Komisaris Independen Bank NTB Syariah Dipilih Secara Profesional
Jika prosesnya terbuka, semua memenuhi syarat dan seleksi komisaris independen berlangsung objektif tanpa intervensi, maka hasilnya tentu mari DIhargai
MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) komitmen menjalankan pemerintahan yang berlandaskan meritokrasi, termasuk dalam pemilihan calon komisaris independen Bank NTB Syariah.
Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Yusron Hadi, di Mataram, Selasa (27/05/25).
Yusron Hadi dengan tegas menjelaskan calon komisaris independenBank NTB Syariah dipilih karena kemampuan dan kecakapannya, bukan karena kedekatannya dengan Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, dan pernah menjadi bagian dari tim sukses saat Pilkada 2024.
Lebih jauh, Yusron Hadi menegaskan bahwa proses seleksi Komisaris Independen dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang independen.
“Proses seleksi komisaris independen Bank NTB Syariah dilaksanakan oleh tim Pansel yang dipercaya bekerja objektif, transparan, dan mengedepankan profesionalitasdalam setiap pengambilan keputusannya,” jelas Yusron.
Yusron juga menegaskan, tidak ada pihak, termasuk pemerintah daerah, yang bisa mengintervensi jalannya proses seleksi tersebut.
“Tidak ada entitas manapun yang bisa memengaruhi kerja tim, termasuk pemerintah. Seluruh proses seleksi merujuk pada ketentuan dan aturan yang berlaku dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidangnya,” tambahnya.
Selain itu, Yusron juga menyebut bahwa proses seleksi ini terbuka untuk siapa pun warga negara yang memenuhi syarat, memiliki kapasitas, serta pengalaman di sektor perbankan atau manajerial.
“Jika prosesnya terbuka, semua memenuhi syarat dan seleksi komisaris independen berlangsung objektif tanpa intervensi, maka hasilnya tentu mari kita hargai,” tegasnya.
Yusron menyebutkan proses ini belum sepenuhnya selesai. Gubernur NTB sebagai pemegang saham pengendali (PSP) masih akan mempelajari hasil kerja Pansel secara seksama sebelum mengusulkan nama-nama calon ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“OJK nantinya akan menguji nama-nama yang diusulkan. Hasil dari uji ini yang kemudian dibawa ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk diputuskan dan ditetapkan,” terangnya.
Di akhir penjelasannya, Yusron kembali menegaskan bahwa proses seleksi lomisarus independen ini sangat ketat dan berlapis, sehingga ia optimistis hasil akhirnya akan membawa yang terbaik bagi Bank NTB Syariah. nov/opk
Potensi Bank NTB Syariah untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Potensi Bank NTB Syariah yang ada harus diselamatkan dengan melakukan perombakan pengurus secara profesional
Catatan Agus K Saputra
LombokJournal.com ~ Potensi Bank NTB Syariah sangat luar biasa. Walau ada ketidakpastian global, tapi selalu ada potensi. Oleh karena itu, dibutuhkan kedispilinan, kepatuhan dan kebersamaan dalam pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat luas.
Hal itu disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal sebagai keynote speaker webinar nasional Ikatan Alumni Universitas Mataram (IKA Unram) wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), Minggu (25/05/25).
Bagaimana caranya? “Saat ini, 80 persen kredit Bank NTB Syariah masih terserap di PNS, dan hanya 20 persen untuk pemberdayaan masyarakat. Kami akan berupaya agar porsi kredit UMKM semakin meningkat,” ujar Lalu Iqbal.
Oleh karena itu, lanjut Gubernur Iqbal, pilihannya hanya satu: memperbaiki kondisi sekarang tanpa menoleh ke belakang. Walau memang ini pilihan yang tidak mudah. Karena bagaimana pun ini adalah langkah strategis untuk mengembalikan kepercayaan pemegang saham, nasabah dan masyarakat.
“Saya mohon doa dan dukungan agar dengan potensi Bank NTB Syariah akan benar-benar menjadi kebanggaan seluruh warga NTB secara substantif,” tutup Lalu Iqbal, mantan Dubes RI untuk Turki ini.
Webinar tersebut bertajuk “Membangun Masa Depan Perbankan Syariah: Pelajaran dari Dinamika Bank NTB Syariah”.
Ada pun pemateri yang hadir adalah para alumni Universitas Mataram (Unram) yang antara lain menjadi tokoh, akademisi dan praktisi, yaitu Prof. Dr. H. Zainal Asikin (Guru Besar Hukum Perbankan Unram), M. Chairul Imran, SE (Pengamat Ekonomi), Prof. Dr. Mansur Afifi (Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram), dan Nurdin Ranggabarani, SH. MH (Tokoh Publik NTB).
Dalam sambutannya, Ketua IKA Unram Jabodetabek Willgo Zainar mengatakan bahwa webinar ini merupakan wujud kepedulian IKA Unram Jabodetabek terhadap pembangunan NTB secara umum, dan khususnya melihat potensi Bank NTB Syariah sebagai entitas bisnis milik daerah.
“Kami merasa terpanggil untuk berkontribusi memajukan Bank NTB Syariah, terutama dengan melihat berbagai persoalan yang sempat menimpa bank ini, mulai dari tata kelola, gangguan informasi technology (IT) hingga net performance loan (NPL) yang cukup signifikan,” ujar Willgo.
