Biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesardi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada bulan Januari 2017.

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Rabu (1/2) merilis, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami inflasi sebesar 1,49 persen, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen (IHK) dari 125,25 pada Desember menjadi 127,17 pada Januari 2017.

“Pada Januari angka inflasi NTB lebih besar dari angka inflasi rata-rata nasional yang hanya 0,97 persen. Sumbangan inflasi terbesar di NTB salah satunya biaya perpanjangan STNK,” kata Kepala BPS Provinsi NTB, Endang Tri Wahyuningsih, Rabu (1/2) di Mataram.

Selain biaya STNK, komoditas penyumbang inflasi terbesar lainnya berdasarkan rilis BPS adalah tarif listrik, sewa rumah, cabai rawit, rokok kretek, beras, pulsa handphone dan bensin.

Endang mengatakan, laju inflasi NTB tahun kalender Januari 2017 sebesar 1,49 persen lebih tinggi bila dibanding inflasi tahun kalender Januari 2016 yang hanya sebesar 1,16 persen.

Menurutnya, dari 82 kota yang menghitung IHK, tercatat semua kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Pontianak sebesar 1,82 persen diikuti Kota Singaraja sebesar 1,73 persen.

“Sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Manokwari sebesar 0,09 persen diikuti i Kota Tual sebesar 0,1 persen,” katanya.

gra

LOMBOK TENGAH – lombokjournal.com Bank-bank yang tergabung dalam Himbara (Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN) bekerjasama dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, membangun Balai Ekonomi Desa wisata di Dusun Ende, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pembangunan Balai Ekonomi Desa (Balkondes) ini tidak lain merupakan wujud dari sumbangsih BUMN hadir untuk negeri dalam memperkuat dukungan pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah wisata.

Sebagaimana diketahui, KEK Mandalika sebagai bagian dari 10 dari destinasi wisata nasional yang menjadi prioritas pengembangan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Kawasan ini diharapkan dapat mendorong potensi desa wisata di sekitar kawasan Mandalika menjadi lebih berkembang.

“Melalui pembangunan Balkondes ini, kami berharap masyarakat menjadi lebih terbantu dan dapat meningkatkan usahanya,” kata Kartika Wirjoatmodjo, Jumat (27/1).

Untuk pembangunan Balkondes ini, Bank Mandiri mengalokasikan Rp1 miliar. Nantinya, Balkondes, dikelola secara profesional yang dilengkapi dengan homestay. Tidak hanya itu, di balai ekonomi ini juga dipamerkan produk souvenir, makanan, dan produk lainnya hasil kreasi masyarakat desa.

Balai ini juga memiliki tempat pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat desa agar mampu mengelola dengan baik potensi-potensi yang terdapat di desa tersebut.

Di Lombok, pengelolaan Balkondes ini akan dikelola PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau PT Indonesia Tourism Development Corporation (PT ITDC).

Menurut Kartika, sebelum di Lombok, Bank Mandiri telah membangun Balkondes di sekitar desa-desa Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah yang dikelola PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko (Persero).

Melalui Balkondes ini, Bank Mandiri juga akan melaksanakan proses pembinaan secara berkelanjutan. Terutama, bagaimana masyarakat di desa wisata dapat mengelola dan memasarkan hasil produk yang sudah dihasilkan secara online.

Termasuk, melakukan pembayaran dengan non tunai. Sehingga, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pendapatan masyarakat.

“Jadi tidak hanya pembinaan, tetapi bagaimana mengelola administrasi. Termasuk, kedepan juga mendapatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga mereka tidak tertinggal dan usahanya bisa naik kelas,” jelasnya.

Selain membangun Balai Ekonomi Desa, Bank Mandiri juga memberikan bantuan lainnya sebagai bentuk kepedulian sosial.

Di Mandalika, Mandiri menyerahkan 10 unit kapal motor tempel ke kelompok nelayan desa sengkol. Selain itu, Mandiri juga membantu merevitalisasi SD Negeri 02 Sembalun.(hers)

MATARAM – lombokjournal.com

Dinas Perdagangan NTB yang merupakan OPD baru, menggelar Pasar Murah di halaman Kantor Dinas Perdagangan Provinsi NTB di Jalan Langko, Kota Mataram digelar hanya sehari Jumat (27/1) mulai pukul 08.00 – 11.30 siang ini.

