Bang Zul Buka Pasar Murah di Lapangan Serasuba, Kota Bima
Masyarakat Kota Bima antusias adanya pasar murah yang dibuka Bang Zul bersama Pemda setempat
BIMA.LombokJournal.com ~Gubernur NTB, Dr. H. Zulkiefliemansyah membuka kegiatan pasar murah untuk mengisi bulan Ramadhan di Lapangan Serasuba. Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasana’e Barat, Kota Bima, Ahad (02/04/23).
Terlebih, dengan kehadiran Gubernur Zulkieflimansyah yang dikenal gemar menyambangi masyarakatnyanya. ***
Bang Zul Ngobrol Literasi Keuangan di Bima
Gubernur NTB yang biasa disapa Bang Zul ngobrol literasi keuangan bersama aparatur desa dan masyarakat di Bima
BIMA.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB, Zulkieflimansyah melakukan Ngobrol Literasi Keuangan bersama para aparatur desa, kelompok masyarakat dan pemuda di Bima.
Kegiatan itu berlangsung dalam Safari Ramadhan ‘Ngeraos Sekolah’ bersama otoritas jasa keuangan (OJK) dan IJK di SMA Negeri 1 Woha, Senin (03/04/23).
Gubernur NTB yang biasa disapa Bang Zul itu mengatakan, literasi keuangan sangat penting bagi masyarakat, agar faham tentang pengelolaan keuangan.
Karenanya, Bang Zul meminta OJK untuk membimbing masyarakat tentang literasi keuangan.
“Salah satu tugas paling penting OJK itu adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang literasi keuangan, maka dari itu, OJK kami minta datang ke kepala desa organisasi pemuda, untuk memberikan edukasi terkait literasi keuangan,” ungkapnya.
Bang Zul menjelaskan, minimnya pengetahuan tentang literasi keuangan ini, memiliki pengaruh besar terhadap kondisi perekonomian masyarakat.
“Jarang yang memanfaatkan pasar uang, pasar modal, Reksadana dan lain-lain,” tuturnya.
Ia meminta para peserta yang hadir, untuk serius mengikuti kegiatan peningkatan literasi keuangan ini. Agar dapat diterapkan dalam kehidupan, sehingga bisa mengelola keuangan dengan benar.
Jika literasi keuangan sudah dikuasai, maka masyarakat tidak harus bekerja keras, melainkan harta atau aset yang telah diperoleh dapat juga mendatangkan penghasilan.
Didampingi itu, Bang Zul berpesan khusus kepada para siswa-siswi di SMA Negeri 1 Woha, agar tetap konsentrasi mengenyam pendidikan. Hingga lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, guna mencapai masa depan yang cerah.
“Untuk siswa-siswi terus tingkatkan prestasi, perbanyak prestasi kelompok, jangan lupa terus sekolah lanjutkan ke perguruan tinggi, bila perlu ke luar negeri,” pesannya.***
Pemprov NTB akan Kembangkan Industrialisasi Tenun di Oi Fo’o
Potensi tenun yang besar di Oi Fo’o, Kota Bima, Pemprov NTB mendukung pengembangan tenun di Oi Fo’o
BIMA.LombokJournal.com ~Pemerintah Provinsi NTB melalui OPD terkait akan membantu pengembangan industrialisasi di Oi Fo’o, dengan begitu Oi Fo’o dapat dikenal dengan tenun khasnya.
Hal tersebut dikatakan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah saat menyapa masyarakat di Kelurahan Oi Fo’o Kota Bima, Minggu (02/04/23) untuk bersilaturahmi dan berdiskusi.
Diskusi yang dihadiri mayoritas ibu-ibu yang mengenakan kain tenun khas Bima. Oi Fo’o yang terkenal dengan potensi tenunnya, diminta untuk mengembangkan Industri tenun, melihat potensinya yang besar.
“Industrialisasi itu adalah upaya kita mengembangkan perekonomian masyarakat, jadi industrialisasi ini membuat tenun yang harganya 250 bisa jadi 1 juta,” tuturnya.
Industrialisasi merupakan proses peningkatan nilai tambah suatu produk mentah yang diolah menjadi berbagai macam produk jadi.
Di akhir acara Gubernur memborong tenun kerajinan masyarakat, yang disambut meriah oleh masyarakat Oi Fo’o.***
Sekda NTB Buka Pesona Khazanah Ramadhan
Saat membuka acara Pesona Khazanah Ramadhan, Sekda NTB juga berbagi produk lokal NTB Mall
MATARAM.LombokJournal.com ~ Pesona Khazanah Ramadhan 2023 tidak saja untuk mengisi bulan Ramadhan dengan kegiatan positif, juga sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Barat, Lalu Gita Ariadi mengatakan itu saat membuka Pesona Khazanah Ramadhan 2023 di komplek Islamic Center Masjid Hubbul Wathan, Mataram, Sabtu (01/04/23).
