lombokjournal

Indonesia benar-benar darurat narkoba. Di masyarakat sudah beredar 41 jenis narkotika dan obat-obatan terlarang jenis baru. Baru 18 jenis sudah masuk Undang-Undang tentang Narkotika dan 23 narkoba jenis baru itu – juga mengandung zat berbahaya dan menyebabkan ketagihan — jeratan kasusnya masih menggunakan UU tentang Kesehatan

Geografis Indonesia menjadi sasaran empuk penyelundupan Narkoba ke Indonesia terus dilakukan oleh para mafia dan kartel Narkoba internasional. Modus penyelundupan narkoba sindikat internasional, semakin hari semakin canggih untuk mengelabui para petugas. Seluruh daerah di Indonesia rawan percobaan penyelundupan berbagai jenis Narkoba.

Di dunia sudah lebih dari 600 jenis Narkoba baru, maka pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) terus melakukan pencegahan masuknya berbagai jenis Narkoba ke Indonesia. Saat ini sudah ditemukan ada anak berusia 10 tahun menjadi pecandu aktif Narkoba.

“Para mafia Narkoba terus berinovasi untuk membuat Narkoba jenis baru,” kata Kepala Bagian Humas BNN Slamet Pribadi, seperti dikutip Antara, Senin (11/4). Menurutnya, saat ini barang haram tersebut bahkan ada yang terdeteksi jika si penggunanya diperiksa baik melalui tes urine maupun darah.

Efek Halusinogin

Narkoba jenis baru atau yang biasa disebut dengan new psychoactive substances (NPS). NPS yang ditemukan BNN adalah AB-PINACA, THJ-2201, dan THJ-018. Ketiga Narkotika jenis baru tersebut merupakan zat yang diambil dari sampel tembakau yang distimulan oleh zat synthetic cannabinoid,

Efek yang ditimbulkan dari zat tersebut adalah halusinogen, efek cannabinoid, dan toxic.
Dampak dari efek halusinogen yakni dapat menyebabkan seseorang melihat warna acak, pola, peristiwa, dan bahkan bisa melihat sesuatu yang tidak ada seolah adalah nyata.

Halusinogen menimbulkan halusinasi yang bersifat mengubah perasaan, pikiran, dan dapat menciptakan daya pandang yang berbeda sehingga menyebabkan seluruh perasaan dapat terganggu.

Di dunia, situasi perkembangan NPS hingga Desember 2015 telah berhasil diidentifikasi sebanyak 643 NPS dari lebih 100 negara, dan yang terbanyak adalah sintetis dari cannabinoid.

NPS yang beredar di pasaran, zat utamanya banyak dimodifikasi dari struktur kimia phenethylamine, synthetic cannabinoid, dan synthetic cathinones dalam berbagai bentuk dan jenis zat yang sama.

10 provinsi di Indonesai yang tingkat penggunaan dan penyebaran Narkoba tinggi, antara lain Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan beberapa provinsi lainnya. .

Rayne Q

Sumber : Badan Narkotika Nasional

lombokjournal

Kinerja Kemendes, Marwan Jafar, mendapat ‘raport merah’  dari Presiden Joko Widodo. Misalnya, serapan anggaran pekerjaan fisik kementerian Marwan hanya 22,5 persen sampai akhir 2015. Serapan yang rendah ini terjadi karena banyaknya proyek gagal.

Selain itu, kuat dugaan permainan proyek orang dekat Marwan di Kementerian Desa. Surat Perwakilan Aparatur Negara Kementerian Desa yang dikirim ke Jokowi pada 7 Maret lalu menyebutkan, para anggota staf khusus menteri dan adik sang menteri ikut mengatur proyek di Kementerian Desa.

Perusahaan yang ingin memenangkan proyek di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) harus menyetor komitmen fee kepada mereka 12,5-20 persen di awal.

“Ya kami menerima surat itu,” kata Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki, membenarkan pihaknya menerima surat tersebut. Konfirmasi itu diberikan Teten setelah Marwan dan anggota staf khususnya menyangkal tuduhan itu

Dan masalah yang tak kalah menjadi perhatian,adanya penyimpangan soal pendamping desa. Menteri Marwan terkesan ingin mengganti pendamping desa eks PNPM dengan tenaga yang berasal dari kalangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Aliansi Pendamping Profesional Desa Jawa Barat, yang berunjuk rasa di depan Istana, Rabu (23/3)  lalu, mendesak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK mengkoreksi kebijakan yang tidak transparan oleh Mendes PDTT. Aliansi pendamping desa itu menemukan rekrutmen baru yang lolos sebagai pendamping professional desa, sebagian besar pengalamannya sebagai pengurus /anggota afiliasi NU (PMII, GP Ansor, IPNU, Lakpesdam, Tanfidz NU, MWC NU)