Pasar murah ini digelar untuk membantu masyarakat Kota Mataram dan sekitarnya dengan menghadirkan sedikitnya 20 distributor kebutuhan pokok.

“Kami hanya ingin pastikan stok aman dan harga sembako stabil. Untuk itu, kami minta distributor menggelar pasar murah ini,” ungkap Hj Putu Selly Andayani, Kepala Dinas Perdagangan NTB.

Terlihat ratusan warga mengantre di depan pasar murah, sebagian besar konsumennya adalah ibu-ibu yang membeli kebutuhan rumah tangganya. Harga barang kebutuhan pokok yang ditawarkan lebih murah dari pada harga di sejumlah pasar.

Barang-barang yang disediakan di pasar murah merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat, seperti gula, minyak, tepung, telur, dan beras. Untuk gula pasir dijual dengan harga Rp12.500/kg dan telur ayam ras Rp33.000/trai.

Inak Ida yang mengantre sesaat sebelum membeli kebutuhan pokoknya mengatakan kegiatan ini harus diperbanyak agar warga dapat terbantu.

“Girangan piak acare mene, khan ite jari demen belanja barang murak,” ucap warga Gapuk, Dasan Agung, Kota Mataram dengan bahasa dan logat Sasak kentalnya.

Putu Selly Andayani mengatakan, Pasar Murah ini untuk membantu rakyat miskin karena akhir-akhir ini harga sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan.

Harga barang yang dijual di pasar murah lebih murah dari pada harga yg dijual di pasar. Di pasar murah ini, harga lebih murah mencapai Rp1.500.(hers)

Mendorong peningkatan investasi merupakan salah satu strategi turunkan angka kemiskinan. Sekda NTB, DR Rosiady Sayut mengatakan, saat ini seluruh SKPD Provinsi diinstruksikan gubernur melacak regulasi dan perizinan di daerah yang menghambat investasi.

MATARAM – lombokjournal.com

Masuknya investasi  berarti membuka lapangan kerja baru. Karena itu, kemudahan berinvestasi di NTB menjadi perhatian Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi.

“Identifikasi regulasi baik yang berasal dari pemprov maupun pemkab/pemkot dalam sebulan ini, akan menjadi bahan evaluasi,” kata Rosiady yang juga Wakil Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kamis (19/1).

Sebelumnya diungkapkan Rosiady, kebijakan kenaikan dasar listrik 900 KV, bahan bakar non subsidi, atau tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) menjadi faktor yang menghambat upaya penurunan angka kemiskinan.

“Tiap kebijakan kenaikan harga yang berpengaruh meningkatkan harga-harga kebutuhan pokok langsung membebani masyarakat,” ujar Rosiady.

Ha itu tentu berpengaruh langsung pada program penurunan kemiskinan, tambahnya. Dengan kata lain, upaya penurunan angka kemiskinan di NTB menghadapi kendala berat.

Karena itu, menurutnya, saat ini Pemprov NTB mendorong peningkatan investasi. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah diharapkan segera menyelesaikan persoalan lahan, dan segera menggerakkan investasi.

(Baca : Investasi Tambang Masih Jadi Andalan)

Dikatakannya, KEK Mandalikan sangat diminati investor. “Ini strategi yang efektif untuk menurunkan angka kemiskinan,” kata Rosiady.

Rr

Tahun 2017 diharapkan Investasi Sektor Pariwisata Meningkat

Sektor pertambangan masih menjadi salah satu investasi yang diandalkan NTB. Ke depan harus diimbangi investasi di sektor lain, misalnya sektor pariwisata, agar ekonomi NTB tak bergantung sektor tambang.

 MATARAM – lombokjournal

Target investasi di NTB cukup menggembirakan. Tercatat, pada triwulan III/2016 realisasi investasi ke NTB mencapai target melebihi yang ditetapkan nasional. Pada triwulan III/2016 nilai investasi di NTB sudah sekitar Rp8,2 triliun.

Pencapaian itu melebihi target 2016 yang ditetapkan pemerintah sekitar Rp6.2 triliun baik dari penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN)..

