Gubernur NTB berharap, adanya expo karya-karya siswa SMA-SMK NTB akan memberikan ruang mereka berpartisipasil di event internasional

MANDALIKA.LombokJournal.com ~ Dalam gelaran event-event internasional di NTB, seperti akan digelarnya World Superbike (WSBK) Maret 2023 mendatang, anak-anak NTB diharapkan lebih banyak berpartisipasi.

Salah satunya menggelar expo karya siswa NTB untuk meriahkan gelaranWSBK.

BACA JUGA: Lombok Jadi Prioritas Utama Direct Flight Air Asia

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah mengungkapkan keinginannya itu saat menghadiri Apresiasi WSBK 2022 dan WSBK 2023 di Royal Hall Paddock Building, Pertamina Mandalika International Circuit, Loteng, Jumat (27/01/23).

“Ini akan memberikan ruang partisipasi kepada anak-anak SMA/SMK di NTB untuk tampil di event berkelas internasional WSBK,” ujarnya.

Gubernur NTB didampingi Kapolda NTB Irjen Pol Djoko Poerwanto dan Kepala Kantor Bea Cukai Mataram, Kitty Kartika. 

Bang Zul panggilan akrab gubernur berharap, adanya Expo ini siswa/siswi SMA dan SMK dapat menghadirkan karya-karyanya dan dapat dilihat oleh seluruh penonton WSBK.

“SMA dan SMK kita sangat maju, produk-produk mereka bisa dipamerkan sehingga mereka dapat memenuhi sirkuit kita dengan gegap gempita,” ujarnya.

Ia juga menginginkan memberikan harga khusus kepada siswa/siswi SMA dan SMK, agar nantinya mereka tidak asing terhadap daerah sendiri dan bangga memiliki Pertamina Mandalika International Circuit.

Saat diwawancara, Kepala BPPD NTB, Baiq Ika Wahyu Wardhani menyambut baik harapan Bang Zul, dan jajarannya akan siap berprtisipasi untuk mensukseskannya.

“Kami pasti akan diskusikan hal ini lebih lanjut dengan stakeholders terkait, jika diijinkan kami akan menggunakan siswa/siswi SMA dan SMK NTB baik itu sebagai penyanyi national anthem hingga penari-penari tradisional di pembukaan acaranya,” terangnya. 

BACA JUGA: Pengukuhan Pengurus Majelis Adat Sasak Periode 2022-2027

Pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin Amy bersama sejumlah Kepala OPD lainnya menerima penghargaan dari sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov NTB ***

Keberadaan sektor kelautan dan perikanan  di NTB sangat potensial sebagai sumber pangan dan penopang swasembada pangan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Saatnya NTB memiliki program Food Estate berskala besar di sektor kelautan dan perikanan. 

Hal itu diungkapkan  Anggota DPR RI dari Dapil NTB 2/P. Lombok, H. Bambang Kristiono, SE (HBK).

Ia mengingatkan, NTB Memiliki luas perairan laut hingga 29.159 kilometer persegi dengan panjang garis pantai 2.333 kilometer. itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi modal dasar NTB untuk mewujudkan Food Estate sektor maritim tersebut.

BACA JUGA: Aksi HBK untuk ‘Pasukan Janan’, Bagi-bagi Sembako di Mataram

“NTB punya sumber daya laut yang melimpah. Potensinya triliunan rupiah per tahun. Mewujudkan Food Estate di sektor kelautan dan perikanan adalah cara terbaik untuk menjaga perairan dan mensyukuri nikmat Allah SWT yang telah dianugerahkan untuk NTB,” kata HBK, Senin (23/01/23).

Politisi Partai Gerindra ini memang dikenal sebagai tokoh NTB yang sangat concern memperhatikan pembangunan sektor pertanian dan sektor kelautan dan perikanan di Bumi Gora. 

HBK menegaskan, luas perairan NTB mencakup 59 persen dari luas wilayah. Karena itu, pembangunan sektor perikanan dan kelautan tak boleh lagi dinomorduakan.

“Keberadaan sektor kelautan dan perikanan sangat potensial sebagai sumber pangan dan penopang swasembada pangan,” tandas Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini.

Data Dinas Kelautan dan Perikanan NTB menyebutkan, potensi produksi perikanan tangkap NTB bisa mencapai 185.518 ton per tahun. 

Potensi tersebut antara lain berasal dari perairan pantai yang bisa mencapai 67.906 ton per tahun dan dari perairan lepas pantai sebesar 61.957 ton per tahun. 

Sementara khusus dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) saja, potensi perikanan tangkap NTB bisa mencapai 298.576 ton per tahun.

Hal tersebut telah menjadikan NTB selama ini dikenal sangat kaya dengan ikan tangkap berbagai jenis seperti cakalang, tongkol, tuna, cumi-cumi, ikan ekor kuning, ikan hiu botol, udang, dan ikan hias.

Sementara dari sektor budidaya, potensinya juga tak kalah besar. Sektor budidaya laut memiliki potensi areal seluas 72.862 hektare, budidaya air payau dengan potensi areal seluas 27.927 hektare, dan budidaya air tawar dengan potensi seluas 31.758 hektare.

