MATARAM.lombokjournal.com — KUR (Kredit Usaha Rakyat) masih sangat kecil menyentuh lini pertanian di Indonesia. Untuk itu perlu adanya koordinasi dengan beberapa pihak terlait seperti perbankan. Sebagian besar  KUR masih teralokasi segmen UMKM sector Perdaghangan dan jasa.

Hal itu juga diakui kalangan perbankan. Misalnya, Bank Mandiri Regional 8 tahun lalu menyalurakan dana lebih dari Rp 1,4 triliun KUR, sekitar 80 persennya teralokasikan segmen UMKM di sektor perdagangan dan jasa. Namun, untuk pertanian dan perikanan masih terdistribusi kurang dari 2 persen.

“Kami mengakui, hingga saat ini masih belum menemukan formula yang tepat untuk segmen pertanian, dan tak hanya itu,” papar Puntuh Wijaya Micro Banking Head Regional 8 di Surabaya, baru-baru in.

Dana Rp 1,7 triliun tersebut masih menjadi PR-nya untuk lebih mengoptimalkan pada segmen pertanian tersebut. Sebab akhir tahun ini pihaknya harus benar-benar mengoptimalkan pengalokasian dana dalam jumlah tersebut.

Di kesempatan yang sama, Triyoga Laksito, Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (OJK) 1 Kantor Regional 4 Jatim mengatakan, untuk sementara ini program KUR masih terkesan belum tepat sasaran. Sebabnya, kurang telitinya terkait kredit dan pihak perbankan masih masih belum melakukan analisa maksimal. Akibatnya, dari kurang ketelitian itu berakibat susahnya dalam proses klaim.

Hal itu terjadi lantaran karakter pengusaha di lini ini masih melakukan pencampuran modal dan dana kebutuhan sehari-hari. Karena itu diperlukan edukasi bahwa KUR ini bukan seperti dana hibah.

“Untuk sementara ini, dana KUR yang sudah tersalurkan sekitar Rp 2,8 triliun. Komposisinya, 40 persen nya  bersumber dari dana yang non pinjaman atau bersumber dari lembaga non formal, sedangkan 60 persen dari pinjaman,” tandas Triyoga.

Dalam kesempatan berbeda, Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa, berharap dalam penyaluran kredit di lini pertanian yang berorientasi ekspor  harus dibarengi subsidi ekspor. “Karena lebih sulit untuk memulai usaha ekspor ketimbang yang sudah menjalankannya,” katanya. .

Porsi pengusaha tani kebanyakan masih sulit memulai ekspor karena terhambat dana yang besar serta prosedur rigid. Pengusaha tani skala kecil yang sudah mapan dan memiliki jaringan merupakan kalangan minoritas. Dikhawatir penyerapan subsidi KUR berorientasi ekspor hanya dirasakan sebagian kecil petani saja.

Untuk menembus pasar ekspor, produk pertanian harus memenuhi sejumlah syarat dari negara tujuan, berbiaya tinggi dan survei serta verifikasi yang makan waktu. Persyaratan akan lebih tinggi lagi jika negara tujuannya adalah negara maju.

“Ekspor, apalagi pangan, tidak sekadar kirim barang, biaya produksi, transportasi, selesai, tidak sesederhana itu,” ujarnya.

Li

Warga Jakarta yang belum mampu kredit rumah, sempat bertanya-tanya tentang program calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang berjanji  memberi  solusi kredit rumah dengan down payment (DP) nol persen.

 JAKARTA .lombokjournal.com – Solusi pemberian pinjaman kredit rumah murah dengan skema uang muka atau down payment (DP) nol persen, ditanggapi oleh Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo.  Program uang DP nol persen kalau direalisasikan otoritas akan memberikan teguran.

Karena itu, sebaiknya program itu tidak dilakukan. “Nanti akan akan ditegur dari otoritas,” jelas Agus.

Solusi pada warga yang sulit mendapatkan rumah karena terbentur membayar DP oleh Anies-Sandi, akan direalisasikan jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dan akan menggandeng Bank DKI.

