Lombokjournal.com

MTQ ke 26 tahun 2016 yang berlangsung di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diharapkan menjadi kegiatan nasional yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. “Bukan hanya ajang mencari qori’ dan qori’ah terbaik, lebih dari itu bisa sebagai wadah membangun keharmonisan antar umat beragama,” kata Menteri Koordinator Kesejahteraan dan Pembangunan Manusia, Puan Maharani, usai memimpin Rapat Koordinasi Lintas Kementerian terkait penyelenggaraan MTQ 2016, di Kantor Kemenko PMK, Rabu (18/05).

Menko PMK, Puan Maharani menyampaikan, MTQ ke 26 di Lombok merupakan MTQ Nasional pertama di era kepemimpinan Jokowi-JK. Karena itu ditekankannya, pentingnya koordinasi pusat dan daerah, khsusnya berkaitan dengan regulasi dan keuangan agar saat penyelenggaraan tidak terdapat kendala dan masalah.

Saat itu Menko minta Menteri Agama dan Wakil Gubernur menjelaskan perkembangan terakhir persiapan pelaksanaan MTQ. Menteri Agama menyampaikan beberapa kesiapan yang menyangkut kewengan Kementerian Agama, seperti memastikan kehadiran Presiden RI untuk membuka acara tersebut.

“Kami terus berkoordinasi dengan Mensesneg agar waktu pembukaan MTQ tanggal 30 Juli tersebut, Bapak Presiden bisa hadir membuka acara tersebut. Kami juga mengirimkan surat kepada Wakil Presiden untuk juga bisa menutup MTQ tersebut pada tanggal 6 Agustus 2016 mendatang,” jelas Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifudin, yang juga kader Partai Persatuan Pembangunan tersebut.

Perhelatan akbar tingkat nasional tersebut akan dipusatkan di Islamic Center, Kota Mataram, sebagai arena pembukaan dan penutupan. Cabang-cabang yang dilombakan dalam MTQ, menurut Menteri Agama sedikit mengalami perubahan. Kalau MTQ sebelumnya melibatkan 7 cabang dan 17 golongan, namun tahun ini bertambah menjadi 18 golongan, yaitu hot cord kontemporer. Jenis golongan ini merupakan cabang lomba yang dilaksanakan secara periodik, yaitu setiap 2 tahun sekali.

“Temanya adalah MTQ nasional upaya mewujudkan revolusi mental dalam memantapkan nilai nilai Islam rahmatan lil a’lamiin,” jelasnya saat itu di hadapan puluhan peserta.

Multiplayer Effect

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH., M.Si menyampaikan pelaksanaan MTQ ini merupakan moment penting yang harus mendapat dukungan penuh seluruh lapisan masyarakat khususnya bagi kaum muslimin di Nusa Tenggara Barat agar berjalan lancar dan sukses

‘’Masyarakat kami mayoritas muslim dan sangat toleran dengan agama lainnya. Ini bukan saja agenda bagi kaum muslim saja, namun ini merupakan agenda seluruh lapisan masyarakat Nusa Tenggara Barat,’’jelas Wagub

Lebih jauh Wagub menjelaskan, momentum ini secara luas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat NTB. Tamu-tamu yang hadir akan dapat menikmati keindahan alam dan kuliner khas daerah dengan megunjungi obyek-obyek wisata.

“Secara ekonomi tentu mempunyai dampak multiplayer effect karena sekian banyak tamu yang akan dat ang menghadiri penyelenggaraaan MTQ ini’’, pungkas wagub

Dalam rapat tersebut, selain diikuti Wagub Muhammad Amin dan menteri Agama, tampak bebera menteri yang hadir Menteri Kominfo, Rudiantara. Hadir juga Walikota Mataram, Bupati Lombok Barat dan sekda Lombok tengah.

Suk

JAKARTA – lombokjournal

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si menghadiri Pembukaan Sidang Tahunan Islamic Development Bank (IDB) ke 41 di Jakarta Convension Center, Selasa (17/05). Sidang tahun itu dibuka Wakil Presiden H.M. Yusuf Kalla. Namun sidang IDB yang dihadiri ribuan delegasi dari 56 negara itu sudah berlangsung beberapa hari sebelumnya.

Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan sidang IDB tahun 2016,  setelah tahun 1995 Indonesia mendapat kepercayaan yang sama yang pelaksanaannya juga berlangsung di Jakarta. Mantan Presiden ke 3 Indonesia, Baharudin Jusuf Habibi dan Menteri Keuangan serta sejumlah menteri lain Kabinet Indonesia Kerja hadir dalam sidang tahunan ke 41 tersebut.

