Swasembada Pangan, Pentingnya Perluasan Lahan dan Sumber Air
Gerak cepat menuju swasembada pangan, Pemprov NTB dorong percepatan penanganan masalah sumber titik air
MATARAM.LombokJournal.com ~Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menerima kunjungan dari Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan di Kementerian Pertanian (Kementan) Brigjen Andi Herindra Rahmawan terkait mewujudkan swasembada pangan di NTB, Selasa (06/05/25).
Pertemuan ini merupakan asistensi program Presiden Prabowo dalam waktu yang sesingkatnya dapat mewujudkan swasembada pangan dan juga permasalahan titik sumber air yang menjadi hambatan swasembada pangan di 6 Kabupaten di wilayah Provinsi NTB.
Ketersediaan air yang stabil jadi kunci untuk mencapai swasembada pangan. Gubernur Iqbal mendukung perluasan serta penguatan lahan pertanian dan sumber daya air. Hal itu penting untuk memperkuat ketahanan pangan Nasional.
Sesuai program prioritas swasembada pangan yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan menargetkan dapat mencetak lahan sawah baru sebanyak 3 juta ha per tahun.
“Saya akan berkomunikasi dengan para Bupati dan Walikota segera, sehingga mereka tahu apa yang diinstruksikan kepada Kepala Dinasnya yaitu permasalahan titik air. Sehingga program swasembada pangan di NTB ini dapat berjalan lancar,” tutur Miq Iqbal.
Gubernur NTB miq Iqbal segera akan mempertemukan instansi-instansi terkait. Antara lain Balai Wilayah Sungai (BWS) NTB, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTB, Dinas Pertanian NTB dan akademisi Universitas Mataram (Unram) selaku peneliti.
Pertemuan itu untuk mencarikan titik air yang tepat di 6 Kabupaten tersebut, agar dapar segera dieksekusi.
Selanjutnya, Strategi Kementan yaitu mempertahankan lahan swasembada pangan yang ada dan juga melakukan ekspansi, seperti melakukan optimasi lahan termasuk juga salah satunya melakukan cetak sawah.
Khusus di Provinsi NTB, dukungan Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung swasembada pangan yaitu membuat kegiatan optimasi lahan.
Andi Herindra Rahmawan mengungkapkan bahwa dengan membenahi irigasi, tanggul, termasuk pintu-pintu air dapat mewujudkannya.
“NTB memiliki luas lahan seluas 10.574 hektare terbagi di 6 Kabupaten, harapannya dengan kegiatan ini memberikan kenaikan dalam IP dan produksi padi dapat bertambah. Kerjasama antara BWS NTB, PUPR NTB dan Dinas Pertanian NTB diperlukan, sehingga kegiatan tersebut inline,” ucap Andi dalam pertemuan tersebut.
Kegiatan ini sudah berjalan dan kunjungan ini hanya meminta dukungan Gubernur agar Dinas terkait dapat bekerja sama sehingga permasalahan sumber air di lapangan dapat segera teratasi.
Disebutkan juga pada tahun ini data serapan produksi beras Nasionalpada bulan Mei 2025 sebanyak 1,87 juta ton, bahkan cadangan beras Nasional pada saat ini mencapai 3,5 juta ton per tanggal 4 Mei 2025.
Terobosan melalui program Perluasan Areal Tanam (PAT) dengan pompanisasi, optimalisasi lahan rawa dan cetak sawah telah berhasil meningkatkan produksi beras Nasional. ***
Perusahaan Korsel Kembangkan Kebun Kopi dan Bangun Akademi
Tiap tahun perusahaan Korsel (Korea Selatan) mengimpor 2.000 ton kopi dan Indonesia menyumbang sekitar 5 persen dari kopi tersebut.
MATARAM.LombokJournal.com ~ Perusahaan Korsel, PT. Cafe Moly International yang berpusat di Pohang Gyeongbuk, Korsel, sejak tahun 2023 memiliki 2 project di Provinsi Nusa Tenggata Barat (NTB).
Perusahaan Korsel itu membangun perkebunan kopi robusta di pulau Lombok. Selain itu juga mendirikan akademi kopi internasional Global Advance Academy Program (GACP) di NTB.
Setelah bertemu dengan Ho Sang Lee, Vice President Asosiasi Kopi (Korea Coffee Association) yang terkemuka di Korea ini, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, berharap menjadi sebuah peluang besar bagi Provinsi NTB.
Khususnya dalam mengembangkan sumber daya masyarakat terkait kopi, baik komoditinya, budidayanya bahkan hingga proses produksinya.
“Semoga dengan adanya project ini diharapkan mampu memberikan peningkatan sumber daya manusia di NTB agar dapat berdaya saing di kanca Nasional maupun Internasional,” ungkap Miq Iqbal, Selasa (06/05/25)..
Menurut Miq Iqbal, adanya Sekolah Kopi Internasional GACP ini, dapat meningkatkan pengetahuan warga NTB tentang seluk beluk kopi mulai dari budidayanya, proses produksinya dan potensi bisnisnya.
Sebagai salah satu negara konsumen kopi terbesar di dunia, Korea mengimpor 2.000 ton kopi setiap tahunnya dan Indonesia menyumbang sekitar 5 persen dari kopi tersebut.
“Banyak barista Korea yang menyukai kopi Indonesia yang dikenal dengan cita rasa kopi yang memiliki ciri khas. Kami sangat berharap pertukaran antara produksi kopi di Lombok dapat menjadi hal yang istimewa bagi kita bersama,” tutur Lee.
Saat ini perusahaan Korsel PT. Cafe Moly International memiliki kebun kopi di beberapa tempat yang berada di Lombok yaitu di Mareje Lombok Barat 4 hektare, Rempek Lombok Utara 4 hektare
Dan saat ini sedang mengurus perizinan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) lahan hutan milik Kementerian Kehutanan di Sembalun Lombok Timur seluas 470 hektare.
Targetnya, tahun ini kebun kopi ini sudah dapat dikerjakan dan rencananya kawasan kebun kopi ini akan dijadikan sentral penghasil kopi.
Sembalun, dengan kondisi geografis dan iklimnya yang dingin, memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan kopi Robusta di Pulau Lombok. ***
Nilai Tukar Petani NTB Tahun 2025
Penurunan nilai tukar petani bulan April 2025 dipengaruhi oleh turunnya NTP pada Subsektor Tanaman Pangan sebesar 2,30 persen
Catatan Agus K Saputra
LombokJournal.com ~ Ada tiga simpulan dapat dipetik dari apa yang disampaikan Biro Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Jum’at (02/05/25) lalu, terkait Nilai Tukar Petani (NTP) bulan April 2025, yang di unggah di lamannya.
Pertama, NTP tercatat sebesar 124,87 atau turun 0,10 persen dari bulan Maret 2025. Kedua , terjadi kenaikan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) sebesar 0,47 persen. Ketiga , Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) tercatat sebesar 128,68 atau naik 0,17 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya.