Seperti terungkap dalam debat kandidat  Cagub-Vawagub DKI Jakarta sebelumnya, Anies berjanji menyiapkan fasilitas kredit. Diungkapkannya, Jakarta punya Bank DKI yang total asetnya Rp1.000 triliun. “Dibagi penduduk Jakarta, sekitar 100 juta per orang,” ucap Anies

Menurut  Gubernur  BI,  bank sentral mempunyai aturan khusus terkait loan to value (LTV) untuk pembiayaan properti. Sudah ada aturan terkait besaran uang DP untuk penyaluran kredit properti.

“Harus ada minimum DP untuk penyaluran kredit properti. Kalau seandainya nol persen itu menyalahi (aturan),” ucap Agus, ditemui di komplek perkantoran BI, Jakarta, Jumat (17/2) ‎.

Bukan Nol Persen, Tapi Nol Rupiah

Terkait program kredit rumah tanpa DP, pasangan yang selalu menyerukan “Jakarta butuh Gubernur Baru” itu menganggap banyak pihak salah paham. Padahal maksudnya, mencicil rumah dengan uang nol Rupiah.

“Bukan nol persen, tapi DP-nya nol Rupiah. Makanya, itu si debitur harus mengumpulkan dana sekitar enam bulan untuk DP tersebut,” kata Anies di Jakarta, Jumat malam.

Anies justru menganggap pihak yang mengkhawatirkan bahwa program itu menyalahi aturan Loan to Value (LTV), salah memahami sebab diyakininya program ini tidak melakukan pelanggaran apapun.

Bank Indonesia (BI) menyebut aturan LTV minimal 15 persen dari harga rumah. Aturan itu bahkan tertuang dalam Peraturan BI (PBI) Pasal 17 Nomor 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value untuk kredit properti. Tetapi, bagi Anies aturan itu tetap sah bila masuk dalam program pemerintah daerah (Pemda).

“Tidak menyalahi aturan, jika itu termasuk dalam program pemerintah daerah,” tegas Anies.

Rr

Nilai ekspor Provinsi NTB bulan Januari 2017 mengalami penurunan, bila dibandingkan dengan nilai ekspor pada bulan Desember 2016

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Pusat Statisik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat nilai ekspor Provinsi NTB bulan Januari 2017 mengalami penurunan, bila dibandingkan dengan nilai ekspor pada bulan Desember 2016.

Nilai ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat selama bulan Januari 2017 sebesar USD 51.624.474. Nilai tersebut menurun 73,62 persen dibandingkan dengan bulan Desember dengan nilai ekspor sebesar USD 195.677.273.

“Penurunan disebabkan oleh menurunnya nilai ekspor barang tambang/galian non migas, yang memiliki kontribusi ekspor sangat dominan,” kata Kepala Badan Pusat Statistik NTB ,Kamis (16/2).

Dijelaskannya, pada bulan Januari 2017, ekspor terbesar ditujukan ke negara Philipina senilai 99,69  Cina 0,08 Persen,serta Singapura Senilai 0,03 Persen.

Jenis barang yang diekspor pada bulan Januari 2016 terdiri dari barang tambang/galian non migas senilai US$ 51.463.855 (99,69 Persen), Garam,Belerang,Kapur senilai US$ 66.352  (0,13 persen), Biji bijian berminyak  senilai US$ 29.569 (0,06 persen).

“Selebihnya adalah ikan ,Udang,benda benda dari batu,Gips dan semen, jerami/bahan anyaman dan lain-lain,” jelasnya.

Sementara dalam periode yang sama, papar Endang,  nilai Impor NTB bulan Januari 2017 justru naik. Tercatat sebesar USD 5.984.903 atau meningkat 23.48 persen dibandingkan bulan Desember 2016 yang bernilai USD 4.846.729.