Sebagai provinsi yang mempunyai ekosistem perairan komplet, mulai dari ekosistem perairan laut pelagis, laut demersal, ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang kaya terumbu karang, padang lamun, dan mangrove, hingga perairan umum seperti waduk, danau, sungai, dan embung, menjadikan seluruh potensi perikanan budidaya sangat layak untuk dikembangkan di NTB.

BACA JUGA: Aksi Cegah Stunting di NTB, HBK Peduli Bagikan Telur Ayam Segar 

HBK menegaskan, dengan potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya sebesar itu, sangat memungkinkan NTB mewujudkan keberadaan Food Estate di sektor kelautan dan perikanan yang berskala besar. Dengan ditopang industrialisasi, Food Estate berskala besar tersebut akan menjadikan pengelolaan potensi kelautan dan perikanan dapat menjadi lebih terintegrasi.

Tokoh kharismatik Bumi Gora yang juga pengusaha sukses ini juga mengungkapkan, selama ini, pengembangan kegiatan ekonomi utama perikanan dan kelautan di Indonesia, termasuk di NTB, memiliki beberapa tantangan dalam hal kompetisi secara global. 

HBK mencontohkan, beberapa produk perikanan dari negara lain seperti Thailand dan Vietnam, memiliki daya saing yang sangat tinggi karena proses produksi yang lebih efisien dibandingkan dengan di Indonesia.

“Keberadaan Food Estate berskala besar di sektor kelautan dan perikanan, akan menghasilkan industri perikanan yang lebih efisien untuk menghadapi persaingan tersebut. Food Estate kelautan dan perikanan akan menghadirkan industri yang terintegrasi antara industri perikanan tangkap, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa berbasis perikanan,” tandas HBK.

Tak Harus Dimulai dari Awal

Dalam hal mewujudkan Food Estate kelautan dan perikanan ini, NTB kata HBK, sesungguhnya telah memiliki modal awal yang cukup kuat. 

Cikal bakal dan infrastruktur mendasar untuk mewujudkan Food Estate tersebut, sebetulnya sudah ada atau tersedia.

Di P. Lombok saat ini, misalnya, sudah terdapat beberapa kawasan Minapolitan, sebuah kawasan pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan terintegrasi. Kawasan Minapolitan itu antara lain terdapat di Teluk Awang, Kab. Lombok Tengah dan juga di kawasan Sekotong, Kab. Lombok Barat.

Kawasan-kawasan minapolitan tersebut selama ini dikenal sebagai kawasan yang kehidupan ekonomi masyarakatnya, ditopang dan digerakkan oleh potensi-potensi sektor perikanan dan kelautan. 

Bahkan khusus kawasan Minapolitan di Teluk Awang, saat ini juga sudah ditopang dengan eksistensi Pelabuhan Perikanan Nusantara Teluk Awang. 

Di pelabuhan ini, produksi ikan mencapai 80 ribu ton per tahun dengan ditopang beroperasinya secara harian kapal-kapal tangkap dengan kapasitas 100 GT yang mencapai 100 unit.

“Dari Teluk Awang juga, hanya sekitar dua puluh menit untuk sampai di bandara internasional, hal yang sangat vital untuk pemasaran serta  penjualan produk-produk industri pengolahan dengan tujuan ekspor,” terang HBK.

Selain kawasan Minapolitan tersebut, HBK juga menyebut NTB memiliki kawasan Teluk Saleh di P. Sumbawa. Bersama kawasan yang dikenal dengan sebutan Samota, kawasan ini memiliki potensi perikanan dan kelautan tak kurang dari Rp 11,6 triliun per tahun. 

Sebuah nilai ekonomi yang sangat besar.

Di sisi lain, landasan hukum untuk mewujudkan Food Estate di sektor perikanan dan kelautan ini juga sudah cukup kuat, yaitu dengan hadirnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. 

Hal ini menjadi landasan yang sangat kuat untuk mengembangkan sektor perikanan dan kelautan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Karena itu, HBK mengungkapkan, mewujudkan Food Estate sektor kelautan dan perikanan, adalah juga solusi sekaligus jawaban untuk mensejahterakan masyarakat, selain untuk menjaga sumber pangan, serta mewujudkan swasembada pangan.

BACA JUGA: Wagub NTB Tandatangani RIP Kayangan – Poto Tano

“Saat ini, ada setidaknya 75 ribu masyarakat NTB yang hidup dan bermukim di kawasan-kawasan pesisir sebagai nelayan. Apabila Food Estate sektor kelautan dan perikanan ini kemudian ditopang dengan industri pengolahan, maka akan menjadi langkah nyata dalam meningkatkan taraf hidup para nelayan, karena ikan hasil tangkapan mereka bisa diserap industri pengolahan,” tandas HBK. (*)

Pihak ASDP, Dishub dan jajarannya diapresiasi Wagub NTB yang sudah merubah wajah pelabuhan-pelabuhan di NTB

MATARAM.LombokJournal.cim ~ Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Kayangan – Poto Tano resmi ditandatangani Wakil Gubernur NTB,  Hj. Sitti Rohmi Djalilah, ketika silahturahmi di Warung Sambel Kantor Dinas Perhubungan NTB, Rabu (18/01/23).