Dalam laporan tersebut dinyatakan, NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani.
Hal ini sangat penting, karena NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar ( terms of trade ) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.
Berikut beberapa catatan dari Berita Resmi Statistik No. 27/05/52/Th. XVII,I tersebut:
Nilai Tukar Petani (NTP)
Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan pada 8 kabupaten di Provinsi NTB, NTP turun 0,10 persen dibandingankan Maret 2025, yaitu dari 124,99 menjadi 124,87. Penurunan ini dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 0,23 persen, lebih rendah dari Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,33 persen.
Penurunan NTP bulan April 2025 dipengaruhi oleh turunnya NTP pada Subsektor Tanaman Pangan sebesar 2,30 persen, Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,67 persen, dan Subsektor Peternakan sebesar 0,43 persen.
Sementara Subsektor Hortikultura dan Subsektor Perikanan mengalami peningkatan NTP masing-masing sebesar 7,02persen dan 0,77 persen.
Pada bulan April 2025, kemampuan daya beli petani pada semua subsektor berada di atas 100 (cukup baik). Di mana Subsektor Tanaman Pangan sebesar 114,71, Subsektor Hortikultura sebesar 107,59, Subsektor Peternakan sebesar 107,92 dan Subsektor Perikanan sebesar 105,77.
Indeks Harga yang Diterima Petani (It)
It menunjukkan fluktuasi harga komoditas pertanian yang dihasilkan petani. Pada April 2025, It mengalami kenaikan sebesar 0,23% dibanding It bulan sebelumnya, yaitu dari 153,18 menjadi 153,16.
Kenaikan It ini disebabkan oleh naiknya It pada 2 (dua) subsektor pertanian, yaitu Subsektor Holtikultura sebesar 7,57 persen dan Subsektor Perikanan sebesar 0,72 persen. Sementara subsektor lainnya mengalami penurunan, yaitu It Subsektor Tanaman Pangan sebesar 1,92 persen, Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,41persen, dan Subsektor Peternakan sebesar 0,29 persen.
Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)
Melalui Ib dapat dilihat fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat perdesaan, khususnya petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat perdesaan, serta fluktuasi harga barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian.
Pada April 2025, Ib naik sebesar 0,33 persen dari 122,26 menjadi 122,66.
Hal ini disebabkan kenaikan Ib di 4 (empat) subsektor pertanian. Yakni, Subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,39 persen, Subsektor Holtikultura sebesar 0,51%, Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,27 persen, Subsektor Peternakan sebesar 0,14 persen. Sementara Subsektor Perikanan mengalami penurunan Ib sebesar 0,05 persen.
Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT)
Konsumsi Rumah Tangga Petani merupakan salah satu kompoenan Nilai yang Dibayar oleh Petani. Pada April 2025 terjadi kenaikan IKRT sebesar 0,47 persen.
Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan indeks pada kelompok pengeluaran Makanan, Minuman dan tembakau (0,33 persen), kelompok Pakaian dan Alas Kaki (0,18 persen), kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga (4,73 persen), kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga (015 persen), kelompok Kesehatan (0,02 persen), kelompok Rekseasi, Olahraga dan Budaya (0,22 persen), kelompok Penyediaan Makanan dan Minumuan/Restoran (0,01 persen), serta kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (1,49 persen).
Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)
NTUP merupakan perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM).
Pada April 2025, NTUP mengalami kenaikan sebesar 0,17 persen dari 128,46 menjadi 128,68. Hal ini terjadi karena naiknya indeks yang diterima petani (It) sebesar 0,23 persen, lebih tinggu dari kenaikan Indeks BPPBM sebesar 0,06 persen.
Subsektor yang mengalami kenaikan NTUP yaitu Subsektor Holtikultura sebesar 6,69 persen dan Subsektor Perikanan sebesar 1,18 persen. Sementara subsektor lainnya mengalami penurunan NTUP, yakni Subsektor Tanaman Pangan sebesar 1,97 persen, Subsektor Tanaman Perkebunan Tanaman Pangan sebesar 0,43 persen, dan Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,43 persen, dan Subsektor Peternakan sebesar 0,08 persen.
Penutup
Sebagaimana telah diuraikan, Nilai Tukar Petani adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan petani dalam membeli barang dan jasa dengan pendapatan yang diperoleh dari hasil pertanian.
Beberapa faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar Petani, yaitu harga jual produk pertanian, harga beli barang dan jasa, biaya produksi, dan kebijakan pemerintah.
Nilai Tukar Petani dihitung dengan membandingkan harga jual produk pertanian dengan harga beli barang dan jasa yang dibutuhkan oleh petani. Semakin tinggi NTP, semakin baik kemampuan petani dalam membeli barang dan jasa.
Nilai Tukar Petani yang rendah dapat menyebabkan petani mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat mempengaruhi kesejahteraan dan produktivitas petani.
Dengan demikian, peran pemerintah dapat mempengaruhi NTP melalui kebijakan harga, subsidi, dan dukungan lainnya. Setidaknya, kebijakan yang tepat dapat membantu meningkatkan NTP dan kesejahteraan petani.
Di sisa lain, Nilai Tukar Petani merupakan indikator penting dalam pembangunan pertanian, karena dapat mengukur keberhasilan kebijakan pertanian dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.
#Akuair-Ampenan, 06-05-2025
Buruh Merupakan Sahabat Seperjuangan Bangun Daerah
Kata Gubernur Iqbal, buruh adalah bagian penting dari sejarah republik ini, mereka bukan cuma pekerja tapi juga pejuang.
MATARAM.LombokJournal.com ~ Peran buruh sangat penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan hingga pembangunan bangsa saat ini.
Gubernur Iqbal bersama buruh
Hal itu ditegaskan Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di Teras Udayana, Kamis (01/05/25), Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya buruh dan pengusaha, untuk terus bergandengan tangan membangun NTB.
“Sejak zaman perjuangan kemerdekaan sampai sekarang, para pekerja selalu punya peran penting. Bahkan di luar negeri seperti Belanda, ada buruh yang ikut berjuang menggagalkan rencana kolonialterhadap Indonesia. Jadi buruh memang sahabat perjuangan kita sejak dulu,” kata Gubernur Miq Iqbal di hadapan para peserta yang hadir.
Gubernur juga mengingatkan bahwa pembangunan terbaik tidak bisa dilepaskan dari peran mereka.
“Teman-teman buruh adalah bagian penting dari sejarah republik ini. Mereka bukan cuma pekerja, tapi juga pejuang. Pejuang dalam mengisi kemerdekaan dan membangun daerah,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur menjelaskan makna dari tagline “Bangkit Bersama untuk NTB Makmur Mendunia.” Ia mengatakan bahwa kata “Bersama” menjadi kunci penting dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan.
