Dalam Rapat Paripurna, Gubernur NTB paparkan kemajuan industrialisasi UKM yang menghasilkan produk-produk dengan standar yang baik

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sejumlah keberhasilan program unggulan Provinsi NTB dipaparkan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah bersama Wagub Siti Rohmi Jalillah selama 4 tahun memimpin Provinsi NTB.

Pemaparan keberhasilan program unggulan Provinsi NTB  itu disampaikan dalam Rapat Paripurna HUT ke-64 Provinsi NTB yang berlangsung di gedung DPRD NTB, Kamis (16/12/22). 

Program unggulan yang dimaksud adalah Industrialisasi, Posyandu Keluarga, Beasisiwa Luar Negeri, Desa Wisata, Zero Waste serta program unggulan lainnya.

BACA JUGA: Dirgahayu NTB ke 64, Makin Bersatu dan Maju

“Pemerintah Provinsi NTB terus memacu program unggulan tersebut, karena hal tersebut menjadi cara pembuktian kami, untuk menguatkan komitmen membangun NTB yang progresif,” kata Gubernur Zul..

Di sektor Industrialisasi, jumlah IKM dan UKM terus tumbuh. Ia yakin dengan adanya industrialisasi UKM mampu menghasilkan produk-produk dengan standar yang baik untuk di sebar di pasar global. 

Data yang masuk dalam aplikasi Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) per 22 Nopember 2022 mencatat, UMKM berjumlah 278.811 unit, Unit Usaha dan Koperasi sebanyak 534 unit sehingga total KUMKM sebanyak 279.345 unit.

Lanjutnya, Program Unggulan Posyandu Keluarga yang telah dikembangkan menjadi pusat layanan kesehatan plus telah menjangkau hingga tingkat dusun, dengan menjangkau seluruh persoalan meliputi kesehatan, hingga sosial. 

Hingga bulan Oktober Tahun 2022, NTB tercatat memiliki 7.676 Posyandu yang telah 100% beralih menjadi Posyandu Keluarga.

“Progrevitas Posyandu Keluarga menghantarkan NTB mendapat banyak apresiasi salah satunya Anugerah Penghargaan STBM Award,” jelasnya.

Untuk Zero Waste, beragam inovasi serta regulasi untuk mewujudkan target bebas sampah 2023, Pemerintah Provinsi NTB telah lakukan, misalnya Eco Offiece, Eco School dan yang terbaru deklarasi dengan pra penyelenggara event memastikan untuk nol sampah di setiap event yang berlangsung. 

Selanjutnya terdapat 99 Desa Wisata, Doktor Zul menyebutkan terdapat 445 Desa Wisata yang telah siap mengelola potensi wisata masing-masing desa. 

Ia meyakini akan terus mengupayakan sektor kepariwisataan untuk menjadi lebih baik, baik dari segi infrastruktur, pemeberian bantuan sampai melakukan inovasi guna menciptakan desa wisata penyangga destinasi wisata Internasional.

Beasiswa 1000 cendikia telah mengirim anak-anak NTB ke luar negeri, sejak tahun 2019 hingga 2022 total awardee tercatat 4.470 orang. 

“Kami ingin mereka melihat dan belajar tentang masa dean global yang penuh dinamika dan berdaya saing, ini merupakan investasi SDM jangka panjang,” kata doktor Zul.

Bang Zul juga mengungkapkan sebagai ikhtiarnya dalam kebangkitan ekonomi tak hanya program unggulan yang turut serta namun event berskala internasional yang saling berkesinambungan.

“Moto GP, WSBK, MXGP, IATC, Iron Man, Shell Eco Marathon, Konvensi G20, World Muscle Tour and Sport Festival, hal ini sangat berdampak bagi ekonomi hingga melahirkan investasi baru di NTB,” terangnya.

Ia juga mengingatkan kembali beberapa prestasi dan event yang akan berlangsung di NTB  kedepannya yaitu meraih WTP ke-11 dari BPK RI serta PON ke-22 2028 bersama dengan Provinsi NTT.

Di akhir paparannya Gubernur mengucapkan terimakasih atas seluruh capaian yang didapat tak terlepas dari buah kerjasama anatar pemimpin dan masyarakat hingga dukungan penuh semua stakeholders pembangunan di daerah ini.