“Ini menjadi sangat penting, karena apa pun itu kalau kita sudah punya RIP nya punya master plan nya, sangat mudah untuk mengembangkan suatu kawasan,”  tuturnya.

BACA JUGA: Bahas Berbagai Peluang Kerja Sama dengan Jepang

Ummi Rohmi, sapaan Wagub NTB menyampaikan, NTB adalah daerah yang sangat subur, menjadi banyak tujuan wisata seluruh dunia. 

Sudah bukan jadi keharusan tapi kebutuhan bagi semuanya, untuk betul-betul menjadi customer service yang baik bagi para tamu.

“Bukan semata-mata berbicara infrastruktur, tapi yang terpenting fasilitas yang bagus harus didukung dengan maintanance yang bertanggung jawab supaya menjadi fasilitas yang melayani masyarakat NTB,” ucapnya.

Ummi Rohmi mengaapresiasi ASDP, Dishub dan jajarannya yang merubah wajah Pelabuhan-Pelabuhan di NTB, dan diharapkan sebelum Oktober sudah bisa diresmikan.

Menghubungkan antar kabupaten

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan NTB, H. Lalu M. Faozal mengatakan, ini merupakan ‘pecah telor’ karena RIP sendiri merupakan produk bersama Dinas Perhubungan dan PT. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP).

“Sudah lama sekali kita berkeinginan untuk menghadirkan RIP di Kayangan-Poto Tano yang memang regulasinya berada di Pemprov NTB, untuk menghubungkan antar kabupaten di satu Provinsi,” imbuhnya.

Dengan adanya RIP ini maka PT. ASDP sudah mulai melakukan aktivitas di pelabuhan, dan untuk tahun ini ditargetkan bisa selesai paling tidak untuk ruang tunggu dan space foodcourt nya.

“Zonasinya yang penting, jadi foodcourt tidak lagi ada aktivitas-aktivitas masyarakat berada di kawasan pelabuhan bagian dalam tapi ada space nya sendiri,” jelasnya.

Saat ini tidak boleh lagi ada yang buang sampah ke laut, sudah diproses Pergub dengan yustisi ringan bagi masyarakat dan kru kapal yang buang sampah di laut.

“Bagi yang tidak mengindahkan anjurannya akan ada punishmentnya, saat ini telah berproses untuk masyarakat teredukasi agar tidak membuang sampah di laut,” katanya.

Dikatakan Faozal, kapal baru yang diresmikan di Lembar-Padang Bai yang merupakan buatan Indonesia dengan kapasitas penumpang 540 orang dan mobil logistik sekitar 28 kendaraan.

GM PT. ASDO Kayangan, Masagus Hamdani rencana pengembangan Pelabuhan Kayangan-Poto Tano, mengacu pada RIP yang selama ini belum ada. 

BACA JUGA: Camilan ‘Chiki Ngebul’ Mengancam Kesehatan

Sehingga untuk dikembangkannya pun agak kesulitan, karena dikhawatirkan berbenturan dengan Pemda setempat khususnya Kabupaten Lotim dan Sumbawa Barat”

“Setelah terpenuhinya rekomendasi dari Bupati Sumbawa Barat dan Lotim serta Lingkungan Hidup maka terpenuhi lah penyusunan RIP yang nantinya akan menjadi landasan menetapkan SK Gubernur,” tutup Masagus. ***

Saat perekonomian suatu negara mengalami kemunduran, pertambahan penduduk juga menjadi angkatan pencari kerja baru yang menambah jumlah pengangguran

LOMBOK.Journal.com ~ Di antara banyak kategori atau jenis pengangguran, salah satunya adalah pengangguran siklis atau konjungtur.

Kemudian pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pengangguran siklis? Pengertian pengangguran siklis adalah pengangguran yang terdampak naik dan turunnya perekonomian di suatu negara. 

Misalnya, saat perekonomian yang mengalami resesi (kemunduran) atau depresi (kehancuran) bisa menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Karena daya beli menurun, kegiatan produksi suatu perusahaan pun tersendat, dan ini menyebabkan penumpukan barang di gudang. 

BACA JUGA: Rumah Tangga Miskin Hidup dari Sektor Pertanian

Karena itu produksi dihentikan mengingat banyaknya barang tidak laku di pasaran. Dan perusahaan tidak sanggup lagi memberikan gaji kepada pekerjanya. Sehingga para pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi pengangguran siklis atau konjungtur.

Sementara itu, pertambahan penduduk tetap berjalan di saat ekonomi mengalami kemunduran. Pertambahan penduduk tersebut kemudian menjadi angkatan pencari kerja baru yang menambah jumlah pengangguran. 

Jadi kalau tidak segera diatasi, sebuah negara bisa dipenuhi oleh pengangguran siklis. Karena jumlah pengangguran meningkat dan waktu yang digunakan untuk mencari kerja jauh lebih lama.