“Kita tidak bisa bangkit sendiri. Kita harus bangkit bersama. Tanpa kolaborasi, tidak mungkin NTB bisa maju dan dikenal dunia. Dan dalam kolaborasi itu, mereka yang bertindak sebagai pekerja adalah bagian yang tidak terpisahkan,” ujar Gubernur.
Tak hanya itu, Miq Iqbal juga mengajak para pengusaha untuk ikut aktif dalam proses pembangunan daerah. Ia menyebut para pengusaha sebagai bagian penting yang menyediakan lapangan kerja dan menjadi mitra sejati bagi buruh.
“Teman-teman pengusaha juga punya peran penting. Mereka adalah teman seperjuangan juga. Pengusaha dan dan para pekerjanya, dua-duanya adalah mitra integral dari kerja-kerja kita ke depan. Harus saling dukung, saling kuatkan,” tambahnya.
Gubernur NTB juga mengajak semua pihak untuk membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, agar NTB bisa tumbuh lebih cepat dan kompetitif di tingkat global.
“Ini adalah harapan saya yang tulus. Saya ingin membuka ruang sebesar-besarnya, seluas-luasnya, bagi siapa saja, khususnya teman-teman buruh dan pengusaha, untuk sama-sama membangun NTB,” pungkasnya. serly/her
Koperasi Merah Putih di Desa dan Kelurahan di NTB
Koperasi Merah Putih berpotensi memberikan keuntungan besar, hitungan kasarnya, satu koperasi di desa/kelurahan bisa meraup keuntungan sebesar Rp 1M per tahun.
Catatan Agus K Saputra
lombokjournal.com ~ Sebagaimana Instruksi PresidenNo 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan dapat membentuk 1.166 unit Koperasi Merah Putih sesuai jumlah desa dan kelurahan di wilayahnya.
“(Hal ini) sesuai dengan jumlah desa dan kelurahan di NTB,” ujar Kepala Dinas Koperasi dan UKUM NTB Ahmad Masyhuri (mataram.antaranews.com, 23-04-2025).
Rinciannya adalah 1.021 desa dan 145 kelurahan. Jika dibandingkan target nasional sebesar 80.000, maka NTB berkontribusi sebesar 1,46 persen.
Mengutif laman resminya, Kopdes Merah putih merupakan lembaga ekonomi beranggota masyarakat desa yang dibentuk untuk memperkuat perekonomian lokal.
Lembaga ini wajib melaksanakan kegiatan meliputi namun tidak terbatas kantor koperasi, pengadaan sembilan bahan pokok (sembako), simpan pinjam, klinik, apotek, cold storage/pergudangan, dan logistik dengan memperhatikan karakteristik, potensi, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa Kopdes Merah Putih ini berpotensimemberikan keuntungan besar. Hitungan kasarnya, satu koperasi bisa meraup keuntungan sebesar Rp 1M per tahun.
“Jika semuanya berjalan optimal, total keuntungan bisa mencapai Rp80 triliun per tahun. Karena koperasi ini berbasis komunitas dan punya captive market, masa enggak untung?” ujar Budi Arie (detiksulsel, 22/04/25).
Berikut cara mendaftar Koperasi Merah Putih sebagaimana tertera dalam laman resminya.
Cara Daftar untuk Pendirian Koperasi Baru
Pendaftaran ini ditujukan bagi desa atau kelurahan yang belum memiliki koperasi. Setelah masyarakat dan perangkat desa sepakat mendirikan koperasi melalui musyawarah, selanjutnya mendaftar dengan langkah-langkah berikut:
Masuk ke laman https://kopdesmerahputih.kop.id/
Klik “Daftar Sekarang”
Pilih skema koperasi “Membangun Koperasi Baru”
Pilih menu “Berikutnya”
•Masukkan data nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan nama koperasi baru
Selanjutnya, unggah berita acara musyawarah desa khusus dan berita acara rapat anggota
Isi informasi jenis usaha koperasi, pendaftaran nama domain, dan notaris pembuat akta koperasi
Berikutnya, isi kolom nama kuasa penghadap notaris, alamat email, nomor HP, dan buat kata sandi
Centang kolom pernyataan lalu klik “Daftar Sekarang
2. Cara Daftar untuk Mengembangkan Koperasi
Jika sudah ada sebelumnya, koperasi bisa didaftarkan untuk dikembangkan oleh pemerintah. Pengembangan dilakukan dengan perubahan anggaran dasar, penyesuaian nama dan jenis program Kopdes, serta pengajuan perubahan melalui notaris.
Pilih skema koperasi “Mengembangkan yang Sudah Ada”
Masukkan data nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan nama koperasi baru
Unggah berita acara musyawarah desa khusus dan berita acara rapat anggota
Selanjutnya, isi informasi jenis usaha koperasi, pendaftaran nama domain, dan notaris pembuat akta Koperasi
Isi kolom nama kuasa penghadap notaris, alamat email, nomor HP, dan buat kata sandi
Terakhir, centang kolom pernyataan lalu klik “Daftar Sekarang”
3. Cara Daftar untuk Revitalisasi Koperasi
Revitalisasi merupakan proses mengaktifkan kembali koperasi yang tidak aktif. Caranya yakni dengan memberikan pendampingan, identifikasi potensi, dan penyelenggaraan rapat anggota untuk mengembalikan statusnya.
Untuk itu, berikut cara daftarnya:
Masuk ke situs https://kopdesmerahputih.kop.id/
Pilih “Daftar Sekarang”, kemudian klik skema koperasi “Revitalisasi Koperasi”
Masukkan data nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan nama koperasi baru
Pilih metode revitalisasi antara “Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif Menjadi Aktif” atau “Penggabungan Koperasi”
Selanjutnya, unggah dokumen identifikasi potensi, dokumen pendamping oleh dinas, berita acara desa khusus, dan berita acara rapat anggota
Isi informasi jenis usaha koperasi, pendaftaran nama domain, dan notaris pembuat akta koperasi
Berikutnya, isi kolom nama kuasa penghadap notaris, alamat email, nomor HP, dan buat kata sandi
Centang kolom pernyataan lalu klik “Daftar Sekarang”
4. Ketentuan Penamaan Koperasi Desa Merah Putih
Pada pendaftaran, terdapat ketentuan untuk memasukkan nama koperasi. Perlu diperhatikan, nama yang dimasukkan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Berikut ketentuan nama Koperasi Merah Putih sesuai Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Kopdes Merah Putih oleh Kemenkop:
Diawali dengan kata “Koperasi”;
Dilanjutkan dengan frasa “Desa Merah Putih” dan/atau “Kelurahan Merah Putih”;
Diakhiri dengan nama desa/kelurahan setempat;
Dalam hal terdapat kesamaan nama desa/kelurahan maka ditambahkan nama desa/kelurahan maka ditambahkan nama kecamatan/kabupaten/kota; dan
Untuk Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah wajib mencantumkan kata “Syariah” dalam penamaan Koperasi.