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nusa Tenggara Barat, Lalu Gita Ariadi, Rabu (11/1).”Investasi di NTB masih didominasi sektor tambang yang menyumbang nilai Rp5,5 triliun hingga triwulan III/2016,” ungkapnya.

Lalu Gita berharap, pada tahun 2017 investasi sektor tambang harus diimbangi peningkatan investasi sektor lainnya, misalnya pariwisata. Mantan Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata dan
Asisten II Bidang Perekonomian Setda NTB ini optimis, investasi di sektor pariwisata akan meningkat tahun 2017.

“Tahun 2017 target pencapaian investasi NTB ditingkatkan mencapai Rp12 triliun,” kata Gita yang belum genap sebulan menduduki pos barunya.

Menurutnya, selama ini banyak investor belum mengenal NTB dengan baik. Bahkan, NTB dinilai belum banyak perubahan dan persiapan untuk menerima investasi. Langkap pengenalan secara intensif pada investor perlu terus ditingkatkan.

“Potensi investasi NTB sangat besar. Calon investor yang masuk ke NTB tidak memiliki risiko sosial ekonomi yang tinggi,” katanya.

Gita optimis iklim investasi NTB kondusif, mengingat daerah NTB masih aman dan belum banyak terimbas gejolak politik dan ekonomi yang terjadi di tingkat nasional. Selain itu, Gubernur M Zainul Majdi menginstruksikan kemudahan berinvestasi.

Tahun 2017 diharapkan investasi di sektor pariwisata mulai bergerak. “Setelah persoalan lahan yang selama ini menjadi hambatan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sudah selesai, kita optimis investasi sektor pariwisata akan bergerak naik,” kata Lalu Gita yang juga Komisaris ITDC mewakili NTB.

Ka-eS  

MATARAM – lombokjournal.com

NTB masih punya ‘pekerjaan rumah’ yang harus diselesaikan, terkait kerukunan umat beragama. Salah satu contohnya, Ahmadiyah diusir dari rumahnya sendiri.  Kalau agama dijadikan alasan berbuat semena-mena, itu memalukan.

Ketua PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), Kyai Said Agill Siradz, mengatakan itu dalam acara silaturahmi tokoh-tokoh lintas agama di rumah pengusaha Prajadi Agus Winakti yang akrab dengan panggikan Agus Sinta, di Mataram hari Sabtu (8/10) malam.

Agus yang saat ini menjadi Ketua PSMTI (Paguyuban Sosial Masyarakat Tionghwa Indonesia) NTB, dikenal sebagai pengusaha yang selama ini aktif ikut mendorong terciptanya kerukunan umat beragama dan persatuan antar etnis di NTB. Kedatangan Kyai Said Agil Siradz  di Mataram diundang Agus untuk beramah tamah dengan tokoh-tokoh lintas agama dan etnis.

Kyai Said Agil menegaskan, peran agama diciptakan untuk membangun dan memperbaiki, bukan merusak dan mematikan. “Agama tidak boleh jadi alasan untuk berbuat semena-mena. Agama tidak dibenarkan untuk membuat orang lain menderita. Karena itu, pengikut Ahmadiyah tidak boleh diusir dari rumahnya sendiri,” tegas Said yang malam itu didampingi Ketua NU NTB, TGH Taqiuddin Mansyur.

Agama Mengajarkan Kebaikan

Malam itu, di hadapan umat Islam, Budha, Kong Hu Cu, Kristen/Katolik dan Hindu, Kyai Said juga menegaskan, semua agama mengajarkan kebaikan. Karena itu ditegaskannya, tidak layak agama menjadi alasan konflik para penganutnya.

“Kekerasan dalam agama tidak dibenarkan,” kata Said setelah menguraikan ajaran kebaikan dari semua agama. Ia juga tegas menentang ISIS yang dinilainya bertentangan dengan ajaran Islam.  “Demi Allah ISIS bertentangan dengan Islam. Karena ISIS melakukan banyak pembunuhan yang mengakibatkan penderitaan orang lain.”

Di tengah konflik yang mengatasnamakan agama,  Said Agil menegaskan bahwa NU anti kekerasan dan anti radikal. Sebab tugas NU adalah membangun perdamaian.