Jusuf Kalla mengatakan, strategi yang dilakukan Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah pelambatan pertumbuhan ekonomi global, yaitu dengan membangun infrastruktur yang memperlancar penyaluran logistik antar pulau.

Selain, menurut Wapres, perbaikan sistem keuangan merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Misalnya memberlakukan suku bunga rendah bagi kredit usaha rakyat.

“Reformasi birokrasi dalam negeri juga memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi,” kata Wapres di hadapan ribuan peserta sidang.

Tahun ini jumlah negara yang masuk anggota IDB bertambah menjadi 57 negara.  Sekretaris IDB menyampaikan itu mengawali cara terkait bergabungnya negara Guyana menjadi anggota IDB. Tepuk tangan meriah dari peserta mengiringi penyerahan bendera Guyana yang diserahkan Presiden Guyana kepada Presiden IDB, Ahmad Muhammad Ali Al Madani. Penyerahan bendera itu menjadi simbol bergabungnya Guyana menjadi Anggota IDB.

Harapan Pada IDB

Menteri Keuangan RI mengatakan, Indosebagai sebagai salah satu pendiri, sekaligus anggota IDB, menaruh harapan besar agar IDB berperan besar dalam memberikan dukungan dana bagi pembangunan infrastruktur dan sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan.

Dikatakan menteri, Indonesia akan melakukan kerjasama Member Country Partnership Strategy (MCPS), yaitu kerjasama untuk membangun infrastruktur dan pendidikan, yang fokusnya pada tiga program utama, yaitu penataan daerah kumuh, pembangunan universitas Islam dan pengembangan jaringan listrik.

Sementera itu, Presiden IDB, Ahmad Muhammad Ali Almadani mengapreasiasi Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan sidang tahunan IDB.  Dikatakan, Indonesia telah memberikan dukungan riil atas agenda sidang tahunan IDB.

Presiden IDB juga mengapreasiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah pelambatan ekonomi global. Diharapkannya, Indonesia tetap memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah tersebut untuk membangun ekonomi dan pengembangan sektor industri.

Sk

BIMA – lombokjournal

Presiden Joko Widodo blusukan ke Bima, Nusa Tenggara Barat (Jum’at, 29/4) untuk meresmikan pasar tradisional Amaa Hami di kota paling timur Provinsi Nusa tenggara Barat. Presiden  sempat melakukan salat Jum’at di Masjid Al Hidayah Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima.

Rombongan presiden  tiba di Bandara Sultan Salahuddin Bima tepat pukul 12.15 dengan menumpang pesawat Angkatan Udara CN 295, disambut Bupati Bima Indah Damayanti Putri, Wakil Bupati Bima M. Dahlan.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi yang mendampingi presiden meresmikan pasar tradisional itu mengaku kaget mendapat kunjungan mendadak Presiden Jokowi tersebut. Namun bersyukur  atas kejutan-kejutan itu. ‘Saat pertama kunjungan kerja tahun 2015, beliau datang ke Mandalika, ‘’ ucapnya.

Pada waktu itu Jokowi menyatakan peduli terhadap Mandalika. Sekarang Mandalika sudah terwujud. Sewaktu Hari Pers Nasional, Jokowi memberikan hadiah-hadiah, ada infrastruktur yang diperintahkan langsung ke Menteri PU, dan sekarang sedang berproses Bapak Presiden. Sekarang beliau datang ke Amma Hami, Alhamdulillah, ” kata gubernur.

Gubernur sempat berkisah sejarah kunjungan pemimpin bangsa ke Bima. Tahun 1933, Bung Karno pada masa pengasingan ke Ende, menyampatkan diri menginap di Kesultanan Bima. Kemudian setelah menjadi pemimpin bangsa, pada tahun 1950 Bung karno kembali datang ke Bima. Kemudian pada tahun 1982, Presiden Soeharto berkunjung ke Desa Roi Kabupaten Bima untuk melaksanakan panen raya Gogo Rancah. Selanjutnya pada tahun 2005, Presiden SBY berkunjung ke Kabupaten Bima, untuk meresmikan Dam Pela Parado. Bulan April 2006, terakhir presiden berkunjungn ke Bima

‘’Sepuluh tahun setelah itu, tanpa disangka-sangka Presiden Jokowi berkunjung ke Bima, Alhamdulillah. Maka kita jawab kunjungan beliau dengan membangun Kota dan Kabupaten Bima, ‘’ ujar Zainul Majdi.