Contoh nama Koperasi Merah Putih yang benar:
Koperasi Desa Merah Putih Karangrejo”
Koperasi Kelurahan Merah Putih Ciroyom”
Koperasi Desa Merah Putih Mlese Kecamatan Ceper”
Koperasi Kelurahan Merah Putih Jetis Kecamatan Karangnongko”
Koperasi Syariah Kelurahan Merah Putih Ciroyom
Manfaat Koperasi Desa Merah Putih
Seperti dilansir detiksulsel, Kopdes Merah Putih bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini dapat meningkatkan nilai tukar petani, menekan inflasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan inklusi keuangan.
Selain itu, masih banyak manfaat dari koperasi desa ini yang dirincikan sebagai berikut dikutip dari laman resminya:
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
.Menciptakan lapangan kerja
Memberikan pelayanan secara sistematis dan cepat
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi melalui koperasi
Modernisasi manajemen sistem perkoperasian
Menekan harga di tingkat konsumen
Meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani (NTP) atau kesejahteraan petani naik
Menekan pergerakan tengkulak
Memperpendek rantai pasok
Meningkatkan inklusi keuangan
Menjadi akselerator, konsolidator, dan agregator UMKM
Menekan tingkat kemiskinan ekstrem
Menekan inflasi
Penutup
Terkait pembentukan Kopdes Merah Putih terebut, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Mohammad Faisal menilai, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih harus menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas serta pola pikir bisnis yang kuat untuk memaksimalkan keuntungan serta memperluas jangkauan pasar bagi produk pertanian di desa.
Faisal menekankan bahwa koperasi harus beroperasi layaknya unit usaha yang profesional dan berorientasi pada profit meskipun dilandasi asas kebersamaan. Keuntungan yang diperoleh pun harus diperuntukkan bagi kepentingan seluruh anggota, bukan hanya segelintir pihak.
“Termasuk sistem dan pemilihan orang-orangnya harus orang-orang yang punya mindset bisnis, bukan birokrasi, bukan yang tahunya cuma kerja atau administrasi saja,” kata Faisal kepada ANTARA, Selasa (15/04).
Dengan demikian, para anggota bisa mendapatkan peningkatan keuntungan melalui perluasan jangkauan pasar, yang kemudian keuntungannya dibagi secara adil sesuai asas kebersamaan.
Ia menilai pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kegagalan koperasi seringkali disebabkan oleh ketergantungan pada bantuan pemerintah, tata kelola yang buruk, kredit macet, bahkan praktik fraud dan korupsi.
Oleh karena itu, perubahan mindset dinilai menjadi krusial, serta anggota dan pengurus koperasi harus memiliki pola pikir seorang pengusaha yang bergerak secara natural sebagai unit usaha, bukan hanya mengandalkan bantuan eksternal terutama pemerintah.
#Akuair-Ampenan, 29-04-2025
Pernyataan Prof Asikin Dinilai sebagai Logika yang Membahayakan
Pernyataan Prof Asikin terkait pelarangan pengurus lama Bank NTB mendatar berpotensi jadi framing manipulatif
MATARAM.LombokJournal.com ~ Pernyataan Prof Asikin, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram tersebut adalah bentuk logika terbalik yang berbahaya.
Tidak hanya menyesatkan publik, tapi juga bisa merusak proses demokratis dalam rekrutmen pejabat publik.
Pernyataan kritis itu disampaikan anggota Komisi I DPRD NTB Suhaimi, menanggapi pernyataan Prof Asikin, anggota Panitia Seleksi Pengurus Bank NTB Syariah.
“Perbaikan sistem seharusnya memperkuat institusi, bukan jadi alat menggembosi individu,” tandas Suhaimi di Mataram, Kamis (24/04/25).
Tanggapan itu menyusul pernyataan Prof. Asikin yang dikutip luas media massa telah membuat gaduh. Menurut Asikin, para petinggi Bank NTB Syariah yang saat ini tengah menjabat dinyatakan tidak boleh mendaftar untuk ikut seleksi.
Prof. Asikin menyebutkan, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memerintahkan perombakan total jajaran direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, sehingga para petinggi Bank NTB Syariah saat ini tidak diperkenankan mencalonkan diri kembali.
Suhaimi menegaskan, pernyataan Prof. Asikin tersebut bentuk logika terbalik yang lazim juga disebut logical fallacy atau kesesatan pikir.
Sebab, proses perbaikan tata kelola Bank NTB Syariah melalui rekrutmen pengurus yang dibuka mulai pekan ini, justru digunakan untuk menyudutkan jajaran pengurus sebelumnya. Fatalnya, hal itu dilakukan tanpa dasar evaluasi objektif.
Pernyataan Prof. Asikin tersebut, kata politisi muda asal Lombok Tengah ini, berpotensi menjadi framing yang manipulatif, dengan beberapa kemungkinan motif
Yang sudah pasti dibaca publik adalah terkuaknya keinginan Pansel untuk menutup peluang pengurus lama secara sepihak, tanpa proses evaluasi objektif.
Menurut Suhaimi, publik memaknai pernyataan tersebut sebagai langkah untuk mendukung figur tertentu. Sehingga peluang figur tersebut untuk lolos dalam proses seleksi menjadi lebih besar. Atau Pansel ingin menggiring opini publik seolah-olah perubahan personel sama dengan perbaikan otomatis.
Tanpa menyodorkan data objektif kinerja atau hasil audit independen, pernyataan anggota Pansel tersebut telah menyimpulkan buruknya jajaran lama secara generalisasi.
Padahal kata Suhaimi, tidak semua perbaikan tata kelola perlu didahului dengan penyingkiran. Dan tidak semua yang baru otomatis lebih baik.
Menurutnya, rekrutmen justru dijadikan alat untuk menyudutkan kandidat dari pengurus lama tanpa dasar audit atau evaluasi yang terbuka. Kemudian mengunci peluang mereka ikut seleksi dengan menebar asumsi bahwa yang lama buruk.
Dengan demikain, rekrutmen pengurus Bank NTB Syariah ini telah gagal menjadi sarana perbaikan. Sebaliknya, rekrutmen ini menjadi alat pembunuhan karakter para pengurus lama.
“Perubahan struktural tentu penting. Tapi jika dilakukan dengan logika terbalik yang menyingkirkan individu atas dasar asumsi, bukan bukti, maka yang terjadi bukan perbaikan, tapi peminggiran terselubung. Reformasi tidak membutuhkan korban yang dikorbankan tanpa pengadilan yang adil,” tandas Suhaimi.
Jika hal ini terus berlanjut, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menegaskan, secara terang benderang rekrutmen pengurus Bank NTB Syariah melalui Pansel ini telah menabrak prinsip tata kelola good governance yakni prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan non-diskriminasi.
Kata Suhaimi, jangan salahkan publik di Bumi Gora jika kini menilai bahwa berdasarkan pernyataan Prof. Asikin tersebut, pansel ternyata bekerja dengan menepikan transparansi publik dan malah mengedepankan noizy publik.