Tampak hadir dalam ramah tamah malam itu, Kapolda NTB, Brigjen Umar Septono dan Sekda NTB, DR H Rosiady Husaeni Sayuti.

kaes

MATARAM – lombokjournal

Kader HMI harus memiliki tanggung jawab untuk merawat Indonesia, dari berbagai posisi baik itu Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, ataupun bidang-bidang lain. Hal itu diungkapkan Prof. Dr. Mahfud MD dalam sambutan pelaksanaan kegiatan Temu Nasional Alumni HMI Pemangku Jabatan Publik, yang berlangsung pada Sabtu, (3/9) di Hotel Lombok Raya. 

Menurut Mahfud MD, ada tiga hal yang perlu di jaga berkaitan dengan Tata kelola pemerintahan berdasarkan konsep masyarakat madani, antara lain menjaga kebersatuan dan keberagaman, mengawal demokrasi serta penegakan hukum.

Hadir dalam acara itu, Ketua DPD RI Irman Gusman, Tokoh HMI Akbar Tanjung, Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH., MSi, Walikota Mataram, Ahyar Abduh, Anggota DPRD Provinsi NTB, dan sejumlah tokoh HMI lainnya serta ribuan kader HMI se Indonesia.

Professor Bidang Ketatanegaraan ini lebih jauh menjelaskan, dalam hal keberagaman,

Indonesia dinilai paling gemilang mengelola toleransi. Indoneisa merupakan negara kepulauan terbesar dengan jumlah pulau-pulaunya mencapai 17.508 pulau dan 1.128 suku bangsa dengan segala corak budaya, bahasa dan keberagama entitas lainnya, namun mampu di persatukan untuk hidup berdampingan satu sama lainnya.

Modal tersebut tidak dimiliki oleh negara lain, seperti Filipina, Eropa, atau Timur Tengah. “Patutlah Indonesia menjadi laboratorium toleransi keberagaman bagi negara-negara di dunia,” jelasnya.

Sedangkan penyebab krisis dan radikalisme di Indonesia bukanlah karena keberagaman, namun ketidak adilan dan inkonsistensi pemerintah dalam menegakan hukum. Kelompok radikal merupakan kelompok-kelompok kecil kemudian menjadi besar karena masyarakat yang merasa terzolimi bergabung di dalamnya.

Dalam kesempatan sama, Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH., M.Si dalam sambutannya  menyebutkan contoh nyata persatuan dan keberagaman di Indonesia adalah Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat yang didiami oleh tiga suku besar yaitu Sasak, Samawa dan Mbojo di tambah suku-suku lain di Indonesia, mampu menciptakan harmonisasi dan kerjasama dalam bermasyarakat.

Menurut Wagub, saat ini yang perlu dibangun adalah harmonisasi dan sinergisitas kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Sebab, di era otonomi daerah ini banyak terjadi ketidak sinkronan kebijakan yang menyebabkan terhambatnya pembangunan.

Dalam hal supremasi hukum, NTB tetap komit dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Namun, Ketua DPD Partai Nasdem ini berharap istilah “kriminalisasi kebijakan” patut untuk di kaji lebih mendalam lagi. “Banyak pejabat publik di daerah terjerat kasus korupsi karena kebijakannya. Mereka tidak melakukan korupsi namun karena kebijakannya yang memperkaya orang lain, akhirnya ia terjerat kasus Korupsi,” jelasnya.

Sebelum membuka kegiatan Temu Nasional Alumni HMI tersebut, Ketua DPD RI Irman Gusman menitik beratkan pada konsep demokrasi di Indonesia dan redesign sistem pengkaderan HMI.  Sistem demokrasi dipilih dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah reformasi, karena mampu mengakomodir apa yang tertuang dalam UUD 1945 yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan mengeluarkan pendapat, melindungi Hak Azasi Manusia, persamaan di dalam hukum dan pemerintahan yang bertanggung jawab yaitu good government dan clean government

Sedangkan untuk redesign sistem pengkaderan HMI, Ketua DPD RI  menjelaskan bahwa pengkaderan HMI hendaknya tidak lagi hanya pada pendidikan politik semata. Ke depan, kader HMI harus mampu menghadapi persaingan global. Ia berharap Kader HMI mampu mengisi bidang-bidang lain baik itu entrepreneurship dan lainnya, agar HMI mampu eksis di tiap perkembangan zaman.