Negara asal impor terbesar pada bulan Januari 2017 adalah Australia senilai US$ 4.157.562 (69.47 persen), Singapura senilai US$ 733.217 (12.25 persen) dan Cina senilai US$ 343.486 (5.74 Persen.).

Gra

Pemerintah RI membentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di sejumlah daerah di Indonesia untuk pemerataan dan percepatan pembangunan serta meminimalisir  ketimpangan antar daerah.

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com —  Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, Sabtu (11/2), saat meninjau progres pembangunan KEK Pariwisata Mandalika di Lombok Tengah, NTB.

“KEK atau pun yang lebih spesifik Kawasan Industri, itu adalah bagian dari kebijakan pemerintah untuk memadukan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Paling tidak  pemerataan antar wilayah,” katanya.

Ia menjelaskan, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang didorong pemerintah dengan pembentukan KEK, termasuk di KEK Pariwisata Indonesia.

“Kenapa pariwisata?. Karena pariwisata itu tidak hanya di Jakarta dan Jawa saja, tapi potensinya menyebar berdasarkan sumber daya yang ada di setiap daerah,” katanya.

Saat ini sekitar 10 KEK  yang telah ditetapkan pemerintah, tengah dipercepat proses  pembangunannya. Empat diantaranya merupakan KEK Pariwisata, termasuk Mandalika.

Menurut Darmin, pembentukan KEK dilakukan agar upaya pembangunan kawasan dan juga upaya menarik investor lebih mudah dan bisa cepat dilakukan.

“KEK dibuat sebagai jalan pintas untuk mengundang investor. Kalau tidak dengan KEK maka mengundang investor  ke Lombok ke Sumbawa itu lama. Jadi harus ada daya penariknya. Kira-kira begitu,”katanya.

Gra

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com – – PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN yang mengelola dan mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, akan membangun sirkuit balap MotoGP di kawasan itu yang ditargetkan selesai pada 2019.

Direktur Utama PT ITDC, Abdulbar M Mansoer mengatakan, sirkuit balap international itu  akan dibangun bekerjasama dengan Roadgrip Motorsports UK Ltd dan Mrk1 Consulting, dua perusahaan perancang, pengembang, dan operator sirkuit balap motor dunia.

“KEK Mandalika ini mendapat perhatian dari badan olahraga tingkat dunia MotoGP, sebagai salah satu lokasi yang dinilai bisa jadi sirkuit. Jenis sirkuitnya Street Race Circuit atau sirkuit jalan raya dengan standar internasional,” kata Abdulbar, Sabtu (11/2) di hotel Novotel Lombok, Lombok Tengah.

Ia mengatakan pembangunan sirkuit balap itu dapat meningkatkan tingkat kunjungan dan minat investasi di kawasan Mandalika ke depan.

Berdasarkan pengalaman di lokasi sirkuit internasional lain, satu event balap kelas dunia bisa mendatangkan hingga 50 ribu orang.

Menurutnya, sirkuit tersebut akan menjadi sirkuit jalan raya pertama di dunia yang yang dibangun dari tahap konsep dan akan dicanangkan menjadi tuan rumah Kejuaraan Dunia Balap Motor ‘Grand Prix Mandalika’ pada 2019.

“Dalam waktu dekat akan melaporkan ke Menpora sehingga bisa melangkah lebih lanjut. Sehingga bisa mendatangkan pebalap dunia di Mandalika pada 2019,” katanya.

Ia menjelaskan, sirkuit balap MotoGP di Mandalika merupakan sirkuit jalan raya yang tidak tertutup. Lintasan sirkuit merupakan jalan raya di dalam kawasan KEK Mandalika, yang akan ditutup jika digunakan untuk balapan.

“Sirkuit ini bukan tertutup. Tetap berfungsi sebagai jalan biasa seperti juga sirkuit jalan raya yang ada di Singapura dan Macau,” katanya.

Menurutnya, keuntungannya tidak membuat sirkuit tertutup adalah tidak membuat suatu daerah tidak bisa diakses oleh umum.