Jangan Kalah Dengan Mall

Di pasar Amma Hami, ribuan masyarakat memadati wilayah sekitar pasar.  Teriknya matahari tidak menyurutkan niat masyarakat Bima menyaksikan kunjungan pertama jokowi ke tanah Bima tersebut.  Jokowi tiba di lokasi peresmian pasar sekitar 13. 40 wita. Duduk paling depan di mobil anti bom tersebut, Jokowi melambaikan tangan sambil melempar senyum kepada ribuan masyarakat yang hadir.

Sewaktu meresmikan pasar Amahami, Presiden sempat berfoto selfi dengan seorang pedagang Pasar Amma Hami, Nurjannah, seorang pedagang tomat yang memiliki lapak dagang di Pasar Amma Hami di Kelurahan Dara Kecataman Rasanae Barat Kota Bima. Kesempatan tersebut didapat Nurjannah saat diminta ke depan podium oleh Jokowi. Saat itu, Nurjannah ditanya terkait aktivitas dagangnya di Amma Hammi.

Jokowi menegaskan, pasar tradisional tidak boleh kalah dengan mall yang bersih, tidak becek, tidak bau dan memiliki penataan barang dagangan yang baik. Jangan sampai pasarnya masih baru, mamun sampahnya banyak

‘’Tadi saya dibisiki Pak Walikota, pak ini pasarnya masih kurang, masih ada 500 pedagang yang belum tertampung, tadi saya langsung perintahkan menteri perdagangan untuk tambahin pasarnya biar semua bisa masuk, ‘’ kata Jokowi disambut tepuk tangan ribuan masyarakat yang hadir.

Karena itu, Jokowi berharap pasar tradisional Ammah Hami menjadi contoh swapasar pasar yang bersih, tidak bau, tidak becek dan rapi penataan barang dagangannya. ‘’Tahun depan saya lihat, saya akan ke sini lagi, ”  ujarnya.

Usai meresmikan pasari di Kota Bima, sore harinya Presiden melanjutkan kunjungan kerja ke Jayapura, Papua. Turut dalam rombongan sejumlah menteri, antara lain Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, serta Menteri Pemuda dan Olah raga Imam Nahrawi.

Suk

MATARAM – lombokjournal.com

Saat ini usia PT Pegadaian (Persero) sudah lebih dari seabad, tepatnya 115 tahun (1 April 1901 – 1 April 2016).  Menapaki lintasan sejarah yang cukup panjang, PT Pegadaian makin memperkuat eksistensi sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara  (BUMN) yang telah memberi kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. “Jempol saya untuk pegadaian,” seru Menteri BUMN, Rini Sumarno, sambil mengangkat kedua jempolnya, waktu menghadiri menghadiri perayaan HUT Pegadaian ke-115 pada hari Minggu (10/4) di Plasa Selatan Gelora Bung Karno, Jakarta Selatan.

Ungkapan spontan dari Menteri Rini itu tentu bukan basa-basi. Setelah usianya mencapai lebih seabad, kinerja PT Pegadaian memang ayak diapresiasi. Seperti kata Menteri Rini, performance pegadaian terus membaik.

Sesuai misinya pegadaian memang berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saat ini sudah memiliki 4.430 cabang, bahkan target yang akan dicapai  tahun ini mencapai 4.450 cabang.

Dengan makin tumbuhnya cabang baru, yang tentu diiringi dengan dibukanya outlet baru, maka harapan agar pada saat PT Pegadaian mampu memberi pelayanan hingga ke desa-desa di seluruh Indonesia, bukanlah harapan yang mustahil dicapai.

Pemimpin Cabang Madya di Sumbawa Besar, Agus K Saputra, saat ditemui di ruang kerjanya berharap, momentum ulang tahun ke 115 ini, insan pegadaian diharapkan makin bekerja keras meningkatkan pelayanannya yang terbaik untuk masyarakat.

“Sebenarnya, yang kami upayakan bukan sekedar meningkatkan pelayanan untuk masyarakat. Lebih dari itu, kami juga membangun kepercayaan bahwa pegadaian selalu ada saat masyarakat butuh teman seiring,” kata Agus K Saputra pada lombokjournal.com, Selasa (26/4).

Sebagai ‘teman seiring’ tidak memperlakukan seseorang yang datang membutuhkan pembiayaan sebagai ‘orang susah’. “Karena mereka yang datang adalah orang yang membawa barang berharga. Mereka memang terdesak biaya, tapi barang itu akan ditebus lagi,” terang Agus. Para nasabah yang datang dengan pihak pegadaian saling memberi manfaat timbal balik, tambahnya.