Menggusur  peran pendamping desa eks PNPM memang mengherankan. Sebab yang berpelangan bertahun-tahun di desa adalah pendamping eks PNPM. Wakil Presiden bahkan memberi catatan dalam rakornas bulan Februari, Agar pendampingan di desa jangan kalah pintar dari yang didampingi. Untuk itu bisa menggunakan fasilitator eks PNPM

Partai Koalisi Saling Sodok

Tentu saja kalangan PKB menolak tuduham aliansi eks PNPM di depan Istana itu. Aliansi yang terang-terangan menyerang Menteri Desa Marwan Jafar itu, dinilai sudah di-‘setting’ sekelompok elite yang mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan reshuffle. Politisi PKB Nihayatul Wafiroh, Jumat (8/4) terang-terangan menunjuk PDI Perjuangan.

“Sama-sama anggota dari partai koalisi justru terang-terangan menikam teman sendiri. Pramono Cs ini tampak seperti menggunting dalam lipatan,” ujarnya.

Seperti diketahui, 17 wakil pendamping desa yang diterima di Istana itu atas inisiatif  Pramono Anung. “Ketika ke DPR saat reses, yang nerima mereka juga PDIP, Diah Pitaloka dan Alex Lukman,” kata Nihayatul Wafiroh.

Posisi Menteri Desa yang santer masuk dalam perombakan kabinet atau reshuffle di Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), memang terkesan kuat jadi rebutan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa.  Banyak diberitakan, calon dari PDI Perjuangan untuk mengisi posisi di Kementerian Desa sudah bicara langsung dengan Presiden Joko Widodo.

Menteri Desa wajar jadi rebutan, mengingat anggaran untuk Kementerian ini mencapai Rp40 triliun lebih. “Wajar menjadi rebutan dan masing-masing partai punya kepentingan memperebutkannya. Salah satunya bisa menjadi salah satu amunisi atau mengisi pundi partai,” kata Pengamat politik dari Indo Strategic, Pangi Syarwi Chaniago seperti dikutip Okezone, Jumat (8/4).

Menurutnya, tidak bisa dipungkiri bahwa partai-partai yang ada di Indonesia memanfaatkan anggaran negara untuk kepentingan partai politiknya. Sebab partai di Indonesia tidak benar benar mandiri, realitasnya partai masih menetek sama pundi APBN. “Sering terbukti BUMN jadi sapi perahan parpol, termasuk dana desa sangat rawan disalahgunakan oleh partai,” tuturnya,

Suk

lombokjournal

Jelang perombakan kabinet atau reshuffle di Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Posisi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) yang dipimpin Marwan Jaffar, paling santer  diisukan terjadi pergantian. Pendamping Desa eks PNPM inginkan pergantian Marwan.

Ini bermula dari aksi Aliansi Forum Pendamping Dana Desa (AFPDS) eks Program Nasional pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. 17 pendamping desa yang diterima Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, menyampaikan keluhannya.

Salah satunya proses rekrutmen pendamping desa tidak jelas dan tidak transparan.  Salah satu contoh, daftar panjang dan daftar pendek proses rekrutmen ditentukan secara terpusat di Kemendes. Selain itu, adanya pendamping yang tidak memenuhi persyaratan dasar seperti tahun kelulusan dan pendidikan namun lulus seleksi.

Perekrutan juga dinilai berbau politis, karena terbukti sebagian besar yang lulus mempunyai pengalaman sebagai pengurus /anggota afiliasi NU (PMII, GP Ansor, IPNU, Lakpesdam, Tanfidz NU, MWC NU). Aksi tersebut memang membongkar ketidakjelasan sikap dan keputusan Kemendes tentang tenaga professional pendamping desa eks PNPNM.

Kemendes Plin Plan

Pada tanggal 4 Januari 016 terbit surat yang  isinya mengangkat eks PNPM untuk menjadi pendamping desa dengan reposisi dari fasilitor kabupaten menjadi tenaga ahli. Surat tersebut menyatakan, semua pendamping desa (hasil rekrut baru maupun eks PNPM) dikontrak sampai bulan Maret 2016.

Tetapi anehnya, per 31 Maret terbit surat dari Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mengatakan pendamping desa dari eks PNPM dilanjutkan kontraknya sampe Mei 2016 setelah itu silahkan ikut rekrutmen. Sementara yang hasil rekrut dilanjutkan kontraknya sampai Desember 2016 berdasarkan penilaian evaluasi kerja.