Selain itu, sirkuit balap di Mandalika juga memiliki nilai tambah karena menggunakan konsep “green circuit”, dimana lintasannya mengelilingi bukit-bukit dan juga melewati pantai di dalam kawasan.

Gra

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com – Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika, di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), terus mengalami inovasi.

PT Pengembang Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), merencanakan akan melengkapi kawasan Mandalika itu dengan fasilitas Marina. Ini adalah pelabuhan khusus untuk kapal pesiar jenis Yacth, yang akan dilengkapi pula dengan berbagai sarana yang dibutuhkan.

“Di kawasan Mandalika ini kami juga akan membangun Marina, yang akan digunakan untuk menangkap trafic Australia yang jalan ke Langkawi (Malaysia),” kata Direktur Utama ITDC, Abdulbar M Mansoer, Sabtu (11/2) di hotel Novotel Lombok, saat menerima kunjungan kerja Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution .

Menurut Abdulbar, untuk rencana pembangunan Marina ini, ITDC sudah menerima kunjungan dari utusan perwakilan  Kementerian Investasi dan Pariwisata Australia yang menunjukan minat mereka.

“Kami sudah kedatangan perwakilan dari Australia, mereka datang untuk meninjau lokasi Marina yang direncanakan. Pihak Australia akan mendatangkan  operator Marina dan pemilik atau anggota klub Yacth ke depannya,”katanya.

Ia mengatakan, rencana pembangunan Marina itu sudah disampikan pula pada Menteri BUMN, Rini Soemarno saat berkunjung di hari ulang tahun BUMN di Kuta Mandalika beberapa waktu lalu.

“Pembangunan Marina di KEK Mandalika ini akan dilakukan oleh BUMN, PT Waskita Karya,” katanya.

Abdulbar menegaskan, keberadaan fasilitas Marina di KEK Mandalika akan membuat kawasan ini berbeda dengan kawasan resort wisata lain di Indonesia.

Gra

Wewenang perizinan investasi dan pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika, Lombok Tengah, NTB,  mulai dilimpahkan ke pihak Administrator KEK Mandalika.

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com — Semula wewenang dan perizinan yang berkaitan dengan investasi dan pembangunan di kawasan Mandalika ada di BKPM RI, Pemerintah Provinsi NTB, dan Pemda Lombok Tengah. Untuk mempermudah pembangunan dan investasi di kawasan pariwisata itu, mulai saat ini ditangani Administrator KEK Pariwisata Lombok Tengah.

“Dengan pelimpahan ini, maka semua urusan perizinan investasi di Mandalika akan menjadi lebih mudah karena cukup dilakukan melalui satu pintu yaitu Administrator KEK Pariwisata Mandalika,” kata Menteri Koordinator Perekonomian RI, Darmin Nasution, kepada wartawan, Sabtu (11/2) usai meninjau progres pembangunan KEK Mandalika di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, NTB.

Menurutnya, Administrator KEK Pariwisata Mandalika yang dibentuk  terdiri dari 30 orang anggota dari unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, serta unsur Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Lombok Tengah.

Selain pelayanan yang lebih terfokus di satu tepat, menurut Darmin, Administrator KEK juga memberikan fasilitas dan kemudahan yang  bagi para investor.

Kemudahan dan fasilitas itu antara lain fasilitas PPh Badan, Pembebasan PPh  Pasal 22 Impor, fasilitas PPN dan PPnBM, fasilitas Bea Masuk dan Cukai, fasilitas Kegiatan Utama Pariwisata, fasilitas Lalu Lintas Barang, fasilitas Ketenagakerjaan, fasilitas Keimigrasian, Fasilitas Pertanahan, serta fasilitas Perizinan dan Non Perizinan. “Hal itu tentunya memberikan kemudahan bagi investor, sehingga berdampak positif  terhadap upaya percepatan pembangunan kawasan Mandalika,” katanya.