Alih-alih menerapkan transparansi publik yang berarti Pansel menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan mudah diakses dengan tujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendorong partisipasi publik, dan mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Yang terjadi malah Pansel menunjukkan noizy publik.
Pernyataan disampaikan secara tidak terstruktur, penuh opini, melahirkan kebisingan informasi, dan membuat masyarakat bingung, skeptis, dan bahkan apatis.
“Jadi sekarang publik NTB bertanya. Pansel ini bekerja dengan basis transparansi atau manipulasi,” tandas Suhaimi.
Suhaimi menegaskan, cara kerja Pansel yang menerapkan logika terbalik ini sangat berbahaya. Sebab, bisa berisiko terhadap stabilitas kelembagaan Bank NTB Syariah yang berdampak jangka panjang.
Misalnya, menurunkan kepercayaan internal terhadap proses seleksi dan pembinaan SDM. Atau juga menyuburkan budaya politik kekuasaan di lembaga keuangan, bukan profesionalisme.
Atau bahkan mendorong terjadinya apa yang disebut Suhaimi sebagai politik balas dendam saat rezim atau pengendali kelak berubah.
Tak Ada Larangan di Undang-Undang
Di sisi lain, Suhaimi juga membeberkan aturan yang menjadi dasar hukum utama mengenai syarat penempatan jabatan direktur, direksi, komisaris, dan dewan pengawas dalam perusahaan Bank BUMD.
Seluruh aturan tersebut, tidak ada yang melarang para pengurus lama untuk mendaftarkan diri kembali.
Aturan tersebut kata Suhaimi termaktub dalam PP 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengatur pendirian, pengelolaan, dan pengangkatan pejabat BUMD termasuk Direksi dan Dewan Pengawas.
Diatur pula di UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur definisi, tujuan, bentuk hukum, dan pengelolaan BUMD termasuk aspek pengangkatan pejabatnya.
Juga di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 50/1999 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Pengawas BUMD, termasuk persyaratan jabatan dan larangan rangkap jabatan.
Ada pula diatur dalam UU 7/1992 tentang Perbankan beserta perubahannya, yang mengatur tata kelola dan persyaratan bagi bank, termasuk Bank BUMD yang bergerak di sektor perbankan. Sementara untuk aspek kepemilikan dan pengelolaan bank berbentuk perseroan terbatas, juga merujuk pada UU Perseroan Terbatas dan Perppu Cipta Kerja terkait peraturan perbankan.
“Dalam aturan-aturan ini, tidak ada yang menyatakan eksplisit larangan orang untuk mendaftar kembali sebagai pimpinan Bank/BUMD kecuali terkait rangkap jabatan, integritas dan rekam jejak,” tandas Suhaimi.
Karena itu, politisi mantan Anggota DPRD Lombok Tengah ini menegaskan, pengurus lama sudah seharusnya boleh mendaftar menjadi pimpinan Bank NTB Syariah selama tidak melanggar rangkap jabatan, konflik kepentingan, integritas, maupun rekam jejak pribadi yang cacat.
Lagi pula kata Suhaimi, berdasarkan laporan neraca keuangan Bank NTB Syariah yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangandan telah dipublikasikan, kinerja Bank NTB di bawah kepengurusan saat ini sangat positif.
Baik dari sisi Capital Adequacy Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal yang dimiliki bank. Angka NPL atau Non-Performing Loan yang merupakan kredit atau pinjaman yang mengalami masalah dalam pelunasannya dan dianggap tidak dapat dipulihkan oleh bank, juga di bawah ambang batas.
Rasio Loan to Deposit Ratio atau LDR juga menunjukkan kinerja positif. Rasio LDR menunjukkan perbandingan antara total kredit yang diberikan oleh bank dengan total dana yang dihimpun dari masyarakat atau dana pihak ketiga.
Demikian juga dengan rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional atau BOPO. Angka-angka BOPO menunjukkan bagaimana Bank NTB Syariah terus meningkatkan efisien bank dalam mengelola biaya operasionalnya untuk menghasilkan pendapatan.
Oleh karena itu, Suhaimi mengingatkan, dengan rekam jejak tersebut, maka tak ada hal yang bisa menghalangi para pengurus lama untuk ikut proses seleksi pengurus Bank NTB yang pendaftarannya dibuka hingga 30 April mendatang. Pelarangan justru hanya akan membenarkan dugaan terjadinya proses seleksi yang manipulatif.
“Lagian juga, memangnya siapa yang menjamin pengurus lama akan mendaftar kembali? Kan belum tentu juga ada di antara mereka yang mau mendaftar kembali. Bisa jadi tidak ada juga pengurus lama yang akan mendaftar,” tandas Suhaimi.
Karena itu, dia pun mengingatkan, agar dalam proses rekrutmen ini, Gubernur Muhamad Iqbal tidak bertindak atas nama pribadi. Sebab, sebagai pemegang saham pengendali Bank NTB Syariah, Gubernur mewakili entitas pemerintah daerah. Itu sebabnya, dalam setiap keputusannya, Gubernur harus didasarkan kepentingan institusional, bukan selera pribadi. Keputusan Gubernur juga harus diukur dengan prinsip Good Corporate Governance. Akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan secara publik.
Jika Gubernur menyelipkan kepentingan politik, kedekatan pribadi, dan keinginan membentuk tim sendiri dalam manajemen Bank NTB Syariah, maka itu kata Suhaimi, akan merusak kepercayaan pasar. Mengurangi independensi bank.
Dan berisiko hukum jika ada konflik kepentingan. Dan pada akhirnya, manakala keputusan pemegang saham terlihat berpihak atau sangat kental nuansa personal, maka kepercayaan publik dan Otoritas Jasa Keuangan akan runtuh.
“Dalam pemilihan pengurus Bank NTB Syariah ini, Gubernur tidak memiliki kewenangan mutlak. Ada aturan dan otoritas khusus di luar gubernur. Jadi, pengurus Bank NTB itu bukan tentang siapa yang disukai Gubernur. Tapi tentang siapa yang paling layak,” tutup Suhaimi. ***
Harga Jagung dan Keprihatinan Petani di NTB
Tengkulak membeli jagung petani dengan harga jagung sangat rendah karena Bulog lambat dalam menyerap hasil panen
Catatan Agus K Saputra
Lombokjournal.com ~ Bagi sebagian petani jagung Nusa Tenggara Barat (NTB), bulan Januari-Mei ini adalah masa panen raya. Apa daya, harga jagung jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah(HPP) yang telah ditetapkan sebesar Rp5.500 per kilogram.
Saat ini, harga jagung di lapangan sekitar Rp4.200 per kilogram. Bahkan kurang dari itu di beberapa tempat (Rp2.800 per kilogram). Kenyataan ini tentu bertolak belakang dengan harapan petani.