BACA JUGA: Sektor Pertanian, Tumpuan Harapan Perekonomian NTB

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Isvi Rupaidah menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTB terhadap berbagai upaya yang sudah dilakukan dalam mengangkat derajat masyarakat dan nama baik NTB di kancah nasional maupun internasional.

“Berbagai prestasi yang sudah diraih tersebut menjadi pemicu semangat bagi kita semua untuk terus berikhtiar, berkarya, dan berprestasi, demi mewujudkan masyarakat NTB yang maju dan gemilang,”kata ketua DPRD.****

Menghadiri “Expose SMK 2022” , Gubernur NTB memuji karena menyaksikan SMK berlomba-lomba menghasilkan karya inovasi

MATARAM.lombokjournal.com ~  Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sudah bisa membuat mesin-mesin yang berpartisipasi dan membangkitkan industrialisasi di NTB.

“Saya berkeliling NTB menyaksikan SMK kita berlomba-lomba memberikan hasil karya, inovasi baru,” ungkap Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, Kamis (08/12/22).

Hal itu dikatakannya saar memberikan sambutan pada kegiatan “Expose SMK 2022” dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Nusa Tenggara Barat yang ke-64 di Lombok Epicentrum Mall.

BACA JUGA: NTB Masuk Lumbung Pangan Nasional, Ini Jasa Penyuluh

Tantangan baru pun kini diberikan oleh Gubernur kepada Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian, Kepala Bidang SMK, serta para guru untuk bisa mencetak lulusan-lulusan eKSPOSE smkterbaik hingga mampu memegang serta memiliki perusahaan.

Dengan demikian, SMK luar daerah akan datang untuk belajar ke NTB.

“Jika ini terjadi, maka kita membawa perubahan yang luar biasa di tengah masyarakat kita. Karena bukan hanya seribu  bahkan puluhan ribu usahawan baru dihasilkan tiap tahunnya. Kalau semua lulusan SMK bisa jadi pengusaha, maka kita akan menuntaskan kemiskinan. Sehingga NTB walaupun provinsi kita kecil, cita-cita kita sangat besar untuk meletakkan dunia dalam genggaman kita,” harapnya.

NTB Mall juga diharapkan bisa menjadi outlet-outlet output SMK sehingga produk-produk SMK bisa dilihat oleh masyarakat luas seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia.

Pandemi covid-19 telah memberikan pelajaran berharga untuk masyarakat NTB dalam terus belajar membangun industrialisasi. 

Kini provinsi yang kecil ini tidak hanya bisa membuat masker, tiang infus, tetapi rapid antigen, sepeda listrik dan apapun bisa diciptakan di NTB.

“Selamat buat SMK, selamat buat Expo ini adalah langkah awal kita untuk perjalanan ribuan miles dimasa yang akan datang. Bangga salut pada SMK,” tutup Bang Zul.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Aidy Furqan juga menjelaskan, kegiatan Expose SMK 2022 ini adalah sebagai wujud untuk menunjukkan, strategi belajar yang sudah dikembangkan dengan BJBL sejak tiga tahun lalu. 

Ini meripakan upaya mendukung industrialisasi dan mewujudkan visi misi NTB.

“Sebuah langkah berani kami lakukan sehingga anak-anak kita bersaing, sekolah-sekolah kita bisa menunjukkan hasil seperti yang bapak Gubernur saksikan beberapa tahun terkahir ini. Termasuk hari ini adalah expo yang kita laksanakan di tahun ke-3 dan wujud dari kerjasama kita dengan industri melalui strategi teaching factory yang sudah bapak presentasikan di Jakarta,” jelasnya.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 78 SMK Negeri dan 5 SMK Swasta. Sinergi sekolah negeri dan swasta akan menampilkan 53 produk. 

Di antaranya ada olahan makanan, permesinan, komputer, batik busana, media tanam, bahan kecantikan, elektronika, brosur-brosur travel, kerajinan, jasa, souvernir, olahan bahan makanan ikan, olahan kimia, tanaman serta pupuk. 

Kegiatan ini juga dirangkaikan penandatanganan MOU dengan NTB Mall sebagai wujud hasil dari teaching factory sehingga produk-produk SMK nanti akan dipasarkan disana. Kegiatan ini juga di selenggarakan mulai hari ini hingga Sabtu. 