Menko Perekonomian Darmin Nasution, Sabtu (11/2) meninjau progres pembangunan kawasan KEK Pariwisata Mandalika di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, didampingi Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin, Wakil Bupati Lombok Tengah, Lalu Fathul Bahri, Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaedah, dan Dirut PT ITDC, Abdulbar M Mansoer.

Sejumlah lokasi pembangunan di kawasan yang dikelola ITDC yang sempat dikunjungi antara lain sarana pengolahan air dan air minum dengan proses desalinasi air laut menggunakan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO), lokasi pembangunan Masjid Agung Mandalika, dan lokasi pembangunan Hotel Pullman Mandalika.

“Pemerintah sangat serius mengembangkan Mandalika. KEK Pariwisata Mandalika harus segera menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah dan perwujudan daya saing di wilayah ini dan Indonesia secara keseluruhan,” kata Darmin.

Tahun 2019, 1200 Kamar

Sementara itu Wagub NTB, Muhammad Amin mengatakan, Pemprov NTB mengapresiasi perhatian pemerintah pusat yang sudah berupaya melakukan akselerasi percepatan pembangunan KEK Mandalika.

Dengan pelimpahan kewenangan kepada Administrator KEK Mandalika, papar Amin, Pemprov NTB akan melimpahkan kewenangan di bidang perizinan di kawasan itu.

“Kami limpahkan sebagian kewenangan Pemerintah Provinsi, terutama kewenangan dalam pemberian izin di kawasan,” katanya.

Direktur Utama PT ITDC, Abdulbar M Mansoer mengatakan, saat ini sejumlah proses pembangunan infrastruktur dasar dan sarana pendukung kawasan, serta pembangunan sejumlah hotel tengah berjalan di kawasan Mandalika.

“Ada lima hotel yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan di kawasan. Kami menargetkan pada 2019 setidaknya sudah tersedia sekitar 1.200 kamar di kawasan KEK Pariwisata Mandalika ini,” katanya.

Abdulbar menjelaskan, resort dengan luas lahan mencapai 1.175 hektare dengan panjang garis pantai sekitar 16 Km itu akan dibangun dengan konsep eco tourism dan green infrastructure yaitu dengan menyediakan suplai air bersih dan air minum bagi resort dengan proses desalinasi air laut menggunakan teknologi SWRO. “Demikian pula dengan suplai tenaga listrik yang dirancang melalui pembangkitan energi tenaga surya,” katanya.

Kawasan Mandalika juga merupakan salah satu dari 10 destinasi pariwisata prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata RI, selain Candi Borobudur (JawaTengah), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Danau Toba (Sumatera Utara), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Tanjung Lesung (Banten), Morotai (Maluku Utara) dan Tanjung Kelayang (Belitung). Gra

Ekonomi Provinsi NTB selama tahun 2016 secara kumulatif mengalami pertumbuhan sebesar 5,82 persen dibanding tahun 2015.

MATARAM.lombokjournal.com —  Kalau dihitung dengan sektor pertambangan maka ekonomi NTB 2016 tumbuh sekitar 5,82 persen. “Jika tanpa tambang, tumbuh sekitar 5,71 persen,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Endang Tri Wahyuningsih, Senin (6/2) di Mataram.

Dipaparkan, sampai dengan triwulan IV 2016 perekonomian provinsi NTB yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp Rp116,25 Triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp23,74 Juta.

Sedangkan tanpa sub kategori pertambangan bijih logam PDRB Provinsi NTB atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp94,00 Triliun dan PDRB perkapia tanpa pertambangan bijih logam Rp19,20 juta.

Menurut Endang, lima besar kegiatan ekonomi sebagai penyumbang utama pertumbuhan ekonomi khususnya pada triwulan IV 2016 di NTB adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,73 persen.

Menyusul setelah itu, jasa keuangan sebesar 0,51 poin, transportasi dan pergudangan besar 0,45 poin, pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 0,37 poin, dan konstruksi sebesar 0,32 poin.

gra

Produk industri kecil dan menengah (IKM) yang diproduksi masyarajak Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, sudah mulai diterima pasar perhotelan dan minimarket di Mataram dan Lombok Barat.