Penyebab Pengangguran 

Berikut ini adalah penyebab terjadinya pengangguran siklis:

• Permintaan barang yang menurun akibat berkurangnya daya beli masyarakat membuat perusahaan menghentikan produksinya. Karena produksi yang tidak lagi berjalan, pekerja yang mengurus kegiatan produksi ini tidak lagi dibutuhkan. Sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja yang menghasilkan peningkatan pengangguran siklis.
• Adanya krisis global seperti perang atau pandemi yang mempengaruhi siklus ekonomi suatu negara, apalagi perusahaan kecil negara-negara berkembang. Negara berkembang yang masih bergantung dengan mata uang negara lain bisa mengalami inflasi dan membuat perekonomian negara tersebut resesi.

Pengangguran Siklis 

Pengangguran siklis merupakan hasil dari tindakan perusahaan yang bertujuan untuk menyelamatkan perusahaan tersebut dari krisis ekonomi. 

Contohnya, saat pandemi COVID-19 melanda, banyak perusahaan dari berbagai sektor yang harus merumahkan karyawannya, karena tidak mampu menggaji mereka lagi. Itu tidak dapat dihindari, karena adanya penurunan ekstrim dari permintaan produksi dan nyaris tidak ada masyarakat yang keluar rumah untuk berbelanja atau beraktivitas.

Sebab lain, perusahaan tidak bisa menjalankan produksi karena ada peperangan yang terjadi di suatu negara. Bahkan peperangan itu bisa mempengaruhi negara-negara lain jika negara yang bersangkutan adalah pengekspor hasil bumi atau bahan pangan. Selain siklus ekonomi negara terganggu, perusahaan atau pabrik yang keuangannya tidak stabil juga bisa memutuskan hubungan dengan para pekerjanya.

Selain itu, ketika suatu daerah atau negara dilanda bencana alam, ada kemungkinan pabrik atau perusahaan rusak dan tidak dapat digunakan untuk melakukan produksi barang. Perusahaan akan berfokus pada pembangunan kembali dan merumahkan pekerja untuk menghemat pengeluaran. 

BACA JUGA: Menyelamatkan Sumber Pangan di Masa Depan

Cara Mengatasi Pengangguran 

Permasalahan ekonomi seperti pengangguran siklis atau konjungtur ini memang akan selalu ada. Keadaan ekonomi pun memiliki siklus yang kadang-kadang di atas dan di bawah. 

Namun, segala permasalahan pasti memiliki solusi yang bisa membantu untuk mengurangi bahkan mengatasinya. 

Berikut ini adalah beberapa cara untuk mengatasi pengangguran siklis atau konjungtur yang dapat dilakukan oleh pemerintah, perusahaan, dan juga masyarakat:

1. Pemerintah harus berusaha untuk menaikkan daya beli masyarakat. Jika pemerintah membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan tambahan penghasilan, maka masyarakat bisa membantu perusahaan untuk menghirup udara perputaran ekonomi yang kembali segar.
2. Pemerintah dapat mendukung kegiatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). UMKM yang berfokus pada usaha kreatif dapat menjadi bantuan yang sangat berarti bagi perekonomian negara. Karena ketika perusahaan besar terdampak krisis moneter dan bermasalah dengan investasi, usaha-usaha kecil inilah yang menopang perekonomian. Jika UMKM mendapat sambutan baik dari masyarakat, maka bukan tidak mungkin jika UMKM tersebut akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi pengangguran yang mencari kerja.
3. Berinvestasilah pada usaha-usaha dalam negeri. Masyarakat juga sebaiknya membeli produk-produk dari dalam negerinya sendiri agar dapat menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan pendapatan negara. Dengan demikian, usaha yang maju dapat memperluas lapangan pekerjaan.
4. Perusahaan harus bisa mengajak masyarakat untuk membeli barang atau jasa dengan menggunakan teknik marketing yang menarik. Marketing yang berhasil bisa menguntungkan perusahaan yang bersangkutan sehingga bisa melakukan perluasan usaha dan nantinya dapat membuka lowongan pekerjaan bagi pengangguran yang mencari kerja.
5. Pemerintah dapat mendirikan berbagai macam industri padat karya di bidang tekstil, industri kreatif, pengolahan makanan, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri, ada banyak sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebagai produk yang tak kalah saing dengan produk-produk di luar negeri. Dengan diadakannya industri padat karya, kesempatan bekerja juga akan semakin terbuka bagi masyarakat yang masih mencari kerja. ***

Sumber:  Quipper Blog

Peningkatan nilai ekspor NTB disumbang oleh kelompok Barang Galian/Tambang Non Migas sebesar US$ 219.772.116 

MATARAM.lombokjournal.com ~  Total ekspor hingga Desember 2022, terdiri dari total ekspor tambang sebesar 284.67 persen, dan untuk total ekspor non tambang sebesar 836,79 persen.

Dengan demikian perkembangan ekspor Provinsi NTB mengalami peningkatan, pada bulan Desember 2022 sebesar US$ 232.322.051, meningkat tajam sebesar 297,32 persen.

Hal itu disampaikan Pers Rilis BPS yang disampaikan Plh. Kepala BPS Provinsi NTB, Mohammad Junaedi di kantor BPS NTB, Senin (16/01/23).