Melihat kenyataan tersebut, Ketua Komisi II DPRD NTB H. Lalu Pelita Putra, buka suara. Sebagai bentuk keprihatinan dan empati.
“Kalau pemerintah tidak bisa membantu petani, lebih baik beri imbauan agar mereka tidak menanam jagung. Jangan beri harapan palsu, kasihan petani,” tegas Pelita (suarantb.com Senin, 21/04).
Menurutnya, semangat petani untuk menanam jagung dipicu oleh informasi yang menyebutkan bahwa pemerintah melalui Bulog akan menyerap hasil panen dengan harga layak.
Namun kenyataannya, Bulog disebut-sebut belum melakukan pembelian dengan alasan gudang penuh.
“Yang lebih memprihatinkan, kami mendapat informasi bahwa Bulog belum menyerap hasil panen dengan alasan kapasitas gudang penuh. Padahal, Presiden dan Menteri Perdagangan sudah menyampaikan secara tegas bahwa Bulog akan menyerap jagung petani,” ujar politisi PKB ini.
“Jangan sampai petani merasa dikhianati. Pemerintah harus hadir dan mendengar jeritan petani,” tegasnya.
Pemerhati Ekonomi Pembangunan NTB Giri Arnawa, dalam laman facebook-nya (Senin, 21/04) memberi analisa dan rekomendasisolusi penyebab anjloknya harga jagung tersebut. Setidaknya, ada tiga variabel penting yang harus diperhatikan untuk dicermati dan dimplementasikan.
Pertama, penyebab harga jagung di bawah HPP. Hal ini disebabkan oleh:
Dominasi tengkulak dan ketidakefektifan penyerapan Bulog
Tengkulak membeli jagung petani dengan harga sangat rendah (Rp2.800–Rp4.400/kg), jauh di bawah HPP Rp5.500/kg. Hal ini terjadi karena Bulog lambat dalam menyerap hasil panen, sementara tengkulak lebih cepat bergerak ke petani .
Kapasitas gudang dan anggaran operasional Bulog terbatas, sehingga tidak mampu menyerap seluruh produksi jagung. Di NTB, Bulog hanya menargetkan penyerapan 78.000 ton dari total produksi 742.900 ton, mengandalkan swasta untuk distribusi ke Jawa Timur .
Ketidakstabilan pasokan dan permintaan
Panen raya jagung di NTB (Januari–Mei 2025) meningkatkan pasokan, tetapi permintaan tidak seimbang. Harga internasional yang fluktuatif (USD 284,93/ton pada 2023) turut memengaruhi pasar lokal .
Petani kesulitan mengakses pasar ekspor karena ketergantungan pada musim dan ketiadaan kontrak berkelanjutan dengan pembeli luar negeri .
Infrastruktur dan teknologi yang lemah
Petani tidak memiliki alat pengering (dryer), sehingga jagung mudah rusak jika kadar air tinggi. Harga jagung basah lebih rendah (Rp3.300/kg) dibanding kering (Rp4.400/kg).
Distribusi dari NTB ke Jawa terhambat antrean di pelabuhan dan biaya transportasi yang tidak efisien
Kebijakan HPP yang tidak ditegakkan
Meski Gubernur NTB menjamin harga sesuai HPP, implementasi di lapangan lemah. Pengawasan pemerintah terhadap tengkulak dan pelaku pasar minim, sehingga pelanggaran HPP terus terjadi .
Kedua, analisis ekonomi yang meliputi:
Biaya produksi vs pendapatan petani
Biaya produksi jagung meliputi benih, pupuk, dan tenaga kerja yang terus naik. Harga pupuk sulit dijangkau, dan petani hanya mendapat 2 karung dari jatah 1 ton .
Dengan harga jual Rp4.200/kg, laba kotor petani hanya sekitar Rp1.000–Rp1.500/kg, belum termasuk biaya operasional dan utang. ROI ( Return on Investment ) menjadi tidak sepadan .
Dampak pada ketahanan pangan
Rendahnya harga menyebabkan petani kehilangan motivasi bertanam jagung. Jika terus berlanjut, produksi jagung nasional—sebagai bahan baku pakan ternak—terancam turun, berpotensi memicu krisis pangan .
Ketimpangan rantai pasok
Tengkulak menguasai 60–70 persen rantai pasok, sementara peran pemerintah/Bulog hanya 20–30%. Ini menciptakan ketergantungan petani pada tengkulak dan mematikan mekanisme pasar sehat .
Ketiga, rekomendasi solusi, yaitu:
Perkuat peran Bulog dan pengawasan Pemerintah
Perluas kapasitas gudang Bulog dan percepat penyerapan jagung sesuai HPP. Contoh: Di Sumbawa, Bulog hanya menyerap 470 ton pada Mei 2024, padahal produksi mencapai ribuan ton .
Sanksi pada tengkulak yang membeli di bawah HPP, seperti yang diusulkan Komisi IV DPR RI .
Modernisasi infrastruktur pertanian
Dryer bersubsidi atau fasilitas pengeringan kolektif untuk meningkatkan kualitas jagung dan harga jual. Di Banten, penggunaan dryer mengurangi waktu pengeringan dari 3 hari menjadi 10 jam .
Optimalkan tol laut dan perbaikan jaringan transportasi NTB-Jawa untuk menekan biaya distribusi .
Diversifikasi pasar dan pembiayaan petani
Kemitraan petani dengan industri pakan ternak untuk penyerapan langsung (jgn hanya rencana saja)
Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 3 persen untuk pembelian teknologi pertanian.
Di akhir analisisnya, Giri Arnawa memberi kesimpulan bahwa anjloknya harga jagung di NTB dimungkinkan (asumsi, penulis) karena hasil dari kegagalan sistem distribusi, ketidaktegasan kebijakan, dan minimnya infrastruktur.
Oleh karena itu, lanjut Giri, solusi berkelanjutan memerlukan kolaborasi multidimensi: pemerintah, swasta, dan petani. Jika tidak ditangani, masalah ini berpotensi menggerus ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani dalam jangka panjang.
#Akuair-Ampenan, 22-04-2025
BPR NTB Harus Bantu Permodalan Masyarakat
Gubernur NTB menekankan, BPR NTB harus bisa menjadi solusi untuk kebutuhan kredit mikro dan ultramikro untuk UMKM dan masyarakat NTB
MATARAM.LombokJournal.com ~ Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB diharapkan tidak sekadar mencari untung, tapi harus membantu meningkatkan ekonomi masyarakat NTB melalui permodalan.
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB). H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan itu pada acara Gala Dinner dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) BPR NTB ke-3 di Senggigi, Sabtu (19/04/25).
Perayaan ulang tahun menjadi momentum penting bagi perusahaan untuk merenungkan perjalanan dan pencapaiannya selama tiga tahun.
Serta memotivasiseluruh karyawan untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat NTB.