Prof. Zainal Asikin menyoroti soal tata kelola yang tidak memenuhi prinsip good corporate governance (GCG). Ada lima kriterianya, yaitu tidak transparan, akuntabilitas, tanggung jawab, mandiri dan kewajaran.
Sebagai anggota Panitia Seleksi (Pansel) calon Komisaris dan Direksi Bank NTB Syariah, Prof. Asikin menyodorkan cara menyelamatkan Bank NTB Syariah dengan melakukan perombakan pengurus secara profesional. Sehingga pengurus tidak merasa underbow dari Gubernur dan Partai Politik.
Di sisi lain, menyelesaikan secara hukum atas semua kerugian bank yang diakibatkan oleh kelalaian para pengurus.
“Saya mengapresiasi langkah Gubernur yang melakukan perombakan kepengurusan, dengan harapan pengurus terpilih independen dan bebas intervensi,” terang Prof. Asikin.
Terkait hal ini, M. Chairul Imran menyambut baik. Dia menyarankan, “Bila perlu dibuatkan pakta integritas bagi pengurus baru, disaksikan gubernur dan pemangku kepentingan termasuk media,”.
Imran pun salut dengan keberanian Gubernur merombak pengurus dan berharap pengurus baru lebih profesional, akuntabel, dan transparan dalam laporan keuangan.
Oleh karena itu, Imran menyebut dua hal penting yang harus segera dilaksanakan Bank NTB Syariah.
*Pertama* ,reformasi manajemen.
Merupakan suatu proses perubahan atau pembaruan pada regulasi, sistem, struktur, dan proses manajemen Perusahaan, yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan produktifitassecara keseluruhan, agar menghasilkan kinerja Perusahaan yang optimal dan relevan dengan kondisi bisnis perbankan terkini.
Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
Melakukan reorganisasi manajemen
Tujuannya, mengganti seluruh pengurus perusahaan baik komisaris maupun direksi, karena manajemen bertanggungjawab penuh terhadap kinerja Perusahaan.
2. Melakukan rekrutment pengurus baru Perusahaan (Komisaris dan Direksi), melalui seleksi yang ketat dan terbuka, dengan melibatkan pihak yang independent dan kredibel
Tujuannya, agar perseroan mendapat pengurus yang benar-benar memenuhi syarat professional berpengalaman, serta memiliki kapabilitas, kredibilitas dan integritas yang tinggi.
3. Menunjuk konsultan manajemen yang kredibel, untuk melakukan review dan revisi terhadap seluruh regulasi internal yang ada
Tujuannya, untuk memperkuat dan memperbarui regulasi internal Perseroan (SOP, Peraturan Perusahaan, SK Direksi, Job Description dan struktur organisasi), agar dapat dijadikan pedoman operasional yang benar, serta sesuai dengan ketentuan otoritas sektor keuangan dan kaidah-kaidah perbankan terkini yang berlaku umum.
4. Memperkuat Tupoksi Dewan Komisaris
Tujuannya, untuk melakukan pengawasan yang ketat, melekat dan berkelanjutan, terhadap seluruh corporate action yang bersifat fundamental terutama pengawasan terhadap kredit yang diajukan, dalam rangka meminimalkan potensi resiko terjadinya kredit macet
5. Meningkatkan investasi pada sistem Teknologi Informasi (IT) Perseroan, dalam rangka upgrade sistem IT Perseroan
Tujuannya, untuk memperkuat dan meningkatkan keamanan sistem IT perusahaan dari kejahatan cyber, serta untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada nasabah.
6. Meningkatkan modal disetor Perseroan melalui GO PUBLIK di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Tujuannya, untuk mendapatkan tambahan modal melalui penjualan sebagian saham Perusahaan kepada publik, dalam rangka mempercepat proses tumbuh dan berkembangnya perseroan.
Fund Raising, membuka akses Perusahaan terhadap sarana pendanaan jangka Panjang.
Competitive Advantage, memberikan keunggulan kompetitif untuk pengembangan usaha.
Company Image, meningkatkan citra Perusahaan.
Company Values, meningkatkan nilai-nilai Perusahaan.
Bussines Sustainability, kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha.
Tax Insentif, mendapatkan insentif pajak
*Kedua* , legal action. Merupakan tindakan hukum yang ditempuh oleh Perusahaan dengan melibatkan aparat penegak hukum (APH), dalam rangka mengembalikan kerugian materiil dan imateriil.
Di sini, Pemegang Saham Pengendali (PSP) meminta pihak manajemen untuk :
Melakukan audit investigatifterhadap keuangan perusahaan, dengan menunjuk auditor negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga audit kredibel lainnya.
Tujuannya untuk mengungkap adanya dugaan indikasi kecurangan, penyimpangan dan pelanggaran hukum, yang menyebabkan terjadinya kerugian Perseroan, serta untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab. Ini dilakukan sebagai dasar untuk melakukan tindakan hukum selanjutnya.
2. Melakukan legal action (tindakan hukum) dengan melibatkan aparat penegak hukum (APH), terhadap seluruh pihak yang telah merugikan Perusahaan.
Tujuannya untuk mengembalikan kerugian materiil maupun imateriil Perusahaan, baik yang disebabkan karena terjadinya mal fungsi IT, maupun yang disebabkan karena terjadinya kredit macet yang terindikasi pidana.