BACA JUGA: Wagub NTB: Tim Pendamping Desa Berkontribusi Bagi Pembangunan

Dan pada hari Sabtu nanti akan laksanakan senam bersama sepuluh ribu siswa dan guru dengan masing-masing mereka membawa sebiji telur, untuk kita sumbangkan kepada anak-anak stunting. ***

Peruntukan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai peraturan Menteri Keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesehatan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Saat kegiatan Gowes Cukai Gemilang bersama Gubernur NTB, Zulkieflimansyah dan pejabat lingkup Provinsi NTB, Kepala Bea Cukai Mataram, Kitty Kartika Eka Shanty menyinggung soal Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).                                                                                                      

Menurutnya, dana tersebut diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat dan kesehatan. 

BACA JUGA: Gowes Cukai Gemilang, Ini Pesan Gubernur NTB

Selama ini gerakan Gempur Rokok Ilegal di NTB yang dimotori Bea Cukai gencar dilakukan. Tujuannya meningkatkan DBHCT yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan.

Gowes Cukai Gemilang itu juga mengambil tema “Cukai Hasil Tembakau Untuk Pembangunan Daerah”. 

Kitty Kartika Eka Shanty berpesan ke depan akan tetap melakukan kegiatan seperti ini guna mensosialisasikan gempur rokok ilegal di NTB. 

Apa itu DBHCT?

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 tentang Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah. Alokasi itu berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pengertian Cukai Hasil Tembakau merupakan pungutan yang dikenakan atas barang kena cukai berupa hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

Jadi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau untuk mewujudkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan APBN.

DBHCT Tahun 2022

Jumlah alokasi DBHCHT selalu diperbarui mengikuti kontribusi produksi tembakau atau hasil tembakau pada tahun sebelumnya. 

Pada tahun 2022 DBHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan peraturan tersebut alokasi DBHCHT untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp3.870.600.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus tujuh puluh miliar enam ratus juta rupiah) yang dibagikan kepada 25 provinsi penghasil cukai dan/atau penghasil tembakau.

Selain besaran DBHCHT, perlu diatur pula tata cara pemanfaatan DBHCHT tersebut. Terbaru, ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 215/PMK.07/2021 dengan pokok pengaturan sebagai berikut:

1. 40 persen untuk Kesehatan
2. 50 persen untuk Kesejahteraan Masyarakat, yang rinciannya:
   30 persen Peningkatan Kualitas Bahan Baku, Peningkatan Keterampilan Kerja dan Pembinaan Industri
   20 persenPemberian Bantuan
3. 10 persen untuk Penegakan Hukum

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dalam mengelola dan memanfaatkan DBHCT

Penggunaan DBH CHT diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBH CHT. Penggunaan tersebut untuk 5 program sesuai UU nomor 39 tahun 2007. 

Dalam PMK 222/PMK.07/2017 secara detail diatur penggunaan DBH CHT minimal 50 persen untuk bidang kesehatan yang mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dukungan JKN dalam DBH CHT diarahkan pada sisi supply side yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di daerah sebagai unit layanan kesehatan terdepan dalam Program JKN. 

BACA JUGA: Piala Dunia FIFA, Inilah Sejarah Turnamen Sepak Bola Itu

Kegiatan bidang kesehatan meliputi:

• kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif;
• penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan (dengan prioritas pada fasilitas kesehatan tingkat pertama);
• pelatihan tenaga administratif dan/atau tenaga kesehatan pada Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan;
• pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah atau/atau pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja

Disamping itu, diamanatkan pula untuk melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan DBH CHT dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH CHT per semester kepada DJPK yang selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan terpenuhinya batas minimal alokasi DBH CHT untuk mendukung JKN dan penggunaan DBH CHT sesuai ketentuan.
2. Bilamana tidak terpenuhinya ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi berupa penundaan, penghentian atau pemotongan penyaluran.***

Harus fleksibel, lentur dan jangan galak-galak pada pengusaha rokok ilegal, kata Gubernur NTB saat mengikuti Gowes Cukai Gemilang

MATARAM.lombokjournal.com ~ Berbagai kegiatan jelang Hari Ulang Tahun Provinsi NTB yang ke-64 gencar digelar, salah satunya adalah Gowes Cukai Gemilang yang diinisisai oleh Bappeda Provinsi NTB dan Perwakilan Bea Cukai Mataram di Lapangan Bumi Gora, Mataram, Jumat (02/12/22).

