya anak muda membangun kreatifitas dan wirausaha.
Dikatakannya bahwa, ada 23.034 UMKM yang terdata di Kota Bima. Begitu juga usaha yang tidak terdata, ada sekitar 10.000 UMKM.
“Ini modal besar ada kreasi masyatakat kita. Termasuk UMKM yang bergerak pada tenunan atau kuliner,” ungkapnya.
Untuk mendukung hal tersebut, Kota Bima juga membangun rumah kemasan, untuk membina masyarakat yang bergerak di UMKM, agar produknya laku dipasar.
Sehingga sinergikan misi dan program Prov. NTB, dapat dikerucutkan dengan program Pemprov. NTB.
Selain itu, Pemkot juga mendorong sektor pariwisata untuk dimajukan dan dikembangkan di Kota Bima. Dalam mendukung UMKM di Bima.
Ditambahkan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Nuryanti, SE., ME., roadshow ini merupakan upaya untuk meningkatkan sinergitas industrialisasidan pembangunan ekosistem industri di NTB.
“Termasuk menggelar Talkshow tematik industrialisasi juga digelar Expo produk industri, klinik konsultasi dan layanan dari masing-masing OPD serta stakeholder dengan mengundang industri kecil mikro binaan OPD,” jelasnya.
Kadis juga mengaku, kelebihan Kota Bima, mahasiswa yang kuliah keluar daerah, ketika kembali ke daerahnya, berani berkreatifitas untuk membuka usaha.
Sehingga, saat ini bagaimana Kota Bima terus mengembangkan dan membina serta menajukan wirausaha muda dan UMKM.
Sedangkan Prof. Atun akademisi UIN Mataram pendiri sekilah perjumpaan Larimpu, mengatakan, mendirikan sekolah rintisan perempuan untuk melakukan pembaharuan.
“Karena perempuan juga perlu di dorong untuk berwirausaha. Apalagi kaum perempuan ini banyak yang terlibat membangun usaha,”terangnya.
Ia juga berpesan, pilihan hidup luas tidak sempit. Tidak perlu hanya mengandalkan untuk mengejar PNS
“Karena peluang kerja juga, tidak melulu sebagai PNS, namun wirausaha menjadi pilihan, Ini nilai-nilai yang saya tanamkan kepada ibu-ibu disekolah perjumpaan perempuan,” ungkapnya.
Talshow yang dipandu Moderator Agus Talino, pimpinan media Suara NTB ditutup dengan pemberian bantuan kepada UMKM kota Bima.
Turut mendampingi Gubernur, Asisten 2 Setda Provinsi NTB, Kadis Perindag, Sekertaris Bappeda, Kepala BridaK kepala Disdak, Kadis ketahanan Pangan, Kadis Kelautan dan Perikanan, Kadis Koperasi dan UMKM, Kadis Tambun, Kadis LHK, Kadis Kesehatan, Kadis Peternakan dan Keswan, Kadus Dikbud, Kadis DPMPTSP, Kadis Desa dan Dukcapil, Kadis DP3AP2KB, Kepala Bakesbangpol, Karo Ekonomi, Karo Adpim, PLT Karo PBJ, GM Geopark Tambora dan sejumlah Kepala Cabang, UPTD Provinsi di Bima. ***
Wabup Danny Jelaskan Rancangan Nota Keuangan APBDP KLU
Dalam Rapat Paripurna DPRD KLU, Wabup Danny mencermati lebih mendalam atas masukan dan pemikiran Pimpinan dan anggota DPRD
TANJUNG.lombokjournal.com ~Wakil Bupati Lombok Utara, Danny Karter Febrianto Ridawan ST, M,Eng, menyampaikan penjelasan terkait pengantar rancangan nota keuangan APBD Perubahan Lombok Utara tahun anggaran 2022, Selasa (13/09/22).
Dalam Rapat Paripurna itu Wabup Danny menyampaikan penjelasan atau jawaban atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD KLU terhadap pengantar Nota Keuangan beserta rancangan APBD Perubahan Kabupaten Lombok Utara tahun 2022.
Dalam jawaban itu, Wabup Danny mencermati lebih mendalam atas masukan dan pemikiran Pimpinan dan Anggota DPRD, mulai dari komponen pendapatan pengeluaran pembelanjaan maupun komponen pembiayaan daerah.
“Kami berterima kasih, secara umum pandangan fraksi-fraksi terhadap penyampaian pengantar rancangan Nota Keuangan tentang APBD Perubahan KLU 2022. Terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan perhatian pemerintah dalam peningkatan pembangunan. Mulai dari setrategi dan prioritas dalam mengelola pendapatan daerah, hingga permasalahan utama yang berkaitan dengan belanja daerah,” kata Wabup.
Wabup Danny juga memberi penjelasan terkait pertanyaan, antara lain, mengapa porsi belanja modal lebih kecil dari belanja operasi?
“Karena terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat,” jealasnya.
Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai yaitu Rp328.837.028.288,00.
Sedangkan Belanja Barang dan Jasa Rp276.763.046.590,00.
Belanja Subsidi Rp700.000.000,00, dan Belanja Hibah Rp6.950.091.125,00.
Sedangkan Belanja Modal tahun ini terdiri dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp 7.050.810.000,00. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp36.270.229.546,00.
Sementara Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp72.659.626.542,00.
Untuk Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi mencapai Rp59.048.363.476,00. Sedangkan belanja modal aset tetap lainnya Rp7.110.638.000,00.
Dan ada beberapa belanja juga harus dilakukan penyesuaian akun belanja di antaranya, kegiatan pembangunan tangki septik, yang sebelumnya dianggarkan pada belanja modal harus disesuaikan menjadi belanja barang yang diserahkan pada masyarakat.
“Jawaban Pemerintah Daerah atas pandangan pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD KLU semoga diridhoi Allah swt, dan semua upaya dan ikhtiar kita untuk mencapai cita cita yang mulia dan memajukan masyarakat daerah yang kita cintai ini,” ucap Wabup Danny. ***