“Maksudnya ini kan memberi keistimewaan hasil rekrutmen yang notabene kurang pengalaman dalam pendampingan di desa,” kata seorang pendamping desa yang menilai keputusan ini berbau politis.

Dikatakanya, situasi ini menunjukkan plin-plan nya Kementerian Desa. “Mereka sudah menelan ludahnya sendri,” kata salah seorang pendamping desa eks PNPM

Karena per Januari eks PNPM menjadi pendamping desa yang posisinya sama dengan hasil rekrutmen,  tetapi ternyata diperlakukan berbeda.

Situasi ini memang sarat politisasi, karena berdasarkan pengalaman kemaren, rekrutman berjalan tidak fair. Kebanyakan orang-orang baju tertentu yang mendominasi tanpa melihat pengalaman pemberdayaan

Akhirnya, yang terjadi kurang kondusif llingkungan pendampingab desa.  Orang saling intip kesalahan. Hasil rekrut merasa eks PNPM sombong karena  punya pengalaman. Tapi hasil rekrut seperti enggan belajar menganggap pekerjaan ini gampang.

“Ketiadaan SOP membuat sebagian hasil rekrut bekerja tanpa aturan, sementara para eks mengikuti aturan PNPM yang belum tentu sama dengan pendamping desa,” cerita pendamping itu.

Sementara di desa saat ini masih ada yang belum menyelesaikan APBDes sebagai syarat pengajuan dana. Kebanyakan penyusunan APBDes terkendala pada aturanatau Perbup yang terlambat keluar.

Pada saat inilah pendamping desa dibutuhkan untuk mendorong penyelesaian APBDes. Dan kecenderungan ini bisa lebih cepat bagi mereka yang memiliki pengalaman lama dengan pemberdayaan desa.

“Harus diakui semangat pendamping desa yang berasal dari eks PNPM menurun karena situasi yang tidak menentu ini,” katanya.

Suk.

lombokjournal

Ibarat pertarungan tinju, Wakil Ketua  DPR RI, Fahri Hamzah, yang sudah dipecat partainya, hanya bisa bertahan menghadapi gempuran. Nama pengganti Fahri Hamzah di kursi Wakil Ketua DPR , paling lama 7 x 24 jam akan dikirim kepada Pimpinan DPR, “Kami punya aturan yang berlaku tentang itu,” kata Ketua Bidang Humas DPP PKS Dedi Supriadi di Kantor DPP PKS, Jakarta.

Menyusul pemecatan Fahri dari semua jenjang keanggotaan DPP PKS, tidak ada tanda-tanda pembelaan terhadap Fahri hamzah dari kepengurusan PKS di daerah. Padahal Fahri sendiri pernah mengatakan, tidak ada satu pun  kepengurusan daerah yang mendukung pemecatannya.

Namun mulai muncul suara dari Ketua DPD PKS Kabupaten, Bogor Agus Salim. Kepada wartawan ia  mengatakan, kepengurusan di daerahnya hingga tingkat kelurahan (ranting) mentaati dengan keputusan partainya.

“DPP sudah menjelaskan kronologi proses dan alasan pemecatan Fahri,” kata Agus di Bogor, Selasa (5/4).

Agus menilai, selama ini sikap Fahri tak sejalan dengan sikap organisasi. Sanksi tertinggi, seperti dialami Fahri, berupa pemecatan sebagai anggota PKS hanya diberikan jika melakukan pelanggaran berat.

Hingga hari ini, pimpinan DPR RI menunggu surat dari Partai Keadilan Sejahtera terkait pemecatan Fahri. Pimpinan DPR akan memproses penggantian Wakil Ketua DPR dari PKS. Seperti diberitakan, DPP PKS menerbitkan Surat Keputusan Nomor 463/SKEP/DPP-PKS/1437 tertanggal 1 April 2016 terkait pemecatan Fahri Hamzah dari semua jenjang keanggotaan di kepartaian.

Ketua DPR, Ade Komarudin mengakui, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), pimpinan dan anggota DPR diberhentikan apabila dipecat dari partai yang mengusungnya. Namun, hingga hari ini surat DPP PKS belum diterimanya.

Tak Tahan Perilaku Fahri

Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, yang biasa bicara blak-blakan, pernah memberitahu pengurus DPP PKS, memelihara Fahri itu sama dengan memelihara kehancuran. Sudah lama ia minta Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera agar memecat Fahri Hamzah.

Ruhut mengaku sudah tak tahan sikap dan perilaku Fahri yang pernah adu mulut dan menghalangi penyidik KPK yang akan menggeledah ruang Fraksi PKS di DPR. “Dia berdebat dilihat rakyat, padahal rakyat itu sangat cinta KPK,” kata Ruhut.