BACA JUGA: Kemiskinan di NTB Menurun 0,01 persen, pada September 2022

Jika dilihat dari kelompok komoditas dan negara tujuannya, komoditas tertinggi disumbang oleh kelompok Barang Galian/Tambang Non Migas sebesar US$ 219.772.116 atau sebesar 94.50 persen. Negara tujuan adalah Korea Selatan, Jepang, Cina dan Filipina. 

Kemudian disusul kelompok gandum-ganduman sebesar US$ 9.440.025 atau sebesar 4.06 persen dengan negara tujuan Filipina dan Vietnam. 

Selanjutnya kelompok perhiasan/permata sebesar US $ 1.371.434 atau sebesar 0.59 persen. Negara tujuan Jepang, Hongkong, dan lain lain. 

Kelompok Buah-buahan sebesar US$ 1.001.268 atau 0.43 persen negara Vietnam. Disusul kembali kelompok biji-bijian berminyak sebesar US$ 328.368 atau 0.14 persen ke Cina. Kelompok Garam, Belerang dan Kapur sebesar US$ 283.285 atau 0.12 persen dengan negara tujuan Cina, Vietnam, dan lain lain. 

Terakhir GAB komoditas lainnya sebesar US$ 125.555 atau 0.05 persen ke berbagai negara.

Perkembangan ekspor dari bulan ke bulannya terpantau secara konsisten untuk ekspor tambang di tahun 2022 relatif lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. 

BACA JUGA: Gubernur NTB Bersama Menteri KLH Gelar Rapat Terbatas

Sementara untuk non tambang ada perbedaan walau tidak konsisten. ***

HBK konsisten dorong terwujudnya food estate di NTB, untuk menyelamatkan sumber pangan di masa depan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Politisi Partai Gerindra anggota DPR RI Dapil NTB 2/P. Lombok, H. Bambang Kristiono, SE (HBK) menegaskan, food estate merupakan jalan terbaik menyelamatkan sumber pangan di masa depan.

HBK sangat konsisten dalam mendorong perwujudan program Food Estate di NTB.

“Pemerintah daerah memang harus terus didorong untuk mulai mempertimbangkan gagasan mengembangkan Food Estate secara masive dan konsepsional. Apalagi di tengah terus terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang mulai menghawatirkan,” kata HBK, Minggu 15 Januari 2023. 

BACA JUGA: Keberadaan UPTD akan Maksimalkan Potensi Gili

Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini memang dikenal sangat memperhatikan keberlanjutan sektor pertanian di Provinsi NTB. 

Ia melakukan banyak terobosan setelah dilantik menjadi anggota DPR RI untuk membantu para petani di Pulau Seribu Masjid.

HBK dengan intens mengirimkan paket bantuan berupa traktor, pompa air, bibit tanaman, hingga pupuk untuk para petani yang berada di lima Kab/Kota di P. Lombok. 

Selain itu tercatat sebagai tokoh yang kini berdiri di garis depan mewujudkan pembangunan DAM Mujur yang sudah diimpikan masyarakat Lombok Tengah selama empat dekade terakhir.

Hanya saja, kata HBK, berbagai program bantuan sektor pertanian yang diinisiasinya tersebut, tetaplah bukan solusi permanen. 

Karena itu, Food Estate atau program lumbung pangan bisa menjadi solusi jangka panjang untuk ketahanan dan kemandirian pangan.

“Saya membayangkan apabila DAM Mujur ini berhasil dibangun, ada enam ribu hektar lebih lahan pertanian bisa panen tiga kali dalam setahun. Kemudian ada sekitar enam ratus hektar lahan diseputaran DAM, yang value atau nilainya akan meningkat hingga seribu persen dalam kurun waktu tiga sampai lima tahun setelah DAM selesai dibangun. Lihat saja tanah disekitaran DAM Meninting sekarang, tidak ada lagi tanah dengan harga lima belas juta rupiah per are. Artinya, akan ada kenaikan penghasilan serta nilai aset milik petani yang signifikan,” katanya penuh optimisme.

Ia juga menegaskan, laju degradasi lahan pertanian yang tinggi memang harus membuat para pemangku kepentingan patut risau. 

Bahkan, laju alih fungsi lahan pertanian tersebut, pada saat ini telah menjadi perhatian utama Negara. Mengingat tiap tahun bisa mencapai lebih dari 150.000 hektare.

“Posisi NTB saat ini, masih menjadi salah satu daerah lumbung pangan nasional. Tapi, kalau laju alih fungsi lahan ini tidak terkelola dengan baik, tentu ini akan sangat mengkhawatirkan,” imbuh HBK.

Tiap tahun di NTB, puluhan ribu lahan pertanian produktif beralih fungsi menjadi lahan non pertanian. Data Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB merinci, alih fungsi lahan tersebut di tiap Kab/Kota terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Di P. Lombok, wilayah tertinggi alih fungsi lahan terjadi di Kota Mataram, yang bisa mencapai 638,10 Ha per tahun. Jumlah tersebut secara angka memang dibilang kecil. 