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyampaikan pesan, Gempur Rokok Ilegal bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. 

BACA JUGA: NTB Tuan Rumah Berbagai Event Internasional 

Namun ia meyakini semua hal butuh proses dan apa yang dilakukan hari ini adalah sebuah proses. 

Ia menjelaskan, dalam dunia Industrialisasi, proses ilegal adalah sebuah proses dan merupakan langkah awal inovasi di negara berkembang seperti Indonesia.

Ia berharap agar para stakeholders terkait dalam hal gempur rokok ilegal ini untuk membimbing pengusaha-pengusaha rokok lokal ilegal untuk menjadi legal.

“Harus fleksibel, lentur dan jangan galak-galak. Saya pesan untuk teman-teman ini untuk dibimbing dan didampingi agar nanti menjadi legal,” ujarnya.

Di akhir sambutannya Bang Zul panggilan akrabnya, mengucapkan selamat terhadap berlangsungnya serta suksesnya kegiatan Gowes Cukai Gemilang.

“Tetap jaga kekompakan, saya yakin dengan kolaborasi dan sinergi tidak ada yang tidak bisa kita lakukan di NTB ini,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Bea Cukai Mataram, Kitty Kartika Eka Shanty, menjelaskan DBHCT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat dan kesehatan. 

Ia berpesan ke depan akan tetap melakukan kegiatan seperti ini guna mensosialisasikan gempur rokok ilegal di NTB.

Gowes Cukai Gemilang mengambil tema “Cukai Hasil Tembakau Untuk Pembangunan Daerah”. 

BACA JUGA: Pacuan Kuda untuk Pertahankan Kearifan Lokal

Turut hadir dalam kegiatan Gowes Cukai Gemilang, Sekretaris Daerah NTB, Forkopimda, perwakilan kepala perangkat daerah, para asisten Gubernur dan perwakilan Kantor Bea Cukai Mataram. ***

Keberhasilan Pemprov NTB dalam Penyelesaian kasus tersebut tak lepas berkat pendampingan KPK dan Satgas Investasi Nasional

BALI.lombokjournal.com ~ Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai role mode terkait masalah penyelesaian Aset bagi daerah lainnya di Indonesia. 

Penyelesaian kasus aset di Gili Trawangan dinilai sukses, dan mengantarkan Pemerintah Provinsi NTB meraih gelar praktik terbaik (best practice) yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BACA JUGA: Aset Masyarakat Gili Trawangan ada Titik Terang

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengungkapkan itu saat diundang sebagai pembicara dalam rangkaian acara Road To Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 Wilayah Direktorat V Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK RI, di Balai Budaya Giri Nata Mandala Puspem, Badung Bali, Jumat (25/11/22). 

“Alhamdulillah NTB terpilih sebagai provinsi yang mampu menyelamatkan aset negara Trilyunan di Gili Trawangan,” tutur Bang Zul sapaan Gubernur NTB. 

Bang Zul menjelaskan, keberhasilan Pemprov NTB dalam menyelesaikan kasus tersebut tak lepas berkat pendampingan yang dilakukan oleh KPK dan Satgas Investasi Nasional. 

“Terima Kasih atas pendampingan dari KPK dan Satgas Investasi Nasional sehingga benang kusut tersebut bisa terurai,” ucap Bang Zul. 

Gili Trawangan sendiri merupakan salah satu objek wisata unggulan yang berada di Lombok Utara dengan luas 3.400.000 m2. 

BACA JUGA: KPK Meninjau Aset Pemprov NTB di Gili Trawangan

Di atas lahan tersebut Pemprov NTB memiliki hak pengelolaan lahan nomor: 1 tahun 1993, seluas 750.000 m2. ***

Gubernur NTB sering menyampaikan eksternalitas positif yang mengiringi penyelenggaraan event internasional 

lombokjournal.com ~ Dalam beberapa kesempatan, Gubernur NTB Zulkieflimansyah sering mengungkapkan ‘eksternalitas positif’ yang diperoleh NTB terkait penyelenggaraan event internasional.