*Kinerja Sedang-Sedang Saja*
Prof. Mansur Afifi menampilkan kinerja singkat Bank NTB Syariah tahun 2024 dari sisi Aktiva Pasiva sebagai berikut:
Modal inti meningkat 19,47% menjadi Rp 1.977 miliar
Ekuitas meningkat 20,24% menjadi Rp 2.038 miliar
Laba bersih meningkat 1,83% menjadi Rp 216 miliar
Aset meningkat 12,96% menjadi Rp 16.120 miliar
Pembiayaan meningkat 12,14% menjadi 11.296 miliar
Dana pihak ketiga meningkat 17,27% menjadi 12.520 miliar
Sedangkan dari sisi Rasio Keuangan adalah:
NPF Gross meningkat 1,06% dari 0,90% di tahun 2023
ROA menurun 1,85% dari 2,07% di tahun 2023
ROE menurun 12,58% dari 13,58% di tahun 2023
CAR meningkat 25,14% dari 24,47% di tahun 2023
FDR meningkat 90,22% dari 94,35% di tahun 2023
BOPO meningkat 80,57% dari 80,09% di tahun 2023
“Kinerja Bank NTB Syariah tidaklah buruk atau tidaklah luar biasa. Sedang-sedang saja atau dengan sebutan medioker. Bahkan memiliki catatan lebih baik dari beberapa bank daerah lain, seperti Bank NTT,” ujar Prof. Mansur.
Beberapa inisiatif strategis yang dicatat Prof. Mansur adalah:
Ekspansi dan layanan
– Memperluas produk syariah inovatif. Meningkatkan kualitas pelayanan nasabah – Digitalisasi
– Mengembangkan teknologi perbankan digital untuk meningkatkan fee-based income 9 0- Manajemen risiko
– Penguatan manajemen risiko untuk kepatuhan dan keamanan Literasi keuangan
– Program literasi keuangan syariah. Meningkatkan pemahaman masyarakat
Sementara di bagian akhir, ada tiga simpulan sebagai high light dan tindak lanjut. *Pertama,* Bank NTB Syariah menunjukkan kinerja positif dengan rasio keuangan sehat. *Kedua*, terdapat potensi pertumbuhan signifikan di pasar perbankan syariah. *Ketiga* , terus tingkatkan digitalisasi dan inovasi produk dan perluas jangkauan pasar.
Sebagai pemateri terakhir, tokoh publik Nurdin Ranggabarani berharap Bank Syariah NTB mampu mewujudkan cita-cita Gubernur untuk memeberikan kebermanfaatan nyata bagi masyarakat, terutama melalui peningkatan pembiayaan UMKM.
“Untuk apa Bank NTB Syariah dikatakan sehat, jika tidak bermanfaat bagi masyarakat banyak,” terang Nurdin.
Sebaiknya visi dan misi Bank NTB Syariah, lanjut Nurdin, adalah berfokus pada pemberdayaan masyarakatdan pengentasan kemiskinan.
Political will dari Gubernur sudah jelas dan clear. Tinggal selanjutnya adalah bagaimana implementasinya dalam pemilihan manajeman baru (komisaris dan direksi), yang berintegritas, unggul dan berdampak.
Dengan catatan bahwa kriteria-kriteria atau komponen kinerja pun menjadi tolok ukur utama. Sehingga intervensi bisa hilang dan independensi yang mengemuka.
#Akuair-Ampenan, 27-05-2025
Pelita Air Jadi Solusi Liburan ke Lombok
Pelita Air tang akan membuka rute ke Lombok memiliki total 14 unit pesawat dengan type Narrow Body (pesawat komersial dengan lorong tunggal) yaitu Airbus A320
MATARAM.LombokJournal.com ~ Kabar baik untuk anda yang ingin menjelajahi keindahan Pulau Lombok. Pelita Air akan membuka rute baru Jakarta-Lombok pukul 06.20 wib dan Lombok-Jakarta 16.25 wita sebagai rute ke-14.
Rute baru ini siap mengajak anda menjelajahi keindahan Pulau Lombok dengan segala pesonanya yang dijamin membuat anda jatuh hati, mulai dari pantainya yang indah, budayanya hingga kulinernya yang bikin ketagihan.
Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal, menerima audiensi Komisaris Utama Pelita Air Suprasetyo, di ruang tamu Pendopo Gubernur, Senin (26/05/2025). Pertemuan ini bertujuan untuk menjajaki berbagai peluang kerja sama yang dapat memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi daerah dan kunjungan wisatawan ke Pulau Lombok.
“Pesawat sederhana tapi berkelas dan ramah lingkungan yang menjadikan Pelita Air pilihan utama bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan pulau Lombok, terbukti bahwa pesawat kedatangan yang digunakan para Duta Besar pada kegiatan IGS di NTB kemarin”, kata miq Iqbal.
Pelita Air saat ini memiliki total 14 unit pesawat dengan type Narrow Body (pesawat komersial dengan lorong tunggal) yaitu Airbus A320 yang terparkir di Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta dan yang menginap diluar Jakarta terdapat di Surabaya dan Balikpapan.
Saat ini Pelita Air memiliki 2 pesawat yang menawarkan layanan medium economy yang menyediakan berbagai fasilitasdan kenyamanan bagi penumpang termasuk makanan ringan dan minuman gratis, bagasi gratis hingga 20 kg, in-flight entertainment, pilihan kursi, dan check-in prioritas.