Menurut Agus, tema peringatan ulang tahun ke 115 tahun ini “Pegadaian Meningkatkan Kemandirian Bangsa” sangat tepat. Itu sesuai dengan visi dan misi pegadaian untuk mendorong ke4mandirian masyarakat, khususnya menengah ke bawah.  “Masyarakat memang diharapkan bisa memanfaatkan produk dari pegadaian,” kata Agus yang pernah menjadi Pemimpin Cabang Pegadaian Ampenan.

Introspeksi Pelayanan

Direktur Utama PT Pegadaian, Riswinandi, dalam sambutan tertulis memperingati ulang tahun pegadaian ke 115 pada tangal 1 April 2016 menegaskan, para insan pegadaian diharapkan melakukan introspeksi, dalam upaya melakukan pelayanan terbaiknya..

“Sudahkah kita melakukan upaya terbaik dalam rangka mewujudkan visi dan misi perusahaan sesuai yang kita tetapkan?” kata mantan Wakil Dirut PT Bank Mandiri itu.

Riswinandi menekankan, perlunya keterlibatan langsung insan pegadaian untuk membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Dengan produk dan layanan yang diberikan sesuai kebutuhan, pegadaian harus mendorong masyarakat bisa mandiri secara ekonomi.

Keterlibatan pegadaian dalam rumusan Nawacita adalah mewujudkan kemandirian ekonomi, dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Partisipasi pegadaian dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, terutama menengah ke bawah, melalui tiga bisnis yang dicanangkan pegadaian.

Pertama, bisnis pembiayaan berdasarkan hukum gadai maupun fidusia. Kedua, bisnis investasi dalam bentuk emas  yang memberikan fasilitas masyarakat memiliki emas secara tunai, angsuran maupun tabungan. Ketiga, aneka jasa keuangan yang memberi kemudahan masyarakat melakukan transaksi keuangan.

“Peran pegadaian dalam meningkatkan kemandirian ekonomi tak perlu diragukan lagi,” kata Riswinandi.

Direktur Utama Pegadaian, Riswinandi mengatakan, lebih dari satu abad pegadaian, telah melindungi masyarakat dari jerat rentenir. Jadi bisnis pegadaian bukan semata-mata meraih keuntungan semata, tapi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, katanya.

Dari tahun ke tahun, pendapatan usaha dan labah bersian pegadaian terus menanjak. Tahun 2015,  total aset pegadaian naik 11 persen dari Rp35,34 triliun tahun 2014 menjadi Rp39,16 triliun. Pendapatan usaha naik 14 persen dari Rp7,80 triliun menjadi Rp8,90 triliun. Dan labah bersih naik 10 persen, dari Rp1,76 triliun menjadiRp1,93 triliun.

Suk

lombokjournal

Kekuatan industri perikanan di Asia Tenggara mulai bergeser ke Indonesia. Semula Thailand, Filipina, dan lainnya bebas menangkap ikan di Indonesia dan membawa ke negaranya untuk diolah dan diekspor, sehingga industri pengolahan ikan di Asia Tenggara dikuasai oleh Thailand dan Filipina.  Itu disebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap pencurian ikan (illegal fishing) pada masa lalu.

“Namun, kini situasinya mulai berubah,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, saat di Singapura, Sabtu (16/4/2016), seperti dikutip Kompas.com. Tragisnya, ikan yang mereka ambil dari Indonesia ada juga yang diekspor ke Indonesia

Kini, untuk memperkuat pengawasan terhadap praktik pencurian ikan (illegal fishing). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana membeli satu kapal induk (kapal markas) tahun ini. Kapal induk itu didesain memiliki sejumlah landasan helikopter dan membawa beberapa speedboat.

Selain kapal markas, juga akan dibeli 6 pesawat patroli dan 5 speedboat untuk memperkuat pengawasan. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Minggu (17/4/2016) di London Inggris, seperti pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan menjadi salah satu kebijakan prioritas KKP.

Kebijakan itu merupakan satu kesatuan dengan kebijakan moratorium kapal eks asing dan kebijakan lain yang bertujuan mengatur penangkapan ikan di perairan Indonesia. Kebijakan yang diterapkannya tidak sebatas menghilangkan pencurian ikan, tetapi dalam jangka menengah panjang memperkuat industri perikanan secara keseluruhan.