Suk
(Foto; Humas Pemprov NTB)

MATARAM – lombokjournal

Wakil GubernurNTB H. Muh. Amin, SH. M.Si, Sabtu (6/8), menutup Pameran Peradaban Islam dan NTB Expo yang diselenggarakan untuk memeriahkan MTQ Nasional XXVI sejak 30 Juli lalu. Pameran yang diikuti seluruh provinsi peserta MTQ   ini diharapkan dapat menumbuhkembangkan kreatifitas masyarakat dan ekonomi khususnya di wilayah NTB.

“Di masa mendatang kita harapkan berbagai even daerah akan meningkatkan kualitas maupun kuantitasnya,” kata Wagub saat menyampaikan sambutan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Ir. Hj. Budi Septiani pada kesempatan sama menjelaskan, pelaksanaan NTB Expo dan pameran ini akan menjadi media edukasi dan pemahaman masyarakat khususnya di Nusa Tenggara Barat tentang peradaban Islam di daerah sendiri

Dikatakannya, dari kegiatan ini terjadi transaksi bisnis yang saling menguntungkan berbagai pihak. Hasil penjualan para pemilik stand pameran, mencapai  sekitar 14 Milyar 700 juta rupiah.

Dalam penutupan itu, Wagub H. Muh. Amin, SH menyerahkan penghargaan kepada pemilik stand terbaik, antara lain Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Provinsi Naggroe Aceah Darussalam, Provinsi Sumatra Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Pariwisata , Otoritas Jasa Keuangan, Bank NTB, Bank Indonesia dan PLN

Selama pameran berlangsung, dimeriahkan berbagai lomba seperti lomba mewarnai, lomba becerita Islami, lomba Adzan dan hiburan Seni Rasyid

Suk

Foto: Humas Setda Prov NTB

Sebelum Diumumkan, Banten Tahu Juara Umum

MATARAM – lombokjournal

Sesuai target, tuan rumah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meraih ‘sukses prestasi’ dengan masuk lima besar (peringkat empat) urutan pemenang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional XXVI di Mataram. Ketua Dewan Hakim MTQ XXVI,  Prof Sayed Agil Al Munawar yang mengumumkan para pemenang lomba MTQ Nasional XXVI, berlangsung tanggal 31 Juli – 6 Agustus, juga mengukuhkan Banten sebagai Juara Umum.

Menteri Agama, Lukman Hakim Saefudin menyampaikan penghargaan sebagai Juara Umum MTQ itu langsung kepada Gubernur Banten, Rano Karno, Sabtu (6/7) yang sekaligus sebagai malam penutupan penyelenggaraan MTQ.

Kafilah Banten memperoleh nilai tertinggi meninggalkan nilai provinsi lainnya, meraih nilai 56 dengan  menempatkan 6 orang di peringkat pertama dengan nilai 30. DKI Jakarta meraih nilai 41dengan enam orang di peringkat kedua dengan nilai 18, disusul  Kepulauan Riau meraih nilai 39 dengan delapan orang di peringkat ketiga dengan nilai 8.

Sebelum Ketua Dewan Hakim mengumumkan Banten sebagai Juara Umum,  lebih dulu dibacakan juara individu dari 7 cabang lomba.

Tuan rumah NTB yang menduduki peringkat empat telah mencapai target ‘sukses prestasi’ yang diharapkan Gubernur TGH M Zainul Majdi sebelumnya. “Bagi NTB, untuk masuk lima besar bukan hal yang sulit, karena daerah ini gudang Qori dan Qori’ah,” kata Sekda NTB, Rosiady Sayuti yang menyampaikan harapan gubernur untuk meraih prestasi lima besar.

Urutan lengkap ke 10 peringkat MTQ XXVI: 1. Banten. 2. DKI Jakarta. 3. Kepulauan Riau 4. Nusa Tenggara Barat. 5.Jawa Tengah 6. Riau. 7. Sumatera Barat. 8. Aceh. 9. Papua Barat. 0.Jawa Barat

Banten Tahu Sebelum Diumumkan

Seperti disampaikan Rano Karno, informasi Banten menjadi Juara Umum sudah diterimanya sebelum diumumkan. Karena itu ia menyempatkan diri berangkan ke Mataram untuk menerima penghargaan tersebut.