Misalnya, saat memaparkan inovasi unggulan daerah Gubernur NTB menyebut event World Superbike atau MotoGP berdampak positif bagi kemajuan pembangunan. 

BACA JUGA: Inovasi Unggulan Daerah Dipaparkan di Kemendagri 

Seiring penyelenggaraan event internasional itu maka dikembangkan jalan bypass Bizam-Mandalika, pengembangan Bandara Internasional, pengembangan RSUP berstandar internasional.

Demikian juga dengan penyelenggaraan MXGP Samota, Sumbawa, banyak perubahan dan perbaikan di lakukan, seperti Rumah sakit, bandara, pelabuhan, listrik, telemomunikasi, jalan, perhotelan, homestay, sentra UKM, pusat kuliner, EO dan lain-lain diperbaiki dan berubah menjadi menjadi lebih baik.

Apa yang disebut Gubernur Zulkieflimansyah dengan Eksternalitas (externality) adalah biaya atau manfaat dari kegiatan ekonomi yang dialami oleh pihak ketiga yang tidak terkait dengan aktivitas tersebut. 

Biaya atau manfaat eksternal tidak tercermin dalam biaya akhir atau manfaat barang atau jasa yang dihasilkan.

Dua jenis eksternalitas adalah eksternalitas negatif dan eksternalitas positif. Negatif berarti yang memunculkan biaya, sedangkan positif memberikan manfaat.

Manfaat eksternal adalah efek positif aktivitas ekonomi terhadap pihak lain yang tidak terlibat langsung. Misalnya, petani lebah yang mendapat manfaat dari petani buah yang ada di sekitarnya (lebah madu dapat dengan mudah memetik sari dari pohon buah) tanpa harus membayarnya.

Eksternalitas muncul juga karena penegakan hak properti yang tidak jelas. Untuk beberapa barang seperti tanah, bangunan dan uang, penegakan hak kepemilikan adalah mudah.

Tapi, itu tidak untuk yang lainnya seperti udara dan air. Air dan udara mengalir bebas melintasi batas kepemilikan pribadi. Itu membuat jauh lebih sulit untuk menetapkan kepemilikan.

Secara umum, eksternalitas terbagi ke dalam dua kelompok:

1. Eksternalitas negatif
2. Eksternalitas positif

Eksternalitas negatif

Eksternalitas negatif mewakili konsekuensi negatif dari aktivitas ekonomi (konsumsi atau produksi) ke pihak ketiga yang tidak terkait. Beberapa eksternalitas negatif sangat berbahaya seperti limbah, polusi dan pencemaran lingkungan.

Beberapa contoh eksternalitas negatif:

• Polusi udara akibat asap kendaraan bermotor atau pabrik yang menggunakan bahan bakar fosil.
• Polusi air, misalnya, akibat tumpahan minyak kapal tanker. Polusi semacam ini dapat menghancurkan ekosistem di laut dan mempengaruhi orang-orang yang tinggal di daerah pesisir.
• Polusi suara, misalnya, akibat kebisingan pesawat. Masyarakat yang tinggal di dekat bandara besar.
• Merokok menghasilkan efek negatif tidak hanya bagi perokok tetapi tetapi juga bagi kesehatan orang lain di sekitar perokok (perokok pasif).

Eksternalitas positif

Sebaliknya, eksternalitas positif merupakan manfaat dari kegiatan ekonomi bagi pihak ketiga yang tidak terlibat. 

Beberapa contoh eksternalitas positif, baik yang terkait dengan produksi dan konsumsi, misalnya pembangunan infrastruktur. Pembangunan jalan dan jaringan transportasi lainnya bermanfaat bagi mobilitas barang dan orang.

Manfaat pihak lain yang tak langsung terlibat, yaitu agen real estat yang juga mendapatkan keuntungan. Harga real estat naik karena pembangunan membuat aksesibilitas yang lebih baik. Agen real estate memperoleh komisi yang lebih tinggi.

Demikian juga kegiatan Vaksinasi, manfaat tidak hanya bagi orang yang divaksinasi tetapi juga orang lain karena risiko penularan menurun.

Demikian juga dalam kegiatan riset dan pengembangan. Perusahaan yang menemukan teknologi baru sebagai hasil dari kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) menciptakan manfaat yang membantu masyarakat secara keseluruhan. 