Meski mengaku sedih karena masih berhubungan baik dengan Fahri, tapi Ruhut juga mengapresiasi sikap tegas PKS. “Mulutmu yang menerkam dirimu sendiri,” kata Ruhut yang ditujukan pada Fahri, Selasa..

Namun ada yang menduga, Fahri masih punya ‘geng’ di unsur pimpinan DPR. Selain Setya Novanto yang sudah tergusur dari jabatan pimpinan, masih ada Wakil Ketua DPR Fadli Zon.  Menurut Fadki Zon, seandainya nanti surat dari DPP PKS diterima, pemberhentian Fahri tidak bisa langsung diproses.

Apalagi, Fahri memutuskan menempuh upaya hukum atas pemecatannya itu.”Kami akan menunggu proses hukum, akan sejauh mana,” kata Fadli Zon.

Selain Fadli Zon, Ketua DPR Ade Komarudin juga mengatakkan, Fahri hamzah adalah wakil rakyat yang kinerjanya baik dan berintegritas.  Seperti halnya Fadil Zon, terkait pemecatan itu juga tidak serta merta bisa diproses.  Alasannya,Fahri yang mengaku pemecatannya tidak berdasar akan membawa masalah ini ke ranah hukum.

Roman Emsyair

lombokjournal

Dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, kini Dewan Pimpinan Pusat PKS menunggu langkah Fahri Hamzah yang akan membawa kasus pemecatannya ke ranah hukum.

Fahri yang saat ini tetap aktif sebagai pimpinan di DPR RI, mengidentifikasi PKS melakukan perbuatan melawan hukum secara serius. Sebagai kader yang menjadi pejabat Negara, seharusnya dirinya dievaluasi oleh Fraksi PKS di DPR RI. Namun ia tidak pernah dipanggil fraksi. “Saya tidak pernah diberi SP1, SP2, dan seterusnya oleh fraksi,” kata Fahri, dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/4)

Fahri berulang kali tegas menyebut Presiden PKS Sohibul Iman. “Di dalam majelis tahkim, Sohibul bertindak sebagai pengadu, penyelidik, penyidik, hakim, bahkan yang menandatangani surat itu. Dia merangkap semuanya,” tegas Fahri.

Fahri menuding alasan utama pemecatan itu hanya karena segelintir pimpinan PKS memiliki ketidaksukaan terhadap dirinya secara pribadi. Ia mempertanyakan siapa master mind tindakan yang disebutnya ‘konyol’ itu, Karena itu, Fahri bersikeras tidak akan mengindahkan saksi pemecatan tersebut.

Fahri melawan sanksi itu dengan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Pekan ini, ia akan laporkan ke pengadilan karena merasa dirugikan sebagai warga negara, pendiri partai, kader partai, dan pimpinan DPR.

Namun di kalangan Pimpinan PKS periode yang baru terpiih tahun lalu, menanggapi dingin protes Fahri. Di kalangan inbternal DPP muncul ‘cap’ yang ditujukan politisi asal Simbawa itu. “Kalau nggak bekoar ya bukan Fahri,” kata salah seorang di DPP PKS.

Sikap DPP PKS jelas, siap menghadapi gugatan hukum yang akan dilakukan Fahri. DPP PKS justru sedang menunggu realisasi pengajuan gugatan yang akan dilayangkan Fahri. “Kami punya jawaban konteks apa yang akan diajukan saudara Fahri Hamzah,” kata Ketua Departemen Hukum DPP PKS Zainudin Paru di Kantor DPP PKS, Senin (4/4).

Merugikan PKS

Pemecatan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak lama setelah Sekretaris Jenderal PKS Taufik Ridho mengajukan surat pemunduran diri beberapa waktu sebelumnya.

Zaenal Budiyono, Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC) mengatakan, pemecatan Fahri tidak melanggar aturan pada Pasal 87 UU MD3. Pemecatan Fahri tak berkaitan dengan aturan, melainkan berdampak pada elektabilitas partai.

Menurutnya, belum tentu pemecatan Fahri Hamzah serta merta membuat PKS mendapatkan keuntungan secara etika dan elektabilitas. Soal etika, PKS sebagai partai bernafas Islam selama ini teduh dan jarang ada konflik terbuka di internal partai. Justru pemecatan Fahri Hamzah dinilai membuat gaduh, dan jadi terkesan kurang etis.

“DPP memiliki wewenang itu karena menganggap FH melanggar AD/ART. Hanya secara etika, tetap lebih baik cara lain guna menjaga image partai,” ujarnya.