BACA JUGA: Aksi HBK untuk ‘Pasukan Jalanan’, Bagi-bagi Sembako di Mataram

Namun, dari sisi persentase luas lahan pertanian di Kota Mataram, jumlah tersebut menjadi tertinggi. Di Kab. Lombok Barat, alih fungsi lahan tercatat mencapai 1.624,80 Ha, Kab. Lombok Tengah 3.118,59 Ha, Kab. Lombok Utara 5.061,50 Ha dan Kab. Lombok Timur 6.891,20 Ha.

Sementara di P. Sumbawa, di Kab. Sumbawa, alih fungsi lahan tiap tahun mencapai 3.794,30 Ha, Kab. Bima 2.958,50 Ha, Kab. Dompu 1.668,40 Ha, Kab. Sumbawa Barat dan Kota Bima masing-masing seluas 607,60 Ha dan 395,10 Ha.

“NTB butuh program food estate untuk ekstensifikasi dan intensifikasi sektor pertanian berkelanjutan. Program food estate ini dinilai banyak pihak akan mampu memenuhi kebutuhan pangan kita di masa depan,” tandasnya.

Menurutnya, food rstate tentu tidak melulu tentang membuka lahan baru untuk sektor pertanian sebagai langkah ekstensifikasi perluasan lahan. 

Namun, juga bagaimana menjadikan lahan pertanian yang sudah ada saat ini terjaga, dan produktivitasnya meningkat sebagai langkah intensifikasi.

Selain itu, program food estate tidak melulu tentang lahan pertanian yang harus ditanami padi. Namun, tanaman harus disesuaikan dengan karakteristik lahan yang tersedia. 

Dengan begitu, lahan yang cocok ditanami singkong atau ubi, maka akan ditanami dengan singkong atau ubi, dan tidak dipaksakan harus ditanami padi. Sehingga pada saat yang sama, program diversifikasi pangan juga bisa terus digalakkan.

Karena itu, HBK pun mengapresiasi jika pemerintah daerah kini sudah mulai menyiapkan sejumlah pilot project program Food Estate di NTB. Seperti yang terjadi di Labangka, Sumbawa, disana sudah disiapkan lahan sedikitnya 100 Ha untuk tanaman pangan.

“Sekarang saatnya kita untuk bergandengan tangan, agar pilot-pilot project food estate tersebut bisa diperluas di banyak daerah di NTB ini,” kata HBK.

Komitmen HBK tentang pentingnya menggalakkan program food estate ini, sejalan dengan pandangan Prof. Edi Santosa, Guru Besar Pertanian, alumnus University of Tokyo yang menegaskan, tingginya lahan pertanian di Indonesia yang berubah peruntukannya menjadi lahan non pertanian seperti infrastruktur jalan, pabrik, dan rumah tinggal, akan berpotensi menimbulkan krisis ketersediaan pangan di dalam negeri. 

Namun, dengan kehadiran program food estate dari pemerintah, kekhawatiran akan krisis pangan tersebut diharapkan tak akan pernah terjadi.

“Dengan adanya food estate ini, hingga (tahun) 2045 nanti, lahan (pertanian) yang bertambah bisa mencapai satu juta Ha” ujarnya.

BACA JUGA: Solusi Permanen Atasi Kekeringan Kesulitan Air Bersih

Ditegaskan, food estate adalah cara khas dan inovasi baru pencapaian kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. 

Agar food estate bisa berjalan sesuai rencana, maka kata Prof Edi, dibutuhkan konsistensi, teknologi, infrastruktur, mentalitas,  dan sumber daya manusia yang memadai.

“Anak-anak muda dari daerah (tempat food estate diterapkan), bisa menjadi pioneer-pioneer untuk masa depan. Kita bisa membuat sekolah khusus, mungkin hanya enam bulan saja, untuk diajari soal food estate ini,” katanya.

Di sisi lain, HBK berharap, program food estate akan tetap berjalan sesuai program yang sudah dicanangkan, terlepas dari apapun hasil Pemilu tahun 2024 nanti.

“Sebaiknya waktu berkompetisi dibatasi enam atau delapan bulan saja, setelahnya, semua pemangku kepentingan harus mampu bahu membahu,  bekerja sama meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang salah satunya melalui program Food Estate ini,” kataHBK.(*)

Kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI  ke NTB mendapat penjelasan produksi dan komoditi tembakau

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H. Lalu Gita Ariadi mewakili Wakil Gubernur NTB, menerima kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur, Kamis (12/01/23).

Pada kesempatan ITU, Miq Gita sapaan akrabnya mengatakan, Provinsi NTB merupakan salah satu produsen utama tembakau di Indonesia. 

BACA JUGA: Pembangunan Teluk Santorng, Selesai dalam 10 Bulan

Produksi NTB 87 persen dari total produksi tembakau Virginia, yang memiliki daun yang lebih lebar dan besar dibandingkan varietas tembakau lokal. 

“Komoditi tembakau adalah salah satu komoditi perkebunan yang tidak dipacu luas areal pengembangannya. Tiap tahun diselaraskan dengan jumlah permintaan perusahaan dan kondisi pasar nasional dan internasional, agar tidak terjadi over produksi dan menumpuk di gudang perusahaan,” tuturnya.