Tujuan akhirnya adalah menjadikan Indonesia sebagai bangsa maritim yang besar seperti dicanangkan dalam Nawacita.

Untuk merealisasikan itu, Susi melakukan kunjungan ke sejumlah perusahaan galangan kapal di Inggris dan Skotlandia pada 17-23 April 2016.

Salah satu yang akan dikunjungi adalah Houlder, Ltd, perusahaan Inggris yang berpengalaman selama 25 tahun dalam design dan engineering kapal dan transportasi laut.

(sumber: Kompas.com)

Kapal Induk Markas,  Untuk Memperkuat Pengawasan illegal fishing

lombokjournal

Kekuatan industri perikanan di Asia Tenggara mulai bergeser ke Indonesia. Semula Thailand, Filipina, dan lainnya bebas menangkap ikan di Indonesia dan membawa ke negaranya untuk diolah dan diekspor, sehingga industri pengolahan ikan di Asia Tenggara dikuasai oleh Thailand dan Filipina.  Itu disebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap pencurian ikan (illegal fishing) pada masa lalu.

“Namun, kini situasinya mulai berubah,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, saat di Singapura, Sabtu (16/4/2016), seperti dikutip Kompas.com. Tragisnya, ikan yang mereka ambil dari Indonesia ada juga yang diekspor ke Indonesia

Kini, untuk memperkuat pengawasan terhadap praktik pencurian ikan (illegal fishing). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana membeli satu kapal induk (kapal markas) tahun ini. Kapal induk itu didesain memiliki sejumlah landasan helikopter dan membawa beberapa speedboat.

Selain kapal markas, juga akan dibeli 6 pesawat patroli dan 5 speedboat untuk memperkuat pengawasan. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Minggu (17/4/2016) di London Inggris, seperti pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan menjadi salah satu kebijakan prioritas KKP.

Kebijakan itu merupakan satu kesatuan dengan kebijakan moratorium kapal eks asing dan kebijakan lain yang bertujuan mengatur penangkapan ikan di perairan Indonesia. Kebijakan yang diterapkannya tidak sebatas menghilangkan pencurian ikan, tetapi dalam jangka menengah panjang memperkuat industri perikanan secara keseluruhan.

Tujuan akhirnya adalah menjadikan Indonesia sebagai bangsa maritim yang besar seperti dicanangkan dalam Nawacita.

Untuk merealisasikan itu, Susi melakukan kunjungan ke sejumlah perusahaan galangan kapal di Inggris dan Skotlandia pada 17-23 April 2016.

Salah satu yang akan dikunjungi adalah Houlder, Ltd, perusahaan Inggris yang berpengalaman selama 25 tahun dalam design dan engineering kapal dan transportasi laut.

(sumber: Kompas.com)

lombokjournal

Indonesia benar-benar darurat narkoba. Di masyarakat sudah beredar 41 jenis narkotika dan obat-obatan terlarang jenis baru. Baru 18 jenis sudah masuk Undang-Undang tentang Narkotika dan 23 narkoba jenis baru itu – juga mengandung zat berbahaya dan menyebabkan ketagihan — jeratan kasusnya masih menggunakan UU tentang Kesehatan

Geografis Indonesia menjadi sasaran empuk penyelundupan Narkoba ke Indonesia terus dilakukan oleh para mafia dan kartel Narkoba internasional. Modus penyelundupan narkoba sindikat internasional, semakin hari semakin canggih untuk mengelabui para petugas. Seluruh daerah di Indonesia rawan percobaan penyelundupan berbagai jenis Narkoba.

Di dunia sudah lebih dari 600 jenis Narkoba baru, maka pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) terus melakukan pencegahan masuknya berbagai jenis Narkoba ke Indonesia. Saat ini sudah ditemukan ada anak berusia 10 tahun menjadi pecandu aktif Narkoba.

“Para mafia Narkoba terus berinovasi untuk membuat Narkoba jenis baru,” kata Kepala Bagian Humas BNN Slamet Pribadi, seperti dikutip Antara, Senin (11/4). Menurutnya, saat ini barang haram tersebut bahkan ada yang terdeteksi jika si penggunanya diperiksa baik melalui tes urine maupun darah.