Pelita Air juga fokus pada rute baru di wilayah timur Indonesia yang mungkin tidak dilayani oleh maskapai lain.
“Kami memiliki peswat yang bersih dan terutama enginenya (mesin), pada saat take off itu noisenya (kebisingan) rendah, itu seperti pesawat yang dirawat di Amerika”, pungkas Suprasetyo kepada Miq Iqbal.
Kehadiran Pelita Air ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan di Provinsi NTB dan mendukung pengembangan KEK Mandalika ke depannya.
“NTB ini memiliki Sirkuit Mandalika, sehingga konektivitas penerbangan itu penting untuk mendukung pengembangan kawasan dan Lombok harus menjadi destinasi segala kemudahan bagi wisatawan,” pungkas miq Iqbal. ***
Bank NTB Syariah Harus Jadi Kebanggaan Masyarakat
Guibernur NTB mengatakan, bangga terhadap Bank NTB Syariah yang SDM-nya bisa diandalkan secara teknis maupun secara integritas
MATARAM.LombokJournal.com ~ Bank NTB Syariah diharapkan di masa depan dapat menjadi satu-satunya holding company milik Pemprov NTB di bidang keuangan.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang memproses pengalihan BPR NTB menuju skema syariah, agar nantinya bisa diintegrasikan secara vertikal dengan Bank NTB.
Gubernur NTB, Dr. L. Muhamad Iqbal menyampaikan itu saat membuka Webinar IKA Universitas Mataram di Wilayah Jabodetabek bertema “Membangun Masa Depan Perbankan Syariah: Pelajaran dari Dinamika Bank NTB ”, Minggu (25/05/25).
Ke depan Bank NTB diharapkan dapat semakin dibanggakan masyarakat NTB dalam berbagai aspek.
“Kita bangga dalam arti yang sesungguhnya. Bangga bahwa Bank NTB menjadi bank yang asetnya besar, memiliki portofolio besar, yang SDM-nya bisa diandalkan secara teknis maupun secara integritas. Yang paling penting juga bangga dari performance dan bisa mencetak laba yang besar untuk pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemilik saham, dan juga masyarakat,” ujar gubernur.
Gubernur juga menekankan bahwa perbankan syariah memiliki potensi luar biasa, terutama di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global yang turut memengaruhi situasi nasional.
Menurutnya, justru perbankan syariah memiliki potensi karena yang diberikan oleh perbankan syariah kepada pengusaha adalah kepastian.
“Kepastian bagi hasil, kepastian tidak ada bunga. Saya banyak bertemu dengan teman-teman yang bahkan nonmuslim. Pengusaha nonmuslim sudah mulai masuk ke perbankan syariah. Pertimbangan utamanya adalah kepastian,” jelasnya.
Meskipun Bank NTB sempat menghadapi berbagai dinamika belakangan ini, gubernur menyampaikan bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk melangkah maju dan melakukan perbaikan-perbaikan.
Agar kehadiran Bank NTB benar-benar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Khususnya dalam hal pemberdayaan usaha masyarakat. ***
Ketenagakerjaan Jadi Prioritas Urusan Kepemimpinan Iqbal–Dinda
Program ketenagakerjaan dengan magang ke Jepang, bertujuan memberikan pengalaman kerja, peningkatan keterampilan, kedisiplinan, dan wawasan budaya bagi para peserta.
MATARAM.LombokJournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa isu ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritasutama dalam masa kepemimpinan Iqbal–Dinda selama lima tahun ke depan
Gubernur Lalu Muhammad Iqbal
Hal mengenai isu ketenagakerjaan itu disampaikan Gubernur Iqbal saat membuka rekrutmen pemagangan ke Jepang dan pelepasan peserta magang ke Jepang tahun 2025, berlangsung di Wisma Tambora BPSDM NTB, Senin (19/05/25).
Program magang ke Jepang ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Provinsi NTB dengan berbagai lembaga pelatihan kerja dan mitra luar negeri.
Hal itu merupakan upaya konkret untuk memperluas akses kerja bagi generasi muda NTB di pasar kerja internasional.
“Urusan naker salah satu prioritas ke pimpinan Iqbal Dinda dalam 5 tahun kedepan” kata Gubernur Iqbal.
Program ketenagakerjaan ini tidak hanya bertujuan memberikan pengalaman kerja, tetapi juga menjadi sarana peningkatan keterampilan, kedisiplinan, dan wawasan budaya bagi para peserta.
Selain itu, program magang ke Jepang juga diharapkan dapat menjadi pengungkit ekonomi keluarga dan daerah melalui remitansi dan transfer pengetahuan.
Gubernur juga memberikan pesan khusus kepada para peserta agar menjadi duta terbaik NTB di negeri sakura.
“Jaga nama baik daerah, kalian adalah duta besar Indonesia khususnya NTB, tunjukkan semangat kerja, kedisiplinan yang tinggi dan kembali ke tanah air sebagai insan unggul yang mampu membawa perubahan,” ujar Miq Iqbal penuh semangat.
Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP.,M.Si melaporkan bahwa kegiatan ini salah satu cara dalam mengentaskan kemiskinan.
Baiq Nelly dalam kesempatan itu juga menyampaikan bahwa peserta rekrut tahun 2024 yang telah lulus Menyelesaikan Pelatihan Daerah (Pelatda) Tahap I di UPTD BLKDLN Provinsi
NTB selama 72 hari berjumlah 62 orang dari 192 orang (32,3 %) yang mengikuti seleksi, dengan Rincian mengikuti seleksi.