Saat itu Miq Gite panggilan akrab Sekda juga berbagi produk lokal NTB Mall dengan masyarakat.
Dikatakan Miq Gite, Pesona Khazanah Ramadhan 2023 adalah bentuk sukacita menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, dengan produk lokal dan harga terjangkau bagi masyarakat.
“Jadi tidak saja mengisi Ramadhan dengan kegiatan positif namun menggerakkan ekonomi masyarakat”, ujarnya.
Dalam Pesona Ramadhan, selain gelar lomba dan bazaar makanan, deretan produk lokal seperti busana Muslim dan UMKM, diharapkan menjadi pilihan masyarakat untuk berbelanja.
Selain itu, pasar murah yang digelar dapat membantu masyarakat memperoleh produk dengan harga terjangkau selama Ramadhan sampai Idul Fitri.
Hal ini penting seperti dikatakan Sekda, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi NTB yang sudah sangat baik sekaligus mengendalikan inflasi akibat tingginya harga harga barang konsumsi dengan produk lokal.
Beberapa kegiatan seperti Atraksi Budaya Islami, Moeslim Fashion Industry, Tausiah Akbar, dan kompetisi yang didukung pihak swasta diselenggarakan pada 26 Maret–16 April.
“Kami berharap kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait, PKR dapat terlaksana dengan sukses, sehingga mampu mendorong masyarakat mengembangkan ekonomi kreatif,“ ujar Kepala Dinas Pariwisata NTB, Jamaludin Malady. ***
Sekda NTB Minta TPID Provinsi/Kabupaten/Kota Bersinergi
Diungkapkan Sekda NTB, seiring pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat, tekanan inflasi mengalami peningkatan
MATARAM.LombokJournal.com ~ Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Barat H. Lalu Gita Ariadi M.Si minta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi hingga kabupaten/kota, meningkatkan sinerginya dalam pengendalian Inflasi di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Hal itu disampaikan saat menghadiri high level meeting TPID Provinsi NTB, dengan agenda Koordinasi Pengendalian Inflasi di Provinsi NTB di Bulan Ramadhan dan menjelang Periode HBKN Idul Fitri 1444 H, di Ruang Serbaguna Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. NTB, Kamis (30/03/23).
“Kami harapkankan teman-teman TPID hingga Kabupaten Kota agar pelaporannya semakin di intensifkan. Sehingga report termasuk di Irjen Kemendagri itu masing-masing TPID kabupaten telah memberikan laporan yang sebaiknya-baiknya,” ungkap Sekda.
Di tengah tantangan kompleksitas perekonomian globaldan nasional, perekonomian Provinsi NTB tercatat tumbuh tinggi 6,95 persen (yoy) untuk keseluruhan
tahun 2022.
Secara khusus, NTB menjadi 4 besar provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di tahun 2022.
Seiring dengan pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat, tekanan inflasi juga mengalami peningkatan sehingga perlu diwaspadai.
Gangguan rantai pasok global, permasalahan produksi, dan permasalahan distribusi masih menjadi tantangan inflasi eksisting di NTB hingga saat ini.
Inflasi Provinsi NTB Februari 2023 sebesar 6,30 persen (yoy) kembali meningkat setelah bulan sebelumnya yang sebesar 5,83 persen (yoy).
Upaya pengendalian inflasi perlu terus dilakukan untuk mencapai target inflasi 2023 kembali pada rentang 3±1 persen(yoy).
“Harapannya, semoga tahun 2023 2024 pertumbuhan ekonomi bisa terus kita jaga dengan sebaik2nya dan kita bisa mengendalikan inflansi juga dengan sebaiknya-baiknya,” tutup Sekda NTB.
Terhadap para Asosiasi, Sekda NTB juga berharap semakin rajin berkomunikasi dan duduk bersama sehingga jika ada terjadi inflasi, bersama bisa mengambil langkah cepat untuk mengendalikan masalah-masalah penyebab inflasi. ***
Operasi Pasar untuk Stabilisasi Harga Selama Ramadhan
Operasi Pasar murah dilakukan untuk memastikan stabilisasi harga-harga pasar yang sempat bergejolak
MATARAM.LombokJournal.com ~Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, H. Lalu Gita Ariadi, memantau Operasi Pasar Stabilisasi Harga Selama Ramadhan di Pasar Mandalika, Pasar Sindu, Pasar Pagesangan dan Pasar Kebon Roek, Kamis (30/03/23).