Efek Halusinogin

Narkoba jenis baru atau yang biasa disebut dengan new psychoactive substances (NPS). NPS yang ditemukan BNN adalah AB-PINACA, THJ-2201, dan THJ-018. Ketiga Narkotika jenis baru tersebut merupakan zat yang diambil dari sampel tembakau yang distimulan oleh zat synthetic cannabinoid,

Efek yang ditimbulkan dari zat tersebut adalah halusinogen, efek cannabinoid, dan toxic.
Dampak dari efek halusinogen yakni dapat menyebabkan seseorang melihat warna acak, pola, peristiwa, dan bahkan bisa melihat sesuatu yang tidak ada seolah adalah nyata.

Halusinogen menimbulkan halusinasi yang bersifat mengubah perasaan, pikiran, dan dapat menciptakan daya pandang yang berbeda sehingga menyebabkan seluruh perasaan dapat terganggu.

Di dunia, situasi perkembangan NPS hingga Desember 2015 telah berhasil diidentifikasi sebanyak 643 NPS dari lebih 100 negara, dan yang terbanyak adalah sintetis dari cannabinoid.

NPS yang beredar di pasaran, zat utamanya banyak dimodifikasi dari struktur kimia phenethylamine, synthetic cannabinoid, dan synthetic cathinones dalam berbagai bentuk dan jenis zat yang sama.

10 provinsi di Indonesai yang tingkat penggunaan dan penyebaran Narkoba tinggi, antara lain Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan beberapa provinsi lainnya. .

Rayne Q

Sumber : Badan Narkotika Nasional

lombokjournal

Kinerja Kemendes, Marwan Jafar, mendapat ‘raport merah’  dari Presiden Joko Widodo. Misalnya, serapan anggaran pekerjaan fisik kementerian Marwan hanya 22,5 persen sampai akhir 2015. Serapan yang rendah ini terjadi karena banyaknya proyek gagal.

Selain itu, kuat dugaan permainan proyek orang dekat Marwan di Kementerian Desa. Surat Perwakilan Aparatur Negara Kementerian Desa yang dikirim ke Jokowi pada 7 Maret lalu menyebutkan, para anggota staf khusus menteri dan adik sang menteri ikut mengatur proyek di Kementerian Desa.

Perusahaan yang ingin memenangkan proyek di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) harus menyetor komitmen fee kepada mereka 12,5-20 persen di awal.

“Ya kami menerima surat itu,” kata Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki, membenarkan pihaknya menerima surat tersebut. Konfirmasi itu diberikan Teten setelah Marwan dan anggota staf khususnya menyangkal tuduhan itu

Dan masalah yang tak kalah menjadi perhatian,adanya penyimpangan soal pendamping desa. Menteri Marwan terkesan ingin mengganti pendamping desa eks PNPM dengan tenaga yang berasal dari kalangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Aliansi Pendamping Profesional Desa Jawa Barat, yang berunjuk rasa di depan Istana, Rabu (23/3)  lalu, mendesak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK mengkoreksi kebijakan yang tidak transparan oleh Mendes PDTT. Aliansi pendamping desa itu menemukan rekrutmen baru yang lolos sebagai pendamping professional desa, sebagian besar pengalamannya sebagai pengurus /anggota afiliasi NU (PMII, GP Ansor, IPNU, Lakpesdam, Tanfidz NU, MWC NU)

Menggusur  peran pendamping desa eks PNPM memang mengherankan. Sebab yang berpelangan bertahun-tahun di desa adalah pendamping eks PNPM. Wakil Presiden bahkan memberi catatan dalam rakornas bulan Februari, Agar pendampingan di desa jangan kalah pintar dari yang didampingi. Untuk itu bisa menggunakan fasilitator eks PNPM

Partai Koalisi Saling Sodok

Tentu saja kalangan PKB menolak tuduham aliansi eks PNPM di depan Istana itu. Aliansi yang terang-terangan menyerang Menteri Desa Marwan Jafar itu, dinilai sudah di-‘setting’ sekelompok elite yang mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan reshuffle. Politisi PKB Nihayatul Wafiroh, Jumat (8/4) terang-terangan menunjuk PDI Perjuangan.

“Sama-sama anggota dari partai koalisi justru terang-terangan menikam teman sendiri. Pramono Cs ini tampak seperti menggunting dalam lipatan,” ujarnya.

Seperti diketahui, 17 wakil pendamping desa yang diterima di Istana itu atas inisiatif  Pramono Anung. “Ketika ke DPR saat reses, yang nerima mereka juga PDIP, Diah Pitaloka dan Alex Lukman,” kata Nihayatul Wafiroh.