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com – – Produk-produk IKM itu seperti produk makanan olahan dari bahan buah-buahan lokal Sesaot, dan juga produk buah segar Sesaot.  Hal itu diun

gkappkan Kepala Desa Sesaot, Yuni Hariseni.

Selain dijual di outlet masing-masing dan dijajakan di objek wisata pemandian Sesaot, produk produk juga sudah mulai masuk ke perhotelan dan minimarket.

Saat ini empat industri rumah tangga di Desa Sesaot sudah masuk perhotelan. “Dan produk-produknya sudah mulai diterima perhotelan dan minimarket,” kata Yuni, kepada Lombok Journal, Senin (6/2) di Lombok Barat.

Empat IKM itu antara lain, Marini, Ale-Ale, Maju Bersama, dan Cempaka. Produk berupa makanan dan jajanan seperti kripik, manisan buah, selai buah dan lainnya sudah masuk di pasar minimarket di Kota Mataram dan Lombok Barat.

“Untuk perhotelan juga sudah masuk di Hotel Santika Mataram dan beberapa hotel lain,” kata Yuni.

Yuni menjelaskan, semua produk IKM di Sesaot memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang menjadi potensi unggulan di desa seperti buah-buahan lokal Rambutan, Durian, Manggis, Pepaya, dan Pisang.

Namun, Yuni berharap agar kualitas produk IKM di Sesaot bisa ditingkatkan lagi.

Apalagi setelah pencanangan Kampung Kreatif Sekawan Sejati oleh Dinas Pariwisata dan BRI cabang Mataram yang melingkupi Desa Sesaot, Buwun Sejati, dan Pakuan.

“Kami harap dengan program ini masyarakat terutama IKM bisa diberdayakan baik dari sisi kualitas produk, kemasan, dan juga sistem pemasaran,” tukasnya.

gra

Remintansi atau uang gaji yang dikirimkan kembali ke daerah oleh para TKI asal NTB di luar negeri mencapai Rp1,78 Triliun sepanjang tahun 2016

MATARAM.lombokjournal.com  — Sumbangan TKI bagi devisa negara yang masuk melalui Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) cukup besar.  “Tahun 2016 remitansi TKI yang masuk ke NTB tercatat mencapai Rp1,78 Triliun lebih,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Endang Tri Wahyuni, Rabu (1/2) di Mataram.

Remitansi sepanjang tahun 2016 itu dirangkum BPS berdasarkan laporan Bank Indonesia Perwakilan NTB dan PT Pos.

Dari jumlah Rp1,78 Triliun, sebanyak Rp1,4 Triliun lebih dikirim para TKI melalui fasilitas pengiriman dana luar negeri di Kantor Pos, dan sekitar Rp378 juta dikirim melalui Bank nasional, BRI, BNI, dan Mandiri.

Endang berharap, hal ini menjadi atensi pemerintah Provinsi NTB dan juga pemerintah daerah Kabupaten dan Kota asal TKI di NTB, agar nasib para TKI di luar negeri diperhatikan, terutama yang menyangkut jaminan keselamatan dan keamanan kerja para TKI.

Di sisi lain, upaya pembinaan dalam pengelolaan keuangan juga perlu dilakukan bagi para keluarga TKI yang ada di kampung halamannya, agar uang yang diterima dari jerih payah di luar negeri tidak habis begitu saja untuk kebutuhan konsumtif.

Endang menjelaskan, dari data itu bisa diketahui, jumlah penyumbang remitansi terbanyak di NTB berasal dari para TKI yang bekerja di Arab Saudi, disusul Uni Emirat Arab dan Malaysia, serta sejumlah negara Asia Tenggara.

TKI Wanita atau TKW termasuk masih banyak yang bekerja di Arab Saudi. “Kita bisa dapat gambaran bahwa masih banyak warga NTB yang menjadi TKI wanita di Arab Saudi, selain TKI di Malaysia,” katanya.

gra