Luas potensi pengembangan untuk tembakau di Provinsi NTB sebesar 59.083 Hektar, dan dimanfaatkan sekitar 40-50 persen,dengan kisaran luas tanam 30.000 s.d. 35.0000 Hektar per tahun.

Gambaran jumlah produksi hasil tembakau di NTB sebagai berikut:

• Tembakau Rakyat sebanyak 11.377 ton produksi dengan 16.292 petani pada Tahun 2019, 
• 13.140 ton produksi dengan 17.218 petani pada Tahun 2020, 
• 14.880 ton produksi dengan 17.218 petani pada Tahun 2021,
•  dan 14.749 ton produksi dengan 19.528 petani estimasi pada Tahun 2022.

Kemudian terkait produksi tembakau Virginia:

• Sebanyak 51.381 ton produksi dengan 34.048 petani pada Tahun 2019, 
• 43.923 ton produksi dengan 27.162 petani pada Tahun 2020, 
• 37.751 ton produksi dengan 27.162 petani pada Tahun 2021, 
• dan 40.963 ton produksi dengan 30.644 petani estimasi pada Tahun 2022.

Rata-rata harga jual petani ada dua mekanisme pasar yang berlaku, yaitu: 

• untuk tembakau ranjangan, harga jual petani kepada tengkulak (pengumpul) sesuai dengan mekanisme harga pasar yang berlaku dan grade/mutu dengan kisaran harga Rp 50.000 s.d. Rp 130.000. 
• Sedangkan untuk tembakau virginia krosok, untuk petani binaan maka produksi ditampung langsung oleh perusahaan mitranya dengan harga sesuai grade/mutu kisaran Rp 5.000 s.d Rp 45.000 per kg.

Pemprov NTB melakukan upaya meningkatkan dan mengembangkan industri tembakau untuk mendukung pembangunan di Wilayah NTB.

Salah satunya dengan membangun Sentra Kawasan Industri Hasil Tembakau yang progress pembangunannya akan selesai pertengahan bulan Januari ini.

BACA JUGA: Penenun NTB Wajib Mengikuti Tren Fashion

“Kami juga akan berkolaborasi dengan kabupaten, OPD di Provinsi, serta stakeholder terkait untuk memperbanyak SIHT (Sentra Industri Hasil Tembakau) dengan skala yang lebih kecil agar dapat menciptakan pasar yang lebih banyak, meningkatkan pendapatannya serta memperluas lapangan kerja bagi buruh tani tembakau sekaligus menekan peredaran rokok ilegal,” jelas Sekda.

Dari segi pengawasan, Pemprov NTB juga melakukan upaya untuk mengatasi peredaran rokok ilegal, dengan melaksanakan berbagai sosialisasi tentang rokok ilegal yang dilekati dengan pita cukai palsu kepada masyarakat, pedagang dan pemangku kepentingan. Kemudian melakukan pengumpuan informasi tentang lokasi peredaran cukai ilegal dengan melakukan pemberantasan peredaran rokok ilegal oleh Satpol PP setempat.

BAKN DPR RI yang diwakili oleh anggota dari berbagai fraksi menyampaikan, kunker ini bertujuan untuk  meminta masukan dari Pemprov NTB terkait pengelolaan cukai hasil tembakau.

Ini untuk mendapatkan masukan dalam rangka mempersiapkan bahan penelaahan BAKN DPR RI terhadap permasalahan kepabeanan dan cukai khususnya cukai hasil tembakau di Indonesia.***

Gubernur NTB mengatakan, dimulainya pembangunan Teluk Santong di Sumbawa akan mendukung mobilitas distribusi hasil pertanian

SUMBAWA.lombokjournal.com ~ Anggaran Rp 1,4 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan investor, disiapkan untuk membangun pelabuhan Teluk Santong di Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. 

Kepala Badan Pangan Nasional RI, Arief Prasetyo Adi didampingi Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Bupati Sumbawa Mahmud Abdullah, melakukan peletakan batu pertama (ground breaking)  Rabu (11/01/23).

BACA JUGA: Pemprov NTB Menata Ulang, Bukan Penggusuran di Trawangan

Pelabuhan yang dibangun di lahan seluas 300 hektar ini akan diupayakan percepatan pembangunan 

Arief Prasetyo Adi mengatakan, usai peletakan batu  pertama mengatakan, pelabuhan Teluk Santong diperkirakan rampung dalam 10 bulan ke depan. 

“Kita targetkan pembangunan pelabuhan ini selesai dalam waktu 10 bulan,” kata Arief, Rabu.

Pelabuhan Teluk Santong akan dibangun dengan dermaga berkapasitas besar sehingga dapat menampung kapal dengan ukuran dan muatan besar. 

Gubernur NTB, Zulkeflimansyah  yang mendampingi Arief Prasetyo Adi menimpali, pelabuhan Teluk Santong akan mendukung mobilitas distribusi hasil pertanian masyarakat Sumbawa. 

“Kita berharap, Teluk Santong dapat mengatasi persoalan harga komoditas pertanian dan peternakan masyarakat NTB, khususnya di Pulau Sumbawa,” kata Zulkieflimansyah. 

Sikatakan, potensi yang dimiliki Teluk Santong harus dimaksimalkan. 