Informasi itu dilaporkan Ketua Kafilah Provinsi Banten, Syibli Sarjaya, hasil seluruh lomba kepada Sekda Banten Ranta Suharta. Mendapat pemberitahuan dari Sekda Banten yang juga Ketua LPTQ Banten, Gubernur banten itu segera siap-siap bertolak menuju Lombok, NTB,

Rano Karno menganggap pencapaian ini sebagai sejarah perjalanan panjang provinsi yang dipimpinnya. Selama Kafilah Banten mengikuti MTQ, baru kali ini meraih Juara Umum. “Kami menyikapi kemenangan ini dengan syukur dan menjadi semangat untuk terus membenahi diri,” katanya.

Mantan aktor dan sutradara film itu memaknai kemenangan itu sebagai spirit iqra atau membaca Alquran. “Bacaan atau iqra itu menjadi tanggung jawab kita bersama,” katanya.

Suk

MATARAM – lombokjournal

Ketua Dewan Hakam yang menilai Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Al-Quran, Prof Sayed Agil Hussein Al Munawaroh, memuji penyelenggaraan MTQ Nasional XXVI  yang berlangsung di Mataram.  Mulai keseluruhan penyelenggaraan termasuk penanganan rombongan kafilah, peserta, hingga penonton yang apresiatif, tuan rumah mendapat acungan jempol.

“Semuanya, semua dapat nilai seratus,” puji Sayed Agil sambil mengacungkan jempol, usai lomba di cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Al-Quran di venue utama Islamic Center Mataram, Sabtu (6/7) dini hari.

Provinsi NTB tidak asing lagi bagi Sayed Agil, karena bukan pertama kali ia datang ke Mataram. Selain itu, sosok Gubernu NTB, TGH M Zainul Majdi yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) sudah dikenalnya. Ia juga mengenal masyarakat NTB yang mayoritas Islam sangat mengapresiasi penyelenggaraan MTQ. Selama berlangsungnya lomba cabang Tilawah di Islamic Center, masyarakat berduyun-duyun datang dari seluruh pelosok Lombok.

“Saya dulu nonton MTQ tahun 73 di Mataram, jalan kaki dari  Lombok Tengah,” kata H Muhsin, 73, yang mengaku asal Kopang, Lombok Tengah, yang kali ini datang bersama rombongan dari kampungnya dengan kendaraan terbuka.

Sayed Agil menceritakan, ia sempat berbincang dengan TGB  dan tercetus ucapan gubernur, yang berhasrat menyelenggarakan MTQ tingkat Internasional. Saat itu langsung disahutnya, bahwa ia menjadi orang pertama yang sangat mendukung rencana gubernur.

Menurutnya, setelah sukses penyelenggaraan MTQ nasional, bisa menyelenggaraan level lebih tinggi. Apalagi masyarakat NTB sangat antusias mendukungnya.

“NTB Layak Jadi tuan rumah MTQ Internasional,” katanya dengan mimik serius.  Sayed tak berkomentar saat ditanya tentang prestasi tuan rumah dalam MTQ XXVI tahun ini.

Suara Emas Qori Internasional                                                                                    Usai penampilan peserta terakhir Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Al-Quran, Sabtu dini hari, penonton sebenarnya sudah akan beranjak pulang. Tapi saat diberitahu akan tampil Qori internasional, pennonton kembali menunggu.

Penonton makin bersemangat saat mengetahui, selain tiga qori internasional yaitu Drs Imron Rosyiadi (Banten), Drs Bukhori Muslim (Jambi), Drs Bukhori Muslim dan Abdul Karim, SQ MH (keduanya dari NTB), juga tampil Prof Sayed Agil yang sudah dikenal.

Suara emas mereka benar-benar memukau penonton. Berkali-kali ribuan penonton berdecak kagum mendengar suara emas yang jarang disaksikan secara ‘live’. Bahkan, saat Sayed Agil hendak mengucapkan salam tanda mengakhiri, harus memenuhi ‘reques’ penonton.

Suk