Kota Mataram 8 orang, Lombok Barat 4 orang, Lombok Tengah 15 orang, Lombok Timur 25 orang, Sumbawa Barat 1 orang, Sumbawa 8 orang, dan Dompu 1 orang.
“Peserta yang dilepas kali ini telah melalui seleksi ketat dan pelatihan intensif. Ke depan, program serupa akan terus ditingkatkan sejalan dengan visi NTB sebagai provinsi yang Makmur Mendunia”. tutupnya.
Dengan langkah strategis ini, Pemerintah Provinsi NTB menunjukkan komitmen nyata dalam memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas ketenagakerjaan lokal agar mampu bersaing di kancah global.pnd/opk
Digitalisasi Pembayaran di NTB Meningkat Signifikan
Upaya digitalisasi khususnya dalam meningkatkan pembayaran atau transaksi digital di masyarakat, masih ada tantangan yang dihadapi
“Di NTB kita terus mendorong agar semua kabupaten dan kota mengintegrasikan pembayaran digital. Dengan meningkatkan literasi digital di kalangan ASN dan memperluas pemanfaatan QRIS,” tutur Wagub NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri.
Umi Dinda sapaan Wagub NTB mengungkapkan itu saat menghadiri rapat High Level Meeting (HLM) dan asistensi championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Kamis (15/05/25)
Dalam
Upaya digitalisasi khususnya dalam meningkatkan pembayaran atau transaksi digital, di masyarakat, masih ada tantangan yang dihadapi.
Tantangan tersebut dijelaskan Umi Dinda di antaranya, kesenjangan infrastruktur digital di daerah 3 T dan rendahnya kepercayaan publik terhadap tranksaksi non tunai.
Karena itu, peningkatan literasi digital harus terus dilakukan di kalangan masyarakat, terutama sosialisasi yang masifterkait penggunaan tranksaksi elektronik di kalangan masyarakat, khususnya yang berada di daerah 3 T.
Umi Dinda juga mengapresiasi berbagai ikhtiar Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB atas ikhtiar yang terus konsisten turun ke Kabupaten dan Kota dalam meningkatkan tranksaksi digital di Provinsi NTB.
Kepala Kantor Perwakilan BI NTB, Berry Arifsyah Harahap, dalam kesempatan tersebut menyatakan, digitalisasi pembayaran di Provinsi NTB menunjukan perkembangan yang cukup signifikan.
Hal ini tercermin dari jumlah akun uang elektronik yang terus tumbuh meningkat di tengah pertumbuhan jumlah kartu debit/kredit yang cendrung stagnan dan bahkan lebih rendah.
Secara tidak langsung kondisi ini juga mencerminkan adanya shifting preferensi terhadap penggunaan mobile payment yang lebih tinggi.
Sejalan dengan itu, QRIS sebagai game charger pembayaran digital juga berkembang cukup signifikan di NTB. Hingga triwulan 1 2025, volume tranksaksi Qris meningkat signifikan dan tumbuh hingga 292 Persen (yoy). Hal ini didukung dengan pengguna QRIS dan merchant yang masih menunjukan tren peningkatan sejak diluncurkan tahun 2020.
Adapun jumlah pengguna dan merchant QRIS di Provinsi NTB masing-masing sebesar 485 ribu pengguna dan 363 ribu merchant.nov/her
Pengangguran Terbuka di Nusa Tenggara Barat
Dibandingkan Februari 2024, jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk bekerja, dan pengangguran masing-masing bertambah
Catatab : Agus K Saputra
LombokJournal.com ~ Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan; mempersiapkan usaha baru; sudah diterima bekerja/sudah siap berusaha tetapi belum mulai bekerja/berusaha; atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa).
Demikian definisi pengangguran sebagaimana tertera dalam Berita Resmi Statistik yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (05/05) lalu.
Untuk mengukur tenaga yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja, digunakanlah indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
Dengan formula sebagai berikut:
TPT = (Jumlah Pengganggur / Jumlah Angkatan Kerja) x 100
Dimana:
Jumlah Penganggur adalah jumlah orang yang tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan
Jumlah Angkatan Kerja adalah jumlah orang yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan (penganggur)
Formula tersebut memberikan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, sehingga dapat menggambarkan tingkat pengangguran di suatu wilayah atau negara.
Jika dari hasil perhitungkan itu menghasilkan angka 10 persen.
Ini berarti TPT di wilayah atau negara tersebut adalah 10 persen, yang berarti 10 persen dari angkatan kerja tidak berkerja dan sedang mencari pekerjaan.
Dengan kata lain dari 100 orang angkatan kerja, maka terdapat 10 orang penganggur.
Komposisi angkatan kerja pada Februari 2025 terdiri dari 3,09 juta penduduk bekerja dan 102,63 ribu orang pengangguran.
Apabila dibandingkan Februari 2024, jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk bekerja, dan pengangguran masing-masing bertambah sebanyak 160,28 ribu orang, 157,80 ribu orang, dan 2,48 ribu orang.
Dengan demikian, TPT di NTB hasil Sakernas Februari 2025 sebesar 3,22 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3 orang penganggur. Selama tiga tahun terakhir, TPT menunjukkan tren menurun hingga Februari 2025. Pada Februari 2025, TPT mengalami penurunan sebesar 0,08 persen poin dibandingkan dengan Februari 2024.