Fahri bukanlah politisi baru melainkan merupakan bagian dari faksi Anis Matta yang juga kuat. Pemecatan ini dinilai akan berdampak pada soliditas PKS. Lebih mengkhawatirkan jika perpecahan tersebut membelah PKS dan berdampak pada perolehan suara partai pada Pilkada Serentak, maupun Pemilu Legislatif 2019 mendatang.

“Suara PKS yang lumayan baik di Pileg 2009 dan 2014 terjadi di era FH dan faksinya,” ujar Zaenal seperti dikutip Kompas.com.

Roman Emsyair

lombokjournal

Akhirnya Dewan Pimpinan Pusat  Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) menyampaikan Penjelasan Kronologis terkait pemecatan Fahri Hamzah. Politisi asal Sumbawa ini dinilai sering menyampaikan pernyataan kontroversial dan kontraproduktif, menyimpang dari arah visi dan misi partai. “Saat Presiden PKS tegas menolak revisi UU KPK, Fahri justru menyebut pihak yang menolak revisi itu sok pahlawan dan ingin menutupi boroknya,”  kata salah seorang petinggi PKS, Senin (4/4).

Ada contoh lainnya, Fahri Hamzah seperti kehilangan rem. Fraksi PKS DPR RI secara resmi menolak kebijakan kenaikan tunjangan pejabat negara, termasuk pimpinan dan anggota DPR RI. Fahri justru menyatakan, tunjangan gaji pimpinan dan anggota DPR dinilai masih kurang.

“Saudara Fahri pasang badan untuk 7 proyek DPR RI, padahal itu bukan arahan Pimpinan Partai,” ujar Presiden PKS Sohibul Iman dalam keterangan tertulisnya, Senin (04/04). Hal itu menimbulkan pertanyaan publik juga dari internal kader PKS, karena terjadi silang pendapat yang terbuka antara Fahri dengan Pimpinan Partai.

Apalagi pernyataan Fahri sering mengabaikan arahan partai. Misalnya, pernah menyebut ‘rada-rada bloon’ kepada para anggota DPR RI. Pernyataan ini diadukan sebagian anggota DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan dikemudian hari Fahri diputus oleh MKD melakukan pelanggaran kode etik ringan. Kemudian, dengan mengatasnamakan DPR RI telah sepakat untuk membubarkan KPK.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid, pun pernah bicara soal kesantunan. Ia menolak opini bahwa pemimpin tak butuh kesantunan, asal tidak korupsi. Masih banyak orang yang bisa bersikap santun sekaligus juga tidak korupsi.

Ucapan Hidayat Nurwahid itu selain bermaksud menohok Ahok, juga ditujukan pada kader partainya yang sering menyampaikan pernyataan tidak santun. Meski masih sumir,Fahri pernah dalam cuitan di twitternya ditengarai menyindir Jokowi sebagai ‘sinting’.

Fahri Mengulur Pengunduran Dirinya

Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman mengatakan,  PKS yang tidak menjadi bagian koalisi pemerintahan Jokowi-JK menganggap keberadaan kader-kadernya di DPR RI memiliki peran sentral di ranah publik. Karena itu kepengerusan baru PKS periode 2015-2020 yang dipimpinannya, melakukan konsolidasi internal. “Pimpinan PKS memberikan perhatian khusus kepada Fraksi PKS, sehingga perlu dilakukannya briefing kepada Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dan Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah,” tuturnya..

Bulan September tahun lalu, Fahri pernah mendapat briefing benar-benar tampil sesuai karakteristik partai kader dan partai dakwah, dengan kedisiplinan dan kesantunannya.  Fahri diminta menyesuaikan diri dengan arah kebijakan tersebut, senantiasa mengindahkan arahan Partai.

Briefing kepada saudara FH dilakukan pada tanggal 1 September 2015 di kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS. Dalam pertemuan yang dimulai sekitar jam 15.30 tersebut hadir 3 (tiga) anggota DPTP yaitu Ketua Majelis Syuro (KMS), Wakil Ketua Majelis Syuro (WKMS), dan Presiden PKS serta Fahri Hamzah.

Fahri saat itu mencatat dan menerima masukan-masukan dan siap melaksanakan arahan-arahan tersebut. Berselang 7 (tujuh) pekan dari 1 September 2015, Pimpinan Partai menilai pola komunikasi politik Fahri tidak berubah. Bahkan timbul kesan, adanya saling silang pendapat antara Fahri dengan pimpinan PKS. Pada tanggal 23 Oktober 2015 di Ruang Kerja DPTP PKS, KMS menyampoaikan, posisi Wakil Ketua DPR RI perlu ditinjau.