“Ketika harga beberapa komoditas kebutuhan pokok masyarakat meningkat, angka inflasi bergerak naik, TPID ( Tim Pengendali Inflasi Daerah ) NTB lakukan konsolidasi hingga aksi di lapangan,” tutur Miq Gite.
Saat memantau pasar itu, Sekda NTB didampingi jajaran Polda NTB, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Pol PP, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Kantor Perwakilan BI, BULOG, TPID Pemkab/Pemkot se NTB.
“Berjuang bersama memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok, kelancaran distribusi, harga yg terjangkau dan kegiatan pasar murah,” kata Sekda.
Ia mengatakan, Operasi Pasar Murahdapat memberikan pengaruh bagi harga-harga pasar yang sempat bergejolak, namun bangkit kembali.
“Alhamdulillah dengan operasi pasar murah yg intens diberbagai tempat, harga-harga yang sempat bergejolak mulai normal kembali,” tutup Miq Gite.***
NTB Tingkat Inflasinya Di Atas Rata-rata Nasional
Rakor pengendalian Inflasi secara virtual yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian, terungkap NTB Salah satu yang tingkat inflasinya tinggi
MATARAM.LombokJournal.com ~ Provinsi NTB termasuk salah satu Provinsi di Indonesia yang tingkat inflasinya di atas rata-rata Nasional pada bulan Februari 2023.
Tingkat inflasi Provinsi NTB 6,30 persen, Kota Jambi 6,83 persen dan tertinggi di Sibolga Sumatera Utara 6,91 persen.
Hal itu terungkap saat Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian di Ruang Rapat Timur, Pendopo Gubernur, Mataram (27/03/23).
“Saya minta kepada Kepala Daerah, mohon maaf Bang Zul harus membacakannya, untuk mengevaluasi apa yang menjadi masalah di daerah masing-masing, sehingga segera adakan Rakor dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga penyebab inflasibisa diatasi dengan baik,” jelas Mendagri.
Mendagri mengingatkanarahan Presiden dengan Surat Edaran adanya larangan untuk buka bersama kepada pejabat, ASN dan staf-stafnya di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang tidak mampu.
Walaupun adanya larangan tersebut, boleh buka bersama dengan masyarakat tidak mampu, bersama anak yatim piatu dan kaum dhuafa di tempat mereka masing-masing.
Karena itu lebih bernilai dan menyentuh sebagai bentuk empati kepada masyarakat.
Kepala Daerah diminta memperbanyak bantuan sosialbaik secara tunai dan non tunai.
Rakor tersebut, dalam rangka Pengendalian InflasiTahun 2023, diikuti bersama oleh Forkopimda, Kapolda, Kejati, Sekda Provinsi NTB, Kabulog, Kadin dan Kepala OPD bidang urusan Pertanian, Perdangangan, Keuangan, Sosial, Perhubungan, ESDM, Perencanaan Pembangunan Daerah, PUPR dan Statistik. ***
Perempuan Pelaku UMKM Dibekali agar Naik Kelas
Kuatnya peran perempuan pelaku UMKM dalam perekonomian nasional dan besarnya jumlah unit usaha yang dijalankan, ternyata masih menghadapi banyak tantangan
LombokJournal.com ~Perempuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih memiliki berbagai tantangan
Salah satu tantangan UMKM milik perempuan adalah dalam hal melakukan penetrasi dan eksis di pasar berbasis digital, yang saat ini mengalami trend yang meningkat.
Untuk penguatan UMKM perempuan di pasar berbasis digital, KemenPPPA bekerjasama dengan UN Women dan Gojek menggelar latihan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Kewirausahaan di Era Digital di Semarang, Selasa (21/03/23)..
Pelatihan diikuti 50 perempuan UMKMyang siap naik kelas di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya.
Pelatihan selama dua hari penuh ini bertujuan:
(1) penguatan skil perempuan dalam meningkatkan profit UMKM yang dijalaninya
(2) maksimalisasi penggunaan perangkat dan dunia digital dalam memajukan UMKM milik perempuan, dan
(3) memajukan pola pikir perempuan pemilik UMKM untuk tidak terjebak dalam konstruksi sosial yang membatasi potensi berkembang perempuan di bidang ekonomi.
Saat membuka pelatihan, Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Lenny N. Rosalin mengatakan, perempuan pelaku UMKM memiliki potensi yang tidak terhingga dalam perekonomian nasional.