BPR NTB adalah bank yang dimiliki Pemerintah Provinsi NTB yang bergerak pada aspek jasa keuangan perbankan bagi masyarakat kalangan mikro dan ultramikro.
“BPR harus bisa menjadi solusi untuk kebutuhan kredit mikro dan ultramikro untuk UMKM dan masyarakat NTB, guna mengurangi kemiskinan di daerah kita”, ucap Miq Iqbal dalam sambutannya.
Dengan lugas dirinya menyampaikan ke depan, siap menjadi garda terdepan mendukung proses perjalanan BPR menjadi BPR Syariah.
“Saya berharap ke depan BPR segera menyelesaikan prosesnya menjadi BPR Syariah. Saya mendukung apapun yang dibutuhkan, untuk segera menyelesaikan proses ke arah syariah”, tuturnya.
Dirinya menambahkan, perubahan menjadi BPR Syariah dapat segera melakukan integrasivertikal dengan Bank NTB Syariah.
Nantinya NTB memiliki satu holding untuk seluruh perusahaan yang bergerak di sektor keuangan. BPR yang dimiliki NTB menjadi anak perusahaan dari Bank NTB Syariah, diharapkan dapat memudahkan permodalan bagi masyarakat di daerah.
Gubernur NTB berpesan agar pihak BPR NTB mulai masuk pada aspek ekonomi yang selama ini tidak tersentuh seperti di ladang dan sawah.
“Saya sarankan agar teman-teman mulai turun ke masyarakat yang beraktifitas di ladang maupun sawah. Mereka juga butuh permodalan untuk bibit penanaman,” kata Gubernur Iqbal. edo/dyd
G
Sentra kerajinan ketak di Desa Batu Mekar
Dalam kunjungan itu, Sinta Agathia Iqbal salah satu sentra kerajinan ketak di Lombok Barat yang secara rutin mengekspor kerajinan ke berbagai negara
LOBAR,LombokJournal.com ~ Ketua Dekranasda NTB, Ibu Sinta Agathia Iqbal didampingi Kepala Dinas Perdagangan, Baiq Nelly Yuniarti melakukan kunjungan kerja meninjau salah satu sentra kerajinan ketak di Desa Batu Mekar Kec. Lingsar pada Rabu (16/04/25).
Dalam kesempatan tersebut, Sinta berinteraksi langsung dengan para pengrajin dan memberikan semangat untuk terus berkarya.
Ia berharap melalui kunjungan ini, para pengerajin diharapkan dapat menjaga kualitas produk sehingga pangsa pasar tetap terjaga.
“Bersama, kita dukung UMKM kerajinan ketak untuk terus berkembang dan bersaing di pasar global. Selain itu, Mari bersama-sama mengangkat martabat produk lokal menuju NTB Makmur mendunia,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bunda Sinta menambahkan bahwa UMKM ini sangat penting dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah.
Karena maju dan berkembangnya UMKM akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan, pembukaan lapangan kerja baru, penyerapan tenaga kerja serta mengurangi pengangguran, pungkasnya.
Ibu Sinta dan rombongan dalam kesempatan ini mengunjungi UD. Mawara Artshop yang dikelola oleh pasangan Bpk. Suhartono dan Ibu Mawar Yanti.
Artshop ini merupakan salah satu sentra kerajinan ketak di Lombok Barat yang secara rutin mengekspor kerajinan ke berbagai negara seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi dan negara-negara Eropa baik secara langsung maupun tidak langsung.
Produk yang ada di sentra kerajinan ketak dari UD Mawar Artshop ini terkenal degan kualitas anyaman yang sangat detail dan halus sehingga sangat di sukai oleh konsumen di negara Jepang dan Eropa.
Produk yang mereka buat sebagian besar adalah produk untuk mendukung fashion seperti tas tangan dan aneka asesories lainnya. ***
Fungsi APBN sebagai Shock Absorber
Fungsi APBN merupakan instrumen untuk membiayai banyak program-program penting pemerintahan Presiden Prabowo
Catatan : Agus K. Saputra
LombokJournal.com ~Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pentingnya fungsi APBN sebagai shock absorber di tengah meningkatnya tensi perang tarif dagangyang sedang terjadi.
Hal ini disampaikannya dalam acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan tema “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Tengah Perang Tarif Dagang”.
Sri Mulyani menekankan bahwa APBN merupakan salah satu instrumen utama dalam pengelolaan ekonomi, khususnya dari sisi makro. Ia menyebut fungsi APBN menjadi andalan pemerintah saat menghadapi berbagai shock atau guncangan ekonomi.
Sementara berbagai program subsidi yang telah dilaksanakan merupakan salah satu wujud dari perlindungan APBN kepada masyarakat di tengah gejolak perekonomian global.
“Subsidi BBM, subsidi LPG 3kg, subsidi listrik, semuanya dari sisi volume mengalami kenaikan. Ini artinya APBN bekerja untuk melindungi masyarakat agar mereka yang bebannya terasa dalam situasi saat ini mereka mendapatkan perlindungan dari APBN,” ujarnya.
Hingga akhir Maret 2025, postur APBN menunjukkan perbaikan yang signifikan. Kinerja penerimaan pajak pada bulan Maret sudah mengalami turn around pada angka positif 9,1. Belanja pemerintah juga terjaga on track, sedangkan dari sisi pembiayaan defisit tetap terjaga sesuai dengan desain dalam UU No. 62 tahun 2024 yang sudah disetujui bersama DPR yakni sebesar 2,53 persen..
Menkeu menambahkan fungsi APBN merupakan instrumen untuk membiayai banyak program-program penting pemerintahan Presiden Prabowo. APBN akan terus dikelola dengan baik sehingga program-program yang sudah dicanangkan dapat dilaksanakan dengan profesional dan akuntabel sehingga memberikan assurance kepada investor.
Dalam pemaparan Menkeu di acara Saresehan tersebut, kita menjadi mengatahui bahwa defisit APBN per Maret 2025 mencapai Rp 104,2 triliun per akhir Maret 2025, atau setara 0,43 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka itu sudah sekitar 16,9 persen dari target defisit anggaran pendapatan dan belanja negara pada 2025 yang senilai Rp 616,2 triliun atau setara 2,53 persen dari PDB.
Defisit APBN itu berasal dari pendapatan negara yang baru senilai Rp 516,1 triliun atau 17,2 persen dari target tahun ini Rp 3.005,1 triliun, dan belanja negara Rp 620,3 triliun atau 17,1 persem dari target Rp 3.621,3 triliun.
Dengan kata lain, defisit dari APBN di Maret 2025 ini, terpantau disebabkan oleh penerimaan negara yang lebih rendah dibandingkan belanja negara. Di mana realisasi belanja negara sebesar Rp620,3 triliun. Sedangkan, pendapatan negara hanya mencapai Rp516,1 triliun. Artinya terdapat gap yang cukup besar.