Posisi Menteri Desa yang santer masuk dalam perombakan kabinet atau reshuffle di Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), memang terkesan kuat jadi rebutan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa.  Banyak diberitakan, calon dari PDI Perjuangan untuk mengisi posisi di Kementerian Desa sudah bicara langsung dengan Presiden Joko Widodo.

Menteri Desa wajar jadi rebutan, mengingat anggaran untuk Kementerian ini mencapai Rp40 triliun lebih. “Wajar menjadi rebutan dan masing-masing partai punya kepentingan memperebutkannya. Salah satunya bisa menjadi salah satu amunisi atau mengisi pundi partai,” kata Pengamat politik dari Indo Strategic, Pangi Syarwi Chaniago seperti dikutip Okezone, Jumat (8/4).

Menurutnya, tidak bisa dipungkiri bahwa partai-partai yang ada di Indonesia memanfaatkan anggaran negara untuk kepentingan partai politiknya. Sebab partai di Indonesia tidak benar benar mandiri, realitasnya partai masih menetek sama pundi APBN. “Sering terbukti BUMN jadi sapi perahan parpol, termasuk dana desa sangat rawan disalahgunakan oleh partai,” tuturnya,

Suk

lombokjournal

Jelang perombakan kabinet atau reshuffle di Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Posisi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) yang dipimpin Marwan Jaffar, paling santer  diisukan terjadi pergantian. Pendamping Desa eks PNPM inginkan pergantian Marwan.

Ini bermula dari aksi Aliansi Forum Pendamping Dana Desa (AFPDS) eks Program Nasional pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. 17 pendamping desa yang diterima Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, menyampaikan keluhannya.

Salah satunya proses rekrutmen pendamping desa tidak jelas dan tidak transparan.  Salah satu contoh, daftar panjang dan daftar pendek proses rekrutmen ditentukan secara terpusat di Kemendes. Selain itu, adanya pendamping yang tidak memenuhi persyaratan dasar seperti tahun kelulusan dan pendidikan namun lulus seleksi.

Perekrutan juga dinilai berbau politis, karena terbukti sebagian besar yang lulus mempunyai pengalaman sebagai pengurus /anggota afiliasi NU (PMII, GP Ansor, IPNU, Lakpesdam, Tanfidz NU, MWC NU). Aksi tersebut memang membongkar ketidakjelasan sikap dan keputusan Kemendes tentang tenaga professional pendamping desa eks PNPNM.

Kemendes Plin Plan

Pada tanggal 4 Januari 016 terbit surat yang  isinya mengangkat eks PNPM untuk menjadi pendamping desa dengan reposisi dari fasilitor kabupaten menjadi tenaga ahli. Surat tersebut menyatakan, semua pendamping desa (hasil rekrut baru maupun eks PNPM) dikontrak sampai bulan Maret 2016.

Tetapi anehnya, per 31 Maret terbit surat dari Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mengatakan pendamping desa dari eks PNPM dilanjutkan kontraknya sampe Mei 2016 setelah itu silahkan ikut rekrutmen. Sementara yang hasil rekrut dilanjutkan kontraknya sampai Desember 2016 berdasarkan penilaian evaluasi kerja.

“Maksudnya ini kan memberi keistimewaan hasil rekrutmen yang notabene kurang pengalaman dalam pendampingan di desa,” kata seorang pendamping desa yang menilai keputusan ini berbau politis.

Dikatakanya, situasi ini menunjukkan plin-plan nya Kementerian Desa. “Mereka sudah menelan ludahnya sendri,” kata salah seorang pendamping desa eks PNPM

Karena per Januari eks PNPM menjadi pendamping desa yang posisinya sama dengan hasil rekrutmen,  tetapi ternyata diperlakukan berbeda.

Situasi ini memang sarat politisasi, karena berdasarkan pengalaman kemaren, rekrutman berjalan tidak fair. Kebanyakan orang-orang baju tertentu yang mendominasi tanpa melihat pengalaman pemberdayaan

Akhirnya, yang terjadi kurang kondusif llingkungan pendampingab desa.  Orang saling intip kesalahan. Hasil rekrut merasa eks PNPM sombong karena  punya pengalaman. Tapi hasil rekrut seperti enggan belajar menganggap pekerjaan ini gampang.

“Ketiadaan SOP membuat sebagian hasil rekrut bekerja tanpa aturan, sementara para eks mengikuti aturan PNPM yang belum tentu sama dengan pendamping desa,” cerita pendamping itu.

Sementara di desa saat ini masih ada yang belum menyelesaikan APBDes sebagai syarat pengajuan dana. Kebanyakan penyusunan APBDes terkendala pada aturanatau Perbup yang terlambat keluar.