Data statistik menunjukan, UMKM Indoensia yang didominasi oleh perempuan menyumbang 61 persen dari total PDB nasional, menyerap 97 persen total tenaga kerja dan 60 petrsen dari total investasi, terang Lenny.
Menurutnya, Kota Semarang secara IPG dan IDG berada di atas rata-rata nasional dan rata-rata Jawa Tengah. Kalau kita melihat variable IPG dan IDG itu sendiri, ada komponen ekonomi yang seringkali menjadi momok di banyak daerah.
“Saya menantang UMKM milik perempuan di Kota Semarang untuk tidak hanya menjadi pionir penyumbang naiknya IPG dan IDG lokal, Juga menjadi contoh bagi perempuan perempuan pemilik UMKM di wilayah yang lain” Lanjut Lenny.
Vice President of Public Policy and Government Affairs Gojek, Tricia Istiara Iskandar, menyampaikan dukungan Gojek dalam pemajuan UMKM milik perempuan di Indonesia.
Menurutnya, Gojek memiliki komitmen kuat dalam pemajuan bisnis UMKM milik perempuan. Komitmen tersebut terlah diterjemahkan ke dalam berbagai aksi nyata pelatihan peningkatan kapasitas UMKM perempuan dan intervensi kebijakan bisnis di Gojek.
“Apa yang kita lakukan hari ini merupakan kolaborasi aksi tripartitit KemenPPPA, UN Women dan Gojek dalam mendorong UMKM milik perempuan masuk, eksis dan secara aktif menggunakan perangkat dan pasar berbasis digital dalam memajukan usahanya”. Tambah Tricia.
Sementara itu National Program Officer UN Women, Pertiwi T. Boediono mengatakan, sebagai Badan PBB yang fokus pada penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, UN Women bekerja secara aktif mendorong upaya-upaaya pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh seluruh stakeholders yang ada.
“Bagi kami, UMKM perempuan dan berdayanya perempuan di bidang ekonomi merupakan pintu masuk bagi keberdayaan perempuan di sektor-sektor yang lain. UMKM perempuan harus didorong agar semakin kuat dari sisi manajemen dan bisnisnya serta dari sisi sumbangsihnya dalam penyelesaian masalah-masalah perempuang yang ada,” jelas Pertiwi.
Pelatihan yang dilaksanakan di Aula Parahita Ekapraya Kantor DP3AP2KB Propinsi Jawa Tengah ini mengusung berbagai materi kewirausahaan yang berperspektif gender.
Termasuk gender dan nilai pengembangan usaha responsif gender, kepemimpinan perempuan dalam aktivitas kewirausahaan, penguatan karakter inter dan intra personal perempuan dalam kewirausahaan, analisis bisnis dengan SMART dan SWOT.
Termasuk pengelolaan keuangan, perizinan usaha, survey pasar, bisnis model canvas responsif gender, survey pasar digital, izin usaha dan penetrasi platform digitaldan digital on borading.
Najmi Rizki K, salah satu peserta pelatihan yang juga pemilik UMKM dengan merk Cake Up mengatakan, pelatihan ini sangat berguna dan memantapkan dirinya untuk masuk pasar berbasis digital.
Najmi juga mentakan, keterampilan praktis yang diajarkan dalam pelatihan menguatkan semangatnya untuk memajukan usahanya demi kesejahteraan keluarga dan masa depan yang cerah anak-anaknya.
Kepala Dinas P3AP2KB Propinsi Jawa Tengah, Retno Sudewi dalam penutupannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada KemenPPPA, UN Women dan Gojek, yang telah menjadikan semarang sebagai lokasi awal pelatihan ini.
“Tentunya Dinas PPPA Propinsi dan Dinas PPPA Kota akan melakukan pendampingan lebih lanjut untuk memastikan pelaku UMKM ini benar benar memiliki posisi yang kuat di pasar berbasis digital. Untuk itu diperlukan kerjasama yang semakin erat ke depan dari para stakeholders termasuk KemenPPPA, UN Women dan Gojek,” tutup Dewi.***
Wapres RI: Permintaan Produk Halal Berkembang Pesat
Fasilitas riset dan inovasi produk halal yang diresmikan Wapres RI, di kawasan Sains Kurnaen Sumadiharga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Lombok Utara
KLU.LombokJournal.com ~Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin bersama Gubernur NTB, Zulkieflimansyah meresmikan Fasilitas Riset dan Inovasi Produk Halal Berbasis Maritim Nasional.