Penelitian semikonduktor misalnya, tidak hanya bermanfaat bagi produsen semikonduktor, tetapi juga bagi industri telekomunikasi modern, stereo dan perangkat komputer

BACA JUGA: Jangan Ada Kekerasan Fisik dan Verbal Kepada Anak

Solusi untuk eksternalitas

Para ekonom dan pembuat kebijakan mengajukan beberapa opsi untuk mengurangi eksternalitas khususnya eksternalitas negatif. Beberapa di antaranya solusi untuk eksternalitas adalah:

• Penegakan hak kepemilikan properti
• Pajak
• Peraturan
• Subsidi

Contohnya bagi pabrik kendaraan bermotor atau pabrik yang menggunakan bahan bakar fosil yang menimbulkan polusi udara akibat asap. Pemerintah membuat peraturan batas maksimum polusi karbondioksida atau limbah. Pemerintah mengenakan sanksi pajak yang tinggi bagi produsen yang membuang limbah berbahaya. 

Atau sebaliknya, pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan yang menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. ***

Gubernur NTB memaparkan inovasi unggulan daerah, seperti NTB Care, NTB Mall, Mahadesa dan JPS Gemilang

JAKARTA.lombokjournal.com ~ Inovasi unggulan daerah NTB dipaparkan di Ruang Sidang Utama Gedung A  Kemendagri, Jakarta, Senin (21/11/22).

Pemaparan itu disampaikan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah sebagai nominator penerima penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2022 pada klaster Provinsi,

BACA JUGA: Masyarakat NTB Dimbau untuk Konsumsi Ikan

Pemaparan itu disampaikan di hadapan Tim Juri yang berasal dari Kementerian Lembaga, Universitas, LSM, dan perwakilan media, Bang Zul Gubernur NTB memaparkan sejumlah inovasi yang menjadi unggulan daerah. 

Selain NTB, 6 provinsi lain yang terpilih sebagai nominator IGA 2022 adalah Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat dan  Jawa Barat dan Provinsi Bali.

Inovasi unggulan daerah yang dipaparkan Gubernur NTB di antaranya inovasi layanan masyarakat NTB Care, NTB Mall, Mahadesa, JPS Gemilang sebagai solusi kebangkitan ekonomi di masa pandemi. 

Juga inovasi OPD dengan kehadiran Brida (STP yang diperluas), Inovasi SMK menjadi Blud SMK dan Teaching Factory untuk mengakselerasi industrialisasi, inovasi industri permesinan, alat transportasi dan EBT melalui STP serta Lombok Sumbawa Fair sebagai bagian dari dampak gelaran event internasional WSBK 2022.

Semua produk NTB

Bang Zul memaparkan terkait externalitas positif event internasional di NTB. 

Gelaran event-event internasional itu berdampak positif bagi kemajuan pembangunan. Seperrti hadirnya jalan bypass Bizam-Mandalika, pengembangan Bandara Internasional, pengembangan RSUP berstandar internasional dan Lombok Sumbawa fair standar internasional.

“Di WSBK kemarin yang memenuhi lapangan internasional Mandalika bukan lagi produk dari Jawa Barat, dari China dan lain sebagainya. Semua dari provinsi kami,” tutur Bang Zul.

Bang Zul juga memaparkan tentang keberanian NTB untuk terus melakukan inovasi-inovasi di antaranya inovasi industrialisasi. 

BACA JUGA: Jangan Ada Kekerasan Fisik dan Verbal Kepada Anak

Seperti Sate Rembiga yang sekarang sudah dibungkus dengan kemasan, Ayam Taliwang yang sudah dikalengkan, hingga membuat alat rapid antigen.

“Kami ada berkah dengan hadirnya Covid. Ketika provinsi lain memilih ngasih bantuan berupa uang tunai, NTB dengan berani tidak memberikan uang tetapi memberikan komoditas lokal pada masyarakat. Masyarakat tidak bisa nolak karena pemberian. Jadi masker kami buat sendiri serbat jahe buat sendiri, teh kelor, kopi, gula aren, beras, garam, ikan kering, minyak kelapa semua kami bikin sendiri,” ungkap Bang Zul.