Berikut beberapa data tentang TPT di NTB:
Agustus 2024: TPT sebesar 2,73 persen, turun 0,07 persen dibandingkan dengan Agustus 2023. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2024 sebanyak 3,19 juta orang, naik 216,34 ribu orang dibandingkan Agustus 2023.
Februari 2024: TPT sebesar 3,30 persen, turun 0,42 persen dibandingkan dengan Februari 2023. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2024 sebanyak 3,03 juta orang, mengalami peningkatan sebanyak 163,34 ribu orang dibandingkan Februari 2023.
Agustus 2022: TPT sebesar 2,89 persen, turun dibandingkan dengan Agustus 2021 yang sebesar 3,01 persen.
Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2022 sebanyak 2,93 juta orang, meningkat dibandingkan Agustus 2021.
Februari 2021: TPT sebesar 3,97 persen, dengan jumlah pengangguran yang signifikan di NTB.
Pada Februari 2025, TPT laki-laki sebesar 3,37 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 3,02 persen. Dibandingkan Februari 2024, TPT laki-laki menurun sebesar 0,46 poin sedangkan TPT perempuan meningkat sebesar 0,41 persen poin.
Dibandingkan Februari 2023, TPT laki-laki menurun sebesar 1,09 persen poin dan TPT perempuan meningkat sebesar 0,29 persen poin.
Menurut klasifikasi desa, pada Februari 2025, maka TPT perkotaan sebesar 4,10 persen, lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan (2,21 persen). Dibandingkan Februari 2024, TPT perkotaan turun sebesar 0,47 persen poin sedangkan TPT perdesaan naik sebesar 0,27 persen poin.
Sementara, jika dibandingkan Februari 2023, TPT perkotaan dan perdesaan turun sebesar 0,61 persen poin untuk masing-masing klasifikasi desa tersebut.
Dilihat dari tingkat pendidikan, pada Februaru 2025, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuaruan merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 7,88 persen.
Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 1,59 persen.
Dibandingkan Februari 2024, hampir semua kategori pendidikan mengalami penurunan TPT kecuali untuk tamatan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan, yaitu naik masing-masing sebesar 2,63 persen poin dan 2,65 persen poin.
Begitu juga jika dibandingkan dengan Februari 2023 yang mengalami peningkatan TPT adalah tamatan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan yang naik masing-masing sebesar 0,25 persen poin dan 2,95 persen poin.
Dengan mengetahui TPT, kita dapat memahami beberapa hal tentang kondisi ekonomi dan pasar tenaga kerja, seperti:
Kondisi Ekonomi: TPT dapat menggambarkan kondisi ekonomi suatu wilayah atau negara. Semakin rendah TPT, semakin baik kondisi ekonomi.
Ketersediaan Lapangan Kerja: TPT dapat menunjukkan ketersediaan lapangan kerja di suatu wilayah atau negara. Semakin rendah TPT, semakin banyak lapangan kerja yang tersedia.
Kualitas Tenaga Kerja: TPT dapat menunjukkan kualitas tenaga kerja di suatu wilayah atau negara. Semakin rendah TPT, semakin berkualitas tenaga kerja.
Prioritas Kebijakan: TPT dapat membantu pemerintah menentukan prioritas kebijakan dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.
Perencanaan Pembangunan: TPT dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan ekonomi dan sosial.
Evaluasi Kebijakan: TPT dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.
Pengambilan Keputusan Investasi: TPT dapat menjadi pertimbangan bagi investor dalam membuat keputusan investasi.
Setidaknya TPT dapat membantu kita memahami kondisi ekonomi dan pasar tenaga kerja, serta membuat keputusan yang tepat dalam perencanaan pembangunan dan investasi.
#Akuair-Ampenan, 13-05-2025
Swasembada Pangan, Pentingnya Perluasan Lahan dan Sumber Air
Gerak cepat menuju swasembada pangan, Pemprov NTB dorong percepatan penanganan masalah sumber titik air
MATARAM.LombokJournal.com ~Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menerima kunjungan dari Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan di Kementerian Pertanian (Kementan) Brigjen Andi Herindra Rahmawan terkait mewujudkan swasembada pangan di NTB, Selasa (06/05/25).
Pertemuan ini merupakan asistensi program Presiden Prabowo dalam waktu yang sesingkatnya dapat mewujudkan swasembada pangan dan juga permasalahan titik sumber air yang menjadi hambatan swasembada pangan di 6 Kabupaten di wilayah Provinsi NTB.
Ketersediaan air yang stabil jadi kunci untuk mencapai swasembada pangan. Gubernur Iqbal mendukung perluasan serta penguatan lahan pertanian dan sumber daya air. Hal itu penting untuk memperkuat ketahanan pangan Nasional.
Sesuai program prioritas swasembada pangan yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan menargetkan dapat mencetak lahan sawah baru sebanyak 3 juta ha per tahun.
“Saya akan berkomunikasi dengan para Bupati dan Walikota segera, sehingga mereka tahu apa yang diinstruksikan kepada Kepala Dinasnya yaitu permasalahan titik air. Sehingga program swasembada pangan di NTB ini dapat berjalan lancar,” tutur Miq Iqbal.