Pendapatan negara itu sendiri terdiri dari realisasi Penerimaan Perpajakan yang sebesar Rp 400,1 triliun, atau setara 16,1 persen dari target 2025 Rp 2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 115,9 triliun atau 22,6 persen dari target Rp 513,6 triliun.
Sedangkan penerimaan perpajakan yang berasal dari Penerimaan Pajak sebesar Rp 322,6 triliun per akhir Maret 2025 atau 14,7 persen dari target Rp 2.189,3 triliun, serta Kepabeanan dan Cukai Rp 77,5 triliun, setara 25,7 persen dari target Rp 301,6 triliun.
Jika dibandingkan dengan realisasi periode tahun sebelumnya atau Maret 2024 penerimaan pajak tersebut terkontraksi sebesar 18,1 persen, di mana penerimaan pajak di tiga bulan pertama 2024 lalu mencapai Rp393,91 triliun setara dengan 19,81persen dari target yang ditetapkan Rp1.988,88 triliun.
Namun, Sri Mulyani melihat penerimaan pajak bruto pada Maret 2025 tumbuh sebesar 9,1 persen, berbalik arah dari pertumbuhan negatif minus13 persen pada Januari dan minus 4 persen pada Februari.
“Kalau kita lihat pada Maret penerimaan pajak bruto kita sudah turn around , yang tadinya growth-nya minus 13 persen di Januari, Februari minus 4 persen, ini sekarang sudah positif 9,1 persen, turning around itu kelihatan sudah mulai baik,” kata Menkeu.
Adapun belanja negara yang sudah senilai Rp 620,3 triliun berasal dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp 413,2 triliun, atau 15,3 persen dari target Rp 2.701,4 triliun, dan Transfer Ke Daerah Rp 207,1 triliun, 22,5 persen dari target Rp 919,9 triliun.
Detail dari Belanja Pemerintah Pusat itu terdiri dari realisasi Belanja K/L yang sudah sebesar Rp 196,1 triliun atau 16,9 persen dari pagu Rp 1.160,1 triliun, dimanfaatkan untuk belanja pegawai termasuk pemberian Tunjangan Hari raya (THR) bagi PNS/TNI/Polri, serta bantuan sosial.
Sementara Belanja non-K/L Rp 217,1 triliun, setara 14,1 persen dari target Rp 1.541,4 triliun telah disalurkan untuk dukungan pembayaran manfaat pensiun termasuk THR, subsidi, dan kompensasi sesuai jadwal.
Sedangkan realisasi Transfer Ke Daerah, menurut Menkeu, “Dari mulai dana desa, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus baik itu yang fisik maupun non fisik. Jadi semua angka di APBN memang dilihat secara lebih teliti.”
Meskipun realisasi pendapatan dan belanja negara itu telah menyebabkan defisit per Maret 2025 sebesar Rp 104,2 triliun, keseimbangan primer masih mampu membukukan surplus Rp 17,5 triliun atau minus 27,7 persen dari target defisit keseimbangan primer Rp 63,3 triliun.
Khusus untuk realisasi pembiayaan anggaran, realisasi per akhir Maret 2025 sudah sebesar Rp 250 triliun, atau sebesar 40,6 persen dari target yang didesain sesuai rencana defisit APBN 2025 sebesar Rp 616,2 triliun.
“Kita akan tetap menjaga APBN dan terutama utang maupun defisit secara tetap prudent, transparan,” tegas Sri Mulyani.
Sekali lagi, untuk menutup defisit tersebut, pemerintah telah merealisasikan pembiayaan anggaran sebesar Rp250 triliun atau 40,6 persen dari target Rp616,2 triliun. Dari jumlah itu, pembiayaan utang menyumbang Rp270,4 triliun—mayoritas berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp282,6 triliun. Namun, pemerintah juga mencatat pengembalian pinjaman neto sebesar minus Rp12,3 triliun.
“Jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya, atau melebihi ambang batas yang telah ditetapkan pemerintah yakni sebesar 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) yakni sebesar Rp616,2 triliun,” tambah Sri Mulyani.
Reformasi Administrasi Perpajakan
Menteri Keuangan pun menyampaikan akan memangkas beban tarif para pelaku usaha, setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan pengenaan tarif impor sebesar 32 persen terhadap Indonesia (sumber: infobanknews.com Apr 8, 2025)
Secara detil dijelaskan bahwa reformasi administrasi perpajakan dan kepabeanan akan memotong bebang tarif pengusaha sebesar 2 persen. Sehingga, yang tadinya bebannya sebesar 32 persen (tarif Trump) hanya akan menjadi 30 persen.
“Jadi ini adalah reform yang bisa kita lakukan di pajak dan bea cukai hanya dari sisi administratif penyederhanaan akan akan mengurangi beban. Jadi kalau tadi dunia usaha akan kena 32 persen ini bisa dengan berbagai reform 2 persen lebih rendah,” ungkap Sri Mulyani.
Kemudian, pemerintah juga berjanji akan memotong tarif pajak penghasilan (PPh) impor sebesar 2 persen, sehingga yang tadinya 2,5 persen hanya menjadi 0,5 persen.
“Untuk PPh impor kami akan melakukan penyesuaian untuk produk tertentu yang tadinya antara 2,5 persen ke hanya 0,5 persen. Ini berarti mengurangi lagi 2 persen beban tarif. Jadi anything yang bisa mengurangi tarif karena sudah adanya beban tarif selama belum turun dari Amerika kita akan coba lakukan,” ujarnya.
Selain itu, Sri Mulyani juga akan melakukan penyesuaian tarif bea masuk produk impor yang 5-10 persen menjadi 0,5 persen. Pengurangan ini berlaku pada produk-produk yang berasal dari AS yang masuk dalam
“Ini berarti mengurangi lagi 5 persen beban tarif. Ini untuk produk-produk yang berasal dari Amerika Serikat yang masuk dalam most favoured nation,” jelasnya.
Lebih dari itu, tarif bea keluar untuk CPO (crude palm oil) juga dilakukan penyesuaian yang secara equivalent akan mengurangi beban hingga 5 persen.
“Semua minta agar bea masuk anti-dumping, imbalance safeguard bisa dilakukan dan dipercepat hanya dalam waktu 15 hari. Itu akan kita lakukan bersama dengan K/L (Kementerian/Lembaga) yang lain. Jadi kami akan terus melakukan reform terutama di bidang pajak bea dan cukai dan prosedur supaya ini betul-betul mengurangi beban sesuai dengan penekanan Bapak Presiden,” imbuhnya.
Sebagai kesimpulan, acara sarasehan ini menjadi ajang diskusi strategis antara Presiden, jajaran Kabinet Merah Putih, serta berbagai asosiasi pelaku ekonomi nasional dalam merumuskan fungsi APBN guna memperkuat ketahanan ekonomiIndonesia.
Dengan kondisi geopolitik dan perekonomian global yang terus bergerak dinamis, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengelola fungsi APBN dengan prinsip prudent dan sustainable ***