NTB Mall dan Mahadesa juga menjadi fokus paparan Bang Zul. NTB Mall hadir untuk membantu pemasaran produk-produk UMKM yang dibuat masyarakat lokal melalui digital marketing. 

Inovasi NTB Mall telah membantu para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya di lapak digital. 

Sedangkan Mahadesa adalah outlet BUMD-BUMD yang menampung produk-produk lokal yang siap memasuki pasar dan diintervensi pemerintah.

Inovasi di bidang permesinan juga disampaikan Bang Zul, Produk yang disampaikan diantaranya Sepeda listrik yang memaknai NTB sebagai green tourism, dokar listrik dan mesin-mesin indutri pertanian. 

BACA JUGA: Petilasan dan Artefak di Batu Kumbung, Lombok Barat

“Permesinan ini kita bikin sendiri, mungkin kualitasnya tidak sebagus yang dari China, harganya kadang lebih mahal tapi ada “cost of learning,” dan semua bantuan petani kita semua menggunakan mesin-mesin lokal,” tutur Bang Zul menutup presentasi.***

Di tengah perekonomian global yang terpuruk, Sekda NTB mengapresiasi diklat PD KMHDI NTB dalam peningkatan SDM

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H. Lalu Gita Ariadi menghadiri Diklat Kewirausahaan Daerah (DKD) yang diselenggarakan oleh PD KMHDI NTB. 

Kegiatan Diklat berlangsung di Sekretariat bersama PHDI NTB, mengusung tema “Optimalisasi Digital Marketing di Era Industrialisasi”, Jumat (18/11/22). 

BACA JUGA: Inflasi NTB Mampu Turun Signifikan

Miq Gite mengapresiasi KMHDI yang mampu melaksanakan kegiatan DKD ini.

Kegiatan ini dianggap salah satu upaya organisasi Hindu yang mampu turut serta dalam membantu pemerintah meningkatkan program stabilitas perekonomian daerah.

Menurutnya, perekonomian global sedang terpuruk akibat dari beberapa faktor, salah satunya yaitu pandemi Covid-19 dan adanya perang antara negara Rusia dan Ukraina menjadi faktor besar terjadinya krisis global.

Namun, perlu diapresiasi Indonesia khususnya Nusa Tenggara Barat dalam menghadapi tantangan krisis perekonomian global ini dengan baik. 

Ini didukung dari pola piker dan mindset masyarakat yang mulai  memanfaatkan modernisasi ini sebagai peluang besar untuk memudahkan kita dalam segala hal terutama berkaitan dengan berwirausaha. 

Dengan adanya pendidikan dan pelatihan ini diharapkan muncul SDM terutama dari kalangan generasi muda. Tidak hanya mampu bekerja tetapi juga mampu menghasilkan lapangan pekerjaan untuk orang lain.

Sehingga dapat menciptakan stabilitas dan peningkatan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat pemerintahan, organisasi Hindu se Kota Mataram dan wilayah NTB, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) se-kota Mataram dan wilayah Nusa Tenggara Barat, para Ketua BEM dan KMHD Kampus se Kota Mataram serta organisai pelajar.

BACA JUGA: Satgas Investasi NTB Tuntaskan Sumbatan Investasi

Kegiatan Diklat Kewirausahaan Daerah (DKD) ini kembali dilaksanakan setelah tidak terlaksana selama 6 tahun terakhir, yang dimana dibuka dengan seminar yang mengusung tema “Ekonomi Kreatif” sebagai rangkaian kegiatan dari acara DKD ini. ***

Untuk memastikan NTB aman dan nyaman beraktivitas, Satgas Investasi berhasil menyelesaikan beberapa sumbatan investasi

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, Zulkieflimansyah memastikan Provinsi NTB aman dan nyaman untuk aktivitas investasi. 

Dan kehadiran satgas investasi, harus menjadi solusi untuk mendukung, memfasilitasi dan mengakselerasi realisasi investasi di daerah.

BACA JUGA: Industrialisasi Mensejahterakan Para Pelakunya

“Memastikan daerah kita aman dan nyaman untuk beraktivitas, Satgas Investasi NTB mencoba mengurai sumbatan sumbatan investasi di NTB,” ujar Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah, SE, Msc di Hotel Lombok Raya, Rabu (16/11/22). 