“Fahri akan ditempatkan di posisi lain, dan yang bersangkutan menyatakan loyal kepuutusan partai, dan memilih mengundurkan diri daripada ditarik mundur oleh partai,” kata Sohibul.

Ternyata Fahri menarik janjinya, dan batal menarik mundur. Ia selalu menaciri-cari alasan untuk mengulur pengunduran dirinya. Sampai tanggal 16 Desember 2015, KMS mengingatkan bahwa pertemuan tersebut adalah kesempatan terakhir bagi FH. Jika FH tidak bersedia berarti menolak penugasan, persoalan tersebut akan diproses sesuai AD/ART PKS.

Setelah melalui proses panjang dna tarik ulur, pemecatan terrhadap Fahri Hamzah dilakukan karena yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin organisasi Partai dengan kategori berat. Kedua, mengabulkan tuntutan BPDO berupa pemberhentian keanggotan FH sebagai Anggota PKS dalam semua jenjang keanggotaan partai.

“Pak Fahri Hamzah berusaha berkelit dan mencari-cari alasan untuk menolak pemecatan. Tapi prose itu sudah berlangsung panjang, dan berusaha mengikuti alur pihak Teradu. Saya kira keputuan itu obyektif,” kata salah seorang di DPP PKS.

Roman Emsyair

lombokjournal.com

Salah satu wakil Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fahri Hamzah, dipecat dari keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera.  Meski belum ada pengumuman resmi, Presiden PKS Sohibul Iman memastikan kebenaran Fahri. Tapi ada pengamat yang memandang sinis pemecatan itu. “Ini Proyek siapa, kok Fahri dihabisi begitu sadis dari partainya,”kata pengamat politik Muslim Arbi di Jakarta, Minggu (3/4).

Presiden PKS, sohibul Imam mengatakan, selaku Presiden PKS pihaknya sudah sudah menandatangani SK DPP (pemecatan) tersebut bertanggal 1 April 2016. “Tadi malam saya sudah meminta pihak sekretariat untuk segera mengirimkannya,” papar dia seperti dikutip Liputan6.com di Jakarta..

Sohibul tidak memberi penjelasan isi SK DPP dan Keputusan Majelis Taklim sebelum jelas surat itu sampai kepada yang bersangkutan. “Sebelum dipublikasi keluar kami harus menyampaikan dulu keputusan tersebut kepada yang bersangkutan,” kata Sohibul.

Namun beredar surat yang berisi hasil keputusan Majelis Tahkim PKS yang memutuskan menerima rekomendasi Badan Penegakan Disiplin Organisasi (BPDO), yaitu pemberhentian Fahri Hamzah dari semua jenjang keanggotaan PKS.

Hingga hari Minggu, Fahri Hamzah belum berkomentar soal SK DPP PKS yang berisi pemecatan dirinya dari keanggotaan PKS. Fakri enggan mengangkat hp-nya saat wartawan mencoba minta konfirmasinya.

Fahri hanya berkicau melalui akun twitternya. “Janganlah kau ikatkan nasibmu pada pohon padi…meski ia berbuah nasi yang membuatmu kenyang…” cuit Fahri dalam @Fahrihamzah, Minggu (3/4/2016).

Kicauan akun pribadi Fahri Hamzah itu mengundang komentar dari netizen. Banyak yang bersimpati pada sikap Fahri yang selama ini dinilai kritis pada pemerintahan Jokowi-JK. Pagi hari beredar surat itu beredar di dunia maya, malam hari di jejaring sosial Twitter, muncul hashtag #KamiBersamaFahriHamzah.

Tapi ada juga yang menanggapinya dengan sinis. “Eyang @Fahrihamzah klo bener dipeecaaaatttt.. kerja di rumah aku ajah,” tulis SilvaAnindiah ‏@anwoks.

PKS Banting Harga

Banyak pihak memertanyakan kegigihan PKS memberhentikan kadernya itu, mengingat sejak lama santer isu pemecatan Fahri Hamzah.”Ini Proyek siapa, kok Fahri dihabisi begitu sadis dari partainya,” kata seorang pengamat Muslim Arbi di Jakarta, Minggu (3/4) seperti dikutip RMOL di Jakarta.

Politisi asal Sumbawa yang menjadi satu-satunya figur asal NTB yang pernah duduk menjadi Wakil ketua DPR itu, dinilai sudah menjadi ikon demokrasi. Fahri memang selama duduk di parlemen sering berbicara kritis, termasuk sering menohok penghuni istana.