Gubernur NTB miq Iqbal segera akan mempertemukan instansi-instansi terkait. Antara lain Balai Wilayah Sungai (BWS) NTB, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTB, Dinas Pertanian NTB dan akademisi Universitas Mataram (Unram) selaku peneliti.
Pertemuan itu untuk mencarikan titik air yang tepat di 6 Kabupaten tersebut, agar dapar segera dieksekusi.
Selanjutnya, Strategi Kementan yaitu mempertahankan lahan swasembada pangan yang ada dan juga melakukan ekspansi, seperti melakukan optimasi lahan termasuk juga salah satunya melakukan cetak sawah.
Khusus di Provinsi NTB, dukungan Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung swasembada pangan yaitu membuat kegiatan optimasi lahan.
Andi Herindra Rahmawan mengungkapkan bahwa dengan membenahi irigasi, tanggul, termasuk pintu-pintu air dapat mewujudkannya.
“NTB memiliki luas lahan seluas 10.574 hektare terbagi di 6 Kabupaten, harapannya dengan kegiatan ini memberikan kenaikan dalam IP dan produksi padi dapat bertambah. Kerjasama antara BWS NTB, PUPR NTB dan Dinas Pertanian NTB diperlukan, sehingga kegiatan tersebut inline,” ucap Andi dalam pertemuan tersebut.
Kegiatan ini sudah berjalan dan kunjungan ini hanya meminta dukungan Gubernur agar Dinas terkait dapat bekerja sama sehingga permasalahan sumber air di lapangan dapat segera teratasi.
Disebutkan juga pada tahun ini data serapan produksi beras Nasionalpada bulan Mei 2025 sebanyak 1,87 juta ton, bahkan cadangan beras Nasional pada saat ini mencapai 3,5 juta ton per tanggal 4 Mei 2025.
Terobosan melalui program Perluasan Areal Tanam (PAT) dengan pompanisasi, optimalisasi lahan rawa dan cetak sawah telah berhasil meningkatkan produksi beras Nasional. ***
Perusahaan Korsel Kembangkan Kebun Kopi dan Bangun Akademi
Tiap tahun perusahaan Korsel (Korea Selatan) mengimpor 2.000 ton kopi dan Indonesia menyumbang sekitar 5 persen dari kopi tersebut.
MATARAM.LombokJournal.com ~ Perusahaan Korsel, PT. Cafe Moly International yang berpusat di Pohang Gyeongbuk, Korsel, sejak tahun 2023 memiliki 2 project di Provinsi Nusa Tenggata Barat (NTB).
Perusahaan Korsel itu membangun perkebunan kopi robusta di pulau Lombok. Selain itu juga mendirikan akademi kopi internasional Global Advance Academy Program (GACP) di NTB.
Setelah bertemu dengan Ho Sang Lee, Vice President Asosiasi Kopi (Korea Coffee Association) yang terkemuka di Korea ini, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, berharap menjadi sebuah peluang besar bagi Provinsi NTB.
Khususnya dalam mengembangkan sumber daya masyarakat terkait kopi, baik komoditinya, budidayanya bahkan hingga proses produksinya.
“Semoga dengan adanya project ini diharapkan mampu memberikan peningkatan sumber daya manusia di NTB agar dapat berdaya saing di kanca Nasional maupun Internasional,” ungkap Miq Iqbal, Selasa (06/05/25)..
Menurut Miq Iqbal, adanya Sekolah Kopi Internasional GACP ini, dapat meningkatkan pengetahuan warga NTB tentang seluk beluk kopi mulai dari budidayanya, proses produksinya dan potensi bisnisnya.
Sebagai salah satu negara konsumen kopi terbesar di dunia, Korea mengimpor 2.000 ton kopi setiap tahunnya dan Indonesia menyumbang sekitar 5 persen dari kopi tersebut.
“Banyak barista Korea yang menyukai kopi Indonesia yang dikenal dengan cita rasa kopi yang memiliki ciri khas. Kami sangat berharap pertukaran antara produksi kopi di Lombok dapat menjadi hal yang istimewa bagi kita bersama,” tutur Lee.
Saat ini perusahaan Korsel PT. Cafe Moly International memiliki kebun kopi di beberapa tempat yang berada di Lombok yaitu di Mareje Lombok Barat 4 hektare, Rempek Lombok Utara 4 hektare
Dan saat ini sedang mengurus perizinan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) lahan hutan milik Kementerian Kehutanan di Sembalun Lombok Timur seluas 470 hektare.
Targetnya, tahun ini kebun kopi ini sudah dapat dikerjakan dan rencananya kawasan kebun kopi ini akan dijadikan sentral penghasil kopi.
Sembalun, dengan kondisi geografis dan iklimnya yang dingin, memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan kopi Robusta di Pulau Lombok. ***
Nilai Tukar Petani NTB Tahun 2025
Penurunan nilai tukar petani bulan April 2025 dipengaruhi oleh turunnya NTP pada Subsektor Tanaman Pangan sebesar 2,30 persen
Catatan Agus K Saputra
LombokJournal.com ~ Ada tiga simpulan dapat dipetik dari apa yang disampaikan Biro Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Jum’at (02/05/25) lalu, terkait Nilai Tukar Petani (NTP) bulan April 2025, yang di unggah di lamannya.
Pertama, NTP tercatat sebesar 124,87 atau turun 0,10 persen dari bulan Maret 2025. Kedua , terjadi kenaikan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) sebesar 0,47 persen. Ketiga , Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) tercatat sebesar 128,68 atau naik 0,17 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya.