“Ini langkah awal untuk Pulau Sumbawa yang lebih baik. Perjalanan panjang selalu dimulai dengan langkah pertama,” ungkap Bang Zul sapaan Gubernur NTB. 

Sementara itu, Bupati Sumbawa, Mahmud Abdullah, dalam sambutannya mengatakan, Sumbawa memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena itu harus didukung dengan infrastruktur yang efisien dan memadai.  

BACA JUGA: Lingkungan yang Asri dan Lestari, Warisan Terbaik Generasi

“Kondisi Pelabuhan Badas yang ada saat ini tidak memungkinkan lagi untuk diperluas sehingga pembangunan pelabuhan Teluk Santong ini menjadi solusi yang sangat tepat dan dinanti oleh masyarakat Sumbawa,” katanya. 

Harapan Abdullah, pembangnan Teluk Santong bisa segera dirampungkan. Ini upaya yang dilakukan agar terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumbawa. ***

Kalau pembangunan pelabuhan Teluk Santong yang sudah direncanakan sejak tahun 2018 dimulai sekarang, akan selesai 10 bulan

SUMBAWA.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mendampingi Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo, menghadiri Acara Ground Breaking Pembangunan Pelabuhan Teluk Santong, Rabu (11/01/23).

Dalam kesempatan tetsebut, Bang Zul sapaan Gubernur berterimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat. 

BACA JUGA: Pembangunan Teluk Santong, Mulai Peletakan Batu Pertama

Baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, serta investor yang telah membantu mewujudkan pembangunan pelabuhan Santong yang nantinya akan berperan signifikan dalam mendistribusikan produk pertanian dan perternakan di Pulau Sumbawa.

Pemerintah Provinsi NTB, dikatakan Gubernur akan mendukung dan memberikan bantuan terbaik demi kelancaran pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat. 

“Adanya satu pelabuhan untuk kelancaran aktifitas produk-produk pertanian kita akan membuat kesejahteraan lebih dekat kepada masyarakat. Sekali lagi terima kasih,” ungkap Bang Zul. 

Gubernur Bang Zul juga menyampaikan harapannya, agar pembangunan Pelabuhan Santong dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. 

Karena pembangunan Pelabuhan Teluk Santong sendiri telah direncanakan sejak tahun 2018 yang lalu. 

Sementara itu, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo menargetkan pembangunan Pelabuhan Teluk Santong akan selesai dalam waktu 10 bulan. 

Ia akan mengupayakan berbagai hal demi percepatan pembangunan. 

“Kalau bisa dimulai sekarang maka bisa tuntas 10 atau 12 bulan ke depan,” ujarnya. 

Selain itu, Arif menyebutkan akan memastikan harga jagung yang merupakan komoditi pertanian terbanyak di Pulau Sumbawa tidak turun.

“Dan  kapal yang nyandar nanti itu berkapasitas 30 ribu ton,” jelasnya. 

Optimisme juga disuarakan Yanuar selaku pelaksana pembangunan Pelabuhan Teluk Santong. 

Ia menjelaskan, dirinya siap untuk melakukan investasi di Pulau Sumbawa 

BACA JUGA: Lingkungan yang Asri dan Lestari, Warisan Terbaik Generasi

“Jika jagung Sumbawa saat ini 1,5 juta ton dengan adanya Pelabuhan Teluk Santong nantinya bisa 2 sampai 3 juta ton,” paparnya.

Turut Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Sumbawa, staff Ahli Menteri Perhubungan RI, dan para perjabat lainnya. Pembangunan Pelabuhan Teluk Santong tersebut berlokasi di Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa-NTB. ***

Ground Breaking pembangunan pelabuhan Teluk Santong, Sumbawa, dilakukan hari ini di oleh Kepala Badan Pangan Nasional

SUMBAWA.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menyambut kedatangan Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, kemudian langsung bertolak ke Sumbawa, Rabu (11/01/23).

BACA JUGA: Gubernur NTB Serius Benahi Destinasi Trawangan

Kedatangan Kepala Badan Pangan Nasional ke Nusa Tenggara Barat dalam rangka Ground Breaking )peletakan batu pertama) Pelabuhan Teluk Santong, direncanakan dilakukan hari ini.

“Menyambut Kapala Badan Pangan Nasional bersama Investor yang akan membangun pelabuhan. Kepala Badan Pangan kebetulan teman lama, anak muda yang luar biasa. Tanpa birokrasi yg bertele-tele Ground Breaking Pelabuhan Teluk Santong akan di lakukan hari ini,” tutur Bang Zul sapaan Gubernur. 

Menurutnya, ground breaking pembangunan Teluk Santong yang akan dilakukan merupakan langkah awal untuk membangun NTB, khususnya Pulau Sumbawa menuju yang lebih baik. Berbagai potensi yang dimiliki Teluk Santong bisa dimaksimalkan. 

“Perjalanan panjang, selalu harus di mulai dgn  langkah pertama. Pelabuhan Teluk Santongg Insya Allah jadi nyata!” ungkap Bang Zul mantap.***

BACA JUGA: Pemprov NTB Gandeng Denmark Tangani Sampah