Sikap kritis Fahri dinilai justru mengawal perjalanan pemerintahan dan pekerjaan demokrasi yang hidup Indonesia. “Lalu, suara-suara kritis Fahri itu diganjar dengan penggusuran paksa oleh partainya. Rasanya kok berlebihan,” jelas Muslim. Patut diduga PKS sedang memburu tiket untuk masuk kabinet karena adanya isu reshuffle Kabinet Kerja jilid dua.

Jika dilihat dari bocoran nama-nama rencana reshuffle jilid dua, yang muncul nama Sutrisno Bachir dari PAN dan Romy dari PPP,  diperkirakan PKS belum memiliki peluang.” Sepertinya PKS mau banting harga banderol dengan membuang Fahri,” kata Muslim.

Roman Emsyair

MATARAM – lombokjournal

Penyelenggaraan seminar internasional pada Rakornas KPI dan Peringatan Hari Penyiaran Nasional di Senggigi,  Jum’at (1/4),  banyak dibicarakan media siaran digital. Sejumlah pembicara dari luar negeri berbagi pengalaman dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) maupun KPID dari seluruh Indonesia

Pembicara dalam seminar itu adalah DR Hamid Ersoy dari Komisi Penyiaran Turki, DR Natee Sukonrat, Kepala  Komisi Komunikasi dan Penyiaran Nasional atau NTBC Thailand, dan Dian ismiati Fatwah, Senior Manager Development and Distributor SE Asia, ABC Australia.  Proses migrasi penyiaran dari penyiaran analog menuju sistem digital.

Topik itu mungkin terkait dengan proses yang tengah berlangsung di Indonesia, yakni menunggu payung hukum pelaksanaan media penyiaran digital dengan adanya revisi UU Penyiaran. Sebelumnya, konsep siaran digital dari Kementerian Kominfo ditolak berbagai kalangan.

Dian Ismiati Fatwah yang lama bergabunng dengan ABC  Australia mengungkapkan, di Negeri Kanguru itu proses digitalisasi penyaran sudah berlangsung lama.  Dibutuhkan waktu sekitar 13 tahun untuk melengkapi media digital di kota-kota besar seperti Perth, Melbourne, Sidney dan beberapa kota lainnya.

Munculnya receiver atau TV murah dari Cina memudahkan prses digitalisasi media di Australia. Setelah tujuh tahun proses transisi digital, 98 persen warga sudah memiliki TV digital. Memang di beberapa daerah pedalaman masih terdapat blank spot, seperti yang dihuni masyarakat Aborigin. Tapi pemerintah setempat berusaha membangun infrastruktur jaringan TV.

“TV ABC memiiki klasifikasi chanel sesuai kebutuhan usia pemirsanya,” kata Diah ismiati.

Di Turki, menurut DR Hamit Ersoy, media digital tumbuh sangat cepat.  Sebab generasi baru saat ini sangat cepat menguasai tehnologi.  Di negaranya, warga mulai beralih nonton TV dan mendengarkan radio melalui smartphone. Dalam seminar itu Hamit banyak mendapat pertanyaan peserta yang berasal dari KPID dari seluruh Indonesia.

DR Natee Sukonrat mengatakan,pihaknya menyediakan jaringan, fasilitas dan aplikasi untuk lembaga penyiaran di negaranya.  Persaingan TV swasta makin ketat dengan adanya penyiaran digital itu. Sejumlah TV digital rankingnya bagus, artinya penontonnya makin banyak

Ka-eS

SENGGIGI – lombokjournal.com

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)  sebagai lembaga independen yang lahir pascareformasi,  memiliki kewenangan yang penting untuk diarahkan berkontribusi bagi kemajemukan bangsa. Sebab lembaga penyiaran berperan penting dalam pembangunan karakter. “Penyiaran itu berperanan untuk membentuk karakter bangsa,” kata Gubernur NTB , DR TGH M Zainul Majdi.

Gubernur mengatakan itu saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Rakornas KPI  se Indonesia, yang berlangsung di Senggigi, Jum’at (1/4) kemarin.  Ia berharap, KIP maupun KPID yang ada di daerah mengawasi semua lembaga penyiaran secara maksimal, serta memastikan semua yang disiarkan adalah hal-hal yang baik untuk membangun karakter.

Interaksi keluarga, khususnya anak-anak di bawah belasan tahun, sangat intensif dengan media. “Anak-anak kita ibaratkan seperti wadah. Mari berihtiar agar air yang ditumpahkan ke wadah itu adalah air yang jernih, bersih dan bermanfaat,”  tegas Gubernur yang dalam acara itu menerima penghargaan dari KPI Pusat, DR Judhariksawan.  sebagai Kepala Daerah yang peduli dunia penyiaran.