Dalam laporan tersebut dinyatakan, NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani.
Hal ini sangat penting, karena NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar ( terms of trade ) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.
Berikut beberapa catatan dari Berita Resmi Statistik No. 27/05/52/Th. XVII,I tersebut:
Nilai Tukar Petani (NTP)
Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan pada 8 kabupaten di Provinsi NTB, NTP turun 0,10 persen dibandingankan Maret 2025, yaitu dari 124,99 menjadi 124,87. Penurunan ini dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 0,23 persen, lebih rendah dari Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,33 persen.
Penurunan NTP bulan April 2025 dipengaruhi oleh turunnya NTP pada Subsektor Tanaman Pangan sebesar 2,30 persen, Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,67 persen, dan Subsektor Peternakan sebesar 0,43 persen.
Sementara Subsektor Hortikultura dan Subsektor Perikanan mengalami peningkatan NTP masing-masing sebesar 7,02persen dan 0,77 persen.
Pada bulan April 2025, kemampuan daya beli petani pada semua subsektor berada di atas 100 (cukup baik). Di mana Subsektor Tanaman Pangan sebesar 114,71, Subsektor Hortikultura sebesar 107,59, Subsektor Peternakan sebesar 107,92 dan Subsektor Perikanan sebesar 105,77.
Indeks Harga yang Diterima Petani (It)
It menunjukkan fluktuasi harga komoditas pertanian yang dihasilkan petani. Pada April 2025, It mengalami kenaikan sebesar 0,23% dibanding It bulan sebelumnya, yaitu dari 153,18 menjadi 153,16.
Kenaikan It ini disebabkan oleh naiknya It pada 2 (dua) subsektor pertanian, yaitu Subsektor Holtikultura sebesar 7,57 persen dan Subsektor Perikanan sebesar 0,72 persen. Sementara subsektor lainnya mengalami penurunan, yaitu It Subsektor Tanaman Pangan sebesar 1,92 persen, Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,41persen, dan Subsektor Peternakan sebesar 0,29 persen.
Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)
Melalui Ib dapat dilihat fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat perdesaan, khususnya petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat perdesaan, serta fluktuasi harga barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian.
Pada April 2025, Ib naik sebesar 0,33 persen dari 122,26 menjadi 122,66.
Hal ini disebabkan kenaikan Ib di 4 (empat) subsektor pertanian. Yakni, Subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,39 persen, Subsektor Holtikultura sebesar 0,51%, Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,27 persen, Subsektor Peternakan sebesar 0,14 persen. Sementara Subsektor Perikanan mengalami penurunan Ib sebesar 0,05 persen.
Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT)
Konsumsi Rumah Tangga Petani merupakan salah satu kompoenan Nilai yang Dibayar oleh Petani. Pada April 2025 terjadi kenaikan IKRT sebesar 0,47 persen.
Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan indeks pada kelompok pengeluaran Makanan, Minuman dan tembakau (0,33 persen), kelompok Pakaian dan Alas Kaki (0,18 persen), kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga (4,73 persen), kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga (015 persen), kelompok Kesehatan (0,02 persen), kelompok Rekseasi, Olahraga dan Budaya (0,22 persen), kelompok Penyediaan Makanan dan Minumuan/Restoran (0,01 persen), serta kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (1,49 persen).
Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)
NTUP merupakan perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM).
Pada April 2025, NTUP mengalami kenaikan sebesar 0,17 persen dari 128,46 menjadi 128,68. Hal ini terjadi karena naiknya indeks yang diterima petani (It) sebesar 0,23 persen, lebih tinggu dari kenaikan Indeks BPPBM sebesar 0,06 persen.
Subsektor yang mengalami kenaikan NTUP yaitu Subsektor Holtikultura sebesar 6,69 persen dan Subsektor Perikanan sebesar 1,18 persen. Sementara subsektor lainnya mengalami penurunan NTUP, yakni Subsektor Tanaman Pangan sebesar 1,97 persen, Subsektor Tanaman Perkebunan Tanaman Pangan sebesar 0,43 persen, dan Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,43 persen, dan Subsektor Peternakan sebesar 0,08 persen.
Penutup
Sebagaimana telah diuraikan, Nilai Tukar Petani adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan petani dalam membeli barang dan jasa dengan pendapatan yang diperoleh dari hasil pertanian.
Beberapa faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar Petani, yaitu harga jual produk pertanian, harga beli barang dan jasa, biaya produksi, dan kebijakan pemerintah.
Nilai Tukar Petani dihitung dengan membandingkan harga jual produk pertanian dengan harga beli barang dan jasa yang dibutuhkan oleh petani. Semakin tinggi NTP, semakin baik kemampuan petani dalam membeli barang dan jasa.
Nilai Tukar Petani yang rendah dapat menyebabkan petani mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat mempengaruhi kesejahteraan dan produktivitas petani.
Dengan demikian, peran pemerintah dapat mempengaruhi NTP melalui kebijakan harga, subsidi, dan dukungan lainnya. Setidaknya, kebijakan yang tepat dapat membantu meningkatkan NTP dan kesejahteraan petani.
Di sisa lain, Nilai Tukar Petani merupakan indikator penting dalam pembangunan pertanian, karena dapat mengukur keberhasilan kebijakan pertanian dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.