Aset Pemerintah Provinsi di Teluk Santong, Eco Tourism di Hutan Sekaroh, Villa di Tampah Hills dan hotel bintang lima di Teluk Mekaki, Sekotong, beberapa sumbatan investasi yang berhasil diselesaikan Satuan Tugas Percepatan Investasi Nusa Tenggara Barat. 

Di tengah keterbatasan kemampuan keuangan negara dan daerah, kehadiran investasi tentu menjadi tumpuan harapan untuk menggerakkan pembangunan di daerah.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, H Muhammad Rum mengatakan, dengan mengatasi beberapa sumbatan investasi ini diharapkan akan segera memacu geliat investasi di NTB. 

“Setelah kita kuasai, Teluk Santong akan kita tawarkan pada investor yang mau mengolah perikanan sekaligus pengolahannya,” jelas Rum. 

Proyeksi pertumbuhan ekonomi bagi daerah dan masyarakat nelayan cukup menjanjikan jika diolah dengan baik. 

Perputaran rupiah triliunan dalam setahun di wilayah perairan Teluk Saleh Samota juga bukan hal yang mustahil akan tercapai.

Ditambahkannya, dalam tiga tahun terakhir realisasi investasi memenuhi bahkan melampaui target yang telah di tetapkan. 

Tahun 2020 terealisasi 11,6 Triliun melampau target pusat 6,065 T dan target RPJMD 11,5 T. Kemudian pada tahun 2021 realisasi investasi 14,879 T melampaui target empus 9 T dan target RPJMD 13 T dan tahun 2022 ini.

BACA JUGA: NTB Gesah Industrialisasi Sektor Perikanan dan Kelautan

Hingga bulan lalu realisasi investasi mencapai 15,437 T melampaui target RPJMD 15.428 T dan optimis akan mencapai target Pemerintah PusAT 18,5 T di akhir tahun.

Selain pemerintah, hadir pula perwakilan investor Dirut ESL, konsultan Tampah Hills dan humas PT Sarana Bukit Alami.***

Provinsi NTB diapresiasi Kementerian Dalam Negeri karena mampu menurunkan inflasi secara signifikan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Provinsi NTB dalam rangka membahas ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat menjelang akhir tahun 2022 di Gedung Sangkareang pada Rabu (16/11/22).

Gubernur Zul menyampaikan, Nusa Tenggara Barat mendapat apresiasi karena mampu menurunkan inflasi secara signifikan.

BACA JUGA: Satgas Investasi NTB Tuntaskan Sumbatan Investasi

“Kita termasuk provinsi yang diberi apresiasi oleh kementerian dalam negeri karena mampu menurunkan inflasi secara signifikan”, ungkap Bang Zul.

Ia berharap NTB terus bisa menekan angka inflasi, karena menurutnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan sia-sia ketika angka inflasi juga tinggi.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si, juga menjelaskan, saat ini pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga NTB sebesar 7.10, dari yang sebelumnya rilis triwulan pertama sebesar 7.7, dan kedua sebesar 5.99. 

Meski inflasi terjadi, angka pertumbuhan juga bergerak positif.

Event nasional maupun internasional yang terselenggara selama ini di Provinsi NTB juga merupakan salah satu ikhtiar yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Pemprov NTB juga terus berupaya memacu investasi di daerah, mengefektifkan serta optimalisasi aset-aset milik daerah sebagai sumber pendapatan dan lain sebagainya.

Sehingga diharapkan kehadiran investor yang terus dikawal oleh OPD juga menjadi solusi dari situasi yang serba sulit nantinya.

“Kita berharap dengan kerja baru semangat baru 2023 ke depan, mudahan pertumbuhan ekonomi bisa kita pertahankan, event-event ke depan juga semakin bisa kita sukseskan”, tutup Miq Gita. 

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Heru Saptaji menjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan inflasi dalam dua bulan terakhir, antara lain komoditi bahan pokok penyumbang inflasi tertinggi adalah Tomat, Bawang Merah, dan Beras. 

BACA JUGA: Industrialisasi Mensejahterakan Para Pelakunya

Data tersebut berdasarkan pengamatan dari data inflasi yang ada di kota yang dijadikan sampel atau acuan utama, yaitu Kota Mataram rata-rata inflasi 10 persen dan Kota Bima inflasi 28,5 persen.***