Peresmian berlangsung di Kawasan Sains Kurnaen Sumadiharga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Dusun Teluk Kodek, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Kamis (16/03/23).
Wapres Ma’ruf Amin mengatakan, permintaan produk halalmengalami perkembangan pesat. Label halal dapat memperkuat citra produk dan perusahaan.
Saat ini terjadi peningkatan permintaan produk halal sebagai pola hidup masyarakat di tingkat Nasional dan global.
Ini potensi besar yang dimiliki industri halal, menjadikannya salah satu mesin utama dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional dan masyarakat di pesisir.
Wapres berharap, peluang yang berharga ini harus dioptimalkan melalui sinergi dan kolaborasi semua pihak pemangku kepentingan.
“Alhamdulillah kita memiliki saranan dan prasarana untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut. Seperti pusat riset di bidang sains halal dan pusat study ekonomi syariah di NTB ini,” harap Wapres RI.
Wapres juga berharap, memajukan industri halal nasional berbasis kekayaan sumber daya maritimatau hasil laut, menjadi langkah strategis pembangunan ekonomi nasional.
“Perlu hilirisasi industri di sektor kelautan dan perikanan, dan memasifkan tren ekonomi baru. Saya harapkan akan menopang tercapainya tujuan tersebut, sebagai sebuah upaya strategis mengoptimalisasi potensi sumber daya maritim dan kelautan Indonesia demi wujudkan Indonesia Emas sekaligus Pusat Halal Dunia,” katanya.
Dalam kesempatan sama, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah berharap fasilitas Riset dan Inovasi Produk Halal berbasis maritim nasional yang dikembangkan BRIN, dapat berkolaborasi dengan Pemda Lombok Utara maupun Pemerintah Provinsi NTB.
“Sehingga fasilitas yang luar biasa canggih ini, bisa kita sinergikan bersama untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, untuk menjadi negara maju berbasis maritim,” harap Bang Zul sapaan akrabnya Gubernur NTB.
Untuk diketahui, Fasilitas Riset dan Inovasi Produk Halal berbasis maritim nasional merupakan pusat kegiatan Pusat Riset Bioindustri Laut dan Darat.
Kawasan tersebut dapat mendukung berbagai riset yang menghasilkan bahan baku produk halal. Salah satunya dari biota laut secara baik dan berkelanjutan. ***
Aset di Gili Trawangan Tidak Diperjual Belikan
Arahan dari KPK, Tim Satgas tidak bekerjasama dengan oknum masyarakat yang sudah menyewakan/memperjual belikan aset di Gili Trawangan
MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB menegaskan tidak ada aset Pemprov NTB di Gili Trawangan yang diperjual belikan, melainkan aset tersebut dikerjasamakan dengan pihak lain.
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB, Lalu Rudy Gunawan, menjelaskan terkait aset Gili Trawangan.
Tidak benar Pemprov NTB bekerjasama dengan warga negara asing. Tapi Pemprov NTB melakukan kerjasama dengan perusahaan yang berbadan hukum indonesia, bukan warga negara asing.
“Sekalipun ada nama warga negara asing, tetapi dalam perjanjian pemanfaatan tanah, yang bersangkutan bertindak untuk dan atas nama perusahaan yang berbadan hukum indonesia, bukan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Selain itu, Pemprov NTB bekerjasama dengan Warga Negara Indonesia yang memiliki suami/istri warga negara asing,” jelasnya, Rabu (15/03/23)..
Pemprov NTB akan memberikan prioritas kepada masyarakat dan pengusaha untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu paling lama 30 Tahun, dapat diperpanjang dan diperbarui.
Dalam proses kerjasama, Tim Satgas mendapatkan arahan dari KPK agar tidak bekerjasama dengan oknum masyarakat yang sudah menyewakan/memperjual belikan lahan di Gili Trawangan. Terkait hal ini pihak Kejaksaan Tinggi NTB telah melakukan penyidikan.
“Oleh karena itu, Tim Satgas mengikuti arahan dari KPK dan Kejaksaan Tinggi NTB, sehingga perjanjian kerjasama dilakukan langsung dengan pengusaha atau orang yang menyewa dari oknum masyarakat,” tuturnya.
Khusus untuk Investor yang sebelumnya sudah ada atau pernah melakukan perjanjian kerjasama, akan dicarikan bentuk atau formula kerjasama yang tepat yang tidak melanggar ketentuan hukum.
Sehingga Investordengan masyarakat lokal dapat tetap bekerjasama mengelola usaha secara bersama, yang tentunya tetap berada di bawah pengawasan Pemprov NTB.