Perbanyak Tuntunan

Di bagian lain, ketika membuka  Rakornas KPI tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara menegaskan, dunia penyiaran harus lebih banyak memberi tuntunan.  Diakuinya, dunia penyiaran tak lepas dari tontonan karena menyangkut bisnis.  “Tontonan boleh, karena itu industri.  Hendaknya bukan itu saja, tuntunan juga memberi tambah bagi bangsa kita,” kata menteri.

Saat menyinggung  rencana revisi UU Penyiaran yang akan dilakukan KPI dan Kementerian Kominfo,, dikatakan Radiantara bahwa revisi itu akan menetapkan hal-hal strategis  untuk jangka 10-15 tahun ke depan.  Revisi itu tak lepas dari perkembangan tehnologi informasi yang cepat, seperti digitalisasi.

“Pemerintah posisinya jelas. Digitalisasi tak bisa dilinierkan.  Masalahnya,bagaimana menerapkan,” katanya.

Pemerintah menghendaki digital deviden.  Itu akan dikembaikan ke masyarakat dalam bentuk infrastruktur broadband.  Namun sebelum itu, sebagian dari digital deviden itu akan dialokasikan untuk aplikasi kebencanaan dan pendidikan.

Saat ini, di Indonesia terdapat penyiaran swasta sebanyak 8344 buah, lembaga penyiaran berbayar 376 buah.  Sedang lembaga penyiaran komunitas hanya 16 buah. Ke depan, pemerintah akan lebih mendorong tumbuhnya penyiaran komunitas, khususnya untuk pendidikan.

Ka-eS

lombokjournal

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB), Yuddy Chrisnandy, giliran kena gunjingan nitizen. Menteri Yuddy minta Konsulat Jenderal RI di Sidney memfasilitasi koleganya, Wahyu Dewanto Suripman bersama lima orang anggota keluarga, yang berkunjung ke Australia.

Di media sosial, pemilik akun Ki Rangan dalam statusnya ‘Wajah ReforMASI BIROKRASI kita’ memposting  surat Sekretaris Kementerian yang ditandatangani Dwi Wahyu Atmaji. Surat bertanggal 22 Maret itu, berisi permintaan Menteri Yuddy agar pihak Konsuat Jenderal RI di Sidney memfasilitasi akomodasi dan transportasi kunjungan koleganya bersama lima anggota keluarganya.

Wahyu Dewanto Suripman yang diketahui sebagai anggota DPRD Jakarta bernaung satu partai dengan Menteri Yddy, sama-sama dari Partai Hanura.  Wahyu mengajak jalan-jalan anak istrinya ke Sidney bersama ibu mertua, istri dan tiga anaknya, sejak 24 Maret hingga 2 April.

Kontan saja status itu mendapat respon ramai. Sebab Menteri Yddy dikenal mendorong semangat efisiensi dan penghematan uang Negara. Salah satunya dari pemilik akun Elsa Fifajanti berkomentar ,”…. ……………. Kandani menteri mbelgedes kok pakai ngelarang2 rapat di hotel. Kita orang rapat beneran sampe nggak tidur…piye jal? Lha cari dimana bisa menampung 200 an peserta kalau nggak di hotel? Di balai2 Diklat milik pemerintah? Akeh tikuse..po maneh nyamuke..apalagi trs airnya macet..hadew…”

Ki Rangan menyindir,”……Maaf salah prosedur…Maaf telah merugikan keuangan negara.Maaf telah memperkaya diri sendiri…….Maaf telah ….Raport nya nanti nilainya berapa ya”.

Bukan Arahan Yuddy

Belakangan muncul bantahan tentang permintaan fasilitas itu. Dari Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB, wartawan mendapat konfirmasi bahwa permintaan fasilitas itu berasal dari Sekretaris Pribadi Yuddy, Reza Fahlevi kepada Staf Sekretaris Kemenpan RB, Dwi Wahyu Atmaji.

“Tanpa melakukan pengecekan kepada Menteri PAN-RB, Sekretaris Kemenpan RB menandatangani surat tersebut,” tutur Herman Suryatman dari Biro Hukum melalui keterangan tertuisnya. Kamis (31/3).

Pada hari lain setelah surat tersebut dikirim, Dwi Wahyu Atmaji meminta konfirmasi kepada Yuddy tentang arahan pemberian fasilitas kepada Wahyu Dewanto yang disampaikan melalui Sespri Menteri PAN-RB. Menteri Yuddy mengatakan kepada Dwi bahwa ia tak memberi arahan untuk membuat surat tersebut.

Disebutkan dalam penjelasan Herman, setelah mengetahui surat itu Yuddy pun langsung memberikan teguran kepada Dwi.

Rayne Qu