Pada saat inilah pendamping desa dibutuhkan untuk mendorong penyelesaian APBDes. Dan kecenderungan ini bisa lebih cepat bagi mereka yang memiliki pengalaman lama dengan pemberdayaan desa.

“Harus diakui semangat pendamping desa yang berasal dari eks PNPM menurun karena situasi yang tidak menentu ini,” katanya.

Suk.

lombokjournal

Ibarat pertarungan tinju, Wakil Ketua  DPR RI, Fahri Hamzah, yang sudah dipecat partainya, hanya bisa bertahan menghadapi gempuran. Nama pengganti Fahri Hamzah di kursi Wakil Ketua DPR , paling lama 7 x 24 jam akan dikirim kepada Pimpinan DPR, “Kami punya aturan yang berlaku tentang itu,” kata Ketua Bidang Humas DPP PKS Dedi Supriadi di Kantor DPP PKS, Jakarta.

Menyusul pemecatan Fahri dari semua jenjang keanggotaan DPP PKS, tidak ada tanda-tanda pembelaan terhadap Fahri hamzah dari kepengurusan PKS di daerah. Padahal Fahri sendiri pernah mengatakan, tidak ada satu pun  kepengurusan daerah yang mendukung pemecatannya.

Namun mulai muncul suara dari Ketua DPD PKS Kabupaten, Bogor Agus Salim. Kepada wartawan ia  mengatakan, kepengurusan di daerahnya hingga tingkat kelurahan (ranting) mentaati dengan keputusan partainya.

“DPP sudah menjelaskan kronologi proses dan alasan pemecatan Fahri,” kata Agus di Bogor, Selasa (5/4).

Agus menilai, selama ini sikap Fahri tak sejalan dengan sikap organisasi. Sanksi tertinggi, seperti dialami Fahri, berupa pemecatan sebagai anggota PKS hanya diberikan jika melakukan pelanggaran berat.

Hingga hari ini, pimpinan DPR RI menunggu surat dari Partai Keadilan Sejahtera terkait pemecatan Fahri. Pimpinan DPR akan memproses penggantian Wakil Ketua DPR dari PKS. Seperti diberitakan, DPP PKS menerbitkan Surat Keputusan Nomor 463/SKEP/DPP-PKS/1437 tertanggal 1 April 2016 terkait pemecatan Fahri Hamzah dari semua jenjang keanggotaan di kepartaian.

Ketua DPR, Ade Komarudin mengakui, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), pimpinan dan anggota DPR diberhentikan apabila dipecat dari partai yang mengusungnya. Namun, hingga hari ini surat DPP PKS belum diterimanya.

Tak Tahan Perilaku Fahri

Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, yang biasa bicara blak-blakan, pernah memberitahu pengurus DPP PKS, memelihara Fahri itu sama dengan memelihara kehancuran. Sudah lama ia minta Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera agar memecat Fahri Hamzah.

Ruhut mengaku sudah tak tahan sikap dan perilaku Fahri yang pernah adu mulut dan menghalangi penyidik KPK yang akan menggeledah ruang Fraksi PKS di DPR. “Dia berdebat dilihat rakyat, padahal rakyat itu sangat cinta KPK,” kata Ruhut.

Meski mengaku sedih karena masih berhubungan baik dengan Fahri, tapi Ruhut juga mengapresiasi sikap tegas PKS. “Mulutmu yang menerkam dirimu sendiri,” kata Ruhut yang ditujukan pada Fahri, Selasa..

Namun ada yang menduga, Fahri masih punya ‘geng’ di unsur pimpinan DPR. Selain Setya Novanto yang sudah tergusur dari jabatan pimpinan, masih ada Wakil Ketua DPR Fadli Zon.  Menurut Fadki Zon, seandainya nanti surat dari DPP PKS diterima, pemberhentian Fahri tidak bisa langsung diproses.

Apalagi, Fahri memutuskan menempuh upaya hukum atas pemecatannya itu.”Kami akan menunggu proses hukum, akan sejauh mana,” kata Fadli Zon.

Selain Fadli Zon, Ketua DPR Ade Komarudin juga mengatakkan, Fahri hamzah adalah wakil rakyat yang kinerjanya baik dan berintegritas.  Seperti halnya Fadil Zon, terkait pemecatan itu juga tidak serta merta bisa diproses.  Alasannya,Fahri yang mengaku pemecatannya tidak berdasar akan membawa masalah ini ke ranah hukum.

Roman Emsyair